ANALISIS YURIDIS ATAS SENGKETA INDONESIA- AUSTRALIA TENTANG PENCEMARAN LAUT TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009 SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh T.M.AFRIANDY ADRIAN NIM : 150200489 DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2020 Universitas Sumatera Utara
118
Embed
ANALISIS YURIDIS ATAS SENGKETA INDONESIA- AUSTRALIA ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS YURIDIS ATAS SENGKETA INDONESIA-
AUSTRALIA TENTANG PENCEMARAN LAUT TIMOR ATAS
TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Oleh
TMAFRIANDY ADRIAN
NIM 150200489
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2020
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
1
ABSTRAK
Prof Dr Suhaidi SH MH
Rosmalinda SH LLM
TM Afriandy Adrian
Hukum internasional memiliki banyak cabang hukum didalamnya salah
satunya adalah Hukum laut hukum laut diciptakan dikarenakan laut adalah
sebuah hal penting yang dimiliki oleh sebuah negara baik sebagai penentu batas
wilayah teritorial sebuah negara ataupun juga sebagai kekayaan sebuah negara
yang harus dijaga kelestariannya namun walaupun sudah diciptakannya hukum
laut ini tetap saja masih ada kejadian pencemaran laut seperti halnya pencemaran
yang terjadi di NTT Indonesia yang wilayah lautnya di cemari oleh tumpahan
minyak Montara perusahaan yang dimiliki oleh negara Australia 10 tahun kasus
ini telah berjalan namun belum ada sampai saat ini penyelesaiannya Dalam hal
ini menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini
yakni pertama bagaimana pengaturan hukum internasional dalam bidang
kelautan atas pencemaran lingkungan laut kedua pengaturan hukum Indonesia
tentang pencemaran lingkungan laut pada kasus tumpahan minyak montara
ketiga upaya-upaya yang dilakukan kedua negara dalam penyelesaian kasus
tumpahan minyak montara
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum
deskriptif normatif Data yang digunakan sebagai sumber penelitian ini adalah
data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan analisa hukum tertulis serta
bahan rujukan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan hukum
internasional dan hukum internasional di bidang kelautan
Dalam hukum internasional dijelaskan bahwa hak dan kewajiban tiap
negara untuk menjaga kelestarian laut dan ketentuan ini sudah tertulis di dalam
ketentuan UNCLOS 1982 mengenai hukum di Indonesia tentang pencemaran
laut Indonesia telah mengesahkan hukum UNCLOS 1982 melalui UU No17
tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea
1982 Indonesia dan Australia telah melakukan upaya-upaya seperti
penanggulangan untuk menutupi kebocoran minyak dan serta mendirikan posko-
posko untuk memonitor tumpahan minyak demi menyelesaikan kasus ini
Indonesia dan Australia perlu mengikuti aturan yang telah tertulis di dalam
UNCLOS 1982 dikarenakan kedua negara ini sama-sama telah meratifikasi
hukum UNCLOS 1982 yang artinya Indonesia dan Australia dalam hal ini sudah
memiliki ikatan hukum yang sama
Kata Kunci Hukum Internasional Pencemaran Laut Tumpahan Minyak
Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumater Utara
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kasih karunia
hikmat dan sukacita sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul ldquoAnalisis Yuridis Tentang Atas Sengketa Indonesia-Australia Tentang
Pencemaran Laut Timor Atas Tumpahan Minyak Montara Tahun 2009rdquo
sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dari
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu
menyelesaikam skripsi ini
1 Puji dan Syukur atas Rahmat dan Karunia yang telah diberikan Allah
SWT yang telah memberikan Penulis kesehatan kesabaran dan jalan
dalam menyelesaikan skripsi ini
2 Prof Dr Budiman Ginting SH MHum selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara
3 Prof Dr OK Saidin SH MHum selaku Wakil Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara
4 Puspa Melati Hasibuan SH MHum selaku Wakil Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara
5 Dr Jelly Leviza SH MHum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
iii
6 Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Prof Dr Suhaidi SH
MH selaku Ketua Departemen Hukum Internasional di Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara
7 Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Prof Dr Suhaidi SH MH
selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak membantu dan
memberi bimbingan dalam penulisan skripsi ini
8 Terima kasih saya ucapkan kepada ibu Rosmalinda SH LLM
selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah banyak membantu dan
memberi bimbingan dalam penulisan skripsi ini
9 Terima kasih kepada ibu Rabiatul Syahriah SHMHum selaku Dosen
Pembimbing Akademik saya dalam menjalankan perkuliahan di
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
10 Terima kasih kepada bapak Abdul Rahman SH MH bapak Alm
Prof H Syamsul Arifin SH MH serta seluruh bapak dan ibu Dosen
yang telah berdedikasi memberikan pembelajaran kepada Penulis serta
para pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara
11 Terima kasih kepada kedua orang tua saya Ade Marleny Hsb dan
Tengku Ilham Saladin yang selalu memberi dukungan bantuan dan
semangat kepada saya baik secara moral maupun secara materi
12 Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan saya di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara Surya Adnan Teguh Bradley Alvi
Lucky Salomo Pesta Landova Gomgom Erick Luthfi Geby dan
Universitas Sumatera Utara
iv
Nurul yang telah memberikan dukungan bantuan dan usulan kepada
penulis dalam menyusun skripsi ini
13 Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2015 di organisasi ILSA
atas pengalaman dan kenangan indah kami bersama
14 Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Rizky Fikri Dipo Kartika
yang memberi dukungan serta menghibur saya selama penyusunan
skripsi ini
Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak
mungkin disebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini Semoga skripsi yang saya
tulis dan susun ini dapat bermanfaat khususnya dalam hal pengembangan ilmu
pengetahuan dan berguna bagi masyarakat umum
Medan Januari 2020
Penulis
TM Afriandy Adrian
Universitas Sumatera Utara
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR SINGKATAN vi
BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang 1
B Perumusan Masalah 12
C Tujuan Penelitian 13
D Manfaat Penulisan 13
E Keaslian Penulisan 14
F Tinjauan Kepustakaan 15
G Metode Penelitian 26
H Sistematika Penulisan 29
BAB II HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG KELAUTAN ATAS
PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum tentang Hukum Laut Internasional 32
B Kekuatan Mengikat Hukum Internasional dalam Bidang Kelautan 46
C Perkembangan Pengaturan Pencemaran Lingkungan Laut dalam Hukum
Lingkungan Internasional 58
BAB III HUKUM INDONESIA MENGENAI PENCEMARAN
LINGKUNGAN LAUT
A Sejarah Perkembangan Hukum Laut di Indonesia 75
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia 79
C Pengaturan Hukum di Indonesia tentang Pencemaran Laut yang
Terkait dengan Kasus Tumpahan Minyak Montara 84
Universitas Sumatera Utara
vi
BAB IV UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN INDONESIA-AUSTRALIA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS TUMPAHAN
MINYAK MONTARA
A Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Indonesia-Australia yang Bersangkutan
dalam Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara Tersebut 89
B Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Ketentuan yang Diatur
dalam Konvensi Laut Tahun 1982 Terkait dengan Penyelesaian
Pencemaran Lintas Batas tersebut 97
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 101
B Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 105
Universitas Sumatera Utara
vii
DAFTAR SINGKATAN
APEC Asia Pacific Economic Cooperation
DP Down Payment
EEC European Economic Community
HAM Hak Asasi Manusia
ILO International Labour Organization
IMCO Inter-Governmental Maritime Consultative
Organization
IMO International Maritime Organization
KLH Kementrian Lingkungan Hidup
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
NPT Non proliferation of Nuclear Weapons
PerPres Peraturan Presiden
PerPu Peraturan Pengganti Perundang-Undangan
PKDTML Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
Minyak di Laut
PP Peraturan Pemerintah
PTTEP The Petroleum Authority of Exploration and
Production Australasia
SOLAS Safety Of Life At Sea
RI Republik Indonesia
TZMKO Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie
UNEP United Nations Environment Programme
UU Undang-Undang
WCED World Commission on Environment and
Development
YPTB Yayasan Peduli Timor Barat
ZEE Zona Ekonomi Ekslusif
Universitas Sumatera Utara
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur
hubungan negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan
masyarakat internasional1 Definisi hukum internasional yang diberikan oleh
pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim2 dan Briefly
3
terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukan
subjek-subjek hukum lainnya
Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh kedua
abad XX meningkatnya hubungan kerjasama dan kesalingtergantungan antar
negara menjamurnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak sebagai
akibat dekolonisasi munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah
yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional
menjadi lebih luas Selanjutnya hukum internasional bukan saja mengatur
hubungan antar negara tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti
organisasi-organisasi internasional kelompok-kelompok supranasional dan
gerakan-gerakan pembebasan nasional Bahkan dalam hal-hal tertentu hukum
internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya
dengan negara-negara4 Walaupun hukum internasional tidak lagi semata-mata
1 Prof Dr Boer Mauna hukum internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era
dinamika global PTAlumni Bandung 2013 Hlm 1 2 L Oppenheim Internasional Law A treatise 8
th Edition 1995 Hlm 4
3 JL Briefly the Law of Nations 5
th Edition 1995 Hlm 1
4 Henkin cs International Law Cases and Materials West Publishing Company 1993
Hlm XVII
Universitas Sumatera Utara
2
merupakan hukum antara negara dengan tampilnya aktor-aktor baru nonnegara
tetapi dalam kehidupan internasional negara masih tetap memainkan peranan
utama mengingat dampak kedaulatan yang dimilikinya terhadap keseluruhan
sistem hukum internasional
Di samping itu negara bukan saja merupakan subjek utama tetapi juga
aktor hukum internasional yang paling berperan dalam membuat hukum
internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik
melalui partisipasinya pada berbagai hubungan-hubungan atau interaksi
internasional maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang
dibuatnya dengan negara atau aktor-aktor lainnya ataupun melalui
keterikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi-organisasi
internasional Dengan demikian hukum internasional dapat dirumuskan sebagai
suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-
kewajiban para subjek hukum internasional yaitu negara lembaga dan
organisasi internasional serta indivdu dalam hal-hal tertentu5
Di samping itu perlu dibedakan antara hukum internasional publik dan
hukum internasional privat Bila hukum internasional publik mengatur hubungan
antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya seperti telah disinggung sebelum
ini hukum internasional privat mengatur hubungan antara indvidu-individu atau
badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda Mengenai nama yang
diberikan kepada kedua sistem hukum iniperlu dicatat bahwa untuk hukum
internasional privat kwalifikatif privat selalu dipakai sedangkan untuk hukum
internasional publik kwalifikatif publiknya sering tidak digunakan Jadi untuk
5 Prof Dr Boer Mauna Op Cit Hlm 2
Universitas Sumatera Utara
3
hukum internasional publik ini istilah yang dipakai pada umumnya hanya hukum
internasional sesuai istilah aslinya international law yang dipakai pertama kali
oleh pakar hukum Inggris Jeremy Bentham pada tahun 1780
Walaupun hukum internasional telah berumur hampir 4 abad dan telah
merupakan sistem hukum tersendiri dan yang sekarang ini mengatur kegiatan
antar luar negeri lebih dari 190 negara namun masih ada yang mempertanyakan
apakah hukum internasional memang ada atau apakah sudah merupakan suatu
sistem hukum tersendiri bila dibandingkan dengan hukum nasional negara-
negara yang diaturnya Kalau dibandingkan tentu saja kekuatan hukum kedua
sistem tersebut sangat berbeda Dalam sistem hukum internasional tidak ada
kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada
negara-negara tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-
ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota di samping
tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada
negara-negara pelanggar hukum Hukum internasional memang tidak selengkap
hukum nasional karena tidak adanya unsur-unsur tersebut di atas Namun
demikian negara-negara tetap percaya bahwa hukum internasional itu ada dan
sebagai negara yang berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya terdapat
kewajiban moral bagi suatu negara untuk menghormati hukum internasional dan
secara umum mematuhinya Negara-negara mematuhi hukum internasional
karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungan antara satu
dengan yang lain dan untuk melindungi kepentigannya sendiri Negara-negara
Universitas Sumatera Utara
4
tersebut patuh karena merupakan kepentingan mereka untuk berbuat demikian6
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya tidak ada badan legislatif
internasional untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara
langsung kehidupan masyarakat internasional
Satu-satunya organisasi internasional yang kira-kira melakukan fungsi
legislatif adalah Majelis Umum PBB tetapi resolusi-resolusi yang
dikeluarkannya tidak mengikat kecuali yang menyangkut kehidupan organisasi
internasional itu sendiri7 Ada konferensi-konferensi internasional yang
diselengarakan dalam kerangka PBB untuk membahas masalah-masalah
tertentu tetapi tidak selalu merumuskan law-making treatis
JG Starke8 menguraikan bahwa sumber-sumber materiil hukum
internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan
oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi
suatu peristiwa atau situasi tertentu Pada garis besarnya bahan-bahan tersebut
dapat dikategorikan dalam lima bentuk yaitu
1 Kebiasaan
2 Traktat
3 Keputusan pengadilan badan-badan arbitrasi
4 Karya-karya hukum
5 Keputusan atau ketetapan organ-organlembaga internasional
6 Michael Akehurst A modern introduction to International Law George Allen amp
Unwin (Publisher) Ltd 5th
Edition 1984 Hlm 8 - 9 7 NA Maryan Green International Law of Peace Second Edition 1982 Hlm 11
8 JG Starke cq Introduction to International Law Butterworth amp Co Tenth Edition
1989 Hlm 429
Universitas Sumatera Utara
5
Sedangkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan
bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam
mengadili perkara-perkara adalah
1 Perjanjian internasional (international conventions) baik yang
bersifat umum maupun khusus
2 Kebiasaan intenasional (international costum)
3 Prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law) yang diakui
oleh negara-negara beradab
4 Keputusan pengadilan (judicidal decision) dan pendapat para ahli
yang telah diakui kepakarannya (teachings of the most highly
qualified publicist) merupakan sumber tambahan hukum
internasional
Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut tidak memasukan
keputusan-keputusan-keputusan badan arbitrasi sebagai sumber hukum
internasional karena dalam prakteknya penyelesai sengketa melalui badan
arbitrasi hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada
perjanjian Di lain pihak prinsip-prinsip umum hukum dimasukan ke dalam
Pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum sebagai upaya memberikan wewenang
kepada Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru
apabila ternyata sumber-sumber hukum lainnya tidak dapat membantu
Mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa Prinsip-prinsip umum tersebut
harus digunakan secara analog dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-
konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional
Universitas Sumatera Utara
6
Dalam terbentuknya hukum internasional ini salah satu sumber yang
disebutkan di atas adalah perjanjian internasional yang merupakan suatu
perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi hukum internasional Konvensi-
konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara
dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara Kadang-kadang
suatu konvensi disebut sebagai regional bila yang menjadi pihak hanya negara-
negara dari suatu kawasan Konvensi multilateral dapat befat universal bila
menyangkut seluruh negara di dunia
Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum
internasional adalah konvensi yang berbentuk law-making treatis yaitu
perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku secara umum Sebagai contohnya dapat disebutkan
1 Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai hukum perang
dan penyelesaian sengketa secara damai9
2 General Treaty for the Renunciation of War 27 Agustus 1928
3 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa 1945
4 Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 1961 dan
Hubungan Konsuler 196310
5 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan
Protokol-protokol tambahan 197711
6 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982
9 ldquoKonvensi Den Haag 1899 dan 1970rdquo https id wikipediaorg wiki Konvensi _
Den_Haag_1899_dan_1907 10
ldquoKonvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatikrdquo httpsidwikipediaorgwiki
Konvensi _Wina_tentang_Hubungan_Diplomatik 11
ldquoTerjemahan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949rdquo https blogsicrcorg indonesia
konvensi-jenewa-tahun-1949
Universitas Sumatera Utara
7
7 Konvensi Senjata-senjata Kimia (Chemical Weapons Conventions) 1993
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo
Di samping itu terdapat sejumlah perjanjian mengenai kawasan bebas
senjata nuklir yang bersifat regional yaitu
1 Treaty of Tlatelolco yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia
(1997)
2 Treaty of Rarotonga meliputi kawasan Pasifik Selatan (1986)
3 Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty meliputi
kawasan Asia Tenggara (1995)
4 Treaty of Pelindaba meliputi kawasan Afrika (1996)
Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari
perjanjian multilateral Selama 10 tahun antara 1945-1955 terdapat 3633
perjanjian yang didaftarkan pada sekretariat PBB yang semuanya berjumlah 225
jilid Pada pertengahan tahun 1963 sudah tercatat 7420 perjanjian dalam 470
jilid13
Sampai tahun 1992 jumlah tersebut menjadi sekitar 20000 yang disusun
dalam 1300 jilid
Di samping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar
negara dalam era akhir abad 20 jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-
negara tiap tahunnya cukup banyak Sebagai contoh tiap tahunnya AS membuat
lebih dari 160 perjanjian dan 3500 executive agreements14
Keadaan ini
tentunya mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan dan pengukuhan
12 ldquoKonvensi Senjata Kimiardquo https idwikipediaorg wikiKonvensi_Senjata_Kimia 13 Michel Virally The Sources of International Law Manual of Public International
Law Edited by Mac sorensen Mac Millan St Martinrsquos Press New York 1968 Hlm 123 14
RP Barston Modern Diplomacy Longman Second Edition 1997 Hlm 5
Universitas Sumatera Utara
8
hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar
negara
Dalam law-making treatis ini negara-negara bersepakat merumuskan
secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan
merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan
dan hubungannya satu sama lain Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam
law-making treatis tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di
bidang-bidang politik keamanan ekonomi sosial hukum komunikasi dan
bidang kemanusiaan
Walaupun hukum internasional sudah diciptakan dan dikembangkan
secara demikian rupa oleh negara-negara yang ada di dunia ini hal ini tetap
tidak membuat luputnya atau menghilangkan konflik dan suatu permasalahan
antar negara Melainkan hukum internasional ini diciptakan untuk membuat
suatu ketertiban antar negara-negara yang ada di dunia ini agar jika terjadi suatu
permasalahan antar negara hukum internasional dapat digunakan dalam
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan antar negara tersebut
Di samping hal ini semua negara di dunia pernah terlibat suatu
permasalahan atau konflik antar negara yang lainnya bahkan negara
berkembang seperti Indonesia pun juga bisa terlibat dalam konflik atau
permasalahan dengan negara lain Pada tahun 2009 silam Indonesia terlibat
kasus persengketaan dengan negara Australia perihal pencemaran laut di NTT
Pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadinya kasus tumpahan minyak yang
mencemari laut NTT akibat meledaknya anjungan minyak Montara di blok Atlas
Barat Laut Timor oleh perusahan minyak milik The Petroleum Authority of
Universitas Sumatera Utara
9
Exploration and Production Australasia (PTTEP) tumpahan minyak di wilayah
perairan barat Australia dan terus menusuk ke wilayah perairan Indonesia di
Laut Timor itu adalah akibat praktik industri minyak yang buruk dan kurangnya
pengawasan dari peraturan Australia yang mengikuti ledakan di kepala sumur
Montara sekitar 250 km lepas pantai Australia Barat
Minyak mentah memuntahkan ke Laut Timor yang murni selama lebih
dari 70 hari berakhir dengan bola api besar di rig Montara Minyak licin yang
mencangkup sekitar 300000 km persegi melayang di atas perbatasan laut
Australia dan Indonesia di mana arus minyak yang disertai dengan zat-zat
berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian rumput laut yang
berkembang pesat di Timor Barat15
Pemerintah Indonesia telah menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara
No241PdtG2017PNJktPst pada Juli 2017 silam Gugatan itu dilayangkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tiga
perusahaan yang di miliki oleh negara Australia yakni The Petroleum Authority
of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai
tergugat I PTTEP selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand
Public Company Limited (PTT PCL) selaku tergugat III
Dalam perjalanannya perkara itu dicabut lantaran pemerintah ingin
memperkuat gugatannya Pemerintah juga salah mencatut nama tergugat
Padahal persidangan pokok perkara telah dilakukan pada tanggal 16 Januari
2018 kemarin setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam
15
Laurensius Molan ldquoSatu Dekade Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut
Timorrdquo https wwwantaranewscom berita 1019710 satu-dekade-kasus-tumpahan-minyak-
montara-di-laut-timor (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
10
mediasi Kondisi ini cukup ironi Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat
Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun terakhir sukar pulih seketika Ganti
rugi yang diharapkan pun tak kunjung meluncur
Direktur Jendral (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muzhar mengatakan waktu
menghitung kerugian cukup lama karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari
berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang cukup besar tersebut
Cahyo mengatakan pencemaran laut karena tumpahan minyak Montara
membuat petani rumput laut kehilangan pendapatan Yang biasanya bisa
memperoleh penghasilan Rp10 juta-Rp40 juta per bulan Sulitnya menghitung
kerugian juga disebabkan wilayah yang cukup sporadis Hingga saat ini ada 13
kabupaten NTT yang terkena dampak dari kasus Montara Namun baru dia
wilayah saja yang kerugiannya dihitung secara riil yakni Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Rote Ndao Kedua kabupaten dihuni oleh 15963 petani rumput
laut Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015
diperkirakan mencapai 635 juta dolar Australia atau setara Rp635 miliar
Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan lantaran tak bisa memanen
rumput laut diestimasi mencapai 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15
triliun Adapun estimasi kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp3 triliun
pada periode yang sama karena pendapatannya ikut tersendat16
Permasalalahannya tak cukup berkutat di tumpahan minyak Australian
Maritime Safety Authorithy (AMSA) juga menggunakan bubuk kimia
Dispersant jenis Corexit 9872 A dan lain-lain yang sangat beracun Mereka
16
Galih Gumelar ldquoPersoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montarardquo https
wwwcnnindonesiacom ekonomi 20181217120659 ndash 85 ndash 354220 persoalan ndash tak - berujung-
tumpahan-minyak-montara (diunduh pada 21 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
11
menyemprotkan bubuk kimia ini untuk tenggelamkan sisa tumpahan minyak
Montara ke dalam dasar Laut Timor Akibatnya 1 kali 24 jam banyak sekali
ikan besar dan kecil mati di kawasan laut Indonesia17
Terkait itu Kementrian
perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut diminta untuk segera
menghentikan seluruh kegiatan penanggulangan kasus pencemaran Laut Timor
di Indonesia itu
Sementara itu pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam Pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang kemaritiman
mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar penyelesaian kasus
tumpahan minyak Montara Dalam hal ini perusahaan Australia harus
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Lebih lanjut kementrian
meyakinkan proses penyelesaian akan lebih cepat mengingat kasus ini telah
berjalan sembilan tahun lebih Ia berharap semoga bisa rampung dalam waktu
dekat ini18
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena hal-hal berikut
ini
1 Lingkungan laut merupakan bagian penting dalam suatu negara karena
laut merupakan suatu sumber utama makanan yang ada di dunia ini
seperti ikan rumput laut garam dan sebagainya Tidak hanya itu laut
merupakan tempat mata pencaharian oleh masyarakat yang berkerja
sebagai nelayan ataupun bisa menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi
17 Trio Hamdani ldquoPerjalanan Kasus Tumpahan Minyak Montara yang 10 Tahun
Mandekrdquo (On-line) Tersedia di https financedetikcom energi d-4506423 perjalanan-
kasus-tumpahan-minyak-montara-yang-10-tahun-mandek (diunduh pada 21 September 2019) 18
Galih Gumelar Op Cit
Universitas Sumatera Utara
12
masyarakat Oleh karena itu laut perlu dilindungi dan dilestarikan oleh
semua orang di dunia
2 Pencemaran lingkungan laut diatur berlandaskan dengan dua sistem
hukum yaitu hukum internasional melalui konvensi UNCLOS 1982
dan hukum nasional yang diatur di tiap negara di dunia masing-
masing oleh karena itu dibutuhkannya analisis harmonisasi dari kedua
sistem hukum tersebut
B PermasalahanRumusan masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah
1 Bagaimana Hukum Internasional Mengatur Bidang Kelautan atas
Pencemaran Lingkungan Laut
2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengatur Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
3 Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia-Australia dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun
2009
C Tujuan penulisanpenelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah antara lain
a Untuk mengetahui hukum intenasional mengatur bidang kelautan
dan lingkungan laut
b Untuk mengetahui aturan hukum nasional dalam bidang kelautan
dan lingkungan laut dan
Universitas Sumatera Utara
13
c Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara
dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak montara ini
D Manfaat penulisanpenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut
1 Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka yang
membahas tentang pengaturan hukum lingkungan laut baik dari segi
hukum internasional maupun nasional selanjutnya secara teoritis pula
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitan-
penelitian selanjutnya
2 Manfaat praktis
Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi para pihak
sebagai berikut
a Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam membentukan kebijakan dan
pengaturan mengenai hukum internasional dan nasional dalam
bidang kelautan khususnya hukum lingkungan internasional
b Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
bagi masyarakat adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai
berikut
Universitas Sumatera Utara
14
1 Agar masyarakat mengetahui regulasi dalam pengaturan
hukum laut baik dalam hukum nasional maupun hukum
internasional
2 Mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan laut
yang ada di negara nya sendiri maupun negara lain
3 Mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan hukum
laut yang ada di indonesia
E Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepustakaan yang ditelusuri dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14
bulan Agustus 2019 dan pengajuan judul ini telah disetujui oleh Ketua
Departemen Hukum Internasional pada tanggal 6 Agustus 2019 penelitian
dengan judul ldquoANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN LAUT
TIMOR ATAS TUMPAHAN MINYAK MONTARA TAHUN 2009rdquo belum
pernah dikemukakan dalam sebuah penulisan dan permasalahan yang
diajukan juga belum pernah diteliti dalam sudut pandang dan titik fokus yang
sama Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
literatur yang diperoleh melalui perpustakaan media cetak maupun media
elektronik seperti artikel internet
Universitas Sumatera Utara
15
F Tinjauan Pustaka
Tinjauan kepustakaan diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan
dengan hukum internasional pencemaran laut serta laut
1 Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur
aktivitas entitas berskala internasional Pada awalnya hukum
internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara
namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin
kompleks pengertiannya Hukum internasional juga mengurusi struktur
dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan
multinasional dan individu19
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum
antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks
kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa atau negara20
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau
pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region)
tertentu
19
ldquohukum internasionalrdquo https idwikipediaorg wiki Hukum_internasional 20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
16
a Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlakuterbatas daerah
lingkungan berlakunya seperti Hukum Internasional Amerika
Amerika Latin seperti konsep landasan kontinen (Continental
Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation
of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua
Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum
b Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus
berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa
mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan taraf
perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian
masyarakat yang berlainan Berbeda dengan regional yang tumbuh
melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara
1 Negara dengan negara
2 Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat
internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan
merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah
Universitas Sumatera Utara
17
kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara
anggota masyarakat internasional yang sederajat
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain Dipengaruhi
analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law) hukum dunia
merupakan semacam negara (Federasi) dunia yang meliputi semua negara
di dunia ini Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara
nasional Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi21
Sumber hukum internasional yang ditegaskan di Statuta
Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional sumber-sumber hukum yang dipakai mahkamah dalam
mengadili perkara sebagai berikut22
1 Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau
primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional
(treaty) baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk
treaty contract Law making treaty artinya perjanjian internasional
yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum
Misalnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler Adapun
treaty contract artinya perjanjian internasional yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional berlaku bagi dua
21
Ibid 22
Angga Sopiana ldquosumber hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsumber-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 22 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
18
pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-
pihak tersebut
2 Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (international custom) adalah kebiasaan
yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
Contohnya penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan
yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang
berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan
3 Prinsip Hukum Umum
Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah
prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang
meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum
nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional
Dengan adanya prinsip hukum umum Mahkamah Internasional
diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru
Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional
untuk menyatakan nonliquet atau menolak mengadili karena tidak
adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan
4 Keputusan Pengadilan
Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum
internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat
(1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala
macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di
dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase Mahkamah yang
Universitas Sumatera Utara
19
dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen
Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan
yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai
bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan
nasional di negara yang bersangkutan Selain itu keputusan
pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa
dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum Hal
ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan
internasional Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan
penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan
badan arbitrase lazim disebut sebagai yurisprudensi
5 Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia
Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum
internasional terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi
yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan
hukum internasional Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut
a Para sarjana terkemuka seperti Profesor Robert Goldman
Profesor Pedro Nikken dan Mary Robinson yang menjadi
Panitia Ahli Hukum (Committe of Jurists) yang diangkat oleh
Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi
pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aland
Universitas Sumatera Utara
20
b Para sarjana hukum terkemuka seperti Emmanuel Nii Akwei
Addo dan Mohammed Bello Adoke yang menjadi anggota
Panitia Hukum Internasional (International Law Commission)
Perserikatan Bangsa-Bangsa
c Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang
kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang
dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah
(swasta) seperti International Law Association Institute de
Droit International dan banyak usaha serupa lainnya
Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum Sedangkan subjek hukum internasional
yang dimaksud adalah orang badan atau lebaga yang dianggap mampu
melakukan tindaka hukum Subjek hukum internasional merupakan pihak
yang dapat di bebani hak dan kewajiban serta dalam hubungan
internasional23
Berikut ini adalah subjek hukum internasional24
1 Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yaitu
sejak lahirnya hukum internasional Sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum
antar negara Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka
berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara Negara yang
berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara
23 Angga Sopiana ldquosubjek hukum internasionalrdquo httpswwwsridianticomsubjek-
hukum-internasionalhtml (diunduh pada 23 September 2019) 24
Ibid
Universitas Sumatera Utara
21
penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam
lingkungan kewenangan negara tersebut
2 Tahta suci
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang
telah ada sejak dahulu disamping negara Tahta suci disini adalah gereja
Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan Hal ini merupakan
peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja
Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi Tahta suci merupakan
suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara Hal ini terjadi
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan
tanggal 11 Juli 1929
3 Palang merah internasional
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir
karena sejarah Palang merah internasional kedudukannya diperkuat
dalam perjanjian Pada saat ini palang merah internasional secara umum
diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum internasional tersendiri
4 Organisasi internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan
kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang
merupakan semacam anggaran dasarnya Artinya kedudukan organisasi
internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi
walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini
Universitas Sumatera Utara
22
5 Perusahaan multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru
dalam hukum dan hubungan internasional Eksistensinya dewasa ini
memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi Di
beberapa tempat negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan
multinasional Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan
kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap
eksistensinya struktur substansi dan ruang lingkup hukum
internasional itu sendiri
6 Individu
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi
kehidupan masyarakat dunia Individu telah lama dianggap sebagai
subjek hukum internasional Hal ini antara lain terdapat dalam
Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan
Polandia (1922) Selain perjanjian tersebut pengakuan individu sebagai
subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional
Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig serta keputusan
organisasi regional dan transional seperti PBB ILO dan masyarakat
Eropa
7 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Menurut hukum perang pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam
beberapa keadaan tertentu Hak-hak tersebut meliputi hak untuk
Universitas Sumatera Utara
23
menentukan nasibnya sendiri memilih sistem serta menguasai sumber
kekayaan alam diwilayahnya
3 Pencemaran laut
Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun
tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut
(termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian
buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati
bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di laut
termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-
tempat pemukiman dan rekreasi25
4 Laut
Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara
menyeluruh atau sebagian oleh daratan Dalam arti yang lebih luas laut
adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi
yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra
utama Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam
siklus air siklus karbon dan siklus nitrogen Meskipun laut telah dijelajahi
dan diarungi sejak zaman prasejarah kajian ilmiah modern terhadap laut
yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari
Britania Raya pada tahun 1870-an Laut pada umumnya dibagi menjadi
25
Mochtar Kusumaatmadja Bunga Rampai Hukum Laut Bina Cipta Jakarta 1978
Hlm 179
Universitas Sumatera Utara
24
lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi
Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik Pasifik Hindia dan Arktik)
dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil seperti Laut Tengah
yang dikenal sebagai laut
Akibat pergeseran benua saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio
antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 23) daripada
Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra
(147) Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar
35 tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi
daratan di dekat muara sungai besar atau di kedalaman besar Sekitar
85 dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida
Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan
arus termohalin Pengaruh ombak yang dihasilkan oleh angin dan oleh
pasang surut laut menimbulkan arus permukaan Arah aliran arus diatur
oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat
rotasi Bumi
Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan
landas benua yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat
Wilayah yang kaya akan nutrien ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi
sumber makanan bagi manusia seperti ikan mamalia krustasea moluska
dan rumput laut baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang
dikembangkan dalam tambak Keanekaragaman hayati laut yang paling
beragam berada di wilayah terumbu karang tropis Dahulu perburuan paus
di laut lepas umum dilakukan tetapi jumlah paus yang kian menurun
Universitas Sumatera Utara
25
memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah
moratorium terhadap perburuan paus komersial Kehidupan di laut juga
dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari
Ekosistem di laut dalam didukung oleh keterdapatan nutrien dari celah-
celah hidrotermal Kehidupan di Bumi kemungkinan bermula dari sana
dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan
oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi Baik tumbuhan maupun hewan
mula-mula berevolusi di laut
Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan
transportasi dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi
peperangan Di sisi lain laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana
seperti tsunami dan siklon tropis Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan
laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia Mulai dari
berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan
puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros atau penguburan
manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran
Kolumbus seni kelautan hiperealis dan musik yang terinspirasi dari laut
seperti Laut dan Kapal Sinbad karya Nikolai Rimsky-Korsakov Laut
juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti
berenang menyelam selancar dan berlayar Akan tetapi pertumbuhan
penduduk industrialisasi dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi
laut Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya
menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra
Universitas Sumatera Utara
26
Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan
kepemilikan bersama26
G Metode penelitian
1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis dari
bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum27
Hal ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dikarenakan
untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penulisan ini sebagaimana yang
telah disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian atas hukum
internasional yang membahas perihal kasus ini dalam permasalahan
pencemaran laut lintas negara ini penelitian atas hukum internasional
dalam bidang lingkungan laut ini untuk mengetahui kekuatan mengikat
dan dampaknya terhadap kedaulatan negara serta melakukan penelitian
atas hukum internasional yang mengatur dalam bidang hukum laut
internasional dikaitkan dengan kedudukan hukum nasional mengenai
kelautan di negara Republik Indonesia
Selain itu penelitian atau penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala
tertentu dimana terdapat penggunaan landasan teori
26
ldquolautrdquo httpsidwikipediaorgwikiLaut (diunduh pada 23 September 2019) 27
Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 Hlm 33
Universitas Sumatera Utara
27
2 Data penelitian
Data yang dipergunakan dalam penilitian skripsi ini adalah data
sekunder Adapun data sekunder ini diperoleh dari
a Bahan hukum primer yakni berupa peraturan internasional
yang mengatur tentang hukum internasional di bidang kelautan
seperti United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional
atau Hukum Perjanjian Laut yurisprudensi dan hukum
kebiasaan internasional yang mengikutinya statuta peraturan
internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent
konvensi-konvensi dan lain-lain antara organisasi
internasional dengan negara Indonesia serta Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum
internasional dalam bidang kelautan seperti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan
Lingkungan Hidup28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup29
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan30
b Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang
merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Universitas Sumatera Utara
28
hukum internasional dalam bidang kelautan serta hak-hak
negara dalam lingkup hukum internasional dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat berbagai media informasi seperti
Website internet koran majalah jurnal dan buku karangan
ahli
c Bahan hukum tersier yakni semua dokumen yang berisikan
konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus
esiklopedia dan lain-lain
3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dalam teknik pengumpulan data ini
penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang
diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur
ilmiah buku-buku surat kabar internet dan sumber-sumber informasi
lainnya yang terdokumentasi secara relevan
4 Analisis data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penelitian hukum normatif Pengolahan data yang hakekatnnya merupakan
kegiatan untuk melakukan analisa tergadap permasalahan yang akan
dibahas Analisa dapat dilakukan dengan31
a Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti
31 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum PT Raja
Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 45
Universitas Sumatera Utara
29
b Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai
dengan penelitian
c Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum azas atau doktrin
d Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep
pasal atau doktrin yang ada
e Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yaitu
mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang bersifat khusus
H Sistematika Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi
atas beberapa sub bab yaitu
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengatur tentang bentuk penulisan skripsi dan
memperkenalkan tentang apa isi dari skripsi yang ditulis ini bab ini terdiri
dari latar belakang perumusan masalah tujuan penulisan manfaat penulisan
keaslian penulisan tinjauan penulisan metode penulisan dan sistematika
penulisan
Bab II Pengaturan Hukum Intenasional Dalam Bidang Kelautan Atas
Pencemaran Lungkungan Laut
Dalam bab ini membahas bagaimana ruang lingkup hukum laut
internasional sumber hukum dan subjek hukum laut internasional kekuatan
mengikatnya dan serta perkembangan aturan pencemaran lingkungan laut
dalam hukum internasional Pembahasan di bab ini merupakan dasar
Universitas Sumatera Utara
30
memahami tinjauan umum hukum laut internasional sebagai objek yang akan
diteliti dalam bab ini
Bab III Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Pencemaran
Lingkungan Laut
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut
yang ada di indonesia serta bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia
dalam mencegahnya pencemaran lingkungan laut di Indonesia dan serta
bagaimana sangkut pautnya hukum di Indonesia tentang pencemaran laut
yang terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara yang merupakan kasus
yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini
Bab IV Upaya-upaya yang Dilakukan Indonesia-Australia Dalam
Penyelesaian Sengketa Kasus Tumpahan Minyak Montara
Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya Indonesia-Australia
dalam menyelesaikan kasus ini dan juga apa saja kendala yang di alami
kedua negara dalam prosesnya untuk mendapatkan titik tengah dalam
penyelesaian kasus ini
Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah disebutkan
diatas sebelumnya serta juga berisi saran dari penulis yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini
Universitas Sumatera Utara
31
BAB II
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG
KELAUTAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional
Membicarakan mengenai hukum laut internasional yang pertama kali
adalah membahas bagaimana defenisinya defenisi hukum laut menurut Albert
W Koers adalah ldquoSekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut
tentang wilayah lautrdquo Defenisi hukum laut internasional lainnya adalah sebagai
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas
kawasan laut yang berada dibawah yuridiksi nasionalnya (national
jurisdiction)32
Ada dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang
Dunia II yakni adalah
1 Penerimaan umum atas landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE)
2 Keputusan-keputusan Internasional Court of Justice dalam perkara
Anglo Norwegian Fisheries Case yaitu mengenai pertimbangan
bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari
wilayah tambahan yang berdampingan Demi alasan-alasan
ekonomi keamanan dan geografis negara pesisir itu berhak untuk
melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif yang hanya tunduk
pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas dari kapal-kapal
asing
32
ldquoApa yang dimaksud dengan hukum laut internasionalrdquo httpswwwdictioidtapa-
yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional9285 (diunduh pada 24 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
32
Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran perdagangan dan
sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan semenjak itu pulalah ahli-
ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut Ahli-ahli hukum
berusaha meletakan konsep-konsep dasar hukum tentang hukum laut seperti
halnya sebagai berikut33
Summer yang membagi teori-teori tentang lautan
secara legalistic dalam empat bagian yaitu
a Perairan pedalaman
b Laut teritorial
c Zona tambahan
d Laut lepas
Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu
a Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702
b Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930
c Konsepsi UNCLOS I I958
d Konsepsi UNCLOS II 1960
e Konsepsi UNCLOS III 1982
Hal-hal tersebut dihasilkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat
UNCLOS juga bisa disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau
Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga
(UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
33 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisinis
lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada
tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958
UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi
negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian UNCLOS untuk saat ini telah
ada 158 negara termasuk Uni eropa telah bergabung dalam konvensi34
Dalam perumusan konvensi ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi sedangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara dalam
pelaksanaan konvensi Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia
yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi
Maritim Internasional35
Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut kini Indonesia
sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum tentang kewilayahan laut
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 UU ini tercantum dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560336
Bahkan sampai sekarang pun hukum laut internasional masih dianggap
penting oleh ahli-ahli hukum yang ada di dunia dan oleh karena itu menjadi
sebuah ilmu yang dipelajari di universitas yang ada di dunia sekarang walaupun
hukum laut internasional adalah merupakan hukum yang penting masih banyak
34 ldquoKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautrdquo https
idwikipediaorg wiki Konvensi _ Perserikatan _ Bangsa - Bangsa _ tentang _ Hukum _ Laut 35
Ibid 36 Ibid
Universitas Sumatera Utara
34
orang yang hidup di negara di dunia ini tidak mengetahui apa itu hukum laut dan
bagaimana pula dampaknya ke negara maka dari itulah berikut akan dijelaskan
tinjauan umum tentang hukum laut internasional
1 Pengertian dan ruang lingkup hukum laut internasional
Untuk membantu memahami sub bab ini maka penulis mengutip beberapa
pengertian dan serta pendapat para ahli mengenai subjek hukum laut baik
di bidang nasional maupun internasional Pengertian hukum laut dibagi
atas 2 kategori yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional
Hukum laut nasional secara luas yaitu segala hal yang meliputi hukum
yang berhubungan dengan laut Hukum laut ini hanya mencakup laut yang
termasuk Republik Indonesia beserta dengan warga-warganya sedangkan
pengertian hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-
asas yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut Hukum ini
mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau Negara yang
berhubungan dengan laut Baik untuk laut dalam wilayah maupun laut
diluar wilayah
Berikut beberapa definisi hukum laut berdasarkan pendapat para
ahli37
a Menurut Dr Wirjono Prodjodikoro SH hukum laut ialah
meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan
laut
b Menurut MrWLPA molengraaff MrHFA vollmar dan Mr
FG scheltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada
37
Nishatiarant ldquohukum laut pengertian hukum lautrdquo httpswwwcourseherocom file
24785341hukum-lautdocx (diunduh pada 28 September 2019)
Universitas Sumatera Utara
35
hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut
Hukum Laut ini mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan sebagai
kepentingan pelayaran perdagangan dan sebagai sumber kehidupan
penangkapan ikan Hukum laut dianggap penting untuk dipelajari karena dalam
hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula hukum laut internasional
Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu
sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga
Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan khusus yaitu
kapal-kapal hukum laut juga bertujuan mengatur kompetensi antara negara-
negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut terutama
sekali antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang sekalipun38
Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan
diatas permukaan laut tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada
dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya Hukum laut yang
dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluribimensial
yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut dimasa lalu39
Selain hal yang telah disebutkan diatas hukum laut juga memiliki ruang
lingkup yang sangat luas hal ini timbul dari semua konvensi yang diadakan oleh
PBB mengenai hukum laut dan pengaturannya yang dengan dikeluarkannya
reolusi dari prinsip-prinsip mengatur dasar laut dan dasar samudera serta tanah
dibawahnya dibawah yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing
the Seabed and Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction) dan
18 Agustus 1945 sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang
mengatur mengenati wilayah laut jauh sebelum negara Indonesia merdeka
berkautan dengan hak kepemilikan wilayah laut banyak peraturan yang
dikeluarkan tentang klaim wilayah laut tentang jaraknya yang diukur dari
wilayah darat dari suatu negara73
Perlindungan terhadap lingkungan laut selain upaya yang dilakukan
secara nasional juga diperlukan kerjasama regional maupun global baik secara
teknis langsung dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna
melindungi lingkungan laut Upaya melindungi lingkungan laut dapat dilakukan
dengan mengadakan ketentuan-ketentuan internasional Dengan demikian yang
terjadi pada lingkungan laut dalam skala besar maka permasalahan ini dapat
diantisipasi melalui kerjasama internasional74
Kita ketahui berdasarkan konsepsi TZMKO (Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939 yaitu lebar laut wilayah
perairan indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia Lebar laut hanya 3 mil laut Mil laut (nautical mile
sea mile) adalah suatu satuan panjang 1 mil laut adalah tepat 1852 km Artinya
antar pulau di Indonesia terdapat laut internasionallaut bebaslaut lepas yang
memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya Misalnya antara Pulau Jawa
dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan adanya laut bebas antara Pulau
Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dan lain-lain75
73 Nur Yanto SH MH Memahami Hukum Laut Indonesia Mitra Wacana Media
Jakarta 2014 Hlm 13 74 Dr Suhaidi SH MH Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran
Yang Bersumber Dari Kapal Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui
Perairan Indonesia Pustaka Bangsa Press Jakarta 2004 Hlm 9 75
Ibid
Universitas Sumatera Utara
76
Akhirnya dikarenakan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di
Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang wilayah
perairan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 disebut
sebagai Deklarasi Djoeanda yang menetapkan antara lain bahwa segala perairan
di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah
bagian yang wajar dari wilayah daratan di mana Indonesia memiliki kedaulatan
penuh (konsep kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Djuanda
dikenal sebagai Wawasan Nusantara laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur
yang lebarnya 12 mil-laut dihitung dari pangkal lurus berupa garis-garis pasang
surut yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar
Indonesia)76
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya sebagian dari ketentuan-
ketentuan TZMKO yang berhubungan dengan penetapan wilayah perairan
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia77
(UU No 4Prp1960) yang
merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut teritorial Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut didasarkan pada
Ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 195878
Pada akhir tahun 1982 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu
perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk
satu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan sebagai
76 Reynaldy Darmawan ldquoSejarah Hukum Laut Indonesiardquo httpswwwscribdcom
document363224605Sejarah-Hukum-Laut-Indonesia (diunduh pada 17 November 2019) 77 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia 78 Ibid
Universitas Sumatera Utara
77
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti
konsep ZEE dan asas Negara Kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi
Laut Teritorial dan Landas Kontinen
Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 melalui pengundangan UU No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Sebagai pelaksana lebih lanjut
dari ratifikasi ini pada 1996 pemerintah mencabut UU No 4Prp1960 dan
menggantinya dengan UU no 6 tahun 1996 tentang Indonesia yang lebih
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 198279
Selain itu pemerintah
juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No 61 tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut
Natuna
Berikut adalah urutan perjanjian dan undang undang yang muncul dalam
perkembangan hukum laut di Indonesia yang telah dijelaskan diatas
a Ordonasi Lingkungan Maritim 1939 (TZMKO)
b Pengumuman Pemerintah Tentang Wilayah Perairan Indonesia
(Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 Tentang Perairan Indonesia (UU No 4Prp 1960)
d Pengumuman Pemerintah Tentang Landas Kontinen Indonesia 17
Februari 1969
79 Ibid
Universitas Sumatera Utara
78
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
Indonesia80
f Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
20 Maret 1980
g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia81
h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia
Terhadap UNCLOS 198282
i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia83
j Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus
Kepulauan Di Laut Natuna84
B Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Terjadinya Pencemaran Laut di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini Indonesia
menjadi korban utama dalam kasus tumpahan minyak montara di NTT
tumpahan minyak ini mencemari kawasan ZEE yang berada di pantai NTT
dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan
pendapatan dari laut hal ini menyebabkan kerugian yang besar baik kepada
negara Indonesia maupun juga para petani laut di NTT oleh karena itu di sub
80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 81
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap
UNCLOS 1982 83
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 84
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Pangkal Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Di Laut Natuna
Universitas Sumatera Utara
79
bab ini akan kita lihat apa sajakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di kawasan laut Indonesia
Untuk membahas lebih lanjut maka sebaiknya kita lebih dahulu
memahami pengertian pencemaran dan serta sumber pencemaran laut yang ada
di Indonesia Istilah ldquopencemaranrdquo sebagai terjemahan istilah pollution untuk
pertama kali di Indonesia digunakan pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor
tahun 1970 Sejak tahun 1970 istilah ldquopencemaranrdquo itu mulai meluas
penggunaannya dalam masyarakat Baik dalam pembicaraan maupun di dalam
bentuk tulisan berbahasa Indonesia Bahkan pada tahun 1972 istilah
ldquopencemaranrdquo ini telah digunakan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian dalam buku Repelita II (1974-1979) khususnya pada Pasal 244
istilah ldquopencemaranrdquo itu telah digunakan seperti yang disepakati dalam Seminar
Biologi II di Ciawi Bogor tahun 197085
Lingkungan laut sekalipun tidak luput dari pencemaran laut yang
disebabkan oleh manusia lingkungan laut sebagai perwujudan satu bagian dari
lingkungan hidup di bumi ini adalah hal yang penting laut bukan hanya saja
berperan sebagai tempat membuat garam menangkap ikan kegunaan pelayaran
atau tempat rekreasi Namun di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada
pertambangan mineral di dasar laut dan percobaan nuklir yang dilakukan oleh
negara-negara adikuasa86
Dan dibarengi pula dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang maju pesat Sehubungan dengan
perkembangannya tersebut lingkungan laut harus terhindar dari segala bentuk
85 Arifin Siregar Hukum Pencemaran Laut Di selat Malaka Kelompok Studi Hukum
dan Masyarakat Fakultas Hukum Usu Medan 1996 Hlm 15 86
Ibid Hlm 22
Universitas Sumatera Utara
80
yang merugikan Terlebih-lebih pada pengertian sekarang yang banyak
dipermasalahkan yaitu pencemaran laut adapun yang dimaksud dengan
pencemaran laut itu adalah
ldquoperubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya
oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi ke
dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat
yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan
hayati bahaya terhadap kesehatan manusia gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar
Pemburukan tempat pemukiman dan rekreasirdquo87
Indonesia yang pada dasarnya disebut sebagai negara pantai juga tidak
luput dari banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh manusia berikut
adalah beberapa sumber utama dari pencemaran laut yang ada di Indonesia
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik
dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan Sampah ini terbawa arus
sungai kemudian ke laut Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik
sehingga mati Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan
dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan
oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri88
Menurut hasil penelitian tim peneliti dari Australia dan Amerika Serikat
yang dipimpin oleh Dr Jenna Jambeck dosen Universitas Georgia yang
diterbitkan di Jurnal Science sekitar 275 juta ton meter sampah dihasilkan pada
tahun 2010 di seluruh dunia Sebanyak 48 hingga 127 juta meter ton sampah
dari botol plastik bungkus plastik dan sampah plastik jenis lainnya hanyut ke
laut dan mencemari laut89
87 Ibid Hlm 23 88
Sumber Pencemaran Laut di Indonesia dan Dampaknya https lingkunganhidup
co pencemaran - laut-di-indonesia-dan-dampaknya (diunduh pada 20 November 2019) 89
Ibid
Universitas Sumatera Utara
81
Indonesia sendiri termasuk ke dalam lima negara kontributor urutan ke
empat pencemar sampah plastik tertinggi selain China Filipina Vietnam dan
Thailand Masih menurut penilitian tersebut dinyatakan bahwa masyarakat
pesisir dunia menghasilkan sekitar 3 juta ton meter sampah plastik yang tidak
terkelola pada tahun 2010 Dari jumlah tersebut sebanyak 048 juta hingga 129
juta ton meter hanyut ke laut menjadi pencemaran laut Lebih lanjut penelitian
ini memperkirakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka sampah plastik
dapat mencapai 155 juta ton meter per tahun pada tahun 202590
Lalu apa peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis
pencemaran lingkungan ini Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti Dalam salah satu programnya yang
berjalan pada bulan Oktober 2018 lalu ia menciptakan Gerakan Aksi Bersih
Our Ocean Gerakan terebut dalam rangka membersihkan pesisir pantai dari
limbah plastik dan diadakan di panti-pantai yang rawan terkontaminasi limbah
seperti Bali Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana
menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut Selain itu
juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut Hukum
tersebut berupa UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum
perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meskipun belum ada undang-
undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara
tegas namun ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku
pencemaran air laut Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPLH
Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan
90
Ibid
Universitas Sumatera Utara
82
sanksi pidana penjara dan pidana denda Meskipun pemerintah ikut berupaya
menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum tetap
saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut
menjaga kebersihan Mulai saat ini ayo turut berpartisipasi dan sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup terutama laut91
Selain itu dalam kasus tumpahan minyak (oil spill) seperti yang ada di
kasus montara ada beberapa aturan yang telah dibuat pemerintah Untuk
mengantisipasi dampak buruk pencemaran minyak di laut akibat terjadinya oil
spill secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi
internasional yang selanjutnya diturunkan dalam aturan di tiap negara
Diantaranya disepakati aturan-aturan tentang pencemaran laut dalam konvensi
PBB 1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan dua ketentuan terkait
pencemaran laut aturan lain relevan adalah Konvensi Hukum Laut 198292
Dalam hukum nasional aturan terkait ini dituangkan dalam UU Nomor
231997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 172008
tentang Pelayaran93
Turunan UU diatas diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 191999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut Peraturan Presiden Nomor 1092006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Juga Peraturan Pemerintah RI
Nomor 201990 tentang Pengendalian Pencemaran Air94
91 Ria Kusumawati ldquoKontribusi Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran
Laut Indonesiardquo https wwwkompasianacom emerent_ria 5c0435c0c112fe7b1b4e3442
kontribusi -pemerintah-dalam - upaya-mengatasi-pencemaran - laut (diunduh pada 21 November
2019) 92 LP Hutahean ldquo Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Lautrdquo