ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPILDI SETDAKAB NAGAN RAYA TAHUN 2011 SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana LATIFAH RAHMI 08C20201025 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH - ACEH BARAT 2013
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP MUTASI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPILDI
SETDAKAB NAGAN RAYA
TAHUN 2011
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana
LATIFAH RAHMI
08C20201025
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2013
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP MUTASI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPILDI
SETDAKAB NAGAN RAYA
TAHUN 2011
SKRIPSI
OLEH
LATIFAH RAHMI
08C20201025
Skripsi/ Tugas akhir sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana SosialPada fakultas Sosial dan Ilmu Pilitik
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2013
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Salah satu agenda penting pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu
menyelenggarakan pemerintahan yang baik, sesuai dengan semangat reformasi
yang menyandarkan pada spirit pemerintahan yang baik (good goverment) dan
pemerintahan yang bersih (clean goverment). Salah satu langkahnya, yakni
dengan melakukan reformasi birokrasi, terutama dengan melakukan penempatan
pegawai negeri sipil, sesuai dengan keahlian, pengalaman kerja serta kualifikasi
keilmuannya.
Penempatan pegawai negeri sipil, dilakukan melalui proses mutasi. Proses
pemutasian pegawai negeri sipil, memiliki fungsi untuk mengatur pola kerja serta
pengembangan dan pelayanan publik. Di Indonesia, pemerintah pusat selalu
berusaha agar masyarakat di setiap daerah mendapatkan pelayanan yang baik.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan yang baik, pemerintah berupaya
secara maksimal untuk melakukan proses mutasi secara profesional, guna
menempatkan pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
R.A. Siagian (2010;3), mendefinisikan mutasi pegawai negeri sipil antar
daerah adalah pemindahan pegawai dari atau ke instansi di lingkungan pemerintah
kabupaten. Pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang
objektif dan didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh pegawai mengingat
sistem pelaksanaan mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi para
pegawai negeri sipil untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
2
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta didukung
dengan penempatan pegawai negeri sipil, Sesusai kebutuhan dan kemampuanya
melalui proses mutasi. Diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang efisien
serta efektif. Pengertian effisien dan efektiffitas disini adalah penempatan dan
pemanfaatan sumber daya manusia yang maksimal sesuai dengan kebutuhan
untuk mencapai pembangunan nasional serta terlaksananya administrasi
penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Upaya-upaya mutasi yang dilakukan dibanyak daerah termasuk di
Kabupaten Nagan Raya, secara spesifik diharapkan bisa sesuai dengan proses
serta aturan yang berlaku. Sehingga proses mutasi yang dilakukan mampu
memberikan perbaikan, baik bagi peningkatan pelayanan publik maupun
peningkatan kinerja para aparatur pegawai negeri sipil.
Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara proposional, jujur dan adil. Yang berarti
pegawai negeri sipil harus selalu mendahulukan kepentingan negara diatas
segalanya, dan pegawai negeri sipil telah mendapatkan pembinaan terutama
pembinaan manajemen pemerintahan daerah.
Kaitan dengan hal tersebut, maka kebijakan mutasi pegawai negeri sipil
pada dasarnya sangat perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun harus
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai wujud
dari sebuah usaha dan pengembangan dan pembinaan pegawai negeri sipil.
Maka untuk menyelengarakan tugas pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural pada pegawai negeri s ipil telah
diatur oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang
3
salah satu tugasnya yaitu memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina
kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan
dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural.Pasal 14 ayat (1) menyatakan. Untuk menjamin kualitas dan
objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dalam dan dari jabatan Struktural,Eselon II kebawah disetiap instansi
dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut
Baperjakat.
Pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh pemerintahan yang dijalankan
oleh baperjakat belum sepenuhnya diketahui kebenarannya, bagaimana telah
dilakukannya pemutasian tersebut dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan
tugas kedinasan yaitu kesesuaian dalam strata pendidikan. Kabupaten Nagan Raya
menurut observasi dilapangan telah terjadi mutasi jabatan dan mutasi wilayah
kerja yang dilakukan eleh pemerintah daerah setempat serta adanya kesenjangan
dalam mutasi wilayah kerja.
Hasil observasi dilapangan, penulis juga mendapatkan informasi bahwa
Bupati sangat berperan penting dalam proses pemutasian dan baperjakat hanya
menjadi simbol saja. Hal ini belum penulis ketahui kebenarannya sehingga sangat
menarik untuk penulis kaji.
Analisa sementara dapat penulis simpulkan bahwa Tugas dan Fungsi
Baperjakat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nagan Raya, terkesan tidak
4
dilibatkan dalam proses pemutasian. Pengaruh eksekutif masih sangat kuat dalam
hal mutasi jabatan di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini yang membuat
ketidakadilan, kurangnya kesejahteraan, pola karir dan manajemen yang kurang
baik bagi PNS di Kabupaten Nagan Raya.
Berangkat dari kenyataan diatas, maka penulis mengangkat tema “Analisis
Tugas Dan Fungsi Baperjakat Pemerintahan Daerah Terhadap Mutasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya Pada Tahun 2011” untuk
dilakukan penelitian sebagai skripsi.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis
kaji yaitu : Bagaimana tugas dan fungsi Baperjakat pemerintah daerah terhadap
proses mutasi pegawai negeri sipil, di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten
Nagan Raya?
1.3. Fokus Penelitian
Penentuan fokus suatu penelitian memiliki tujuan .penepatan fokus dapat
membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi masalah mutasi di
Nagan Raya. Penempatan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-
eksklusi atau memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh
dilapangan, fokus penelitian ini adalah pada pemindahan Pegawai Negeri Sipil
dengan menganalisis Tugas dan fungsi Baperjakat terhadap mutasi pegawai
Negeri Sipil Apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
5
1.4. Tujuan Penelitian
Penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut yaitu: Untuk
menjelaskan tugas dan fungsi Baperjakat terhadap mutasi jabatan pegawai negeri
sipil, dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2011.
1.5. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat yang ingin dicapai dengan
diadakannya penelitian ini dijabarkan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dibidang
undang- undang pemerintahan tentang mutasi khususnya dan dapat
mengetahui fungsi mutasi.
2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan
bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan mutasi wilayah kerja dan mutasi jabatan dalam instansi
pemerintahan.
2. Manfaat peraktis
1) Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan
dalam memutasi pegawai negeri sipil agar pegawai yang dimutasi sesuai
dengan kebutuhanya, Sehinga mencapai pelayanan publik yang baik.
2) Bagi pegawai negeri sipil yang dimutasi dapat lebih mengetahui fungsinya
mutasi dan kenapa dimutasi dan agar supaya selalu menjaga komitmen dan
selalu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan
penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya telah mengkaji. Kebijakan
mutasi pegawai negeri sipil di pemerintahan Aceh Barat dan masih memiliki
kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Sebagai bahan perbandingan dalam
penelitian ini akan penulis cantumkan salah satu hasil penelitian terdahulu.
Berikut ini ada beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh
peneliti yang pernah dilakukan terkait masalah yang sama, yaitu :
a. Penelitian yang dilakukan oleh Aduwina (2011), yang berjudul Kebijakan
Mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun
2010-2011. Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan mutasi pegawai Negeri
Sipil di Pemerintahan Aceh Barat.Dengan permasalahan bagaimana proses
pengambilan kebijakan mutasi di Aceh Barat dan bagaimana dampak yang
ditimbulkan akibat mutasi, Disini menjelaskan bahwa dalam melakukan
kebijakan pemutasian setiap pimpinan SKPD mengusulkan nama-nama PNS
ke baperjakat untuk dilakukan evaluasi,dan baru diterukan kebupati dan dan
dampat.
b. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarwoto,S.H (2008) (Deputi Mentreri
Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan) yang berjudul: Rotasi dan
Mutasi Pejabat Sebagai sarana Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai.
Dalam penelitianya beliau menyimpulkan bahwa mutasi perlu dilakukan
7
untuk kepentingan organisasi, pejabat yang bersangkutan maupun
masyarakat. Oleh karena itu, mutasi harus dijadikan kebijakan yang wajib
diterapkan dalam setiap organisasi pemerintah termasuk di Sekretariat Negara
dan perlu kearifan semua pihak untuk menerima konsep kebijakan mutasi
sebagai hal yang positif.
Dari kedua judul diatas telihat jelas bahwa memiliki keterkaitan dengan
judul penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pemutasian yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.dan terdapat jelas perbedaan dengan penelitian yang
penulis lakukan. Peneliti menitik beratkan pada Pemindahan pegawai negeri sipil
dengan menganalisis Tugas dan Fungsi Baperjakat terhadap pemutasian pegawai
negeri sipil di Kabupaten Nagan Raya.
2.2 Pengertian Analisis
Analisis bisa di artikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah
bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada
kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang
dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan.
Sedangkan dalam kamus besar Ekonomi Pengertian Analisis yaitu melakukan
evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan
akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.
Menurut Wirardi Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan
seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan
dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya
Keempat, ada juga seseorang yang mengajukan mutasi dikarenakan ingin
meningkatkan jenjang karirnya yang lebih baik hal ini dikarenakan dimana tempat
ia bekerja dianggap kurang memberikan prospek yang lebih baik.
Itulah beberapa alasan umum mutasi PNS yang biasa terjadi dilapangan.
Sebenarnya tentu saja masih banyak dari keempat alasan tersebut, yang jelas jika
teman-teman mempunyai pengalaman berbeda mengenai alasan umum mutasi
pns, boleh dong berbagi pengalamannya di kolom komentar artikel ini.
Mutasi atau pemindahan pegawai menurut H. Malayu S.P. Hasibuan
(2008 :104) dapat terjadi karena 2 hal, yaitu :
a. Mutasi atas keinginan pegawai
Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas
keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan
pimpinan organisasi. Misalnya, karena alasan keluarga untuk merawat orang tua
yang sudah lanjut usia. Kemudian alasan kerja sama, dimana t idak dapat bekerja
sama dengan pegawai lainnya karena terjadi pertengkaran atau perselisihan, iklim
kerja kurang cocok dengan pegawai dan alasan-alasan sejenisnya.
b. Alih Tugas Produktif (ATP)
Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan
perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan pegawai
bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya.
Alasan lain tugas produktif didasarkan pada kecakapan, kemampuan pegawai,
sikap dan disiplin pegawai. Kegiatan ini menuntut keharusan pegawai untuk
menjalankannya.
25
2.7 Pegawai Negeri Sipil
2.7.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Nur Budianto, (2002) Pegawai Negeri S ipil merupakan salah satu organ
penting bagi eksistensi suatu negara, keberadaan pegawai negeri sipil selain
sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ – organ kenegaraan lainnya
seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif.
Secara etimologi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari tiga suku kata, yaitu
pegawai negeri dan sipil. oleh karena itu, dalam kamus istilah tata negara
membedakan pegawai kepada tiga golongan dengan masing- masing
pengertiannya sebagai berikut:
Berdasarkan pengertian tersebut diatas yang didasarkan pada ketentuan
UU Kepegawaian yang lama, terdapat suatu kesebandingan pengertian Pegawai
Negeri, sesuai dengan peraturan masing-masing, antara lain sebagai berikut:
a. Pegawai ialah Warga Negara yang memegang jabatan negeri yang tidak
bersifat sementara dan gajinya dibayar dari anggaran negara, ( pasal 1 huruf a
PP No.59//1951 tentang pengangkatan pegawai negeri tetap).
b. Pegawai Negeri ialah mereka yang bekerja sebagai pegawai pada suatu badan
Pemerintahan, baik tetap maupun sementara (pasal 1 PP No. 8/952 tentang
pemberhentian sementara waktu).
c. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri tetap dan tidak tetap (PP tahun 1952
tentang daftar susunan pangkat pegawai negeri).
Dalam berbagai peraturan pemerintahan terdapat suatu pengertian yang
dimaksud dengan pegawai negeri, orang-orang yang bekerja pada jabatan
26
pemerintah pusat, yang berlaku adalah peraturan-peraturan pegawai yang
ditetapkan oleh pemerintahan.
Secara lebih konkrit Kedudukan pegawai negeri sipil dirumuskan dalam
pasal 3 Undang-undang no.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
yang dinyatakan bahwa ‘’Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi
negara, abdi masyarakat yang dengan penuh kesetian dan ketaatan pada pancasila,
undang-undang 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan.
2.7.2 Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD
1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan pegawai negeri sipil maka baginya
dibebankan kewajiban-kewwajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu
disamping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang
didapat oleh seorang pegawai negeri sipil.
Pada pasal 4 undang-undang no.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU
no 8 tahun 1997 tentang pokok kepegawaian setiap pegawai negeri sipil wajib
setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan .Pada
pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari
atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka pegawai negeri sipil dituntut penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan.
27
Disamping kewajiban – kewajiban seperti tersebut diatas ,dalam UU No.
43 tahun 1999 juga disebutkan hak-hak pegawai negeri sipil yaitu : menurut pasal
7 undang-undang No.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, Setiap
Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban
pekerjaan dan tanggung jawab.
28
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini adalah dilakukan di sekretariat daerah Kabupaten
Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan bulan Oktober 2012 dalam kurun waktu
selama 3 bulan mulai dari tahap awal dilakukan penelitian sampai Desember
2012.
3.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu melakukan
penelitian melalui wawancara mendalam di kantor Setdakab Nagan Raya kepada
para anggota Baperjakat. hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan
penelitian yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan
dan memperoleh data sesuai yang diperlukan.
Menurut Azwar (2005 : 5-6) penelitian melalui pendekatan kualitatif
menekankan analisinya pada proses penyimpulan deduktif- induktif serta pada
analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan
menggunakan logika ilmiah.
3.3 Teknik Pengumpulan Data.
Memperoleh Data untuk penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data sebagai berikut :
1. Observasi (pengamatan)
29
Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki (Kholid
Narbuko,1996.h.70). Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini belum
mengamati secara langsung dan hanya pengamat independen saja. Selama ini
mengamati melalui media masa.
2. Indept Interview ( Wawancara mendalam)
Teknik wawancara mendalam ini digunakan untuk memahami
penjelasan- penjelasan informan tentang analisis tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah terhadap pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya,
melalui wawancara mendalam ini diharapkan dapat mengungkap lebih rinci dan
mendalam tentang permasalahan yang diteliti.
Wawancara yang dilakukan penulis mengkaji informasi dengan ukuran
waktu selama 3 bulan mulai dari tahap awal dilakukan penelitian, yaitu bulan
Oktober–Desember 2012 penulis menggunakan snowball sampling,. Yaitu apabila
wawancara tahap pertama dirasa kurang jelas, maka peneliti menuju responden
lainnya yang ditunjuk inormasi kunci. Apabila informasi bukan lagi data yang
baru dan bersifat berulang apa yang telah disampaikan oleh informan sebelumnya,
Maka wawancara dianggap selesai. (Irawan Soehartono,2008 : 67-68).
3.4 Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu ob jek yang akan
diteliti, secara ideal, kita sebaiknya meneliti seluruh anggota populasi. Apabila
melakukan penelitian pada seluruh populasi berarti kita melakukan sensus.
Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang
30
dianggab dapat menggambarkan populasinya.penelitian pada sampel hanya
merupakan pendekatan pada populasinya.
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan purposive
sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan
tertentu, dan dianggab mewakili populasi yang ada. Dari sejumlah populasi di
atas, dipilih beberapa orang untuk dijadikan sampel penelitian yang diperkirakan
mewakili populasi dan bertidak sebagai responden dan informan penelitian.
(Irawan Soehartono,2004 : 57).
Dalam teknik pengambilan sampel diatas, peneliti melakukan wawancara
dengan beberapa informan yang memungkinkan untuk diminta keterangan data,
peneliti menentukan informannya yang terdiri dari informan kunci ( key informan)
dan selanjutnya diteruskan dengan informan-informan pendukung. Adapun
informan kunci adalah Wakil Bupati Nagan Raya (Penanggung Jawab dalam
Baperjakat), Sekda Nagan Raya (Ketua Baperjakat), sebagai Asisten Administrasi
Setdakab Nagan Raya (Anggota Baperjakat), Kepala Kepegawaian Setdakab
Nagan Raya (Sekretaris), serta dua pegawai negeri sipil yang dimutasi sebagai
informan pendukung.
3.5 Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan
sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan
secara bersamaan selama proses penelitian (Suyanto dan Sutinah, 2006 : 172).
Penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul,
atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam
31
hal ini sementara data dikumpulkan ,peneliti dapat mengelola dan melakukan
analisis data secara bersamaan.
Peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data
yang dianggap perlu dan mengololanya kembali setelah mengumpulkan data
dilapangan langsung mengelolanya tanpa menunggu aktu yang lama. Adapun
teknik dalam menganalisa data yang penulis lakukan dengan cara memilih dan
memilah data yang sesuai dengan judul yang diangkat, menjelaskan hasil
observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat, dan baru diuraikan sesuai
data yang ada.
1. Reduksi Data : Sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada
penyederhanaan abstraksi data dari catatan lapangan. Data ini dikelompokan
sesuai dengan masalah yang dikaji. proses reduksi data berlangsung selama
penelitian itu berlangsung.
2. Penyajian Data : Membandingkan dan menghubungkan semua data primer
yang ditemukan dilapangan dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh
dipustakaan. Selanjutnya melakukan interpretasi terhadap data tersebut, guna
membagi konsep bermakna.
3. Penarikan Kesimpulan : Kesimpulan ini dilakukan berdasarkan hasil
interpretasi data yang diperoleh dari data primer (wawncara ddan observasi)
Dan data sekunder (buku-buku, internet, jurnal). Untuk menghindari
kesalahan interpretasi terhadap data dan pematangan hasil yang diperooleh,
maka dilakukan penapsiran ulang terhadap kesimpulan.
32
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1Gambaran Umum Lokasi Peenelitian
4.1.1 Letak Geografis
Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di
Provinsi Aceh dengan Ibukotanya Suka Makmue, Kabupaten ini berdiri
berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh
Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di PropinsiAceh.tanggal 2 Juli 2002 sebagai
hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.
Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan
lima kecamatan hasil pemekaran, sedang Raya berarti besar. Dari sini mungkin
diharapkan kelima kecamatan ini akan jadi besar kelak di kemudian hari.
Sesudah pemekaran letak geografis Kabupaten Nagan Raya secara
agronomi terletak pada20 - 50 Lintang Utara dan 950 - 970 Bujur timur
Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Barat
Sebelah Selatan dengan kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia
Sebelah Timur dengan kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya
Sebelah Barat dengan kabupaten Aceh Barat
33
Tabel 4.1 :Pemerintahan kabupaten Nagan Raya
Nama Bupati : Drs. T. Zulkarnaini
Nama Wakil Bupati : M.Kasem Ibrahim B.Sc.
Nama Ibu Kota : Suka Makmue
Luas Wilayah : 3.928 km²
Jumlah Penduduk : 237.513 jiwa
Jumlah Desa : 222 Desa
Jumlah Kelurahan : 213 Kelurahan
Jumlah Kecamatan : 8 Kecamatan
Jumlah Kemukiman : 27 Mukim
(Sumber : Setdakab Nagan Raya : Data 2011)
4.1.2Keadaan Pemerintahan Kabupaten NaganRaya
Kantor Sekretariat Kabupaten ( Setdakab ) Nagan Raya berfungsi sebagai
pusat administrasi pemerintahan yang melayani penduduk Kabupaten Nagan Raya
sebanyak 237.513 jiwa, dilayani oleh 4.151 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
ditambah dengan tenaga kontrak 842 orang dan tenaga bakti 299 ditambah 8
tenaga honorer. Saat ini kantor Setdakab Nagan Raya terdapat 137 orang pegawai
yang siap melayani seluruh keperluan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang
terdiri dari seorang Bupati dan Wakil Bupati, 196 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS), 93 orang pegawai Kontrak, 36 orang Pegawai Bakti dan 8 orang tenaga
honorer.(Sumber : Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam angka 2011).
Pengembangan Pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Nagan Rayatelah dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas ,
pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan
34
kompetensi.Dalam pengembangan karir tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya juga telah menerapkanperpaduan antara seleksi oleh Baperjakat dengan
sistem Fit and Propper test. Adapun pejabat Struktural yang telah diangkat dalam
jabatan berdasarkan eselonering periode 2007 – 2011.
Tabel 4.2: Jumlah Pejabat Struktural Yang Diangkat Dalam Jabatan Berdasarkan
Eselonering
TAHUN
JUMLAH PEJABAT STUTURAL YANG DIANGKAT DALAM
JABATAN BERDASARKAN ESELONERING
I II III IV
1 2 3 4 5
2007 0 2 34 46
2008 0 24 112 188
2009 0 6 31 36
2010 0 20 87 150
2011 0 11 77 128
Jumlah 0 63 341 568
(Sumber :Setdakab Nagan Raya: Nagan Raya dalam Angka 2011)
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten nagan Raya menurut Eselon
berjumlah 981 Eselon diantaranya yaitu jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 2
yang diangkat pada tahun 2011 sebanyak 11 orang total Pegawai Negeri sipil
Eselon 2 saat ini di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 63 orang dari jumlah
keseluruhan 2007 – 2011, jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 3 yang diangkat
pada tahun 2011 sebanyak 77 orang total Pegawai Negeri sipil Eselon 3 saat ini di
35
Kabupaten Nagan Raya sebanyak 63 orang dari jumlah keseluruhan 2007 – 2011,
jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 4 yang diangkat pada tahun 2011 sebanyak
128 orang total Pegawai Negeri sipil Eselon 4 saat ini di Kabupaten Nagan Raya
sebanyak 128 orang dari jumlah keseluruhan 2007 – 2011.
Tabel 4.3: Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan, Ruang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011
Pangkat / Gol. Ruang Jumlah
1
Juru Muda (I/a)
Juru Muda tk.I (II/b) Juru (I/d) Sub Jumlah
33
2
Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda.I(II/b) Pengatur tk. I (II/b)
Sub Jumlah
450
3
Penata Muda (III/a)
Penata Muda tk.I (III/b) Penata ( III/c) Penata tk.I (II/d)
Sub Jumlah
508
4
Pembina (IV/a) Pembina tk.I (IV/b)
Pembina Utama (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/d) Sub Jumlah
94
5 Honorer Kontrak Bakti / Sukarela
2409
Jumlah Tahun 2011 3494
(Sumber :Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam Angka 2011)
Berdasarkan Tabel diatas jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Kontrak
sebanyak 3.494 orang. Golongan yang jumlah Pegawai Negeri Sipilnya paling
banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 508 orang,selanjutnya Golongan II
yaitu 450 orang dan Golongan IV dengan jumlah 94 orang dan yang paling sedikit
36
yaitu Golongan I berjumlah 33 orang, sedangkan jumlah tenaga Kontrak
berjumlah 2409 orang.
Pemutasian juga bisa terjadi secara Demosi yaitu penurunan tingkat posisi
keja, kedudukan jabatan serta penurunan nilai gaji karyawan diwilayah kerja
menurut ketentuan pemerintahan daerah setempat.Di Kbupaten Nagan Raya
jutelah terjadi pemutasian secara Demosi pada tahun 2011 yaitu berjumlah
433Pegawai Negeri Sipil.
Tabel 4.4:Data Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi, Ruang dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011
TAHUN
JUMLAH PEJABAT STUTURAL YANG DIANGKAT DALAM
JABATAN BERDASARKAN ESELONERING
Juru Muda Pengatur Muda Penata Muda Pembina
1 2 3 4 5
2007 33 40 34 46
2008 12 24 46 34
2009 32 26 31 36
2010 22 20 87 42
2011 12 11 77 44
Jumlah 111 121 275 202
(Sumber :Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam Angka 2011)
37
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1AnalisisTugas dan Fungsi Baperjakat Terhadap Mutasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2011.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para pihak yang
terlibat tugas dan fungsi baperjakat terhadap mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai
berikut : Responden 1 (Pejabat yang berkompeten di Setdakab Nagan Raya)
Menyatakan :
“Tugas dan fungsi Baperjakat adalah sebagai bahan
pertimbangan dalam proses segala sesuatu mengenai perpindahan, pengangkatan, pemberhentian, pelantikan,pensiun semua itu dirapatkan di tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan
Kepangkatan.Bahwa mutasi yang dilakukan oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yaitu
melalui evaluasi dan mekanisme yang ada dan direkap oleh baperjakat, Hasil evaluasi berbentuk pertimbangan Baperjakat dilaporkan ke Bupati Nagan Raya untuk mendapatkan
persetujuan.(wawancara, 10 Oktober 2012).
Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, maka Baperjakat melakukan evaluasi dan
rapat atas PNS yang akan dimutasi apakah sesuai dengan aturan dan apakah PNS
yang dimutasi memiliki poin yang terdapat dalam aturan tersebut. Maka baru hal
pemutasian tersebut diputuskan oleh Baperjakat.
Hal yang serupa juga disamaipaikan oleh responden ke 2 ( Pejabat yang
berkompeten di setdakab Nagan Raya)
“Tugas dan fungsi Baperjakat sudah sesuai dengan peraturan yang
ada. Dan ada sistem penilaian terhadap PNS yang akan dimutas i atau diberhentikan sesuai ketentuan,hal tersebut terdapat da l PP.N0.100 Tahun 2000 Tentang pengangkatan Pegawai Neger i
38
Sipil, Pasal 5 dan Pasal 10 yaitu ada persyaratan dalam
pemberhentian dan pengangkatan, pemindahan. Anggota Baperjakat beranggotakan 6 orang daftar personilnya yaitu Ketua Baperjakat dipimpin oleh sekda,Wakil Ketua merangkap anggota
yaitu Asisten III,Sekretaris merangkap anggota Yaitu Kabag Kepegawaian,Asisten II, Asisten I,Inspektorat. Hal tersebut sesua i
dengan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Pasal 15 ayat 2.Akan tetapi dalam hal pemeutasian masih ada hak prerogatif bupati selaku pemimpin daerah Kabupaten Nagan Raya.(Wawancara. 11
Oktober 2012)
Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) bertugas
menilai baik buruknya kinerja para pegawai, layak atau tidaknya Pegawai Negeri
Sipil yang dimutasi Di Kabupaten Nagan Raya dengan sistem pengukuran kinerja
yang baik. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun
2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dalam pasal 5 yaitu
(Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural) dan Pasal 10
(Pegawai PNS yang diberhentikan dari jabatan Struktural), Pasal 15 ayat 2 dari PP
N0. 100 Tahun 2000 yaitudan ada hak prerogatif Bupati Nagan Raya dalam
pemutasian pegawai negeri sipil.
Lain halnya yang disampaikan oleh responden 3 yaitu sebagai berikut :
“Peran Kami dalam Baperjakat terhadap mutasi yaitu memproses evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, menilai kinerja PNS, layak
atau tidak PNS dimutasi, dan Rekomendasi dari pimpinan. Pertimbangan Baperjakat sebagai hasil dari evaluasi itu diteruskan
kepada Bupati selaku pengambil keputusan tertinggi daerah untuk memberikan keputusan. Selanjutnya keputusan itu dikembalikan kepada kami untuk diproses pembuatan Surat Keputusan Bupati.
Proses terakhirnya adalah Pelantikan, terkadang disini kami selaku baperjakat hanya memberikan pertimbangan kepada bupati
selanjutnya keputusan ditangan Bupati Nagan Raya. ” (Wawancara, 15 Oktober 2012).
Hal tersebut senada dengan yang sampaikan oleh responden 4 (Anggota
Baperjakat Nagan Raya) yaitu :
39
“Baperjakat sebagai bahan pertimbangan dari usulan daftar
pegawai negeri sipil yang akan dimutasi yang diberkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).Semua data yang masuk direkap dan dibahas melalui sidang Baperjakat dan hasilnya
dilaporkan ke bupati untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK), dalam pemutasian ada hak prerogatif pimpinan, Hal ini terkadang
terdapat perbedaan terhadap beberapa PNS yang dimutasi, bahwa pns yang dimutasi terkadang sepenuhnya atas dasar pimpinan daerah dan tidak memperhatikan lagi pertimbangan Baperjakat,
sehingga dalam pemetasian terliat tidak sesuainya penempatan kerja dan disiplin ilmu.” (Wawancara, 16 Oktober 2012).
Tugas pokok Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah No. 100 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 untuk menjamin kualitas dan
objektifitas dalam penegangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dari
jabatan strukturak eselon II ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, hal tersebut agar setiap nama yang
diusulkan untuk dimutasi dapat dinilai oleh tim Baperjakat, tetapi ada hak
prerogatif bupati di Kabupaten Nagan Raya sehingga PNS yang dimutasi diproses
tetapi tidak sepenuhnya dilihat poin-poin pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah No.
100 tahun 2000.
Hal yang senada juga disampaikan oleh responden 5 (Mantan Pegawai
Dinas Pertanian Nagan Raya) yaitu:
“Saya sebelumnya bertugas di dinas pertanian Nagan Raya dan dimutasi kesetdakab Nagan Raya sebagai Kasubbag Perencanaan
dan Kesejahteraan pegawai negeri sipil alasanya dimutasi yaitu promosi jabatan berarti kinerja saya bagus selama di dinas
pertanian hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2002 atas perubahan Peraturan Pemerintah No 100 tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan
Struktural. Mutasi ada secara Fungsional ke Struktural dan sebaliknya,baik secara Diagonal, secara horizontal, maupun
vertikal, serta perpindahan wilayah kerja. (Wawancara, 5 November 2012).”
40
Dapat dilihat tugas Baperjakat dalam pemutasi adanya perpindahan dari
fungsional ke struktural tetapi pemutasian ini jika penulis lihat tidak sesuai
dengan disiplin ilmu, SarjanaPertanian yang bertugas difungsional diposisikan
langsung kestruktural dengan posisi sebagai KasubbagPerencanaan dan
Kesejahteraan pegawai negeri sipil. Hal tersebut terlihat bertentangan dengan
kebutuhan organisasi, dan persyaratan-persyatan dalam pasal 5 poin c di Peraturan
Pemerintah No.100 tahun 2000, tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil.
Lain halnya yang disampaikan oleh responden 6(Mantan Kabid
Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Nagan Raya) yang
menyatakan:
“Saya rasa baperjakat belum sepenuhnya menilai dan
mengevaluasi Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi karena banyak PNS yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian. Pada
kenyataannya orang yang dimutasi di tempatkan pada posisi yang bukan keahliannya. Baperjakat memutasi PNS atas perintah atasan dan semata-mata telah diproses atau disidangkan, sepert i
saya sudah sesuai dengan keahlian saya bertugas di dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan pendidikan saya d i
Ilmu Pertanian lalu tiba-tiba saya dipindahkan menjadi DPB. pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nagan Raya.Saya rasa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
tidak menempatkan Pegawai pada posisi yang tepat (The right man in the right place).(Wawancara, 14 November 2012)”
Hal tersebut diatas kalaw dilihat tejadi pemutasian dari Fungsional ke
Struktural, akan tetapi hal tersebut terlihat berbeda dengan Peraturan Pemerintah
No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural pasal 5 poin c yaitu :(memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
ditentukan, bahwa seharusnya pemutasian harus sesuai dengan disiplin ilmu.
41
Dari tanggapan responden bahwa Tugas dan Fungsi baperjakat sudah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang pengankatan
pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural akan tetapi ada hak prerogatif Bupati
Nagan Raya yang membuat hasil pemutasian terhadap beberapa PNS berbeda,dan
tidak sepenuhnya dari hasil pertimbanangan Baperjakat, sehingga poin-poin dalam
pasal 5 bisa terabaikan dalam pemutasian di Kabupaten Nagan Raya..
4.3 Pembahasan
4.3.1Analisis Tugas dan Fungsi Baperjakat Terhadap Mutasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2011.
Hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa responden bahwa
terdapat pandangan yang berbeda tentang tugas dan fungsi baperjakat terhadap
pemutasian pegawai negeri sipil. Sebagian responden di pemerintahan
mengatakan tugas dan fungsi baperjakat selama ini sudah sesuai dengan tugas dan
fungsinya dan dalam prosesnya sudah sesuai prosedur yang ada,tetapi bagi
sebagian responden menilai baperjakat dalam memutasi pegawai negeri sipil tidak
sepenuhnya melakukan evaluasi dan penilaian sehingga pemutasian pegawai tidak
The right man in the right place.
Alasan yang dikemukakan oleh responden tugas dan fungsi baperjakat
sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu : Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan
Struktural. Setiap pemutasian yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya terjadi
42
setelah adanya pertimbangan matang dari Baperjakat.Pemutasian yang dilakukan
sesuai dengan fungsinya melihat kinerja pegawai serta melakukan perpindahan
sesuai dengan kinerja pegawai dari fungsional ke struktural atau sebaliknya ada
juga secara vertikal dan horizontal jika pegawai berprestasi maka dipromosi
jabatan (diberikan jabatan yang lebih tinggi) dan penempatan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang diangkat berdasarkan pertimbangan
kepangkatan dan pengalaman.
Sedangkan yang menilai tugas dan fungsi baperjakat dalam memutasi
tidak sepenuhnya dilakukan evaluasi dan penilaian, mereka menilai peran
baperjakat dalam proses evaluasi tidak sepenuhnya dijalankan, dan hasil kerja
yang tidak maksimal karena penempatan Pegawai Negeri Sipil dari hasil mutasi
tidak sesuai dengan aturan,hal ini terlihat dari adanya pemutasian pegawai
kejabatan atau posisi kerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu.
Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan
responden, penulis setuju dengan pandangan yang ke dua yaitu tugas dan fungsi
baperjakat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 Pasal 5
poin c yaitu :(memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan) akan
tetapi pegawai yang dimutasi oleh Baperjakat tidak sesuai dengan penempatan,
hal tersebut dilihat dari beberapa pegawai yang dimutasi baik secara
horizontal,vertikal maupun dari jabatan fungsional ke struktural tidak adanya
kesesuaian.Padahal dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
“Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan
43
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama,ras atau golongan”.
Hal tersebut adalah mengenai kualifikasi disiplin ilmu,penempatan
pegawai harus profesional yaitu sesuai dengan disiplin ilmu yang diharapkan pada
suatu jabatan.Meskipun pegawai yang dimutasi ke jabatan tinggi yang bukan
ahlinya karena berkinerja baik, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang
karena penempatan tidak profesionalisme Hal tersebut ditegaskan kembali dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dalam pasal 5
berbunyi :
Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah : a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat
dibawah jenjangpangkat yang ditentukan. c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang telah
ditentukan. d. Semua unsur penilaian prestasikerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan f. Sehat jasmani dan rohani.
Sangat jelas bunyi pasal 5 pada poin c, salah satu syarat agar seorang
pejabat dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah memiliki kualifikasi Dan
tingkat pendidikan yang telah ditentukan.
Dengan demikian bahwa pemutasian yang ditugaskan sebagai bahan
pertimbangan oleh tim Baperjakat sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya,
Baperjakat dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan prosedur.Akan tetapi
44
ada hak preogatif (hak yang dimiliki oleh setiap pemimpin tertingi) sehingga
baperjakat hanya sebagai perpanjangan tangan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokokKepegawaian yang merupakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang
ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indones ia Nomor 100
Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Struktural.Pasal 14 ayat (1) menyatakan.Untuk menjamin kualitas
dan objektifitas dalam pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural,Eselon II kebawah disetiap instansi
dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut
Baperjakat. Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tersebut
bertugas memberi pertimbangan kepada bupati Nagan Raya dalam hal :
1. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil dalam
dan dari jabatan Struktural Eselon II kebawah dilingkungan Pemerintahan
Nagan Raya.
2. Pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil :
a. Yang menduduki jabatan struktural.
b. Yang menduduki jabatan fungsional.
c. Yang menunjukakn prestasi luar biasa baiknya.
d. Yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
45
3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM) fungsional maupun teknis.
4. Perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki
jabatan struktural eselon II dan telah berusia lebih dari 56 tahun dilingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
5. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai negeri Sipil dalam
dan dari jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
Menurut Akhyar Efendi (2005.h.20) mengatakan proses mutasi khususnya
dalam pengertian perpindahan PNS antar unit kerja dilingkungan pemerintah
daerah yang sama, juga memperlihatkan kondisi yang belum terpola dengan
mekanisme yang jelas, adil dan transparan,dan kurang terencana.Hampir seluruh
daerah propinsi /kabupaten/kota yang diteliti belum memiliki pola (pattern)
mutasi yang sistematis sesuai dengan kapasitasindividual PNSdan
karakteristik,beban dan volume pekerjaan. Hasilnya, dapat dikatakan bahwa
prinsip ‘the right man in the right place on the right time’ masih sebatas slogan
karena adanya muatan kepentingan dari pejabat tertentu yang mempunyai
kewenangan dibidang kepegawaian ataupun ada interestpribadi yang sangat kuat
terhadap jabatan atau orang yang dipromosikan.Oleh sebab itu pola mutasi atau
aturan main dalam mutasi tidak dapat terujud dibanyak daerah.
Kasimin ( 2008.hlm.60) menyatakan : Promosi memberikan peran penting
bagi setiap pegawai, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-natikan. Dengan
promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta
kecakapan pegawai bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih
tinggi. Dengan demikian promosi akan memberikan status sosial, weenang
46
(authority), Tanggung jawab (responsibility), setab penghasilan (autcomes), yang
semangkin besar bagi pegawai jika ada kesempatan bagi setiap pegaai
dipromosikan.
Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, maka proses
pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya dapat digambarkan
sebagai berikut:
47
Bagan proses pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya
(Sumber :diolah dari wawancara dan observasi tahun 2012)
Bupati Bagan Raya
Bupati melakukan koreksi atas data yang dilaporkan oleh baperjakat dan selanjutnya memutuskan kebijakan mutasi atau promosi atas PNS dengan pertimbangan Baperjakat.dan Hak prerogatif Bupati.
Baperjakat
Semua data yang masuk direkab dan dibahas melalui sidang Baperjakat. Hasilnya dilaporkan ke Bupati untuk mendapatkan koreksi dan keputusan.
SKPD Nagan Raya
SKPD mengusulkan nama-nama Pegawai
Negeri Sipil untuk dilakukan evaluasi kenerja
ke Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat).
Bagian Kepegawaian
Membantu Baperjakat
dalam melakukan sidang,
menyiapkanSurat
Keputusan (SK) Bupati
tentang pemberhentian
dan pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan
Struktural.melaksanakan
acara pelantikan bagi
pegawai yang
dipromosikan
48
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.I. Kesimpulan
Kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang
berkaitan dengan AnalisisTugas dan Fungsi Baperjakat Pemerintahan Daerah
Terhadap Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya pada
Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :
Tugas dan Fungsi baperjakat yang telah terjadi di Kabupaten Nagan Raya
pada tahun 2011 belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Baperjakat belum
sepenuhnya melakukan penilaian terhadap beberapa pegawai yang akan dimutasi
hal tersebut dilihat dari beberapa pegawai yang dimutasi tidak sesuai disiplin
ilmu. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang pengankatan PNS pada pasal 5 poin c (memiliki kualiikasi dan
tingkat pendidikan yang telah ditentukan).
Perihal tersebut dikarenakan Baperjakat hanya menjadi perpanjangan
tangan Bupati Nagan Raya yang mempunyai hak prerogatif, ( selaku pemimpin
tertinggi di daerah). Sehingga pemutasian yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya
tidak ‘the right man in the right place on the right time’. Dan perlu pembenahan
dari satuan perangkat kerja daerah.
49
5.2. SARAN
1. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Nagan Raya,kiranya dapat
melakukan evaluasi dengan semestinya tanpa memperdulikan adanya
tekanan dari pihak manapun dan memberi pertimbangan kepada PNS
yang dimutasi dengan benar sesuai dengan yang diamanatkan oleh
peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar tidak menganut Senioryti
System dan Spoil System karena berakibat kurang baik bagi pelayanan
publik.dan agar dapat melakukan pemutasian sesuai dengan perundang-
undangan sehingga dengan pemutasian yang sehat seperti (Merit System)
yaitu mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersiffat
ilmiah,objektiff dan hasil prestasi kerja dan ditempatkan sesuai disiplin
ilmu maka pelyanan publik akan berjalan dengan semaksimal mungkin.