ANGGARAN DASAR PEMUDA PANCASILA MUKADIMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia sejak berabad-abad dicapai dengan korban jiwa, raga, airmata dan harta benda yang tak ternilai. Bahwa cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang demokrati adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan PANCASILA sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa oleh karena itu, sadar sepenuhnya terhadap panggilan sejarah dan tanggung jawabnya sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, kami masyarakat warga Negara Indonesia yang bersemangatkan Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, berideologi Pancasila, berjiwa patriotik dan militan, setia dan konsekuen kepada Negera Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasial dan UUD 1945, dengan ini mempersatukan diri dalam wadah Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama PEMUDA PANCASILA Pasal 2 Organisasi Pemuda Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Pasal 3 Organisasi Pemuda Pancasila berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 4 Organisasi PEMUDA PANCASILA berazaskan Pancasila Universitas Sumatera Utara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANGGARAN DASAR
PEMUDA PANCASILA
MUKADIMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan dalam
segala bentuk dan manifestasinya di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah
hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia sejak berabad-abad dicapai dengan korban jiwa,
raga, airmata dan harta benda yang tak ternilai.
Bahwa cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat madani
yang demokrati adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan PANCASILA
sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa oleh karena itu, sadar sepenuhnya terhadap panggilan sejarah dan tanggung jawabnya
sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, kami masyarakat warga Negara
Indonesia yang bersemangatkan Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945,
berideologi Pancasila, berjiwa patriotik dan militan, setia dan konsekuen kepada Negera
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasial dan UUD 1945, dengan ini
mempersatukan diri dalam wadah Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 Organisasi ini bernama PEMUDA PANCASILA
Pasal 2 Organisasi Pemuda Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959 untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan
Pasal 3 Organisasi Pemuda Pancasila berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4 Organisasi PEMUDA PANCASILA berazaskan Pancasila
Universitas Sumatera Utara
Pasal 5 Organisasi Pemuda Pancasila bertujuan untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera materiil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
BAB III
STATUS DAN SIFAT
Pasal 6 Status Organisasi Pemuda Pancasila adalah Independen
Pasal 7
1. Organisasi Pemuda Pancasila bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, suku,
agama, golongan, serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan.
2. Organisasi Pemuda Pancasila memiliki sifat mandiri, perjuangan/pergerakan yang
militan, persaudaraan, patriotik, inovatif, kreatif dan kepemimpinan yang konsekuen.
BAB IV
POKOK-POKOK PERJUANGAN
Pasal 8 Organisasi Pemuda Pancasila memiliki pokok-pokok perjuangan yang merupakan misi
perjuangan organisasi di berbagai bidang seperti:
Di Bidang Organisasi dan Kaderisasi
a. Memajukan peran dan program Pemuda Pancasila sebagai pengabdian kepada
masyarakat, bangsa dan negara.
b. Membangun iklim yang harmonis dan kondusif serta taat dan menjunjung tinggi
aturan-aturan organisasi.
c. Menciptakan SDM yang berkualitas sebagai kader-kader bangsa.
d. Mengokohkan basis dan menguatkan eksistensi Pemuda Pancasila sebagai organisasi
yang mengakar, modern, maju, mandiri serta bermoral.
Di Bidang Ideologi dan Politik
a. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum
dalam pembukaan UUD 1945.
b. Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
c. Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat nusantara sebagai kesatuan
politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan
pertahanan keamanan.
Di Bidang Ekonomi
a. Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara.
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.
Universitas Sumatera Utara
Di Bidang Agama, Sosial dan Budaya
Membangun masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, terampil dan cerdas.
Memajukan kebudayaan daerah secara nasional.
Membangun solidaritas dan kesetiakawanan nasional.
Membangun etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional
a. Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tenteram dan damai.
b. Mewujudkan pertahanan keamanan rakyat semesta.
Di Bidang Alam dan Lingkungan Hidup
a. Mewujudkan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berwawasan alam dan
lingkungan hidup.
b. Menciptakan kesadaran alam dan lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat.
c. Menciptakan keseimbangan alam dan lingkungan hidup.
Di Bidang Hubungan Luar Negeri
a. Mendukung kesetaraan bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan Internasional
ataupun era globalisasi.
b. Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
a. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakan supremasi hukum dan
Hak Asasi Manusia.
b. Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.
c. Mewujudkan kepastian hak-hak warga negara
BAB V
IKRAR, TEKAT, SEMBOYAN
SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN
Pasal 9 Ikrar, Tekat, Semboyan, Salam Perjuangan dan Lagu Perjuangan Organisasi diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
LAMBANG DAN ATRIBUT
Pasal 10 Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 11 Organisasi Pemuda Pancasila memiliki atribut yang merupakan identitas organisasi berupa:
pataka, panji-panji, Kartu Tanda Anggota (KTA), pakaian seragam, papan nama, kop surat,
stempel dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII
KEANGGOTAAN
Pasal 12
1. Anggota Pemuda Pancasila ialah warga negara Indonesia yang setia pada Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Keanggotaan Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari:
Anggota Biasa
Anggota Kehormatan
Anggota Luar Biasa
3. Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VIII
KEDAULATAN
Pasal 13 Kedaulatan Organisasi Pemuda Pancasila di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya
oleh perwakilan dalam Musyawarah Besar.
BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 14 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Nasional terdiri dari:
Musyawarah Besar (MUBES)
Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)
Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIMPUR)
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
Rapat Pleno
Pasal 15 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Wilayah terdiri dari:
Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB)
Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
Rapat Pleno
Universitas Sumatera Utara
Pasal 16 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Cabang terdiri dari:
Musyawarah Cabang (MUSCAB)
Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSWILCAB)
Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
Rapat Pleno
Pasal 17 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Anak Cabang terdiri
dari:
Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB)
Rapat Pleno
Pasal 18 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Ranting terdiri dari:
Musyawarah Ranting (MUSRAN)
Rapat Pleno
Pasal 19 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Anak Ranting terdiri
dari:
Musyawarah Anak Ranting (MUSANRAN)
Rapat Pleno
Pasal 20
1. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi adalah Musyawarah Besar (Mubes).
2. Kekuasaan, wewenang musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat diatur secara rinci
dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 21
1. Quorum musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah
ditambah satu dari jumlah unsur utusan yang hadir.
2. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat pada azasnya dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapat-rapat tidak
dapat tercapai mufakat maka keputusan diambil melalui voting yang berdasarkan
suara terbanyak.
4. Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam peraturan organisasi.
5. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah unsur utusan yang hadir.
Universitas Sumatera Utara
6. Khusus Quorum tentang perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan
pembubaran organisasi harus dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah unsur utusan yang
hadir yakni Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang yang definitif.
Dan pengambilan keputusan untuk hal ini diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya dua pertiga dari jumlah unsur utusan anggota musyawarah yang hadir.
BAB XI
SUSUNAN, PIMPINAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 22 Kedudukan Organisasi Pemuda Pancasila di setiap jenjang dan tingkatan sebagai berikut:
Tingkat Nasional, keberdudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dipimpin oleh
Majelis Pimpinan Nasional.
Tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Wilayah.
Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dipimpin oleh
Majelis Pimpinan Cabang.
Tingkat Kecamatan berkedudukan di daerah Kecamatan dipimpin oleh Majelis
Pimpinan Anak Cabang.
Tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan di daerah Kelurahan/Desa dipimpin oleh
Majelis Pimpinan Ranting.
Tingkat RW atau yang setingkat dipimpin oleh Majelis Pimpinan Anak Ranting.
Pasal 23
1. Organisasi Pemuda Pancasila di tingkat Nasional, tingkat Propinsi, tingkat
Kabupaten/Kota mempunyai Majelis Pertimbangan Organisasi.
2. Di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan RW mempunyai Penasehat.
3. Susunan dan Komposisi kepimpinan, wewenang dan tugas pokok Majelis Pimpinan,
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Majelis Pertimbangan dan Penasehat
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII
LEMBAGA DAN BADAN
Pasal 24
1. Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai atau dapat membentuk Lembaga-lembaga
sesuai kebutuhan organisasi seperti: LPPH, Tani dan Nelayan, Pekerja, Pelajar dan
Mahasiswa, Perempuan/Srikandi, Koti Mahatidana dan lain-lain serta Badan-badan
sesuai kebutuhan seperti: Pendidikan, Sosial, Keagamaan, Seni dan Budaya dan lain-
lain.
2. Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai dan dapat membentuk badan-badan usaha.
3. Lembaga-lembaga sesuai peran sektoral dan kekhususannya berada baik di tingkat
nasional, wilayah dan cabang.
4. Badan-badan sesuai kekhususannya berada di tingkat nasional atau tingkat wilayah
atau di tingkat cabang.
Universitas Sumatera Utara
5. Hubungan lembaga dan badan dengan Organisasi Pemuda Pancasila diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 25
Keuangan Organisasi Pemuda Pancasila diperoleh dari:
Iuran wajib anggota
Sumbangan yang tidak mengikat
Usaha-usaha yang syah
Iuran sukarela pengurus
Iuran wajib anggota diatur dalam peraturan organisasi
Pasal 26
1. Kekayaan Organisasi Pemuda Pancasila adalah semua barang yang bergerak dan
barang tidak bergerak yang tercatat dan terdaftar sebagai asset dan investaris.
2. Kekayaan Organisasi Pemuda Pancasila setelah dibubarkan akan ditentukan di dalam
Musyawarah Besar yang membubarkan organisasi sesuai Bab X Pasal 21 Anggaran
Dasar.
BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 27
1. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya
dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa
yang khusus diadakan untuk itu, atas permintaan sekurang-kurangnya ¾ dari MPW
dan atau 2/3 MPC.
BAB XV
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 28
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini, dan dapat dievaluasi dalam Rapat Pimpinan Paripurna.
2. Apabila timbul perbedaan tafsiran mengenai sesuatu ketentuan Anggaran Dasar ini
diselesaikan oleh Rapat Pimpinan Paripurna dan dievaluasi dalam Musyawarah Besar/
Musyawarah Besar Luar Biasa.
Universitas Sumatera Utara
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 29
1. Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Anggaran Dasar ini
ditetapkan.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Universitas Sumatera Utara
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PEMUDA PANCASILA
BAB I
LAMBANG, IKRAR,TEKAD, SEMBOYAN
SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN
Pasal 1
1. Lambang Organisasi Pemuda Pancasila ialah lambang Pancasila di dalam perisai dan
dibagian atas bertuliskan Pemuda Pancasila.
2. Warna Dasar lambang adalah merah darah yang mengandung arti gagah perkasa dan
kesatria.
3. Perisai Pancasila sesuai dengan Perisai yang terlukis dalam lambang negara Bhinneka
Tunggal Ika.
4. Warna lambang Pancasila sesuai dengan aslinya.
Bintang berwarna kuning dengan dasar warna hitam melambangkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Rantai berwarna kuning dengan dasar warna merah, melambangkan kemanusiaan
yang adil beradab.
Pohon Beringin berwarna hijau dengan dasar warna putih melambangkan persatuan
Indonesia.
Kepala Banteng berwarna hitam dengan warna dasar warna merah melambangkan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
Padi berwarna kuning, Kapas berwarna hijau/putih dengan dasar warna putih
melambangkan keadialn sosial bagi rakyat Indonesia.
5. Stempel
Bentuk bulat di dalamnya terdapat lambang Pemuda Pancasila dengan diameter 4,5
cm.
Tinta stempel berwarna merah.
6. Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Pengurus dengan atau menyertakan warna
merah putih serta dicantumkan lambang Pemuda Pancasila.
7. Panji-panji kebesaran dan pataka dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3
(tiga) dan 2 (dua) dengan:
Warna merah dasar.
Ditengah-tengah perisai Pancasila.
Disamping kanan kiri bertuliskan Pemuda Pancasila.
8. Papan nama dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3 (tiga) dan 2 (dua)
dengan:
Warna dasar merah.
Ditengah-tengah perisai Pancasila.
Tulisan putih.
Universitas Sumatera Utara
9. Seragam Organisasi terdiri dari:
Safari warna biru gelap dan loreng berwarna dasar oranye dengan kombinasi warna
hitam coklat.
Baju lengan pendek dan lengan panjang loreng berwarna dasar oranye dengan
kombinasi waran hitam coklat.
Baju lengan panjang hitam.
Celana biru gelap, hitam, jeans hitam, dan loreng berwarna dasar oranye dengan
kombinasi hitam coklat.
Baret berwarna merah darah les putih, topi pet loreng berwarna dasar oranye dengan
kombinasi hitam coklat.
Pengaturan lebih lanjut tentang seragam organisasi diatur dalam peraturan organisasi.
10. Lencana disesuaikan dengan ukuran perbandingan 3 ( tiga) dan 2 (dua).
11. Kelengkapan seragam organisasi teridiri dari:
Jaket memakai 4 (empat) tanda yaitu:
- Lengan kanan : Badge Bhinneka Tunggal Ika di dalam bulatan hitam, dasar putih.
- Lengan kiri : Nama wilayah/menurut jenjangnya dan tanda ciri wilayah sesudah
dilaporkan kepada DPP.
Dua benderah merah putih yang bersilangan.
- Dada kanan : Nama Anggota.
- Dada kiri : Lambang Pemuda Pancasila.
Pasal 2 Ikrar Organisasi Pemuda Pancasila adalah:
- Bertanah air satu, tanah air Indonesia.
- Berbangsa satu, bangsa Indonesia.
- Berideologi satu, ideologi Pancasila.
Pasal 3 Tekad Organisasi Pemuda Pancasila adalah
“Pancasila Abadi”
Pasal 4 Semboyan Organisasi Pemuda Pancasila
“Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang”
Pasal 5 Salam perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila adalah:
“Merdeka” 1x dijawab “Merdeka” 1x
“Pancasila” 3x dijawab “Abadi” 3x
Pasal 6 Lagu perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila adalah Mars Pemuda Pancasila dan Putra/i
Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 7 Yang dapat diterima menjadi calon anggota biasa adalah:
1. Setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 15 tahun.
2. Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, misi perjuangan dan semua peraturan-peraturan dan ketentuan Organisasi
Pemuda Pancasila.
3. Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota biasa.
4. Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila telah mendapatkan
Kartu Tanda Anggota Organisasi Pemuda Pancasila yang secara tehnis diatur dalam
Peraturan Organisasi.
5. Keanggotaan Lembaga dan badan Organisasi Pemuda Pancasila diatur dalam
Peraturan Organisasi.
Pasal 8 Anggota Luar Biasa adalah anggota yang telah memperlihatkan/membuktikan kesetiaannya
terhadap organisasi minimal dalam waktu 10 (sepuluh) tahun dan dianggap berjasa dan
menaruh perhatian dalam pemgembangan organisasi.
Pasal 9 Anggota Kehormatan bukan anggota biasa dan luar biasa dari pejabat dan tokoh masyarakat
yang banyak bantuannya terhadap organisasi, berideologikan Pancasila dan bertindak
menguntungkan organisasi.
BAB III
KADER
Pasal 10
1. Kader adalah kekuatan inti organisasi, selaku pengerak, pemikir, penggagas dan
pelaksana tugas organisasi yang dipersiapkan menjadi pemimpin dalam kehidupan
organisasi, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kader Organisasi Pemuda Pancasila ialah anggota Pemuda Pancasila yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi formal Pemuda Pancasila dan
dinyatakan lulus dengan sertifikat/piagam sebagai kader dan merupakan pengerak inti
organisasi.
3. Kader Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari:
Kader Pratama
Kader Madya
Kader Ulama
Kader Kecabangan
4. Kaderisasi adalah proses terus menerus dalam rangka mendewasakan, memandirikan
dan mengakarkan Pemuda Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.
5. Ketentuan mengenai Kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
1. Setiap anggota mempunyai hak:
Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi
Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan kader, bimbingan
dan pembinaan dari organisasi.
Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara
lisan maupun tertulis.
Dipilih.
Membela diri.
Terkecuali untuk memilih dan menjadi pengurus, harus mematuhi ketentuan dan
persyaratan yang telah ditetapkan organisasi.
2. Setiap anggota berkewajiban:
Menghayati, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan semua ketentuan serta peraturan organisasi.
Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar.
Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi.
Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi.
Melaksanakan tugas-tugas organisasi.
Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi.
Khusus bagi kader wajib menghadiri setiap acara organisasi.
Membayar iuran wajib anggota.
Menjaga kerahasiaan, keharmonisan dan kehormatan organisasi.
Pasal 12
1. Anggota Luar Biasa berhak mengajukan dan atau memberikan pendapat, saran yang
bertalian dengan organisasi baik lisan maupun tertulis kepada semua tingkat
organisasi dengan mengindahkan tata hubungan kerja organisasi.
2. Anggota Kehormatan berhak memberikan pendapat serta mengajukan saran-saran dan
atau nasehat baik diminta ataupun tidak, secara lisan dan tertulis.
BAB V
SANKSI DAN BERHENTINYA ANGGOTA
Pasal 13
1. Sanksi terhadap anggota atau fungsionaris terdiri dari:
Teguran lisan.
Teguran tertulis.
Pemberhentian sementara.
Pemecatan.
Universitas Sumatera Utara
2. Sanksi yang berupa teguran lisan danteguran tertulis serta pemberhentian sementara
dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan organisasi.
3. Teguran lisan dan tertulis dapat dilakukan kepada jenjang kepemimpinan organisasi
oleh Majelis Pimpinan Nasional atau kepemimpinan setingkat diatasnya serta kepada
anggota dilakukan oleh kepemimpinan sesuai tingkatannya.
4. Pemberhetian sementara dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul Majelis
Pimpinan Wilayah atau oleh Majelis Pimpinan Wilayah atas usul Majelis Pimpinan
Cabang.
5. Khusus sanksi berupa pemecatan hanya dapat diberikan oleh Majelis Pimpinan
Nasional setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan
forum Musyawarah Besar.
6. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan organisasi dan hak
anggota atas kebenaran argumentasinya yang diverifikasi oleh sesuatu komisi yang
dibentuk.
Pasal 14
1. Anggota dinyatakan berhenti apabila:
Meninggal dunia.
Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis.
Dipecat oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul Majelis Pimpinan Wilayah dan atau
karena yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi dan atau beberapa kali membuat
kesalahan yang merugikan nama baik secara sengaja.
Lepas dari kewarganegaraan Indonesia.
2. Sanksi terhadap anggota didasarkan pada:
Melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dianggap
cukup berat.
Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.
3. tata cara pemberhentian sementara atau pemecatan anggota adalah sebagai berikut:
Terlebih dulu memberikan teguran lisan.
Memberikan teguran tulisan.
Jika tidak dijawab atau terdapat keterangan, maka diadakan rapat untuk mengambil
keputusan pemberhentian sementara.
Keputusan yang diambil oleh Majelis Pimpinan Nasional atau Majelis Pimpinan
Wilayah dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Besar.
4. Mengenai pemberhentian sementara dan pemecatan yang dipertanggungjawabkan
pada Musyawarah Besar dengan pemberian kesempatan membela diri akan diambil
keputusan dalam bentuk:
Membatalkan pemberhentian sementara.
Menetapkan pemberhentian sementara untuk masa waktu tertentu.
Memecat.
Universitas Sumatera Utara
BAB VI
KEDAULATAN, KEKUASAAN, WEWENANG
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 15
1. Musyawarah Besar emuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi
yang diadakan sekali dalam lima tahun danberwenang:
Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan program umum
organisasi.
Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban laporan Majelis Pimpinan
Nasional.
Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional dan menyusun
komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti lima tahun.
Menetapkan Majelis Pertimbangan.
Menetapkan keputusan pemberhentian sementara, pemecahan an atau merehabilitasi
anggota yang terkena sanksi pemberhentian sementara.
Menetapakan lembaga dan badan organisasi Pemuda Pancasila atau keputusan-
keputusan lainnya yang dianggap perlu.
Menetapkan badan verfikasi keuangan dan kekayaan organisasi.
Menetapkan kebijakan dan pemikiran organisasi dalam menghadapi persoalan
nasional maupun internaisonal.
2. Musyawarah Besar dihadiri oleh:
Majelis Pimpinan Nasional.
Majelis Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional.
Majelis Pimpinan Wilayah.
Majelis Pimpinan Cabang.
Lembaga/ Badan tingkat Nasional
Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasioanl.
3. Penyelenggaraan Musyawarah Besar dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
4. Bahan, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dipersiapkan oleh Majelis Pimpinan
Nasional untuk dimajukan ke Musyawarah Besar.
5. Majelis Pimpinan Nasional memberikan pertanggungjawabannya kepada
Musyawarah Besar dan disampaikan oleh/melalui Ketua Umum Majelis Pimpinan
Nasional.
6. Musyawarah Besar dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional.
7. Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Majelis Pimpiana Nasional.
Pasal 16
1. Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan
Musyawarah Besar.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas dasar rekomendasi Rapat
Pimpinan Paripurna (Rapimpur) Majelis Pimpinan Nasional dengan ketentuan sebagai
berikut:
Universitas Sumatera Utara
Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Nasional apabila kelangsungan hidup
organisasi dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar.
Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Majelis Pimpinan Wilayah dan ½ (setengah)
ditambah satu Majelis Pimpinan Cabang.
Pasal 17
1. Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Wilayah yang
diadakan sekali dalam waktu lima tahun dan berwenang:
Menetapkan program wilayah dalam rangka pelaksanaan program umum Pemuda
Pancasila.
Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan Wilayah.
Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah dan menyusun komposisi
kepengurusan kolektif untuk masa bakti lima tahun.
Menetapkan Majelis Pertimbangan.
Menentukan pendirian/ sikap organisasi di tingkat wilayah dalam menghadapi
persoalan wilayah.
Mensahkan atau menolak pemberhentian sementara terhadap anggota yang telah
diberhentikan sementara oleh Majelis Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:
Majelis Pimpinan Nasional.
Majelis Pimpinan Wilayah.
Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah.
Majelis Pimpinan Cabang.
Lembaga/ Badan tingkat Wilayah.
Undang-undangan lainnya yang detentuksn oleh Majelis Pimpinan Wilayah.
Pasal 18
1. Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan
Musyawarah Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/ instruksi
Majelis Pimpinan Nasional apabila kelangsungan hidup organisasi dianggap dalam
keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar yang memaksa di Majelis
Pimpinan Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Nasional.
Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Wilayah.
Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Majelis Pimpinan Cabang dan atau ½ (setengah)
ditambah satu Pimpinan Anak Cabang.
Pasal 19
1. Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi Cabang
yang diadakan sekali dalam empat tahun dan berwenang:
Universitas Sumatera Utara
Menetapkan program Cabang dalam rangka pelaksanaan program umum Pemuda
Pancasila.
Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan Cabang.
Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang dan komposisi
kepengurusan kolektif untuk masa bakti empat tahun.
Menetapkan Majelis Pertimbangan.
Menentukan pendirian/sikap organisasi di tingkat cabang dalam menghadapi
persoalan cabang.
2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
Majelis Pimpinan Wilayah.
Majelis Pimpinan Cabang.
Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang.
Majelis Pimpinan Anak Cabang.
Lembaga/ Badan tingkat Cabang.
Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.
Pasal 20
1. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan
Musyawarah Cabang.
2. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/ instruksi
Majelis Pimpinan Wilayah apabila kelangsungan hidup organisasi dianggap dalam
keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar yang memaksa di Majelis
Pimpinan Cabang dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Wilayah.
Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Cabang.
Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Majelis Pimpinan Anak Cabang.
Pasal 21
1. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat
Kecamatan yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan berwenang:
Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan Anak
Cabang.
Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Anak Cabang dan komposisi
kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti tiga tahun.
Menetapkan Penasehat Anak Cabang.
2. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:
Pimpinan Anak Cabang.
Majelis Pimpinan Cabang.
Pimpinan Ranting.
Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 22
1. Musyawarah Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat
Kelurahan/ Desa yang diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang:
Memilih dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting. dan
komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti dua tahun.
Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan komposisi kepengurusan
personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti dua tahun.
Menetapkan Penasehat Ranting.
2. Musyawarah Pimpinan Ranting dihadiri oleh:
Pimpinan Ranting.
Pimpinan Anak Cabang.
Penasehat Ranting.
Anggota Ranting.
Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting.
Pasal 23
1. Rapat Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila yang hendak merekomendasikan
Mubeslub adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat nasional yang dapat
diadakan sewaktu-waktu oleh Majelis Pimpinan Nasional apabila:
Ketua umum berhalangan tetap/ meninggal, berhenti atau tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam masa jabatannya sehingga menganggu/mengancam
kelangsungan hidup organisasi.
Organisasi mengalami keadaan genting yang memaksa.
2. Rapat Pimpinan Paripurna adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat Nasional
hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang mengevaluasi dan menetapkan
rekomendasi dan keputusan-keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan
kekuasaan dan wewenang Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
3. Rapat Pimpinan Paripurna berwenang merekomendasikan pemikiran kebijakan
organisasi yang akan dibahas dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar
Biasa.
4. Rapat Pimpinan Paripurna dihadiri oleh:
Majelis Pimpinan Nasional.
Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional.
Majelis Pimpinan Wilayah.
Lembaga/ Badan tingkat Nasional.
Majelis Pimpinan Cabang.
Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
Pasal 24
1. Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat
Nasional yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk
Universitas Sumatera Utara
mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka
panjang yang akan dilaksanakan Majelis Pimpinan.
2. Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan
Nasional.
3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
Majelis Pimpinan Nasional.
Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional.
Majelis Pimpinan Wilayah.
Lembaga/ Badan tingkat Nasional.
Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
Pasal 25
1. Rapat Kerja Wilayah Pemuda Pancasila adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat
Wilayah/ Propinsi yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk
mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek dan jangka menengah
yang akan dilaksanakan Majelis Pimpinan Wilayah.
2. Rapat Kerja Wilayah Pemuda Pancasila diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan
Wilayah.
3. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh:
Majelis PimpinanWilayah.
Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah.
Majelis Pimpinan Nasional.
Majelis Pimpinan Cabang.
Lembaga/ Badan tingkat Wilayah.
Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah.
Pasal 26
1. Rapat Kerja Cabang Pemuda Pancasila adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat
Cabang yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk
mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek dan jangka menengah
yang akan dilaksanakan Majelis Pimpinan Cabang.
2. Rapat Kerja Cabang Pemuda Pancasila diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan
Cabang.
3. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh:
Majelis Pimpinan Cabang.
Majelis Pimpinan Wilayah.
Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang.
Lembaga/ Badan tingkat Cabang.
Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.
Pasal 27 Rapat Pleno Majelis Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum internal di masing-
masing Majelis Pimpinan yang dihadiri oleh:
Universitas Sumatera Utara
a. Kolektif Majelis Pimpinan.
b. Ketua-Ketua Lembaga dan badan.
c. Undangan yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan apabila diperlukan.
Pasal 28 Rapat Harian Majelis Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum rapat internal di
masing-masing Majelis Pimpinan yang dihadiri oleh:
a. Unsur Harian Majelis Pimpinan.
b. Undangan yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan apabila diperlukan.
Pasal 29 Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah forum rapat Internal di masing-masing Pimpinan
Anak Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Kolektif Anak Cabang.
Pasal 30 Rapat Ranting ialah forum internal di masing-masing Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh
Pimpinan Kolektif Ranting.
BAB VII
HAK BICARA DAN HAK SUARA
Pasal 31 Pelaksanaan Hak Bicara dan Hak Suara para utusan Musyawarah dan rapat-rapat yang diatur
dalam Bab VI Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan organisasi dan
tata tertib persidangan.
BAB VIII
SUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPEMIMPINAN
Pasal 32 Susunan dan Komposisi Kepemimpinan Majelis Pimpinan, adalah sebagai berikut:
Majelis Pimpinan Nasional:
a. 1 (satu) orang Ketua Umum.
b. 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum.
c. 10 (sepuluh) orang Ketua-Ketua.
d. 1 (satu) orang Seketaris Umum
e. 10 (sepuluh) orang Sekretaris.
f. 1 (satu) orang Bendahara Umum.
g. 2 (dua) orang Bendahara.
h. 3 (tiga) orang anggota Masing-masing bidang.
i. Ex-Officio Lembaga/Badan.
Pasal 33 Majelis Pimpinan Wilayah:
a. 1 (satu) orang Ketua.
b. 2 (dua) orang Wakil Ketua.
c. 9 (sembilan) orang Ketua Bidang.
Universitas Sumatera Utara
d. 1 (satu) orang Seketaris.
e. 9 (sembilan) orang Wakil Sekretaris.
f. 1 (satu) orang Bendahara.
g. 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
h. 4 (empat) orang anggota masing-masing bidang.
i. Ex-Officio Lembaga/ Badan.
Pasal 34 Majelis Pimpinan Cabang:
a. 1 (satu) orang Ketua.
b. 2 (dua) orang Wakil Ketua.
c. 9 (sembilan) orang Ketua Bidang.
d. 1 (satu) orang Seketaris.
e. 9 (sembilan) orang Wakil Sekretaris.
f. 1 (satu) orang Bendahara.
g. 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
h. 4 (empat) orang anggota masing-masing bidang.
i. Ex-Officio Lembaga/ Badan.
Pasal 35 Pimpinan Anak Cabang:
a. 1 (satu) orang Ketua.
b. 6 (enam) orang Wakil Ketua.
c. 1 (satu) orang Seketaris.
d. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris.
e. 1 (satu) orang Bendahara.
f. 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
g. 3 (tiga) orang anggota masing-masing bidang.
Pasal 36 Pimpinan Ranting:
a. 1 (satu) orang Ketua.
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua.
c. 1 (satu) orang Seketaris.
d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris.
e. 1 (satu) orang Bendahara.
Pasal 37 Pimpinan Anak Ranting:
a. 1 (satu) orang Ketua.
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua.
c. 1 (satu) orang Seketaris.
d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris.
e. 1 (satu) orang Bendahara.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 38
1. Bidang-bidang Majelis Pimpinan Nasional terdiri dari:
Organisasi dan Keanggotaan
Ideologi dan Politik
Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas)
Litbang dan Kaderisasi
Ekonomi
Agama, Sosial dan Budaya
Hukum dan HAM
Pengembangan Usaha
Alam dan Lingkungan Hidup
Hubungan Luar Negeri
2. Untuk bidang-bidang Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang terdiri
dari point (a) sampai point (i) ayat 1 Pasal 38 di atas yang disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing tingkatan dan untuk bidang-bidang di tingkat anak cabang
disesuaikan kebutuhan.
Pasal 39 Majelis Pimpinan Cabang kota administratif akan diatur dalam peraturan tersendiri.
BAB IX
SUSUNAN DAN KOMPOSISI MAJELIS PERTIMBANGAN
DAN PENASEHAT
Pasal 40 Majelis Pertimbangan terdiri dari:
a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat pusat, Dati I,
dan Dati II.
b. Unsur-unsur permintaan yang memangku jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan
atau hubungan pembinaan serta pengembangan generasi muda.
c. Ketua dan atau pengurus sebelumnnya.
d. Anggota-anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah.
Pasal 41 Penasehat terdiri dari:
a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat Kecamatan,
Kelurahan dan Desa.
b. Unsur-unsur permintaan yang memangku jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan
atau hubungan pembinaan serta pengembangan generasi muda.
c. Ketua dan atau pengurus sebelumnya.
d. Anggota-anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah.
Pasal 42 Majelis Pertimbangan di tingkat Nasional , Wilayah dan Cabang terdiri dari:
Universitas Sumatera Utara
a. 1 (satu) orang Ketua
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
c. 1 (satu) orang Sekretaris
d. Sejumlah anggota sesuai keperluan
Pasal 43 Penasehat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
c. 1 (satu) orang Sekretaris
d. Sejumlah anggota sesuai keperluan
BAB X
WEWENANG DAN TUGAS POKOK
Pasal 44 Wewenang Majelis Pimpinan Nasional ialah:
1. Pimpinan Organisasi tertinggi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-
pokok perjuangan organisasi.
2. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi
untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Memimpin dan mengendalikan jajaran Pemuda Pancasila dalam melaksanakan
pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan Pemuda
Pancasila.
4. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi khususnya dalam hal ini
memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik,
organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/pihak-pihak eksternal organisasi lainnya.
5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi yang
mengancam dan atau mengancam kelangsungan hidup organisasi Pemuda Pancasila.
Pasal 45 Wewenang Majelis Pimpinan Wilayah ialah:
1. Pimpinan Organisasi tertinggi di tingkat wilayah dalam mencapai tujuan dan
melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman organisasi di tingkat
wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih
tinggi.
3. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi
di tingkat wilayah untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat wilayah.
4. Memimpin dan mengendalikan jajaran Pemuda Pancasila di tingkat wilayah dalam
melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan
Pemuda Pancasila.
5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi di tingkat wilayah,
khususnya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah,
organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/ pihak-pihak
eksternal organisasi lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 46 Wewenang Majelis Pimpinan Cabang ialah:
1. Pimpinan Organisasi tertinggi di tingkat cabang dalam mencapai tujuan dan
melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman organisasi di tingkat
cabang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih
tinggi.
3. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi
di tingkat cabang untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat wilayah.
4. Memimpin dan mengendalikan jajaran Pemuda Pancasila di tingkat cabang dalam
melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan
Pemuda Pancasila.
5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi di tingkat cabang,
khususnya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah,
organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/pihak-pihak
eksternal organisasi lainnya.
Pasal 47 Wewenang Pimpinan Anak Cabang ialah:
1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan.
2. Mengambil keputusan-keputusan di tingkat kecamatan.
Pasal 48 Wewenang Pimpinan Ranting ialah:
1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kelurahan.
2. Mengambil keputusan-keputusan di tingkat kelurahan.
Pasal 49 Wewenang Pimpinan Anak Ranting ialah:
1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat RW.
2. Mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tingkatannya
Pasal 50 Majelis Pimpinan Nasional memiliki tugas pokok:
1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas,
Rapat Pleno MPN dan Peraturan Organisasi.
2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan
organisasi.
3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap
Majelis Pimpinan Wilayah maupun Lembaga/Badan di tingkat Nasional.
4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan
tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/ pihak-pihak eksternal oeganisasi
lainnya yang saling mendukung dan bermanfaat.
Universitas Sumatera Utara
5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi guna
6. Bagi hal-hal yang bersifat teknis dan operasional dalam rangka pelaksanaan program,
Lembaga/ Badan mengadakan koordinasi administrasi dengan Majelis Pimpinan
Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 7
1. Lembaga dapat mengadakan rekrutmen anggota sesuai orientasi dan sektor
kekhususannya dengan kriteria dan prosedur yang ditentukan oleh masing-masing
Lembaga.
2. Pada prinsipnya anggota Lembaga adalah anggota organisasi Pemuda Pancasila yang
akan diatur kemudian dalam perturan organisasi tersendiri.
3. Setiap anggota Lembaga/ Badan Pemuda Pancasila mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IV, Pasal 11 ayat 1 dan 2.
4. Penetapan sanksi keanggoataan dalam Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila,
Bab V, Pasal 13 dan Pasal 14.
5. Lembaga dapat mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang akan diatur
kemudian dalam Peraturan tersendiri.
BAB VII
PEMBENTUKAN
Pasal 8
1. Pembentukan Lembaga-lembaga pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan secara defenitif
ditingkat Wilayah dibetuk oleh Lembaga Tingkat Nasional bersama MPW Pemuda
Pancasila.
Universitas Sumatera Utara
2. Pembentukan Lembaga-lembaga pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan secara definitif
ditingkat Cabang dibentuk oleh Lembaga Tingkat Wilayah bersama MPC Pemuda
Pancasila.
3. Pembentukan Badan secara defenitif dilaksanakan sesuai kebutuhan oleh masing-
masing Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila.
4. Pembentukan Badan bersifat penugasan tetap dalam satu periode kepengurusan oleh
Majelis.
BAB VIII
KONFERENSI DAN RAPAT
Pasal 9
1. Lembaga di masing-masing tingkatan mempunyai konferensi dan rapat-rapat dengan
agenda: menghasilkan program kerja, susunan dan komposisi kepengurusan,
implementasi program kerja maupun langkah-langkah operasional.
2. Mekanisme Konferensi dan rapat-rapat dimaksud diatur tersendiri oleh masing-
masing Lembaga.
3. Dalam melaksanakan proses Konferensi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas Majelis
Pimpinan Pemuda Pancasila serta unsur Lembaga setingkat diatasnya dilibatkan
dalam unsur Panitia dan agenda/ acara seremonial.
4. Dalam pelaksanaan proses Konferensi sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas Pimpinan
Konferensi/ Sidang patut mencerminkan unsur perwakilan setiap kepengurusan
Lembaga.
BAB IX
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 10
1. Pengesahan kepengurusan Lembaga dalam bentuk surat keputusan pada tiap tingkatan
diadakan oleh:
1. MPN Pemuda Pancasila bagi Lembaga tingkat nasional sebagai hasil Konferensi skala
nasional masing-masing Lembaga.
2. Lembaga tingkat nasional bagi lembaga tingkat wilayah sebagai hasil Konferensi
skala wilayah masing-masing Lembaga dan tertanda diketahui oleh MPW Pemuda
Pancasila.
3. Lembaga tingkat wilayah bagi lembaga tingkat cabang sebagai hasil Konferensi skala
cabang masing-masing Lembaga dan tertanda diketahui oleh MPC Pemuda Pancasila.
2. Pengesahan kepengurusan Badan dalam bentuk surat keputusan diadakan oleh
masing-masing Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila.
Pasal 11 Pelantikan terhadap kepengurusan kolektif Lembaga/Badan yang definitif dilakukan oleh
Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.
Universitas Sumatera Utara
BAB X
MASA BAKTI
Pasal 12
1. Masa bakti kepengurusan lembaga di masing-masing tingkatan disesuaikan dengan
ketentuan masing-masing lembaga.
2. Masa bakti kepengurusan Badan di masing-masing tingkatan disesuaikan dengan
periode masa bakti Majelis Pimpinan.
BAB XI
KEUANGAN
Pasal 13
1. Keuangan lembaga/ organisasi Pemuda Pancasila diperoleh dari:
1. Iuran anggota Lembaga/ Badan
2. Usaha-usah yang sah
3. Sumbangan yang tidak mengikat
4. Subsidi
2. Ketentuan subsidi disesuaikan dengan kebijakan/ kemampuan setiap tingkatan Majelis
Pimpinan Pemuda Pancasila.
3. Terkecuali yang bersifat internal, perolehan keuangan Lembaga/ Badan dari usaha-
usaha yang sah ataupun dari sumbangan yang tidak mengikat melalui proposal dan
bersifat eksternal harus mendapat persetujuan dari Majelis Pimpinan Pemuda
Pancasila sesuai tingkatannya.
BAB XII
KELENGKAPAN
Pasal 14
1. Setiap lembaga organisasi Pemuda Pancasila mempunyai kelengkapan yang terdiri
dari:
1. Kop surat
2. Stempel
3. Kantor Sekretariat
4. Plank/Papan Nama
5. Atribut/ Seragam
6. Bendera dan pataka
7. Kartu Tanda Anggota (KTA)
2. Pada prinsipnya penggunaan kelengkapan lembaga/ badan ini untuk keperluan
internal lembaga/ badan yang berlaku dalam ruang lingkup keorganisasian Pemuda
Pancasila dan dapat dipergunakan dalam ruang lingkup eksternal keorganisasian
Pemuda Pancasila dan terlebih dahulu berkoordinasi kepada serta mendapatkan
Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.
Universitas Sumatera Utara
3. Bentuk dan penggunaan kelengkapan lembaga/badan lebih lanjut akan diatur dalam
peraturan organisasi sendiri.
BAB XIII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 15 Representasi organisasi Pemuda Pancasila dalam aktifitas wadah organisasi kemasyarakatan
atas dasar kesamaan fungsi diperankan oleh lembaga-lembaga.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16 Tata kerja dan mekanisme kepengurusan serta manajemen penyelenggara program lembaga/
badan diatur oleh masing-masing lembaga/ badan Pemuda Pancasila.
BAB XV
PENUTUP
Pasal 17
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan ditentukan lebih lanjut
oleh MPN Pemuda Pancasila.
2. Setelah peraturan Organisasi ini ditetapkan maka peraturan organisasi sebelumnya
yang serupa mengatur Lembaga/Badan Pemuda Pancasila dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO INTI MAHATIDANA
Ketua Herry Simanjuntak
Wakil Ketua Pendi Kesi Sugianto Situmeang, SH Surya Kalfin Abdi Marbun Hisar Sitanggang Saman Lie Ridwan Pohan
Sekretaris Ibnu Abbas, SE
Wakil Sekretaris Sabar Pasaribu M. Syafi’i Simbolon Rasadi Nasution Drs. Parlindungan Sinaga Ferry Dhalmy Amin, SE
Bendahara Awang Syahputra
Wakil Bendahara Ir. Polma Sianturi Marihot Awaluddin Nainggolan M. Puly Lubis Jhoni Manik, SH
Ketua Organisasi & Keanggotaan Adian
Ketua Ideologi & Politik Ruslan Lubis
Ketua Pertahanan & Keamanan Darwin Sitepu
Ketua Hubungan Masyarakat Chairum Lubis, SH
Ketua Litbang & Kaderisasi Sofyan
Ketua Ekonomi, Pengembangan Usaha & Lapangan Kerja
Asril Nasution
Ketua Agama, Sosial & Budaya Nurdin Koto
Ketua Alam & Lingkungan Hidup Mukhlis
Komandan Kompi Denny Boy
Wakil Komandan Kompi Deddy
Anggota Bidang Organisasi & Keanggotaan Ahmad Husin Divo
Anggota Bidang Ideologi & Politik M. Nasril Suwandi Wewen
Anggota Bidang Pertahanan & Keamanan Rusli Steyen Partahi Hasibuan Vernando Agus Hakim, SH
Anggota Bidang Hubungan Masyarakat Suwandi Lubis Amru Lubis, S.Sos Martua Lumban Tobing
Anggota Bidang Litbang & Kaderisasi Juanda Purba, Se Wahyudi
Anggota Bidang Ekonomi, Pengembangan Usaha & Lapangan Kerja
Juwanda Purba, SE Ruslan Lubis
Anggota Bidang Agama, Sosial & Budaya Yakob Khiarul Saleh
Anggota Bidang Alam & Lingkungan Hidup M a s n a l Rudiansyah Lubis
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI LPPH PEMUDA PANCASILA SUMUT
Direktur : MARWAN, SH
Wakil Direktur : Bukhari, SH. SpN H. SYAIFUDDIN NASUTION, SH
Sekretaris : ALFAHMI KHAIRI MANURUNG, SH Wakil Sekretaris : AMELIA SYAHRENI, SH Bendahara : SOEKATNO, SH Wakil Bendahara : M. ARSUL, SH Kepala Divisi Litgasi : KUMALA SAKTI NASUTION, SH Anggota Kepala Divisi Litgasi : BUDI UTOMO, SH
EDI SIPAYUNG, SH H. HASANUDDIN BATUBARA, SH. Mhum RIMAN SURBAKTI, SH MUHAMMAD FAISAL LUBIS, SH MARASAMIN RITONGA, SH YAN CHONDRO INGGIH, SH ABDUL MANAN, SH
Kepala Divisi Non Litgasi : EDI SUPRASETIO, SH Anggota Kepala Divisi Non Litgasi : YULHANDRIZA, SH
M. REZA AL ANSHORI IRWAN JASA TARIGAN, SH WENDY MELANDA TANJUNG, SH RULI AFFANDI, SH PRIHATIN, SH ANDY RINALDY, SH MUHENDRA ROZA, SH BAMBANG HENDARTO, SH AULIA PAHLAWAN SITEPU, SH
Kepala Divisi Penyuluhan Hukum : EDI RAHMAD, SH Anggota Kepala Divisi Penyuluhan Hukum : SUKIRAN, SH
JHONTUA HUTAPEA, SH SYAHMON PINEM, SH
Kepala Divisi Perlindungan Anak : BACHTIAR BATUBARA, SH Anggota Kepala Divisi Perlindungan Anak : PUTRA GUNAWAN, SH
IRWANSYAH GULTOM, SH Dewan Penasehat : Anuar Shah Dewan Pakar LPPH Pemuda Pancasila : MARZUKI, SH. MHum
H. EFDI BOY NASUTION, SH ABDUL HAKIM SIAGIAN, SH. MHum ALDIAN PINEM, SH. MH Ir. H. DJAILI AZWAR, M.Si VINCENT WIJAYA Drs. H. DARWIN NASUTION, SH DR. JANUARI SIREGAR, SH. MHum ANDI NATANAEL MANIK, SH RICARDO SIMANJUNTAK, SH,LLM,ANZIF KODRAT SHAH Prof. DR. TAN KAMELO, SH AHMAD ARIEF, SE. MM
Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI MPO PEMUDA PANCASILA SUMUT
Ketua H.B. HORAS HUTAHAEAN
Wakil Ketua H. AJIB SHAH NURDIN SIREGAR, SH
Sekretaris HAMDAN YUS SIREGAR
Wakil Sekretaris SAPTO HUDOYO
Anggota Drs. TUANI LUMBAN TOBING Ir. T. ERRY NURAIDI, MBA H. YAN BUSTAMI Drs. H. IBRAHIM SINIK RIPPI HAMDANI M. SYAFII NASUTION, SE Dr. ROSIHAN ARBIE VINCENT WIJAYA SUSANTO AMAT HASAN WIJAYA H. WAGIRIN ARMAN Drs. BAHRUM HARAHAP MIMBAR TARIGAN H.M. KOSASIH Drs. HUKUASA NDRURU Ir. BINSAR SITUMORANG, MSi dr. ROBERT VALENTINO ANWAR KONGO H. RAJAB NAPOLIS TANJUNG SYAHRIAL POHAN H. RUSDI LUBIS, SH, MAP Drs. H. ESWIN S. SUKARAJA H. BUYUNG BAHIB ARITONANG H. RAMADHAN SIREGAR, SH BAKTIAR EFFENDI PARLAHUTAN SIBARANI DR. SUPRIANTO RADJOKI NAINGGOLAN, SE, MA MUKTADIN HARAHAP, SH H. ABDUL RASYID HASIBUAN H. MUKHLIS HASIBUAN H. SYAHRUL PASARIBU H. TUTUR PARAPAT FARIZAL, SH H. KHAIRUDDINSYAH SITORUS, SE H. SULAIMAN ARIFIN HARAHAP, BA MANOSOR PURBA Drs. SUPARDI Drs. ARIFAY TAMBUNAN, MM Ir. BONDET DAMANIK MUSLIM SIMBOLON, SAg RAHMAD YUSRI SIMATUPANG Drs. H. ADI MUNASIB, MM
Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI MPW PEMUDA PANCASILA SUMUT
KETUA MPO
SEKRETARIS KETUA I KETUA II BENDAHARA
Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III Wakil Sekretaris IV Wakil Sekretaris V Wakil Sekretaris VI Wakil Sekretaris VII Wakil Sekretaris VIII Wakil Sekretaris IX Wakil Sekretaris X Wakil Sekretaris XI Wakil Sekretaris XII Wakil Sekretaris XIII
Bidang Organisasi
dan Keanggotaan
Bidang Litbang
dan Kaderisasi
Bidang Hukum
dan HAM
Bidang Pemuda,
Mahasiswa Pelajar
& Olah Raga
Bidang Alam dan
Lingkungan Hidup
Bidang Ketahanan
Nasional
Bidang Sarana dan
Prasarana
Bidang Peranan
Wanita
Bidang Ideologi
dan Politik
Bidang Agama,
Sosial & Budaya
Bidang Ekonomi
& Pengembangan
Usaha
Bidang Informasi
dan Komunikasi
Bidang Dana
Wakil Bendahara I
Wakil Bendahara II
Universitas Sumatera Utara
KETUA ANUAR SHAH, SE
WAKIL KETUA Taufik Edi Zulkarnaini, SE H. Hardi Mulyono, SE, MAP
KETUA BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
H. M. Junaidi Pangaribuan
KETUA BIDANG LITBANG DAN KADERISASI Ir. Yumansyah, MBA, MT
KETUA BIDANG HUKUM DAN HAM Dahnialsyah, MBA, MT
KETUA BIDANG IDEOLOGI DAN POLITIK Hendra DS
KETUA BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Dr. H. Azhar Sitompul
KETUA BIDANG PEMUDA, MAHASISWA PELAJAR DAN OLAH RAGA
Drs. H. Zulhifzi Lubis
KETUA BIDANG PERANAN WANITA Rosda
KETUA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Affan Bay
KETUA BIDANG KETAHANAN NASIONAL Mbelgah Tarigan
KETUA BIDANG ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Drs. H. Ismael Hasibuan, MM
KETUA BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN USAHA
H. M. Dahriel Siregar
KETUA BIDANG DANA Nanda Berdikari Batubara, SH
KETUA BIDANG SARANA DAN PRASARANA Iskandar Z. Sembiring, SE
SEKRETARIS H. FIRDAUS NASUTION
WAKIL SEKRETARIS Wempy Saragih M. Said Siregar, SE
Ir. Hotman Marpaung Roy Nainggolan Hidayat Tanjung Budi Syahputra, S.Pd Bahtiar Ahmad Sibarani Ir. Sukarelawanto Ir. Frans Pardede Drs. OK Ashfihan Efrizal Rustam, SH Drs. HM. Joharis Lubis, MM, MPD Herli Pranata
Anggota Bidang Litbang dan Kaderisasi Parulian Siregar Hadi Khairul Sinaga Zainal Abidin Omar Arafat Sujono, ST DR. Milzam Rafdi Asmara
Universitas Sumatera Utara
Anggota Bidang Hukum & HAM Israel Silaban Parulian Sihombing Radian Alfin, SH. MH Ahmad Kamil Lubis, SPD.i Bahri Pasaribu, SH
Anggota Bidang Ideologi & Politik Restu Kurniawan Sarumaha, SE Said Budi syafri Wira Abdi Dasopang, MSP Ben Auza, SE
Anggota Bidang Agama, Sosial & Budaya Mhd. Yahya Nasution, SE Jack Haris Tobing Arifin Riffi H.M. Idris Lutfi, SH, MSi
Anggota Bidang Pemuda, Mahasiswa Pelajar & Olahraga
Ali Akbar Syamsuddin, NST Kobul Siregar, SE. SPd Edi Syahputra Aulia Rahman, SE
Anggota Bidang Peranan Wanita Fitri Nurhayati Novita Sari Sihombing Sri Hastuti, SS Hj. Jamilah, SH
Anggota Bidang Informasi & Komunikasi Firdaus Nasution, SH Joko Susilo Cow Arifin Syah Nazaruddin Nasution, ST. MA Muhammad Dalil, ST
Anggota Bidang Ketahanan Nasional Parlindungan Hutabarat Sumbul Sembiring Ardiansyah Lubis Syafrizal
Anggota Bidang Alam & Lingkungan Hidup Al Muhammadin Yoes Bikrul Munawar, S.Sos, MSi Rajali Ibrahim Vincent Apandi
Anggota Bidang Ekonomi & Pengembangan Usaha
M. Iqbal, SH Ir. Taufik Siregar Yusra Tampubolon ST M. Idris Jambak
Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI POKJA HUMAS PEMUDA PANCASILA SUMUT
Koordinator H.IDRUS DJUNAIDI
Wakil Koordinator INDRA GUNAWAN
Sekretaris SUBONO AT
Wakil Sekretaris Yulinda Dinata
Bendahara ABDUL SALIM
Wakil Bendahara Zaki Zahri
Ka. Bid. Pemberitaan & Media Massa Budiman Amin Tanjung, SH
Angg. Bid. Pemberitaan & Media Massa Irvan Sugito Arfan Abdillah
Ka. Bid. Litbang & SDM Supriadi. SE.MM
Angg. Bid. Litbang & SDM Jimmy Febry Firdaus Nasution. SH
Ka.Bid. Usaha & Tenaga Kerja Mirza Syahpoetra. SE
Angg. Bid. Usaha & Tenaga Kerja Hasto Agus Rion Aritonang
Ka.Bid. Pemerintahan & Lembaga Syafruddin Lubis
Angg.Bid. Pemerintahan & Lembaga Ryan Hakim Harahap Khairul Putra Harahap
Ka.Bid. Riset & Dokumentasi Suhery Sasmita
Angg.Bid. Riset & Dokumentasi Lilik Riadi Zainal
Ka.Bid. Olah Raga Ishak Nasution
Angg.Bid. Olah Raga Tatang Zakaria Danil Rusli
Dedi Murfhi Nauli Siregar. S.Sos
Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAJAR & MAHASISWA PEMUDA PANCASILA SUMUT
Ketua IKBAL HANAFI HASIBUAN, S.Hi
Wa. Ketua I Zuhairian Syahputra, S.Pd
Wa. Ketua II Muhammad Ziad Ananta, S.Sos
Wa. Ketua III Muhammad Firman Shah
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Johan Samosir
Ketua Bidang Litbang & Kaderisasi Muhammad Amin Lubis
Ketua Bidang Kemahasiswaan & Kepemudaan Muhammad Effendi Senangin
Ketua Bidang Siswa & Pelajar Muhammad Iqbal Utama
Ketua Bidang Peranan Wanita Nur Khalishah, S.Ei
Ketua Bidang Pengembangan Minat & Bakat Kemal Idris Nasution
Ketua Bidang Alam & Lingkungan Hidup Syaiful Amri Sambas, A.Md
Ketua Bidang Informasi & Komunikasi Kristop Ferri Simalango, A.Md
Ketua Bidang Hukum & HAM Mardan Hanafi Hasibuan
Ketua Bidang Kerohanian Zulfikar Simangunsong, S.pd
Sekretaris ZUHRI HIMAWAN SIRAIT
Wa. Sekretaris 1 Jolis Siregar, S.Pd
Wa. Sekretaris 2 Bahreen Rambe, S.Hi
Wa. Sekretaris 3 Kahfi Aulia Gunawan
Bendahara MUTHI 'ULLAH, S.Hi
Wa. Bendahara 1 Maradona Tarigan, SH
Wa. Bendahara 2 Muhammad Sahroyan Siregar
Anggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nugroho Ahmad Tanjung Muhammad Adrian Siddik Abdul Halim Hasonangan Hasibuan
Anggota Bidang Litbang & Kaderisasi Robi Fahrizal Roby Ariansyah Saragih Arif Fadli Nasution Wisnu Suhendra Siregar
Anggota Bidang Kemahasiswaan & Kepemudaan
Mhd. Agus Syahrial Yoni Syuhrawardi Hasibuan Evan Arisandi Pinem Rinaldi
Anggota Bidang Siswa & Pelajar Satria Siregar Boni Pangaribuan Kevin Aries Ciano
Anggota Bidang Peranan Wanita Sona Sulistika, S.Ei Merry Christin Pardede Ega Nurhuda
Anggota Bidang Pengembangan Minat & Bakat Bobby Loy A. Turangan Teguh Ade Kaisa Benry Gunawan Sitorus T. Irdian Arya
Anggota Bidang Alam & Lingkungan Hidup Bobby Ardiansyah, A.Md Afrio Landra Ayunin Nura Fitri Yanti
Universitas Sumatera Utara
Anggota Bidang Informasi & Komunikasi Tombos Sitanggang Angga Efraimta Ginting Afriandi Gultom
Anggota Bidang Kerohanian Hendra Heriadi S. Siagian Rael Antonio Sinurat
Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI SRIKANDI PEMUDA PANCASILA SUMUT
Ketua Hj. Umi Kalsum, SH
Wakil Ketua Ratnawati, SE
Sekretaris Hj. Irmayani S. Btbr, SE
Wakil Sekretaris Defi Yarnila AR
Bendahara Hj. Aidah Fitri
Wakil Bendahara Hj. Gemawati Lubis
Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan Hj. Rita Nasution
Ketua Bidang Kajian Study Gender Hj. Erlina, SH
Ketua Bidang Pembinaan & Ketrampilan SDM
Hj. Habibah, SP.d
Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Risdawati Saragih
Anggota Bidang Organisasi & Keanggotaan Hj. Duma Lumongga Nasution Ronauli Pinem Elly Arsida
Anggota Bidang Kajian Study Gender Fatimah Hasan Tri Wahyuni Sekar Yuli Harahap
Anggota Bidang Pembinaan & Ketrampilan SDM
Fitri Nurhayati Mahli Hayani Irlin Dani Zein Maimunah
Anggota Bidang Sosial Kemasyarakatan Dr. Novindy F Lubis Dr. Desy Aswira Dr. Kartika Puji Astuti
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 15
Catatan Ringkas Perjalanan Karir Politik Syamsul Arifin Syamsul Arifin lahir di Medan, Sumatera Utara, 25 September 1952. Anak dari H. Hasan Perak ini, awalnya dikenal sebagai pengusaha yang mengikuti profesi ayahnya. Ayahanda Syamsul Arifin adalah seorang pejuang veteran yang aktif di organisasi sosial di Kabupaten Langkat. Selain berprofesi sebagai pengusaha, Syamsul Arifin aktif di organisasi kepemudaan di Sumatera Utara. Sumber kehidupannya sebagai pengusaha tidak begitu dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara. Justru, Syamsul lebih menekuni aktivitasnya sebagai pekerja organisasi pemuda. Berawal dari anggota Pemuda Pancasila kemudian menjadi pengurus FKPPI di Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara serta terpilih menjadi Ketua KNPI Sumatera Utara pada masa Orde Baru (1998-2001). Syamsul Arifin juga aktif di organisasi tinju dan menjadi Ketua Pengurus Cabang Pertina Kabupaten Langkat tahun 1976-1979. Pada saat itu, para pemuda yang menjadi anggota Pemuda Pancasila memiliki hubungan yang cukup baik dengan kalangan militer. Para pemuda tersebut diberikan bantuan untuk mengurusi cabang olah raga tertentu yang dapat mengembang minat dan bakat pemuda di daerah. Cabang tinju di Kabupaten Langkat menjadi salah satu cabang olah raga yang aktif dan sering mengirim atlet tinju untuk mengikuti pelatihan tingkat daerah maupun nasional. Aktivitas organisasi Syamsul Arifin lebih banyak dilakukan di Kabupaten Langkat karena ia tinggal di daerah tersebut. Langkat adalah salah satu daerah di Indonesia penghasil minyak terbesar yang berada di Pangkalan Berandan. Di daerah tersebut, Pertamina mendirikan pabrik minyak terbesar di luar Pulau Jawa. Fasilitas untuk para manajer Pertamina yang bertugas di Langkat sangat baik dan terkadang menimbulkan kesenjangan dengan warga sekitar. Syamsul Arifin menjadi salah satu pemborong pengadaan barang dan jasa untuk Pertamina. Sumber ekonomi Syamsul Arifin, pada saat itu, berasal dari kegiatan usahanya di Pertamina Langkat. Selain minyak, sektor perkebunan menjadi potensi yang dimiliki di Kabupaten Langkat. Perusahan perkebunan negara seperti PTPN II, PTPN III, PTPN IV, dan milik swasta lainnya memiliki lahan perkebunan sawit di Kabupaten Langkat. Sebagai Bupati Langkat, Syamsul Arifin, sangat diperlukan dukungan politiknya untuk perusahaan perkebunan tersebut terutama bagi sektor swasta. Dukungan tersebut terkait dengan izin pengelolaan tanah dan dukungan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan. Syamsul Arifin dikenal oleh masyarakat Langkat sebagai sosok yang mudah bergaul, senang membantu warga sekitar, dan aktif dalam organisasi sosial, politik, dan bisnis di Kabupaten Langkat. Karir organisasi politik Syamsul Arifin dikenal secara nasional ketika menjadi Ketua KNPI Sumatera Utara (1998-2001) dan pengurus Golkar Kabupaten Langkat. Selain itu, dia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat selama 3 periode. Hubungan Syamsul Arifin dengan para tokoh di Sumatera Utara maupun di Jakarta tejalin dengan sangat baik. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari lintas partai, agama, etnis maupun profesi
Universitas Sumatera Utara
(politisi, tentara, birokrat) dan lain sebagainya. Modal sosial yang dimiliki Syamsul Arifin, menjadikannya sebagai tokoh di Sumatera Utara yang disegani oleh para elit. Aktivitas organisasi Syamsul Arifin lainnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) dan memiliki gelar TYT Dato’ Seri Lilawangsa H. Syamsul Arifin. Sebagai pimpinan organisasi etnis di Sumatera Utara, sosok Syamsul Arifin disegani oleh kelompok adat etnis Melayu dan etnis lainnya. Meskipun masyarakat Sumatera Utara yang multikultural, tetapi etnis Melayu dianggap sebagai etnis yang paling tua di antara etnis lainnya. Profesinya sebagai politisi Golkar dan anggota DPRD Kabupaten Langkat, membuatnya terpilih menjadi Bupati Langkat pertama pasca reformasi yang berasal dari organisasi pemuda. Syamsul Arifin sangat dekat dengan masyarakat di Kabupaten Langkat karena masyarakat tidak begitu sulit untuk bertemu dengan Bupati. Hampir setiap hari, kelompok masyarakat Langkat bertemu dengan Syamsul Arifin di kantor bupati untuk meminta bantuan dan menceritakan masalah-masalah kesehariannya. Setiap kelompok masyarakat yang bertemu dengan Syamsul Arifin selalu ada yang diberikan bantuan walaupun tidak mencukupi jumlah yang diminta. Perlakuan seperti itu pula yang membuat Syamsul Arifin harus menyediakan sejumlah dana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Setelah memimpin Kabupaten Langkat selama 2 periode (1998-2008), Syamsul Arifin mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008. Didukung oleh 11 partai politik dan tidak mendapat dukungan dari Partai Golkar, Syamsul, berpasangan dengan Gatot Pudjonugroho (kader PKS). Pada pemilihan gubernur tersebut, Syamsul berhasil meraih suara sebanyak 28,3% mengungguli 4 pasangan calon gubernur. Syamsul Arifin adalah Gubernur Sumatera Utara pertama yang dipilih secara langsung melalui pemilu sejak 16 Juni 2008 hingga diberhentikan pada 21 Maret 2011. Setelah terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, ia dipilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara pada Musyawarah Golkar Sumatera Utara tahun 2009. Pada saat menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Syamsul Arifin, dilaporkan oleh kelompok masyarakat ke penegak hukum (kejaksaan, KPK, dan kepolisian) tentang korupsi terhadap APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 yang dilakukan Syamsul Arifin pada saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Dalam proses
persidangan, Syamsul Arifin telah mengembalikan sejumlah uang lebih dari Rp. 67
miliar ke kas daerah dan Rp 8,4 miliar ke KPK. Sebelum kasus tersebut ditangani
oleh KPK, Syamsul Arifin, sudah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Perwakilan Medan dan Anwar Nasution selaku Ketua BPK
Republik Indonesia. Pengembalian uang tersebut dilakukan Syamsul Arifin setelah
berkonsultasi dengan pihak BPK. Selama menjalani proses persidangan, Syamsul
Arifin mengalami sakit yaitu multy organ function disorder pasca serangan jantung.
Syamsul Arifin juga pernah menjalani operasi pembedahan lambung akibat
pencernaan yang sangat parat.
Universitas Sumatera Utara
Syamsul Arifin divonis bersalah dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat yang merugikan negara senilai Rp 98,7
miliar dalam penggunaan APBD 2000-2007. Hukuman yang diberikan oleh Majelis
Hakim Tindak Pidana Korupsi adalah 2 tahun 6 bulan serta denda uang sebesar Rp
150.000.000. Hukuman yang masih ringan dari keputusan hakim tersebut, membuat
jaksa Tipikor mengajukan banding terhadap keputusan hakim Tipikor. Dalam
persidangan berikutnya, keputusan hakim Tipikor bertambah menjadi 4 tahun serta
denda Rp 200.000.000. Atas hukuman tersebut, Syamsul Arifin mengajukan
permohonan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi ditolak
dan MA menambahkan denda yang harus ditanggung sebesar Rp 500.000.000 serta
harus membayar ganti rugi sebesar Rp 8 milyar.
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono akhirnya memberhentikan Syamsul Arifin
sebagai Gubernur Sumatera Utara. Pemberhentian dilakukan menyusul keluarnya
putusan Mahkamah Agung terkait kasus hukum Syamsul Arifin. Pemberhentian
tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No. 95/P Tahun 2012 tanggal 12 Oktober
2012 tentang Pemberhentian H Syamsul Arifin SE sebagai Gubernur Sumatera Utara
masa jabatan tahun 2008-2013. Sedangkan pertimbangan hukum yang dijadikan
landasan, yakni tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung No 472/K/Pid.Sus/2012
tanggal 3 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana
korupsi. Penyerahan Keppres tersebut disampaikan Dijen Otonomi Daerah,
Djoehermansyah Djohan, kepada Ketua DPRD Sumatera Utara, H Saleh Bangun, dan
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis, di Kementrian Dalam
Negeri Jakarta, Kamis 1 November 2012.
Sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah menyatakan, apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jabatan Kepala Daerah
diganti oleh Wakil Kepala Daerah. Hal itu berlangsung sampai berakhir masa
jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat
paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat segera menggelar rapat paripurna yang telah
diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf C PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Aturan menyatakan bahwa
rapat paripurna memenuhi kourum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah
anggota DPRD dan disetujui suara terbanyak. Diterbitkannya Keputusan Presiden
tersebut, maka Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang telah
ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur kemudian dilantik sebagai gubernur
hingga 16 Juni 2013 atau tepatnya pada saat Gubernur Sumatera Utara terpilih akan
dilantik.
Riwayat Organisasi Syamsul Arifin: 1. Ketua KAPPI Rayon SMEP Negeri 1966-1969 2. Pengurus Senat Mahasiswa Kom. FE UISU Pangkalan Berandan 1973-1974. 3. Pengurus Pertina Sumut 1974-1976. 4. Ketua Pengcab Pertina Langkat 1976-1979. 5. Ketua FKPPI Cabang Kabupaten Langkat 1980-1988.
Universitas Sumatera Utara
6. Wakil Ketua Kerukunan Usahawan Menengah (KUKMI) Kab. Langkat 1981-1984.
7. Pembina DP HIPPI Kab. Langkat 1983-1986. 8. Wakil Ketua DPD Golkar Dati II Langkat 1983-1988. 9. Bendahara Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Sumatera Utara 1985-
1988. 10. Wakil Sekretaris DPD KNPI Tk. I Provinsi Sumatera Utara 1985-1988. 11. Wakil Ketua DPD Kukmi Sumatera Utara 1987-1992. 12. Wakil Ketua DPD KNPI Tk. I Sumatera Utara 1988-1991. 13. Wakil Ketua DPD Golkar Dati II Kabupaten Langkat 1990-1993. 14. Dewan Penasehat DPD AMPI Sumatera Utara 1989-1994. 15. Wakil Ketua Dewan Penasehat Bidang Sospol PD II FKPPI Tk. I Sumatera
Utara 1991-1994. 16. Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Tk. I Sumatera Utara, 1998-2001. 17. Ketua Umum KONI Langkat 2001-2008. 18. Ketua Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas 2001-sekarang. 19. Ketua PB MABMI, 2005-sekarang. 20. Ketua Pembina Yayasan Pesantren Ulumul Qur’an Stabat 2003-sekarang.
Universitas Sumatera Utara
1
LAMPIRAN 16
Transkrip Wawancara
Narasumber : H. Syamsul Arifin Tanggal : 17 September 2011, Waktu : 09.00 Wib Tempat : Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta.
P: Awal konflik dengan Pak Gatot itu apa?
N: Dia bilang Tersinggung sama aku, hari pertama aku masuk penjara dia datang, hari keempat dia
datang ngajak bicara. aku jawab dengan bahasa medan, “ Kau pulang aja, urus medan tu baek-bek,
biar kuhadapi dulu pekaraku sebulan ne. Kau pigi sana aja urus medan, diangggapnya aku tidak
meladeni dia. Itulah dia tersinggung, Itulah awalnya dia memutuskan hubungan.
P: Diawal dulu pertama sehabis Pilkada, seingat saya Pilihan terakhir itu kan di Gatot waktu kita di BM3
N: Tapi datang orang tu jam 9 utusan PKS ke rumah, aku bilang silahkan keluar dari rumah saya. Saya
sudah putus. Wakil saya sudah komit. “jangan gitulah bang, kita kan dulu dah komit”,kan udah dilonte
kemana-mana. Gak kurang lebih cakapku.
P: Orang tu gak suka ke Gatot.
N: Heeh (iya) Lutfi, Idris Siregar Anshari kalok gak salah tiga tu. Aku waktu mau nyusun itu ku tanyak
(siapa dititipkan) si ini, terus dia naik haji (gatot) bang ini saya dengar mau ada mutasi? (Siapa bilang
saya bilang?) itukan namanya jugak isu. Kelen kan datang ama aku kelen datang dong ke aku itu
sudah jadi gubernur. Udah ada titipan Gatot ini?, ini titipan Gatot punya atau PKS punya? Oh ini dah
benar . tadinya nurlisakan mau ku tarok di BAPPEDA, si Gatot mintak tarok dia di Pariwisata. Tu kan
orang PKS.
P: Padahal waktu zaman Datuk dia mundur itu (Nurlisa) kan jadi wakil.?
N: Ya. Kubilang Jangan kau maju gak menang ini Sigit Percayalah. Sudah saya putuskan Mak. Saya pun
sudah bilang pak sudah siap jadi pejabat. Tentu ada peraturannya. Mundur dia orang USU
kembalikan dia ke USU. Aku gak pernah sampai ini hari pin merasa kehilangan jabatan, fasilitas,
kawan. Kawan yang sejati ini kan yang diluar. Kalau kawan-kawan yang di PNS itu gak sejati, siapa
saja baca 5 ke atas atau 10 ke atas. Siapa saja mau Bupati , Camat , Gubernur, Panglima. Gak ada
kesetiaan. Kalau ada 200 anak buahnya 5 yang ingat dah bagus itu.
P: 10 Ke atas itu maksudnya siapa?
N: 10 ke atas itu artunya aku. Rudolph, Raja Inal. Siapa lagi? Rizal Nurdin (Gubernur sebelumnya)
dimana aja bukan hanya di SUMUT. Itulah yang bahaya bangsa ini. Rasa setia kawan. Padahal
KORPRI itu kan cepat tiap senin itu hapal pas zaman aku.
P: Jadi awal pertama soal konflik itu apa?
N: Gak ada, Masakan dia kalah pamor sama aku. Mulai dia mau muncul-muncul, mulai marah sama si
edi, kok Gubernur aja yang muncul aja (di Koran). Padahal dimana ada gambar ber dua yang muncul,
mana ada SBY foto berdua sama wapres. Karena dia gak mengerti posisinya, dan aku sudah bilang
Universitas Sumatera Utara
2
“Gatot kau urus didalam waktu itu, di awal kepemimpinan aku main diluar, 2 tahun terakhir baru kau
muncul main diluar. Jadi kau gak sasaran tembak Karena Proses aku kalau dia jadi sasaran tembak
karena dia tak punya pengalaman di Pemerintahan. Buktinyakan ini mutasi Eselon dua itu batal demi
hukum loh.
P: Teringatnya Golkar Kok Abstain?
N: Ya udahlah gak usah kau tanyak sama aku. Kan gak levelku kau tanyak itu sama aku, kok itu kau
tanyak. Aku ini Guru Besar belum terajari kau. Annas tupun belom bisa ngajarin aku. Kan baru kau
bekawan sama dia. Kalau aku lagi selera bercakap, cerita yang benar kita, bercakap yang bagus
ajalah, kalau becanda becanda.
P: Kalau Golkar Abstain dah benar lah itu.
N: Ialah dah pas itu.
P: Nanti ada yang tejebak, ini hak interplasi ini macam da kiamat dunia tu, padahal dia kasih, dia jawab
selesai dia, sekarang kan apa, interplasi ini, kan makin menjelekkan dia, itulah orang yang kurang
pengalaman jam kerja bos.
P: Supri, mana supri, tidur enggak kan?.buatkan bubur datuk.
N: Baik Interplasi, angket dan hak jawab itu tidak menjatuhkan
N: Jadi apa ne wak yang mau ditanyak, Ngeri lah sumut tu. Soalnya bukan hanya di SUMUT, udah
Nasional. Kalok tak percaya kau tengoklah berita di tv, kalau tak berita cinta, lawak, kalau gak dunia
dah mau kiamat. Ceritanya. Kalianlah orang kampus, apa sih dasar kelen berpegang atas kemajuan
sesuata, jawabannya adalah data
P: Iya Data.
N: Sekarang data aja tak dipercaya orang. Dibilang dah ada penurunan kemiskinan, tapi banyak jugak
banyak orang ngantri-ngantri. Apa itu ukurannya? Ekonomi naik orang gak percaya.
P: Tidak berbanding lurus antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan
N: Kelen lah orang kampus, aku tak ngerti-ngerti aku gitu, apa benar ini bisa nipu-nipu gitu. Tapi pemain
saham Cuma 3 di lihat Dunia, Cina, India, dan Indonesia. Tapi kalau keadaannya begini, apa kah
betul, demokrasi kita ini. Bebas demokrasi ini. Bikin The Bapak-bapak ne.
P: Ini ajalah awak makan bubur, sama sambal tumis udah apa lagi.?
N: Apa bisa datuk makan (makan kambing)
P: Apa aja pun bisa. Boleh makan kambing .Cuman resikonya naik gemuk
N: Kalau naik Gemuk, sesak pulak.
N: 21 Kilo aku dah turun ne wak, Ini lah awak makan apa susah-susah, Orang nengok makan gini aja
udah takut. Masak gini aja susah hidup awak, pakek sarung makan bubur, tak usah menantu awak,
anak awak aja sanggup menghidupi awak ngapain susah-susah mintak sama orang. Aku lihat kau
terngat aku sama monyet itu (Zul ), hanya sms aja tak bisa, Kita berkelahi, bukan pernah kumintak
proyek, mintak duit sama dinas-dinas itu. Panggil 1 kalo ada, atau nanyak-nanyak proyek berapa
Universitas Sumatera Utara
3
paket sama kau berapa jumlah kau, kok begitu sih? Aku melayu jugak Melayu ini kita gedekkan loh
bukan orang kampong, aku ini orang kampong, kau melayu. Kapan mau menang yang berantam
Islam yang Muhaimin di hantam PKB jugak, kan gak benar tuh. PDS kek ngantam siapa gitu, Panda
Nababan.ikut pulak Menyiarkan live. Kau pikir Cerita Nazaruddin itu bohong 100 % itu? 80 % itu betol
tu.
N: Cemana negeri ini tak ada berita yang baik. Cobak kau carik diberita, presiden kesana-kesini, mentri
kesana kesini. Panen ini panen itu, penemuan ini, itu. Teros kalau hancur Negara ini senang kau
macam Libya Semua hancur, apa ukurannya Libya itu> ah Khadapi kan karena Korupsi, alah kau kan
karena tak bisa kayak dia. Semua bangsa manusia ni punya bibit untuk korupsi, masak gaji Gubernur
10 juta.
N: Itulah tadi munafik itu, bangsa munafik. Gaji Bupati 6.500.000.
N: Seluruh rakyatnya matinya, Dari mulai pejabat sampa rakyatnya, cariklah penyakit Bupati tu, Begitu
ditangkap satupun tak ada yang mau nengok. Jangan heran, mangkanya kasian sama orang baik itu,
kenak Ketiban sial aja paling itu, Iya kan pen.?
P: Jadi itu awal-awa konflik sama Gatot.
N: Sama Gatot tak ada masalah prinsip kalok ku bilang, dulu waktu awal-awal kepemimpinan sering
datang aku ke tempat dia, kau ambil jadual aku, kau awasi jadual aku, supaya kita tak tabrakan,
P: Seingatku dulu tu kan pernah kalo PKS menghantam diawal awal di sidang Paripurna awal itu tahun
2008. Itu gak datuk konfimasi sama Gatot,
N: Oh banyak kali. Gak ada ku bilang, gak mau aku. Orang gak ada apa-apa
P: Tapi kan gak harmonis jadinya dilihat
N: MEREKA ITUKAN PENCITRAAN, Mereka kan kejar target mereka, Sekian tahun dua tahun paling
lama jatuh.
P: Oh, memang di desain mereka (PKS)?
N: Iya, Punya data aku.
P: Balik kita lagi ke awal bagaimana Datuk memutuskan?, alas an Datuk memutuskan?
N:Terpaksa jam 9 malam, sama si monyet Sahkiran Jandi itulah sama aku itu dia 24 jam.
P: Artinya alasan datuk memutuskan malam tu?
N: Ya Lingkungan juga sudah di tanam orang tu. Strategi mereka jago. Track of the record lah kallok kita
bilang.
P: kalau gak salah mereka kan minta jugak kan 5 M kalau tak salah?
N: Iya 5 M
P: Artinya kalau sederhana kita memandang. Uang dapat, jabatan dapat.?
N: Iya, Merampok lagi, Kau tau hasil LPJ ini sekarang untuk 2010 Bansos itu 67 % untuk binaan PKS.
Universitas Sumatera Utara
4
P: Mangkanya Shakira Jandi di tarok jadi kepala disitu.
N: 67 % DI maenkan orang tu.
P: Itu kesepakatan?
N: Dimaenkan jugak sama orang tu?
P: Karena itukan tak sampai sama aku tu. Ketua panitia anggaran kan sekda. Penanggung jawab
anggaran kan sekda sekarang.
N: Bermainlah Riyadil, Kepala keuangan, Kepala keuangan itu sadis itu. makanya di tukarnya aku diam
aja anak Batubara iya si Syafii. Dia bilangnya di Sapi dari zaman aku tu.. (Datuk memperkenalkan
Ketua PAN SUMUT yang mau masuk Kuliah di MSP Gak jadi.) Cuman ditanyak ada berapa orang aja
yang mengaku, yang lain gak ngaku . Jadi persis seperti da Korupsi.
N: Dari mulai awal. Inilah dia pusing mau gantinya, dia mimpi mau jadi Wagub
P: Jadi gini ceritanya ketemu orang tu. Pk milwan, gatot, sama pak Hugu. Ceritalah Muri tentang
Interpilasi
N: Tapi isu deal diluar isunya Wagub. Kau jujur lah sekarang, masyarakat SUMUT sukak atau tidak sama
Gatot.
P: Abis tu sekarang sama Gatot tetap biasa aja bos, sekarang gak pernah datang lagi sekarang?
N: Mau jawab apa ini sekarang?
P: Gak ada komunikasi lagi sekarang, sudah putus komunikasi?
N: Gak ada lagi. Kalau aku melihat itu situasinya
P: Desain PKS itu?
Y: Ya, itu Desain PKS.
P: Kalau Golkar di atas PKS di bawah dimaenkan itu ya?
N: Terakhir datang 3 orang tu lagi, yang datang malam itu. Ingin membuka komunikasi. Udah saya,
Kalian itu kan orang Islam. Warak kali Kaum Muhabib. Saya ini masih Jin Islam, kadang-kadang saya
Jin kadang-kadang saya Islam. Cuman kubilang apalah guna lagi. Saya mengganggu (kata mereka)
tidak saya jawab. Cuman saya ini tong sampah tempat orang muntah. Melibatkan diri tidak. Saya
seumpama di Golkar disuruh mundur bayar 5 Miliar saya mau, disuruh mundur dari Ketua Golkar.
Cuman cara kemaren aku tidak sukak Itu aja kubilang. Aku dimintak, dipaksa,gara-gara itu aku masuk
penjara. Kalau aku penuhi kemauan Andi Malaranggeng itu waktu Demokrat datang ke Medan. Tak
usah ceritalah KPK tu, kalau tak di setel.
P: Cerita pertama tentang Kekuasaan dan Politik Lokal. Bagaimana kita melihat peran PP dalam Pilkada.
N: Banyak. Kalau di daerah PP tukan kuat jujur aja kita.
P: Cerita awalnya Peran PP dalam pemilihan Gubernur?
Universitas Sumatera Utara
5
N: Artinya dulu peran nya kuat.karena OUT OF THE RECORD Sekarang ini kan PP ini tau kau.
Orangnya harus apaya. Dia tumbuh dari dalam.sekarang orang msuk PP karena berhitung, karena PP
kuat orang masuk PP.
P:Kalo dulu enggak ya?
N: Out of the record lah macam keluarga Anif Shah. Itukan terlindungi besar dia dengan PP
P: Berarti dia memanfaatkan PP?
N: mangkanya pecah sekarang PP itu di Medan, yang PP asli ini kan lain jadi kan susah. Jadi secara
umum PP berperan besar dalam pilkada-pilkada. Secara umum PP berperan besar didalam Pilkada-
pilkada. PP itu berpihak kepadaku itu.
P: Peran PP seperti apa?
N: Minimal mengawal di bawah. Kotak suara, jangan ada manipulasi.
P: PP itu dilibatkan jugak ?
N: Ya ialah.
P: Ketua TS kan Darwin saat itukan sekretaris PP. Apakah dia di Plot oleh PP menjadi Ketua TS
N:Oh tidak karena dia ketua Partai Pendukung, karena di Ketua Patriot, dipilih orang tu jadi ketua
SYAMPURNO.
P: Waktu kita masih dilijatri. Bukan karena di Push PP
N: Oh tidak,Darwin itukan PP asli itu kan PP nya dari Kota maksum itu. Kalo medan itu kan pusat PP nya
Kota Maksum, itu benar-benar PP tu. Dulu kalo merampok PP siapa itu yang Batak itu yang ke Bulek.
Ah inilah salah satu konseptornya itu si Tobing Ketua PP nya. Dirampok dikasihlah sama si Yapto,
Poskonya di Arya dutha tu, orang ne maennya di Ancol. Ini pelaku sejarah besar ne.
P: Keluarga bang Anif. Anif ketua PP kan tidak , Aweng..Berarti keuarga Anif berlindung disitu.
N: Ya tapi tak usah dibilang. Ajib seumpama berhenti di tengah jalan kenapa, karena gak didukung sama
Anif. Ajib itu ngeluh sama aku
P: Berhenti di tengah jalan gimana?
N: Berhenti di PP.Mundur dia, Gak bisa bergerak, Aweng manuvernya lebih OK
P: Apakah isu tu masuk gak?, misalkan Rahmadsyah katanya dengan MPI ikut-ikut memanasi di KPK
agar BOS diangkat?, . Dulu Apakah ada janji politik dengan PP?
N: oh tidak, aku tidak pernah ada janji politik dengan siapapun, termasuk dengan partai pendukung tak
ada. Mana ada partai pendukung yang marah samaku. Aku sama kemek ne da 13 tahun aku fight
P: Kasus Rahmad yang datuk ceritakan sama aku tanah Negara Gedung Pemuda
N: Aku bilang bikin pekara, Pemda itu harus kalah di sidang, tu petunjuk dari KPK. Kalu gak ya tetap
Pemda punya.
Universitas Sumatera Utara
6
P: Jadi tidak ada deal politik diawal?
N:Tidak ada. Mereka merasa, kenapa sih kawan kita jadi Gubernur gak mau bantu kita soal tanah itu.
Bantu itu kan bukan hitam putih. Abu-abu aja da bantu. Itu lah jam terbang itu jugak.
P: Ada gak kemungkinan Rahmad dengan Gatot join, bekerja sama dengan satu target yang sama.
N: Sekarang gini, Ku kasih tahu sama kau. Sutradara nya itu PKS. Memanage perselisihan itu jagonya
PKS
P: Siapa sih aktor intelektualnya ini?
N: Lebih jago eks – eks Libya itu. Ini PKS bukan di Lokal tapi dari Pusat. Gatotnya pun terbuang nanti
dari PKS.
P:Ku dengar jugak gitu untuk 2013 Gatot Tidak di pakek lagi.
N: Dan yang lain, lihat Sigit wakil kalah di Medan, Batu bara Rasahidin telantang, kami menang (golkar)
di Batubara . Berarti gak berakar PKS itu. Indah di cerita aja. Indah di penampilan aja, sekarang makin
rame terbukak Muhaimin. Baik kita kaji secara inteligen. Bos kita ini RI 1, mukul orang, selalu mukul
ular selalu tak masuk. Yang kambing hitam kan sekarang golkar. Seolah-olah Golkar yang
mempermaikan democrat adalah golkar. Tidak, PKS dong, dasarnya sepanjang mata kita lihat,
semalam kan PKS kan dimaenkan sebentar.
P: Di Pusat?
N: ia. Soal Sapi, udah itu yang melaporkan korupsi uang pemilihan Pilkada pendiri PKS terus ilang aja.
Dijawab orang itu di tv si Anis mata segala macam, terus diam aja RI 1, PKS pun diam di manage
orang tu perselisihan yang ada.
P: Kalau begitu di SUMUT begitu juga di design dari Jakarta ?
N: Ia. Siapa yang selisih sama aku dia manage ini (dilaga) , dia gak mampu fight jadi dia manage ini
P: Tapi Bos paham ini kan
N: sangat paham. Terlambat aja aku tahu PKS, AKU GAK TAHU SIAPA PKS, apa itu PKS. Aku tahunya
Gatot itu anak FKPPI, Dia masuknya dari Aljhoni Munir. Kau tengok Aljhoni Munir jadi anjing aja
teros.,
P: Gatot yang bawak dari Aljhoni Munir ya?
N: Iya sama aku, dikasihnya angin surga mau jadi SEKDA, si bulek kan nanyak. Ini bos aku ngajukan
nama sahyan masuk lima orang. Cobak tengok nama Gatot yang calon kelen bilang dah Oke. Gak
masuk nama Syahyan. Baru sahyan tahu sama aku ke bang kau yang kasar tapi suci, murni.
Mangkanya selamat aja aku di kasih Tuhan.kalok gak dah mati aku kubilang, kau tahu berapa kali dia
satu hari ne dtang nengok aku yang punya rumah sakit ne paling sikit 2-3 kali yang punya sakit ne
datang. Jadi mereka yang memanage ini, jadikalok ku kembangkan terus ngeri ne. mau dibagi dua
Indonesia ini sama PKS
P: kalian tahu opsus gak?
Universitas Sumatera Utara
7
N: pernah dengar PKS itu geng Opsus. Geng Opsus yang tidak bisa bermain lagi di tataran orde baru
Setelah reformasi mereka tidak punya peran mereka bentuk PKS
P: Ada yang namanya Pak Nawi Ramli Demokrat Intel , dia dulu pernah ditugaskan 10 tahun di Arab
untuk melihat pergerakan kelompok fundamentalis, nah orang yang dilihat itu sekarang banyak
ditemukan di PKS, yang tidak menerima Pancasila dan sebagainya.
N:Betol itu. Kalau aku paparkan disini sudah 3 kali tu. Datang anak DI. Panjaitan yang Polkam. Termasuk
pergeseran penarikan ke pusat ini, itu ada maksudnya. Indonesia ini mau dibagi 2, mulai dari Aceh
nanti itu Ikhwanul Muslimin (WAHABI) arab Saudi, PKS lebih cendung ke Mesir mangkanya tokohnya
LQ semua tamatan dari AL-AZHAR, Itu bahaya jugak tuh Tifathul Ngeri orang tu. Dulu berpakaian
koko aja, semua be koko, mau carik obat dia da tak bekoko, bekas koko nya da di pakek untuk obat
kata dukun. Datang tifa orang tu kemari dah pakek Jas.
P: Yang tiga tu siapa?
N: Idris, itu pemikir, Lutfi, Nawi itu FK PPI
P: Aku teringat waktu dulu datuk pernah bilang dalam Hadist haram kalau aku tidak salah haram
memakai tali leher, hingga datuk tidak pernah pakai tali leher, betul itu. Tapi Pak Gatot selalu pakai
dasi dan jas
N:Jarang sekali aku memakai leher. Karena kalau dia pakai sehari tak pas dia, badannya.
Tongkrongannya macam kau dulu pas pakek batik, sekarang tak pas tongkrongannya
P: Datuk apakah akan balek lagi ke Golkar
N: Maunya begitu, cumin kan capek, paling tidak korban 10 Miliar. Aku betul-betul demi Alloh tak pandai
aku jual jabatan, mintak proyek.
P: tapi isu-isu yang tersebar, datuk mintak ini, mintak itu.
N: Itu sah-sah saja.itu kan dari PKS isu itu. Isunya tau kau, waktu aku mau narik PLT Medan, ada yang
ku tukar? Tak ada, yang mana cobak tunjukkan, PKS itu jago, sistemnya kencang
P: Iya seperti Mara Pinta sekian M
N: Si umar disini dia cakap, Melapor dia udah menang, mau dilantik 2 atau 3 minggu lagi. Pak semalam
tinggi aku di rapat kami Rapat dikantor Gubernur sama pak Gatot, sama kawan-kawan dinas, diakan
orang Gatot tu, kalian ini bilang Datuk tu begini, saya saksi dunia akhirat. Pernah rupanya kita
dimintak duit, bawak kesana-kesini. Jadi orang kalau tukang periksa, kalau bahasa gampangnya dah
tau dia tuh, tipikalnya, si nazar tu bagaimana, si ripin tu bagaimana. Jadi kalau di isukan sah-sah saja,
kalau tak percaya, kau tanyaklah si Zul, ada dia bayar, nge sms selamat hari raya aja tak mau dia.
Kenapa aku marah dia tak kirim sms hari raya, cuman itu aja diapun tak mau lagi.Kata siondim nanti
ada tempatnya tu penghianat, dimainkan si ondim ikan impor menjerit, bukan tak tahu awak
permainan orang tu. Cuman sudahlah nikmati saja hidup ini. Dulupun tak pernah awak macam begini.
Ini dari zero aku bekawan sama dia ne (Y2 TOMMY) dah 24 tahun kawin, baru 30 thn kami bekawan,
kau umur kau berapa (muri 35 tahun), kau masih 5 tahun kami udah lajang.
P: Jadi kalau Pak anif.?
Universitas Sumatera Utara
8
N: Pak Anif baik, semua sama ku baik,Gaot baik, kau ambil alquran, aku ambil wudhu biar bersumpah
aku kalau pernah aku marah dan sakit hati sama dia. Kecewa iya, karena awal kuangkat dia dekat,
apa sih bencinya sama aku . salah satu staff Darma Wangsa Hotel pernah ngomong di depan gatot.
Gatot Kau kerja baik-baik, nanti kau gantikan aku, kau belajar dulu baik-baik.
P: Katanya Gatot tidak pernah diberikan peran. Menurut Pak Gubernur bagaimana idealnya Peran
Gubernur dan Wakil Gubernur?
N: Saya setuju Wakil Gubernur ditunjuk oleh Gubernur. Kalau tidak berbagi matahari 2, sedangkan
matahari gak dua aja berkelahi. Ya harus disetujui dewan, melalui mekanisme dewan, tetapi ada
kewenangan Gubernur disitu, sedang tidak matahari dua aja berkelahi. Tugasnya kan pembantu.
Ditugaskan dia baru kerja.
P: Kekuasaan dan politik lokal
N: Mau buat apa ne? mayor dan mergernya apa?
P: Tentang PP, bagaimana peran PP alam pilkada.
N: Aku pikir bicara tentang otonomi, sudah salah dari konsepnya, sesuatu yang tidak cocok dengan
Negara Republik coba diterapkan danpa ada proses uji coba terlebih dahulu.misalkan orang Medan
suruh datang ke Jawa, mau dipakek perilaku orang Medan di jawa.tidak cocok toh, Orang jawa yang”
lembut” (engge,) sementara orang medan yang “kasar “ (sudah makan kau).maksudnya mungkin
sama tapi cara pencapaiannya berbeda, ya begitulah konsep yang namanya otonomi daaerah,
sesuatu yang dia pelajari belum matang, (maaf-maaf statifwir joel hermansyah yang bergelar
professor seorang konseptor bisa salah )mencari proses berjualan, dimana negara yang dalam
kebimbangan, kekacauan memakai itu.salah penerapannya , bagaimana seorang professor
menyalahkan DPR?, waktu itu kami tidak bermaksud seperti itu, berargumen dong di DPR kan ada
naskah akademik disitu dipertegas , diperjuangkan, ini kalau kita bicara otonomi daerah, akibatnya
semua elemen masyarakat bermain
P: Disentralisasi itu menyebabkan Politik lokal itu bisa maju dan tumbuh subur di daerah, terutama dalam
proses-proses pilkada, kita mau lihat ini bagaimana proses OKP berperan, kemaren selain PP, FK PPI
apa lagi yang mendukung.
N: Aku ada PP, FKPPI, IPK, hamper 80 % semua OKP mendukung aku.
P: Dari sekian itu PP yang lebih dominan?
N: Sama rata semua. Aku patriotnya yang kencang main
P: Tapi bapak (Datuk) ini kalau tidak ada otonomi tidak bisa jadi Bupati.
N: Kerja Bupati Swasta pertama.
P: Yang ngolah siapa, kita lah yang mengolah sama Sarwan Hamid, kalau tidak mana bisa masuk barang
ne.
P: Undang2 nya berpengalaman di bidang Pemerintahan, ABRI dan PNS aja waktu itu yang jadi Bupati.
Betol tu UU Otonomi Daerah perlu dikaji Ulang
N: Kesana nanti arahnya politik lokal ne.
Universitas Sumatera Utara
9
N: Sampai kapanpun konflik ini tak akan selesai, malah akan meyebabkan perpecahan bangsa aja ne.
N: Itu kan kasus Pilkada aja yang menyebabkan konflik.
N: Semua lah, kan itu sumbunya, pemicunya.
N: Pemilihan anggota DPR DPRD kan arahnya kesana.maaf ya saya tiga periode anggota DPR selama
orde baru karena kami sudah disiapkan, proses untuk jadi anggota DPR sudah disiapkan. Saya tidak
mengatakan kami berkualitas, tapi begitu kami duduk di DPR kami sudah tahu apa yang harus
dilakukan. Sekarang partai-partai carik orang untuk duduk disitu, tidak ada orientasinya akhirnya jadi
perampok semua yang duduk di DPR. Kemaren itu ada tiga jalur.
P: Tiga jalur maksudnya? Itu kan di Golkar, apakah ada di PPP?
N : semua sama aja tidak hanya di Golkar, ppp juga mengalami yang sama, Liksus itu juga melihat dan
dibidik dulu, ketiga jalur itu sama semua juga, ada rekam jejaknya, siapa ini anak, apa aja track
recordnya waktu masuk di Liksus, semua dilihat track recordnya, jadi yang mau anggta DPR adalah
orang yang sudah matang.
P: Bachtiar CHamsyah dulu kan waktu diangkat jadi ketua PPP SUMU Gantung tak bertali dia, tak diakui
dia sama Raja Inal.
N: maaf-maaf aja, Sutan Batugana dulu jadi apa di Golkar di Medan (Gak jelas Gak tau aku kata datuk)
di Golkar itu tak terpakai masih dibawah,Termasuk Ruhut itu jadi apa (Ruhut itu dibawah dia ini kata
Datuk). Di Golkar itu dia tak terpakai, Berturut-turut saya kadi anggota DPR, Saya sekertaris Golkar di
DKI, inilah kalau kita bicara soal mayor kalau bicara lebih minorini adalah proses beliau megola dan
mengolah beliau jadi Gubernur kita berbicara ada payungnya.
P: Misalnya ada kasus ada SKPD, Proyek atau sebagainya?
N: Umpamanya kita ada janji ada SKPD, aku tanyak, aku mau tukar SKPD bagaimana pandangan kau,
kebetulan kau ketua partai ini dan itu tapi tidak secara formal aku tanyak sama kau.
P: Berarti tidak ada dalam proses pendukungan kemaren dalam Pilkada
N: Oh tidak ada komitmen proyek, bagi-bagi korupsi. Tidak ada itu
P: Maksud saya itu bisa jadi pemicu konflik
N: Karena aku kan hari tu gak di hitung, Nama aku kan gak ada masuk, Umri yang masuk, Tri Tamtomo
P: Nomor 4 datuk, berdasarkan hasil survey semua lembaga
N: Berdasarkan survey jugak datuk itu nomor 4, Abdillah nomor 1
N: Tadinya Abdillah yang mau jadi Gubernur, dan Presiden dah setuju, Bachtiar manggil aku, nanti ente
dukung Abdillah, ku bilang aku setuju aja kalau dia. Tau-tau ikut Umri memainkan dia (memasukkan
kepenjara), Umri ikut berperan mainkan dia, aku pun Umri ikut juga, tapi aku ketawak-ketawak aja,
inilah hasil reformasi ni. Jadi sistem ini harus dirubah dibetulkan lagi, kalau gak sia-sia.
: Sekarang RUU Pilkada lagi dibahas,RUU itu rancangannya Gubernur dipilih oleh DPRD
Universitas Sumatera Utara
10
:N Mau??, Mau?? Sekarang kita cakap adik abang aja. Apa partai-partai yang lain mau? Orang kan
berhitung
N: Itu jawabannya, kalau itu masuk, kan lokal itu, yang main lokal. Orang inikan istilahnya mana mau
partai-partai itu lepas, uang mas kawinnya itu kan bayarnya ke pusat berapa miliar.
P: Kalau Rahmadsyah udah terlibat itu? Untuk memasukkan Abdu Wahluyo
N: Apa ? Gak tahu aku, tapi dia bercokol kan, kalau dia bikin di Koran kan, buat sukuran dia
P: dia buat hajatan waktu bos ketangkap buat sukuran
N: Kita kan gak tau apa hajatannya untuk syukuran,
P: kudengar da dikuasainya apa tu da dipasangnya plang apa tu.
N: Itu yang kubilang ,Mangkanya itu pun Kita sedih
P: aku baca dikoran ptun itu dikalahkan
N: Kalahlah kalau dah dibayar.
N: kan dari dulu itu yang kusuruh, kenapa dia gak mau?
P: di pengadilan prosesnyakan, bukan di Gubernur masalahnya itu,dipengadilan, saran Datuk itu tu di
pesawat tu
N: Masih ingat kau itukan
N: Main itu kan harus cantik.
P:Dia marah-marah, mau cepat, dia mau kapabilitas dari Gubernur.
N: Nanti terjebak awak
N: Oh itu ada surak KPK loh
P: Dulu dia dukung siapa Tuk waktu Plkada?
N: Dia dukung Wahab.
P: Orang tu Pecah, bang Anif dukung sini, siapa dukung sana tapi itu-itu jugaknya tu.
N: hai, Kalian berpolitik, itu namanya mainan para Toke. Toke kalau belanja beli nomor dia. Siapa kau,
kau pasang siapa, kau pasang siapa, ini keluarga juga begitu, ini pasang ini, siapa pun jadi yang
penting masih dalam lingkaran ini, Semua toke-toke disini begitu belanja dia semua, ada 4 calon
semua belanja untuk Gubernur
P: Waktu itu begitu juga di SUMUT, Bang anif gitu jugabanyak orang tu belanja?
N: Rahmad syah disini, ini disini, misalkan kepentingan disini, jadi siapapun yang jadi bisnisnya tetap
jalan, . Itulah hebatnya reformasi ini, akibatnya siapapun yang terjadi dia sudah tergadai. Jadi kalau
konflik bicara PP, ini itu elemen pendukung
Universitas Sumatera Utara
11
P: Sambungan nya itu kesitu dia, ternyata ada tokenya kan gitu dia
N: Dan itulah ripen, itulah orang yang benci sama aku. Tergadai itu aku gak ada. Biar aku hancur, aku
gak suka di dikte, bleh kita diskusi walaupun kau musuh aku, itu tipikal aku, tipikal dia (kawan datuk)
aku bisa terima ide kau.Kita dulu waktu sidang pukl-pukul meja, Tapi dah keluar bekawan kita.
P: Semalam Pak Milwan tu ku tes dia, Dia tu kalau jumpa orang kan gaguk dia, Datuk tu kubilang kalau
da jumpa orang , musuh pun semua bisa dia. (Apa kabar kau, dah lama tak jumpa dicontohkan
dengan lawakan Datuk)
N: ;Lama kali kau tak datang sama aku ?, apa aja marah hati kau sama aku, hajab kali rupanya hidup ini..
P: Dia kan jumpa di medan Salting dia kan
P: Bang, abang dah kalok dah abang anggap musuh terus abang anggap musuh, sama Rahudman dia
gak cocok, sama Amri tak cocok, macammana abang ini, biasa aja lah
N: Dia yang parah kali tu takut kali sama biniknya
P: Tapi sekarang gak lagi, dah agak berubah, kemaren waktu tu pas umroh sama aku, dibentaknya
biniknya didepan aku. Karena biniknya komplain soal daging tu. Jangan begitu, sampai biniknya
nangis
P: Dia taku istri, tapi dah agak berubah,
N: Istri tu harus disayang, dipuja bukan ditakuti,
P: Itu pengalaman berharga sama dia T. Milwan
N: Aku kan dah bilang, jangan bang, jangan bang, Pokoknya kau kasih aja Golkar sama aku. Dah ambil
ku bilang. Orang kan benci sama dia, karena biniknya dicalonkannya pilkada. Dua-dua ini, Asahan
sama ini, datang lah mendiang Rasuydin. Datang lah dia, naek helikopter lah aku untuk
mengkampanyekan biniknya, (istri T.Milwan )keluarpun dia tidak dari kamarnya.
N: Rasyudin dah meninggal, kapan?
P: Rayudin?
N: Biniknya.
N: Habis Pilkada, kalah Pilkada naik gulanya.
P: Tu. Ani gitu jugakkan?
N: Tu. Ani gak parah kali, biniknya masih bisa manuver, oh peran biniknya lebih paten, memang dia lebih
menonjol biniknya, istilahnya biniknya berperanlah, kalau binik pak Milwan inikan aneh dia
Manuvernya
N: Aku bantu dia , kasus rasuden tuh, waktu perkaranya tu sampai bisa bebas dia.
N: Itu lah udah bebas udah dua kali habis bebas itukan maju menang lagi, udah lah bos. Kubilang.
Waktu pertama tu aku yang maju jual dia hadir aku di lumbung padi. Gak siaplah eceknya anak buah
lari, kalah binik. Dia tu gulanya tinggi itu.
Universitas Sumatera Utara
12
N: Itu berpolitik payah itu kalau gak mau keluar duit.
N: Kalau tak biasa di pasaran kata orang jangan berpolitik.
N: Untung ketemunya aku dia,aku bantu, bantu aja. Bukannya aku gak butuh duit. Tapi bukan duit
intinya, Ya aku bantu dia dengan apa yang aku punya ku telpon bisa bebas keluar dia. Gak ada
keluar duit dia, jangan salah.
N: Kapan pulang Pen?
N: Hari ini lah tok.
N: Kau ke Medan?
P: Iya, kalau gak hari ne, besok pagi
N: Cepat kali.
N: Aku cuman niat itu aja biar siap Doktor. Udah
N: Kau yang ambil Doktor tu?
P: Iya sama kami.
P: Jadi kubilang sama dia, jangan macam katak dalam tempurung, jangan di USU aja, keluar awak