-
22 Warta BPKAGUSTUS 2011
WAWANCARA
Dalam Nota Keuangan RaPBN 2012, tema pembangunan yang ditetapkan
yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas, Iklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat. Sementara sasaran pembangunan nasional
dikelompokkaan dalam tiga bagian yaitu sasaran pembangunan
kesejahteraan, sasaran penguatan pembangunan demokrasi, dan sasaran
penegakan hukum. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan BPK
atas anggaran ta
hun depan itu, berikut penuturan Anggota BPK Taufiequrach-man
Ruki melalui penjelasan tertulis kepada Warta BPK.
Apakah tema RAPBN 2012 su-dah sejalan dengan pengelolaan dan
penggunaan uang negara?
Pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara (termasuk
penganggaran) merupakan salah satu tahapan dan rangkaian kegiatan
dalam penyeleng garaan pemerintahan. Dalam praktek penyelenggaraan
pemerintahan, kita telah bersamasama menyepakati bahwa dalam kurun
waktu 20 tahun kedepan bangsa Indonesia telah memiliki dan
menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan berbagai program
pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini tercermin dari
substansi UU Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 200520025 (RPJPN 20052025).
Selanjutnya perlu diingat pula bahwa dalam 5 tahun mendatang
berdasarkan PP No.5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 20102014 (RPJMN 20102014), pemerintah telah
menetapkan halhal yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Tentunya RPJMN
20102014 itu harus sejalan dan merupakan penjabaran dari RPJPN
20052025.
Terkait dengan tema RAPBN 2012, mari kita dalami dan cermati
bersama, sejauhmanakah sasaran dan target yang akan dicapai melalui
RAPBN 2012 itu, telah konsisten, fokus dan menunjang capaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPN maupun RPJMN.
Menurut pendapat saya, tema yang diusung oleh pemerintah dalam
RAPBN 2012, secara umum telah mengarah kepada visi pembangunan yang
ditetapkan dalam RPJPN 200520025 yaitu “Indonesia Yang Maju,
Mandiri, Adil dan Makmur”.
Taufiequrachman Ruki Anggota II BPK RI
‘Banyaknya Prioritas Sulitkan Penyusunan Anggaran’
Taufiequrachman Ruki
foto-foto warta bpk: rianto
-
23Warta BPK AGUSTUS 2011
Namun demikian, haruslah kita sadari bersama bahwa tema hanyalah
salah satu instrumen untuk mengarahkan dan upaya untuk lebih
memfokuskan apa yang kita akan lakukan. Yang lebih penting disini
adalah bagaimana memformulasikan dan mengimplementasikan tema
tersebut dalam berbagai program dan kegiatan, untuk selanjutnya
dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara yaitu
meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBN
Bila mencermati alokasi anggaran
kementerian/lembaga pada RAPBN 2012 memang ada relevansi dengan
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita
harus mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian
Perhubungan untuk dapat mengoptimalkan alokasi belanjanya guna
peningkatan sarana dan prasarana bagi kegiatan ekonomi.
Sementara itu, kepada Kementerian Pendidikan Nasional,
Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan memiliki yang memiliki
peran untuk mendeliver kebutuhan mendasar rakyat Indonesia di
bidang pendidikan, keagamaan, dan kesehatan harus pula kita dorong
dan awasi pemanfaatan alokasi anggarannya yang diamanahkan kepada
mereka.
Namun demikian terdapat bebera
pa permasalahan yang perlu dicermati oleh pemerintah agar
alokasi belanja dalam RAPBN 2012 sejalan dengan tema yang telah
ditetapkan yaitu:
Alokasi belanja modal yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi sangat rendah.
Postur belanja dalam RAPBN 2012 menunjukkan bahwa masih banyak
belanja yang dialokasikan untuk belanjabelanja yang sifatnya wajib
dan mengikat, seperti belanja pegawai, sehingga belum memberikan
porsi yang signifikan untuk belanja modal. Meskipun
belanja pegawai dan belanja modal setiap tahun terus meningkat,
tetapi porsi belanja modal baru mencapai sekitar 11,5% dari Belanja
Negara, dan masih di bawah belanja pegawai yang besarnya mencapai
15,2% dari Belanja Negara.
Demikian pula bila kita cermati alokasi belanja transfer ke
daerah yang mencapai Rp464,4 triliun atau sekitar 32,74% dari
Belanja Negara, selama ini telah kita ketahui pula bahwa hampir
sebagian besar APBD yang sebagian besar pendapatannya bersumber
dari dana transfer tersebut, belanjanya dialokasikan untuk
membiayai keperluan operasional seperti belanja pegawai dan
perjalanan dinas.
Pemerintah tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk
mengarahkan sumber daya yang dimilikinya pada bi
dang ekonomi yang telah ditetapkan sebagai prioritas, karena
masih banyak mengalokasikan sumber dayanya pada belanjabelanja yang
sifatnya wajib dan mengikat.
Alokasi Belanja untuk seluruh kementerian/Lembaga (KL) pada
RAPBN 2012 hanya mencapai Rp476,6 triliun atau 49,95% dari Belanja
Pemerintah Pusat. Sementara 50,5% lainnya dialokasikan untuk jenis
belanja yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Sebagaimana
kita ketahui, belanjabelanja yang dikelola oleh BUN
ini sebagian besar ditujukan untuk belanjabelanja yang mengikat
seperti pembayaran bunga utang pemerintah dan subsidi. Pembayaran
bunga utang dalam RAPBN 2012 mencapai Rp123,07 triliun atau 8,68%
dari Belanja Negara dan subsidi mencapai Rp208,9 triliun atau
14,73% dari Belanja Negara.
Bagaimana dengan 2011 sendiri? Alokasi belanja pada APBN
2011
yang sifatnya wajib dan mengikat jauh lebih besar dari alokasi
untuk belanja modal yang diharapkan bisa menjadi stimulus
pertumbuhan ekonomi di bidang yang menjadi prioritas pemerintah.
Alokasi belanja modal dalam APBNP 2011 hanya sebesar Rp135,85
triliun atau 11% saja dari total Belanja Negara.
Pada 2011, sesuai dengan APBNP TA 2011, KL yang mendapatkan
alokasi
-
24 Warta BPKAGUSTUS 2011
WAWANCARA
anggaran terbesar dan lebih dari Rp20 triliun berturutturut
(dimulai dari yang terbesar) adalah Kemendiknas (Rp63,44 triliun),
Kemenhan (Rp42,90 triliun), KemenPU (Rp36,09 triliun), Kementerian
Agama (Rp30,13 triliun), Polri (Rp27,80 triliun), dan Kementerian
Kesehatan (Rp23,76 triliun).
Dengan demikian, untuk alokasi per kementerian kebijakan yang
diterapkan pada 2012 tidak mengalami perubahan yang signifikan jika
dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan tahun ini.
Permasalahan keterbatasan atas fleksibilitas pengalokasian
anggaran untuk mencapai prioritas yang telah ditentukan juga
dialami dalam postur APBN 2011. Belanjabelanja yang sifatnya wajib
dan mengikat juga mendominasi postur APBNP 2011 sebagai
berikut:
Belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp180,82 triliun atau
14,71% dari Belanja Negara.
Alokasi untuk transfer ke daerah pada 2011 tidak jauh berbeda
proporsinya dengan alokasi 2012 yaitu sebesar Rp392,98 triliun atau
31,96% dari Belanja Negara.
Untuk alokasi anggaran yang dikelola BUN, kebijakan alokasi pada
2011 dan 2012 juga tidak
mengalami perubahan yang signifikan. Subsidi mendapatkan alokasi
sebesar Rp187,62 triliun 15,26% dari Belanja Negara sementara
pembayaran bunga utang mendapatkan alokasi Rp115,62 triliun atau
9,37% dari Belanja Negara.
Apakah RAPBN 2012 ini rasional, efektif, dan efisien jika
dibandingkan dengan realisasi APBN 2011?
Melihat realisasi APBN 2011, penyerapan anggaran belanja KL
sampai dengan semester I/2012 masih sangat rendah yaitu sekitar
26%. Hal ini menunjukkan kemampuan KL dalam mengelola anggaran
masih belum efektif. Seperti halnya penyerapan anggaran di
tahuntahun sebelumnya, tren penyerapan anggaran yang menumpuk di
akhir tahun anggaran selalu berulang. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran atas efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Bagaimana mungkin KL bisa mengelola anggaran dan kegiatan yang
dibiayainya dengan baik jika sebagian besar, bahkan mayoritas
anggaran dilaksanakan secara bersamaan di dua atau bahkan satu
bulan terkahir? Ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup bagi
para pemeriksa BPK di lapangan. Jangan sampai anggaran yang sudah
dialokasikan sebegitu besar, ternyata
asalasalan dalam pelaksanaannya atau bahkan ternyata tidak ada
wujud kegiatan atau barang/jasanya.
Dalam APBN 2012, kemungkinan besar masalah ini masih akan
terjadi. Hal ini berdasarkan pengamatan bahwa sampai saat ini,
pemerintah belum menerapkan langkah yang konkret untuk memperbaiki
tren penyerapan anggaran itu.
Untuk KL yang menjadi bidang pembinaan pemeriksaan Anda, jika
dibandingkan dengan realisasi APBN 2011, Anda melihat besaran
alokasi anggaran dalam RAPBN 2012, apak-ah nantinya akan efektif
dan efisien?
Permasalahan yang dialami oleh sebagian besar KL juga dialami
oleh KL di bawah pembinaan saya. Hanya saja, portofolio yang saya
bina memiliki beberapa kekhususan yang perlu mendapatkan perhatian
yang berbeda dari KL lainnya.
AKN II melakukan pemeriksaan atas penerimaan pajak dan cukai
yang diharapkan menyumbang sebesar Rp1.019,3 triliun atau 79% dari
total pendapatan negara dan hibah. Tentunya menjadi tugas berat
bagi kami untuk memantau efektivitas dan efisiensi penerimaan utama
negara, apalagi kita masih terkendala dengan UU kerahasiaan pajak
pada saat pemeriksaan di lapangan.
Pemeriksaan atas penerimaan perpajakan selama ini masih
menunjukkan berbagai permasalahan signifikan. Kepatuhan dari para
wajib pajak, khususnya BUMN dan Bendahara, masih rendah sehingga
hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan besarnya potensi perpajakan
yang sebenarnya bisa ditingkatkan. Pengelolaan atas penagihan dan
pemantauan kewajiban perpajakan di sektor migas juga masih belum
optimal sehingga beberapa piutang negara kepada Kontraktor Kontrak
Kerjasama tidak dipantau dan ditagih dengan baik.
Permasalahanpermasalahan tersebut besar kemungkinan masih ditemukan
dalam pelaksanaan APBN 2012.
Kekhususan lainnya adalah pengelolaan belanja nonKL, yaitu
belanja yang dikelola oleh Bendahara Umum
-
25Warta BPK AGUSTUS 2011
Negara, seperti Belanja Subsidi, Belanja Lainnya, dan Belanja
Transfer ke Daerah. Porsi jenisjenis belanja ini pada 2011 maupun
2012 sangat besar, sehingga diperlukan usaha yang lebih besar untuk
meyakinkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaanya. Risiko
permasalahan tidak hanya pada saat pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dari belanjabelanja tersebut, tetapi juga terdapat risiko
besar dari mulai tahap perencanaan dan penetapan anggaran di
DPR.
Tanggapan Anda mengenai calo anggaran?
Isu yang sekarang sedang menjadi perhatian publik, yaitu masalah
calo anggaran, terkait erat dengan jenis be
lanja transfer ke daerah. Untuk itu, pada semester II ini, AKN
II sedang melaksanakan pemeriksaan kinerja penganggaran khususnya
menyangkut transfer ke daerah. Diharapkan pemeriksaan tersebut
dapat menemukan permasalahan utama yang perlu diperbaiki dalam
proses penganggaran.
Bidang lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah
pembiayaan. AKN II merupakan satusatunya AKN yang membidangi
pemeriksaan atas utang pemerintah. Untuk itu, kami terusmenerus
meningkatkan kapasitas pemeriksaan atas utang dengan kerja sama di
forum ASOSAI maupun INTOSAI. Masih menjadi pekerjaan rumah bagi
kami untuk bisa menilai efektivitas utangutang pemerintah yang
sekarang
ini hampir mencapai Rp1.750 triliun.Bagaimana seharusnya
penyu-
sunan RAPBN mampu selaras dan terimplementasi secara baik dengan
pembangunan nasional yang di-usung pemerintah?
Sebagaimana telah saya sampaikan di muka, marilah kita
berkomitmen kepada apa yang telah kita putuskan dalam mewujudkan
visi dan misi bangsa, setidaktidaknya sampai dengan 2025. Untuk
itu, instrumen yang diperlukan dalam mencapai visi dan misi
dimaksud adalah melalui RPJMN dan RKP. Selanjutnya RKP ini
diterjemahkan dalam rencana keuangan yang disebut
dengan RAPBN. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan adalah
bahwa penganggaran ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan
dari perencanaan. Oleh karena itu untuk menghasilkan RAPBN yang
berkualitas. Maka harus diyakinkan bahwa proses penyusunan dan
substansi perencanaan dan penganggaran haruslah dilakukan secara
berkualitas. Parameter kualitas yang kita gunakan adalah
“Governance” yang beberapa indikatornya adalah partisipatif,
transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, kita harus terus menerus melakukan evaluasi
yang menyeluruh terhadap perencanaan yang telah kita susun, apakah
masih relevan dengan kondisi lingkungan yang selalu berubah ini.
Demikian pula halnya
dalam proses penganggaran, haruslah betulbetul kita cermati
bersama, bahwa pada hakekatnya penganggaran merupakan rencana
“kebutuhan” penyelenggaraan pemerintahan, bukannya
rencana”keinginan”. Disamping itu pula dalam penganggaran ini tidak
hanya semata kita rencanakan kegiatan dan pendanaannya, melainkan
juga dipikirkan bagaimana kemampuan KL dalam
mengimplementasikannya.
Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam penyusunan RAPBN
agar dapat selaras dan terimplementasi secara baik dengan
pembangunan nasional yang diusung pemerintah, adalah apabila arah
pembangunan tiap tahun dilaksanakan secara fokus, tidak terlalu
banyak prioritas.
Yang terjadi selama ini adalah pemerintah tiap tahun memiliki
prioritas nasional yang sangat banyak dan hampir sama sehingga bisa
dikatakan tidak ada prioritas tertentu yang akan dicapai untuk
setiap tahunnya. Pada 2011 terdapat 11 prioritas nasional dan tiga
prioritas lainnya, sedangkan 2012 terdapat 11 prioritas
nasional.
Banyaknya prioritas nasional ini akan menyulitkan bagi
pemerintah sendiri dalam menyusun RAPBN sehingga alokasi anggaran
juga akan sulit dapat mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kenaikan besaran anggaran dalam RAPBN 2012, apa ada penga-ruhnya
pada pemeriksaan LKPP atau LKKL yang berada di bawah pembi-naan
Anda dari tahun sebelumnya?
Dengan semakin meningkatnya besaran anggaran akan semakin
meningkatkan risiko pemeriksaan sehingga akan sangat mempengaruhi
pelaksanaan pemeriksaan LKPP dan LKKL. Apabila dari sisi SDM, kita
tidak mungkin menambah karena jumlah SDM kita sudah given. Namun,
meningkatnya risiko pemeriksaan itu dapat kita imbangi dengan
meningkatkan kualitas auditor kita sehingga mereka dapat memiliki
strategi pemeriksaan yang tepat untuk dapat mendeteksi kesalahan
yang mungkin ada dan berisiko tinggi.
and
Bila mencermati alokasi anggaran
kementerian/lembaga pada RAPBN
2012 memang ada relevansi dengan
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
-
26 Warta BPKAGUSTUS 2011
AGENDA
DAlAm keterangan persnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
bertindak sebagai tuan rumah, me-nyatakan bahwa pertemuan ini
mem-bicarakan topik utama yaitu berkaitan
dengan refleksi kemerdekaan dan pem-bangunan bangsa.
“Utamanya pada masa bakti kami, pimpinan lembaga negara yang
men-jalankan tugas hasil pemilu 2009, den-gan titik berat
penglihatan evaluasi dari
Rapat Konsultasi Para Pimpinan Lembaga Negara
Pimpinan lembaga negara kembali mengadakan
pertemuan pada Kamis, 4 Agustus, di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan rutin
kali ini bertajuk rapat konsultasi peringatan Hari Kemerdekaan
ke-66. Hadir
dalam pertemuan ini semua pimpinan lembaga negara
yakni MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono
dan tiga Menko, dalam pertemuan dengan pemimpin lembaga negara di
Istana Negara Jakarta pada Kamis (4/8) lalu.
-
27Warta BPK AGUSTUS 2011
upaya pembangunan 5 tahun, 2009-2014, terutama sekali lagi,
menyang-kut satu upaya peningkatan pemba-ngunan ekonomi untuk
meningkat-kan kesejahteraan rakyat,” kata Presi-den.
Selain itu, dibicarakan pula upaya dalam mewujudkan kehidupan
de-mokrasi yang stabil, bermartabat, dan makin berkualitas. Juga
dibahas ma-salah penegakan hukum dan keadilan bagi semua
rakyat.
Dalam rapat konsultasi itu, Presi-den menyampaikan kepada para
pim pinan lembaga negara perkem-bangan lingkungan global yang
ber-pengaruh pada apa yang dilakukan dalam membangun bangsa.
Terutama perkembangan perekonomian global yang memiliki dampak
terhadap pembangunan ekonomi yang dilak-sanakan pemerintah.
Disamping itu, dilakukan semacam evaluasi keadaan negara, hasil
pem-bangunan yang di laksanakan pada tahun ini yang pada garis
besarnya
mencatat sejumlah hasil dan penca-paian, serta permasalahan dan
tan-tangan yang dihadapi oleh bangsa.
Hasil dari pertemuan ini disepa-kati bersama antarpimpinan
lembaga negara untuk terus meningkatkan apa yang telah ditetapkan
sebagai sasaran untuk dicapai dalam pembangunan 5 tahun. Terutama,
pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi yang
makin matang, dan penegakan hukum dan keadilan yang lebih baik.
Pada kesempatan itu, para pimpi-nan lembaga negara lain juga
me-nyampaikan pandangan, rekomen-dasi, dan observasi atas apa yang
mereka lihat dalam mengemban tu-gas konstitusional yang
dilaksanakan. Baik itu yang berkaitan dengan upaya peningkatan
pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maupun
untuk meningkat-kan kehidupan demokrasi dan politik yang lebih
berkualiltas dan matang, juga untuk menegakkan hukum dan
keadilan.Beberapa hal penting hasil dari
kesimpulan pertemuan tersebut yang disampaikan Presiden,
pertama, pe-negakan hukum dan keadilan ini harus menjadi prioritas
dan agenda utama. Kedua, perlunya terus melak-sanakan reformasi di
bidang hukum demi keadilan bagi rakyat Indonesia.
”Oleh karena itu, sambil dievaluasi, diobservasi hal-hal
menonjol berkai-tan dengan penegakan hukum dan keadilan ini, kita
bersepakat bahwa pekerjaan rumah utama ini harus di-laksanakan
secara sungguh-sungguh, agar sekali lagi, hukum makin tegak dan
rakyat kita mendapatkan keadi-lan yang sejati. Di dalamnya tetap
kita sepakati bahwa membangun sistem yang bersih, membangun tata
kelola yang baik, serta pemberantasan ko-rupsi menjadi prioritas
dalam pene-gakan hukum dan keadilan ini,” papar Presiden.
Dalam hal pembangunan eko-nomi, agar bisa berjalan dengan
baik,
diperlukan keadaan negara yang kon-dusif. Untuk itu, para
pimpinan lem-baga negara ber-sepakat untuk te rus menjaga
stabilitas politik sambil terus menghidupkan de-mokrasi,
memeliha-ra kea manan dan keter tiban publik di seluruh tanah
air.
Selain itu, me-mastikan bahwa birokrasi makin re-sponsif,
menjaga iklim investasi dan pembangunan eko-nomi. Diperlukan pula
kepastian ter-jadinya sinergi an-tara pembangunan yang dilaksanakan
pada tingkat peme-rin tah pusat de-ngan pemerintah daerah. and
Presiden SBY tengah menyampaikan hasil pertemuan dengan para
pimpinan lembaga negara kepada pers.
-
28 Warta BPKAGUSTUS 2011
AGENDA
BPK Jaga Sinergi dengan Media MassaBagi BPK, media berperan
sebagai penyebar informasi agar apa yang sedang dan akan dilakukan
BPK bisa diketahui masyarakat luas. Ini tak lepas dari posisi BPK
yang juga menjadi sumber berita.
SEPErTI halnya dengan lemba-ga, kementerian, atau instansi
pemerintah yang mempererat tali silaturahim dan menjaga hubungan
baik dengan media massa, pada ramadan kali ini, BPK melakukan hal
yang sama.
BPK menggelar editors forum be-lum lama ini. Acara ini dikemas
dalam buka puasa bersama dengan awak me-dia massa. Hadir dalam
acara tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota I BPK moermahadi
Soerja Djanegara, dan Anggota III BPK Hasan Bisri.
Pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan kerja BPK pun
turut hadir
dalam acara yang bertempat di lantai 8 ruang Pola Gedung Arsip
BPK ini. Se-mentara dari mass media hadir bebe-rapa wartawan senior
dan reporter dari berbagai media massa nasional, baik cetak maupun
elektronik.
Sebagai lembaga negara yang me-miliki wewenang besar dalam
peme-riksaan keuangan negara, acara buka bersama ini juga, oleh
wartawan di-jadikan ajang untuk mencari bahan berita. Khususnya
yang terkait dengan pemeriksaan keuangan negara. mulai dari proyek
e-KTP, audit forensik kasus Century, sampai perusahaan terkait
dengan Nazaruddin yang berindikasi
Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyampaikan langkah-langkah yang
akan dan tengah dilakukan BPK kepada pers.
menyebabkan kerugian negara atau berindikasi fraud pada proyek
dari in-stansi pemerintah.
Terkait dengan kelanjutan kasus Century yang audit investigatif
dan audit lanjutannya dilakukan BPK, mun-cul pertanyaan dari
wartawan, apakah BPK hanya bersikap pasif saja, ”perik-sa,
laporkan, selesai”, sehingga kasus ini hingga sekarang belum ada
titik terang.
menanggapi hal itu, Anggota III BPK Hasan Bisri menyatakan suatu
audit dikatakan efektif apabila tujuan yang dirancang dalam audit
tersebut tercapai.
“Itu bagi kami selesai. Apakah nanti laporan itu ditindaklanjuti
atau tidak, itu sudah di luar kekuasaan BPK,” jelas-nya.
Walau begitu, BPK siap jika aparat hukum meminta bantuan
manakala di-perlukan. misalnya, menghitung keru-gian negara dan
memberikan kete-rangan ahli. Artinya, kewenangan BPK sesuai dengan
undang-undang seperti itu.
Sementara itu, ada juga yang
-
29Warta BPK AGUSTUS 2011
menanyakan soal inisiatif BPK untuk melakukan pemeriksaan
investigatif terkait dengan perusahaan Nazaru-ddin. mengenai hal
ini, Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan bahwa dalam laporan
hasil pemeriksaan BPK pada 2010 telah banyak diungkapkan kasus
Kementerian Kesehatan dan Ke-menterian Pendidikan Nasional yang
kebetulan terkait dengan perusahaan yang sedang bermasalah saat ini
(peru-sahaan terkait Nazaruddin).
Perusahaan Nazaruddin yang terli-bat proyek di kementerian ini
rencana-nya akan didalami BPK. Sekitar satu-dua bulan ke depan, BPK
akan membuat laporan pemeriksaannya.
Langkah Ke DepanDalam kesempatan itu, kepada me-
dia massa, Hadi Poernomo memapar-kan program apa saja yang
sedang dan akan dilakukan BPK. Salah satu bentuk pemeriksaan yang
akan dikembangkan BPK ke depan adalah pemeriksaan ki-nerja
(performance audit).
“Kita terbantu juga dengan expert dari luar, Paul Nicholls.
Beliau ba nyak memberikan bantuan bagaimana membuat laporan hasil
pemeriksaan kinerja yang baik. [Pemeriksaan] Kinerja ini untuk
menilai apakah suatu proyek itu efisien, efektif, ekonomis, dan apa
manfaat hasilnya,” paparnya.
menurut dia, BPK juga tengah mem-bangun sebuah sinergi nasional
sistem informasi dan kepastian hukum. model ini bertujuan untuk
mendorong tercip-tanya keadilan sosial berdasarkan peran, fungsi,
dan wewenang BPK.
Sinergi nasional sistem informasi ini, salah satu unsur utamanya
adalah penerapan e-audit. Hadi Poernomo me-nyoroti proyek penting
e-audit, sebagai salah satu program unggulan yang akan diwujudkan
BPK ke depan. Jika penera-pan e-audit ini bisa dijalankan dengan
baik, diharapkan terwujud keadilan so-sial seperti yang
dicita-citakan bangsa Indonesia, melalui wewenang dan fungsi BPK
sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.
Terkait dengan penerapan e-audit ini, sampai saat ini, BPK telah
menjalin
nota kesepahaman (moU) dengan 1.000 entitas terkait dengan
penerapan e-au-dit ini. mereka terdiri dari lembaga legis-latif,
lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat
maupun tingkat daerah.
Sementara sinergi nasional terkait dengan kepastian hukum,
sesuai de-ngan kewenangannya, BPK akan mene-laah peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memastikan semua-nya bermanfaat
bagi masyarakat. Apa yang ditelaah BPK, pertama, pelaksa-naan
perundang-undangan secara kon-sekuen.
“Banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan.
Ini kuncinya kepastian hukum,” ujar Hadi.
Dia mencontohkan Pasal 27 ayat 1 UU No.39 Tahun 2004 Tentang
Penem-patan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri.
Pada aturan tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh tenaga kerja
dikirim keluar kalau negara penerima belum menjalin moU dengan
Indonesia. Atau, negara yang belum memiliki undang-undang yang
menga-tur hak dan kewajiban tenaga kerja.
Kedua, harmonisasi peraturan pe-rundang-undangan. Ada
peraturan-pera turan pemerintah atau kuasa
undang-undang yang dibentuk atas perintah undang-undang, banyak
juga yang dibatalkan. Sebab, bertentangan dengan aturan hukum di
atasnya. Di-duga melanggar Pasal 7 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Ketiga, penerbitan kuasa peraturan. UU selalu mengatakan tata
cara ini dia-tur oleh peraturan pemerintah, kepu-tusan presiden dan
lainnya. Namun, ternyata setelah diterbitkannya suatu UU, tatacara
dalam UU itu yang diatur PP ternyata PP-nya sendiri tidak terbit
atau lama terbitnya. Hadi merujuk pada UU No. 39 Tahun 2004, ada
enam PP yang diterbitkan olehnya, sampai seka-rang tidak satu PP
pun yang terbit. Su-dah tujuh tahun tidak terbit.
“Yang benar itu, begitu UU diun-dangkan, seharusnya semua
peraturan telah disiapkan,” jelasnya.
Hadi Poernomo juga meminta du-kungan dan doa dari media massa
agar pembentukan ASEAN SAI atau perkum-pulan BPK-BPK se-Asean bisa
terwujud. Sebab, ASEAN SAI ini merupakan buah prakarsa dari BPK.
rencananya akan dideklarasikan pada 16 November 2011 di Bali.
Bersamaan diselenggarakannya ASEAN Summit. and
Tampak terlihat Ketua BPK berbincang dengan beberapa wartawan
senior dan Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo.
-
Foke Gandeng BPK Amankan Fasos–FasumPengadan fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang menjadi kewajiban para pengembang pemegang
IPPT masih menjadi gajalan Pemda DKI dalam meraih opini WTP.
Bagaimana kiat pemda mengatasi hal ini?
Sekalipun laporan keuangan pemerintah Daerah (lkpD) pemda Dki
Jakarta kian mem-baik, penuntasan masalah pengadaan sarana
fasilitas sosial (fa-sos) dan fasilitas umum (fasum) yang menjadi
kewajiban para pengembang tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah
yang harus segera ditagih.
Ganjalan ini diungkapkan oleh Gubernur Dki Fauzi Bowo dalam
rapat paripurna dengan DpRD Dki Jakarta yang membahas rancangan
peraturan Daerah tentang Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum,
perizinan Tempat usaha Berdasarkan undang-undang Gangguan, Sistem
perencanaan pem-bangunan dan penganggaran Terpadu dan
perparkiran.
Sebagaimana telah terungkap dalam audit Bpk, dari pemeriksaan
lkpD 2009, Bpk memberikan opini Wajar Dengan pengecualian (WDp).
artinya, sekalipun laporan keuangan itu dinilai wajar, akan tetapi
menurut Fauzi Bowo, dalam audit itu masih ada sejumlah temuan,
tepatnya empat temuan, yang harus segera disele-saikan.
Selanjutnya pada 2010, pemda Dki berhasil menyelesaikan tiga
temuan yang dipermasalahkan oleh Bpk. ada-pun, satu temuan yang
berkaitan de-ngan fasos dan fasum belum bisa dise-lesaikan secara
tuntas.
Menurut Fauzi Bowo, jumlah fa-sos fasum per 31 Desember 2010,
berdasarkan hasil audit Bpk sebesar Rp17,40 triliun. Dari jumlah
tersebut, sebesar Rp5,6 triliun belum dilakukan sensus. untuk itu,
pemda Dki akan menyiapkan payung hukum agar ke-seluruhan fasos
fasum yang ada bisa segera disensus sehingga secara ad-ministrasi
keberadaan fasos fasum di Dki bisa terdata dan tercatat dengan
baik.
Terkait masalah fasos fasum yang belum tertagih, Fauzi Bowo
menegas-kan bahwa pada prinsipnya akan tetap berusaha melakukan
penagihan terhadap aset-aset yang jumlahnya diperkirakan mencapai
triliyunan ru-piah itu. aset itu hingga saat ini di-
foto: he magazine
Fauzi Bowo
30 Warta BPKAGUSTUS 2011
panTau
-
perkirakan masih mengendap di kan-tong para pengembang yang
belum melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan fasos dan fasum
yang telah ditetapkan.
“pada prinsipnya eksekutif tetap mengupayakan penagihan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam izin penggunaan dan pemanfaatan Tanah
(ippT). ini untuk mempertahankan aset daerah yang menjadi milik
pemda Dki dan masyarakat Jakarta. Saya tegas-kan pemberian konversi
dalam bentuk uang, merupakan alternatif terakhir dan harus ada
persetujuan dari guber-nur,” tegas Foke, panggilan akrap Fauzi
Bowo.
Dia memberikan se-jumlah masukan terha-dap pandangan umum
fraksi-fraksi DpRD provinsi Dki Jakarta mengenai isi Rancangan
peraturan Dae-rah tentang Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum,
per-izinan Tempat usaha Ber-dasarkan undang-undang Gangguan, Sistem
peren-canaan pembangunan dan penganggaran Terpadu dan
perparkiran.
Menurut dia, sejak 2009 pemprov Dki telah membentuk tim terpadu
bersama Bpkp perwakilan Dki Jakarta, dengan tugas melakukan sensus
fasili-tas sosial dan fasilitas umum. Bahkan, pemprov Dki idealnya
ikut mengawal, mulai dari perencanaan hingga pen-gadaannya.
Hasil yang diperoleh inventarisasi fasos dan fasum yang diterima
sejak 1971 hingga 2008 sebesar Rp8,76 trili-un. Selanjutnya
penilaian pada 2009 hingga 31 Desember 2010, sesuai dengan hasil
audit Bpk 2010, nilainya menjadi sebesar Rp17,4 triliun, terjadi
peningkatan Rp 8,64 triliun.
Selanjutnya pada tahun ini, kata Fauzi, telah dibentuk tim
khusus untuk melakukan penagihan sensus lanju-tan yang didampingi
langsung oleh Bpk perwakilan Dki Jakarta. Jumlah fa-sos dan fasum
per 31 Desember 2010
adalah sebesar Rp17,40 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar
Rp5,6 triliun belum dilakukan sensus.
“Jika dilihat materialitas perma-salahan yang dikemukakan oleh
Bpk, dibandingkan dengan aset pemerintah provinsi Dki Jakarta yang
secara keselu-ruhan sebesar Rp407,09 triliun, fasos dan fasum yang
dipermasalahkan Bpk hanya 4,27% dari total aset,” jelasnya
Sementara itu dalam pembahasan rancangan peraturan Daerah
pemerin-tah provinsi Dki yang menyangkut masalah fasos dan fasum
yang kini ten-gah dimatangkan akan memuat rincian aturan yang lebih
detail termasuk
sanksi bagi para pengembang yang ti-dak mentaati perda itu.
“Jadi nantinya pengembang yang tidak memenuhi kewajiban dalam
menyediakan fasilitas ini akan dikenai sanksi administrasi maupun
sanksi hu-kum,” tegas Gubernur Dki Jakarta itu.
Foke menegaskan berdasarkan ke-tentuan yang ada, penyediaan
sarana dan prasarana umum merupakan ke-wajiban bagi para pengembang
yang memegang izin penunjukkan penggu-naan tanah. namun, diakuinya
bahwa pemenuhan kewajiban pembangunan fasos dan fasum dari para
pengembang yang memegang ippT belum optimal.
Oleh karena itu, katanya, perlu pe-ngaturan sebagai dasar
tindakan yang lebih tegas mengenai permasalahan ini. peraturan
daerah itu nantinya akan
menjadi payung hukum bagi pem-da Dki yang sekaligus bisa menjadi
perangkat yang menentukan dalam rangka tertib administrasi
pengelolaan barang daerah dan pengaturan bidang fasos fasum di
Jakarta.
Sistematika rancangan peraturan Daerah ini terdiri atas 11 bab
yang memuat 28 pasal. Bertujuan untuk me-nyatukan, menyeragamkan
kebijakan, memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pengelolaan
fasos fa-sum, serta menjamin akuntabilitas pe-nyelenggaraan
pemerintahan.
Dalam pengelolaan fasilitas sosial dan umum, dibutuhkan peran
ma-
syarakat untuk memantau terjadinya penyalahguna-an peruntukan,
peman-faatan, penyerobotan, dan pengerusakan fasiltas umum oleh
pihak yang ti-dak bertanggung jawab.
“Dalam hal ini juga akan diatur sanksi ad-ministrasi dan sanksi
pi-dana bagi pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban
menyediakan fasilitas-fasiltas itu,” kata-nya.
Begitu juga kepa-da aparatur yang tidak
melakukan penagihan ter-hadap pengembang serta masyarakat yang
melakukan pengerusakan fasos dan fasum. Sanksi pidana ini untuk
membuat para pengembang, apara-tur dan masyarakat ikut bertanggung
jawab untuk menyediakan dan meme-lihara.
Seluruh fasos fasum yang diba ngun pihak ketiga akan menjadi
aset daerah Jakarta. Saat ini, penataan dan penge-lolaan manajemen
aset sedang dilaku-kan. Sejak 2007, langkah itu terbukti efektif
meningkatkan nilai aset Dki Ja-karta hingga 314,09% atau meningkat
menjadi Rp404,94 triliun pada 2010.
nilai aset tetap Dki juga mening-kat hingga Rp371,56 triliun
pada 2010, dari sebelumnya pada 2007 sebe-sar Rp95,02 triliun atau
meningkat 253,05%. bd
foto: detik fotoTaman Menteng
31Warta BPK AGUSTUS 2011
22 - 25 wawancara bp taufiqurachman ruki26 - 29 agenda30 - 31
pantau