ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM … bahwa putusan bebas murni sebagai alasan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Putusan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM

KEJAKSAAN NEGERI MASOHI DALAM MEMBUKTIKAN BAHWA

PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN PUTUSAN BEBAS MURNI

SEBAGAI ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

(VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA KORUPSI

(Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Pid.Sus/2007)

Penulisan Hukum

( Skripsi )

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

CITRA BUDIYANTI

NIM. E0009081

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

ABSTRAK

CITRA BUDIYANTI, E0009081, 2013, ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MASOHI DALAM MEMBUKTIKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Pid.Sus/2007), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum penuntut

umum Kejaksaan Negeri Masohi dalam membuktikan bahwa putusan bebas murni sebagai alasan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan bersifat preskriptif. Jenis sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum secara deduksi silogisme.

Argumentasi hukum penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi dalam membuktikan bahwa putusan bebas murni sebagai alasan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Putusan bebas yang dimohonkan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni karena judex factie dalam memberikan pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi telah sesuai dengan Pasal 253 khususnya ayat 1 huruf a dan b, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi karena putusan yang dimohonkan kasasi bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni. Dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi, Mahkamah Agung sudah sesuai dengan tujuan kasasi yaitu Pasal 253 KUHAP khususnya ayat 1 huruf a dan b karena judex factie tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/pid.B/2006/PN.Msh. Kata kunci : Putusan Bebas, Kasasi dan Korupsi


commit to user

vi

ABSTRACT

CITRA BUDIYANTI, E0009081, 2013, A JURIDICAL ANALYSIS ON THE LEGAL ARGUMENTATION OF PUBLIC PROSECUTORS IN MASOHI DISTRICT ATTORNEY IN PROVING THAT JUDEX FACTIE VERDICT IS NOT PURE FREE VERDICT AS THE RATIONALE OF APPEAL TO SUPREME COURT AGAINST FREE VERDICT (VRIJSPRAAK) IN CORRUPTION CASE (A Case Study on the Supreme Court’s Verdict No. 479 K/Pid.Sus/2007), FACULTY OF LAW OF SEBELAS MARET UNIVERSITY.

This research aimed to find out whether or not the legal argumentation of

public prosecutors in Masohi District Attorney in proving that judex factie verdict is not pure free verdict as the rationale of appeal to Supreme Court against free verdict in corruption case had been consistent with the provision of KUHAP and to find out whether or not the Judge of Supreme Court’s deliberation in examining and sentencing the appeal to Supreme Court by the public prosecutors of Masohi District Attorney against free verdict in corruption case had been consistent with the provision of KUHAP.

This study employed a case approach and was prescriptive in nature. The types of law material used were primary and secondary ones. Technique of collecting data used was document study. Technique of analyzing law material used was deductive syllogism.

The legal argumentation of public prosecutors in Masohi District Attorney in proving that judex factie verdict is not pure free verdict as the rationale of appeal to Supreme Court against free verdict in corruption case had been consistent with the provision of KUHAP. The free verdict appealed to Supreme Court by the public prosecutors of Masohi District Attorney was not pure free verdict but impure one because judex factie in giving liberation was based on misinterpretation against the crime predicate called in accusation document and not based on that the elements of crime accused were not proved. The appeal to Supreme Court by the public prosecutors in Masohi District Attorney had not been consistent with Article 253 particularly clause 1 letters a and b, in which the rule of law was not applied or was applied inappropriately and the judging method was not implemented according to the provision of laws.

The judge of Supreme Court’s deliberation in examining and sentencing the appeal to Supreme Court by the public prosecutors of Masohi District Attorney in corruption case had met the provision of KUHAP. The Supreme Court accepted the their appeal because the verdict appealed was not pure verdict but impure one. In examining and sentencing the appeal to Supreme Court by the public prosecutors of Masohi District Attorney, the Supreme Court had been consistent with the objective of appeal to Supreme Court, namely Article 253 particularly clause 1 letters a and b because judex factie did not apply the rule of law or applied it in appropriately and the judging method was not implemented according to the provision of laws. Thus, the Supreme Court was authorized to correct and to cancel the verdict of Masohi District Court Number: 116/pid.B/2006/PN.Msh. Keywords: Free Verdict, Appeal to Supreme Court, and corruption


commit to user

vii

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)

“Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita

dan berusaha mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa”

(Hamka)

“Pendidikan akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara

anak, orangtua, dan guru”

(K.H. Dewantara)

Cita-cita adalah kenyataan di hari esok dan yakinlah untuk dapat meraihnya.


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima

kasih kepada:

1. Allah SWT sang penguasa alam atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang

telah diberikan-Nya;

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah yang telah memberi suri

tauladan yang baik bagi umatnya;

3. Orangtua yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan dukungan

kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

4. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2009;

5. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu

pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang

sesungguhnya.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta

diiringi rasa syukur kehadirat Illahi Rabbi, penulisan hukum (Skripsi) yang

berjudul “ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT

UMUM KEJAKSAAN NEGERI MASOHI DALAM MEMBUKTIKAN

BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN PUTUSAN BEBAS MURNI

SEBAGAI ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

(VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Kasus dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Pid.Sus/2007)” dapat penulis

selesaikan dengan lancar.

Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama

untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari

kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisanya,

namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat

baik bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang

tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non

materiil, sehingga penulisan hukum (Skripsi) ini dapat diselesaikan, terutama

kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya;

2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah dijalan-Nya

hingga akhir jaman;

3. Semua keluarga saya khususnya bapak dan ibu yang selalu memberikan cinta,

kepercayaan, nasehat, bantuan dan doa yang tiada henti serta motivasi untuk

segera lulus;

4. Fathul Munir, S.H. yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan do’a, serta

memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan hukum

ini;


commit to user

x

5. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan

kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;

6. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang

telah membantu dalam pemberian ijin dilakukannya penulisan ini;

7. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dalam

pemberian ijin dilakukannya penulisan ini;

8. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum selaku pembimbing skripsi dalam

penulisan hukum ini yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikirannya

untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat

saya sebutkan satu persatu, atas semua ilmu pengetahuan yang tiada terkira

berharganya bagi hidup dan kehidupan penulis;

10. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang

tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas semua bantuan yang telah

diberikan kepada penulis;

11. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

khususnya angkatan 2009 terima kasih semangat yang telah diberikan;

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua

bantuan baik materiil maupun imateriil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh

dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu

dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang

bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi

kita semua, terutama untuk penulis, akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 28 Maret 2013

CITRA BUDIYANTI

NIM. E0009081


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..................................... ................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN.................................... .................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

ABSTRACT ................................................................................................... vi

HALAMAN MOTTO .................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... viii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... xi

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 6

E. Metode Penelitian ........................................................................ 7

F. Sistematika Penulisan ................................................................ 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ........................................................................... 13

1. Tinjauan tentang Penuntutan .................................................... 13

a. Pengertian Penuntutan ...................................................... 13

b. Pengertian dan Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum ... 14

2. Tinjauan tentang Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas

Tidak Murni ............................................................................ 16

a. Pengertian Putusan Bebas (vrijspraak) ............................ 16

b. Putusan Bebas Murni (de “zuivere vrijspraak”) ............... 17


commit to user

xii

c. Putusan Bebas Tidak Murni ............................................ 17

3. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi .................................. 18

a. Pengertian Upaya Hukum Kasasi ..................................... 18

b. Alasan Pengajuan Kasasi .................................................. 19

c. Tata Cara Pengajuan Kasasi ............................................. 21

4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi ................................ 22

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Istilah ... 22

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut

Undang-Undang ................................................................ 22

B. Kerangka Pemikiran .................................................................. 26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Argumentasi Hukum Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Masohi Dalam Membuktikan Bahwa

Putusan Bebas Murni Sebagai Alasan Kasasi Terhadap

Putusan Bebas Dalam Perkara Korupsi Dengan

Ketentuan KUHAP ..................................................................... 28

1. Uraian Singkat Perkara ............................................................. 28

2. Identitas Terdakwa ................................................................... 30

3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi..... ........ 31

4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi .. 54

5. Amar Putusan Negeri Masohi .................................................. 60

6. Alasan-Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Masohi ...................................................................................... 66

7. Pembahasan .............................................................................. 73

B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Dalam Memeriksa Dan Memutus Pengajuan Kasasi

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi Terhadap

Putusan Bebas Dalam Perkara Korupsi Dengan

Ketentuan KUHAP ..................................................................... 80


commit to user

xiii

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung ................................ 80

2. Amar Putusan Mahkamah Agung ............................................ 82

3. Pembahasan .............................................................................. 88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................. 93

B. Saran ............................................................................................. 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiv

DAFTAR BAGAN

Bagan .1. Kerangka Pemikiran......................................................................... 26

ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM … bahwa putusan bebas murni sebagai alasan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Putusan

Documents