ANALISIS KOMPLEKSITAS, FORMALISASI DAN SENTRALISASI STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Sektor Publik diampu oleh Bpk. Heru Ribawanto, Drs, M.S. Oleh: Ria Isdiana NIM: 135030100111008 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
42
Embed
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaian daerah kabupaten lamongan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS KOMPLEKSITAS, FORMALISASI DAN SENTRALISASI STRUKTUR
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Pengembangan Kapasitas dan
Kelembagaan Sektor Publik diampu oleh Bpk. Heru Ribawanto, Drs, M.S.
Oleh:
Ria Isdiana
NIM:
135030100111008
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah bergeser ke arah desentralisasi yang lebih
kuat, lebih luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional serta lebih efisien dan efektif
seiring dengan digulirkannya semangat reformasi di segala bidang. Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran dimaksud guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang diformulasikan melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, yang senantiasa menerima dan memunculkan koreksi
serta perbaikan terhadap tatanan lama. Konsep dasar otonomi daerah mengamanatkan bahwa
pemerintah daerah harus mempunyai semangat pembaharuan dan reformasi (Osborne dan
Plastrik, 2001: 16-17), guna meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistemewaan sebagaimana potensi serta keanekaragaman
daerah dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perubahan atau pergeseran yang terjadi diharapkan mendatangkan peluang lebih besar bagi
setiap daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan lebih memberdayakan berbagai potensi
yang ada dengan dilandasi oleh aspirasi kepentingan dan masyarakat dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Osborne dan Plastrik (2001) dijelaskan bahwa perubahan/ pembaharuan
kepemerintahan adalah:
Transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan
peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi, dan kemampuan SDM untuk melakukan
inovasi dengan mengubah tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur
kekuasaan, dan budaya sistem dan organisasi pemerintah.
Efisiensi dan efektivitas menjadi hal yang mengemuka dan senantiasa menjadi pembicaraan
hangat di semua lapisan masyarakat hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya
aspirasi dan keinginan masyarakat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju
desentralisasi pemerintahan mengingat bahwa sumber daya (resources) semakin terbatas.
Efektivitas sangat berkait dengan pencapaian tujuan. Tujuan bangsa Indonesia yang makmur dan
sejahtera yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sangat jelas dan nyata dicantumkannya langkah-langkah efisiensi dan efektivitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga berdaya guna yang tinggi dengan
memperhatikan peluang dan tantangan global.
Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi daerah menanggung beban dan
tanggung jawab yang berlebih. Mendasarkan pada filosopi dan konsep dasar Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pembangunan serta pelayanan pemerintahan
diselenggarakan lebih diorientasikan oleh dan untuk daerah, sehingga dengan demikian
diperlukan optimalisasi kegiatan di segala bidang sebagai upaya penggalian potensi-potensi
pendapatan asli daerah, guna mewujud-nyatakan bentuk rasa tanggungjawab telah
dilaksanakannya otonomi daerah dengan konsekwen dan berkelanjutan. Agar dapat memberikan
pelayanan yang baik yaitu efektif dan efisien, maka setiap instansi pemerintahan harus
mempunyai kinerja yang bagus.Kinerja yang bagus tersebut tentunya juga berasal bagaimana
struktur organisasi pada instansi tersebut, karena baik buruknya organisasi tergantung dengan
struktur, tugas dan wewenang dalam organisasi.
Salah satunya yaitu instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamonng. Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) adalah merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kepala
Daerah dibidang pengelolaan Pegawai Negeri Sipil di daerah dengan sistem dan prosedur yang
telah diatur dalam perundang-undangan dan dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan.Badan Kepegawaian Daerah atau
disingkat (BKD) merupakan salah satu unit kerja, organisasi, instansi yang dibentuk oleh
pemerintah/ Pemerintah daerah dan sekaligus dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai
urusan di bidang kepegawaian daerah termasuk dalam hal pengadaan atau pengangkatan pelamar
umum dan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai negeri sipil
(PNS). Untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan di bidang kepegawaian daerah maka
dibutuhkan juga adanya kinerja yang bagus dari BKD Kabupaten Lamongan. Baik buruknya
kinerja dalam BKD Kabupaten Lamongan tergantung dari struktur organisasi dan pembagian
tugas dari organisasi itu sendiri. Alasan lain mengapa penulis mengambil tempat dilamongan,
hal tersebut lamongan merupakan kabupaten yang masih dalam perkembangan, sehingga fungsi
BKD ini sangat penting agar mampu untuk mencetak atau merekrut para birokrat yang sangat
berkualitas ataupun pegawai yang mempunyai SDM yang memadai. Hal tersebut agar nantinya
para birokrat mampu untuk menjadikan Kabupaten lamongan menjadi lebih baik lagi seperti
Kota Surabaya, Kota Bandung maupun Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut
maka penulis tertarik untuk menganggkat judul “Analisis Kompleksitas, formalisasi dan
sentralisasi Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lamongan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Struktur Organisa, Pembagian Tugas Dan Wewenang Di BKD Kabupaten
Lamongan?
2. Bagaimana Kompleksitas, Formulasi dan sentralisasi Organisasi Bkd Kabupaten
Lamongan?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui Struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang di BKD
Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui Kompleksitas, Formulasi dan sentralisasi Organisasi Bkd Kabupaten
Lamongan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Organisasi
1. Pengertian Organisasi
Manajemen sangat berhubungan erat dengan organisasi sebagai suatu wadah atau tempat
manajemen itu akan berperan aktif. Organisasi tanpa manajemen yang baik akan mengakibatkan
rutinitas organisasi tidak dapat bertahan lama. Pada dasarnya pengertian organisasi dapat
dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu statis dan dinamis (Makmur; 2014)
a. Organisasi statis
Dalam artian statis organisasi dipandang sebagai suatu tidak bergerak seperti organisasi
yang tergambar dalam bagan.
Ada beberapa pandangan organisaai dalam arti statis:
organisasi dipandang sebagai alat
1) Organisasi dipandang sebagai jaringan hubungan kerja yang bersifat formal seperti pada
bagan
2) organisasi dipandang sebagai saluran hirarki kedudukan dan menggambarkan tentang garis
wewenang
b. Organisasi dalam arti dinamis
Dalam artian dinamis organisasi dipandang sebagai organ hidup yang tidak hanya dilihat
dari bentuk dan wujudnya tetapu juga isi organisasi tersebut. Artinya dalam artian ini berarti
menyoroti aktifitas dalam organisasi atau aspek apapun yang berhubungan dengan usaha
pencapaian tujuan.
Ada beberapa macam pandangan tentang organisasi dalam arti tersebut:
1) Selalu bergerak mengadakan pembagian tugas sesuai sistem.
2) Memandang organisasi dari segi isinya
3) Kemungkinan berkembang sesuai perkembangan zaman
4) Kemungkinan organisasi itu akan mati.
Adapun pengertian organisasi dari berbagai sistem dalam artian dinamis :
1) Organisasi sebagai sistem kerja adalah suatu sistem daripada aktivitas kerja sama dari
sekelompok orang yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan.
2) Organisasi sebagai suatu sistem tata hubungan kerja adalah suatu jaringan kerja yang
mewujudkan suatu bentuk kerja sama yang baik dan serasi antar para anggota atau unit
satuan kerja sehingga tujuan bisa tercapai.
3) Organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah organisasi sebagai proses pembagian
tugas mempunyai pengertian memandang organisasi dari segi sistem dustribusi tugas
sehingga masing masing unit satuan kerja memegang tugas tertentu.
4) Organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah suatu proses kegiatan menyusun,
menggembangkan, memelihara pola hubungan kerja dari bagian atau orang yang ada
dalam suatu usaha.
Menurut Louis A Allen, organisasi adalah suatu proses penentuan dan pengelompokan
pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab,
dengan maksud memungkinkan orang orang bekerja sama secara aktif mencapai tujuan. Menurut
James D. Mooney, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan.
2. Struktur Organisasi
Setiap perusahaan maupun instansi pada umumnya mempunyai struktur organisasi.
Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan
perusahaan dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam
suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan. Pengertian yang jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli
sebagai berikut
a. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan
kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi dikelompokkan, dan dikoordinasikan.
b. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana
organisasi dikelolah.
c. Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan
d. Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi,
kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan
tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.
Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa struktur organisasi menggambarkan
kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki
organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan
sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang
memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian
hubungan dengan lingkungan. Struktur organisasi dapat menghindari atau mengurangi
kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas.
Struktur berkaitan dengan hubungan-hubungan logis antara berbagai funsi dalam organisasi.
Teori teori klasik berfokus pada dua struktur dasaryang disebut lini dan staf. Struktur lini
menyangkut saluran-saluran kewenangan organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan
utama organisasi. Misalnya sebuah perusahaan, struktur lininya mengikuti suatu tatanan jabatan
yang bertanggungjawab atas produktivitas. Sedangkan struktur staf menyangkut pelaksanaan
tugas dan wewenang yang ada dalam sttruktur lini.
Nilai dasar yang membedakan lini dan staf terletak pada wilayah pembuatan keputusan.
Istilah ini berarti bahwa kewenangan terakhir terletak pada jabatan-jabatan dalam struktur itu.
Tenaga staf secara tradisional memberi nasihat dan jasa untuk membantu lini. Lini mempunyai
otoritas komando. Staf memberikan nasihat dan melakukan persuasi dalam bentuk usulan-usulan,
namun tidk mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada manajer lini untuk
mengikuti usulan-usulan tersebut. Bila usulan seorang ahli dari staf diterima oleh atasan lininya,
usulan itu disebarkan atas kewenangan manajer lini, bukan atas kewenangan spesialis staf itu.
Para peneliti dan praktisi manajemen telah berusaha mengembangkan pemahaman mereka
mengenai hubungan antara struktur dan kinerja, sikap, keefektifan, dan variabel lain yang dirasa
penting. Pengembangan pemahaman ini dihalangi tidak hanya oleh kerumitan hubungan antara
dimensi-dimensi itu sendiri, namun juga oleh kesulitan menetapkan dan mengukur konsep
struktur organisasi.Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor
kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.
Sebuah struktur organisasi mempunyai tiga komponen dimensi: kompleksitas, formalisasi, dan
sentralisasi (Robbins, 1994:6).Sehingga dimensi struktur organisasi yang lebih sering digunakan
dalam riset dan praktik yang menggambarkan dimensi struktur, yaitu Kompleksitas, Formalisasi,
dan Sentralisasi.
a. Kompleksitas
Kompleksitas merujuk pada tingkat differensiasi yang ada didalam sebuah organisasi.
Differensiasi horizontal mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal diantara unit-unit.
Differensiasi vertical merujuk pada kedalaman hierarki organisasi. Differensiasi spasial meliputi
tingkat sejauh mana lokasi fasilitas dan para pegawai organisasi tersebar secara geografis.
Differensiasi horizontalmerujuk pada pengelompokan berdasarkan spesialisasi-spesialisasi yang
ada dalam sebuah organisasi, baik spesialisasi fungsional maupun sosial. Pembagian
departemen-departeman dalam organisasi dapat dilakukan berdasarkan jumlah orang, fungsi,
produk atau jasa, klien, geografis, atau proses (Kusdi, 2009:169).
Differensiasi vertical Merujuk pada kedalaman struktur. Diferensiasi meningkat, demikian
pula kompleksitasnya, karena jumlah tingkatan hierarki didalam organisasi bertambah(Robbins,
1994 : 95).Organisasi dengan jumlah pegawai yang sama, tidak perlu mempunyai tingkat
diferensiasi vertikal yang sama. Organisasi dapat berbentuk tinggi (tall), dengan banyak lapisan
hierarki, atau mendatar (flat), dengan sedikit tingkatan. Faktor yang menentukan adalah Rentang
Kendali (Robbins, 1994).
Organiasi dapat melakukan aktivitas yang sama dengan tingkat diferensiasi horizontal dan
pengaturan hierarki yang sama diberbagai lokasi. Tetapi keberadaan barbagai lokasi tersebut
meningkatkan kompleksitas (Robbins, 1994:98). Oleh karena itu, elemen ketiga dalam
kompleksitas adalah diferensiasi spasial, yang merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor,
pabrik dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis.
b. Formalisasi
“Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pemegang pekerjaan itu hanya
mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakannya,
dan bagaimana ia harus melakukannya”(Robbins, 1994:103).
Para manajer mempunyai sejumlah teknik formalisasi yang diambil dari pendapat
StepenP.Robbins dalam Kusdi (2009:173), untuk dapat menstandarisasikan perilaku para
pegawai. Teknik-teknik yang digunakan dalam menstandarisasikan adalah:
1) Proses Seleksi (selection)
Organisasi memilih pegawainya bukan secara acak. Para pelamar diproses melalui
sejumlah rintangan yang dirancang untuk membedakan para individu yang mungkin dapat
berprestasi dengan baik dari mereka yang mungkin tidak akan berhasil.
2) Persyaratan Jabatan (role requirement)
Para individu di dalam organisasi mempunyai jabatan.Setiap pekerjaan membawa serta
harapan mengenai bagaimana si pemegang jabatan seharusnya berperilaku.
3) Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan (rules, procedures, and policies)
Peraturan merupakan pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada seorang pegawai
tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Prosedur adalah rangkaian langkah yang
saling berhubungan satu sama lain secara sekuensial yang diikuti pegawai dalam
melaksanakan tugasnya. Kebijakan adalah pedoman yang menetapkan hambatan terhadap
pengambilan keputusan yang dibuat oleh pegawai.
4) Proses pelatihan (training)
Pelatihan ada yang bersifat on-the-job-training (misalnya pemagangan, pendampingan
(coaching), atau penugasan-penugasan yang bersifat studi), ada pula yang bersifat off-the-
job-training (ceramah, demonstrasi, simulasi, atau instruksi terprogram).
5) Ritual (rituals)
Ritual atau upacara adalah semacam “pengesahan” bahwa seseorang menyandang status
tertentu.
c. Sentralisasi
Penjelasan terkait sentralisasi secara lebih khusus yaitu jenjang kepada siapa kekuasaan
formal untuk membuat pilihan-pilihan secara leluasa dikonsentrasikan pada seorang individu,
unit, atau tingkatan (biasanya berada tinggi pada organisasi), dengan demikian mengizinkan
para pegawai (biasanya pada tingkat rendah dalam organisasi) untuk member masukan yang
minimal ke dalam pekerjaan mereka (Robbins, 1994).
Sentralisasi dapat dijelaskan juga bahwa hal ini merujuk pada bentuk-bentuk keputusan yang
mengandung kebebasan bagi seseorang. Istilah kuncinya adalah pilihan-pilihan bebas
(discretionary choice), “jika dikatakan the director possesses certain discretionary funds, artinya
direktur memiliki dana-dana tertentu yang boleh dikeluarkan atau digunakan sesukannya”.
(Kusdi, 2009:174). Kebebasan dalam memilih ini biasanya di konsentrasikan pada pucuk
pimpinan.
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Bentuk Struktur Organisasi, Pembagian tugas dan Wewenang BKD Kabupaten
Lamongan.
Sumber: bkd.Lamongankab.go.id
Gambar 1. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Lamongan
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
a. Memimpin BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKD
Kepala BKD
Sekertaris
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kel. Jabatan Fungsional
Bidang Pendidikan dan Latihan
Bidang Pengembangan Karir dan Kesejahtraan
Pegawai
Bidang Mutasi Pegawai
Bidang Informasi dan Pengadaan
Pegawai
SUBBID Bidang Struktural
SUBBID Pengembangan Karir
SUBBID Mutasi ISubbid Informasi dan Dokumentasi
SUBBID Pengadaan SUBBID Mutasi II SUBBID
Pengembangan Karir
SUBBID Bidang Teknis Umum
dan Fungsional
c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKD yang menjadi tanggung jawabnya
d. Membina dan menyelenggarakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
2. Sekretariat BKD
Merupakan unsur staf umum yang melaksanakan pelayanan administratif terhadap seluruh
satuan organisasi dilingkungan Badan, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat BKD mempunyai tugas melaksanakan