1 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012 ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PAMONG BELAJAR INDONESIA BAB I KODE ETIK PAMONG BELAJAR INDONESIA DAN JANJI PAMONG BELAJAR Pasal 1 Kode Etik Pamong Belajar Indonesia (1) Kode Etik Pamong Pelajar Indonesia adalah tata krama yang disepakati dan diterima oleh Pamong Belajar di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sesuai jabatannya. (2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai- nilai moral yang membedakan perilaku Pamong Belajar yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program dan mengembangkan model dibidang pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal. (3) Kode Etik Pamong Belajar Indonesia bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, dan sebagai standar baku pelaksanaan tugas profesinya. (4) Setiap anggota Ikatan Pamong Belajar Indonesia, yang selanjutnya disebut IPABI, wajib memahami, menghayati, mengamalkan, dan menunjung tinggi Kode Etik Pamong Belajar Indonesia. (5) Kode Etik Pamong Belajar Indonesia diatur dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 2 Janji Pamong Belajar (1) Janji pamong belajar diucapkan pada saat diadakan kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan oleh IPABI baik yang bersifat Nasional , Provinsi maupun Kabupaten. (2) Janji pamong belajar wajib diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap anggota ikatan pamong belajar Indonesia. (3) janji pamong belajar adalah: a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku b. melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, pengkajian, dan pengembangan model PAUDNI dengan penuh kesadaran, dan tanggungjawab c. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan kelompok atau pribadi d. menjunjung tinggi kehormatan Kode Etik Pamong Belajar Indonesia. e. mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan diri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PAMONG BELAJAR INDONESIA
BAB I
KODE ETIK PAMONG BELAJAR INDONESIA DAN JANJI PAMONG BELAJAR
Pasal 1
Kode Etik Pamong Belajar Indonesia
(1) Kode Etik Pamong Pelajar Indonesia adalah tata krama yang disepakati dan diterima
oleh Pamong Belajar di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam
melaksanakan tugas profesi sesuai jabatannya.
(2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai-
nilai moral yang membedakan perilaku Pamong Belajar yang baik dan buruk, yang
boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya
yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program dan
mengembangkan model dibidang pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal.
(3) Kode Etik Pamong Belajar Indonesia bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat
profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian
anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi,
meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, dan sebagai standar baku
pelaksanaan tugas profesinya.
(4) Setiap anggota Ikatan Pamong Belajar Indonesia, yang selanjutnya disebut IPABI, wajib
memahami, menghayati, mengamalkan, dan menunjung tinggi Kode Etik Pamong
Belajar Indonesia.
(5) Kode Etik Pamong Belajar Indonesia diatur dalam naskah tersendiri yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 2
Janji Pamong Belajar
(1) Janji pamong belajar diucapkan pada saat diadakan kegiatan-kegiatan tertentu yang
diadakan oleh IPABI baik yang bersifat Nasional , Provinsi maupun Kabupaten.
(2) Janji pamong belajar wajib diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap anggota
ikatan pamong belajar Indonesia.
(3) janji pamong belajar adalah:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara,
dan Pemerintah, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku
b. melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, pengkajian, dan
pengembangan model PAUDNI dengan penuh kesadaran, dan tanggungjawab
c. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan kelompok atau pribadi
d. menjunjung tinggi kehormatan Kode Etik Pamong Belajar Indonesia.
e. mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan diri dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan.
2 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 3
Jenis Keanggotaan
Jenis keanggotaan IPABI, terdiri dari:
1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa
3. Anggota kehormatan.
Pasal 4
Anggota Biasa
(1) Anggota biasa adalah warga negara Republik Indonesia menduduki jabatan pamong
belajar yang secara otomatis menjadi anggota IPABI.
(2) Tata cara pencatatan anggota biasa:
a. Menduduki jabatan Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda, atau Pamong
Belajar Madya.
b. Mengisi formulir keanggotaan IPABI dan diserahkan kepada Pengurus Cabang,
c. Dalam hal tidak ada Pengurus Cabang, formulir diserahkan kepada Pengurus
Provinsi dan dilanjutkan ke Pengurus Pusat.
d. Formulir keanggotaan berisi antara lain:
1) Nama
2) NIP
3) Jenis Kelamin
4) Tempat, tanggal lahir
5) Agama
6) Pendidikan terakhir
7) Jabatan Pamong Belajar
8) Unit Kerja
9) Alamat Unit Kerja
10) Alamat rumah
e. Pencatatan keanggotaan harus dilakukan mulai Pengurus Cabang sampai ke
Pengurus Pusat.
f. Keanggotaan disahkan dengan surat pengesahan dan pemberian kartu anggota.
g. Pengadaan kartu anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat.
h. Kartu Anggota berlaku selama 5 (lima) tahun.
Pasal 5
Anggota Luar Biasa
(1) Anggota luar biasa adalah warga negara Republik Indonesia yang pernah bertugas
sebagai pamong belajar dengan sukarela mengajukan diri menjadi anggota IPABI.
(2) Tata cara pencatatan anggota luar biasa:
a. Pernah menduduki jabatan Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda, atau
Pamong Belajar Madya.
b. Mengisi formulir keanggotaan IPABI dan diserahkan kepada Pengurus Cabang.
3 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
c. Dalam hal tidak ada Pengurus Cabang, formulir diserahkan kepada Pengurus
Provinsi dilanjutkan ke Pengurus Pusat.
d. Formulir keanggotaan berisi antara lain:
1) Nama
2) Jenis Kelamin
3) Tempat, tanggal lahir
4) Agama
5) Pendidikan terakhir
6) Jabatan Terakhir Pamong Belajar
7) Pekerjaan/Jabatan Sekarang
8) Unit Kerja
9) Alamat Unit Kerja
10) Alamat rumah
e. Pencatatan keanggotaan harus dilakukan mulai Pengurus Cabang sampai ke
Pengurus Pusat.
f. Keanggotaan disahkan dengan surat pengesahan dan pemberian kartu anggota.
g. Pengadaan kartu anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat.
h. Kartu Anggota berlaku selama 5 (lima) tahun.
Pasal 6
Anggota Kehormatan
(1) Anggota kehormatan adalah orang-orang yang bersimpati dan/atau berjasa kepada
Ikatan Pamong Belajar Indonesia.
(2) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Provinsi atau
Pengurus Pusat.
(3) Pengesahan anggota kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan surat
keputusan.
Pasal 7
Kewajiban Anggota
(1) Menatati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta ketentuan
organisasi,
(2) Menjunjung tingggi Kode Etik dan Janji Pamong Belajar Indonesia,
(3) Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi,
(4) Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi,
(5) Membayar iuran anggota.
Pasal 8
Hak Anggota
(1) Anggota biasa:
a. Hak Pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi,
b. Hak Suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara,
c. Hak Bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun
tertulis,
4 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
d. Hak Membela Diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan
disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak
keanggotaannya, dan
e. Hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugasnya.
f. Hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat
(2) Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik
lisan maupun tertulis.
(3) Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat
baik secara lisan tertulis.
Pasal 9
Kepindahan Anggota
(1) Anggota biasa dan anggota luar biasa yang pindah ke Cabang lainnya wajib memberi
tahu Pengurus Cabang asal dan melapor kepada Pengurus Cabang di tempat yang baru.
(2) Dalam hal tidak ada Pengurus Cabang di tempat asal atau di tempat yang baru, maka
memberi tahu atau melapor kepada Pengurus Provinsi.
Pasal 10
Disiplin Organisasi
(1) Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota yang:
a. melanggar Kode Etik Pamong Belajar Indonesia, Janji Pamong Belajar, Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta disiplin organisasi.
b. Tidak membayar uang iuran selama 6 (tiga) bulan berturut-turut dengan tidak ada
alasan yang dapat dibenarkan oleh organisasi.
(2) Tindakan disiplin berupa:
a. Peringatan lisan atau tertulis,
b. Pemberhentian/pembebasan selaku pengurus organisasi,
c. Pemberhentian/pembebasan sementara sebagai anggota, dan
d. Pemberhentian.
(3) Pemberhentian/pembebasan sementara:
a. Sebagai anggota biasa/luar biasa dilakukan oleh Pengurus pusat, daerah, Cabang
atau Pengurus IPABI yang mengurus keanggotaannya.
b. Selaku anggota pengurus organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus organisasi
yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan pada musyawarah organisasi yang
setingkat
c. Sebagai anggota Pengurus Pusat dapat dilakukan oleh keputusan rapat pleno
Pengurus Pusat yang dipertanggungjawabkan kepada Rapat Kerja Nasional atau
Musyawarah Nasional.
d. Sebagai anggota IPABI berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan sesudah jangka
waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut
atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
5 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
e. Sebagai anggota pengurus berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan sesudah
jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu
dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
(4) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi yang mempunyai
wewenang untuk menegakkan tindakan disiplin wajib mengadakan penyelidikan yang
seksama.
(5) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap bersalah diberi
kesempatan membela diri dengan cukup disertai pembuktian yang sah.
(6) Semua anggota yang terkena tindakan disiplin organisasi mempunyai hak banding
kepada struktur organisasi yang lebih tinggi sampai ke tingkat Musyawarah Nasional.
BAB III
ORGANISASI
Pasal 11
Status, Wilayah dan Kelengkapan Organisasi Tingkat Nasional
(1) Organisasi IPABI tingkat nasional merupakan lembaga organisasi tertinggi di seluruh
wilayah Republik Indonesia.
(2) Organisasi tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia
(3) Kelengkapan organisasi tingkat nasional terdiri dari:
a. Pengurus Pusat IPABI
b. Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Musyawarah Nasional Luar Biasa
c. Dewan Penasehat
d. Dewan Kehormatan
Pasal 12
Status, Wilayah dan Kelengkapan Organisasi Tingkat Daerah
(1) Organisasi IPABI tingkat daerah meliputi wilayah satu provinsi, dan disebut IPABI
Provinsi.
(2) Musyawarah Daerah merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat
provinsi.
(3) Organisasi tingkat provinsi dapat berkedudukan di kota kedudukan Ketua IPABI
Provinsi terpilih.
(4) Jika wilayah satu provinsi berkembang menjadi lebih dari satu provinsi, dapat didirikan
organisasi IPABI provinsi yang baru dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pengurus IPABI Provinsi induk mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
b. Musyawarah Daerah Luar Biasa menetapkan Pengurus IPABI Provinsi baru sebagai
penanggung jawab organisasi di provinsi tersebut.
c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan
Musyawarah Daerah provinsi berlaku pula bagi penyelenggaraan Musyawarah
Daerah Luar Biasa.
(5) Kelengkapan organisasi tingkat daerah terdiri dari:
a. Pengurus IPABI Provinsi
b. Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, dan Musyawarah Daerah Luar Biasa
c. Dewan Penasehat
d. Dewan Kehormatan
6 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
Pasal 13
Status, Wilayah dan Kelengkapan Organisasi Tingkat Cabang
(1) Organisasi IPABI tingkat cabang meliputi wilayah satu atau beberapa kabupaten/kota,
dan disebut IPABI Cabang.
(2) Organisasi IPABI Cabang dapat dibentuk jika minimal meliputi jumlah 30 (tiga puluh)
orang pamong belajar.
(3) Jika jumlah minimal tidak dapat dipenuhi organisasi cabang dapat dibentuk meliputi
satu wilayah eks karesidenan.
(4) Organisasi IPABI Cabang tidak wajib dibentuk di wilayah provinsi yang memiliki pamong
belajar dalam jumlah terbatas.
(5) Nama organisasi IPABI Cabang dapat menggunakan nama eks karesidenan atau
gabungan kabupaten/kota berdasarkan hasil Musyawarah Cabang.
(6) Musyawarah Cabang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat
cabang.
(7) Organisasi tingkat cabang dapat berkedudukan di kota kedudukan Ketua IPABI Cabang
terpilih.
(8) Jika wilayah satu kabupaten/kota berkembang menjadi lebih dari satu kabupaten/
kota atau jumlah pamong belajar bertambah, dapat didirikan organisasi IPABI Cabang
yang baru dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pengurus IPABI Cabang induk mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
b. Musyawarah Cabang Luar Biasa menetapkan Pengurus IPABI Cabang baru sebagai
penanggung jawab organisasi di wilayah tersebut.
c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan
Musyawarah Cabang berlaku pula bagi penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar
Biasa.
(9) Kelengkapan organisasi tingkat daerah terdiri dari:
a. Pengurus IPABI Cabang
b. Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Daerah, dan Musyawarah Cabang Luar
Biasa
c. Dewan Penasehat
d. Dewan Kehormatan
BAB IV
PENGURUS PUSAT
Pasal 14
Susunan Pengurus Pusat
Pengurus Pusat IPABI berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, dengan susunan
sebagai berikut:
1. Seorang Ketua Umum
2. Seorang Ketua I
3. Seorang Ketua II
4. Seorang Sekretaris
5. Seorang Wakil Sekretaris
6. Seorang Bendahara
7 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
7. Seorang Wakil Bendahara
8. Dua orang anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
9. Dua orang anggota Bidang Pengembangan Karier dan Profesi
10. Dua orang anggota Bidang Kesejahteraan, Advokasi dan Perlindungan Hukum
11. Dua orang anggota Bidang Informasi dan Komunikasi
Pasal 15
Pemilihan Pengurus Pusat
(1) Pengurus Pusat IPABI dipilih oleh Musyawarah Nasional, dengan cara:
a. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh Musyawarah Nasional.
b. Cara pemilihan Ketua Umum ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
c. Pengurus Pusat lainnya dipilih oleh tim formatur yang berjumlah 3 (tiga) orang dan
dipimpin oleh Ketua Umum terpilih dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.
d. Tim formatur dipilih oleh Musyawarah Nasional.
e. Tim formatur menyelesaikan tugas sebelum Musyawarah Nasional ditutup.
(2) Sebelum memulai tugasnya Pengurus Pusat mengucapkan janji di depan Musyawarah
Nasional yang memilihnya.
(3) Serah terima Pengurus Pusat lama kepada Pengurus Pusat baru dilakukan di hadapan
Musyawarah Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan investaris, kekayaan dan
keuangan masih menjadi tanggungan pengurus lama sampai ada penyelesaian dengan
pengurus baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Nasional.
(4) Dalam hal kekosongan anggota Pengurus Pusat, pengisian dilakukan oleh Rapat
Pengurus Pusat dan hasilnya dilaporkan kepada Rapat Kerja Nasional, kecuali untuk
kekosongan jabatan Ketua Umum dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional.
Pasal 16
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat
(1) Pengurus Pusat IPABI bertugas menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan
segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat
Pengurus Pusat IPABI.
(2) Penjabaran tugas Pengurus Pusat IPABI diatur tersendiri dalam ketentuan organisasi
yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Pusat IPABI merupakan badan
pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif.
(4) Pengurus Pusat IPABI mewakili IPABI di dalam dan di luar pengadilan yang
pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.
(5) Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus IPABI
Provinsi.
(6) Pengurus Pusat IPABI bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional atas
kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
(7) Pengurus Pusat IPABI bertangung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Pamong Belajar
Indonesia, Janji Pamong Belajar, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga serta
keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional.
8 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
BAB V
PENGURUS IPABI PROVINSI
Pasal 17
Susunan Pengurus IPABI Provinsi
Pengurus IPABI Provinsi berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, dengan susunan
sebagai berikut:
1. Seorang Ketua
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Wakil Sekretaris
5. Seorang Bendahara
6. Seorang Wakil Bendahara
7. Seorang Bidang Penelitian dan Pengembangan
8. Seorang Bidang Pengembangan Karier dan Profesi
9. Seorang Bidang Kesejahteraan, Advokasi dan Perlindungan Hukum
10. Seorang Bidang Informasi dan Komunikasi
Pasal 18
Pemilihan Pengurus IPABI Provinsi
(1) Pengurus IPABI Provinsi diplih oleh Musyawarah Daerah, dengan cara:
a. Ketua dipilih secara langsung oleh Musyawarah Daerah.
b. Cara pemilihan Ketua ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
c. Pengurus IPABI Provinsi lainnya dipilih oleh tim formatur yang berjumlah 3 (tiga)
orang dan dipimpin oleh Ketua terpilih dan disahkan dalam Musyawarah Daerah.
d. Tim formatur dipilih oleh Musyawarah Daerah.
e. Tim formatur menyelesaikan tugas sebelum Musyawarah Daerah ditutup.
(2) Sebelum memulai tugasnya Pengurus IPABI Provinsi mengucapkan janji di depan
Musyawarah Daerah yang memilihnya.
(3) Serah terima Pengurus IPABI Provinsi lama kepada Pengurus IPABI Provinsi baru
dilakukan di hadapan Musyawarah Daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan investaris,
kekayaan dan keuangan masih menjadi tanggungan pengurus lama sampai ada
penyelesaian dengan pengurus baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
Musyawarah Daerah.
(4) Dalam hal kekosongan anggota Pengurus IPABI Provinsi, pengisian dilakukan oleh
Rapat Pengurus IPABI Provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Rapat Kerja Daerah,
kecuali untuk kekosongan jabatan Ketua dilakukan oleh Rapat Kerja Daerah.
Pasal 19
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus IPABI Provinsi
(1) Pengurus IPABI Provinsi bertugas dan berkewajiban:
a. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan
kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-
keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Daerah,
Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Pengurus IPABI Provinsi di wilayahnya.
b. Melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja nasional maupun
program kerja provinsi.
9 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
c. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus IPABI
Cabang/Cabang Khusus.
d. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran
keuangan organisasi.
(2) Penjabaran tugas Pengurus IPABI Provinsi diatur dalam ketentuan organisasi yang
menjadi bagian yang tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Pengurus IPABI Provinsi bertanggungjawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam
Kode Etik Pamong Belajar Indonesia, Janji Pamong Belajar, Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Daerah,
Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Pengurus IPABI Provinsi.
(4) Pengurus IPABI Provinsi bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah atas
kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
(5) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus IPABI Provinsi merupakan badan
pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif berdasarkan pada prinsip
keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, dan kekeluargaan.
(6) Pengurus IPABI Provinsi berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Pusat
IPABI setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB V
PENGURUS IPABI CABANG
Pasal 20
Susunan Pengurus Cabang
Pengurus IPABI Cabang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai
berikut:
1. Seorang Ketua
2. Seorang Sekretaris
3. Seorang Bendahara
4. Seorang Bidang Penelitian, Pengembangan, Informasi dan Komunikasi
5. Seorang Bidang Pengembangan Karier dan Profesi, Kesejahteraan, Advokasi dan
Perlindungan Hukum
Pasal 21
Pemilihan Pengurus IPABI Cabang
(1) Pengurus IPABI Cabang diplih oleh Musyawarah Cabang, dengan cara:
a. Ketua dipilih secara langsung oleh Musyawarah Cabang.
b. Cara pemilihan Ketua ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
c. Pengurus IPABI Cabang lainnya dipilih oleh tim formatur yang berjumlah 3 (tiga)
orang dan dipimpin oleh Ketua terpilih dan disahkan dalam Musyawarah Cabang.
d. Tim formatur dipilih oleh Musyawarah Cabang.
e. Tim formatur menyelesaikan tugas sebelum Musyawarah Cabang ditutup.
(2) Sebelum memulai tugasnya Pengurus IPABI Cabang/Cabang Khusus mengucapkan janji
di depan Musyawarah Cabang yang memilihnya.
(3) Serah terima Pengurus IPABI Cabang lama kepada Pengurus IPABI Cabang baru
dilakukan di hadapan Musyawarah Cabang. Hal-hal yang berkaitan dengan investaris,
kekayaan dan keuangan masih menjadi tanggungan pengurus lama sampai ada
10 | Anggaran Rumah Tangga IPABI Hasil Munas 2012
penyelesaian dengan pengurus baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
Musyawarah Cabang.
(4) Dalam hal kekosongan anggota Pengurus IPABI Cabang, pengisian dilakukan oleh Rapat
Pengurus IPABI Cabang dan hasilnya dilaporkan kepada Rapat Kerja Cabang, kecuali
untuk kekosongan jabatan Ketua dilakukan oleh Rapat Kerja Cabang.
Pasal 22
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus IPABI Cabang
(1) Pengurus IPABI Cabang/Cabang Khusus bertugas dan berkewajiban:
a. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan
kebijakan sesuai dengan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Daerah, Rapat Kerja Daerah, Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Cabang dan Rapat
Pengurus IPABI Cabang di wilayahnya.
b. Melaksanakan program kerja nasional di wilayahnya, program kerja provinsi di
wilayahnya, dan program kerja cabang.
c. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus
cabang.
d. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran
keuangan organisasi.
(2) Penjabaran tugas IPABI Cabang diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian
tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
(3) Pengurus IPABI Cabang bertanggungjawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam
Kode Etik Pamong Belajar Indonesia, Janji Pamong Belajar, Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Daerah,
Rapat Kerja Daerah, Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Pengurus
IPABI Cabang di wilayahnya.
(4) Pengurus IPABI Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang atas
kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
(5) Pengurus IPABI Cabang merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di wilayahnya
yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, demokrasi,
tanggung jawab, dan kekeluargaan.
(6) Pengurus IPABI Cabang berkewajibanmengirimkan laporan kepada Pengurus IPABI
Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Pusat setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB VI
SYARAT-SYARAT PENGURUS
Pasal 23
Syarat Umum
Semua anggota kepengurusan organisasi IPABI di semua tingkatan wajib memenuhi syarat-
syarat umum sebagai berikut:
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan
konsekuen.
3. Anggota IPABI yang telah membuktikan peran serta aktif dalam kepengurusan dan atau