Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA MISSI RECLASSEERING REPUBLIK INDONESIA

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama “Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia” disingkat

dengan LMR-RI

Pasal 2

(1). LMR-RI yang dimaksud dalam pasal 1, merupakan kelanjutan perkumpulan LMR-RI

yang didirikan pertama kali di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1950 untuk jangka.

waktu yang tidak ditentukan lamanya

(2). Presidium Pusat LMR-RI sekarang berkedudukan di Bogor.

BAB II

BENTUK DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

LMR-RI merupakan perkumpulan Reclasseering yang berbentuk Badan Peserta Hukum

untuk Negara dan Masyarakat. Pasal 4 Wilayah kerja LMR-RI adalah seluruh daerah

Republik Indonesia, jika diperlukan dapat membuka perwakilan di luar negeri.

BAB III

AZAZ, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Sebagaimana falsafah negara Pancasila, maka LMR-RI dalam melaksanakan

pekerjaannya tidak memandang perbedaan gender, agama dan bangsa, jenis

kepercayaan ataupun pandangan hidupnya

Pasal 6

(1). Maksud didirikannya LMR-RI yaitu untuk memberikan pertolongan serta bantuan

hukum kepada :

a. Orang-orang yang di hukum dan mendapat pelepasan bersyarat.

b. Orang-orang yang mendapat hukuman bersyarat.

c. Orang-orang yang dikeluarkan dari penjara-penjara dengan bebas tetapi

membutuhkan bantuan LMR-RI

d. Orang-orang yang tersangkut sesuatu pelanggaran hukum Pidana, Perdata dan Tata

Usaha Negara.

(2). Tujuan LMR-RI adalah :

a. Menegakkan supremasi hukum dan Hak Azasi manusia, di antaranya. membimbing

ke arah perbaikan adat istiadat, kepandaian dan kelakuan orang-orang hukuman

termasuk mantan narapidana untuk mencapai kemajuan bathin serta kecerdasan moril

supaya mereka insyaf hingga kembali ke tengah masyarakat, sesuai tingkatan derajat

dan martabatnya serta LMR-RI mengupayakan bagi mereka pencarian nafkah hidup

yang lebih baik dan layak.

b. Mewujudkan pemerataan pekerjaan reclassering di Indonesia dengan cara mencegah

dan mengatasi terjangkitnya penyakit masyarakat seperti perjudian, pemabukan.

pemadatan, pelacuran, perdagangan manusia, gelandangan dan pengemis termasuk di

antaranya anak-anak terlantar

c. Turut serta membantu menegakkan supremasi hukum negara berdasarkan program

pemerintah mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran tindak pidana

tertentu seperti Korupsi dan lain-lain yang pelaksanaannya diatur melalui peraturan dan

keputusan pimpinan Presidium Pusat LMR-RI

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 7

LMR-RI adalah suatu Lembaga Independent yang bersifat mandiri, tidak berpihak

kepada politik yang mempengaruhi kurang adilnya penegakan Hukum Negara.

Pasal 8

LMR-RI mempunyai fungsi :

a. Menjalin kerjasama secara profesional dengan jajaran penegak hukum yaitu

Makamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pamong Praja, Penasihat Hukum

dan sebagainya untuk memberikan keterangan-keterangan seperlunya baik lisan

maupun tulisan tentang masalah terdakwa yang akan diajukan ke Pengadilan supaya

personalia LMR-RI atau wakilnya dapat mempersiapkan segala keperluan tugas

reclassering terhadap perkara yang bersangkutan

b. Melakukan persiapan-persiapan bagi keperluan orang-orang hukuman atau

narapidana yang akan mendapat pelepasan bersyarat

c. Menerapkan pengawasan patronase (Patronaantscap) bagi orang-orang yang akan

mendapat hukuman dengan perjanjian dan pelepasan bersyarat, mencari dan

menunjukkan orang-orang yang sanggup memberi patronase dan menguruskan

pekerjaan bagi mereka mantan hukuman atau mantan narapidana menurut peraturan

(uitvoeringsordonantie) tentang hukuman janggolan dan pembebasan hukuman

bersyarat

d. Memberikan pembinaan sekaligus bantuan hukum di dalam atau di luar pengadilan

kepada mereka yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sub a, b, c dan d.

e. Mendirikan pusat rehabilitasi sebagai tempat penampungan orang-orang yang

memerlukan pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan sampai habis masa hukuman

bersyarat

f. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga, yayasan atau badan hukum lainnya

yang juga mengemban tugas reclassering

g. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, konferensi, pagelaran, ceramah,

pameran,seminar serta rapat-rapat lainnya untuk menunjang suksesnya maksud dan

tujuan LMR-RI

h. Membuat studi kelayakan sesuai hasil penjajakan usaha-usaha reclassering baik di

dalam maupun di luar negeri guna memperluas cakrawala tugas dan wawasan dunia

reclassering

i. Mengadakan obyek-obyek ketenagakerjaan dan perusahaan di bidang : Pertanian,

pertambangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, perhubungan,

perindustrian, pendidikan, pekerjaan umum, pengadaan barang, percetakan,

pertekstilan, perkayuan, perdagangan umum, export-import, kepabeanan, komunikasi

dan informasi, asuransi, jasa, jurnalistik. kelautan. kehutanan, kesehatan, koperasi dan

lain-lain. j. Meningkatkan kegiatan kerohanian dengan menjunjung tinggi toleransi. dan

kehidupan yang harmonis antara umat beragama di Indonesia k. Menjalankan segala

pekerjaan yang sah untuk mencapai kesuksesan maksud dan tujuan LMR-RI.

BAB V

PRESIDIUM PUSAT

Pasal 9

(1)- Penyelenggaraan kinerja LMR-RI dilaksanakan oleh Presidium Pusat LMR-RI yang

disusun menurut keperluan kapasitas tugas dan wewenang baik di tingkat pusat

maupun di tingkat daerah.

(2)- Anggota Presidium Pusat LMR-RI harus sedikitnya 7(tujuh) orang.

Pasal 10

(1) Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI terdiri dari seorang Ketua Umum, Sekretaris,

Bendahara dan beberapa anggota yang ditempatkan menurut bagian masing-masing

(2). Ketua Umum dan/atau Sekretaris baik masing-masing maupun secara bersama-

sama bertanggung jawab kedalam dan keluar mewakili LMR-RI.

(3) Presidium Pusat LMR-RI dapat menerima donatur perorangan atau badan hukum

dari segala bangsa yang . bertujuan untuk memajukan LMR-RI.

Pasal 11

(1)— Ketua Umum Presidium Pusat LMR-RI ditunjuk untuk periode selama lima tahun

dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

(2) Apabila selama masa itu salah seorang anggota karena suatu sebab berakhir

keanggotaannya seperti dimaksud dalam pasal 21 sub a, b, c, d dan e, maka Badan

Pengurus dapat menunjuk seorang pengganti antar waktu sampai periode

kepengurusan berakhir.

(3) Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI dapat memberhentikan dengan tidak hormat

setiap anggota LMR-RI yang dalam kedudukannya selaku anggota telah bertindak

bertentangan dengan maksud dan tujuan LMR-RI sehingga melanggar Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI.

BAB VI

STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGURUS

Pasal 12

(1) Induk LMR-RI adalah satu dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan.

(2) Struktur LMR-RI terbagi atas tingkatan organisasi yang meliputi : a. Presidium Pusat

LMR-RI;

b. Komisariat Wilayah;

c. Komisariat Daerah ;

d. Komisariat Cabang;

e. Komisariat Sektor.

Pasal 13

(1) Presidium Pusat LMR-RI adalah pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif secara

nasional dan internasional.

(2) Susunan Pengurus Presidium Pusat LMR-RI adalah :

a. Ketua Umum;

b. Wakil-wakil ketua;

c. Sekretaris Jenderal;

d. Wakil-wakil Sekjen;

e. Bendahara Umum;

f. Wakil-wakil Bendahara;

g. Ketua-ketua Divisi.

h. Ketua–ketua Koordinator

i. Ketua–ketua Biro;

j. Ketua-ketua Bagian

Pasal 14

(1). Badan Pengurus Komisariat Wilayah LMR-RI adalah pelaksana kerja secara kolektif

di tingkat Propinsi.

(2). Susunan Pengurus Komisariat Wilayah LMR-RI adalah:

a. Ketua Komwil;


c. Sekretaris Wilayah;

d. Wakil-wakil sekretaris

e. Bendahara Wilayah;


g. Ketua-ketua Biro;

h. Ketua-ketua Bagian;

Pasal 15

(1). Badan Pengurus Komisariat Daerah LMR-RI adalah pelaksana kerja secara kolektif di

tingkat Kotamadya/Kabupaten;

(2). Susunan Pengurus Komisariat Daerah LMR-RI adalah:

a. Ketua Komda;


c. Sekretaris Daerah;

d. Wakil-wakil sekretaris;

e. Bendahara Daerah;


g. Ketua-ketua Bagian;

h. Ketua-ketua Satuan

Pasal 16

(1). Badan Pengurus Komisariat Cabang LMR-RI adalah pelaksana kerja secara kolektif

di tingkat Kecamatan;

(2). Susunan Pengurus Komisariat Cabang LMR-RI adalah:

a. Ketua Komca;


c. Sekretaris Cabang;


e. Bendahara Cabang;


g. Ketua-ketua Satuan;

h. Ketua-ketua Seksi;

Pasal 17

(1). Badan Pengurus Komisariat Sektor LMR-RI adalah pelaksana kerja secara kolektif di

tingkat Kelurahan/Desa;

(2). Susunan Pengurus Komisariat Sektor LMR-RI adalah:

a. Ketua Komsek;


c. Sekretaris Sektor;


e. Bendahara Sektor;


g. Ketua-ketua Seksi;

h. Ketua-ketua Unit;

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 18

(1) LMR-RI mempunyai atribut yang terdiri dari Panji, Lambang, Motto dan Mars LMR-RI;

(2) Bentuk dan penggunaan masing-masing atribut LMR-RI akan diatur dalam peraturan

dan ketetapan Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI;

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Pasal 19

Anggota LMR-RI adalah Warga Negara Indonesia yang telah disumpah dan secara

sukarela akan membantu melaksanakan maksud dan tujuan LMR-RI.

Pasal 20

(1). Persyaratan untuk menjadi anggota LMR-RI dinyatakan secara tertulis dengan

mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan untuk keperluan itu.

(2). Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan LMR-RI sesuai pasal 19 akan di

tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan dan tata cara perekrutan,pengangkatan,pelantikan dan pemberhentian

ditetapkan dalam suatu surat keputusan Pimpinan Prersidium Pusat LMR-RI.

(2) Keanggotaan LMR-RI akan berakhir apabila

a. Keluar atas permintaan sendiri

b. Diberhentikan

c. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

d. Meninggal dunia

e. Berakhirnya masa berlaku keanggotaan

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 22

Keuangan LMR-RI diperoleh dari :

a. Iuran anggota.

b. Sumbangan dari anggota atau pihak lain/donatur.

c. Bantuan Anggaran Negara/Daerah.

BAB X

PERATURAN DAN KEPUTUSAN LMR-RI

Pasal 23

(1)- Yang dimaksud dengan peraturan yakni meliputi AD/ART LMR-RI termasuk segala

ketetapan dan keputusan mengenai Tata Tertib dan manajemen administrasi LMR-RI.

(2)- Tata urutan peraturan, ketetapan dan keputusan LMR-RI adalah sebagai berikut :

a.— Anggaran Dasar (AD)

b.— Anggaran Rumah Tangga (ART)

c.— Ketetapan Rapat Umum Anggota.

d.— Keputusan Pimpinan Presidium Pusat

(3) Secara hirarki peraturan dan ketetapan LMR-RI yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan dan ketetapan LMR-RI yang lebih tinggi sesuai yang

dimaksud dalam ayat (2).

BAB XI

PEMBUBARAN LMR-RI

Pasal 24

(1). Untuk pembubaran LMR-RI harus diadakan Rapat Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI

yang diadakan khusus untuk hal tersebut

(2). Setelah perkumpulan dibubarkan maka akan ditunjuk suatu panitia yang akan

melaksanakan likuidasi dan selanjutnya menentukan harta benda perkumpulan.

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 25

Jika terjadi perbedaan persepsi mengenai suatu ketentuan antara Anggaran Dasar

dengan Anggaran Rumah Tangga, maka persepsi yang sah adalah yang ditetapkan

melalui keputusan Pimpinan Presidium Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat

Umum Anggota.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 27

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

(2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOGOR.

Pada tanggal : 24 Desember 2007

Bagian Kedua

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA MISSI RECLASSEERING REPUBLIK INDONESIA ( L M R – R I )

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan didirikannya LMR-RI adalah:

a. Memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mendapatkan pelepasan

bersyarat yaitu berdasarkan putusan hakim mengenai pelaksanaan pidana penjara

untuk dilepas menjelang bagian akhir masa pidana yang diperoleh terpidana supaya

menjalani pidananya diluar tembok penjara .Mengingat pasal 16 KUHP,maka LMR-RI

diminta atau tidak diminta dapat memberikan pendapat dan pertimbangan yang positip

kepada Menteri Kehakiman RI dengan maksud mendorong terpidana untuk berkelakuan

baik dalam penjara sehingga terpidana tidak mengulangi,melakukan kejahatan lagi.

Pelepasan sebagian sisa hukuman penjara tersebut dinamakan pelepasan bersyarat

atau Voorwaardelijke Invrijheidstelling(V.I)

b. Memberikan pertolongan kepada orang-orang yamg mendapat hukuman bersyarat

yaitu berdasarkan putusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim ditunda

pelaksanaannya untuk memperbaiki terpidana dalam suatu masa percobaan agar

berusaha untuk menjadi orang yang baik mengingat staatsblad 1917 no 749,staatsblad

1926 no 251 jo 486,staatsblad 1939 no 77,maka LMR-RI melalui Keputusan Menteri

Kehakiman RI nomor JH.7.1/6/2/56 diakui sebagai perkumpulan reclasseering yang

ditunjuk sesuai pasal 14d ayat (2) KUHP untuk mengawasi terpidana yang mendapatkan

hukuman bersyarat atau hukuman janggolan untuk kembali ketengah masyarakat

dengan jalan mengadakan suatu pendidikan diluar penjara bagi terpidana yang diberi

kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar dapat diterima kembali ditengah-tengah

masyarakat setelah habis masa pidananya .Pengawasan khusus oleh LMR-RI terhadap

terpidana tersebut yang bersifat fakultatip dinamakan hukuman bersyarat atau

Voorwaardeljke veroordeeling (V.V)

c. Memberikan pengawasan pembinaan dan perlindungan terhadap orang-orang

mantan terpidana agar insyaf dan kembali menjadi orang baik sehingga bisa

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat . Dalam upaya pemulihan maratabat dan

derajat manusia atau bangsa kembali kepada klasifikasi kehidupan semula tersebut

LMR-RI mengadakan kerja sama dengan jajaran aparat penegak hukum lainya.

d. Memberikan bantuan hukum terhadap orang-orang yang tersangkut dalam

pelanggaran hukum dimana LMR-RI sebagai Badan Peserta Pukum berhak atas nama

sendiri menjalankan dan mengalami tindakan yang melindungi oleh hukum mempunyai

milik dan mempertahankan haknya dimuka dan diluar pengadilan.

e. Menegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam implementasi

pembangunan watak bangsa yang profesional hingga tercapai peningkatan martabat

bangsa Indonesia dimata sendiri maupun dimata internasioanl

f. Mendirikan pusat rehabilitasi dengan bagian-bagiannya sebagi tempat lokalisasi yang

khusus menangani pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat,seperti

perjudian, pemabukan,pemadatan,pelacuran,perdagangan manusia,gelandangan dan

pengemis termasuk anak-anak terlantar yang semestinya dapat perhatian dan bantuan

dari pemerintah Republik Indonesia.

g. Mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar bisa mengesahkan suatu Rancangan

Undang-undang tentang Reclasseering demi terciptanya keadilan hukum,perlindungan

hak azasi manusia serta kesejahteraan umum warga Negara Republik Indonesia

BAB II

USAHA

Pasal 2

(1). Untuk memperoleh sumber dana, guna menunjang perekonomian LMR-RI yang

efektif dan efesien, maka diadakan sentra bisnis diberbagai sektor usaha perindustrian

sebagai berikut:

1. Industri textile,pakaian jadi,sepatu dan kulit

2. Industri logam dasar(besi,baja,almunium)

3. Industri kimia dasar dan petrokimia (cat,pupuk,obat-obatan, semen, ban, plastik dan

produk-produk kimia)

4. Industri electronica dan listrik( computer,pembangkit listrik,dll)

5. Industri kendaraan bermotor,traktor

6. Industri mesin dan motor

7. Industri kertas dan grapika

8. Industri computer infomatika.

9. Industri pesawat udara

10. Industri perkapalan

11. Industri pariwisata

12. Industri pertanian

13. Industri perkebunan

14. Industri pengolahan kayu

15. Industri pertambangan

16. Industri kelautan

17. Industri peternakan

18. Industri perhubungan darat telekomunukasi

19. Industri perikanan

(2). Mengadakan usaha dibidang asuransi, ekspor import, jasa, jurnalistik,kesehatan

koperasi, kerajinan tangan, kontraktor gedung /jalan/jembatan dll.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota LMR-RI terdiri dari:

a. Staf Pengurus

b Anggota Biasa

c. Anggota Security Internal

d. Anggota Kader

e. Anggota Kehormatan

Pasal 4

Staf pengurus adalah anggota yang mempunyai jabatan secara struktural dalam

kepengurusan disetiap tingkat badan pengurus LMR-RI yang dapat diangkat dan

ditetapkan melalui keputusan Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI.

Pasal 5

Warga Negara Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota LMR-RI adalah;

1. Telah berumur 17 tahun atau sudah /pernah kawin.

2. Bersedia mentaati Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga,Peraturan LMR-RI

termasuk segala keputusan mengenai tata tertib dan manajemen administrasi LMR-RI

3. Tidak memusuhi Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Dengan sukarela akan membantu memajukan maksud dan tujuan LMR-RI

5. Menyatakan diri sanggup menjadi anggota LMR-RI secara tertulis dengan mengisi

formulir keanggotaan.

Pasal 6

Security Internal adalah kesatuan pengamanan LMR-RI yang ketentuan dan tata cara

pelaksanaannya diatur dalam peraturan dan keputusan Pimpinan Presidium Pusat LMR-

RI

Pasal 7

(1). Kader LMR-RI adalah anggota yang telah diteliti secara selektip berdasarkan kriteria

:

1. Berjiwa patriot, sehat jasmani dan rohani

2. Menjunjung tinggi hukum dan HAM

3. Berkelakuan baik dengan SKCK yang berlaku

4. Prestasi,dedikasi,disiplin,loyalitas,jujur,inisiatif,inovatif, inteligensia,

integritas,teliti,tekun,teratur dan ulet

5. Telah melalui pendidikan dan latihan tentang reclasseering

6. Mempunyai pribadi kepemimpinan dan mandiri

7. Berusia serendah-rendahnya 21 tahun.

(2). Penetapan anggota kader LMR-RI dan pelaksanaannya dilakukan oleh :

a. Presidium Pusat untuk tingkat nasional.

b. Komisariat Wilayah untuk tingkat propinsi.

c. Komisariat Daerah untuk tingkat kabupaten/kotamadya

d. Komisariat Cabang untuk tingkat kecamatan.

e. Komisariat Sektor untuk tingkat kelurahan/desa.

(3). Anggota kader akan menjadi criteria dan bahan pertimbangan utama dalam

pencalonan pimpinan Badan Pengurus LMR-RI ditingkat pusat maupun daerah.

Pasal 8

(1). Calon anggota LMR-RI yang mempunyai reputasi dan jasa terhadap LMR-RI karena

bobot keberpihakan kepada masyarakat dan /atau setatusnya dalam negara dan

masyarakat tidak tercela dapat diusulkan menjadi anggota kehormatan LMR-RI.

(2). Anggota kehormatan LMR-RI ialah orang/badan yang dapat diangkat oleh Rapat

Umum Anggota atas anjuran Badan Pengurus Presidium Pusat LMR-RI

(3) Anggota kehormatan LMR-RI mempunyai hak untuk menghadiri pertemuan LMR-RI

disemua tingkatan dan dapat diminta pertimbangannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Setiap insan anggota LMR-RI berhak:

a. Mendapat pembinaan pendidikan dan latihan mengenai pelaksanaan pekerjaan

reclasseering

b. Mendapat perlindungan hukum baik dimuka maupun diluar pengadilan

c. Mendapat pengawasan patronase bagi mereka yang mendapatkan hukuman

bersyarat dan pelepasan bersayarat.

d. Memilih dan dipilih.

e. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul,saran serta pertanyaan baik secara

lisan maupun secara tertulis

f. Diusulkan untuk mendapat jaminan sosial dari pemerintah bagi mereka mantan

hukuman atau narapidana yang telah insyaf dan telah memperbaiki dirinya sehingga

diterima kembali ditengah-tengah masyarakat setelah habis masa pidananya.

g. Mendapat perlindungan asuransi jiwa bagi anggota LMR-RI yang aktif membayar

iuran setiap bulan selama menjadi anggota.

h. Diusulkan untuk mendapat kesejahteraan sosial dari pemerintah bagi mereka yang

terjangkit penyakit masyarakat dan menghuni pusat rehabilitasi selama dalam

pengawasan ,pemeliharaan dan pembinaan LMR-RI

i. Mendapat perlindungan keamanan jika sewaktu-waktu kondisi Negara mengalami

kerusuhan.

j. Membela diri baik secara lisan maupun tertulis

k. Mewakili LMR-RI untk mengikuti kegiatan diluar LMR-RI sesuai dengan peraturan dan

keputusan LMR-RI ditingkat pusat atau daerah

Pasal 10

Setiap insan anggota LMR-RI berkewajiban

1. Mentaati dan melaksanakan AD/ART LMR-RI beserta segala ketentuan dalam

peraturan dan keputusan LMR-RI

2. Menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Mengikuti Haluan Negara Republik Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD

1945

4. Mengadakan kerjasama secara profesional dengan jajaran penegak hukum yaitu

Mahkamah Agung RI,Departemen Kehakiman RI,Kajaksaan Agung RI,Kepolisian Negara

RI serta instansi-instansi terkait lainnya

5. Mengenal dan membantu pimpinan pada setiap tingkatan pengurus LMR-RI

6. Mensosialisasikan LMR-RI pada setiap lapisan masyarakat.

7. Membela dan memelihara rasa kekeluargaan , kesetiakawanan, kebersamaan, secara

gotong royong antara sesama anggota LMR-RI.

8. Mempunyai sifat satria,berjiwa besar,bijaksana,rendah hati dan berbudi luhur

9. Menghadiri musyawarah ,rapat-rapat dan kegiatan LMR-RI

10. Memajukan maksud dan tujuan LMR-RI

11. Membayar uang iuran anggota

BAB V

PANJI, LAMBANG, MOTTO DAN MARS

Pasal 11

Panji LMR-RI adalah:

Bendera dengan warna dasar hijau terdapat garis

berwarna emas keliling persegi panjang.

Ditengah bendera terdapat lambang LMR-RI

Diatas lambang ada tulisan “Presidium Pusat”

Dibawah lambang terdapat tulisan “ Lembaga

Missi Reclasseering Republik Indonesia “

Pasal 12

Lambang/Logo LMR-RI beserta artinya adalah:

Timbangan, melambangkan keadilan dalam

menegakkan supremasi hukum.

Bola Dunia melambangkan kehidupan

bermasyarakat dan bernegara baik yang

berwawasan nusantara maupun internasional

Buku melambangkan dasar hukum ilmu

pengetahuan, kebudayaan dan agama agar

setiap insan anggota LMR-RI senantiasa

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tulisan Lembaga Missi Reclasseering Republik

Indonesia menyatakan nama perkumpulan.

Perisai melambangkan kesanggupan LMR-RI

untuk mempertahankan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

untuk selamanya.

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan

dan kemakmuran setelah tercapai upaya

pelaksanaan pemulihan tingkatan derajat dan

martabat manusia atau bangsa kepada klasifikasi

kehidupan serta penghidupan selayaknya..

Tulisan “UNTUK NEGARA DAN MASYARAKAT”

didalam pita menyatakan LMR-RI telah diakui

sebagai Badan Peserta Hukum untuk Negara dan

Masyarakat yang berhak untuk dan atas nama

sendiri menjalankan dan mengalami tindakan

yang dilindungi oleh hukum, mempunyai milik

dan mempertahankan haknya dimuka dan diluar

pengadilan.

Warna emas dan kuning muda mempunyai arti

secara filosofi kemurnian LMR-RI sebagai wahana

perjuangan yang independent mengemban missi

menegakkan hukum Negara serta menyalurkan

aspirasi rakyat.

Pasal 13

Motto atau semboyan LMR-RI adalah “ Untuk Negara dan Masyarakat “

Pasal 14

MARS LMR-RI

Pohon ditebang jadikan rintangan

Mari kawanku semua berjuang LMR-RI menjadi bimbingan

Bagi negara dan rakyat semua

Bela yang benar Tunjukanlah kejujuran

Tua dan muda, pria wanita

Bersatu padu melangkah maju

Bangkitlah LMR-RI

Menjaga citra, menegakkan keadilan

BAB VI

STRUKTUR, GOLONGAN, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 15

Struktur perkumpulan LMR-RI secara hirarkhi terdiri dari :

Presidium Pusat pelaksana tertinggi LMR-RI

meliputi tingkat nasional.

Komisariat Wilayah pelaksana wilayah LMR-RI

meliputi tingkat propinsi.

Komisariat Daerah pelaksana daerah LMR-RI

meliputi tingkat kabupaten/kotamadya.

Komisariat Cabang pelaksana cabang LMR-RI

meliputi tingkat kecamatan.

Komisariat Sektor pelaksana sektor LMR-RI

meliputi tingkat kelurahan/desa.

Pasal 16

(1). Golongan adalah setara dengan pangkat pada perkumpulan LMR-RI yang diberikan

kepada setiap jabatan dan anggota LMR-RI di tingkat pusat maupun daerah.

(2). Ketentuan pemberian golongan diatur dalam peraturan dan keputusan Pimpinan

Presidium Pusat LMRRI..

Pasal 17

Pada Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI masing-masing tingkat jabatan dan anggota

diberi golongan sebagai berikut :

a. Ketua Umum Golongan F/V

b. Wakil-wakil Ketua Golongan F/IV

c. Sekretaris Jenderal Golongan F/III

d. Wakil-wakil Sekjen Golongan F/II

e. Bendahara Golongan F/I

f. Wakil-wakil Bendahara Golongan E/V

g. Ketua-ketua Divisi Golongan E/IV

h. Ketua-ketua Koordinator Golongan E/III

i. Ketua-ketua Biro Golongan E/II

j. Ketua-ketua Bagian Golongan E/I

k. Anggota Golongan D/V

Pasal 18

Pada Komisariat Wilayah LMR-RI masing-masing tingkat jabatan dan anggota diberi

golongan sebagai berikut :

a. Ketua Golongan E/V

b. Wakil-wakil ketua Golongan E/IV

c. Sekretaris Golongan E/III

d. Wakil-wakil Sekretaris Golongan E/II

e. Bendahara Golongan E/I

f. Wakil –wakil Bendahara Golongan D/V

g. Ketua-ketua Biro Golongan D/IV

h. Ketua-ketua Bagian Golongan D/III

i. Anggota Golongan D/II

Pasal 19

Pada Komisariat Daerah LMR-RI masing-masing tingkat jabatan dan anggota diberi


a. Ketua Golongan D/V

b. Wakil -wakil ketua Golongan D/IV

c. Sekretaris Golongan D/III

d. Wakil -wakil sekretaris Golongan D/II

e. Bendahara Golongan D/I

f. Wakil -wakil Bendahara Golongan C/V

g. Ketua – Ketua Bagian Golongan C/IV

h. Ketua-Ketua Satuan Golongan C/III

i. Anggota Golongan C/II

Pasal 20

Pada Komisariat Cabang LMR-RI masing-masing tingkat jabatan dan anggota diberi


a. Ketua Golongan C/V

b .Wakil-wakil ketua Golongan C/IV

c. Sekretaris Golongan C/III

d. Wakil-wakil sekretaris Golongan C/II

e. Bendahara Golongan C/I

f Wakil-wakil Bendahara Golongan B/V

g. Ketua-ketua Satuan Golongan B/IV

h. Ketua-ketua Seksi Golongan B/III

i. Anggota Golongan B/II

Pasal 21

Pada Komisariat Sektor LMR-RI masing-masing tingkat jabatan dan anggota diberi


a. Ketua Golongan B/V

b. Wakil-wakil ketua Golongan B/IV

c. Sekretaris Golongan B/III

d. Wakil-wakil sekretaris Golongan B/II

e. Bendahara Golongan B/I

f. Wakil-wakil Bendahara Golongan A/V

g. Ketua-ketua Satuan Golongan A/IV

h. Ketua-ketua Seksi Golongan A/III

i. Ketua-ketua Unit Golongan A/II

j Anggota Golongan A/I

Pasal 22

Wewenang Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI adalah:

a. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota

b. Membuat dan mengeluarkan peraturan, keputusan ,penetapan,pengesahan,intruksi

dan tata tertib atas nama pimpinan Presidium Pusat LMR-RI.

c. Membuat persetujuan,menerima dan/atau menolak permohonan calon anggota LMR-

RI.

d. Mengeluarkan kartu tanda anggota LMR-RI.

e. Mengangkat dan mengganti badan pengurus komisariat wilayah LMR-RI dan badan

pengurus komisariat daerah LMR-RI.

f. Memberhentikan dengan hormat dan/atau tidak hormat setiap anggota LMR-RI yang

karena masa jabatanya berakhir atau karena kedudukannya selaku anggota LMR-RI

telah melanggar anggaran dasar atau bertindak bertentangan dengan maksud dan

tujuan LMR-RI.

g. Mengatur dan mengelola harta kekayaan dan keuangan LMR-RI dan dipertanggung

jawabkan dimuka Rapat Umum Anggota.

Pasal 23

Wewenang Komisariat wilayah LMR-RI adalah:

a. Menyelenggarakan musyawarah wilayah

b. membuat persetujuan,menerima dan/atau menolak permohonan calon anggota LMR-

RI

c. Mengusulkan kepada Presidium Pusat pemberhentian dengan hormat dan/atau tidak

hormat setiap anggota LMR-RI yang karena masa jabatanya berakhir atau karena

kedudukannya selaku anggota LMR-RI telah melanggar anggaran dasar atau bertindak

bertentangan dengan maksud dan tujuan LMR-RI

d. Mengatur dan mengelola harta kekayaan dan keuangan LMR-RI dan dipertanggung

jawabkan dimuka musyawarah wilayah.

Pasal 24

Wewenang Komisariat Daerah LMR-RI adalah:

a. Menyelenggarakan musyawarah Daerah

b. Membuat persetujuan,menerima dan/atau menolak permohonan calon anggota LMR-

RI






jawabkan dimuka musyawarah daerah.

Pasal 25

Wewenang Komisariat Cabang LMR-RI adalah

a. Menyelenggarakan musyawarah Cabang


RI




bertentangan dengan maksud dan tujuan LMR-RI .


jawabkan dimuka musyawarah cabang.

Pasal 26

Wewenang Komisariat Sektor LMR-RI adalah

a. Menyelenggarakan musyawarah Sektor


RI






jawabkan dimuka musyawarah sektor.

Pasal 27

Badan Pengurus LMR-RI secara keseluruhan wajib melaksanakan pekerjaan reclassering

berdasarkan :

a. Pasal-pasal 14d s/d 17Kitab Undang Undang Hukum Pidana

b. Pasal 6 ordanansi. V.V no 487 dan pasal 8 bis ordanansi V.I no 488 staatblad 1926

c. Pasal-pasal 1653 s/d 1665 KitabUndang Undang Hukum Perdata

Pasal 28

Kewajiban Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI adalah:

a. Tunduk serta patuh terhadap ketentuan AD/ART LMR-RI.

b. Melaksanakan segala ketentuan dan kegiatan sesuai keputusan Rapat Umum

Anggota dan keputusan rapat pimpinan pusat LMR-RI

c. Mengadakan pengkoordinasian

penganalisaan,pengolahan,perencanaan,pengawasan,penelitian, pembinaan dan

penyusunan manajemen LMR-RI

d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dihadapan Rapat Umum Anggota

Pasal 29

Kewajiban Komisariat Wilayah LMR-RI adalah:

a. Tunduk serta patuh terhadap ketentuan AD/ART,Peraturan dan Keputusan Pimpinan

Presidium Pusat LMR-RI

b. Melaksanakan segala ketentuan dan kegiatan sesuai keputusan musyawarah wilayah

LMR-RI.



penyusunan manajemen LMR-RI d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban

dihadapan musyawarah wilayah.

Pasal 30

Kewajiban Komisariat Daerah LMR-RI adalah:



b. Melaksanakan segala ketentuan dan kegiatan sesuai keputusan musyawarah daerah.

c. Mengadakan

pengkoordinasian,penganalisaan,pengolahan,perencanaan,pengawasan,penelitian,

pembinaan dan penyusunan manajemen LMR-RI d. Menyampaikan laporan pertanggung

jawaban dihadapan musyawarah daerah

Pasal 31

Kewajiban Komisariat Cabang LMR-RI adalah:



b. Melaksanakan segala ketentuan dan kegiatan sesuai keputusan musyawarah cabang.



penyusunan manajemen LMR-RI d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban

dihadapan musyawarah cabang

Pasal 32

Kewajiban Komisariat Sektor LMR-RI adalah:



b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai keputusan musyawarah sektor.



penyusunan manajemen LMR-RI

d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dihadapan musyawarah Sektor

BAB VII

SUMBER KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 33

(1). Keuangan LMR-RI diperoleh dari :

a. Iuran anggota.

b. Sumbangan dari anggota atau pihak lain/donatur.

c. Bantuan Anggaran Negara.

(2). Jumlah dan mekanisme pengelolaan keuangan dari perolehan tersebut pada poin

(1) diatur dalam keputusan pimpinan LMR-RI ditingkat pusat maupun daerah

BAB VIII

KEADAAN DARURAT

Pasal 34

Dalam keadaan darurat dan atas pertimbangan tertentu apabila badan Pengurus LMR-RI

dalam keadaan kosong /vakum, maka pimpinan pusat LMR-RI dan/pimpinan yang

setingkat diatasnya dapat menunjuk keanggotaanya untuk mengisi kekosongan jabatan

dan mensahkan badan pengurus LMR-RI yang baru.

BAB IX

PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

(1). Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga LMR-RI dapat dilakukan oleh Rapat

Pimpinan Pusat yang khusus membicarakan hal tersebut dan dipertanggung jawabkan

dalam Rapat Umum Anggota.

(2). Segala ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Rumah Tangga ini merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar LMR-RI.

BAB X

PENUTUP

Pasal 36

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur melalui suatu keputusan pimpinan Presidium Pusat LMR-RI.

(2). Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor.

Pada tanggal : 08 Desember 2007.

PRESIDIUM PUSAT

LEMBAGA MISSI RECLASSEERING

REPUBLIK INDONESIA ( L M R – R I )

Ketua Umum,

TUBAGUS NANANG AZHAR,SH

Sekretaris Jenderal,

ISKANDAR PASARIBU, ST

Suka

Be the first to like this page.

TINGGALKAN BALASANEnter your comment here...

CARI ITU!

Pencarian untuk:

ENTRI TERKINI

Tema: Coraline by Automattic. Blog pada WordPress.com.Ikuti

Cari

Follow “Tubagus Nanang Azhar's Blog”

Get every new post delivered to your Inbox.

Powered by WordPress.com

Enter your e

Sign me up

Anggaran Dasar

Documents