Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga as Final

GAPENSINAS

ANGGARAN DASAR GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL

GAPENSINASMUKADIMAH Pengusaha kontraktor Pelaksana Jasa konstruksi adalah sebagian dari masyarakat Jasa konstruksi menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 45 adalah menjadi Hak dan Kewajiban seluruh lapisan Masyarakat Indonesia secara bersamasama sesuai bidang keahlian / Profesi masing-masing. Bahwa Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan titik berat di bidang kesejahteraan Ekonomi yang bertumpu pada Pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa Pengusaha Kontraktor Jasa Konstruksi adalah bagian Integral dari masyarakat Pelaku Ekonomi yang berpartisifasi aktif dengan perjuangan bangsa untuk mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur serta Merata bagi seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu dengan didorong kesadaran yang mendalam akan tugas dan Tanggung Jawab, maka kami atas nama Perusahaan Perusahaan Kontraktor yang bergerak di bidang Jasa Kontraktor Sipil, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal dan Tatalingkungan yang didorong oleh keinginan yang luhur dengan ini menyakan bergabung dalam satu Wadah organisasi bernama :

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL Yang disingkat GAPENSINAS

1ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

Dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : BAB 1 NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL yang selanjutnya disingkat GAPENSINAS Pasal 2 Tempat Kedudukan Kedudukan Tingkat Pusat GAPENSINAS berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia dan selanjutnya didaerah tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Waktu GAPENSINAS untuk pertama kalinya didirikan dengan Deklarasi oleh para pendiri yang selanjutnya disebut Dewan Pendiri di Jakarta pada tanggal 5 September 2007 untuk waktu yang tidak ditentukan. BAB II ASAS DAN LANDASAN OPERASIONAL Pasal 4 Asas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional berasaskan Pancasila. Pasal 5 Landasan GAPENSINAS berlandaskan : 1.Undang-undang Dasar 1945. 2.Undang-Undang No 1 Tahun 1987; tentang Kamar Dagang dan Industri. 3.Undang-Undang No 18 tahun 1999; Tentang Jasa Konstruksi. 4.PP No. 28 Tahun 2000; Tentang: Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 5.PP No 29 Tahun 2000; tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 2ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

6.PP No 30 Tahun 2000; tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. 7.Undang Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku. 8.Ketetapan Dewan Pendiri pada Deklarasi tanggal 5 September 2007. 9.Anggaran Dasar dan Rumah Tangga GAPENSINAS.

BAB III BENTUK SIFAT DAN FUNGSI Pasal 6 GAPENSINAS adalah organisasi berbentuk Kesatuan dari Pusat, Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 7 Sifat GAPENSINAS adalah organisasi Perusahaan yang menjadi Wadah Perusahaan-Perusahaan Kontraktor Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan yang bersifat Demokratis, Mandiri dan dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan (nirlaba). Meningkatkan peran serta Pengusaha KONTRAKTOR Jasa Konstruksi Indonesia di daerah dalam perekonomian Daerah Khususnya dan Nasional umumnya secara sehat untuk Kesejahteraan seluruh masyarakat. Ikut memberdayakan dan peduli terhadap masyarakat di bidang Tenaga Kerja dan aksi Sosial lainnya yang sesuai dengan kemampuan Organisasi.

Pasal 8 Fungsi ASOSIASI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional mempunyai fungsi sebagai : 1. Wadah Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Kontraktor Nasional agar menjadi Perusahaan yang Kokoh, Mandiri, Profesional dan ber-Daya saing tinggi dengan hasil pekerjaan yang berkualitas. 2. Wadah komunikasi dan konsultasi baik antar anggota, maupun antara anggota dengan pemerintah, antara anggota dengan Pengusaha Nasional / Asing serta lembaga dan Organisasi lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang usaha GAPENSINAS.


GAPENSINAS

BAB IV TUJUAN DAN USAHA Pasal 9 Tujuan 1. Menghimpun, membina dan mengembangkan Kemampuan, kegiatan dan kepentingan para Pengusaha Kontraktor Jasa Konstruksi sebagai pelaku-pelaku Ekonomi Nasional dalam Rangka mewujudkan kehidupan Dunia Usaha Nasional yang mempunyai daya saing yang tinggi.

2. Membina hubungan dengan konsep dan program kemitraan yang sinergi dengan pemberi kerja pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya baik di tingkat Pusat dan Daerah. 3. Membina dan mengembangkan Kemampuan Pengusaha Kontraktor Jasa Konstruksi yang mandiri.

Pasal 10 Usaha-Usaha Untuk mencapai tujuannya maka Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional melakukan Usahausaha sebagai berikut : 1. Menghimpun Seluruh Potensi Pengusaha Kontraktor Jasa Konstruksi mengadakan dan menyelenggarakan Seminar, Diskusi, Studi dan Pendidikan. Mengadakan Kerja sama dengan Lembaga-Lembaga pemerintah maupun Swasta, Baik dari Dalam maupun Luar Negeri. Menyelenggarakan Komunikasi, Konsultasi dan Asistensi Kegiatan Dunia Usaha Kontraktor Jasa Konstruksi. Mengusahakan berdirinya Koperasi yang dapat melayani kepentingan anggota. Berkewajiban memprioritaskan Tenaga kerja Lokal yang tersedia, dan memberikan pembinaan secara berkesinambungan.

2.

3.

4. 5.

BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11 Keanggotaan Keanggotaan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional terdiri dari : 4ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

1. Anggota biasa : Badan Usaha Swasta, Koperasi, BUMN,dan BUMD yang bergerak dalam bidang usaha Kontraktor Jasa Konstruksi dan telah mendapat pengesahan menurut hukum di Negara Republik Indonesia. 2. Anggota Luar Biasa : a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia dalam Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. b. Badan Usaha pabrikan dan Pemasok bahan/Material; Alat/Peralatan Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, BUMN/D, Badan Usaha Penanam Modal Asing (PMA) dan Badan usaha Asing yang beroperasi di Indonesia. 3. Pengusaha yang badan Usahanya bergerak dalam bidang usaha Kontraktor Jasa Pelaksana Konstruksi. Pasal 12 Hak anggota 1. Anggota Biasa mempunyai : a. Hak Suara yaitu Hak memilih dan di pilih serta Hak dalam Pemungutan suara untuk mengambil keputusan. b. Hak Bicara yaitu Hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi. d. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi. e. Hak membela diri. f. Hak mendapatkan informasi, Bimbingan dan Perlindungan Organisasi dalam menjalankan profesinya. 2. Anggota Luar Biasa mempunyai : a. Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. b. Hak untuk mengikuti Kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi. c. Hak mengajukan Permohonan untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan organisasi. 3. Dalam menggunakan Hak anggota sebagaimana tersebut pada ayat 1, Anggota Biasa hanya diwakilkan kepada satu orang. a. Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional yang masih berlaku. b. Dalam Hal diwakilkan kepada orang lain, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang pengurus Perusahaan anggota GAPENSINAS tersebut yang nama dan Jabatannya tercantum dalam akte Perusahaan (Akte Pendirian dan Perubahan-perubahan) dan yang bersangkutan mendapat surat kuasa penuh dari pimpinan Perusahaan (anggota gapensinas) tersebut mewakilinya dalam organisasi. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional. 5ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

c. Dalam Hal Penggunaan Hak Anggota diwakilkan sebagai mana tersebut ayat 4 b, untuk keperluan kepersertaan dalam musyawarah maka akte perubahan yang diberlakukan adalah akte perubahan yang dimaksud / dilaporkan organisasi GAPENSINAS pada saat pendaftaran/ pendaftaran ulang keanggotaan atau akte perubahan yang waktunya dibuat 6 bulan sebelum berlangsung musyawarah. d. Dalam hal penggunaan Hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut ayat 4 b dan 4 c. Maka ketentuan ayat 3 a menjadi gugur dan Hak mewakili Anggota dialihkan kepada yang mendapat kuasa penuh tersebut.

Pasal 13 Kewajiban Anggota 1. Anggota Biasa berkewajiban untuk: a. Menjujung tinggi dan menjaga nama baik Organisasi. b. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan dan disiplin Organisasi. c. Aktif melaksanakan program organisasi. d. Membayar iuran dan pungutan-pungutan resmi organisasi. 2. Anggota luar biasa berkewajiban untuk : a. Menjunjung tinggi nama organisasi. b. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga, serta Peraturan-peraturan lainnya dari Organisasi.

Pasal 14 Berakhirnya Keanggotaan Bagi Anggota biasa dan Anggota Luar Biasa, karena : 1. Mengundurkan diri. 2. Tidak lagi bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, baik atas kehendak sendiri ataupun dicabut perijinannya oleh yang berwenang. 3. Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. 4. Diberhentikan Organisasi.


GAPENSINAS

BAB VI ORGANISASI Pasal 15 Struktur Organisasi 1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional disusun secara Vertikal Kerja sebagai berikut : a. Ditingkat Nasional disebut GAPENSINAS Pusat, meliputi Seluruh Wilayah indonesia yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). b. Ditingkat Daerah Propinsi disebut GAPENSINAS Propinsi, meliputi wilayah Propinsi yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Propinsi. c. Ditingkat daerah Kabupaten/Kota disebut GAPENSINAS Kabupaten/Kota meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang dipimpian oleh Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Kabupaten/Kota. 2. Disetiap daerah Propinsi hanya ada satu GAPENSINAS Propinsi. 3. Disetiap Daerah Kabupaten/Kota hanya ada satu GAPENSINAS Kabupaten/Kota. 4. GAPENSINAS Pusat, GAPENSINAS Propinsi dan GAPENSINAS Kabupaten/Kota terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi. 5. Setiap Kebijaksanaan GAPENSINAS yang tingkat organisasinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan GAPENSINAS yang tingkat organisasinya lebih tinggi.

Pasal 16 Perangkat dan Wewenang Organisasi Perangkat dan Wewenang Organisasi diatur sebagai berikut : 1.Tingkat Nasional a. Musyawarah Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional disingkat MUNAS GAPENSINAS merupakan dan kekuasaan tertinggi GAPENSINAS di tingkat Nasional. b. Musyawarah Kerja Nasional GAPENSINAS disingkat MUKERNAS GAPENSINAS, merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya ketetapan-ketetapan MUNAS GAPENSINAS serta membantu Dewan Pimpinan Pusat GAPENSINAS dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Pusat. c. Dewan Pimpinan Pusat GAPENSINAS disingkat DPP GAPENSINAS merupakan pimpinan tertinggi GAPENSINAS mewakili organisasi baik dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUNAS GAPENSINAS. 2. Tingkat daerah Propinsi a. Musyawarah Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional disingkat MUSDA GAPENSINAS merupakan dan kekuasaan tertinggi GAPENSINAS di tingkat 7ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

Propinsi. b. Musyawarah Kerja Daerah GAPENSINAS disingkat MUKERNAS GAPENSINAS, merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya ketetapan-ketetapan MUSDA GAPENSINAS serta membantu Dewan Pimpinan Dearh GAPENSINAS dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi. c. Dewan Pimpinan Daerah GAPENSINAS disingkat DPD GAPENSINAS merupakan pimpinan tertinggi GAPENSINAS mewakili organisasi baik dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUSDA GAPENSINAS Propinsi dan Dewan Pimpinan Pusat. 3. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Musyawarah Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional disingkat MUSDA GAPENSINAS merupakan dan kekuasaan tertinggi GAPENSINAS di tingkat Kabupaten/Kota. b. Musyawarah Kerja Daerah GAPENSINAS disingkat MUKERDA GAPENSINAS, merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya ketetapan-ketetapan MUSDA GAPENSINAS Kabupaten/Kota serta membantu Dewan Pimpinan Daerah GAPENSINAS dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. c. Dewan Pimpinan Daerah GAPENSINAS disingkat DPD GAPENSINAS merupakan pimpinan GAPENSINAS didaerah tingkat Kabupaten/Kota mewakili organisasi baik dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUSDA GAPENSINAS Kabupaten/Kota dan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI Pasal 17 Musyawarah dan Rapat Musyawarah dan Rapat-rapat Oraganisasi : 1. Di Tingkat Nasional : a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS. b. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS. c. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional disingkat RAPIMNAS. d. Rapat Dewan Pimpinan Harian disingkat Rapat DPH. e. Rapat Pleno/Dewan Pimpinan Lengkap (Dewan Pimpinan harian dan ketua-ketua kompartemen). 2. Di Tingkat Propinsi : a. Musyawarah darah Propinsi disingkat MUSDA Propinsi. b. Musyawarah Kerja Daerah Propinsi disingkat MUKERDA Propinsi. c. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Daerah Propinsi disingkat RAPINDA Propinsi. 8ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

d. Rapat Dewan Pimpinan Harian Propinsi disingkat Rapat DPH Propinsi. e. Rapat Pleno/Dewan Pimpinan Lengkap (Dewan Pimpianan harian Ketua-Ketua Departemen). 3. Di Tingkat Kabupaten/Kota : a. Musyawarah daerah Propinsi disingkat MUSDA Kabupaten/Kota. b. Musyawarah Kerja Daerah Propinsi disingkat MUKERDA Propinsi. c. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Daerah Propinsi disingkat RAPINDA Kabupaten/Kota. d. Rapat Dewan Pimpinan Harian Propinsi disingkat Rapat DPH Kabupaten/Kota. e. Rapat Pleno/Dewan Pimpinan Lengkap (Dewan Pimpinan harian Ketua-Ketua Bidang). Pasal 18 Musyawarah Luar Biasa 1. MUNAS dan MUSDA yang diselenggarakan diluar jadwal MUNAS/MUSDA yang reguler (Diselenggarakan 5 tahun sekali) disebut MUNAS Luar Biasa dan MUSDA Luar Biasa disingkat MUNASLUB dan MUSDALUB. 2. MUNASLUB dan MUSDALUB diselenggarakan : a. Untuk meminta pertanggungjawaban DPP atau DPD mengenai pelAnggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Penyelewenganpenyelewengan keuangan Organisasi oleh DPP atau DPD sehingga ketentuanketentuan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan MUNAS atau MUSDA tidak terlaksana sebagaimana mestinya. b. Adanya kebutuhan mendesak untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. 3. MUNAS Luar Biasa dan MUSDA Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (Dua pertiga) dari jumlah Dewan pimpinan Daerah Tingkat dibawahnya untuk MUNAS harus 2/3 DPD Propinsi dan untuk MUSDALUB Propinsi harus 2/3 DPD Kabupaten dan Kota, MUSDALUB Kabupaten/Kota harus dihadiri oleh 2/3 anggota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 19 Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) 1. Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) adalah Musyawarah yang diadakan diluar waktu penyelenggaraan MUNAS untuk menyelesaikan hal-hal prinsio organisasi yang mendesak dan tidak dapat ditunda atas permintaan : a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua Pertiga) dari jumlah DPD Propinsi. b. Atas inisatip DPL/Pleno DPP. 2. MUNASSUS diadakan untuk mengubah/menyempurnakan AD/ART. 9ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

Pasal 20 Peserta dan Wewenang Musyawarah Nasional 1. Musyawarah Nasional merupakan Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi (tak terbatas) Organisasi, diselenggarakan 5 tahun sekali oleh DPP GAPENSINAS. Dan dihadiri oleh : a. Anggota Pleno DPP sebagai peserta Biasa. b. Peserta dari DPD Propinsi sebagai peserta Penuh dan Peninjau. c. Para Undangan sebagai Undangan. 2. Ketentuan tentang jumlah dan status peserta penuh, peserta biasa, peserta peninjau dan Undangan pada MUNAS diatur dalam Tata tertib acara tersebut. 3. MUNAS mempunyai wewenang : a. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban DPP. b. Menetapkan/Merubah AD/ART. c. Menetapkan Program Organisasi. d. Memilih dan mengangkat DPH dan Kompartemen DPP GAPENSINAS. e. Mengesahkan atau membatalkan sanksi yang dikenakan kepada anggota DPP.

Pasal 21 Peserta dan Wewenang MUSDA Propinsi 1. Musyawarah Daerah Propinsi, diselenggarakan 5 tahun sekali oleh DPD GAPENSINAS Propinsi dan dihadiri oleh : a. Peserta DPP sebagai Peserta Biasa. b. Anggota Pleno DPD Propinsi sebagai peserta biasa. c. Peserta dari Kabupaten/Kota sebagai peserta penuh dan peninjau penuh. d. Para Undangan sebagai Undangan. 2. Ketentuan tentang jumlah dan status peserta penuh, peserta biasa dan peserta peninjau dan undangan pada MUSDA GAPENSINAS Propinsi, diatur dalam tata tertib acara tersebut. 3. Musyawarah Daerah GAPENSINAS Propinsi mempunyai wewenang : a. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban DPD GAPENSINAS Propinsi. b. Menetapkan program kerja organisasi. c. Memilih dan mengangkat DPH dan departemen DPD Propinsi. d. Mengesahkan atau membatalkan sanksi yang dikenakan kepada anggota DPD.


GAPENSINAS

Pasal 22 Peserta dan Wewenang MUSDA Kabupaten/Kota 1.Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, diselenggarakan 5 tahun sekali GAPENSINAS Kabupaten/Kota : a. Peserta DPD Propinsi sebagai peserta biasa. b. Anggota Pleno DPD Kabupaten/Kota sebagai peserta Biasa c. Anggota DPD di Kabupaten/Kota sebagai peserta penuh dan peninjau. d. Para Undangan sebagai Undangan. oleh DPD

2.Ketentuan tentang jumlah dan status peserta penuh, peserta biasa dan peserta peninjau dan undangan pada MUSDA GAPENSINAS Kabupaten/Kota diatur Tata Tertib acara tersebut. 3. Musyawarah daerah GAPENSINAS Kabupaten/Kota mempunyai wewenang : a. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban DPD GAPENSINAS Kabupaten /Kota. b. Menetapkan Program Kerja organisasi. c. Memilih, Mengangkat DPH dan Bidang DPD Kabupaten/Kota. d. Mengesahkan atau membatalkan sanksi yang dikenakan kepada anggota GAPENSINAS Kabupaten / Kota.

Pasal 23 Peserta MUNAS Luar Biasa, MUSDA Luar Biasa dan MUNAS Khusus 1. Peserta dan wewenang MUNAS Luar biasa dan MUSDA Luar Biasa sama dengan yang disebut dalam Pasal 20 s/d 22 Anggaran Dasar ini. 2. Ketentuan tentang jumlah peserta MUNAS, MUSDA, MUKER, MUNAS Luar Biasa, MUNAS Khusus, dan MUSDA Luar biasa diatur dalam tata tertib acara tersebut. Pasal 24 Peserta dan Wewenang Musyawarah Kerja 1. Peserta Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Kerja Daerah sama dengan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah. 2. Musyawarah Kerja mempunyai Wewenang menilai, mengembangkan dan menyempurnakan Pelaksanaan Program Umum, Program Kerja Organisasi, serta menetapkan Peraturan Organisasi. 11ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

Pasal 25 Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota 1. Rapat Pimpinan Organisasidi tingkat Pusat atau Rapimnas, Rapat pimpinan Organisasi di tingkat Daerah Propinsi dapat diadakan untuk : a. Menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak langkah organisasi pada tingkat masing-masing dalam menghadapi perkembangan/situasi yang timbul. b. Menampung menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang dihadapi organisasi dan anggota pada tingkat masing-masing dalam waktu tertentu. 2. Rapat Pimpinan Organisasi tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali : a. Rapimnas, berdasarkan inisatip dari DPP dan atau adanya usulan dari DPD Propinsi. b. Rapimda Propinsi, berdasarkan inisatif dari DPD Propinsi dan atau usulan anggota di Propinsi yang bersangkutan. 3. Semua Keputusan Rapat Pimpinan Organisasi tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini merupakan Keputusan Organisasi yang mengikat dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah pada tingkat masing-masing. 4. Peserta rapat Pimpinan organisasi dan Rapat anggota terdiri dari : a. Untuk Rapimnas terdiri dari Dewan Pimpinan lengkap dan Dewan Pertimbangan di tingkat DPP, serta utusan DPD-DPD GAPENSINAS Propinsi se Indonesia. b. Untuk Rapimda terdiri dari Dewan Pimpinan Lengkap dan Dewan Pertimbangan di Tingkat DPD, serta utusan DPD-DPD GAPENSINAS se-Propinsi yang bersangkutan. c. Untuk Rapimda Kabupaten/Kota terdiri dari Dewan Pimpinan Lengkap dan Dewan Pertimbangan ditingkat DPD Kabupaten/Kota, serta anggota dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 5.Rapat Pimpinan organisasi tersebut pada ayat 1dan ayat 2 pasal ini dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab Dewan Pimpinan yang bersangkutan.

Pasal 26 Waktu Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Waktu Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat adalah : 1. Musyawarah Nasional atau MUNAS, Musyawarah Daerah atau MUSDA di adakan 1 kali dalam 5 tahun. 2. Musyawarah Kerja Nasional atau MUKERNAS, Musyawarah Kerja Daerah atau MUKERDA diadakan sekurang-kurangnya 1 kali antara 2 MUNAS, MUSDA yang bersangkutan. 12ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

3. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional atau RAPIMNAS, Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Daerah atau RAPIMDA Propinsi dan Rapat Anggota di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 4. Rapat Dewan Pimpinan Pusat atau Rapat DPP, Rapat Dewan Pimpinan Daerah atau Rapat DPD diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan : a. Rapat Dewan Pimpinan Harian atau Rapat DPH diadakan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. b. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap atau Rapat DPL/Pleno diadakan sekurangkurangnya 2 bulan sekali. c. Rapat Dewan Pertimbangan dapat diselenggarakan setiap saat bilamana diperlukan dan dihadiri oleh anggota Dewan yang bersangkutan.

Pasal 27 Kuorum 1. Musyawarah dan Rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya + 1 jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki suara. 2. Bila mana kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan rapat dapat di tunda selama lamanya 24 jam. 3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya + 1 jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara, maka musyawarah dan Rapat tersebut dpat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat. 4. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau pembubaran Organisasi secara Nasional, Musyawarah Nasional dinyatakan mencapai Kuorum dan sah apa bila di hadiri sekurang-kuranya 2/3 + 1 jumlah peserta yang berhak memiliki Hak Suara.

Pasal 28 Pengambilan Keputusan 1. Semua Keputusan dalam Musyawarah dan Rapat ditetapkan atas dasar musyawarah atas berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki suara. 2. Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan persetujuan 2/3 + 1kuorum pada Musywarah Nasional. 3. Khusus untuk maksud pembubaran Organisasi secara Nasional, Keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak Kuorum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.


GAPENSINAS

BAB III DEWAN KODE ETIK, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 29 Dewan Kode Etik 1. Dewan Kode Etik adalah Perangkat Organisasi GAPENSINAS yang berfungsi secara aktif membantu Dewan Pimpinan Pusat dalam membina dan mengawasi anggota demi tegaknya kode etik dalam berperilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. 2. Dewan Kode Etik hanya ada di GAPENSINAS tingkat pusat dan mempunyai kewenangan ke seluruh tingkatan Organisasi. 3. Anggota Dewan Kode Etik terdiri dari : a. Anggota Tetap adalah anggota Dewan Pendiri yang tidak masuk dalam kepengurusan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan di semua tingkatan Organisasi. b. Anggota tidak tetap adalah semua Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSINAS tingkat Propinsi secara ex-officio. 4. Pembagian tugas, fungsi dan tata kerja di lingkungan Dewan Kode Etik di atur lebih lanjut oleh rapat Dewan Kode Etik.

Pasal 30 Dewan Pembina 1.Dewan Pembina terdiri dari Pejabat Pemerintah secara ex-officio; Ketua Umum/Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional/Daerah dan Tokoh Pengusaha Nasional/Daerah yang ikut membina, mengembangkan dan memajukan GAPENSINAS YANG DIANGKAT OLEH Rapat Pleno DPP/DPD sesuai dengan tingkatan masing-masing. 2.Dewan Pembina menitik beratkan kegiatan pada pemantauan terhadap dinamika Dunia Usaha pada umumnya dan GAPENSINAS khususnya dan pertimbangan-pertimbangan serta saran-sarannya Dewan Pimpinan. 3.Ditiap-tiap Tingkatan Organisasi di bentuk Dewan Pembina. 4.Dewan Pembina dibentuk oleh Rapat Pleno PERDANA (1) Dewan Pimpinan yang bersangkutan dengan Surat Keputusan. Pasal 31 Dewan Pertimbangan 1. Dewan Pertimbangan terdiri dari anggota-anggota GAPENSINAS yang telah berjasa dalam mengembangkan Organisasi GAPENSINAS diangkat oleh Rapat Pleno DPP/DPD sesuai dengan tingkatannya. 14ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

2. Yang duduk di Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Dewan Pimpinan di semua Tingkatan Organisasi. 3. Ketua Dewan Pertimbangan di Tingkat Organisasi yang lebih rendah dapat duduk menjadi anggota Dewan Pertimbangan di tingkat Organisasi yang setingkat lebih Tinggi. 4. Dewan pertimbangan berwenang : a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan / Nasehat-Nasehat Saran-saran kepada Dewan Pimpinan mengenai apa saja yang menyangkut Dunia Usaha pada Umumnya dan GAPENSINAS Khususnya, juga bertugas menyeleksi dan mengusulkan pada Dewan Pimpinan, siapa-siapa yang berhak mendapatkan penghargaan dari GAPENSINAS atas Jasa Pelaksana Konstruksi. b. Melakukan pengamatan terhadap masalah-masalah Organisasi kelancaran Pelaksanaan-Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSINAS dan kerja sama antar anggota dan menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk Saran-saran dan Nasehat kepada Dewan Pimpinan. 5. Ditiap-tiap tingkatan organisasi dibentuk Dewan Pertimbangan. 6. Dewan Pertimbangan dibentuk oleh Rapat Pleno Perdana (1) Dewan pimpinan yang bersangkutan dengan Surat Keputusan. BAB IX KEUANGAN Pasal 32 Sumber Dana 1. Keuangan dan Sumber Dana GAPENSINAS di peroleh dari : a. Uang Pangkal, Uang Iuran dan Uang Blanko KTA. b. Pungutan resmi Organisasi. c. Bantuan dan Sumbangan tanpa ikatan. d. Usaha-usaha lainnya yang sah. 2. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dana Organisasi harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan oraganisasi. Pasal 33 Pertanggungan Jawab 1. Harus dilaporkan secar periodik kepada Dewan Pimpinan dibawahnya atau anggota. 2. Keuangan Organisasi harus bersifat terbuka dan akuntabel. 3. Pertanggung jawab akhir Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah bersifat Kolektif.


GAPENSINAS

Pasal 34 Pengelolaan Harta Kekayaan Organisasi Dewan pimpinan disetiap tingkatan Organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kekayaan organisasi pada tingkatannya.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Anggaran Dasar Organisasi hanya dapat dilakuakn oleh MUNAS atau MUNAS Luar Biasa atau MUNAS Khusus.

Pasal 36 Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan MUNAS atau MUNAS Luar biasa untuk itu. 2. Dalam hal organisasi di bubarkan maka segala kekayaan ditentukan lebih lanjut dalam MUNAS atau MUNAS Luar Biasa tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

BAB XI PENUTUP Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 38 Berlakunya Anggaran Dasar


GAPENSINAS

1. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan GAPENSINAS pada Notaris. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 3. Anggaran Dasar ini didaftarkan kepada BPK & SDM Dep. PU di Jakarta. 4. Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, memerintahkan kepada DPP GAPENSINAS UNTUK MENGUMUMKAN DAN MENYEBARLUASKAN Anggaran Dasar ini kepada setiap Anggota dan Khalayak lainnya. Ditetapkan di Pada Tanggal : Jakarta : 10 Oktober 2007

MUSYAWARAH NASIONAL I GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL GAPENSINAS

HARRI DARYANTO Ketua Umum

PRIYO SUBROTO Sekretaris Jenderal


GAPENSINAS

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL

GAPENSINASBAB I UMUM Pasal 1 Landasan penyusunan Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan Pasal 37 Anggaran Dasar Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional GAPENSINAS. Pasal 2 Kode Etik Dalam melaksanakan tugasnya GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL menetapkan kode etik yang merupakan pedoman berperilaku bagi anggota didalam menghayati dan melaksanakan Tugas dan kewajiban masing-masing dengan nama SAPTA SATYA sebagai berikut : 1. Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 2. Memegang Teguh Kesepakatan Kerja secara Profesional. 3. Tidak melakukan segala perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 4. Tidak menyalahgunakan kedudukan, Wewenang dan Kepercayaan yang diterima. 5. Menjaga Kondusipitas antar organisasi sejenis. 6. Aktif dalam membangun Bangsa dan Negara. 7. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

BAB II KEANGGOTAAN 18ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

Pasal 3 Persyaratan menjadi anggota Persyaratan untuk menjadi anggota GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL (GAPENSINAS) adalah sebagai berikut : 1. Anggota biasa a. Badan Usaha milik Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki akte pendirian dan Perubahannya yang sah menurut Hukum di negara Indonesia. b. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan daerah dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan. 2. Anggota Luar Biasa. a. Badan Usaha berbentuk penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Badan Usaha Asing yang bergerak di Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Organisasi dan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Badan Usaha Pabrikan dan Pemasok Bahan / Material; Alat / peralatan konstruksi yang berbentuk badan Usaha milik Swasta (BUMS), Koperasi, BUMN /D, Badan Usaha Penanaman Modal asing (PMA) dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia. d. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL (GAPENSINAS).

Pasal 4 Tata Cara Penerimaan Anggota 1. Pendaftaran / Permintaan jadi anggota di lakukan di tingkat Kabupaten / Kota kemudian diteruskan ke tingkat Propinsi, jika belum terbentuk Propinsi maka diteruskan ke pusat. 2. Permintaan untuk menjadi anggota oleh yang bersangkutan diajukan secara tertulis. 3. Kemungkinan badan Usaha tersebut diterima atau tidak sebagai anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat GAPENSINAS. 4. Keputusan mengenai Penerimaan atau Penolakan menjadi Anggota dilakukan melalui Surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pimpinan daerah GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL (GAPENSINAS) dalam waktu 10 hari setelah formulir pendaftaran diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah GAPENSINAS Pusat. 5. Mereka yang diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda anggota (KTA) oleh Pimpinan daerah GAPENSINAS daerah Kabupaten /Kota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat GAPENSINAS yang seragam di seluruh Indonesia. 6. Persyaratan lainnya diatur kemudian. Pasal 5 Pemberhentian anggota 19ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

Berhentinya Keanggotaan dapat disebabkan oleh: 1. Atas Permintaan sendiri secara tertulis. 2. Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. 3. Tidak menjalankan Profesinya sebagai mana mestinya. 4. Pemecatan.

Pasal 6 Sanksi 1. Anggota melalikan kewajiban sesuai pasal 13 Anggaran dasar akan dikenakan sanksi. 2. Sansi kepada anggota dapat berupa : a. Teguran / Peringatan. b. Pembekuan Sementara keanggotaan. c. Pemecatan. 3. Pembekuan Sementara dilakukan setelah Anggota diberi peringatan 3 kali berturut-turut dalam waktu kurang dari 6 bulan. 4. Sansi teguran/peringatan kepada Anggota di keluarkan oleh DPD GAPENSINAS Kabupaten /Kota, sedang pembekuan sementara atau pemecatan dikeluarkan DPP atas usul dari DPD Kabupaten/Kota GAPENSINAS.

BAB III SUSUNAN DEWAN KODE ETIK, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 7 Dewan Kode Etik Susunan Dewan Kode Etik terdiri dari : 1. Seorang Ketua. 2. Seorang Sekretaris. 3. Beberapa Orang Ketua. Pasal 8 Dewan Pembina Susunan Dewan Pembina terdiri dari : 1. Seorang Ketua. 2. Beberapa orang anggota.

Pasal 9 Dewan pertimbangan Susunan Dewan Pertimbangan terdiri dari : 1. Seorang Ketua. 2. Beberapa orang anggota. 20ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

BAB IV SUSUNAN DEWAN PIMPINAN Pasal 10 Dewan Pimpinan Pusat Susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari : 1. Dewan Pimpinan Harian (DPH) terdiri dari : a. Seorang Ketua Umum. b. Beberapa Ketua yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 4 orang masing-masing mengkordinasikan beberapa kompartemen tertentu. c. Seorang Sekretaris Jenderal. d. Beberapa Sekretaris sebanyak-banyaknya 2 orang. e. Seorang bendahara Umum. f. Beberapa bendahara sebanyak-banyaknya 2 orang. 2. Dewan Pimpinan Lengkap (DPL)/Pleno terdiri dari Dewan pimpinan Harian (DPH) ditambah beberapa Ketua Kompartemen yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sebanyak-banyaknya 8 orang. 3. Guna Pelaksanaan Kegiatan Harian Organisasi, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretaris yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga penuh dan profesional yang dipekerjakan oleh Organisasi.

Pasal 11 Dewan Pimpinan daerah Propinsi Susunan Dewan Pimpinan daerah Propinsi (DPD) terdiri dari : 1. Dewan Pimpinan Harian (DPH) terdiri dari : a. Seorang ketua Umum. b. Beberapa ketua sebanyak-banyaknya 4 orang masing-masing mengkordinasikan beberapa Departemen tertentu. c. Seorang Sekretaris Umum. d. Beberapa Sekretaris sebanyak-banyaknya 2 orang. e. Seorang Bendahara Umum. f. Beberapa Wakil Bendahara sebanyak-banyaknya 2 orang. 2. Dewan Pimpinan Lengkap (DPL)/Pleno terdiri dari Dewan pimpinan Harian (DPH) ditambah beberapa Ketua Kompartemen yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sebanyak-banyaknya 8 orang. 3. Guna Pelaksanaan Kegiatan Harian Organisasi, sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretaris yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga penuh dan profesional yang dipekerjakan oleh Organisasi.


GAPENSINAS

Pasal 12 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Susunan Dewan Pimpinan daerah Kabupaten/ Kota (DPD) terdiri dari : 4. Dewan Pimpinan Harian (DPH) terdiri dari : a. Seorang ketua Umum. b. Beberapa ketua sebanyak-banyaknya 4 ortang masing-masing mengkordinasikan beberapa Bidang tertentu. c. Seorang Sekretaris Umum. d. Beberapa Sekretaris sebanyak-banyaknya 2 orang. e. Seorang Bendahara Umum. f. Beberapa Wakil Bendahara sebanyak-banyaknya 2 orang. 5. Dewan Pimpinan Lengkap (DPL)/Pleno terdiri dari Dewan pimpinan Harian (DPH) ditambah beberapa ketua Kompartemen yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sebanyak-banyaknya 8 orang. 6. Guna Pelaksanaan Kegiatan Harian Organisasi, sekretaris Jendral dibantu oleh Sekretaris yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga penuh dan profesional yang dipekerjakan oleh Organisasi.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN Pasal 13 Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Pusat : 1. Menyelenggarakan MUNAS atau setingkat dengan itu sebagai mana dimaksud dalam pasal 16, 17 dn 18 Anggaran Dasar. 2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan/Keputusan-keputusan MUNAS, MUKERNAS dan RAPIMNAS GAPENSINAS, mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Derah Propinsi, dan Kabupaten/Kota jika Dewan Pimpinan Propinsi bersangkutan belum terbentuk. 3. Menetapkan garis kebijaksanaan Organisasi. 4. Mengesahkan keanggotaan bersama-sama DPD GAPENSINAS Propinsi dan DPD Kabupaten/Kota. 5. Mengadakan hubungan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga, Badan-badan dan intansi lainnya dalam rangka mencapai tujuan Organisasi. 6. Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk membentuk badan-badan Kerja, Panitiapanitia khusus atau mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya Tujuan Organisasi. 7. Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. 8. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAPENSINAS Propinsi dalam menjalankan tugasnya. Dan Kabupaten/Kota jika DPD Propinsi Setempat belum terbentuk. 22ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

9. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas-tugas Dewan Pimpinan Daerah GAPENSINAS Propinsi dan Kota jika DPD Propinsi setempat belum terbentuk.

Pasal 14 Dewan Pimpinan daerah Propinsi Dewan Pimpinan Daerah Propinsi : 1. Menyelenggarakan MUSDA atau setingkat dengan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, 17 dn 18 Anggaran Dasar. 2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan/Keputusan-keputusan MUNAS, MUKERNAS dan RAPIMNAS, MUSDA, MUKERDA, RAPIMDA GAPENSINAS, mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Derah Propinsi, Menetapkan garis kebijaksanaan Organisasi. 3. Mengukuhkan dan melantik DPD GAPENSINAS Kabupaten/Kota. 4. Melaksanakan Garis Kebijaksanaan Organisasi, sesuai ketetapan DPP GAPENSINAS. 5. Mengesahkan kartu Tanda Anggota bersama DPP dan DPD Kabupaten/Kota. 6. Memutuskan menerima atau menolak calon anggota menjadi anggota. 7. Mengadakan Hubungan kerja sama dengan Lembaga-lembaga, badan-badan dan instansi lainnya dalam lingkungan wilayahnya, dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi. 8. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Dewan Pimpinan Daerah GAPENSINAS Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya. 9. Mengadakan Pengawasan terhadap pelaksana tugas-tugas Dewan Pimpinan Daerah GAPENSINAS Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 15 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota : 1. Menyelenggarakan MUSDA atau setingkat dengan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, 17 dn 18 Anggaran Dasar. 2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan/Keputusan-keputusan MUNAS, MUKERNAS dan RAPIMNAS, MUSDA, MUKERDA, RAPIMDA GAPENSINAS, mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Derah Propinsi, Menetapkan garis kebijaksanaan Organisasi. 3. Melaksanakan Garis Kebijaksanaan Organisasi, sesuai ketetapan DPP GAPENSINAS. 4. Mengesahkan kartu Tanda Anggota bersama DPP dan DPD Propinsi. 5. Memutuskan menerima atau menolak calon anggota menjadi anggota. 6. Mengadakan Hubungan kerja sama dengan Lembaga-lembaga, badan-badan dan instansi lainnya dalam lingkungan wilayahnya, dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi. 7. Memberikan sanksi Organisasi kepada anggota, serta mencabut kembali bila tiba saatnya harus dicabut.

Pasal 16 Pembagian Tugas Dewan Pimpinan 23ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

1. Pembagian Tugas diantara Dewan Pimpinan dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua berdasarkan Program kerja dan pendoman yang ditetapkan oleh musyawarah kerja bersangkutan. 2. Apabila Ketua Umum atau Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban untuk waktu tertentu, maka ketua I / Wakil Ketua I bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas Dewan Pimpinan Harian.

Pasal 17 Sanksi kepengurusan 1. Anggota Dewan Pimpinan yang tidak memenuhi dan atau melalikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi Organisasi dalam bentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut terlebih dahulu dalam jangka waktu 3 bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan Organisasi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan lengkap/Pleno Dewan Pimpinan yang bersangkutan. 2. Kepada Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan Sanksi Organisasi oleh Dewan Pimpinan yang langsung membawahinya dalam bentuk pembekuan atau pembekuan sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut terlebih dahulu, dalam waktu 30 hari, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang membahayakan dan merugikan kelangsungan hidup/jalannya roda organisasi, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Lengkap/Pleno dari Dewan Pimpinan yang langsung membawahinya.

Pasal 18 Pencabutan sanksi 1. Pengenaan dan Pencabutan Sanksi ke 1 pasal 16 dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan masing-masing berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Lengkap/Pleno. 2. Pengenaan Sanksi ke 2 Pasal 16 dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan yang langsung membawahinya, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Lengkap/Pleno. 3. Pencabutan atau pengesahan Sanksi dimaksud ayat 2 pasal ini hanya dapat dilakukan apa bila DPD GAPENSINAS yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi dan atau melaksanakan kewajibannya, oleh Dewan Pimpinan yang langsung membawahinya.

Pasal 19 Hak membela Diri anggota Dewan Pimpinan yang terkena sanksi


GAPENSINAS

Bagi anggota Dewan Pimpinan yang terkena sanksi dapat mengajukan Pembelaan diri pada MUNAS maupun MUSDA pada lingkupnya.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN DEWAN PIMPINAN SERTA PENGGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 20 Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan

1. Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan dilakukan dalam musyawarah yang bersangkutan dengan cara memilih Ketua Umum / ketua merangkap ketua Formatur dan 2 orang formatur guna membentuk Dewan Pimpinan. 2. Pemilihan Formatur dilaksanakan atas dasar musywarah atau dengan pemungutan Suara yang dilaksanakan secara tertulis dengan Asas langsung, bebas dan Rahasia oleh para peserta penuh yang memiliki Hak Suara. 3. Apabila pemilihan formatur dilakukan dengan cara pemilihan tertulis, maka setiap peserta penuh yang memiliki hak suara menulis satu nama untuk calon Ketua Umum/Ketua sekaligus Ketua Formatur dan dua nama lainnya yang berbeda untuk calon anggota formatur. 4. Dari perhitungan Suara yang masuk dan Sah, nama calon Ketua Umum/Ketua yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum/Ketua sekaligus merangkap ketua formatur dan dua calon formatur yang mendapat suara terbanyak kesatu dan kedua terpilih menjadi anggota formatur. 5. Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua formatur dan dua anggota formatur terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan harian sekaligus membentuk Dewan Pimpinan Lengkap dan Dewan Penasehat. 6. Dalam hal Ketua Umum/Ketua merangkap ketua formatur dan dua Anggota formatur terpilih hanya membentuk Dewan Pimpinan Harian, maka Dewan Pimpinan harian terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Lengkap.

Pasal 21 Persyaratan menjadi Dewan Pimpinan Pada dasarnya yang berhak untuk duduk dalam Dewan Pimpinan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSINAS) adalah mereka yang memenuhi kriteria / syarat-syarat sebagai berikut : 1. Pengusaha yang Perusahaanya minimal dalam 1 tahun terakhir tercatat dalam keanggotaan GAPENSINAS. 2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum / Ketua adalah Pengusaha yang Perusahaannya minimal 2 tahun terakhir secara terus menerus tercatat dalam keanggotaan GAPENSINAS dan pernah duduk didalam Dewan Pimpinan GAPENSINAS baik di tingkat pusat maupun Daerah. 25ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

3. Tidak sedang dicabut Haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, tidak berada dalam keadaan pailit dan atau kehilangan haknya untuk menguasai kekayaan dan tidak sedang menjalani hukuman atas dasar keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Untuk Dewan Pimpinan daerah hasil pembentukan baru/Pemekaran Daerah, ketentuan ayat 2 dalam pasal ini tidak diberlakukan. Pasal 22 Masa jabatan Dewan Pimpinan 1. Masa jabatan Dewan Pimpinan disemua Tingkatan Organisasi adalah 5 tahun dan setelah masa tersebut mantan anggota Dewan Pimpinan yang bersangkutan dapat dipilih kembali. 2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk 2 kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, kecuali aklamasi penuh meminta untuk memimpin kembali. 3. Anggota Dewan Pimpinan tidak dapat merangkap jabatan pada Dewan Pimpinan GAPENSINAS ditingkat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. 4. Anggota Dewan pimpinan tidak diperbolehkan duduk pada Dewan Penasehat baik pada tingkat yang bersangkutan maupun pada tingkatan Organisasi lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. 5. Masa Jabatan kepengurusan baru hasil MUNASLUB, MUSDALUB Propinsi, MUSDALUB Kabupaten/Kota, masing-masing adalah masa jabatan kepengurusan yang digantikan.

Pasal 23 Penggantian Antar Waktu 1. Untuk Dewan Pimpinan : a. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan tugas/menyelesaikan kewajiban sampai pada masa jabatan Dewan Pimpinan berakhir, maka jabatan Ketua Umum diganti oleh Ketua I demikian seterusnya sesuai dengan urutan sampai batas Ketua V untuk masa jabatannya yang tersisa. b. Masa jabatan bagi pengganti Ketua Umum/Ketua untuk masa jabatan yang tersisa dihitung satu kali masa jabatan, apabila masa jabatan pengganti Ketua Umum / Ketua berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Dewan Pimpinan yang bersangkutan. c. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pimpinan maka pengangkatan pengganti untuk pengisian lowongan tersebut diputuskan oleh Dewan Pimpinan Harian yang bersangkutan untuk masa jabatan tersisa. d. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) dan (c) harus dilaporkan kepada Dewan Pimpinan yang tingkat Organisasinya lebih tinggi dan dipertanggungjawabkan kepada musyawarah pada tingkatan masing-masing. 2. Untuk Dewan Pertimbangan : a. Apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan menyelesaikan kewajiban sampai masa jabatannya 26ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

berakhir, maka jabatan KDewan Pertimbangan diisi oleh dari antara Anggota Dewan Pertimbangan. b. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan, maka pengangkatan penggantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Pertimbangan yang bersangkutan dengan konsultasi pada Dewan Pimpinan Tingkatan yang bersangkutan. c. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (a) dan 2 (b) harus dilaporkan kepada Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan yang tingkat organisasinya lebih tinggi dan dipertanggung jawabkan kepada musyawarah pada tingkatan masing-masing.

BAB VII KEUANGAN Pasal 24 Perimbangan pembagian keuangan 1. Uang Pangkal dan Uang Iuran anggota sebagaimana tersebut dalam pasal 30 ayat 1 Anggaran Dasar didistribusikan sebagai berikut : a. 15 % disetorkan kepada DPP GAPENSINAS. b. 35 % disetorkan kepada DPD Propinsi. c. 50 % disetorkan kepada DPD Kabupaten/Kota. 2. DPD GAPENSINAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penarikan dan pendistribusian Uang pangkal dan uang iuran anggota kepda peringkat diatasnya. 3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota diatur dalam peraturan organisasi. 4. Laporan keuangan DPD GAPENSINAS Kabupaten/Kota dilaporkan kepada anggota dan DPD Propinsi, untuk yang belum ada maka ke DPP GAPENSINAS. 5. Laporan DPD Propinsi dilaporkan kepada DPD Kabupaten/Kota diwilayah dan ditembuskan ke DPP GAPENSINAS. 6. Laporan keuangan DPP dilaporkan ke DPP Propinsi. 7. Pembukuan organisasi disetiap tingkatan mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. 8. Laporan keuangan tahunan harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai ayat 4,5 dan 6 selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah batas waktu penutupan buku atau 31 Maret tahun berikutnya. 9. Laporan pertanggungjawaban akhir penerimaan dan penggunaan uang/dana disampaikan pada MUNAS dan MUSDA atau yang setingkat dengan itu. BAB VIII LAMBANG DAN BENDERA GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL GAPENSINAS

Pasal 25 Lambang 27ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

1. Lambang Organisasi adalah milik anggota seperti :

2. Gambar, arti, dan makna Lambang GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL GAPENSINAS (GAPENSINAS) seperti tertera pada lampiran 1 ART ini.

Pasal 26 Bendera Dewan Pimpinan disetiap Tingkatan Organisasi memiliki Bendera yang seragam bentuknya sekaligus menunjukan Identitas masing-masing ketentuan mengenai Bendera GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL (GAPENSINAS) seperti tertera pada lampiran 2 ART ini. BAB IX PENUTUP Pasal 27 Ketentuan atau Aturan Peralihan Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 20 dan 21 Anggaran Rumah Tangga ini mengenai Tata cara Pemilihan dan Persyaratan menjadi Dewan Pimpinan, maka untuk pertama kalinya: 1. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat GAPENSINAS telah diangkat/dibentuk oleh Dewan Pendiri pada tanggal 5 September 2007 di Jakarta dan pengangkatan tersebut telah diterima dan disanggupi oleh masing-masing yang bersangkutan dengan tugas utama untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sampai dengan terpenuhi persyaratan penyelenggraan Musyawarah Nasional Pertama (MUNAS I) sesuai dengan ART serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 12 bulan kalender sejak tanggal deklarasi. 2. Pembetukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dilakukan oleh 1 atau beberapa orang di daerah Propinsi yang bersangkutan yang diberikan surat Mandat untuk itu oleh Dewan Pimpinan Pusat. 3. Pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh 1 atau beberapa orang di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang diberikan Surat Mandat untuk itu oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi kalau belum ada maka di berikan dari DPP GAPENSINAS. 4. Yang berhak diberikan surat Mandat dan diangkat untuk duduk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan adalah : a. Pengusaha yang Perusahaannya bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor) . b. Siapa saja yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pengembangan Bidang Usaha Jasa Konstruksi pada Umumnya. Pasal 28 Lain-lain 28ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah tangga ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam suatu keputusan atau peraturan tersendiri dalam bentuk peraturan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional. 2. Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penapsiran yang berbeda, maka menurut urutan berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Munas, Keputusan RAPIMNAS dan peraturanperaturan Organisasi/keputusan Dewan Pimpinan.

Pasal 29 Perubahan Anggaran Rumah tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL (GAPENSINAS) hanya dapat dilakukan oleh MUNAS atau MUNASLUB atau MUNASSUS. Pasal 30 Berlakunya Anggaran Rumah Tangga 1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL (GAPENSINAS) Dengan Surat Keputusan Nomor : 01/SK. DPP/VIII/2007 tanggal 5 September 2007 di Jakarta. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Agar setiap anggota/calon anggota dapat mengetahuinya, DPP diperintahkan untuk mengumumkan dan menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan Khalayak lainnya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 10 Oktober 2007


HARRI DARYANTO Ketua umumANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

PRIO SOEBROTO Sekretaris Jenderal 29

GAPENSINAS

Lampiran ke 1

Arti dan LambangGABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL

GAPENSINAS

GAPENSINAS

1) Lambang GAPENSINAS berbentuk limas, melambangkan bentuk dari sebuah organisasi yang demokrasi karena seluruh kekuatan didukung dari bawah. 2) Begitu juga dari limas ini ada warna berbeda, adalah merupakan perbedaan warna suku dan berbagai ras tetapi satu tujuan. 3) Sebuah kekuatan yang abadi yang tidak terkikis jaman seperti sebuah jenis Konstruksi yang abadi seperi candi Borubudur di Indonesia, Piramida di Mesir, dan tempat pemujaan suku Aztek di Amerika selatan. 4) Tulisan GAPENSINAS berwarna merah melambangkan dinamika, warna merah selalu menggambarkan dinamika seperti lambang merah pada bendera Indonesia. 5) Tulisan GAPENSINAS diletakan dibawah karena dasar pendirian asosiasi kita adalah dari dinamika yang selalu berbeda dan ingin mencari solusi dengan tujuan yang sama.


GAPENSINAS

Lampiran ke 2

BENTUK PATAKA GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL GAPENSINAS

GAPENSINAS

1. Ukuran bendera Gapensinas 1 meter X 1 meter Lambang GAPENSINAS tertera di tengah bendera : a) Untuk DPP bisa mencantumkan dibawah lambang Dewan Pimpinan Pusat. b) Untuk DPD Propinsi Bisa mencantumkan dengan DPD Propinsi sesuai dengan Wilayahnya. c) Untuk DPD Kabupaten/Kota mencantumkan DPD Kabupaten/Kota wilayahnya.


GAPENSINAS

Lampiran ke 3 PROGRAM KERJA MUNAS 1 GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL (GAPENSINAS) DI JAKARTA

Program kerja GAPENSINAS adalah bertujuan untuk menjalankan misi dan mencapai sasaran yang diinginkan akan melaksanakan sebagai berikut : 1. Kedalam a. Melakukan konsolidasi Organisasi dan keanggotaan, maka setelah MUNAS ke 1 ini akan dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi di seluruh Indonesia, serta pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang akan menerima pendaftaran anggota, untuk memperkokoh organisasi, selanjutnya DPD Kabupaten dan Kota segera membentuk Kepengurusan dengan melakukan MUSDA dan begitula DPD Propinsi melakukan MUSDA Propinsi pada daerah masing-masing yang selambat-lambatnya dilaksanakan 4 Bulan Setelah MUNAS ke I ini. b. DPP GAPENSINAS segera mendaftarkan seluruh anggota ke LPJKN dan LPJKD di seluruh Indonesia pada bulan Februari 2008 guna melaksanakan ketentuan yang tertuang di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. c. Keuangan akan dilaksanakan secara terbuka, yaitu dari tinggkat DPP, DPD Propinsi dan DPD Kabupaten/Kota, dengan ditentukan surat keputusan DPD tentang peraturan dan pelaksanaannnya. d. Semua kantor DPP, DPD Propinsi dan DPD Kabupaten/Kota agar mempercepat pelayanan akan menggunakan perangkat IT serta programprogram pelayanan yang mempermudah komunikasi untuk sistim regristrasi. e. MUNAS Khusus akan diselengarakan dalam Bulan Februari 2008, setelah beberapa DPD Propinsi dan DPD Kabupaten/Kota terbentuk. f. Setiap DPD yang terbentuk baik itu yang telah melaksanakan MUSDA atau belum di daerah masing agar segera melaporkan keberadaan dan anggotanya ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) g. GAPENSINAS akan bekerja sama dengan Lembaga bantuan Hukum guna membantu menyelesaikan masalah-masalah HUKUM anggotaanggotannya.32ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

GAPENSINAS

h. Pembinaan Organisasi dan Anggota GAPENSINAS baik tentang Jasa Konstruksi, maupun pembentukan lembaga Non Bank untuk membantu anggotanya.

2. Keluar DPP GAPENSINAS akan mengadakan pertemuan dengan intansi Pemerintah yang terkait dengan keberadaan organisasi serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), dan organisasi lainnya juga masyarakat Konstruksi Khususnya yang mempunyai Hubungan dengan GAPENSINAS.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 10 Oktober 2007


HARRI DARYANTO Ketua umum

PRIO SOEBROTO Sekretaris Jenderal


GAPENSINAS

MUNAS GAPENSINAS ke 1 Sidang Komisi SUSUNAN PENGURUS DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL GAPENSINAS

DEWAN PEMBINA : 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA. 2. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA. 3. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDUSTRI DAN JASA KONSTRUKSI. 4. SUPRAYITNO.

DEWAN PERTIMBANGAN : Ketua : PROF, DR. IR HIRAS M.L. TOBING. Anggota : DR. ARIEF DARMAWAN. Anggota : WAHYUDI SUGIRAH. Anggota : Ir. IRWAN DARMADI M. Eng.

DEWAN PIMPINAN PUSAT : Ketua Umum : HARRI DARYANTO. Ketua : IR. DEDE WIDARTI. Ketua : H. SUTARA. Ketua : HERI SUTANTO MBA. Sekretaris Jenderal : PRIO SUBROTO, S.SI. Bendahara Umum : DRS. RUSDIANTO.

DEWAN PENDIRI : 1. HARRI DARYANTO 2. R.A.J SINAMBELA SH. 3. TENGKU ZULFIKAR, SE. MMc 4. Prof. Dr. HIRAS M.L. TOBING 5. PRIO SUBROTO S.Ap 6. WAHYUDI SUGIRAH SE 7. Ir IRWAN DARMADI M,Eng

Jakarta 10 Oktober 2007


GAPENSINAS

Lampiran ke 4

KODE ETIKGABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL

GAPENSINAS

1. Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

2. Memegang Teguh Kesepakatan Kerja secara Profesional. 3. Tidak melakukan segala perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 4. Tidak menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang dan Kepercayaan yang diterima. 5. Menjaga Kondusipitas antar organisasi sejenis. 6. Aktif dalam membangun Bangsa dan Negara. 7. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

++++++++++


Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga as Final

Documents