ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA GARIS BESAR …

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

GARIS BESAR HALUAN KERJA

PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA

BERDASARKAN KEPUTUSAN

KONGRES PPMI NASIONAL KE XIV

7-11 AGUSTUS 2018

DI BALAI LATIHAN KERJA KARANGANYAR

SURAKARTA

ANGGARAN DASAR


(PPMI)

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia yang disingkat PPMI.

Pasal 2

Waktu

Didirikan pada tanggal 15 Oktober 1992 di Malang, dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

Asas

PPMI berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Sifat

PPMI bersifat independen.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi

Visi PPMI adalah terciptanya pers mahasiswa sebagai kekuatan pembentuk budaya

demokratis.

Pasal 7

Misi

Misi PPMI adalah:

1. Memperjuangkan pers mahasiswa yang menjunjung tinggi kebebasan pers yang

bertanggung jawab

2. Memperjuangkan nilai kemanusiaan dalam aspek demokrasi

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

Tujuan

PPMI bertujuan:

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan

dalam pembukaan UUD 1945

2. Membina daya upaya pers mahasiswa untuk turut mengarahkan pendapat umum dengan

berorientasi kerakyatan.

Pasal 9

Usaha

PPMI berusaha:

1. Membantu meningkatkan mutu anggota di bidang jurnalistik dan/atau manajemen pers

mahasiswa

2. Membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi anggota

3. Mandiri dan/atau bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam negeri dan/atau luar

negeri ke arah terwujudnya pers mahasiswa yang berkualitas sejauh visi dan misinya tidak

bertentangan dengan AD/ART

4. Membangun paradigma demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

BAB V

LAMBANG

Pasal 10

PPMI memiliki lambang.

BAB VI

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut PPMI berisikan lambang PPMI.

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 12

Keanggotaan

Anggota PPMI adalah Lembaga Pers Mahasiswa.

Pasal 13

Pengurus

Pengurus PPMI adalah personal yang didelegasikan oleh lembaga pers mahasiswa anggota

PPMI tempat ia bernaung.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

Struktur Organisasi PPMI terdiri dari:

1. Sekretaris Jenderal Nasional

2. Biro umum Nasional

3. Badan Pekerja Nasional

4. Koordinator wilayah

5. Sekretaris Jenderal PPMI kota/Dewan Kota

6. Biro umum kota

7. Badan Pekerja Kota/ Dewan Kota

8. Lembaga Pers Mahasiswa.

BAB IX

STRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 15

Struktur kekuasan PPMI:

1. Kongres Nasional

2. Mukernas

3. Musyawarah Pleno tengah kepengurusan

4. Kongres luar biasa

5. Muswil

6. Muswil luar biasa

7. Muskot

8. Musyawarah kota luar biasa

9. Musyawarah Kerja Kota/ Dewan Kota.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan diperoleh dari:

1. Uang pangkal

2. Uang iuran

3. Bantuan yang bersifat tidak mengikat

4. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga PPMI.

BAB XI

KODE ETIK


Pasal 17

Anggota PPMI menjunjung tinggi kode etik pers mahasiswa Indonesia.

BAB XII

PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh kongres.

BAB XIII

PEMBUBARAN PPMI

Pasal 19

Pembubaran PPMI hanya dapat dilakukan atas keputusan kongres.

Pasal 20

Penyelesaian seluruh kekayaan dan hutang piutang dilaksanakan pada saat kongres.

BAB XIV

PROSES PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 21

Seluruh permasalahan PPMI diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA


(PPMI)

BAB I

ATRIBUT DAN ARTI

Pasal 1

Lambang

1. Lambang PPMI bertuliskan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia ditulis setengah

melingkar yang berlatar belakang segitiga sama sisi dan pena dengan singkatan PPMI di

tengah

2. Lambang PPMI berwarna merah.

Pasal 2

Bendera

1. Bendera berwarna putih dengan perbandingan ukuran 2:3 dengan lambang PPMI di

tengahnya

2. Atribut lainnya merupakan sarana pelengkap yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 3

Arti Lambang

1. Segitiga sama sisi dengan tulisan PPMI di tengah menunjukkan bahwa PPMI berdiri

pada sisi yang netral diantara 3 pilar demokrasi

2. Tulisan dengan setengah lingkaran berarti perjuangan yang tanpa akhir dan dinamis

3. Pena berarti identitas kita sebagai pers mahasiswa

4. Warna merah berarti kita berani untuk menyatakan kebenaran

5. Warna putih melambangkan independensi.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Lembaga pers mahasiswa anggota PPMI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lembaga pers mahasiswa yang ada di lingkungan perguruan tinggi dan aktif melakukan

kegiatan kelembagaan dalam jangka waktu 6 bulan (menerbitkan media)

2. Mendaftarkan diri menjadi anggota

3. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

Kewajiban-kewajiban Anggota

1. Mematuhi AD/ART dan peraturan PPMI

2. Menjaga nama baik PPMI

3. Membayar uang iuran

4. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PPMI.

Pasal 6

Hak-Hak Anggota

1. Setiap anggota mempunyai hak yang sama

2. Anggota mempunyai hak suara dan hak bicara.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Kepengurusan terdiri dari Pengurus Nasional, Koordinator Wilayah, dan Pengurus Kota.

Pasal 8

Struktur kepengurusan PPMI terdiri dari Sekjendd Nasional, Badan Pekerja Nasional,

koordinator wilayah, Sekjendd kota/Dewan kota, dan Biro Umum.

Pasal 9

Pengurus Kota terdiri dari Sekjend kota/Dewan kota, Badan Pekerja dan Biro umum.

Pasal 10

Syarat-Syarat Kepengurusan

1. Calon badan pekerja nasional pernah aktif di kepengurusan dewan kota/kota.

2. Calon korwil pernah aktif di kepengurusan dewan kota/kota.

3. Calon pengurus Dewan kota/kota pernah mengikuti upgrading Dewan Kota/kota.

4. Calon pengurus Dewan kota/kota pernah aktif di LPM minimal satu tahun kepengurusan.

Pasal 11

Pengurus berhenti atau diberhentikan apabila:

1. Telah menyelesaikan masa studi kuliah dan/atau diberhentikan dari

perguruan tinggi yang bersangkutan.

2. Meninggal dunia.

3. Melanggar AD/ART.

4. Hal-hal lain yang menyebabkan tidak dapat melakukan tugasnya.

5. Mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri.

Pasal 12

Masa kepengurusan PPMI adalah:

1. Pengurus nasional selama 14 bulan.

2. Korwil selama 14 bulan.

3. Pengurus kota atau dewan kota sekurang-kurangnya 12 bulan dan maksimal 14 bulan.

4. Apabila ketiga poin diatas tidak terpenuhi maka akan diatur kemudian hari.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN PPMI KOTA

Pasal 13

Syarat-syarat pembentukan PPMI kota:

1. Pembentukan PPMI Kota/Dewan kota dilakukan atas kesepakatan pengurus nasional.

2. LPM yang ada pada kota minimal berjumlah 3 LPM.

3. LPM yang ada di kota (penghilangan spasi)dewan kota tersebut memiliki syarat-

syarat sebagai anggota PPMI.

4. LPM yang ada di kota/dewan kota tersebut mengadakan deklarasi pembentukan

kota/dewan kota dan ditanda tangani beserta stempel yang menginginkan

pembentukan kota atau dewan kota

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

Tugas Sekretaris Jenderal Nasional

Tugas Sekretaris Jenderal adalah:

1. Melaksanakan hasil-hasil kongres

2. Membangun hubungan dengan berbagai pihak

3. Mengadakan pleno evaluasi tengah kepengurusan secara nasional, yang dihadiri seluruh

perangkat struktural PPMI minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 15

Wewenang Sekretaris Jenderal Nasional

Wewenang Sekretaris Jenderal Nasional adalah:

1. Menyelenggarakan kongres

2. Menyelenggarakan musyawarah kerja nasional

3. Mengangkat staf Badan Pekerja Nasional

4. Memfasilitasi advokasi dan pembangunan opini publik atas masalah kebebasan pers

(baik umum maupun pers mahasiswa) yang dilakukan PPMI Nasional dengan

berkoordinasi dengan korwil dan/atau kota/Dewan Kota.

5. Mengeluarkan SK atau surat keputusan kepada korwil dan sekjendd kota/dewan kota.

Pasal 16

Tugas Biro Umum

1. Membantu sekjendd dalam hal kerja administrasi, inventaris dan keuangan

2. Melaksanakan setiap instruksi sekjendd PPMI.

3. Biro Umum bertugas mentransparansikan kinerja BP Nas kepada anggota PPMI setiap 3

bulan menjabat.

4. Membantu koordinasi Sekjend Nas pada BP apabila sekjend berhalangan.

Pasal 17

Wewenang Biro Umum

1. Biro umum berhak meminta (mengumpulkan) sumber-sumber administrasi, inventaris

dan keuangan untuk melengkapi dokumentasi

2. Menarik iuran anggota

3. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Sekjendd secara tertulis.

Pasal 18

Tugas Badan Pekerja Nasional

Tugas Badan Pekerja Nasional adalah:

1. Melaksanakan kerja-kerja administratif di tingkatan nasional

2. Melaksanakan setiap instruksi Sekretaris Jendral Nasional PPMI.

Pasal 19

Wewenang Badan Pekerja Nasional

Berkoordinasi dengan Badan Pekerja Kota.

Pasal 20

Tugas Koordinator Wiayah

Tugas Koordinator Wilayah adalah:

1. Menjembatani koordinasi antara nasional dan kota

2. Memfasilitasi komunikasi kota satu dengan kota yang lain sesuai dengan pembagian

wilayah

3. Mengawasi dan membantu kinerja Badan Pekerja Nasional dan Kota.

Pasal 21

Wewenang Koordinator Wilayah

Wewenang Koordinator Wilayah adalah:

1. Menyelenggarakan musyarawah wilayah

2. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa berdasarkan dari PPMI Kota/Dewan Kota

Pasal 22

Tugas Sekjendd PPMI Kota / dewan kota

Tugas Sekjendd PPMI Kota adalah:

1. Mengkoordinasikan LPM-LPM yang telah tergabung di PPMI Kota/Dewan kota yang

bersangkutan.

2. Melaksanakan hasil-hasil musyawarah kerja di masing-masing kota

3. Melaksanakan hasil-hasil Muskot.

4. Membantu Koordinator Wilayah untuk melaksanakan musyawarah wilayah.

Pasal 23

Wewenang Sekjend PPMI Kota

Wewenang SekjendPPMI Kota adalah:

1. Menyelenggarakan Musyawarah Kota

2. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Kota

3. Mengontrol jalannya kerja Badan Pekerja Kota

4. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pekerja Kota

5. Melakukan upgrading bagi Badan Pekerja Kota yang baru diangkat

6. Merekomendasikan calon Badan Pekerja Nasional.

Pasal 24

Tugas Badan Pekerja Kota

Tugas Badan Pekerja Kota adalah:

1. Melaksanakan kerja-kerja di tingkatan kota

2. Melaksanakan setiap instruksi dari Sekjendd PPMI Kota/Dewan kota

3. Berkoordinasi secara rutin dengan Badan Pekerja Nasional dan menjalankan hasil-hasil

koordinasi.

Pasal 25

Wewenang Badan Pekerja Kota

Dapat meminta lembaga pers mahasiswa untuk memberikan bantuan (apapun) yang

diperlukan oleh Badan Pekerja Kota untuk kelancaran kerja-kerja Badan Pekerja Kota yang

disetujui lembaga pers mahasiswa dan diketahui sekjendd kota/dewan kota.

Pasal 26

Tugas Anggota

Berkontribus aktif dalam memberikan bantuan kepada pengurus PPMI jika diminta.

Pasal 27

Wewenang Anggota

1. Memberi ide, gagasan, masukan kepada pengurus kota yang akan dijadikan acuan untuk

dipertimbangkan menjadi program kerja

2. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam pengambilan keputusan

3. Mengirim delegasi yang diminta oleh PPMI.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 28

Tanggung Jawab Sekjend Nasional

Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres di akhir kepengurusan secara

tertulis.

Pasal 29

Tanggung Jawab Badan Pekerja Nasional

Memberikan laporan pertanggungjawaban bersama Sekretaris Jendral PPMI di akhir

kepengurusan secara tertulis kepada kongres.

Pasal 30

Tanggung Jawab Koordinator Wilayah

Memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam musyawarah wilayah pada akhir masa

jabatan secara lisan dan tertulis yang dihadiri sekjendd nasional.

Pasal 31

Tanggung Jawab Sekjendd Kota/Dewan Kota

Memberikan laporan perkembangan di akhir kepengurusan pada Sekjendd Nasional secara

tertulis.

Pasal 32

Tanggung Jawab Badan Pekerja Kota/Dewan Kota

Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Sekjend PPMI kota/Dewan Kota di akhiri

kepengurusan secara tertulis.

Pasal 33

Tanggung Jawab Biro Umum

Memberikan laporan perkembangan keuangan, kondisi inventaris dan salinan administratif

kepada pengurus nasional PPMI.

Pasal 34

Tanggung Jawab Anggota

Menjaga kelangsungan dan kestabilan PPMI.

BAB VII

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 35

Pembagian wilayah dibagi:

1. Wilayah I: Jogja Jateng Jabar (Semarang, Purwekerto, Surakarta, Muria, Tasikmalaya,

Pekalongan, Jogja)

2. Wilayah II: Jawa Timur(Jember, Malang, Tulungagung, Kediri, Madura, Surabaya)

3. Wilayah III: Bali NTB (Bali, Mataram)

4. Wilayah IV: Kalimantan(Banjarmasin)

5. Wilayah V: Sulawesi (Makassar, Palu, Manado, Palopo)

BABVIII

MEKANISME ORGANISASI

Pasal 36

Sekjend Nasional bertanggung jawab kepada Kongres.

Pasal 37

Badan Pekerja Nasional bertanggung jawab kepada Sekjend Nasional.

Pasal 38

Koordinator Wilayah bertanggungjawab pada musyawarah wilayah yang diketahui oleh

sekjendd nasional

Pasal 39

Sekjend kota/Dewan Kota bertanggung jawab kepada musyawarah Kota/Dewan Kota.

Pasal 40

Badan Pekerja Kota bertanggung jawab kepada Sekjend kota/Dewan Kota.

Pasal 41

Biro Umum Nasional bertanggung jawab pada Sekjend Nasional

Pasal 42Biro Umum Kota bertanggung jawab pada sekjend kota/ Dewan Kota.

BAB IX

STRUKTUR KEWENANGAN

Pasal 43

Kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam PPMI.

Pasal 44

Badan Pekerja Nasional mempunyai kewenangan melakukan kerja-kerja pada tingkat

nasional yang dikoordinasi oleh Sekjendd Nasional.

Pasal 45

Musyawarah Wilayah merupakan kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan

tingkat wilayah

Pasal 46

Musyawarah kota merupakan kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan

kota/Dewan Kota.

Pasal 47

Sekjendd PPMI Kota/Dewan Kota mempunyai kewenangan tertinggi mengambil keputusan

dan kerja-kerja di tingkat kota yang bersifat otonom yang berkoordinasi dengan anggota.

Pasal 48

Badan Pekerja Kota mempunyai kewenangan melakukan kerja-kerja diwilayah kota yang

dikoordinasikan oleh Sekjendd PPMI kota/Dewan Kota.

Pasal 49

Biro Umum Nasional mempunyai kewenangan mengurus kerja-kerja administratif,

inventarisasi, keuangan, mentransparansikan kinerja dan membantu koordinasi Sekjend Nas

ketika berhalangan hadir.

Pasal 50

Biro Umum Kota mempunyai kewenangan mengurus kerja-kerja administratif, inventarisasi,

keuangan, mentransparansikan kinerja dan membantu koordinasi Sekjend Kota ketika

berhalangan hadir.

BAB X

SUMBER PENDANAAN

Pasal 51

Sumber Pendanaan

1. Iuran dibayar perbulan dari LPM untuk kota dengan nominal yang ditentukan di

Musyawarah Kota.

2. Kota/Dewan Kota wajib membayar 10% dari total iuran LPM yang didapatkan

Kota/Dewan Kota ke BP Nas setiap bulan untuk kegiatan yang produktif.

3. Sponsorship adalah potensi kota yang ditentukan oleh PPMI kota/Dewan Kota sebagai

sumber pemasukan yang tidak bertentangan dengan AD/ART

4. Partnership adalah pihak yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan PPMI

nas/kota/dewan kota yang tidak bertentangan dengan AD/ART

5. Sumbangan sukarela dari mantan pengurus PPMI dengan jumlah yang tidak

ditentukan(spasi)yang disepakati mantan pengurus PPMI lainnya

6. Dan usaha-usaha lain kota/Dewan Kota yang bisa dimanfaatkan selama tidak

bertentangan dengan AD/ART.

BAB XI

JENIS-JENIS FORUM

Pasal 52

1. Kongres merupakan forum tertinggi dalam PPMI yang bersifat mengikat

2. Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum rapat yang membahas dan menetapkan

program kerja di tingkat nasional yang diikuti oleh pengurus PPMI

3. Kongres Luar Biasa nas dilaksanankan apabila sekjend nas tidak bisa menyelenggarakan

roda organisasi sesuai AD/ART,yang kewenangannya setingkat/sama dengan kongres.

4. Musyawarah Wilayah merupakan forum musyawarah yang membahas dan menetapkan

segala keputusan di tingkat wilayah

5. Musyawarah kota merupakan forum tertinggi dalam PPMI kota/Dewan Kota

6. Musyawarah Kerja Kota merupakan forum musyawarah yang membahas dan

menetapkan program kerja ditingkat kota

7. Musyawarah Luar Biasa Kota dilaksanakann dalam keadaan memaksa, yang

kewenangannya setingkat/ sama dengan musyawarah kota

8. Pleno adalah forum yang membahas evaluasi kepengurusan nasional.

BAB XII

MEKANISME FORUM

Pasal 53

1. Kongres dilaksanakan setiap 14 bulan sekali.

2. Acara Kongres harus diberitahukan oleh Sekjend Nasional selambat-lambatya 2 (dua)

bulan sebelum pelaksanaan

3. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota

4. Agenda Kongres terdiri dari:

a. Laporan kondisi kota dan kondisi wilayah

b. Pelaporan koordinator wilayah.

c. Pertanggungjawaban dan pendemisioneran sekjend nasional dan badan pekerja

nasional

d. Pembahasan dan pengesahan AD/ART, GBHK, GBHO, kode etik, rekomendasi, dan

kebijakan organisasi lain

e. Pemilihan Sekjend Nasional

f. Pembahasan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 54

1. Musyawarah kerja Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah kongres

2. Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan satu kali dalam periode kepengurusan

3. Musyawarah Kerja Nasional menentukan program kerja yang akan dilaksanakan

4. Musyawarah Kerja Nasional diikuti oleh seluruh pengurus PPMI.

Pasal 55

1. Dalam keadaan memaksa dapat dilaksanakan Kongres Luar Biasa yang kewenangannya

setingkat/sama dengan Kongres

2. Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3

jumlah anggota PPMI.

Pasal 56

2. Musyawarah Wilayah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan wilayah

3. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota wilayah

Pasal 57

1. Musyawarah kota/Dewan Kota dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan

PPMI Kota/Dewan Kota

2. Musyawarah Kota/Dewan Kota memilih Sekjend Kota/Dewan Kota

3. Musyawarah Kota/Dewan Kota diikuti sekurang-kurangnya oleh 2/3 jumlah anggota

PPMI Kota/Dewan Kota.

Pasal 58

1. Pleno evaluasi tengah kepengurusan dilakukan minimal 2 kali dalam periode

kepengurusan

2. Forum evaluasi tengah kepengurusan dihadiri oleh pengurus PPMI.

Pasal 59

1. Musyawarah kerja kota dilakukan satu kali dalam masa periode kepengurusan dewan

kota/kota

2. Musyawarah kerja kota dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 jumlah anggota.

Pasal 60

1. Musyawarah kota luar biasa dapat dilaksanakan dalam keadaaan memaksa yang

kewenangannya setingkat dengan Muskot

2. Musyawarah kota dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 anggota.

BAB XIII

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 61

Jenis Pelanggaran

1. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PPMI sesuai dengan AD/ART

2. Melakukan pelanggaran terhadap kode etik pers mahasiswa Indonesia.

Pasal 62

Sanksi-sanksi dibedakan menjadi:

1. Sanksi ringan berupa teguran lisan

2. Sanksi sedang diberikan secara tertulis ketika anggota mendapat 2 kali teguran lisan

3. Sanksi berat diberikan berupa pencabutan status keanggotaan PPMI setelah mendapat

teguran secara tertulis 3 kali berturut-turut.

Pasal 63

Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Sanksi diberikan oleh Sekjend Nasional atas pertimbangan Koordinator Wilayah

2. Sebelum sanksi dijatuhkan, setiap anggota berhak melakukan pembelaan.

Pasal 64

Jenis Pelanggaran Sekjend

Jenis Pelanggaran sekretaris Jenderal Tidak Mematuhi AD/ ART

1. Melakukan pelanggaran terhadap kode etik pers mahasiswa

2. Sekjend tidak melaksanakan tugas PPMI selama 3 bulan.

Pasal 65

Mekanisme Pemberian Sanksi:

Ketika Sekretaris Jenderal nas melakukan pelanggaran berat maka sanksi diberikan dengan

melakukan Kongres Luar Biasa yang difasilitasi oleh korwil dengan ketentuan sesuai Pasal

55.

Pasal 66

Jenis Pelanggaran Koordinator Wilayah

Jenis Pelanggaran Koordinator Wilayah:

1. Tidak Mematuhi AD/ ART


3. Tidak melaksanakan tugas PPMI selama 3 bulan.

Pasal 67


Bila Koordinator Wilayah melakukan pelanggaran sebagaimana pasal sebelumnya maka

sanksi diberikan dengan melakukan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Pasal 68

Jenis Pelanggaran Sekretaris Jenderal Kota

Jenis Pelanggaran Sekjend Kota:

1. Tidak Mematuhi AD/ ART


3. tidak melaksanakan tugas PPMI selama 3 bulan.

Pasal 69


1. Ketika Sekretaris Jenderal kota melakukan pelanggaran berat maka sanksi diberikan

dengan melakukan muskot Luar Biasa

2. Muskot Luar Biasa akan difasilitasi oleh Sekjend Nasional dan Koordinator Wilayah.

BAB XIV

MEKANISMSE PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 70

Apabila terjadi permasalahan antar Lembaga Pers Mahasiswa maka yang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab adalah PPMI kota.

Pasal 71

Apabila terjadi permasalahan antara Lembaga Pers Mahasiswa dengan PPMI Kota maka

yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab adalah Koordinator Wilayah.

Pasal 72

Apabila terjadi permasalahan antara PPMI Kota dengan PPMI Kota lainnya maka yang

mempunyai wewenang dan tanggung jawab adalah sekjend dan Koordinator Wilayah.

Pasal 73

Apabila terjadi permasalahan antara pengurus PPMI Kota dengan Sekretaris Jenderal maka

yang berhak menyelesaikan adalah Koordinator Wilayah.

Pasal 74

Apabila terjadi permasalahan antara Sekretaris Jenderal dengan salah satu Koordinator

Wilayah yang berhak menyelesaikan adalah wilayah yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

Struktur Organisasi

Keterangan:

Instruksi konsultatif

Instruksi Koordinatif

Koordinasi Konsultatif

Koordinasi

BIRO UMUM

NASIONAL

1. SEKRETARIS

2. BENDAHARA

SEKJEND

LITBANG MEDIA JAKER ADVOKASI

BIRO UMUM

KOTA/DEWAN KOTA

1. SEKRETARIS

2. BENDAHARA

SEKJEN KOTA/

DEWAN KOTA KORWIL

BP KOTA

LPM

Pola Hubungan Dalam Mekanisme Pelaksanaan Kerja – Kerja PPMI

1. Sekjend Nasional dengan Sekjend PPMI Kota/Dewan Kota bersifat instruksi konsultatif.

2. Sekjend Nasional dengan Badan Pekerja Nasional bersifat instruksi koordinatif.

3. Sekjend Nasional dengan Biro Umum Nasional bersifat instruksi koordinatif.

4. Sekjend PPMI Kota/Dewan Kota dengan Badan Pekerja Kota bersifat instruksi koordinatif.

5. Sekjend PPMI Kota/Dewan Kota dengan Biro Umum Kota /Dewan Kota bersifat instruksi

koordinatif.

6. Sekjend PPMI Kota/Dewan Kota dengan LPM bersifat koordinatif.

7. Korwil dengan Sekjend Nasional dan Sekjend Kota bersifat Koordinasi Konsultatif

Pola Hubungan Antar Lembaga Atau Badan PPMI

1. Hubungan Kordinator Wilayah dengan Sekjend Nasional dan Sekjend PPMI Kota/Dewan

Kota bersifat Koordinasi konsultatif

2. Hubungan Sekjend Nasional dengan Sekjend Kota/Dewan Kota bersifat instuksi konsultatif

3. Hubungan Sekjend Kota/Dewan Kota dengan LPM anggota PPMI bersifat koordinasi

4. Hubungan antar Badan Pekerja Nasional dengan Badan Pekerja Kota/Dewan Kota bersifat

koordinasi konsultatif

5. Hubungan antar LPM anggota PPMI bersifat koordinasi

6. Hubungan antar PPMI Kota/Dewan Kota lain bersifat koordinasi konsultatif

PPMI Kota/ Dewan Kota

PPMI Kota merupakan organ PPMI yang berada pada tingkatan kota dan bersifat otonom.

Adapun mekanisme pembentukan Kota/Dewan Kota PPMI adalah :

1. PPMI kota dibentuk atas inisiatif pertemuan antar LPM di suatu kota yang kemudian

mengkonsolidasikan diri dalam sebuah organisasi PPMI Kota/Dewan Kota. LPM

mengkonfirmasikan dan mendaftarkan diri sebagai anggota PPMI kepada Sekretaris Jenderal

PPMI ataupun melalui pengurus PPMI yang terdekat.

2. PPMI Kota/Dewan Kota dapat dibentuk dengan kriteria didukung oleh minimal 3 (tiga) LPM

dalam kota masing-masing dan disepakati oleh dua pengurus Kota/Dewan Kota terdekat. Jika

kemudian di suatu kota hanya terdapat 1 (satu ) LPM (mengingat kemungkinan hanya ada

satu perguruan tinggi), LPM yang bersangkutan dapat mempelopori pembentukan PPMI

Kota/Dewan Kota caretaker (badan persiapan) dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri

sebagai anggota PPMI kepada Sekjen PPMI dan atau Korwil melalui email

[email protected], Kemudian pada kelanjutannya perkembangan kota bersangkutan

dapat mempelopori mendorong terbentuknya LPM yang lain di kotanya bersama pengurus

PPMI.

mailto:[email protected]

3. PPMI Kota/Dewan Kota sah bila secara administratif PPMI (memenuhi AD/ART GBHO,

GBHK) dan telah mendapatkan SK dari Sekjend PPMI Nasional. Apabila belum mendapat

SK, tetap bisa melakukan kerja-kerja di tingkatan kota dengan rekomendasi Sekjend PPMI

Nasional.

4. Bentuk struktur PPMI Kota/Dewan Kota dipimpin oleh Pimpinan PPMI Kota/Dewan Kota

yang dipilih secara demokratis oleh pertemuan LPM pada forum pembentukan PPMI

Kota/Dewan Kota, sesuai dengan kultur kota masing-masing.

5. Kebutuhan Struktur kerja serta penentuan personal Badan Pekerja Kota /Dewan Kota PPMI.

Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kota. Hasil kepengurusan PPMI Kota/Dewan

Kota segera dikonfirmasikan kepada Sekjend PPMI Nasional sebagai database PPMI bagi

kemudahan kinerja selanjutnya.

GARIS -GARIS BESAR HALUAN KERJA

I. UMUM

1. Menjadikan pers mahasiswa sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat

kampus dan masyarakat umum.

2. Menjadikan pers mahasiswa berperan aktif dalam proses demokratisasi di Indonesia.

3. Menjadikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) sebagai media komunikasi

dan informasi antar anggota PPMI.

4. Pers mahasiswa sebagai sarana pembentuk pendapat umum masyarakat institusi

perguruan tinggi khususnya dan masyarakat umum ke arah kreatifitas yang kritis,

dinamis, dan objektif.

II. KHUSUS

1. Bidang Biro Umum

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan

3. Bidang Media

4. Bidang Advokasi

5. Bidang Jaringan Kerja

III. PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Bidang Organisasi

1.1. Membentuk dan menetapkan struktur sesuai dengan AD/ART.

1.2. Pendataan keanggotaan dan penertiban administrasi.

1.3. Mengadakan komunikasi dan konsolidasi yang kontinu antar pengurus PPMI.

1.4. Mengadakan pertemuan nasional PPMI dan Mukernas.

1.5. Mengadakan fasilitas atau sarana kesekretariatan PPMI Nasional.

2. Biro Umum

2.1 Melengkapi dan menjaga administrasi, dokumentasi dan laporan keuangan.

2.2 Mengoptimalkan inventarisasi, keuangan, dan administrasi untuk mendukung kerja-

kerja

organisasi.

2.3 Biro Umum berhak menggantikan sekjend Nas/Kota/Dewan Kota dalam

menjalankan roda organisasi apabila berhalangan.

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

3.1.Mengusahakan dan memberdayakan pusat dokumentasi dan informasi pers

mahasiswa.

3.2.Mengadakan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pers

mahasiswa.

3.3.Menyusun konsep dan meningkatkan pemberdayaan SDM pers mahasiswa.

4. Bidang Media

4.1.Mengusahakan kerja sama dengan organisasi lain yang tidak bertentangan dengan

AD/ART PPMI

4.2.Mengoptimalkan media berskala nasional atas nama PPMI.

4.3.Menjalin hubungan dan kerja sama antar media.

5. Bidang Advokasi

5.1.Membangun paradigma advokasi PPMI.

5.2.Membantu terbentuknya LPM di berbagai perguruan tinggi.

5.3.Mengoptimalkan advokasi di tingkatan LPM.

5.4 Membangun jaringan dengan lembaga bantuan hukum yang tidak bertentangan

dengan AD/ART PPMI.

5.5.Merespon fenomena sosial kemasyarakatan di tingkat lokal, nasional dan

internasional.

6. Bidang Jaringan Kerja

6.1.Membantu biro umum, penelitian dan pengembangan, media, dan advokasi dalam

pengembangan jaringan eksternal

6.2. Optimalisasi jaringan alumni.

KODE ETIK PERS MAHASISWA


(PPMI)

Pendahuluan

Kode Etik Jurnalistik bagi kalangan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) sebagai

upaya memberikan kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers sebagai suatu hak asasi

manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemerdekaan pers terhadap kalangan pers mahasiswa sebagai sarana untuk memperoleh

informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas

kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers, pers mahasiswa harus sadar akan tanggung jawab dan

kewajiabnnya dalam kerja jurnalistiknya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan

peranannya, pers mahasiswa harus menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers

mahasiswa dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk memberikan jaminan pers yang merdeka dikalangan pers mahasiswa dan memenuhi

hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, pers mahasiswa memerlukan landasan

moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan

menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, pers mahasiswa harus menaati

kode etik jurnalistik :

KODE ETIK

PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA (PPMI)

1. Pers Mahasiswa Mengutamakan Idealisme.

2. Pers mahasiswa mengutamakan Independensi dan Etika Jurnalistik

3. Pers Mahasiswa menjunjung tinggi hak asasi manusia

4. Pers mahasiswa pro aktif dalam usaha mencerdaskan bangsa.

5. Pers mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab menghormati, memenuhi dan

menjunjung tinggi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat.

6. Pers mahasiswa harus menghindari pemberitaan diskriminasi.

7. Pers mahasiswa wajib menghargai dan melindungi hak narasumber yang tidak berkenan

disebut nama dan identitasnya.

8. Pers mahasiswa menghargai off the record terhadap korban kesusilaan dan atau pelaku

kejahatan/tindak pidana di bawah umur.

9. Pers mahasiswa dengan jelas dan jujur menyebutkan sumber ketika menggunakan berita

atau tulisan dari suatu penerbitan, repro gambar/ilutrasi, foto dan atau karya orang lain.

10. Pers mahasiswa senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan harus

objektif serta profesional dalam pemberitaan dan menghindari penafsiran dan

kesimpulan yang menyesatkan

11. Pers mahasiswa tidak boleh menerima segala macam bentuk suap, serta tidak

memanfaatkan posisinya untuk menyiarkan atau mempublikasikan informasi yang

dimilikinya demi kepentingan pribadi dan golongan.

12. Pers mahasiswa wajib memperhatikan dan menindaklanjuti proses, hak jawab, hak

koreksi, somasi, gugatan dan atau keberatan-keberatan lain dari informasi yang

dipublikasikan berupa pernyataan tertulis atau ralat.

PENAFSIRAN KODE ETIK

PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA (PPMI)

1. Pers mahasiswa harus menjaga idealisme sebagai bentuk menjaga hati nuraninya dalam

melakukan pencarian informasi dan pemberitaan untuk memperjuangkan kelas

tertindas.

2. Independensi berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani

tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain. Etika Jurnalistik adalah

suatu bentuk norma dan aturan yang diatur dalam kode etik.

3. Hak asasi manusia adalah hak setiap orang yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa

sejak ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia.

4. Pers mahasiswa dituntut untuk aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang

sesuai dengan konstitusi dalam menyajikan karya jurnalistiknya.

5. Pers mahasiswa harus bertanggungjawabterhadap karya jurnalistiknya dan melakukan

kerja jurnalitiknya untuk menghormati, memenuhi dan menjunjung tinggi hak rakyat

dari informasi yang benar dan akurat (berarti dapat dipercaya benar sesuai keadaan

objektif ketika peristiwa terjadi.

6. Dikrimnasi adalah pembedaan pemberlakuan (membedakan ras, suku, warna kulit,

agama, dan bahasa)

7. Adalah hak dari narasumber untuk diberikan perlindungan kepada narasumber yang

tidak berkenan disebutkan nama dan identitasnya hal ini demi keamanan narasumber

dan keluarganya.

8. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh

disiarkan atau diberitakan. Berita terkait korban kesusilaan sudah seharusnya

diberitakan secara of the record karena menyangkut nama baik keluarga dan korban.

anak di bawah umur adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum

pernah menikah.

9. Kejujuran untuk menyebutkan sumber didapatnya berita atau tulisan dari karya orang

lain, sebagai bentuk penghargaan karya orang lain dan dan bukan merupakan suatu

bentuk plagiat dalam menyajikan karya jurnalistiknya.

10. Pers mahasiswa diberikan kebebasan penuh untuk menentukan karya jurnalistiknya

tanpa ada intervensi dari berbagai pihak, objektif bukan sebagai suatu tujuan namun

sebagai suatu cara jurnalis pers mahasiswa dalam melakukan kinerja jurnalistiknya.

Profesionalisme adalah pers mahasiswa menujukan identitasnya kepada narasumber,

menyampaikan keperluannya untuk melakukan wawacara atau ijin pengutipan,

menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas

sumbernya.

11. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain

yang mempenghari independensi dan karya jurnalistik. Terhadap profesi jurnalitiknya

pers mahasiswa tidak diperbolehkan memanfaatkan posisi dan informasi yang ada

untuk kepentingan pihak tertentu, pribadi dan golongan.

12. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan

atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak

koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang

diberikan oleh pers baik tentang dirinya atau orang lain. Dalam melakukan tindak lanjut

terhadap keberatan-keberatan tersebut dilakukan melalui pernyataan tertulis atau ralat.

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA GARIS BESAR …

Documents