ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 2013 filesesuai aturan IDI. Demikian saya sampaikan, semoga kita dapat bersama-sama membawa organisasi profesi Pengurus Pusat Perdatin, me

ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

2013

1

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum wr wb,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas ijinnya Pengurus Pusat Perdatin telah terpilih untuk periode 2013-2016, seiring dengan hal tersebut dilakukan beberapa rencana kedepan untuk mengoptimalkan program kerja Pengurus Pusat Perdatin agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Salah satu hal yang dilakukan pada rangkaian Kongres Nasional Pengurus Pusat Perdatin 2013 yaitu melakukan revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk lebih menyesuaikan dengan AD/ART IDI hasil muktamar 2012 di Makasar sebagai induk organisasi profesi.

Hal tersebut di atas dilakukan untuk menjadi acuan cabang-cabang dan anggota dalam melaksanakan program organisasi Perdatin agar memiliki kesamaan visi.

Kami menyadari bahwa AD/ART ini belum sempurna masih banyak hal yang perlu disempurnakan, oleh karena itu kami menunggu masukan yang dapat disampaikan baik langsung maupun melalui cabang-cabang sehingga pada revisi AD/ART di Kongres Nasional yang akan datang lebih mendekati kesempurnaan dan mengakomodir masukan cabang dan anggota serta tetap berada pada aturan sesuai aturan IDI.

Demikian saya sampaikan, semoga kita dapat bersama-sama membawa organisasi profesi Pengurus Pusat Perdatin, menjadi organisasi transparan, akuntabel, dan bersih.

Selamat bekerja semoga Allah SWT melindungi kita beserta keluarga. Amin Ya Rabbil Alamin

Wabillahi taufik, walhidayah wassalamualaikum wr wb.

Ketua Umum Perdatin,

Andi Wahyuningsih Attas, dr., SpAn, KIC, MARS

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS

ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIFINDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya manusia adalah mahluk

sosial yang selalu hidup berkelompok dan saling berinteraksi. Dalam sejarah kemanusiaan, kesamaan darah dan adat menjadi alat pemersatu. Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan yang datang tak kunjung henti, kesamaan tujuan dan profesi adalah dua unsur yang dapat menjadi landasan persatuan untuk terbentuknya satu kelompok yang bekerjasama. Sangat disadari bersama bahwa di masa-masa yang akan datang, tantangan dan ancaman atas kelangsungan hidup individu maupun profesinya tidak mungkin lagi dihadapi dan diselesaikan secara individual.

1

Jawaban pemecahannya adalah persatuan dalam kelompok atau dalam organisasi yang professional.

Atas pemahaman itu maka kami para dokter spesialis anestesiologi bersepakat untuk menjalin kerjasama yang meliputi aspek-aspek yang disepakati bersama yang mencakup bidang profesi kedokteran, profesi anestesiologi dan terapi intensif serta aktifitas sosial, kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah cabang ilmu kedokteran yang mengelola pasien dikamar bedah (sebelum, selama, dan pasca bedah) dan diluar kamar bedah, mengatasi nyeri dan cemas, mengawasi dan menunjang fungsi vital pasien yang mengalami stress pembedahan, memberi tindakan anestesia, mengelola pasien tidak sadar, resusitasi jantung paru otak, dan menangani gangguan cairan dan elektrolit, serta mengelola pasien kritis meliputi kegawat daruratan dan terapi intensif.

2

Bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia adalah organisasi profesi yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan anestesiologi dan terapi intensif sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, mensejahterakan, pembinaan dan perlindungan anggota.

Bahwa untuk mendapatkan derajat pengabdian yang setinggi-tingginya dan hasil guna dan dayaguna yang sebesar-besarnya dalam usaha-usahanya, maka seluruh Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Indonesia perlu dipersatukan dalam suatu organisasi.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Perhimpunan ini bernama: PERHIMPUNAN DOKTER

3

SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF INDONESIA disingkat PERDATIN dalam bahasa Inggris disebut: “THE INDONESIAN SOCIETY of ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE THERAPY abbreviated INSAIT”.

Pasal 2 Perhimpunan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1967untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II ASAS DAN DASAR

Pasal 3 Perhimpunan berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III SIFAT

4

Pasal 4 1. Perhimpunan adalah organisasi profesi yang

bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 2. Perhimpunan adalah satu-satunya organisasi

profesi bagi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif di Indonesia.

BAB IV

TUJUAN Pasal 5

Perhimpunan mempunyai tujuan dibidang sosial dan kemasyarakatan, kesejahteraan, pembinaan dan perlindungan anggota.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan tersebut perhimpunan mengelola pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan, solidaritas dan kesejahteraan anggota.

5

BAB V ANGGOTA

Pasal 7 Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia adalah : a. Anggota Biasa b. Anggota Muda, c. Anggota Luar biasa

Pasal 8

Tata Cara Penerimaan Anggota Tata cara keanggotaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan oleh organisasi dan telah ditetapkan dalam kongres.

Pasal 9 Hak Anggota

Hak-hak anggota diatur berdasarkan azas musyawarah dan kepentingan organisasi

6

Pasal 10 Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota didasarkan pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Perpindahan Anggota Perpindahan daerah / tempat tugas seseorang anggota diatur berdasarkan tatacara yang telah ditentukan oleh perhimpunan.

Pasal 12 Kehilangan keanggotaan dan pemberhentian

anggota Syarat-syarat kehilangan keanggotaan diatur berdasarkan ketentuan perhimpunan.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

7

Kekuasaan Kongres Nasional (KONAS) adalah merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.

Pasal 14 Struktur Kepemimpinan

Terdiri dari : 1. Pengurus Pusat di tingkat Nasional 2. Pengurus Cabang ditingkat Propinsi.

Pasal 15

Badan Kelengkapan 1. Kongres Nasional 2. Musyawarah Pimpinan Pusat 3. Musyawarah Cabang 4. Rapat Kerja Nasional. 5. Rapat Pimpinan Harian. 6. Rapat Pimpinan Harian yang diperluas.

8

Pasal 16 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

Tugas dan tanggung jawab para pengurus di diskripsi sesuai kebutuhan organisasi, dan kepentingan anggota.

BAB VII Kolegium Pasal 17

Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) adalah salah satu unsur dalam struktur kepengurusan perhimpunan, yang berwenang mengarahkan, membina dan menentukan kebijaksanaan dalam sistem pendidikan anestesiologi dan terapi intensif / reanimasi.

BAB VIII

MAJALAH ANESTESIA DAN ASUHAN KRITIS Pasal 18

9

1. Majalah anestesia dan asuhan kritis dikelola

oleh dewan redaksi dengan masa jabatan dewan redaksi Majalah Anestesia Asuhan Kritis sama dengan jabatan pengurus pusat. Status dan tata cara pengelolaan diatur secara tersendiri.

2. Ketua dewan redaksi majalah dipilih dan disahkan dikongres.

BAB IX

KEKAYAAN Pasal 19

1. Perhimpunan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari berbagai sumber yang awalnya dari para pendiri organisasi.

2. Semua kekayaan perhimpunan yang didapat dari upaya sendiri atau dari sumbangan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perhimpunan dan tidak melanggar ketentuan atau

10

undang-undang yang berlaku. BAB X

ATRIBUT PERDATIN DAN HIMNE Pasal 20 Atribut

1. Atribut / simbol atau lambang organisasi diatur sesuai ketentuan organisasi.

2. Atribut lain: vandel, bendera, dan seragam PERDATIN akan ditentukan dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 21 Himne

Himne PERDATIN telah disetujui dan disahkan dalam Kongres III di Surabaya, dan wajib dikumandangkan di setiap acara ilmiah perhimpunan dan Kongres.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN

RUMAH TANGGA

11

Pasal 22 Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PERDATIN hanya dilakukan pada hal-hal krusial yang tidak sesuai dengan kelaziman berorganisasi dan hanya dilaksanakan dalam kongres dan dengan ketentuan tersendiri.

BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 23 Pembubaran PERDATIN hanya dapat dilakukan pada keadaan luar biasa dan hanya dilakukan pada kongres yang dilaksanakan khusus untuk itu.

BAB XIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24 Peraturan-peraturan dalam organisasi yang mengatur seluruh anggota Perhimpunan wajib diketahui dan

12

dilaksanakan setiap anggota dan melalui mekanisme yang diatur oleh perhimpunan.

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN Pasal 25

Perhimpunan terikat secara terstruktural dan fungsional dengan organisasi induk profesi dokter dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XV PENUTUP Pasal 26

1. Setiap anggota PERDATIN harus mentaati isi anggaran dasar PERDATIN.

2. Setiap anggota yang jelas melanggar anggaran anggaran dasar dikenai sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

13

3. Dengan disahkannya AD – ART ini maka AD-ART sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

14

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (PERDATIN) adalah wadah atau tempat untuk berhimpun oleh para dokter anestesiologi dan terapi intensif, yang dapat berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.

Pasal 2 Perhimpunan ini didirikan di Jakarta pada 1 juni 1967 yang awalnya bernama Ikatan Ahli Anestesi Indonesia (IAAI) yang kemudian terakhir bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (PERDATIN), dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

15

ASAS DAN DASAR Pasal 3

Perhimpunan berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang RI tentang organisasi kemasyarakatan.

BAB III SIFAT Pasal 4

1. Perhimpunan adalah organisasi profesi yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bermakna seluruh kebijakan, langkah-langkah organisasi pada umumnya mengacu pada AD-ART IDI dan kebutuhan organisasi.

2. Bahwa sebagai perhimpunan yang satu-satunya maka setiap anggota organisasi profesi ini wajib masuk dan bernaung didalamnya.

BAB IV

16

TUJUAN Pasal 5

1. Perhimpunan mempunyai tujuan dibidang sosial dan kemasyarakatan berupa kegiatan partisipatif melalui kemitraan dengan pemerintah, kelompok profesi lain, lembaga nirlaba di dalam maupun di luar negeri.

2. Meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan melakukan pembinaan dan peningkatkan mutu pelayanan anestesia dan terapi intensif melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian.

3. Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan sesama anggota dan melakukan secara aktif perlindungan anggota dalam berbagai hal sehubungan profesi.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan tersebut perhimpunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

17

1. Membantu pemerintah melaksanakan pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang anestesia dan terapi intensif, seta meningkatkan mutu pelayanan anestesia dan terapi intensif melalui pendidikan dan penelitian.

2. Membantu pemerintah melaksanakan pendidikan dokter, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, serta pendidikan lain yang berhubungan dengan anestesiologi dan terapi intensif.

3. Meningkatkan persaudaraan dan solidaritas anggota melalui kegiatan/usaha lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

4. Wajib memberikan pembinaan kepada anggota.

BAB V ANGGOTA

Pasal 7

18

Anggota perhimpunan 1. Anggota biasa ialah dokter yang mempunyai ijazah

anestesiologi yang telah diakui oleh pemerintah dan telah menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perdatin.

2. Anggota muda ialah dokter yang mempunyai ijazah dokter yang diakui oleh pemerintah dan telah menjadi anggota IDI serta tercatat sedang dalam pendidikan dokter spesialis anestesiologi Indonesia.

3. Anggota luar biasa ialah dokter spesialis anestesiologi warga negara asing yang berjasa pada pengembangan pendidikan, pelayanan dan penelitian.

Pasal 8

Tata cara penerimaan Anggota 1. Anggota biasa dan anggota muda diterima

berdasarkan ketentuan perhimpunan, membuat permohonan tertulis dan pernyataan menerima AD-ART Perdatin.

19

2. Dokter spesialis anestesiologi lulusan luar negeri bisa diterima menjadi anggota biasa setelah lulus adaptasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Anggota luar biasa diterima berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh kongres.

4. Setiap peserta pendidikan program spesialis anestesiologi dan terapi intensif wajib didaftarkan di cabang setempat.

5. Cabang wajib melaporkan setiap anggota muda baru dan yang baru lulus ke pengurus pusat.

6. Untuk dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang berpraktek di dua atau lebih di cabang maka keanggotaannya dicatat di tempat yang bersangkutan melakukan praktek utama.

Pasal 9

Hak Anggota 1. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat,

mengajukan usul atau pernyataan dengan lisan atau tertulis kepada perhimpunan.

20

2. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus.

3. Setiap anggota di dalam menjalankan profesinya mendapatkan hak perlindungan dan pembelaan dariperhimpunan.

4. Setiap anggota wajib mendapatkan haknya yang diatur dalam ketentuan perhimpunan misalnya seperti ketentuan Tabungan Solidaritas dan ketentuan lain.

Pasal 10

Kewajiban anggota 1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi dan

mengamalkan sumpah dokter, kode etik kedokteran Indonesia, kode etik profesi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, programdan peraturan perhimpunan serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. Anggota biasa wajib membayar iuran yang telah ditentukan oleh perhimpunan.

21

3. Setiap Anggota wajib mempertahankan dan meningkatkan kompetensi anestesiologi dan terapi intensif melalui kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) untuk dapat memperoleh sertifikasi atau resertifikasi kompetensi dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, dan sebagai persyaratan memperoleh surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.

4. Bagi anggota yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak menjalankan kegiatan pelayanan di bidang anestesiologi, maka jika anggota tersebut ingin kembali mengerjakan kegiatan profesi, anggota tersebut harus menjalani program penyegaran di salah satu pusat pendidikan anestesiologi untuk mendapatkan kompetensi dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia atas permintaan dari Perdatin cabang.

5. Bagi anggota yang sembuh dari penyakit yang dapat berdampak pada gangguan atau disfungsi fisik dan

22

mental, harus menjalani pemeriksaan fisik dan mental sesuai aturan yang berlaku sebelum menjalankan praktek anestesia dan terapi intensif.

6. Setiap anggota biasa yang akan menjalankan praktek anestesia dan terapi intensif disuatu daerah wajib meminta rekomendasi dari perhimpunan cabang setempat.

Pasal 11

Perpindahan anggota 1. Anggota suatu cabang yang pindah ke cabang lain

harus memperoleh surat keterangan pindah dari cabang dimana anggota tersebut terdaftar.

2. Kepindahan seorang anggota dari suatu tempat ke tempat baru dilaksanakan dengan cara melaporkan secara tertulis kepada perhimpunan setempat (baru) dengan tembusan kepada pengurus pusat.

3. Keanggotaan pada cabang baru dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan dan telah tercatat oleh pengurus tersebut, dengan demikian

23

secara otomatis dicabut keanggotaannya di tempat yang lama.

Pasal 12 Kehilangan dan pemberhentian keanggotaan

1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atau atas permintaan sendiri secara tertulis karena tidak berpraktek lagi.

2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi terutama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta merugikan atau mencemarkan nama baik perhimpunan.

3. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh perhimpunan setelah didahului dengan peringatan lisan dan tertulis.

4. Paling lama 6 (enam) bulan sesudah pemberhentian sementara, perhimpunan dapat merehabilitasi atau

24

tetap melanjutkan usulan kepada perhimpunan untuk dikukuhkan.

5. Dalam masa pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan dibebaskan dari segala hak dan kewajiban sebagai anggota.

6. Di depan kongres perhimpunan, anggota yang diberhentikan sementara tersebut berhak untuk membela diri.

7. Penetapan pemberhentian keanggotaan diputuskan oleh perhimpunan pada rapat kongres yang khusus dibuat untuk itu.

8. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada perhimpunan, sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

25

Kekuasaan Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada sidang pleno kongres nasional yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 14 Struktur Kepemimpinan

Tingkat nasional : 1. Pengurus Pusat (PP)

Pengurus pusat berada pada tingkat nasional yang secara hirarki sebagai berikut: • Ketua Umum. • Ketua I Bidang Organisasi dan Kesejahteraan

Anggota. • Ketua II Bidang Pelayanan dan Pengembangan

Profesi. • Ketua III Bidang Diklat dan Pembinaan Anggota. • Dewan Pembinaan & Etika.

Ketua

26

Anggota

• Dewan Pakar. Ketua Anggota

• Dewan Pertimbangan Ketua Anggota

• Sekretaris Umum - Sekretaris I Tata Usaha dan

Kesekretariatan - Sekretaris II Inventaris dan Asset - Sekretaris III Data Informasi, Humas dan

Web.

• Bendahara Umum. - Bendahara I Penerimaan. - Bendahara II Pengeluaran

27

- Bendahara III Verifikasi dan Akuntansi.

Bidang-bidang. • Bidang organisasi.

- Ketua. - Wakil Ketua. - Anggota.

• Bidang Pendidikan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dan Penelitian.

- Ketua. - Wakil Ketua. - Anggota.

• Bidang Pembinaan dan Pembelaan Anggota - Ketua. - Wakil Ketua. - Anggota.

• Bidang Pelayanan Profesi dan Etika - Ketua. - Wakil Ketua.

28

- Anggota. • Bidang Bidang Kesejahteraan Anggota

- Ketua - Wakil Ketua - Anggota

Redaksi Majalah Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) Perhimpunan Keseminatan

- Intensive Care. - Neuroanestesi dan neurocritical care. - Kardiovaskular Anestesia. - Anestesi Regional. - Anestesi Obstetri. - Manajemen Nyeri

2. Tingkat Propinsi

Pengurus Cabang a. Pengurus cabang adalah Pimpinan organisasi

pada tingkat Propinsi yang berkedudukan di Ibukota propinsi.

29

b. Susunan pengurus dapat mengikuti susunan struktur PP atau disusun sesuai kebutuhan organisasi ditingkat pusat.

c. Badan kelengkapan lain dapat ditambahkan bila sangat dibutuhkan perhimpunan dengan mengacu pada peraturan organisasi.

d. Ditingkat Kabupaten / Kotamadya yang anggotanya lebih dari 5 (lima) boleh membentuk komisariat.

Pasal 15 Badan kelengkapan

1. Kongres Nasional (KONAS) a. Status:

• Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.

• Kongres pada dasarnya merupakan wadah musyawarah dan mufakat para utusan.

30

• Kongres dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun.

• Dalam keadaan luar biasa, kongres dapat diadakan sewaktu-waktu, disebut sebagai Kongres Luar Biasa, atas usul sekurang kurangnya setengah jumlah cabang tambah satu.

b. Kekuasaan dan wewenang:

• Mengubah dan menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan.

• Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat perhimpunan.

• Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Pusat.

• Menetapkan tempat kongres berikutnya. • Tata Tertib sidang kongres dibuat oleh

Pengurus Pusat dan selanjutnya disahkan didalam sidang pleno kongres.

31

• Menetapkan dan memilih Pimpinan atau Redaksi Majalah Anestesiologi dan Terapi Intensif.

• Menetapkan dan memilih Kolegium.

c. Pelaksanaan Kongres • Kongres diselenggarakan oleh Pengurus

Pusat dan sebagai pelaksana tekhnis oleh panitia pelaksana kongres.

• Panitia pelaksana kongres dibentuk oleh Pengurus Pusat dengan surat keputusan.

• Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat dan utusan cabang dengan membawa surat mandat resmi.

• Ketua dan sekretaris PP memimpin dan membuka sidang, sebagai pimpinan sidang sementara.

• Ketua sidang mengesahkan korum, pengesahan agenda dan tata tertib sidang dan memimpin pemilihan ketua sidang.

32

• Setelah Pimpinan sidang baru terpilih maka pimpinan sidang sementara menyerahkan pimpinan sidang kepada pimpinan sidang terpilih dan sekaligus pernyataan demisioner.

• Peserta kongres terdiri dari Pengurus Pusat, dan para utusan cabang.

• Peserta Kongres khususnya pemegang mandat atau pemilik suara membawa surat mandat resmi yang ditanda tangani Ketua cabang serta dapat dilampirkan tanda bukti pemberi mandat.

• Satu pemegang mandat atau setiap utusan cabang mewakili 5 (lima) anggota.

• Kongres sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta kongres, bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka kongres diundur paling lama 2 (dua) jam atau sesuai kesepakatan peserta yang hadir setelah itu kongres dianggap sah

33

dengan peserta yang telah hadir. • Hal-hal yang belum tercantum dalam ART

ini dan dianggap sangat penting maka dimungkinkan dicantumkan dalam perangkat organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan-aturan yang lazim dalam organisasi.

2. Musyawarah Pimpinan Pusat

a. Status: - Musyawarah pimpinan pusat dihadiri oleh

Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perdatin, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Redaksi Majalah Anestesia.

b. Kekuasaan dan wewenang: - Menetapkan kebijaksanaan strategis yang

tidak tertera dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baik dalam skala nasional maupun internasional.

34

- Menilai dan menerima Laporan

pertanggungjawaban kolegium dari Ketua

Kolegium dan Ketua Redaksi Majalah

Anestesia. c. Pelaksanaan Musyawarah

- Sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam masa kepengurusan.

3. Musyawarah Cabang.

a. Status: • Musyawarah Cabang merupakan

kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Cabang.

• Musyawarah Cabang pada dasarnya merupakan wadah musyawarah dan mufakat para anggota cabang.

• Musyawarah Cabang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan Ketua Pengurus Cabang mempertanggung jawabkan kepengurusan selama periode tersebut,

35

Dan dalam masa peralihan penggabungan pengurus cabang hanya ada pada tingkat propinsi maka pengurus cabang lama hanya mempertanggung jawabkan masa tugasnya kepada anggota kepengurusannya.

• Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang kurangnya setengah jumlah anggota cabang plus satu, disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa.

• Setiap Cabang minimal mempunyai 5 (lima) anggota, sehingga yang akan membuat cabang baru harus memenuhi kriteria tersebut.

b. Kekuasaan dan wewenang: • Mensosialisasikan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga perhimpunan. • Membahas, menjabarkan dan

36

melaksanakan hasil rapat kerja nasional. • Menilai laporan pertanggung jawaban

Pengurus Cabang perhimpunan. • Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus

Cabang • Tata Tertib sidang Musyawarah Cabang

dibuat oleh pengurus cabang dan selanjutnya disahkan didalam sidang pleno Musyawarah Cabang

c. Pelaksanaan Musyawarah Cabang

• Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dan sebagai pelaksana tekhnis oleh panitia pelaksana.

• Panitia pelaksana Musyawarah Cabang dibentuk oleh pengurus cabang dengan surat keputusan.

• Musyawarah Cabang dihadiri oleh utusan Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan peserta / anggota cabang, termasuk

37

anggota dari pengurus cabang lain yang harus bergabung ditingkat propinsi.

• Undangan peserta pada Pelaksanaan Musyawarah Cabang dilakukan oleh pengurus cabang yang ada di tingkat propinsi.

• Ketua dan sekretaris Musyawarah Cabang memimpin dan membuka sidang sebagai pimpinan sidang sementara.

• Ketua sidang mengesahkan korum, pengesahan agenda dan tata tertib sidang dan memimpin pemilihan ketua sidang baru.

• Setelah pimpinan sidang baru terpilih maka pimpinan lama menyerahkan pimpinan sidang dan sekaligus pernyataan demisioner.

• Peserta kongres terdiri dari Pengurus Cabang ditingkat propinsi dan pengurus cabang yang bergabung ketingkat

38

propinsi. • Peserta pemegang mandat atau pemilik

suara di musyawarah cabang adalah anggota cabang ditingkat propinsi.

• Satu pemegang mandat ditingkat cabang mewakili 5 (lima) anggota.

• Hal-hal yang belum tercantum dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang ini dimungkinkan untuk dicantumkan dalam tata tertib selama sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang

3. Rapat Kerja Nasional

a. Status: • Rapat kerja nasional adalah rapat yang

dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat dan cabang.

• Rapat kerja nasional diadakan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun.

39

• Dalam keadaan luar biasa rapat kerja nasional dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul pengurus cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh setengah jumlah cabang yang ada.

b. Kekuasaan dan Wewenang:

• Membuat atau menyusun program kerja Nasional dan menyelesaikan hal-hal yang diamanatkan dalam kongres.

• Membuat rencana strategis lainnya yang diperlukan organisasi.

• Mengadakan menyusun persiapan bahan-bahan kongres yang akan datang.

c. Tata tertib rapat kerja nasional : • Rapat kerja nasional diadakan oleh

pengurus pusat. • Panitia pelaksana rapat kerja nasional

40

dapat dibentuk dan bertangung jawab mengenai segi teknis penyelenggaraan rapat kerja nasional.

• Rapat kerja nasional dihadiri oleh seluruh pengurus pusat, ketua dan sekretaris Pengurus cabang, atau undangan lainnya.

• Rapat kerja nasional sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah pengurus Cabang.

• Bila persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka rapat kerja nasional diundur 2 (dua) jam dan paling lama 1X24 jam dan setelah itu rapat kerja nasional dianggap sah dengan jumlah utusan yang hadir.

• Rapat kerja nasional dipimpin oleh ketua umum dan sekretaris umum.

• Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, dapat ditambahkan sepanjang tidak bertentangan anggaran dasar dan

41

anggaran rumah tangga. 5. Rapat Pimpinan Harian

a. Status • Rapat pimpinan harian adalah rapat

pimpinan yang dihadiri ketua umum, para wakil ketua, sekretaris umum, para wakil sekertaris, bendahara dan para wakil bendahara.

• Keputusan yang dapat dikeluarkan adalah hal-hal yang sangat segera dan tidak vital pada perhimpunan serta pengeluaran/belanja keuangan tidak lebih 100 juta rupiah.

b. Kekuasaan dan wewenang.

• Memutuskan hal-hal yang perlu segera dilakukan demi kelancaran organisasi.

• Membuat perencanaan pra rapat kerja dan lain-lain.

42

• Monitoring dan evaluasi keuangan, administrasi dan tugas-tugas lainnya yang menjadi tanggung jawab pengurus pusat.

• Membuat kesepakatan bersama antara institusi atau mitra kerja lainnya.

c. Pelaksanaan Rapat Pimpinan Harian

• Rapat minimal 3 (tiga) bulan sekali kecuali ada hal-hal yang mendesak yang perlu diselesaikan.

• Rapat dapat dilaksanakan di wilayah kerja perhimpunan.

• Agenda rapat dan hasil-hasilnya dapat dilaporkan pada rapat pleno perhimpunan.

6. Rapat Pimpinan Harian diperluas

a. Status • Rapat pimpinan harian yang diperluas

43

adalah rapat yang dihadiri pimpinan harian ditambah dan dengan salah satu atau lebih pengurus / bidang lainnya.

• Dapat memutuskan hal-hal yang strategis yang sesuai bidang pembahasan terkait kepentingan perhimpunan.

• Keputusan yang dapat dikeluarkan adalah hal-hal yang sangat segera dan tidak vital pada perhimpunan serta pengeluaran / belanja keuangan tidak lebih 100 juta rupiah.

b. Kekuasaan dan wewenang.

• Memutuskan hal-hal / kegiatan yang perlu segera dilakukan demi kelancaran organisasi.

• Membuat perencanaan pra rapat kerja dan lain-lain.

• Monitoring dan evaluasi keuangan, administrasi dan tugas-tugas lainnya

44

yang menjadi tanggung jawab pengurus pusat.

• Membuat kesepakatan bersama antara institusi atau mitra kerja lainnya.

c. Pelaksanaan Rapat Pimpinan yang diperluas.

• Rapat dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan dapat dilakukan setiap saat diperlukan.

• Rapat dapat dilaksanakan di wilayah kerja perhimpunan.

• Agenda rapat menyesuaikan kebutuhan dan hasil-hasilnya dapat dilaporkan pada rapat pleno perhimpunan.

Pasal 16 Tugas dan tanggung jawab Pengurus

45

1. Pengurus Pusat a. Status

• Sebagai struktur kepemimpinan tingkat pusat atau Nasional.

• Ketua dipilih oleh kongres dan mempunyai kewenangan penuh menyusun kepengurusan baru, dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota.

• Masa jabatan adalah 3 (tiga) tahun. • Ketua yang sudah menjabat 2 (dua)

periode kepengurusan, tidak dapat dipilih kembali.

b. Tugas dan Wewenang

• Melaksanakan isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan semua keputusan yang telah ditetapkan kongres.

• Mewakili perhimpunan dalam masalah organisasi di forum nasional dan internasional.

46

• Ikut serta dalam musyawarah cabang sekaligus melantik dan mengesahkan kepengurusan baru cabang.

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengurus cabang terutama dalam melaksanakan program kerja organisasi.

• Membina hubungan baik dengan semua lembaga yang ada, pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri, khususnya dengan lembaga yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan kedokteran.

• Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas menyelesaikan fungsi-fungsi organisasi bila diperlukan.

• Seluruh amanah kongres dan program kerja dipertanggungjawabkan di kongres.

c. Tata cara pengelolaan.

47

• Pengurus pusat menjalankan tugas segera setelah dilakukan serah terima dengan pengurus pusat demisioner.

• Serah terima kepengurusan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya kongres, kecuali ada masalah yang sangat krusial.

• Hal-hal yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini diatur dalam peraturan-peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

2. Ketua Umum.

Ketua bertugas dan bertanggung jawab : a. Memimpin kepengurusan dalam

menjalankan tugas perhimpunan. b. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan

tugas pengurus. c. Bertindak atas nama pengurus pusat

48

menyampaikan pertangungjawaban kegiatan perhimpunan selama masa jabatannya pada kongres.

d. Menyusun pengurus pusat dan dapat melakukan pergantian pengurus antar waktu.

e. Bila ketua umum yang diangkat oleh kongres berhalangan tetap atau meninggal dunia maka ketua umum dijabat sementara oleh Wakil ketua 1 sampai ketua umum yang baru dipilih dan ditetapkan oleh rapat pengurus pusat dari salah satu anggota pengurus pusat.

2. Ketua I Bidang Organisasi dan Kesejahteraan

Anggota. Ketua I bertugas dan bertanggung jawab : a. Mewakili ketua umum dalam melaksanakan

tugas-tugas pelimpahan.

49

b. Bersama dengan ketua umum mengkoordinasikan kegiatan bidang organisasi dan kesejahteraan anggota,

c. Membina dan koordinasi kegiatan perhimpunan di daerah indonesia Barat.

d. Bertanggung jawab kepada ketua umum. 3. Ketua II Bidang Pelayanan dan Pengembangan

Profesi. Ketua II bertugas dan bertanggung jawab : a. Mewakili ketua umum dalam melaksanakan

tugas-tugas pelimpahan. b. Bersama dengan ketua umum

mengkoordinasikan kegiatan bidang Pelayanan dan Pengembangan Profesi.

c. Membina dan koordinasi kegiatan perhimpunan di daerah Indonesia Tengah.

d. Bertanggung jawab kepada ketua umum. 4. Ketua III Bidang Diklat dan Pembinaan Anggota.

50

Ketua III bertugas dan bertanggung jawab: a. Mewakili ketua umum dalam melaksanakan

tugas-tugas pelimpahan. b. Bersama dengan ketua umum

mengkoordinasikan kegiatan bidang Pelayanan Profesi dan Etika dan perhimpunan keseminatan.

c. Membina dan koordinasi kegiatan perhimpunan di daerah Indonesia Timur.

d. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

5. Sekretaris Umum Sekretaris umum bertugas dan bertanggung jawab : a. Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan

administrasi organisasi. b. Membantu kelancaran pekerjaan ketua umum,

ketuaI, II dan III dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

c. Mewakili tugas ketua umum atau Ketua I, II, dan III bila berhalangan.

51

d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan ketua umum.

e. Membantu kelancaran tugas para pengurus lainnya, dan pengurus cabang.

f. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

5. Sekretaris I, II, III Sekretaris I, II, III bertugas dan bertanggung jawab : a. Melaksanakan tugas pelimpahan sekretaris

umum. b. Sekrestaris I, membidangi atau melakukan

tugas- tugas kesektariatan dan tata usaha. c. Sekrestaris II, membidangi atau melakukan

tugas- tugas inventaris dan asset. d. Sekrestaris III, membidangi atau melakukan

tugas- tugas data informasi, humas dan web e. Membantu sekretaris terkait tugas administrasi

yang di bawah kendali wakil ketua I, II dan III. f. Bertanggung jawab langsung terhadap

sekretaris umum.

52

6. Bendahara Umum.

Bendahara umum bertugas dan bertanggung jawab a. Bendahara mengkoordinasikan tugas

administrasi keuangan dan akutansi. b. Bendahara melaporkan semua sumber

penghasilan perhimpunan secara terbuka, akuntabel, pelaporan dilakukan minimal satu kali dalam sebulan kepada Ketua.

c. Bekerja sebagai orang yang bertanggung jawab mentransfer atau membayarkan gaji staf.

d. Melakukan verifikasi akhir secara keseluruhan pengeluaran dan penerimaan organisasi.

e. Mencatat sistim penggajian dan sistim kontrak kepegawaian kesekretariatan.

7. Bendahara I, II, III

Bendahara I, II, III bertugas dan bertanggung jawab: a. Melakukan pengelola administrasi keuangan.

53

b. Bendahara I Mencatat dan menganalisa serta mendokumentasikan penerimaan organisasi.

c. Bendahara II mencatat, menganalisa dan mendokumentasikan pengeluaran organisasi.

d. Bendahara III melakukan verifikasi dan akutansi. e. Membantu kebutuhan / perencanaan keuangan

ketua I, II dan III. f. Melakukan tugas pelimpahan bendahara umum. g. Bertanggung jawab langsung ke bendahara

umum. 8. Ketua Cabang dan jajarannya. Sebagai perpanjangan struktur organisasi di pusat

maka para pengurus cabang melakukan: a. Penyesuaian struktur organisasi di tingkat

cabang sesuai kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada struktur yang ada di atasnya.

b. Menyusun diskripsi struktur, fungsi dan kewenangan organisasi ditingkat cabang.

54

c. Melakukan sosialisasi AD-ART dan program kerja organisasi pada anggota

BAB VII

KOLEGIUM Pasal 17

Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) adalah salah satu unsur dalam struktur kepengurusan perhimpunan, yang berwenang mengarahkan, membina dan menentukan kebijaksanaan dalam sistem pendidikan anestesiologi dan terapi intensif / reanimasi maka: 1. Perangkat struktur dan peraturan organisasi

tersendiri, namun tetap berpedoman pada anggaran dasar Perdatin dan tetap mengacu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI).

2. Mengkoordinasikan dan mendiskusikan rencana dan pelaksanaan serta evaluasi program KATI kepada Ketua Pengurus Pusat Perdatin.

3. Menyampaikan laporan akhir tugas kolegium pada

55

Ketua Pengurus Pusat Perdatin. 4. Pengurus Pusat Perdatin berhak memberi masukan

atau pertimbangan pada pelaksanaan kerja atau kinerja kolegium.

5. Mengembangkan dan mengupayakan baik kualitas maupun kuantitas dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif.

6. Pemilihan Ketua Kolegium dilaksanakan pada sidang khusus pleno kolegium.

7. Ketua Kolegium terpilih dan akan disahkan oleh kongres.

8. Struktur organisasi kolegium disusun sesuai dengan kebutuhan kolegium.

9. Anggota terdiri dari komisi-komisi dan anggota Ex-Officio.

10. Kekuasaan dan wewenang a. Mengembangkan katalog / kurikulum pendidikan

dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif konsultan.

56

b. Memantau dan membina pelaksanaan pendidikan.

c. Menetapkan standardisasi dan akreditasi pusat pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif konsultan.

d. Merencanakan dan melaksanakan ujian nasional.

e. Merencanakan jumlah peserta didik sesuai dengan kebutuhan nasional.

f. Menilai kompetensi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif konsultan lulusan luar negeri.

g. Menyelenggarakan dan membina kerja sama dengan Kolegium lain bidang kedokteran baik dalam maupun luar negeri.

h. Memberikan asupan untuk pendidikan S1 kedokteran dalam bidang yang berkaitan dengan anestesiologi dan terapi intensif.

57

i. Menerbitkan sertifikat kompetensi untuk keperluan mendapatkan Surat Tanda Registrasi.

j. Menyusun dan melaksanakan akreditasi institusi pelaksana pendidikan anestesiologi.

BAB VIII Pasal 18

MAJALAH ANESTESIA DAN ASUHAN KRITIS

1. Dewan Redaksi status: a. Bagian dari struktur kepengurusan pimpinan

pusat. b. Dewan redaksi terdiri dari pimpinan redaksi,

wakil pimpinan redaksi, anggota dan editor. c. Masa jabatan dewan redaksi Majalah Anestesia

selama 3 (tiga) tahun. d. Sekretariat Dewan redaksi Majalah Anestesia

dan Asuhan Kritis atau dapat ditentukan tersendiri oleh Pengurus Pusat Perdatin.

58

Tata cara pengelolaan. a. Dewan redaksi Majalah Anestesia dan Asuhan

Kritis segera menjalankan tugas setelah dilantik. b. Pembiayaan untuk menjalankan Majalah

Anestesia dan Asuhan Kritis didapatkan dari anggota ataupun usaha lainnya yang sah dan mengikat.

c. Pengelolaan Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis tidak bersifat komersial.

d. Bilamana penenggung jawab Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis yang diangkat oleh kongres berhalangan tetap atau meninggal dunia maka kedudukan penanggung jawab Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis dijabat sementara oleh wakil penanggung jawab sampai penanggung jawab Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis yang baru dipilih dan ditetapkan rapat pengurus pusat dari salah seorang anggota dewan redaksi Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis.

59

e. Hal-hal yang belum tercantum dalam pengelolaan ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

2. Ketua dewan Redaksi Majalah Anestesia dan Asuhan Kritis ditunjuk oleh kongres, dan susunan dewan redaksinya disahkan oleh pengurus pusat.

BAB IX KEKAYAAN

Pasal 19 1. Perhimpunan mempunyai kekayaan awal yang

berasal dari kepengurusan awal berdirinya perhimpunan atau dari para pendiri organisasi.

2. Selain kekayaan yang dimaksud ayat 1 (satu) perhimpunan dapat juga diperoleh: a. Iuran anggota b. Hibah. c. Hibah wasiat. d. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;

60

e. Perolehan atau keuntungan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

ATRIBUT PERDATIN DAN HIMNE Pasal 20 Atribut

1. Atribut / simbol PERDATIN : Berbentuk mahkota bunga wijaya kusuma dengan daun mahkota warna merah berjumlah 9 (sembilan) helai ke arah dalam berupa jalur melingkar dengan warna dasar putih bertuliskan PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF INDONESIA : berwarna hitam, melingkari suatu bulatan berwarna dasar biru muda bergambarkan eskulap warna putih melilit gambar kilat berwarna kuning emas, di bawah eskulap bertuliskan

61

semboyan : WASPADA DASA NETRA. 2. Vandel, bendera dan seragam Perdatin akan dibuat

tersendiri bila diperlukan.

Pasal 21 Himne

Himne PERDATIN telah disetujui dan disahkan dalam Kongres III di Surabaya, dan wajib dikumandangkan di setiap acara ilmiah perhimpunan dan kongres. Himne Perdatin diciptakan oleh, Bambang Suryono dr., SpAn., KNA., KAO, Dr. H. Syarif Sudirman dr., SpAn., KAR., KMN dan Endang Melati Maas dr., SpAn., KIC., KAP.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN

RUMAH TANGGA Pasal 22

1. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perdatin hanya dapat dilakukan dalam

62

kongres, rencana perubahan tersebut diajukan oleh pengurus pusat atau cabang, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kongres.

2. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan kolegium diusulkan oleh kolegium melalui pengurus pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kongres.

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 23

1. Pembubaran Perdatin hanya dapat dilakukan oleh kongres yang dilaksanakan khusus untuk itu.

2. Keputusan pembubaran Perdatin harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 suara yang sah.

3. Sesudah pembubaran, maka segala hak milik Perdatin diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan oleh kongres.

BAB XIII

63

ATURAN TAMBAHAN Pasal 24

1. Setiap anggota Perhimpunan dianggap telah mengetahui isi anggaran rumah tangga.

2. Perselisihan dan penafsiran anggaran rumah tangga diputuskan oleh pengurus pusat.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga Perdatin dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perdatin.

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN Pasal 25

Perhimpunan harus melaksanakan perubahan peraturan (aturan peralihan) dari organisasi profesi di atasnya (Ikatan Dokter Indonesia) atau perundangan–undangan yang berlaku di Indonesia.

64

BAB XV PENUTUP Pasal 26

1. Setiap anggota Perdatin harus mentaati isi anggaran rumah tangga Perdatin.

2. Setiap anggota yang jelas melanggar anggaran rumah tangga dikenai sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

3. Dengan disahkannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

65

66