Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Bangunjiwo, Bantul, Tahun Anggaran 2017-2019 Bab I. Pendahuluan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), partisipatif, dan pro poor merupakan pendekatan yang memastikan adanya pelibatan warga (perempuan, anak, kelompok difabel, lansia, laki-laki) dalam mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas pembangunan, kebijakan, program dan kegiatan yang membutuhkan alokasi anggaran atau sumber daya. Peluang penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sangat terbuka dengan otonomi desa yang diatur berdasarkan UU 6 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberi amanah bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan memberi perhatian khusus bagi pelaksanaan pelayanan publik di desa. Desa juga mesti memenuhi kebutuhan khusus perempuan, anak dan orang miskin terutama terkait pendidikan dan kesehatan. Landasan hukumnya sudah cukup kuat, diatur dalam pasal 18 hingga pasal 22 UU Desa. Pada peraturan pelaksanaan tentang desa sebagaimana PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 khususnya pasal 33 hingga pasal 39, juga memberikan jaminan terkait kewenangan desa tersebut. Bahkan pedoman kewenangan desa diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi yakni Permendes Nomor 1 tahun 2015. Dengan adanya landasan hukum yang telah disebutkan diatas maka menjadi sebuah keharusan bagi desa untuk melibatkan kelompok perempuan, laki-laki, anak, kelompok difabel, lansia dalam proses perencanaan penganggaran desa. Dengan melibatkan mereka maka potret APBDesa yang disusun akan responsif gender. Potret APBDesa yang responsif gender dapat dilihat dari alokasi anggaran responsif gender yang menjawab kebutuhan dan memberikan layanan bagi kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Besarnya alokasi anggaran responsif gender yang dialokasikan oleh sebuah desa tidak terkecuali Desa Bangunjiwo menjadi satu penanda bahwa desa tersebut telah responsif gender ataupun menjalankan PPRG. Melalui kajian APBDesa Bangunjiwo tahun 2017 – 2019, tim akan mengkaji seberapa banyak program-kegiatan dan seberapa besar alokasi anggaran responsif gender yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo. Hasil kajian ini akan dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo untuk merefleksikan kebijakan anggaran yang telah diterapkan. Selain itu, sebagai tindak lanjut kedepan, hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengelola kebijakan anggaran yang responsif gender di Desa Bangunjiwo. Bab II. Selayang Pandang Desa Bangunjiwo a) Gambaran Umum Desa Bangunjiwo Desa Bangunjiwo terletak di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah kawasan kecil yang memiliki segudang potensi. Mulai dari seni, tradisi, kerajinan, industri kreatif, hingga pertanian. Desa Bangunjiwo punya beberapa pusat kerajinan, termasuk di antaranya Kampung Kasongan yang dikenal sebagai pusat keramik
21
Embed
Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Bangunjiwo, Bantul ...opendatagender.perkumpulanidea.com/.../file_analisa/...desa-bangunj… · Dengan adanya landasan hukum yang telah disebutkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Bangunjiwo, Bantul, Tahun Anggaran 2017-2019
Bab I. Pendahuluan
Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), partisipatif, dan pro poor
merupakan pendekatan yang memastikan adanya pelibatan warga (perempuan, anak, kelompok
difabel, lansia, laki-laki) dalam mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas pembangunan, kebijakan,
program dan kegiatan yang membutuhkan alokasi anggaran atau sumber daya.
Peluang penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sangat terbuka dengan
otonomi desa yang diatur berdasarkan UU 6 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberi amanah
bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan memberi perhatian khusus bagi pelaksanaan
pelayanan publik di desa. Desa juga mesti memenuhi kebutuhan khusus perempuan, anak dan orang
miskin terutama terkait pendidikan dan kesehatan. Landasan hukumnya sudah cukup kuat, diatur
dalam pasal 18 hingga pasal 22 UU Desa. Pada peraturan pelaksanaan tentang desa sebagaimana PP
47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 khususnya pasal 33 hingga pasal 39, juga
memberikan jaminan terkait kewenangan desa tersebut. Bahkan pedoman kewenangan desa diatur
secara khusus dalam Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi yakni Permendes Nomor 1 tahun
2015.
Dengan adanya landasan hukum yang telah disebutkan diatas maka menjadi sebuah keharusan bagi
desa untuk melibatkan kelompok perempuan, laki-laki, anak, kelompok difabel, lansia dalam proses
perencanaan penganggaran desa. Dengan melibatkan mereka maka potret APBDesa yang disusun
akan responsif gender. Potret APBDesa yang responsif gender dapat dilihat dari alokasi anggaran
responsif gender yang menjawab kebutuhan dan memberikan layanan bagi kelompok masyarakat
tanpa terkecuali. Besarnya alokasi anggaran responsif gender yang dialokasikan oleh sebuah desa
tidak terkecuali Desa Bangunjiwo menjadi satu penanda bahwa desa tersebut telah responsif gender
ataupun menjalankan PPRG.
Melalui kajian APBDesa Bangunjiwo tahun 2017 – 2019, tim akan mengkaji seberapa banyak
program-kegiatan dan seberapa besar alokasi anggaran responsif gender yang telah dialokasikan
oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo. Hasil kajian ini akan dapat digunakan oleh Pemerintah Desa
Bangunjiwo untuk merefleksikan kebijakan anggaran yang telah diterapkan. Selain itu, sebagai
tindak lanjut kedepan, hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengelola
kebijakan anggaran yang responsif gender di Desa Bangunjiwo.
Bab II. Selayang Pandang Desa Bangunjiwo
a) Gambaran Umum Desa Bangunjiwo
Desa Bangunjiwo terletak di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, adalah kawasan kecil yang memiliki segudang potensi. Mulai dari seni,
tradisi, kerajinan, industri kreatif, hingga pertanian. Desa Bangunjiwo punya beberapa pusat
kerajinan, termasuk di antaranya Kampung Kasongan yang dikenal sebagai pusat keramik
dan gerabah, Dusun Jipangan yang dikenal dengan kawasan sentra kerajinan berbahan
bambu seperti kipas dan hiasan rumah serta masih banyak lagi.
Secara geografis, Desa Bangunjiwo berbatasan dengan Desa Tamantirto disisi Utara, Desa
Guwosari disebelah Selatan, Desa Triwidadi disebelah Barat dan Desa Tirtonirmolo disebelah
Timur. Desa dengan luas wilayah 1543.432 Ha ini merupakan desa yang terluas di
Kecamatan Kasihan kurang lebih sekitar 47% dari luas wilayah kecamatan. Desa Bangunjiwo
memiliki 19 pedukuhan, 146 RT dan dikelola oleh 34 orang aparat pemerintahan desa. Dari
total 34 orang aparat pemerintahan desa Bangunjiwo terdapat 2 orang perempuan dan 32
orang laki-laki. Sedangkan anggota Badan Permusyawarata Desa (BPD) sebanyak 9 orang
yang terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 1 orang. Tentunya ini menjadi satu
tantangan ke depan untuk membuka peluang affirmative action bagi perempuan didalam
kelembagaan desa Bangunjiwo.
Berdasarkan data Disdukcapil Bantul pada semester 1 tahun 2019, Desa Bangunjiwo
memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.784 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih
besar dari jumlah penduduk perempuan. Penduduk laki-laki di Desa Bangunjiwo sebanyak
13.456 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 13.328 jiwa. Dengan kepadatan penduduk rata-
rata 1.858 jiwa/Km2. Dilihat sisi jenjang pendidikan terakhir, mengacu pada data dalam
website desa Bangunjiwo menunjukkan bahwa rata-rata warganya mengenyam pendidikan
sampai level SMA yaitu sebanyak 26,7 % atau 7.142 jiwa. Selain itu, sebanyak 20,7% atau
5.557 warga mengenyam pendidikan sampai level SD, 20% atau sebanyak 5.366 penduduk
belum atau tidak sekolah, tamat SMP sebanyak 15 % atau 4.030 jiwa, sebanyak 8% atau
2.159 belum tamat SD, sedangkan sisanya sekitar 11% mengenyam pendidikan di jenjang
diploma 1 sampai strata 3.
Jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat desa Bangunjiwo sangatlah beragam, mulai
dari PNS, Swasta, Petani sampai buruh lepas. Delapan besar jenis pekerjaan yang banyak
ditekuni oleh warga Bangunjiwo adalah buruh harian lepas sebanyak 6.541 jiwa atau sekitar
24,4% dari jumlah penduduk, pelajar atau mahasiswa sebanyak 19,3 % atau 5.182 jiwa,
sebanyak 4008 jiwa atau 15% belum atau tidak bekerja, wiraswata sebanyak 2.639 jiwa atau
sekitar 9,9%, sebanyak 9,8% atau sekitar 2.628 sebagai karyawan swasta, sekitar 1.595 jiwa
atau 6% bekerja sebagai buruh tani/perkebunan dan sebanyak 5,8% atau 1.584 jiwa bekerja
mengurus rumah tangga. Potret ini menunjukkan bahwa pekerjaan warga Bangunjiwo masih
didominasi pada sektor pekerja informal. Dengan potensi yang dimiliki oleh desa
Bangunjiwo, tentunya ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi pemerintah desa untuk
menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan
mereka.
Desa Bangunjiwo berjarak kurang lebih 4 km dari ibukota Kecamatan Kasihan serta 8 km dari
Ibukota Kabupaten Bantul membuatnya masuk dalam kategori desa urban. Meskipun begitu
secara topografi desa Bangunjiwo didominasi oleh dataran tinggi/pegunungan. Tata guna
lahan di desa Bangunjiwo didominasi oleh wilayah tegal, perkebunan dan hutan sebanyak
52%, disusul dengan permukiman 35 %, dan sawah sebesar 13%.
b) Gambaran Kebijakan Gender Desa Bangunjiwo
Desa Bangunjiwo mempunyai Visi “Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi
yang kuat”. Visi ini merupakan cita-cita dari masyarakat Bangunjiwo yang ingin maju dalam
segala hal baik dalam Tata Pemerintahan, Perekonomian, Pendidikan, Pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan budaya dan tradisi yang ada. Visi ini kemudian
diturunkan kedalam lima misi untuk memudahkan pencapaian visi. Kelima misi tersebut
meliputi 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat; 3) menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik
maupun non fisik; 4) memasyarakatkan nilai demokrasi; dan 5) melestarikan budaya dan
nilai tradisi yang ada. Visi dan misi ini dituangkan dalam dokumen perencanaan desa
(RPJMDesa) yang menjadi acuan dalam pembangunan didesa Bangunjiwo.
Jika ditilik dari kebijakan umum diatas maka belum terlihat secara spesifik arah kebijakan
responsif Gender di Desa Bangunjiwo. Akan tetapi melalui misi ke pertama dan kedua dapat
menjadi pintu masuk dalam pengelolaan kebijakan yang responsif gender di Desa ini.
Berdasarkan kajian yang dilakukan melalui website desa, Kepala Desa Bangunjiwo telah
menunjukkan komitmen positif dalam mendorong kebijakan yang responsif gender.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain bekerjasama dengan pemerintah
Kabupaten dalam sosialisasi
Selain itu, komitmen ini juga terlihat dari pengelolaan database desa khususnya data-data
terkait dengan gender. Beberapa data gender telah tersedia, ada beberapa data yang
terkelola sudah secara terpilah dan timeseries, akan tetapi ada juga data yang belum terpilah
secara detail. Tentunya data yang belum detail inilah yang kedepan perlu diperbaiki. Dari
database gender yang dimiliki tersebut dapat dilihat persoalan yang perlu segera
diselesaikan oleh pemerintah desa. Data-data gender yang dimiliki meliputi:
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Masyarakat selalu mengidentikkan persoalan gender dengan persoalan perempuan, salah
satunya adalah persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap
perempuan. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi membincangkan
persoalan gender sebenarnya tidak sebatas pada persoalan kekerasan terhadap perempuan,
anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi membincangkan persoalan gender
2 2
02017 2018 2019
Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga
012345
0 0 0 0
5
0
0 0 0 0
2
0
0 0 0 0
2
0
Data Kekerasan Terhadap Perempuan
2017 2018 2019
yang lebih luas mengacu pada kelompok gender minoritas yang meliputi perempuan, anak,
lansia, difabel, masyarakat adat terpencil, kelompok agama lokal dan minoritas, kelompok
restorasi sosial dan marginal lainnya.
Data kekerasan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bangunjiwo
menunjukkan adanya indikasi kasus meski tidak dalam jumlah yang besar. Grafik diatas
menunjukkan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 2 kasus pada tahun
2017 dan 2018, sedangkan tahun 2019 tidak ada kasus. Berkaitan dengan hal tersebut, data
kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 sebesar 5 kasus kekerasan psikis dan turun
menjadi 2 kasus kekerasan psikis di tahun 2018 dan 2019. Mengacu fakta tersebut maka
penting bagi pemerintah desa untuk menyusun program dan kegiatan yang arahnya dapat
menurunkan dan/atau mencegah munculnya kasus lainnya. Catatan lain adalah banyak
korban kekerasan yang belum berani membuka kasus yang dialami karena seringkali mereka
menanggung stigma dari masyarakat. Oleh karenanya, data ini menjadi satu peringatan bagi
desa untuk menjangkau masyarakat terkait dengan persoalan ini. Mengingat data yang kecil
ini bisa menjadi indikasi bahwa masih ada persoalan kekerasan yang dialami oleh
masyarakat di desa Bangunjiwo.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Grafis diatas menunjukkan bahwa ada indikasi munculnya problem angka pernikahan dini di
Desa Bangunjiwo. Meski angka pernikahan dini usia di bawah 17 tahun masih di bawah 5
kasus per tahun (2017 dan 2018 sebanyak 4 kasus; 2019 sebanyak 2 kasus), akan tetapi
indikasi ini tidak bisa diabaikan karena kasus ini menunjukkan adanya gejala negatif di
tingkat masyarakat khususnya anak muda dan remaja. Sedangkan untuk kasus angka
pernikahan dini di atas usia 17 tahun terlihat cukup fluktuatif. Pada tahun 2017, terdapat 11
kasus dan meningkat signifikan menjadi 18 kasus di tahun 2018 dan pada tahun 2019 turun
menjadi 11 kasus. Jika kasus ini tidak diatasi akan bisa bertambah dan berdampak buruk bagi
generasi muda. Tentunya ini menjadi satu tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah
desa Bangunjiwo. Persoalan pernikahan dini juga menjadi fokus dari pemerintah Indonesia
untuk menekan tingginya angka ini. Untuk menekan angka ini, sangat dibutuhkan partisipasi
dari seluruh masyarakat dan juga pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan.
11
18
10
4
4
2
2017
2018
2019
Data Pernikahan Dini
Pernikahan Dini Usia < 17 tahun di Desa Pernikahan Dini Usia >17 tahun di Desa
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Selain data pernikahan dini, pemerintah desa Bangunjiwo juga memiliki data terkait dengan
akses ekonomi bagi perempuan. Di desa Bangunjiwo terdapat sejumlah UMKM yang dikelola
oleh perempuan. Jika ditilik dari grafik diatas, data UMKM yang dikelola oleh perempuan
meningkat dari tahun 2017 sebanyak 55 UMKM menjadi 63 UMKM ditahun 2018 dan 2019.
Sejalan dengan hal itu, terdapat data jumlah perempuan yang pernah mengikuti pelatihan
UMKM. Melalui pelatihan ini, perempuan ditingkatkan keahliannya dalam pengelolaan
UMKM. Data yang ada menyebutkan bahwa sebanyak 22 orang perempuan mengikuti
pelatihan pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 45 orang perempuan pada tahun 2018.
Sedangkan untuk tahun 2019 tidak terdapat pelatihan UMKM untuk perempuan.
Desa Bangunjiwo yang memiliki banyak potensi terkait dengan industri rumahan dan
kerajinan tentunya menjadi peluang bagi kelompok perempuan dalam berkiprah di sektor
ekonomi. Melalui data ini, pemerintah desa dapat memastikan intervensi program
peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal bagi kelompok perempuan yang tujuan akhirnya
dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
2017 2018 2019
22
45
0
55
63 63
Data Akses Ekonomi Bagi Perempuan
Jumlah Perempuan yg pernah mengikuti Pelatihan UMKM Jumlah UMKM yg dikelola oleh Perempuan
197
188 188
182
184
186
188
190
192
194
196
198
2017 2018 2019
Data Gender Rawan Sosial Ekonomi
Jumlah Terdata
Data gender rawan sosial ekonomi di desa Bangunjiwo mengalami penurunan dari tahun
2017 ke 2018 dan 2019. Pada tahun 2017 jumlah yang terdata sebanyak 197 orang dan
turun menjadi 188 orang pada tahun 2018 dan 2019. Sayangnya data ini belum
mencantumkan detail jenis data rawan sosial ekonomi ini, apakah perempuan rawan sosial
ekonomi, lansia, anak dan lain sebagainya. Kedepan data ini perlu didetailkan indikator dan
ditampilkan secara terpilah (usia, jenis kelamin, lokasi dll) sehingga akan memudahkan
pemerintah desa melakukan intervensi terhadap masalah ini.
Ragam data gender lain yang dikelola oleh Pemdes Bangunjiwo adalah data kesejahteraan ibu dan anak. Dari grafik di samping ini tampak bahwa terjadi gizi buruk pada Balita di Bangunjiwo. Ditemukan 3 kasus balita gizi buruk selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari 2017 sampai 2019. Tentunya ini menjadi tantangan bagi pemdes Bangunjiwo untuk mengatasi persoalan gizi buruk ini melalui intervensi program dan kegiatan desa.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Di sektor kesehatan, selain data kesejahteraan ibu dan anak, pemdes Bangunjiwo juga
memilik database terkait dengan data partisipasi KB selama kurun waktu tiga tahun terakhir.
Data partisipasi KB ini terbagi dalam 5 kategori yang meliputi peserta KB perempuan, peserta
KB laki-laki, data wanita usia subur, data pasangan usia subur perempuan dan data pasangan
usia subur laki-laki. Dilihat dari grafik di bawah, peserta KB perempuan menurun dari tahun
2107 sebanyak 3.131 orang menjadi 3.023 orang pada tahun 2018 dan turun lagi menjadi
2.966 orang. Sedangkan tren peserta KB laki-laki jumlahnya terus meningkat dari tahun ke
tahun, tahun 2017 sebesar 502 orang meningkat menjadi 602 orang pada tahun 2018 dan
menjadi 670 orang di tahun 2019. Data tersebut menunjukkan adanya tren positif dalam
implementasi program KB. Jika selama ini perempuan selalu menjadi obyek dari program KB,
saat ini kesadaran laki-laki untuk menjadi peserta KB aktif sudah meningkat. Meski angkanya
belum signifikan dan masih jauh lebih banyak peserta KB perempuan, akan tetapi apa yang
terjadi di Bangunjiwo ini menjadi satu inovasi baik yang harapannya dapat direplikasi di desa
yang lain.
0
1
2
3
2017 2018 2019
0 0 0
3 3 3
Data Kesejahteraan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu Gizi Buruk pada Balita
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Dari grafik diatas juga dapat dilihat bahwa data wanita usia subur di desa Bangunjiwo
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 terdapat 4.369 orang turun menjadi
4.311 orang pada 2018 dan turun lagi menjadi 4.303 orang di tahun 2019. Hal ini
mengindikasikan bahwa jumlah perempuan di desa Bangunjiwo mulai didominasi oleh
perempuan usia 50 tahun ke atas. Disisi lain, data pasangan usia subur perempuan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdapat 4.871 orang
meningkat menjadi 4.913 orang tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 4.973 orang. Hal
yang sama juga terjadi pada data pasangan usia subur laki-laki, jumlahnya terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah per tahun sama dengan jumlah pasangan usia
subur laki-laki.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Beranjak pada persoalan partisipasi perempuan di ranah publik, di level pengambilan
keputusan, partisipasi perempuan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tiga
tahun terakhir. Meski peningkatan belum menunjukkan data yang cukup signifikan akan
Data Pasangan Usia Subur Laki-laki
Data Pasangan Usia Subur Perempuan
Data Wanita Usia Subur
Peserta KB Laki-laki
Peserta KB Perempuan
4871
4871
4369
502
3131
4913
4913
4311
602
3023
4973
4973
4303
670
2966
Data Partisipasi KB2019 2018 2017
BadanPerwakilan Desa(BPD) Laki-laki
BadanPerwakilan Desa(BPD) Prempuan
Musdes Laki-laki MusdesPerempuan
MusrenbangdesLaki-laki
MusrenbangdesPerempuan
Perangkat DesaLaki-laki
Perangkat DesaPerempuan
11
0
72
8
65
5
35
28
1
72
10
64
7
34
28
1
80
15
34
2
Data Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
2017 2018 2019
tetapi dari yang sebelumnya tidak ada partisipasi menjadi ada partisipasi sudah bisa menjadi
pijakan dan peluang yang cukup baik bagi perempuan di desa Bangunjiwo.
Grafik di atas menunjukkan anggota BPD perempuan di desa Bangunjiwo tahun 2018 dan
2019 terdapat 1 orang anggota perempuan, dari yang sebelumnya (tahun 2017) tidak ada
perwakilan perempuan dalam BPD. Sedangkan pada tataran kelembagaan desa, terdapat
sebanyak 35 orang perangkat desa laki-laki pada tahun 2017 dan turun menjadi 34 orang
pada tahun 2018 dan 2019. Disisi jumlah perangkat desa perempuan sejak tahun 2017
sampai 2019 terdapat 2 orang perangkat desa yang ada di pemerintahan desa Bangunjiwo.
Melihat potret pada dua kelembagaan desa ini maka perlu dilakukan tindakan afirmatif
untuk memberikan peluang bagi perempuan pada proses rekruitment perangkat desa dan
BPD selanjutnya. Selain itu, proses rekruitmen ke depan juga bisa menimbang unsur difabel
dan atau perwakilan kelompok minoritas lainnya sebagai pengejawantahan kebijakan
responsif gender.
Sejalan dengan hal tersebut, partisipasi perempuan dalam musdes mengalami peningkatan
dari tahun 2017 sebanyak 8 orang menjadi 10 orang di tahun 2018 dan 15 orang pada tahun
2019. Meski masih jauh di bawah data partisipasi laki-laki dalam musdes yaitu 72 orang di
tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 80 orang ditahun 2019. Akan tetapi tren
peningkatan partisipasi perempuan ini patut diapresiasi dan ditingkatkan terus dengan
mengundang dan memberikan kuota yang lebih banyak bagi perempuan. Sedangkan pada
proses Musrenbangdesa tahun 2017, partisipasi perempuan sebanyak 5 orang dan
meningkat menjadi 7 orang pada tahun 2018. Untuk partisipasi laki-laki, sebanyak 65 orang
pada tahun 2017 dan turun menjadi 64 orang pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun
2019 karena belum dilakukan sehingga belum ada data yang dapat disajikan.
Selain partisipasi dalam pengambilan keputusan, dapat juga dilihat data partisipasi perempuan dalam ranah ekonomi. Di desa Bangunjiwo terdapat data perempuan dalam industri rumah tangga yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 619 menjadi 628 pada tahun 2018 dan 2019. Partisipasi perempuan dalam industri rumah tangga ini berada pada kategori sektor informal.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Mengacu pada data tersebut penting untuk pemerintah desa memberikan perlindungan bagi
perempuan pekerja industri rumah tangga sektor informal ini supaya mendapatkan
kepastian hak dan kewajiban bagi pekerja. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah desa
Bangunjiwo dengan memberikan dukungan kepada kelompok Serikat Perempuan Pekerja
Rumahan (SPPR Kasih Bunda) yang beranggotakan 26 orang perempuan khususnya ibu- ibu
Pedukuhan Jipangan. Mereka mendapatkan pelatihan batik dan pelatihan sablon dari
Pemerintah Desa. Melalui pelatihan ini diharapkan para anggora SPPR Kasih Bunda memiliki
619
628 628
610
615
620
625
630
2017 2018 2019
Data Perempuan Dalam Industri Rumah Tangga
Sektor Informal
kompentensi untuk mengembangkan usahanya. Komitmen baik ini perlu dilanjutkan dan
ditingkatkan untuk dapat menjangkau semakin banyak kelompok perempuan.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Mengacu pada grafik disamping ini terdapat peningkatan data kepala keluarga perempuan di Desa Bangunjiwo. Data tahun 2017 sebanyak 883 orang meningkat menjadi 918 pada tahun 2018 dan 942 orang di tahun 2019. Mereka didominasi lansia dan menjadi kepala keluarga perempuan karena cerai mati. Meski begitu, mereka adalah kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Jumlah warga difabel di Bangunjiwo sebanyak 147 orang yang terdiri dari 88 orang laki-laki dan 59 orang perempuan. Data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah cukup baik dengan menunjukkan data pilah berdasarkan jenis kelamin, tentunya ini akan menjadi satu peluang ketika pemerintah desa akan melakukan intervensi kepada mereka. Akan tetapi, data ini akan semakin baik jika dilengkapi dengan data usia dan jenis atau ragam difabel yang dialami oleh warga tersebut.
Hal ini, mengacu pada pendekatan yang harus dilakukan kepada difabel akan sangat
bergantung pada kebutuhan dari setiap jenis atau ragam difabel yang dialami. Selain itu,
pemenuhan kebutuhan untuk difabel juga sangat dipengaruhi oleh usia dari difabel itu
sendiri, misalnya difabel daksa yang menggunakan kursi roda akan membutuhkan kursi roda
sesuai dengan usia dan jenis penyebab difabelnya. Oleh karenanya, semakin detail data
yang dimiliki akan semakin mudah bagi pemerintah baik daerah maupun desa untuk
melakukan intervensi program/kegiatan.
883
918
942
2017 2018 2019
Data Kepala Keluarga Perempuan
KK Perempuan
2017
2018
2019
88
88
88
59
59
59
Data Difabel Desa Bangunjiwo
Perempuan Laki-laki
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Di desa Bangunjiwo terdapat penduduk terlantar yaitu lansia. Data tahun 2017 sebanyak 3 orang lansia turun menjadi 2 orang dan tahun 2019 turun menjadi 1 orang lansia. Mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas produktif sehingga kehadiran pemerintah menjadi wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Data-data yang telah dijabarkan di atas menjadi potret tren persoalan gender di desa
Bangunjiwo. Data dan persoalan tersebut harus menjadi rujukan bagi pemerintah desa
Bangunjiwo dalam proses perencanaan penganggaran. Dengan mengacu pada data dan
persoalan tersebut serta melibatkan partisipasi aktif dari kelompok gender yang
termarginalkan maka desa akan mewujudkan pengarusutamaan gender di desa. Untuk
melihat sejauh mana anggaran Desa Bangunjiwo menjawab persoalan gender yang telah
dijabarkan diatas maka dilakukan kajian atas dokumen APBDesa yang responsif gender
dalam kurun waktu tiga tahun dari 2017 - 2019.
Bab III. Analisis Anggaran Desa Bangunjiwo
A. Analisis Umum APBDesa Bangunjiwo
APBDesa Bangunjiwo Kabupaten Bantul tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukkan
trend peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 APBDesa Bangunjiwo sebesar
4,2 M meningkat menjadi 4,4 M ditahun 2018 dan meningkat cukup tajam di tahun 2019
menjadi 6,4 M. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
20172018
2019
00
0
3
2
1
Data Penduduk Terlantar
Anak-anak Lansia
4.256.716.785,00 4.463.798.960,00
6.410.052.600,00
-
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
2017 2018 2019
Trend APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 - 2019
Series1
Secara umum, perbandingan antara pendapatan dan belanja Desa Bangunjiwo dapat
dilihat pada grafik dibawah ini yang menunjukkan bahwa belanja desa selalu melebihi
pendapatan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi APBDesa Bangunjiwo selalu
berada pada kondisi defisit di akhir tahun anggaran. Kondisi seperti ini tetap
menunjukkan sebagai indikator pengelolaan keuangan desa yang kurang baik. Mengacu
pada hal tersebut maka pemerintah Desa Bangunjiwo perlu mengoptimalkan proses
perencanaan dengan mengacu pada database yang dimiliki oleh desa. Selain itu, perlu
menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan terukur.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
B. Analisis Tren Pendapatan Desa Bangunjiwo
Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa,
Pendapatan desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Ada 3 sumber pendapatan
desa yang meliputi :
1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah semua penerimaan dari hasil usaha desa
(seperti BUMDesa), hasil aset desa (seperti tanah kas Desa, tambatan perahu,
pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi), swadaya, partisipasi dan
gotong royong sebagai sumbangan warga masyarakat desa, dan bisa juga
berupa Pendapatan Asli Desa lain (seperti hasil pungutan Desa).
2) Pendapatan Transfer adalah penerimaan yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota yakni
berupa Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota,
Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan bantuan
keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.
3) Pendapatan Lain-lain adalah penerimaan dari hasil kerja sama Desa,
penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari