LAPORAN AKHIR 4-1 Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut BAB 4 ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN 4.1 ANALISIS SOSIAL Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur kepada masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca pembangunan/pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengarusutamaan gender. Sedangkan pada saat pembangunan kemungkinan masyarakat terkena dampak sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan pemberian kompensasi, maupun permukiman kembali. Kemudian pada pasca pembangunan atau pengelolaan perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur tersebut membawa manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Dasar peraturan perundang-undangan yang menyatakan perlunya memperhatikan aspek sosial adalah sebagai berikut: 1. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender. 2. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :
53
Embed
ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGANsippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen...Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut Infrasruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKHIR
4-1
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
BAB 4 ANALISIS SOSIAL EKONOMI
DAN LINGKUNGAN
4.1 ANALISIS SOSIAL
Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur kepada
masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca
pembangunan/pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur
permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan
isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengarusutamaan
gender. Sedangkan pada saat pembangunan kemungkinan masyarakat terkena dampak
sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan pemberian
kompensasi, maupun permukiman kembali. Kemudian pada pasca pembangunan atau
pengelolaan perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur tersebut membawa
manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
Dasar peraturan perundang-undangan yang menyatakan perlunya memperhatikan
aspek sosial adalah sebagai berikut:
1. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan sosial juga dilakukan
dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang
kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di
wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di
tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
2. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum :
LAPORAN AKHIR
4-2
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
Pasal 3 : Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin
kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
3. Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014:
Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program
pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan
kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan
percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan
partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan.
4. Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan
Pasal 1: Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dunia usaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional
Menginstruksikan kepada Menteri untuk melaksanakan pengarusutamaan gender
guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif
gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Komponen sosial dalam hal ini terkait pengadaan tanah dan keresahan
masyarakat karena rencana investasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Pengadaan tanah biasanya terjadi jika kegiatan investasi berlokasi di atas tanah yang
bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat selama lebih dari
satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua langkah yang diambil
harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak terutama terkait dengan ganti
rugi atau ganti untung dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan standar
kehidupan warga yang terkena dampak akibat kegiatan pengadaan tanah ini.
LAPORAN AKHIR
4-3
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
Aspek Sosial Pada Tahap Perencanaan Pembangunan
Kemiskinan
Aspek sosial pada perencanaan pembangunan diharapkan mampu melengkapi
kajian perencanaan teknis sektoral. Salah satu aspek yang perlu ditindak-lanjuti adalah isu
kemiskinan sesuai dengan kebijakan internasional MDGs dan Agenda Pasca 2015, serta
arahan kebijakan pro rakyat sesuai direktif presiden.
Menurut standar BPS terdapat 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan
kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan ruang hidupnya, seperti
LAPORAN AKHIR
4-22
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan
pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang
dengan pengelolaan dampaknya,dan lain sebagainya.
Keadilan (justice) untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana
dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap
sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada
sekelompok orang tertentu.
Atas dasar kaidah diatas, maka penerapan KLHS terhadap KRP bertujuan untuk
mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut :
• Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah KRP?
• Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat KRP dengan lingkungan
hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam?
• Apa lingkup interaksi tersebut? Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan
kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup? Apakah interaksi tersebut
akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat?
• Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatasi, dan efek-efek positifnya
dikembangkan?
• Apabila KRP mengintegrasikan seluruh upaya pengendalian atau mitigasi atas efek-
efek tersebut dalam muatannya, apakah masih timbul pengaruh negatif KRP tersebut
terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan secara umum.
C. Metode Penyusunan KLHS
Ruang lingkup yang menjadi kajian dalam penyusunan KLHS harus meliputi hal hal
sebagai berikut :
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
LAPORAN AKHIR
4-23
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
KLHS adalah proses untuk mempengaruhi penentuan pilihan-pilihan
pembangunan yang diusulkan dalam KRP yang terutama dilakukan melalui kegiatan
konsultasi dan dialog secara tepat dan relevan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan KLHS
harus sesuai dengan kebutuhan tanpa terpaku dalam metoda dan prosedur yang baku.
Melalui penyusunan KLHS maka semua kebijakan, rencana dan program yang akan
dilakukan oleh Pemerintah Kota akan mendorong lahirnya pemikiran untuk alternatif –
alternatif baru pembangunan melalui tahapan atau proses sebagai berikut :
a. Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang perlu
dipertimbangkan dalam KRP;
b. Analisis dampak setiap alternatif strategi pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu
yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi;
c. Mengkaji paling tidak dampak kumulatif yang mendasar dari KRP dan memberi
masukan untuk optimalisasi.;
d. Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para
pengambil keputusan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS adalah
sebagai berikut :
a. Melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan.
b. Melakukan pengumpulan data, peta dan informasi terkait
c. Melakukan pekerjaan yang terkoordinasi untuk menjaring masukkan mengenai
pengembangan infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut
d. Melakukan survey dan observasi untuk kelengkapan data.
e. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil survey dan observasi.
f. Menyelenggarakan presentasi hasil evaluasi dan analisisnya.
Mekanisme penyusunan KLHS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan
dengan tahapan atau proses sebagai berikut :
1. Penapisan;
Penapisan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menentukan apakah suatu
KRP perlu dilengkapi dengan KLHS atau tidak. Penentuan KRP telah memenuhi
kriteria pelaksanaan KLHS dilakukan melalui kesepakatan pihak-pihak yang
berkepentingan.
2. Pelingkupan;
LAPORAN AKHIR
4-24
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
Pelingkupan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menetapkan nilai penting
KLHS, tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan kerincian
penulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal kapasitas
kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan metodologis
yang memenuhi kaidah ilmiah. Mengingat terbatasnya waktu dan sumber daya yang
tersedia, dalam kajian ini tidak dilakukan proses konsultasi publik.
3. Pengkajian;
Pengkajian adalah rangkaian langkah-langkah untuk melakukan kajian ilmiah,
pemetaan kepentingan, dialog dan konsultasi serta penemuan pilihan-pilihan
alternatif rumusan maupun perbaikan dan penyempurnaan terhadap rumusan yang
sudah ada. Tim kajian melakukan serangkaian diskusi dan konsultasi dengan para
pihak (stakeholders) terkait, khususnya dengan instansi pemerintah dan Lembaga
Swadaya Masyarakat.
4. Perumusan dan pengambilan keputusan
Perumusan dan pengambilan keputusan adalah rangkaian langkah-langkah
persetujuan rekomendasi hasil KLHS dan interaksi antar pihak berkepentingan dalam
rangka mempengaruhi hasil akhir KRP.
Keseluruhan hasil pengkajian ini secara lengkap dituangkan dengan jelas dan
sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan.
Gambar 4.3.Mekanisme Penyelenggaraan KLHS
LAPORAN AKHIR
4-25
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
Pada tahap analisa atau pengkajian, harus dilakukan serangkaian kajian dengan
menerapkan daftar uji pada setiap langkah proses KRP, meliputi :
1. Uji Kesesuaian Tujuan dan Sasaran KRP.
Kepentingan pengujian adalah untuk memastikan bahwa :
a) tujuan dan sasaran umum KRP memang jelas,
b) berbagai isu keberlanjutan maupun lingkungan hidup tercermin dalam tujuan dan
sasaran umum KRP,
c) sasaran terkait dengan keberlanjutan akan bisa dikaitkan langsung dengan
indikator-indikator pembangunan berkelanjutan,
d) keterkaitan KRP dengan KRP-KRP lain bisa dijelaskan dengan baik,
e) konflik kepentingan antara KRP dengan KRP-KRP lain segera bisa teridentifikasi.
2. Uji Relevansi Informasi yang Digunakan.
Kepentingan utama pengujian ini adalah bukan menilai kelengkapan dan validitas
data, tetapi identifikasi kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan yang
tersedia serta cara mengatasinya. Hal ini terasa penting ketika KRP diharuskan
memperhatikan kesatuan fungsi ekosistem dan wilayah-wilayah rencana selain
wilayah administratifnya sendiri.
Selanjutnya pengujian juga lebih mengutamakan relevansi informasi dan sumbernya
agar proses kerja bisa efektif namun tetap memperhatikan kendala-kendala
setempat.
3. Uji Pelingkupan Isu-isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan dalam KRP.
Pengujian ini ditujukan untuk memandu penyusun KRP memperhatikan isu-isu
lingkungan hidup maupun keberlanjutan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun
internasional, dan melihat relevansi langsung isu-isu tersebut terhadap wilayah
perencanaannya.
4. Uji Pemenuhan Sasaran dan Indikator Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Berkelanjutan.
Pengujian ini efektif bila konsep rencana sudah mulai tersusun, sehingga dapat
dilakukan penilaian langsung atas arahan-arahan rencana terhadap indikator-indikator
teknis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Uji ini sebenarnya
merupakan iterasi atau pengembangan dari uji yang dilakukan di awal proses
penyusunan KRP sebagaimana dijelaskan pada nomor 1.
LAPORAN AKHIR
4-26
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
5. Uji Penilaian Efek-efek yang Akan Ditimbulkan.
Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk dapat memperkirakan dimensi besaran
dan waktu dari efek-efek positif maupun negatif yang akan ditimbulkan. Bentuk
pengujian ini dapat disesuaikan dengan kemajuan konsep maupun ketersediaan data,
sehingga pengujian dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Pengujian secara
kuantitatif maupun kualitatif sama-sama bernilai apabila diikuti dengan verifikasi
berupa proses konsultasi maupun diskusi dengan pihak-pihak yang terkait.
6. Uji Penilaian Skenario dan Pilihan Alternatif.
Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk memperoleh pilihan alternatif yang
beralasan, relevan, realistis dan bisa diterapkan. Keputusan pemilihan alternatif bisa
dilakukan dengan sistem pengguguran (memilih satu opsi dan menggugurkan yang
lainnya) atau mengkombinasikan beberapa pilihan dengan penyesuaian.
7. Uji Identifikasi Timbulan Efek atau Dampak dampak Turunan maupun Kumulatif.
Pengujian ini merupakan pengembangan dari jenis pengujian nomor 5, dimana jenis-
jenis KRP tertentu diperkirakan juga akan menimbulkan efek-efek atau dampak-
dampak lanjutan yang lahir dari dampak langsung yang ditimbulkan, maupun
akumulasi efek dalam jangka waktu panjang dan pada skala ruang yang besar.
Kelompok-kelompok pengujian ini bisa dilakukan dengan cara :
• mengemasnya dalam berbagai model daftar pertanyaan, misalnya model daftar uji
untuk menilai mutu dokumen, model daftar uji untuk menilai konsistensi muatan
KRP terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, model daftar uji untuk menuntun
pengambil keputusan mempertimbangkan kriteria-kriteria dan opsi-opsi yang
mendukung keberlanjutan, dan lain sebagainya
• melakukannya secara berurut sejalan dengan proses persiapan, pengumpulan
data, kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana
• melakukannya secara berulang/iteratif
• mengembangkan atau memodifikasi jenis pertanyaan-pertanyaannya sesuai
dengan kepentingan pengujian atau kemajuan pengetahuan.
LAPORAN AKHIR
4-27
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
Gambar 4.4. Kerangka Kerja dan Metodologi KLHS
Dalam pelaksanaannya, penyusunan KLHS dilakukan terhadap 3 kondisi KRP, yaitu
KRP yang sudah disusun atau dilaksanakan sebelumnya, KRP yang masih dalam proses
perencanaan atau penyusunan dan yang terakhir adalah KRP yang sedang dalam proses
penyusunan. Pendekatan pelaksanaan KLHS terhadap ketiga kondisi KRP tersebut
berbeda satu dengan lainnya, dengan skema pendekatan sebagai berikut :
LAPORAN AKHIR
4-28
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
Gambar 4.5.Integrasi Pelaksanaan KLHS dalam Perencanaan KRP
Gambar 4.6.Skema Alternatif Pelaksanaan Integrasi KLHS
D. Rencana Penyusunan KLHS Usulan Program
Berdasarkan hasil analisa pada Bab 6 sebelumnya, didapatkan rumusan beberapa
usulan program Cipta Karya tahun 2015-2019 yang akan direncanakan di Kabupaten Tanah
Laut, yang selanjutnya setelah melalui proses penapisan terdapat usulan program yang
LAPORAN AKHIR
4-29
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
perlu dilakukan studi KLHS terlebih dahulu. Proses penyusunan KLHS RPI2-JM dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Identifkasi Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan yang akan terlibat baik dalam proses penyusunan
KLHS maupun terkena dampak dari penerapan KRP, terdiri dari pemangku
kepentingan pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sebagai
berikut :
Dinas/Instansi/institusi
Pemerintahan
Insitusi yang berwenang menyusun K/R/P
Pejabat yang bertanggung jawab menyetujui K/R/P
Institusi lingkungan hidup
Institusi terkait lainnya
Institusi/Lembaga Non
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
LSM/Ormas
Perguruan Tinggi/Akademisi/Asosiasi Profesi
Asosiasi/Dunia Usaha
Lembaga yang mewakili masyarakat terkena dampak
Seberapa besar keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan
KLHS dilihat keterkaitan peran dan fungsi sebagaimana tertuang dalam tupoksi
masing-masing SKPD terkait, serta potensi dampak yang kan diterima SKPD tersebut
atas penerapan KRP tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksinya. Kajian
keterlibatan SKPD dalam KLHS adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan Instansi Pemerintah
No Instansi Alasan Rekomendasi
1. Bupati Kab. Tanah Laut
Sebagai pengambil kebijakan Terlibat dalam penyusunan KLHS
2. DPRD Sebagai pengambil kebijakan Terlibat dalam penyusunan KLHS
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menyusun dan melaksanakan di bidang perencanaan pembangunan daerah
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
4. Badan Lingkungan Hidup
penyusuanan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi serta pergerakan masyarakat.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
LAPORAN AKHIR
4-30
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Instansi Alasan Rekomendasi
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyusunan dan pelaksanaan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, dan kemasyaraktan serta politik dalam negeri.
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
7. Badan Kepegawaian Daerah
Tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negri Sipil, yang meliputi pengadaan, seleksi dan mutasi, pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
8. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Kota dan Kebersihan
Penyusunan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan Kebersihan, keindahan kota dan capaian SPM
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyusunan dan pelaksanaan di bidang informasi dan pengaduan, perijinan, jasa usaha dan perijinan tertentu.
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
10. Dinas Pendidikan Tugas pembantuan di bidang pembinaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan informal serta pengelolaan sarana dan prasarana.
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
11. Dinas Kesehatan tugas pembantuan di bidang kesehatan keluarga, pengendalian penyakitdan penyehatan lingkungan
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
12. Dinas Sosial Tugas pembantuan di bidang social, rehabilitasi social dan pelayanan serta pemberdayaan 30ndust.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tugas pembantuan di bidang penempatan, perluasan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan transmigrasi.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tugas pembantuan di bidang pembinaan system transportasi, lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan danau, serta komunikasi dan informatika
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan
tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi 30ndustry logam, mesin, elektronika dan aneka 30ndustry kimia, argo dan hasil hutan serta perdagangan
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
16. Dinas, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga
tugas pembantuan di bidang pembinaan kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
17. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Banguanan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bukan Pendapatan Asli Daerah, anggaran dan belanja, akutansi dan asset daerah
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
18. Dinas Pertanian Perkebunan Perikanan dan Peternakan
Tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, serta peternakan
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Instansi Alasan Rekomendasi
dan kesehatan hewan 19. Dinas Kehutanan Tugas pembantuan di bidang kehuutanan
yag meliputi planologi kehutanan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Tugas pembantuan di bidang pembinaan kelembagaan, usaha, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, perencanaan dan perkembangan kependuduk serta pengelolaan data dan informasi.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
22. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
tugas pembantuan dibidang perumahan, bidang penatan ruang dan bangunan, bidang pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan serta bidang kebersihan.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
23. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan Pengairan
Tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pembinaan Konstruksi
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
2. Identifkasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
Pada prinsipnya semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan
dalam rangka memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka peningkatan kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat. Untuk itu pencapaian
tujuan tersebut dapat Berdasarkan usulan program kegiatan sebagaimana yang
diaparkan pada bab 6, maka terdapat beberapa usulan program yang masuk kategori
dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang perlu dilakukan kajian atau
penyusunan KLHS sebelum diimplementasikan, yaitu terdiri dari :
a. Pertanahan & Tata Ruang
1) Kesenjangan Perkembangan Wilayah & struktur Ruang
2) Pemanfaatan Lahan Basah Untuk Budidaya Perikanan di Sepanjang Jaringan
Irigasi
3) Perubahan Kawasan Lindung Mangrove, Sempadan Pantai, Sempadan
Sungai dll
4) Optimalisasi Pemanfaatan DAS
5) Penataan Sempadan Sungai Perubahan Rona Lingkungan Pada Kawasan
Mengingat kondisi daerah Kabupaten Tanah Laut yang berbukit dan terdapat pesisir, maka Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat menyebabkan Kerusakan, kemerosotan, dan/kepunahan keanekaragaman hayati
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
Perbaikan Daerah Aliran Sungai, Normalisasi Sungai, dan Perbaikan Drainase
Mengingat Kondisi Kabupaten Tanah Laut yang sebagian berkontur dengan adanya kegiatan tersebut sebaliknya akan mengantisipasi adanya bencana banjir, dan longsor, sedangkan kegiatan yang lain tidak terdapat kegiatan yang dapat menyebabkan kekeringan, atau kebakaran huta/lahan.
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
-
Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat menyebabkan Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam.
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan.
Pembangunan IPAL, pengembangan IPLT, Rehabilitasi/Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) serta infrastruktur pendukungnya akan merubah beberapa bagian kawasan alami yang dimanfaatkan.
Pengaruh yang ditimbulkan bersifat sementara dan Tidak signifikan.
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
-
Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat menyebabkan Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya
LAPORAN AKHIR
4-37
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Kreteria
Penilaian
Uraian Pertimbangan Kesimpulan
(Signifikan/Tidak Signifikan)
penghidupan sekelompok masyarakat
keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat.
7. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia
-
Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat menyebabkan Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
4.3.2 AMDAL, UKL, UPL dan SPPLH
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
Usaha dan/atau Kegiatan.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup,
yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) adalah merupakan
pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup atas dampak lingkungan
hidup dari Usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal
atau UKL-UPL.
Panduan kerangka Lingkungan dirumuskan berdasarkan sejumlah regulasi terkait
yang berlaku, antara lain:
1. Undang-undang (UU) No. 32/2009 Tentang Perlindungaan dan Pengelolaan
lingkungan hidup,pasal 22-33 mengenai rencana kegiatan atau pekerjaan
yangkemungkinan dapat menimbulkan dampak lingkungan besar dansignifikan
diharuskan wajib AMDAL. Pasal 34 mengenai rencana kegiatan atau pekerjaan
yangkemungkinan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang wajibUKL/UPL. Pasal
35 rencana kegiatan atau pekerjaan yang diminta untuk dilengkapi dengan SPPL
LAPORAN AKHIR
4-38
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, Dokumen
Lingkungan Hidup (AMDAL dan UKL-UPL) menyediakan informasi yang diperlukan
untuk proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan izin lingkungan.
Informasi yang disajikan berupa dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana
usaha dan/atau kegiatan dan langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi
social dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 pasal 32-33, Keputusan Kelayakan Lingkungan
atau ketidaklayakan diambil oleh Mentri/Gubernur/Bupati/Walikota dari hasil
rekomendasi hasil penilaian Andal & RKL-RPL dari Komisi Penilai Amdal dengan jangka
waktu 10 hari kerja.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 pasal 47, izin lingkungan diterbitkan oleh
Mentri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan
kelayakan lingkungan hidup
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15/2012, tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan hidup
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2008 tentang Penetapan
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang
Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
Seluruh program investasi inrfrastruktur bidang PU/Cipta Karya yang diusulkan
oleh Kabupaten/Kota harus sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut ini.
1. Penilaian lingkungan (environtment assesment) dan rencana mitigasi dampak sub-
proyek, dirumuskan dalam bentuk :
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Analisis Dampak Lingkungan
(ANDAL) dikombinasikan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), khususnya bagi kegiatan sub proyek yang
diprakirakan menimbulkan dampak penting atau perubahan mendasar bagi
lingkungan.
LAPORAN AKHIR
4-39
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL),
bagi kegiatan sub proyek yang tidak menimbulkan dampak penting pada
lingkungan.
c. Standar Operasi Baku (SOP) untuk petunjuk pelaksanaan mitigasi dilapangan
termasuk petunjuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana yang
dibangun.
d. Tergantung pada kategori dampak sub proyek yang dimaksud.
2. AMDAL harus dilihat sebagai alat peningkatan kualitas lingkungan. Format AMDAL
atau UKL/UPL merupakan bagian tidak terpisahkan dari analisis teknis, ekonomi,
sosial, kelembagaan dan keuangan sub-proyek.
3. Sejauh mungkin, subproyek harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif
terhadap lingkungan. Selaras dengan hal tersebut, sub proyek harus dirancang untuk
dapat memberikan dampak positif semaksimal mungkin pada masyarakat dan
lingkungan. Sub proyek yang diperkirakan dapat mengakibatkan dampak negatif
yang penting terhadap lingkungan, dan dampak tersebut tidak dapat ditanggulangi
melalui rancangan dan konstruksi sedemikian rupa harus dilengkapi dengan AMDAL.
4. Usulan program investasi infrastruktur bidang PU/Cipta Karya tidak dapat
dipergunakan untuk mendukung kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak
negatif terhadap habitat alamiah, warga terasing dan rentan, wilayah yang dilindungi
/ kawasan lindung, alur laut internasional atau kawasan sengketa. Disamping itu dari
usulan RPIJM juga tidak membiayai pembelian, produksi atau penggunaan :
a. Bahan-bahan yang merusak ozon, tembakau atau produk-produk tembakau;
b. Asbes. Bahan-bahan yang mengandung unsur asbes;
c. Bahan/material yang termasuk dalam ketegori B3 (bahan beracun dan berbahaya).
Rencana investasi tidak membiayai kegiatan yang menggunakan, menghasilkan,
menyimpan atau mengangkut bahan/material beracun, korosif atau eksplosif atau
bahan/material yang termasuk dalam kategori B3 menurut hukum yang berlaku di
Indonesia;
d. Pestisida, herbisida, dan insektisida. RPIJM tidak diperuntukkan membiayai
kegiatan yang melakukan pengadaan pestisida, herbisida atau insektisida;
e. Pembangunan bendungan. RPIJM bidang infrastruktur PU/Cipta Karya tidak
membiayai pembangunan atau rehabilitasi bendungan atau investasi yang
LAPORAN AKHIR
4-40
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
mempunyai ketergantungan pada kinerja bendungan yang telah ada ataupun yang
sedang dibangun;
f. Kekayaan budaya. RPIJM bidang infrastruktur PU/Cipta Karya tidak membiayai
kegiatan yang dapat merusak atau menghancurkan kekayaan budaya baik berupa
benda dan budaya maupun lokasi yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual;
dan
g. Penebangan kayu. RPIJM bidang Infrastruktur PU/Cipta Karya tidak membiayai
kegiatan yang terkait dengan kegiatan penebangan kayu atau pengadaan
peralatan penebangan kayu.
Prosedurpelaksanaan AMDAL terdiri dari berbagai kegiatan utama, yakni:
pentapisan awal sub proyek sesuai dengan kriteria persyaratan Safeguard, evaluasi
dampak lingkungan; pengklasifikasian/kategorisasi dampak lingkungan dari sub proyek
yang diusulkan (lihat tabel 4.6), perumusan dokumen SOP, UKL/UPL atau AMDAL (KA-
ANDAL, ANDAL dan RKL/RPL), pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan.
Tabel 4.6 Kategori Pendugaan Safeguard Lingkungan
Kategori Dampak Persyaratan
Pemerintah
A
Sub proyek dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang buruk,
berkaitan dengan kepekaan dan keragaman dampak yang ditimbulkan,
upaya pemulihan kembali sangat sulit dilakukan
ANDAL dan
RKL/RPL
B Sub proyek dengan ukuran dan volume kecil, mengakibatkan dampak
lingkungan akan tetapi upaya pemulihannya sangat mungkin dilakukan UKL/UPL
C Sub proyek yang tidak memiliki komponen konstruksi dan tidak
mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air. Tidak ada
Catatan : ANDAL : Analisis Dampak Lingkungan RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan UKL : Upaya Pengelolaan Lingkungan UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan
Tabel 4.7
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
No Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah
1 Normalisasi Sungai (termasuk - Terjadi timbunan tanah galian kana kiri sungai yang menimbulkan dampak
LAPORAN AKHIR
4-41
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah
sodetan) dan pembuatan kanal
banjir
lingkungan, dampak sosial, dan gangguan
- Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dampak
a. Kota besar/ metropolitas
- Panjang >= 5 km
- Volume pengerukan >= 500.000 m3
b. Kota sedang
- Panjang >= 10 km
- Volume pengerukan >= 500.000 m3
c. Perdesaaan
- Panjang >= 15 km
- Volume pengerukan >= 500.000 m3
2 Persampahan a. Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, resiko kesehatan masyarakat dan pencemaran dari leachate
b. Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate, udara, bau, vektor, penyakit dan gangguan kesehatan
c. Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate, udara, gas beracun, bau, vektor, penyakit dan gangguan kesehatan
d. Dampak potensial berupa fly ash dan bottom ash, pencemaran udara, emisi biogas, limbah, cooling water, bau dan gangguan kesehatan
e. Dampak potensial berupa pencemaran dari bau, dan gangguan kesehatan
a. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah domestik dengan sistem control landfill atau sanitary landfill
(luas < 10 Ha dan
kapasitas < 10.000
ton)
b. TPA di daerah pasang surut , Semua
kapasitas/besaran
c. Pembangunan Transfer Station (kapasitas operasional)
≥ 500 ton/ hari
d. Pembangunan incenarator Semua kapasitas
e. Bangunan Komposting dan Daur Ulang (kapasitas sampah baku)
≥ 500 ton/ hari
f. Transportasi sampah dengan kereta api
≥ 500 ton/ hari
3 Pembangunan perumahan/
permukiman
Besaran untuk masing-masing tipologi
kota diperhitungkan berdasarkan :
- Tingkat pembebasan lahan - Daya dukung lahan; seperti daya dukung
tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar
- Tingkat kebutuhan air sehari-hari - Limbah yang dihasilkan sebagai akibat
hasil kegiatan perumahan dan permukiman
- Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan manusia)
- KDB dan KLB
a. Kota metropolitan ≥25 ha
b. Kota besar ≥ 50 ha
c. Kota sedang ≥100 ha
d. Keperluan Settlement transmigrasi
≥2000 ha
4 Air limbah domestik
a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT),
Luas ≥2 ha - Setara dengan layanan untuk 100.000 orang
LAPORAN AKHIR
4-42
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah
termasuk fasilitas penunjangnya Kapasitas ≥11 m3 /
hari
- Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual
b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya
Luas ≥ 3 ha
Kapasitas ≥2.4
ton/ hari
- Setara dengan layanan untuk 100.000 orang
c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah
Luas ≥ 500 ha
Kapasitas ≥16.000
m3 / hari
- Setara dengan layanan untuk 100.000 orang
- Setara dengan 20.000 unit - Dampak potensial berupa gangguan
lalulintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi
5 Pembangunan saluran drainase
(primer dan/atau skunder) di
permukiman
- Berpotensi menimbulkan gangguan lalulintas, kerusakan prasarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air disekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat disekitar jaringan
- Pembangunan jaringan skunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
a. Kota besar/ metropolitas ≥ 5 km
b. Kota sedang, panjang ≥ 10 km
6 Jaringan air bersih di kota besar/
metropolitas
Berpotensi menimbulkan dampak
hidrologi dan persoalan keterbatasan air
a. Pembangunan jaringan distribusi
≥ 500 ha
b. Pembangunan jaringan transmisi
>= 10 km
7 Pengambilan air dari danau, sungai,
mata air permukaan atau sumber
air permukaan lainnya
>= 250 l/d - setara kebutuhan air bersih 200.000
orang
- setara kebutuhan kota sedang
8 Pembangunan pusat perkantoran,
pendidikan, olahraga, kesenian,
tempat ibadah, pusat perdagangan/
perbelanjaan relatif terkonsentrasi
Luas lahan >= 5 ha
Bangunan >= 10.
000 m3
Besaran diperhitungkan berdasarkan :
- Pembebasan lahan - Daya dukung lahan - Tingkat kebutuhan air sehari-hari - Limbah yang dihasilkan - Efek pembangunan terhadap lingkungan
sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara dan lain-lain)
- KDB dan KLB - Jumlah dan jenis pohon yang mungkin
hilang Khusus bagi pusat
perdagangan/perbelanjaan relatif
terkonsentarsi dengan luas tersebut
diperkirakan akan menimbulkan
LAPORAN AKHIR
4-43
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah
dampak penting :
- Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi)
- Struktur bangunan bertingkat tinggi dan bassement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar
- Bangkitan pergerakan dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar
- Bangkitan pergerakan dan kebutuhan perkir pengunjung
- Produksi sampah 9 Pembangunan kawasan
permukiman untuk pemindahan
penduduk/ transmigasi
Luas lahan >=
2000 ha
Berpotensi menimbulkan dampak yang
disebabkan oleh :
- Pembebasan lahan - Tingkat kebutuhan air - Daya dukung lahan; seperti daya dukung
tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain
Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012
Pendugaan dampak lingkungan juga mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No 10. Tahun 208 Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang
Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.8 UKL dan UPL Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2008
No Jenis Usaha/ Kegiatan Skala
(Besaran) Dasar Pertimbangan Alasan Ilmiah Khusus
1 Normalisasi Sungai
a. Kota Besar/Metropolitan (panjang atau luas)
1 Km s/d < 5
Km, 5 Ha s/d 50
Ha
Perubahan bentang
alam dan bentuk
lahan, serta perubahan
ekosistem sungai,
perubahan
morfologisungai, dan
pengaruh kondisi
Perubahan alur, dasar Dan
tebing
sungai dalam mencapai
keseimbangan baru,
meningkatnya
pencemaran air, gangguan
b. Kota Sedang (panjang sungai)
3 Km s/d < 10
Km, 10 ha s/d
50 Ha
c. Perdesaaan (panjang sungai)
5 Km s/d < 15
Km, 15 Ha s/d
LAPORAN AKHIR
4-44
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Jenis Usaha/ Kegiatan Skala
(Besaran) Dasar Pertimbangan Alasan Ilmiah Khusus
50 Ha sosial ekonomi budaya
masyarakat.
lalu
lintas dan gangguan estetika
lingkungan.
d. Sodetan Semua Besaran
2 Persampahan
a. Tempat Pembuangan Akhir Sampah dengan sistem control landfill atau sanitary landfill
(luas < 10 Ha
dan kapasitas <
10.000 ton)
Perubahan tentang
bentang alam dan
bentuk lahan,
pengaruh penggunaan
teknologinya terhadap
lingkungan fisik, kimia
dan sosial ekonomi
budaya, introduksi
jenis kawasan
Gangguan kesehatan,
estetika, bau, asap,
pembakaran, emisi bio gas
(H2S, NOX, Sox, Cox,
dixioan), pencemaran air
tanah maupun air
permukaan leachate (air
lindi), gangguan lalat,
keluahan penduduk sekitar
terhadap keberadaan tempat
pembuangan sampah
disekitar, dll
b. TPA di daerah pasang surut
(luas < 5 Ha dan
kapasitas <
5.000 ton)
Kedalam proses
pembusukan, kecuali
untuk lokasi yang
berada di bantaran
sungai
Tidak dibangun di
sekitar sungai/
berbatasan langsung
dengan sungai
c. Pembangunan Transfer Station (kapasitas operasional)
<1000 ton/ hari
d. Pembangunan incenarator
< 500 ton/hari
e. Bangunan Komposting
dan Daur Ulang (kapasitas sampah baku)
> 50 s/d 100
ton/Ha
3 Pembangunan Perumahan
dan Permukiman
Perubahan bentang
alam, eksploitasi dan
pemanfaatan sumber
daya alam yang
menimbulkan
pemborosan dan
kemerosotan,
pengaruhnya terhadap
lingkungan fisik-
kimiawi, biologi, sosial
ekonomi dan budaya
Perubahan tata guna lahan
skala kawasan, perubahan
daya dukung dan tingkat
pelayanan kota, bangkitan
LHR, bangkitan sampah dan
limbah, perubahan tingkat
konsumsi air bersih,
perubahan volume run-off,
perubahan kawasan resap
air, kesenjangan sosial
dengan masyarakat
a. Kota Metropolitan (luas)
2 Ha s/d <25 Ha
b. Kota Besar (luas)
2 Ha s/d 50 Ha
c. Kota Sedang (luas) 2 Ha s/d 100 Ha
4 Peremajaan Perumahan dan
Permukiman Perubahan bentuk
lahan, pengaruhnya
terhadap lingkungan
sosial, ekonomi dan
budaya dan pelestarian
Perubahan kepadatan
penduduk, perubahan
tingkat pelayanan prasarana
dan sarana kota, perubahan
kondisi sosial ekonomi dan
budaya, kehilangan
a. Kota Metropolitan dan Besar
>= 1Ha
b. Kota Sedang
>= 2 Ha
LAPORAN AKHIR
4-45
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Jenis Usaha/ Kegiatan Skala
(Besaran) Dasar Pertimbangan Alasan Ilmiah Khusus
c. Revitalisasi kawasan
(memfungsikan kembali kawasan)
>= 1 Ha
cagar budaya bangunan bersejarah atau
peningkatan nilai asset
bangunan bersejarah
5 Pembangunan Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) dan Instalasi
Pengolahan Air Limbah
(IPAL)
Perubahan bentuk
lahan, pengaruh proses
teknologi terhadap
lingkungan fisik,
kimiawi, biologi, sosial,
ekonomi dan budaya
Gangguan kesehatan,
estetika, bau, perubahan
kualitas air tanah maupun
air permukaan sekitar
IPAL/IPLT, perubahan pola
mata pencaharian
masyarakat sekitar
a. IPLT
< 2 Ha
b. IPAL
< 3 Ha
6 Pembangunan Sistem
Perpipaan Air Limbah
(sewerage)
Penurunan daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
penerapan teknologi
yang mempengaruhi
lingkungan fisik
kimia, serta proses dan
hasilnyamempengaruhi
kondisi sosial
masyarak
Gangguan
kesehatanmasyarakat
sekitar menurunnya
estétika lingkungan,
timbulnyabau, lalat, vektor
penyakit,pencmaran udara
akibat emisigas hasil
pembakaranpencemaran
atau perubahankualitas dan
kuantitas air tanah,air
permukaan dan air
bakuserta keresahan
masyarakatterhadap
pengelolaan airlimbah.
Kota Besar/ Metropolitan
(luas/ layanan) < 500 Ha
7 Drainase Permukiman Kota
a. Pembangunan saluran di Kota Besar dan Metropolitan
Perubahan bentang
alam dan bentuk lahan,
penerapan
teknologinya
mempengaruhi
lingkungan fisik,
kimiawi, proses dan
hasilnya
mempengaruhi
lingkungan sosial,
ekonomi dan budaya
Gangguan lalulintas,
kerusakan prasarana dan
sarana umum, ketidapuasan
atas nilai kompensasi
kerusakan property atau
kompensasi pembebasan
lahan, perubahan kualitas air
di bagian hilir saluran
*) pembangunan drainase
skunder dan tertier di kota
sedang kemungkinan
melewati permukiman padat
- Drainase Utama (panjang)
< 5 Km
- Drainase Skunder dan Tertier (panjang)
1 Km – 5 Km
b. Pembangunan Saluran di Kota Sedang
- Drainase Utama (panjang)
< 10 Km
- Drainase Skunder dan Tertier (panjang)
2 – 10 Km*
c. Pembangunan Saluran di Kota Kecil (panjang)
< 5 Km
LAPORAN AKHIR
4-46
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Jenis Usaha/ Kegiatan Skala
(Besaran) Dasar Pertimbangan Alasan Ilmiah Khusus
8 Pembangunan Bangunan
Gedung, meliputi
apartemen/ perkantran dan
rumah sakit kelas A, B, dan C
Perubahan bentuk
lahan, penerapan
teknologinya
mempengaruhi
lingkungan fisik,
kimiawi, proses dan
hasilnya
mempengaruhi
lingkungan sosial,
ekonomi dan budaya,
flora fauna, perubahan
intensitas bangunan
gedung terhadap
linkungan
Gangguan lalulintas,
kebisingan, kesehatan,
getaran, gangguan genagan
lokal, gangguan cahaya,
gangguan kebakaran,
bangkitan LHR, air limbah,
sampah, peningkatan
kebutuhan pelayanan
prasarana dan sarana
perkotaan (air bersih, air
limbah, jalan akses, drainase,
area parkir), perubahan
KDB, KLB, pningkatan emisi
gas, bahan bersifat ozon
(Luas Lantai) < 10.000 m2
9 Air Bersih Perkotaan
Penerapan
teknologinya
mempengaruhi
lingkungan fisik, kimia,
proses dan hasilnya
mempengaruhi
lingkungan sosial
budaya, eksploiatsi
sumberdaya air yang
pemanfaatnnya
berpotensi
menimbulkan
pemborosan maupun
kerusakan sumber
daya alam, ekologi
waduk
Gangguan lalulintas,
kecemburuan sosial antar
konsumen air bersih, konflik
pemakaian sumber daya air,
perubahan pasokan air,
penurunan muka tanah
akibat penyedotan air tanah
yang berlebihan, intusi air
asin, perubahan kualitas air
badan penerima limbah hasil
proses pengolahan air.
*)skala besaran wajib
UKL?UPL untuk
pengambilan dari mata air >
5 l/dt s/d <50 l/d
(khususnya di P. Jawa dan
pulaupulau kecil)
*) sepanjang belum diatur
oleh instansi yang
berwenang
a. Pembangunan Jaringan
Distribusi (luas layanan)
100 Ha s/d <
500 Ha
b. Pembangunan Jaringan
Pipa Transmisi
5 Km s/d <10
Km
c. Pengambilan Air Baku dan Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya (debit)
50 l/dt < 250
l/d*
d. Pembangunan Instalasi Pengelohan Air Lengkap (debit)
< 50 l/d
e. Pengambilan Air Tanah
< 5 l/d dan < 50
10 Pembangunan Kawasan
Permukiman Untuk
Pemindahan Penduduk dan
atau Permukiman Kembali
Perubahan bentang
alam, eksploitasi
sumber daya alam,
proses dan hasilnya
mempengaruhi
lingkungan fisik kimia
biologi, mempengaruhi
pelestarian kawasan
konservasi sumber
Perubahan tata guna lahan
kawasan, ketidakpuasan atas
pemberian kompensasi
penggantian bangunan,
adaptasi dengan penduduk
sekitar, perubahan
ekosistem kawasan,
perubahan daya dukung
kawasan (lahan, sumber
daya air, pertanian,
a. Jumlah Penduduk Pendukung Yang Dipindahkan
50 KK – 200 KK
b. Atau Luas Lahan Kawasan
2 Ha – 100 Ha
LAPORAN AKHIR
4-47
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
No Jenis Usaha/ Kegiatan Skala
(Besaran) Dasar Pertimbangan Alasan Ilmiah Khusus
daya alam kehutanan, perkebunan, dll),
perubahan koefisien run off ,
perubahan KDB, KLB.
Catatan
*) kedalam kegiatan ini
termasuk yang dipersiapkan
untuk menampung
pengungsi dan memukimkan
kembali, penduduk yang
dipindahkan akibat
pembangunan proyek
misalnya waduk, jalan,
bencana sosial, dll.
Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012
Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum untuk mempertimbangkan
skala/besaran menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu :
- Kota Metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : 20.000 – 200.000 jiwa
Seperti halnya pengelolaan persampahan, dampak yang ditimbulkan bisa menjadi
positif pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, memberikan
tatanan lingkungan yang bersih dan sehat, memperkecil resiko terjangkitnya penyakit
pada masyarakat serta dapat menekan peningkatan volume limbah padat/sampah.
Namun, khusus untuk pengembangan untuk lokasi tempat pembuangan akhir
(TPA) sendiri, akan menerima segala resiko akibat pola pembuangan sampah terutama
yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaram lindi (leachate) ke badan air
maupun air tanah, pencemaran udara oleh gas dan efek rumah kaca serta berkembang
biaknya vektor penyakit seperti lalat. Selain itu dampak lainnya cara jelas dapat diliat
pada tabel berikut :
LAPORAN AKHIR
4-48
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
Tabel 4.9 Dampak Potensial Kegiatan Pembuangan Akhir
Tahap
Pembangunan Kegiatan Perkiraan Dampak
Prakonstruksi Pemilihan lokasi TPA
Perencanaan
Pembebasan lahan
Lokasi yang tidak memenuhi persyaratan akan mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat
Perencanaan yang tidak didukung oleh data yang akurat akan menghasilkan konsntruksi yang tidak memadai
Ganti rugi yang tidak memadai akan menimbulkan keresahan masyarakat
Konstruksi Mobilisasi alat berat & tenaga
Pembersihan lahan Pekerjaan sipil
Meningkatkan polusi udara (debu, kebisingan) Keresahan sosial apabila tenaga setempat tidak
dimaanfaatkaan Pengurangan tanaman Pembuatan konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan
akan menyebabkan kebocoran lindi, gas dan lain-lain Operasi Pengangkutan
Penimbunan dan pemadatan
Penutupan tanah
Ventilasi gas
Pengumpulan lindi dan pengolahan lindi
Pengangkutan sampah dalam keadaan terbuka dapat menyebabkan bau dan sampah berceceran di sepanjang jalan yang dilalui truk
Penimbunan sampah yang tidak beraturan dan pemadatan yang kurang baik menyebabkan masa pakai TPA lebih singkat
Penutupan tanah yang tidak memadai dapat menyebabkan bau, populasi lalat tinggi dan pencemaran udara
Ventilasi gas yang tidak memadai menyebabkan pencemaran udara, kebakaran dan bahaya asap
Lindi yang tidak terkumpul dan terolah dengan baik dapat menggenangi jalan dan mencemari badan air dan air tanah
Pasca operasi Reklamasi lahan
Pemantauan kualitas lindi dan gas
Reklamasi yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan apalagi digunakan untuk perumahan dapat membahayakan konstruksi bangunan dan kesehatan masyarakat
Tanpa upaya pemantauan yang memadai, maka akan menyulitkan upaya perbaikan kualitas lingkungan
Untuk mengurangi dampak tersebut, dalam melaksanakan pembangunan dan
pengoperasian TPA perlu kajian lingkungan TPA yang disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku. Secara umum dokumen yang harus dilengkapi
untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian TPA adalah :
1. AMDAL
a. Untuk kegiatan pembangunan TPA > 10 Ha
LAPORAN AKHIR
4-49
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
b. Untuk kegiatan pembangunan TPA yang terletak dikawasan lindung, berbatasan
dengan kawasan lindung atau yang secara langsung mempengaruhi kualitas
lingkungan kawasan lindung. Seperti di pinggir sungai, pantai, laut dan kawasan
lindung lainnya (< 10 ha)
c. Dokumen AMDAL terdiri dari Kerangka Acuan (KA) ANDAL, ANDAL, RKL / RPL.
d. Kerangka Acuan KA ANDAL meliputi pendahuluan (latar belakang, tujuan dan
kegunaan studi), ruang lingkup studi (lingkup rencana kegiatan yang akan ditelaah,
lingkup rona lingkungan hidup awal dan lingkup wilayah studi), metode studi
(metode pengumpulan dan analisa data, metode prakiraan dampak dan penentuan
dampak penting, metode evaluasi dampak), pelaksanaan studi (tim studi, biaya
studi dan waktu). KA ANDAL juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran
e. Penyusunan dokumen ANDAL meliputi pendahuluan (latar belakang, tujuan studi
dan kegunaan studi), metoda studi (dampak penting yang ditelaah, wilayah studi,
metode pengumpulan dan analisa data, metode prakiraan dampak penting dan
evaluasi dampak penting), rencana kegiatan (identitas pemrakarsa dan penyusun
ANDAL, tujuan rencana kegiatan, kegunaan rencana kegiatan dari awal sampai
akhir), rona lingkungan hidup (fisik-kimia, biologi, sosial dan kesehatan masyarakat
termasuk komponen-komponen yang berpotensi terkena dampak penting) ,
prakiraan dampak penting (pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi
termasuk mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan),
evaluasi dampak penting (telaahan terhadap dampak penting dan digunakan
sebagai dasar pengelolaan). Selain itu juga perlu dilengkapi dengan daftar pustaka
sebagai dasar ilmiah dan lampiran seperti surat izin rekomendasi untuk
pemrakarsa, SK, foto-foto, peta, gambar, tabel dan lain-lain
f. Penyusunan dokumen RKL, meliputi latar belakang pengelolaan lingkungan,
rencana pengelolaan lingkungan (dampak penting dan sumber dampak penting,
tolok ukur dampak, tujuan rencana pengelolaan lingkungan, pengelolaan
lingkungan melalui pendekatan teknologi/sosial ekonomi/institusi, lokasi
pengelolaan lingkungan, periode pengelolaan lingkungan, pembiayaan
pengelolaan lingkungan dan institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
lingkungan). Dokumen RKL ini juga dilengkapi dengan pustaka dan lampiran
LAPORAN AKHIR
4-50
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
g. Penyusunan dokumen RPL, meliputi latar belakang pemantauan lingkungan
(dampak penting yang dipantau, sumber dampak, parameter lingkungan yang
dipantaau, tujuan RPL, metode pemantauan dan institusi yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan
2. UKL / UPL
a. Untuk kegiatan pembangunan TPA < 10 ha
b. Dokumen yang diperlukan adalah dokumen UKL dan UPL
Penyusunan dokumen UKL dan UPL, meliputi deskripsi rencana kegiatan (jenis
kegiatan, rencana lokasi dan posisinya dengan rencana umum tata ruang, jarak lokasi
kegiatan dengan SDA dan kegiatan lainnya, sarana/fasilitas yang direncanakan, proses
yang akan dilaksanakan), komponen lingkungan yang mungkin akan terkena dampak,
dampak yang akan terjadi (sumber dampak, jenis dampak dan ukurannya, sifat dan tolok
ukur dampak), upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh
pemraakarsa, upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa
(jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan dan cara
pemantauan), mekanisme pelaporan pelaksanaan UKL/UPL pada saat kegiatan
dilaksanakan (instansi pembina, BPLDH dan dinas teknis terkait). Dokumen ini dilengkapi
juga dengan pernyataan pemrakarsa yang ditanda tangani untuk melaksanakan upaya
pengelolaan lingkungan.
1. Pemrakarsa Kegiatan
Pemrakarsa Kegiatan adalah perumus dan pelaksana RPIJM pemerintah Kabupaten
Tanah Laut. Pemrakarsa kegiatanbertanggung jawab untuk melaksanakan:
a. Perumusan KA-ANDAL, draft ANDAL dan RKL/RPL atau draftUKL/UPL,
melaksanakan serta melakukan pemantauan pelaksanaannya.Bila diperlukan
BAPPEDALDA dapat membantupemrakarsa kegiatan dalam melaksanakan
pemantauan;
b. Konsultasi dengan warga yang secara potensial dipengaruhi dampaklingkungan
atau PAP dalam forum stakeholder, baik pada saatperumusan KA-ANDAL, draft
ANDAL dan RKL/RPL. Sebelumkegiatan konsultasi dilakukan, pemrakarsa kegiatan
perlu menyediakansemua bahan yang relevan sekurang-kurangnnya 3 (tiga) hari
sebelumkegiatan dilakukan yang setidaknya mencakup: ringkasan tujuankegiatan,
rincian kegiatan; dan gambaran menyeluruh potensidampaknya. Hasil konsultasi
LAPORAN AKHIR
4-51
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
dalam forum stakeholder tersebut harusdicatat sebagai bagian dari laporan
ANDAL. Disamping itu, kegiatankonsultasi dengan PAP bila perlu juga dilakukan
selama pelaksanaansub proyek;
c. Melaporkan pelaksanaan RKL/RPL dan hasil pemantauannya BAPEDALDA,
BupatiKabupaten Tanah Laut;
d. Keterbukaan informasi mengenai draft ANDAL dan RKL/RPL atau UKL/UPL pada
publik dalam waktu yang tidak terbatas; dan
e. Penanganan keluhan publik secara transparan. Perlu dikembangkan prosedur
penyampaian keluhan publik yang transparan. Keluhan harus dijawab sebelum
tahap pelelangan kegiatan dimulai. Keluhan yang diajukan sebelum konstruksi,
selama konstruksi dan/atau operasi kegiatan perlu diselesaikan secara
musyawarah antara pemrakarsakegiatan dengan pihak-pihak yang mengajukan
keluhan.
2. BAPPEDALDA atau Dinas/ Instansi Terkait (BLH)
a. Menurut SK Menteri Lingkungan Hidup No. 86/2003,BAPPEDALDA atau
Dinas/Instansi yang berkecimpung dalam masalahlingkungan hidup, bertanggung
jawab untuk mengkaji dan memberikanpersetujuan terhadap UPL/UKL yang
dirumuskan oleh pemrakarsakegiatan;
b. Dalam pelaksanaan RPIJM, BAPPEDALDA juga bertanggung jawab
untukmelakukan supervisi pelaksanaan RKL/RPL serta melakukanpemantauan
terhadap lingkungan secara umum;
c. BAPPEDALDA juga merupakan anggota tetap Komisi AMDAL.
3. Komisi AMDAL
Komisi AMDAL adalah badan yang berwenang dan bertanggung jawabuntuk
melakukan:
a. Kajian dan persetujuan terhadap KA-ANDAL, ANDAL dan RKL/RPLyang
dirumuskan oleh pemrakarsa kegiatan;
b. Penyampaian laporan hasil kajian yang dilakukan kepada BupatiKabupaten Tanah
Laut (sesuai dengan PP No. 27/2012 mengenai AMDAL)
Berdasarkan hasil analisa pada Bab 6 sebelumnya, didapatkan rumusan beberapa
usulan program Cipta Karya tahun 2016-2020 yang akan direncanakan di Kabupaten
LAPORAN AKHIR
4-52
Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut
Tanah Laut, yang selanjutnya setelah melalui proses penapisan terdapat usulan program
yang perlu dilakukan studi AMDAL terlebih dahulu yaitu :
Tabel 4.10 Cheklist Kebutuhan Analisis Perlindungan Kebutuhan Pada Program
No Komponen Kegiatan Lokasi AMDAL UKL/UPL SPPLH
Pengembangan Permukiman
1 Penataan Kawasan Sawahan RT.19 dan RT.25 Kec. Pelaihari
Kaw. Sawahan - Pelaihari
2
Penataan/peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Kawasan Bati-Bati
Kaw. Bati-Bati
3
Penataan/peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Nelayan Jorong