ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS EFEKTIFITAS ...

i

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

Oleh MUHAMMAD AFRYANTO

NIM 105730532515

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR 2020

ii

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

Oleh MUHAMMAD AFRYANTO

NIM 105730532515

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan

Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR 2020

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan

orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat “, (Q.S Al

Mujadalah : 11)

“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan

terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di

dunia dan akhirat” (H.R Muslim).

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang senang tiasa membimbingku dan

mendoakan disetiap perjalanan hidupku.

2. Teman-teman kelas AK.15 E yang selalu memberikan motivasi,

semangat dan bantuan.

3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu dan memberikan

pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.

iv

vii

viii

ix

ABSTRAK

MUHAMMAD AFRYANTO, 2019. Analisis Sistem Pengendalian Intern

Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh “ Pembimbing I Bapak

Mahmud Nuhung dan Pembimbing II Bapak. Ismail Badollahi,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis sistem

pengendalian intern atas efektifitas penggunaan anggaran pada dinas pekerjaan

umum kabupaten enrekang, tahun 2016, 2017, 2018, untuk menganalisis

pengendalian intern dan anggaran yang tersedia, anggaran yang terealisasi dan

sisa anggaran yang yang dikembalikan pada negara dengan menggunakan

metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Dari hasil analisis mengenai perhitungan

terlihat bahwa pengendalian intern pada dinas pekerjaan umum sudah efektif dan

sesuai dengan aturan yang berlaku dan perhitungan yang terlihat bahwa pada

tahun 2016 pelaksanaan anggaran belanja mencapai 94% yang terealisasi dari

anggaran yang tersedia, kemudian pada tahun 2017 pelaksanaan anggaran

yang teralisasi mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya sebesar

95% , pada tahun tahun 2018 pelaksanaan anggaran yang terealisasi mencapai

97% dari anggaran yang telah tersedia. Dengan demikian maka dapat dikatakan

bahwa pelaksanaan anggaran belanja telah efektif.

Kata Kunci : Pegendalian Intern Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

x

ABSTRACT

MUHAMMAD AFRYANTO, 2019. Analysis of the Internal Control System

for the Effectiveness of Budget Use in the Enrekang District Public Works Office.

Thesis in Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business,

University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Mahmud

Nuhung and Advisor II Mr. Ismail Badollahi.

This study aims to determine the results of the analysis of internal control

systems on the effectiveness of budget use in the Enrekang district public works

office, in 2016, 2017, 2018, to analyze internal control and available budget,

realized budget and the remaining budget returned to the country by using

Qualitative Descriptive research methods. From the analysis of the calculations it

appears that internal control in the public works department has been effective

and in accordance with applicable regulations and calculations that show that in

2016 the implementation of the expenditure budget reached 94% which was

realized from the available budget, then in 2017 the implementation of the

realized budget increased by 1% from the previous year by 95%, in 2018 the

realization of the realized budget reached 97% of the available budget. Thus it

can be said that the implementation of the budget has been effective.

Keywords: Internal Control and the Effectiveness of Budget Use

xi

KATA PENGANTAR

Assalamu‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Rahmat Allah SWT, Segala Puji dan Syukur Penulis Haturkan

Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan anugrah-Nya kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi Penelitian yang

berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Efektifitas Penggunaan

Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum/ PU Kabupaten Enrekang”. Penulisan

Skripsi Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar dan guna memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa

Proposal Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, Penulis sangat

mengharapkan masukan demi kesempurnaan Proposal Penelitian ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi Penelitian ini, penulis telah

banyak menerima masukan, bimbingan, dan dukungan dari setiap pihak baik

bantuan dari segi moral maupun dari segi materil kepada penulis. Dalam

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA. CSP selaku Ketua Jurusan

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar

xii

4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Pembimbing I dan Bapak

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA. CSP selaku Pembimbing II terima

kasih atas bimbingan dan nasehat-nasehatnya selama dalam

pemeriksaan Skripsi Penelitian ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar, Khususnya dosen-dosen Jurusan Akuntansi,

yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama dalam proses

perkuliahan

6. Buat seluruh teman-teman kelas AK 15. E dan seluruh mahasiswa

angkatan 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar

7. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan tak pernah berhenti

mendoakan agar diberi kemudahan dan keberhasilan kepada penulis.

8. Sahabat-sahabatku dan kawan-kawan seperjuanganku di makassar yang

banyak memberikan dukungannya selama ini.

9. Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan motivasi dan

dukungannya selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

semoga Allah SWT menerima dan membalas amal perbuatan baik dari semua

pihak yang telah mambantu dan berpartisipasi dalam penulisan Proposal

Penelitian ini dan semoga Proposal Penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa Skripsi Penelitian ini belum begitu sempurna,

oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam menyempurnakan

dan memperbaiki Proposal Penelitian ini untuk bertujuan kedepan. Semoga

xiii

Proposal Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan

bagi kita semua. Aamiin…

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat

Makassar, 25 Desember 2019

Penulis

xiv

DAFTAR ISI

SAMPUL ........................................................................................................ i

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... ii

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... v

SURAT PERNYATAAN .................................................................................. vi

ABSTRAK BAHASA INDONESIA ................................................................. vii

ABSTRAK ....................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah.................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ................................................................... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 7

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern .................................. 7

B. Tujuan Sistem Pengendalian Intern ......................................... 8

C. Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern ......................................... 9

D. Unsur-Unsur Pengendalian Intern............................................ 10

xv

E. Elemen Struktur Pengendalian Intern ...................................... 12

F. Pengertian Efektivitas ............................................................... 13

G. Anggaran .................................................................................. 15

H. Penelitian Terdahulu ................................................................ 36

I. Kerangka Pikir .......................................................................... 40

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 41

A. Jenis Penelitian ........................................................................ 41

B. Fokus Penelitian ....................................................................... 41

C. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................... 41

D. Jenis dan Sumber Data ............................................................ 41

E. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 42

F. Instrumen Penelitian ................................................................. 43

G. Teknk Analisis Data ................................................................. 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 46

A. Gambaran Umum Perusahaan ................................................ 46

B. Hasil Penelitian ......................................................................... 79

C. Pembahasan ............................................................................ 95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 99

A. Kesimpulan ............................................................................... 99

B. Saran ........................................................................................ 99

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 101

LAMPIRAN

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 38

Tabel 3.1 interprestasi nilai efektivitas ............................................................ 45

Tabel 4.1 anggaran belanja DPU kabupaten enrekang 2016 ......................... 88



Tabel 4.4 sisa anggaran ke negara 2016 ........................................................ 92



xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir ............................................................................ 40

Gambar 4.1 struktur organisasi ....................................................................... 48

Gambar 4.2 flowchart sistem pengendalian intern .......................................... 86

Gambar 4.3 flowchart sistem penggunaan anggaran ..................................... 87

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 Laporan Anggaran Belanja

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi didalamnya terdiri dari kumpulan-kumpulan orang-

orang yang berbeda kompetensi dengan memanfaatkan sumber daya yang

ada untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam mencapai maksud tersebut

diperlukan suatu pengendalian sebagai suatu proses yang terjadi atas

tatanan organisasi, wewenang dan tanggung jawab serta informasi yang

mungkinkan pelaksanaan, pengendalian ini memproses sekumpulan

tindakan yang memastikan bahwa organisasi bekerja untuk mencapai tujuan.

Komponen penting dalam perencanaan perusahaan adalah Anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus

anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, anggaran, penetapan

dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

peaksanaan anggran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban

pelaksanaan anggaran. Tahapan pelaksanaan anggaran ini dimulai ketika

UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR.

Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah

dalam pelaksanaan. Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU APBN

selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang pedoman

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar

hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

2

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen

plaksanaan anggaran oleh Menteri Keungan. Terhadap dokumen anggaran yang

telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan

lembaga, lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur

Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara

(KPPN) terkait,dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen-Dokumen penting

dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

dan Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan doumen

pembayaran antara lan terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat

Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Perencanaan Dana (SP2D).

Dalam sistem penganggaran, setiap pengeluaran anggaran harus

memiliki acuan dan kerangka yang jelas alasan munculnya suatu mata

anggaran, selanjutnya proses perencanaan dan penganggaran daerah

membutuhkan sistem pengendalian agar perencanaan dan penganggaran

yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mengacu

pada tujuan tersebut proses perencanaan daerah memiliki hubungan dengan

sistem pengendalian keuangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di antara alat ukur keberhasilan dari kinerja suatu pemerintahan

adalah dengan melihat berapa besarnya kemampuan untuk menyerap

anggaran yang telah direncanakan di dalam ABPD. Daya serap anggaran

merupakan tolak ukur kinerja finansial pemerintah daerah, sekaligus

menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah.

3

Anggarini dan puranto (2015 : 96) mengemukakan anggaran tidak

dapat dipisahkan dari sistem perencanaan, disamping memang anggaran itu

sendiri merupakan sebuah rencana. Dalam suatu sistem perencanaan

anggaran merupakan muara akhir, perencanaan dimulai dari perencanaan

jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dimana

anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam melaksanakan

uatama dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Selain

anggaran, instrumen lain untuk melaksanakan kebijakan antara lain sumber

daya manusia (SDM), peralatan, metodologi pelaksanan kebijakan dan lain-

lain. Namun instrumen di luar anggaran tersebut akan dapat berjalan jikalau

ada dukungan anggaran. Fungsi akuntansi pusat-pusat pertanggung

jawaban baik yang direncanakan maupun direalisasikan output dan input.

Anggaraini dan puranto (2015 : 98) mengemukan bahwa anggran

juga dapat digunakan sebagai alat ukur menciptakan ruang publik dalam arti

bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin

masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui

proses penjaringan aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai

dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran. Anggaran berfungsi

sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajer untuk menemukan

bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Hal ini

memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan korektif yang tepat.

Anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer

maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara konsisten dengan

operasi yang efektif dan efesien serta selaras dengan tujuan

organisasi.dalam hal ini, anggaran yang disusun harus meliputi anggaran

4

yang berlandaskan pada prinsif efektif dan efisiensi yaitu dengan

menggunakan nilai input tertentu untuk menghasilkan nilai output yang

sebesar-besarnya.

Seperti yang disampaikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan

dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan di daerah menyelenggarakan

kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan

pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Untuk itu

dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa

penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai

tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan

daerah secara andal, mengamankan aset daerah, mendorong ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern juga dibutuhkan pemerintah daerah

dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan

pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih

menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan SPIP

pada Pemerintah Daerah akan tercapai dengan diimplementasikannya

unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah

Daerah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan

Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem

Pengendalian Intern.

5

Pada dasarnya, perananan anggaran dalam organisasi pemerintah

maupun organisasi komersial, anggaran ditunjukkan untuk perencanaan dan

pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan antara

organisasi pemerintah dengan organisasi komersial adalah terletak pada

pencatatan anggaran. Dalam organisasi pemerintahan yang menggunakan

akuntansi dana anggaran merupakan bagian integral yang tidak dapat

dipisahkan dari akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis

tertarik untuk mengambil judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas

Efektifitas Penggunaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di paparkan di atas

maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah

Sistem Pengendalian Intern Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang”.?

C. Tujuan Penelitan

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sisten

Pengendalian Intern Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang!

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikaji

dalam penelitian in, maka hasil yang diperoleh setelah tercapainya tujuan

dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat:

6

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menambah dan membuka

wawasan dan cakrawala pengetahuan mengenai teori-teori dalam

sistem pengendalian intern.

2. Secara praktis

Secara praktis manfaat hasil penelitian ini antara lain:

a. Bagi instansi

Sebagai dasar pertimbangan bagi dinas pekerjaan umum

kabupaten enrekang dalam sistem pengendalian intern atas

efektifitas penggunaan anggaran.

b. Bagi akademik

Sebagai bahan referensi mahasiswa yang mengadakan penelitian

berkelanjutan dalam objek yang sama. Dan diharapkan dapat

memberi kontribusi bagi pengembangan penegetahuan.

c. Bagi peneliti

Sebagai wadah untuk mengaplikasikan dan membandingkan ilmu

yang diperoleh selama perkuliahan. Dan hasil penelitian ini sebagai

sumber informasi untuk menambah pengetahuan peneliti.

7

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut kamus besar bahasa indonesia, sistem merupakan

seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan hingga membentuk

suatu totalitas. sedangkan menurut hary (2014) dalam bukunya yang

berjudul pengendalian akuntansi dan manajemen sistem adalah suatu

kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-

ulang.

Pengendalian merupakan bagian dari fungsi manajemen yang

khusus dan berupaya agar rencana yang suda ditetapkan dapat tercapai

sebagaimana mestinya. Sedangkan Menurut hansen dan women (2014)

pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan

balik berupa kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa

yang telah direncanakan sebelumnya.

Pegendalian intern ialah suatu proses yang di pengaruhi oleh dewan

komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainya, yang di rancang

untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-

hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-

undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Sedangkan Mulyadi dalam abdi putra (2015) sistem pengendalian intern

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan

data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di penuhinya kebijakan

8

manajemen.pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA

(american institute of certified public accountants) dalam abdi putra (2015)

mendifinisikan pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan cara-

cara serta alat-alat yang dikordinasikan yang digunakan didalam

perusahaan, memeriksa ketelitian, dan kebenaran data akuntasnsi,

memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya

kebjaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Menurut

sutabari dalam abdi putra (2015), pengendalian intern (internal control)

merupakan pengendalian yang meliputi struktur organiasi dan semua cara

serta alat-alat yang dikordinasikan dan diganakan dalam perusahaan

dengan tujuan menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa

ketelitian dan data akuntansi, memajukan efisiensi didalam usaha, dan

membantu dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang

telah diterapkan lebih dahulu.

Berdasarkan definisi yang telah di kemukakan di atas, dapat di

pahami bahwa pengendalian intern adalah suatu sistem yang terdiri dari

berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut

oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian

anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa

intern.

B. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern

adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan

dengan efisien. Menurut romney & marshal dalam ribka fininalce tampi dan

9

jantje j. Tinangon (2015) menyatakan tujuan pengendalian intern dicapai

dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi

2. Keandalan pelaporan keuangan

3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Mulyadi dalam ribka fininalce tampi dan jantje j. Tinangon (2015)

menyatakan tujuan pengendalian intern yang efektif diantaranya:

1. Menjaga keamanan harta perusahaan dan juga catatan organisasi

2. Memeriksa ketelitian atas kecamatan dan kebenaran akuntansi

3. Membantu agar tidak ada penyimpangan dari kebijakan-kebijakan

manajemen yang ada.

C. Pinsip-Prinsip Sistem Pengendalian intern

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem

harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi:

1. Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahaan fungsi untuk menghindari dan pengawasan

segera atas kesalahan atau ketidak beresan. Adanya pemisahaan fungsi

untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

2. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir

oleh orang yang berwewenang.

3. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan system pengendalian

akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggung

jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

10

4. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkanya catatan-catatan

akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat di laporkan

kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

5. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam

pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

6. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut pembandingan antara catatan asset dengan asset yang

betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan

mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan. Ini bertujuan untuk

mengadakan pengawasan kebenaran data.

D. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur pokok sistem pengendalian intern menurut mulyadi (2014) terdiri atas:

1. Struktur oganisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk

untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan

setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan

biaya.

Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur

11

pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke

dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang

tinggi, dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang

dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

3. Fraktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit

organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan

baik jika tidak diciptakan cara-cara yang umumnya ditempuh oleh

perusahaaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaianya

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

b. Pemeriksaan mendadak

Pemeriksaan mendadak dilaksankan tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak

teratur.

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh

satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari

yang lain, agar tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan

tugasnya.

d. Perputaran jabatan (job rotating).

Perputaran jabatan yang dilakukan secara rutin akan dapat menjaga

indenpendensi pejabat, memperluas wawasan pengetahuan yang

mendalam, sehingga persekongkolan di antara karyawan dapat

dihindari.

12

e. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan

catatanya.

Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan catatan akuntansi, secara periodik harus diadakan

pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan

akuntansi yang bersangkutan dengan kakayaan tersebut.

f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya,

berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh

pekerjanya.

b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai

dengan tuntutan perkembangan pekerjaanya.

E. Elemen Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern mencakup tiga kategori dasar kebijakan

dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk

memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat

dipenuhi. Ketiga kategori ini disebut sebagai elemen struktur pengendalian

intern dan terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian (control environment)

Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak

pada sikap manajemen. Kalau manajemen puncak merasa

pengendalian itu penting, orang lain dalam organisasi akan merasakan

13

hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk mematuhi

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Lingkungan pengendalian

terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap

menyeluruh manajemen puncak,direktur dan komisaris, dan pemilik

suatu satuan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap

satuan usaha.

2. Sistem akuntansi

Kegunaan sistem akuntansi satu satuan usaha adalah untuk

mengidenifikasikan, menggabungkan, mengkasifikasikan, mencatat dan

melaporkan transaksi satu satuan usaha, dan untuk mengelola

akuntanbilitas atas aktiva terkait.

3. Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain

dari lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi, yang dibuat

manajmen untuk memenuhi tujuanya.

F. Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan

sasaran yang hendak dicpai. Efekifitas yang menggambarkan jangkauan

dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan

program. Adapun pengertian efektifitas yang diambil dari berbagai pendapat

para ahl.

Suprihanto (2015:15) menjelaskan efektifitas dapat diartikan sebagai

prestasi (performance) individu, kelompok dan organisasi. Semakin

berprestasi seseorang, kelompok atau organisasi, semakin menunjukkan

efektifitas.

14

Menurut anggarini dan puranto (2015 : 174) kata efektif kerap

diartikan mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

secara maksimal atau dampak praktik berarti “melakukan hal yang benar”.

Dengan demikian efektifitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan

hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau

kegiatan. Jika ekonomi berpokus pada input, efisiensi pada output atau

proses, maka efektifitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu program atau

kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan

yang diharapkan, atau dikatakan spending wisely.

Menurut anthony dan govindarajatan (2015:174) efektifitas adalah

hubungan antara output pusat pertanggung jawaban dan tujuanya. Makin

besar kontribusi output terhadap tujuan maka efektifitlah satu unit tersebut.

Mengkalisifikasikan empat pendekatan dalam mempelajari keefektifan

organisasi, yaitu:

1. Pendekatan pencapaian tujuan

Pendekatan ini menunjukan bahwa suatau efektifitas organisasi dinilai

lebih pada kaitanya dengan tujuan akhir daripada prosesnya.

2. Pendekatan sistem

Pendekatan ini tidak menekan pada tujuan akhir tetapi memasukkan

seluruh kriteria dalam suatu elemen masing-masing akan saling

berinteraksi. Pendekatan sistem menekankan pada kelangsungan hidup

organisasi untuk jangka panjang.

15

3. Pendekatan konsisten strategi

Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi yang efektif adalah

organisasi dapat memuaskan keinginan para konsisten dalam

lingkunganya.

4. Pendekatan nilai-nilai persaingan

Pendekatan menawarkan suatu kerangka yang lebih integrative dan

variatif, karena kriteria digunakan pada posisi dan kepentingan masing-

masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif

yang tinggi terdapat perangkat dasar nilai-nilai yaitu:

a. Fleksibelitas verus peengendalian.

b. Manusia versus organisasi.

c. Proses versus tujuan.

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pada hakekatnya keefektifan suatu organisasi dapat diukur melalui seberapa

jauh organisasi tersebut mencapai apa yang menjadi tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

G. Angaran

1. Definisi Anggaran

Menurut supriyono (2015 : 5) Anggaran merupakan suatu

rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan

dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan

perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan

datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk

unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana

keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang

16

menampati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan

dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian

efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut anggarini dan puranto (2015 : 99) anggaran merupakan

rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber

daya manusia, material dan sumber daya lainya.

Menurut nurafin (2013 : 11) anggaran adalah suatu rencana

tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara

kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka

waktu tertentu.

Menurut antony dan govindarajatan (2015 : !) mendefinisikan

bahwa anggaran adalah sebuah rencana keungan, biasanya mencakup

periode satu tahun dan merupakan alat untuk perencanaan jangka

pendek dan pengendalian dalam organisasi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa, anggaran merupakan sistem pengendalian yang

berfungsi sebagai alat bantu perencanaan dan pengendalian, yaitu

bersifat formal dan sistematis artinya disusun secara bentuk tertulis dan

berurutan berdasarkan suatu logika, yang merupakan rencana kerja

jangka pendek secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan

nonmoneter untuk menunjukan perolehan dan penggunaan sumber-

sumber daya organisasi manajer dapat dilaksanakan kegiatan

organisasi secara efektif dan efesien.

17

2. Karakteristik Anggaran

Anthony dan gofindarajatan (2015:1) mengemukakan bahwa

anggran memiliki beberapa karakteristik yaitu:

a. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potoensial dari unit

perusahaan.

b. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter

mungkin didukung dengan jumlah non – moneter ( contoh : unit

yang dijual atau diproduksi)

c. Biasanya meliputi waktu setahun

d. Merupakan perjanjian manajemen, bahwa manajer setuju untuk

bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dari anggaran.

e. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih

tinggi dari pembuat anggaran.

f. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi

tertentu.

g. Secara berkala kinerja keungan aktual dibandingkan dengan

anggaran dan perbedaanya dianalisis dan di jelaskan.

Supriyono (2015 : 338) mengemukakan bahwa anggaran

memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:

a. Anggaran tersebut bukan pengukur efisiensi

b. Anggaran tersebut merupakan batas atas pengeluaran biaya yang

dapat dilakukan oleh manajer pusat beban yang bersangkutan, dan

biaya sesungguhnya tidak boleh melampaui anggran.

18

c. Anggaran tersebut merupakan kesangguapan manajer pusat beban

yang bersangkutan untuk melaksanakan semua kegiatan yang

direncanakan dengan biaya yang dianggarkan.

3. Tujuan Anggaran

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses

penetapan peran (role seting) dalam usaha pencapaian sasaran

anggaran. Dalam proses penyusutan anggaran ditetapkan siapa akan

berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran

anggaran dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi

pemegang peran untuk memungkinkan melaksanakan peranya.

Menurut anggarini dan puranto (2015 : 103) tujuan anggaran

antara lain:

a. Efesiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan

kegiatan terhadap biaya

b. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan

kegiatan

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

d. Merubah paradigma dan kinerja lembaga berdasarkan besar dana

yang menjadi penilaian berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur

dengan indikator-indikator subtantif yang dihasilkan suatu program

atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan

ekonomis dan sejalan dengan kebijakan organisasi.

Tujuan anggaran Nafarian (2013 : 19) antara lain adalah:

a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber

daya investasi dana.

19

b. Memberikan batasan atas sejumlah dana yang dicari dan

digunakan.

c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana,

sehingga dapat memudahkan pengawasan.

d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai

hasl yang maksimal.

e. Menampung menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang

berkaitan dengan keuangan.

Anthony dan govindarajatan (2015 : 3) juga mengatakan tujuan

anggaran adalah:

a. Menyesuaikan rencana strategi organisasi.

b. Membantu aktivitas berbagi bagian organisasi.

c. Menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan

otorisasi besarnya biaya yang boleh dikeluarkan dan memberikan

umpan balik kepada manajer terhadap kinerja mereka.

d. Sebagai perjanjian atau komitmen yang merupakan dasar untuk

mengevaluasi dasar kinerja manajer yang sesungguhnya.

4. Manfaat dan Kelemahan Anggaran

a. Manfaat anggaran

Anggaran mempunyai banyak manfaat, menurut Nafarin

(2013 : 19) adalah sebagai berikut:

1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan

bersama

2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan

kekurangan karyawan

20

3) Dapat memotivasi karyawan

4) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan

5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu

6) Sumber daya seperti (tenaga kerja, peralatan, dan dana)

dimanfaatkan seefesien mungkin

7) Alat pendidikan bagi para manajer

Menurut supriyono (2015 : 41) anggaran mempunyai

beberapa manfaat. Manfaat anggaran antara lain untuk:

1) Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggung

jawaban dalam jangka pendek

2) Membantu mengkordinasikan rencana jangka pendek

3) Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat

pertanggung jawaban

4) Alat pendidikan para manajer

5) Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan

pusat pertanggung jawaban yang dipimpinya

6) Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat

pertanggung jawaban dan para manajernya

b. Kelemahan anggaran

Anggaran disamping mempunyai banyak manfaat, namun

mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Nafarin (2013 : 20)

antara lain:

1) Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga

mengandung unsur ketidakpuasan`

21

2) Menyusun anggaran cermat memerlukan waktu, uang dan

tenaga yang tidak sedikit, sehingga semua perusahaan mampu

menyusun anggaran secara lengkap (komprehesif) dan akurat.

3) Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan agar

dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang.

Sehingga anggaran tidak akan efektif

5. Keterbatasan anggaran

Menurut supriyono (2015 : 44) meskipun anggaran memiiki

banyak keunggulan, namun anggaran juga memiliki beberapa

keterbatasan antara lain:

a. Estimasi dan proyeksi tidak tetap. Perencanaan dan anggaran

didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatanya

tergantung kepada kemampuan estimator atau proyeksi.

Ketidaktepatan estimasi mengakibatkan manfaat perencanaan tidak

dicapai.

b. Kondisi dan asumsi berubah. Perencanaan dan anggaran

didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu. Jika kondisi dan

asumsi yang didasarinya berubah maka perencanaan dan anggaran

harus di koreksi.

c. Tidak ada kerjasama dan koordinasi. Anggaran berfungsi sebagai

alat manajemen hanya jika semua pihak, terutama para manajer,

terus bekerja sama secara terkordinasi dan berusaha mencapai

tujuan.

22

d. Dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen.

Perencanaan dan anggaran tidak dapat dan tidak dimasukkan untuk

mengganti fungsi manajemen dan pertimbangan manajemen.

6. Fungsi Anggaran

Sesuai dengan fungsi manajemen terdiri dari fungsi perencanaan

pelaksanaan dan pengawasan, fungsi anggaran juga demikian. Hal ini

disebabkan anggaran sebagai alat manajemen dalam melaksanakan

fungsinya.

Menurut nafarin ( 2013 : 28) fungsi anggaran sebagai berikut:

a. Fungsi perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran

yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau

jelas dalam unit dan uang

b. Fungsi pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam

mencapai tujuan. Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan

setiapkegiatan devisi seperti : bagian pemesaran, bagian umum

bagian produksi dan bagian keungan.

c. Fungsi pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan (countroling). Pengawasan

berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan

dengan cara:

1) Memperbandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)

23

2) Tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat

penyimpangan yang merugikan)

Anggarini dan puranto (2015 : 97) dalam mardismo

anggaran berdasarkan fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

a. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain

digunakan untuk:

1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan

visi dan misi yang ditetapkan

2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk

mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif

sumber pembiayaannya

3) Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai

program dan kegiatan yang telah disusun

4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaianya

b. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan

antara lain:

1) Mengendalikan efisiensi pengeluaran

2) Membatasi kekuasaan atau kewenangan pemda

3) Mencegah adanya overlapping, underspending, dan salah

sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain

yang bukan merupakan prioritas

4) Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan

operasioanal program atau kegiatan pemerintah

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

24

melalui pemberian fasilitas, dorongan dan kordinasi kegiatan

ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan

eknomi

d. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan

prioritas-prioritas dan kebutuhan keungan terhadap prioritas

tersebut

e. Anggaran sebagai alat kordinasi antar unit kerja dalam

organisasi pemda yang terlibat dalam proses penyusunan

anggaran

f. Anggaran sebagai alat evaluasi kerja

g. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen

pemda agar bekerja secara eknomis, efektif dan efisien, dalam

mencapai taget kerja

Menurut supriyono ( 2015:41 ) anggaran mempunyai

beberapa macam fungsi. Fungsi anggaran antara lain:

a. Fungsi perencanaan

Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus

memperhatiakan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran

yang lain serta merupakan suatu proses pengembangan tujuan

perusahaan dan memilih kegiatan-kegiatan yang dilakukan

dimasa mendatang untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini

mencakup penentuan tujuan perusahaan, pengembangan

kondisi lingkungan agar tujuan tersebut dapat dicapai, pemilihan

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut,

penentuan langkah-langkah untuk menerjemahkan rencana

25

menjadi kegiatan yang sebenarnya, melakukan perencanaan

kembali untuk mempebaikikekurangan yang terjadi.

b. Fungsi koordinasi

Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan

rencana dan tindakan sebagai unit atau segmen yang ada

didalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah

pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus

diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis

karena setiap individu dalam organisasi mempunyai kepentingan

dan pesepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Proses

untuk menyelaraskan hubungan antara karyawan dan pekerja

mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan

perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan

diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan

antara kegiatan individu dan kelompok.

c. Fungsi komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka

organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi

melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi

meliputi penyampaian informasi yang behubungan dengan

tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan

penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan, berbagai unit

dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta

dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang

26

bertanggung jawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai

prestasinya melalui laporan pengendalian poduk.

d. Fungsi motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi

para pelaksana didalam melaksankan tugas-tugas atau

mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong

dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang,

penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai

prestasi.

e. Fungsi pengendalian evaluasi

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian

kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan

komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam

penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya

adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan

sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah

sudah menjadi “tanda bahaya” bagi organisasi atau unit-unitnya.

f. Fungsi pendidikan

Anggaran juga dapat berfungsi sebagia alat untuk

mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara

terinci pada pusat pertanggung jawaban yang dipimpinya dan

sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggung jawaban

lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian,

anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para

27

manajer atau calon manajer dimasa depan mampu menduduki

jabatan yang lebih tinggi.

7. Macam-macam anggaran

Menurut Nafarin (2013 : 31) anggaran dapat dikelompokkan dari

beberapa sudut pandang terdiri dari:

a. Menurut Dasar Penyusunan

1) Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan

interval kapasitas aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan

suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-

tingkat aktivitas yang berbeda. Variabel di sebut juga dengan

anggaran fleksibel.

2) Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan

suatu kapasitas tertentu anggaran anggaran tetap tersebut juga

dengan statis.

b. Menurut Cara Penyusunan

1) Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun dalam suatu

periode terntentu, pada umunya periodenya satu tahun yang

dsusun setiap akhir periode anggaran.

2) Anggaran kontiyu adalah anggaran yang dibuat untuk

mengadakan perbakan anggaran yang perna dibuat, misalnya

tiap bulan diadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat

dalam setahun mengalami perubahan.

c. Menurut Jangka Waktu

1) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang

dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.

28

2) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah

anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satuhun.

d. Menurut Bidangnya

Meurut bidangnya anggaran terdiri dari anggaran operasional dan

anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut

anggaran induk. Kedua anggaran tersebut antara lain:

1) Anggaran operasional, adalah anggaran untuk menyyusun

anggaran laporan laba rugi. Anggaran operasioanl antara lain

terdiri dari:

a) Annggaran perusahaan

b) Anggaran biaya pabrik yang terdiri dari anggaran biaya

bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung dan

anggaran overhead pabrik

c) Anggaran beban usaha

2) Anggaran keuangan adalah, anggaran untuk menyusun

anggaran neraca anggaran keuangan antara lain:

a) Anggaran kas

b) Anggaran piutang

c) Anggaran persediaan

d) Anggaran utang

e) Anggaran rencana

e. Menurut Kemampuan Menyusun

1) Anggaran komprensif, merupakan rangkaian dari berbagai

macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran

29

kemprensif merupakan perpaduan dari anggaran operasioanal

dan anggaran keuangan dan disusun secara lengkap.

2) Anggaran pesial, adalah anggaran yang disusun tidak secara

lengkap, anggaran yang hanya menyusun pada bagian

anggaran tertentu saja.

f. Menurut Fungsinya

1) Anggaran tertentu, adalah anggaran yang diperuntukan bagi

tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.

2) Anggaran kinerja, adalah anggaran yang disusun berdasarkan

fungsi aktivitas yang dilakukan didalam perusahaan untuk

menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh

masing-masing aktifitas tidak melampaui batas tertentu.

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila mana taksiran-

taksiran yang termuat didalamnya cukup akurat. Agar anggaran tidak

jauh berbeda dengan ralisasinya nanti, diperlukan berbagai data

informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang

dipertimbangkan dalam menyusun anggaran.

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor-faktor intern, yaitu data infomasi dan pengalaman yang

terdapat dalam peusahaan itu sendiri.

1) Penjualan tahun lalu

2) Kapasitas produksi yang dimiliki peusahaan

3) Tenaga kerja dimiliki oleh perusahaan

4) Keterampilan dan keahliannya

30

5) Modal kerja yang dimiliki perusahaan

6) Fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan

7) Kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan

b. Faktor-faktor eksternal, yaitu data informasi dan pengalaman yang

terdapat diluar perusahaan tetapi dirasakan mempunyai pengaruh

terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Keadaan persaingan

2) Tingkat pertumbuhan penduduk

9. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran

Supriyono (2015 : 51), mengemukakan penyusunan anggaran

dalam satu organisasi biasanya dikordinasikan oleh komite anggaran

dan departemen anggaran anggonya terdiri dari manajer divisi dan

manajer lainya yang melakukan fungsi-fungsi pokok kegiatan suatu

organisasi atau unit organisasi misalnya manajer, departemen

pemasran, manajer departemen produksi, manajer depatemen

keuangan, akuntan manajemen.

Menurut supriyono (2015 : 52) tahap-tahap penyusunan

anggaran antara lain:

a. Memahami SWOT

Manajemen puncak atau Chief Executive Officer (CEO)

menganalisis informasi masalalu dan perubahan lingkungan luar

yang akan terjadi dimasa depan agar diketahui SWOT (strengths,

weaknes, oppartunites and threats) atau kekuatan, kelemahan,

kesempatan, dan ancaman) yang dimiliki organisasi dari

31

lingkungannya. Lingkungan luar yang dianalisis meliputi : kondisi

perekonomian, persaingan, selera konsumen kebijakan pemerintah

sosial budaya politik keamanan serta teknologi.

b. Memahami Perumusan Strategik Perencanaan Strategis

Atas dasar SWOT, manajemen menyusun perumusan

strategik yaitu proses penentuan tujuan dan strategi pokok yang

akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut atas dasar strategi

poko yang telah ditetapkan selanjutnya disusun program-progaram

melaksankan strategi dalam rangka pencapaian tujuan. Tujuan,

strategi dan program harus dikomunikasikan pada para penyusun

anggaran karena mendasari anggaran yang akan disusun.

c. Mengkomunikasikan Tujuan Strategi Pokok Dan Program

Manajemen puncak selanjutnya mengkmunikasi SWOT,

staregi poko yang suda ditetapkan kepada komite anggaran,

manajer devisi dan manajer di bawahnya agar mereka mengetahui

dan memahami tujuan yang akan dicapai, strategi pokok yang

dilaksanakan serta program yang didasari anggaran yang akan

disusunya.

d. Memilih Taktik, Mengkordinasi Dan Mengawasi Operasional

Manajer devisi dasar SWOT memiliki taktik atau yang

digunakan atas dasar tujuan, strategi dan program telah ditetapkan.

Taktik adalah cara-cara yang akan dilaksanakan program.

Selanjutnya manajer departemen mengambil keputusan

pengoprasian. Keputusan pengoperasian digunakan untuk

mengkordinasi kegiatan di bawa departemenya. Manajer seksi

32

bertanggung jawab merencankan pengawasan operasioanal.

Pengawasan operasional ini digunakan untuk mengarahkan

aktivitas-aktivitas operasional diseksi agar efisien dan efektif.

e. Menyusun Usulan Anggaran

Setiap manajer devisi menyusun dan mengkordinasikan

penyusunan anggaran untuk bagian organisasi dibawahnya yaitu

departemen. Demikian pula manajer departemen juga menyusun

dan mengkordinasikan anggaran bagian organisasi dibawahnya

seksi. Usulan anggaran semua divisi selanjutnya diserahkan

kepada komite anggaran.

f. Menyarankan Devisi Usulan Anggaran

Komite anggaran menyarankan revisi terhadap usulan

anggaran setiap divisi agar terdapat menyelaraskan dengan

anggaran divisi yang lain dan agar terdapat menyelaraskan dengan

anggaran divisi yang lain dan agar sesuai dengan rencana jangka

panjang dan tujuan organisasi yaitu yang ditentukan oleh

manajemen puncak.

g. Menyetujui Usulan Revisi Anggaran Dan Menyusun Menjadi

Anggaran Perusahaan

Setelah anggaran direvisi oleh setiap divisi yang

bersangkutan dan revisinya telah disetujui oleh komite anggaran

maka komite anggaran menyusun usulan tersebut menjadi

anggaran.

33

h. Revisi dan Pengesahaan

Anggaran perusahaan mungkin masih memerlukan revisi

sebelum disahkan oleh manajemen puncak menjadi anggaran yang

resmi. Setelah dilakukan revisi, anggaran tersebut disahkan dan

didistribusikan kepada setiap divisi bagian organisasi dibawahnya

sebagai pedoman pelaksana kegiatan dan sekaligus sebagai alat

pengendalian.

Sedangkan menurut supriyono ( 2015 : 339 ) cara-cara

penyusunan anggaran sebagai berikut:

a. Penyusunan anggaran dimulai dari penentuan besarnya biaya

standar untuk menghasilkan satu unit keluaran

b. Penentuan besarnya jumlah keluaran yang akan dihasilkan oleh

pusat beban teknis yang bersangkutan dalam jangka waktu dan

mutu terntentu

c. Atas dasar keluaran yang akan dihasilkan, manajer pusat beban

teknis menyusun anggaran baiaya yang efesien untuk

menghasilkan keluaran tersebut.

10. Teknik-Teknik Penganggaran

a. Anggaran Dengan Pendekatan Tradisioanal

menurut anggarini dan puranto (2015 : 36) anggaran

tradisional merupakan pendekatan yang saling banyak digunakan di

negara berkembang dewasa ini, terdapat beberapa ciri-ciri dalam

pendekatan ini yaitu:

34

1) Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan

incrementalism

2) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item

3) Cenderung sentralistik

4) Bersifat spesifikasi

5) Tahunan

6) Menggunakan prinsip anggaran bruto

Anggarini dan puranto ( 2015 : 38 ) mengemukakan metode

penganggaran tradisional memeliki beberapa kelemahan, antara

lain:

1) Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran

tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.

2) Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar

pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh

efektivitasnya

3) Lebih berorentasi pada input dari output

4) Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan

nasioanal secara keseluruhan sulit dicapai

5) Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan

pengeluaran modal investasi

6) Anggaran tradisioanl besifat tahunan

7) Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi

yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan

anggaran

35

8) Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal

memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang

sesuai, seperti mekanisme pengendalian untuk pengeluaran

yang sesuai, seperti seringya dilakukan revisi anggaran dan

manipulasi anggaran

9) Aliran informasi (sistem informasi financial) yang tidak memadai

yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin,

mengidentifikasi maslah dan tindakan.

b. Anggaran publik dengan pendekatan NPM (New Public Managemen)

Anggarini dan puranto (2015 : 40) mengemukan salah satu

model pemerintah di era New Public Manajemen adalah model

pemerintahan yang diajukan oleh osborne dan gaebar (1992) yang

tertuang dalam pandanganya yang dikenal dengan konsep

“reinventing goverment” perspektif baru pemerintah mnurut osborne

dan gaebar tersebut adalah:

1) Pemerintah katalis

2) Pemerintah milik masyarakat

3) Pemerintah yang komprensif

4) Pemerintah yang digerakkan oleh misi

5) Pemerintah yang berorentasi hasil

6) Pemerintah yang berorentasi pelanggan

7) Pemerintah wirausaha

8) Pemerintah anisipatif

9) Pemerintah desentralisasi

10) Pemerintah berorentasi pada mekanisme pasar

36

H. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan acuan yang

bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan pembanding

dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa

beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis diantara

lain, sebagai berukut:

Putra (2015), melakukan penelitian dengan judul “ analisis sistem dan

pengendalian intern pembayaran kontrak gaji dan karyawan pada PT BARA

DINAMIKA MUDA SUKSES di Malinau’’. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Metode deskiptif komporatif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pembayaran gaji dan

upah karyawan pada PT BARA DINAMIKA SUKSES di malinau sudah cukup

baik, namun belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pengendalian intern

secara keseluruhan, atau dengan kata lain masih terdapat beberapa unsur

pengendalian intern yang belum diterapkan dalam sistem dan prosedur

akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan tersebut, pelaksanaan

sistem dan prosedur akuntansi pembayaran gaji dan upah karyawan pada

PT BARA DINAMIKA MUDA SUKSES di malinau tidak ada pemisahaan

antara fungsi pembuat daftar gaji dan upah dengan fungsi pembayaran,

untuk pembayaran gaji dan upah dengan menggunakan kas, fungsi pembuat

daftar gaji dan upah karyawan sekaligus sebagai fungsi pembayaran gaji,

mengisi slip pengambilan ke bank, dan melakukan pengambilan uang ke

bank guna pembayaran gaji.

Tampi dan tinangon (2015) melakukan penelitian dengan judul

“analisis sistem pengendalian intern terhadap penggajian pada grand sentral

37

supermarket tomohon”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem yang di terapkan

dalam perusahaan telah berjalan efektif dengan adanya pencatatan yang

terstruktur dan jelas dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemilik

perusahaan.

Andre P. Tulangow Treesje Runtu (2016) melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pemerintahan Kabupaten Minahasa “. Metode yang digunakan adalah

metode kualitatif . Hasil penelitian pada APBD Kabupaten Minahasa,

menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah Kabupaten

Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.

Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian pemerintah

kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanjanya dengan

tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

Wahyu Septo Rini, Gemi Ruwanti (2016) melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Anggaran Dan Realisasi Kegiatan Keuangan Pada

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan”. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian pada tahap

akhir adalah melakukan perbandingan hasil pengukuran berdasarkan

pendekatan penelitian yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi anggaran

dinas pendidikan provinsi kalimantan selatan selama 3 tahun anggaran yang

telah terjadi. Dimana dari ketiga tahun anggaran yang dilakukan untuk

pengukuran anggaran yang ada terhadap realisasi yang dilakukan.

Yuni purwadi , Retno murni sari (2015) melakukan penelitian yang

berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Pada Dinas PU Bina Marga

38

Dan Pengairan Kabupaten Blitar”. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat dikatakan ekonomis jika

hasil dari perhitungannya menunjukkan kurang dari 100%, untuk rasio efisien

dapat dikatakan efisien jika hasilnya menunjukkan nilai lebih 100%,

sedangkan rasio efektifitas dapat dikatakan efektif jika perhitungannya

menunjukkan nilai mendekati 100%.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No Nama peniliti Judul penelitian Hasil

1 Abdi putra

(2015)

Analisis sistem

dan pengendalian

intern

pembayaran

kontrak gaji dan

karyawan pada

PT bara dinamika

muda sukses di

malinau

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penerapan sistem dan

prosedur pembayaran gaji dan

upah karyawan pada PT. Bara

Dinamika Muda Sukses di

Malinau sudah cukup baik

2 1. RibkaFininal

ce Tamp

2. Jantje J.

Tinangon

(2015)

Analisis sistem

pengendalian

intern terhadap

penggajian pada

grand sentral

supermarket

tomohon

Hasil penelitian menunjukkan

sistem yang diterapkan dalam

perusahaan telah berjalan efektif

dengan adanya pencatatan yang

terstruktur dan jelas dan

pengawasan langsung yang

dilakukan oleh pemilik

perusahaan

3 Andre P.

Tulangow

Treesje Runtu

(2016)

Analisis Realisasi

Anggaran

Pendapatan Dan

Belanja Daerah

Pemerintahan

Kabupaten

Hasil penelitian pada APBD

Kabupaten Minahasa,

menunjukkan bahwa dalam tiga

tahun penelitian pemerintah

Kabupaten Minahasa belum

terlalu baik dalam merealisasikan

pendapatan daerahnya. Berbeda

39

Minahasa dengan belanja daerah, dalam

tiga tahun penelitian pemerintah

kabupaten Minahasa sudah baik

dalam merealisasikan belanjanya

dengan tidak melebihi dengan

jumlah yang dianggarkan.

4 Wahyu Sapto

Rini, Gemi

Ruwanti (2016)

Analisis

Anggaran Dan

Realisasi

Kegiatan

Keuangan Pada

Dinas Pendidikan

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Hasil penelitian pada tahap akhir

adalah melakukan perbandingan

hasil pengukuran berdasarkan

pendekatan penelitian yang

terjadi dalam pelaksanaan

realisasi anggaran dinas

pendidikan provinsi kalimantan

selatan selama 3 tahun anggaran

yang telah terjadi. Dimana dari

ketiga tahun anggaran yang

dilakukan untuk pengukuran

anggaran yang ada terhadap

realisasi yang dilakukan.

5 1. Yuni purwadi

2. Retno murni

sari (2015)

Analisis

Pengukuran

Kinerja Anggaran

Pada Dinas PU

Bina Marga Dan

Pengairan

Kabupaten Blitar

Hasil penelitian ini dapat

dikatakan ekonomis jika hasil dari

perhitungannya menunjukkan

kurang dari 100%, untuk rasio

efisien dapat dikatakan efisien

jika hasilnya menunjukkan nilai

lebih 100%, sedangkan rasio

efektifitas dapat dikatakan efektif

jika perhitungannya menunjukkan

nilai mendekati 100%.

40

I. Kerangka Pikir

Dalam penelitian penulis akan mengemukakan kerangka pikir

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang

Anggaran

Efektifitas

Realisasi

Hasil

Sistem Pengendalian Intern

41

41

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptf kualitatif

yang bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan

makna dibalik realita. Penelitian ini berpijak dari realita atau peristiwa yang

berlangsung dilapangan. Penelitian metode kualitatif menurut soeyanto

dalam i komang,dkk (2017) diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan

data-data deskriptif, mengenali kata-kata lisan maupun tulisan.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang diteliti adalah tentang bagaimana

menganalisis sistem pengendalian intern yang dilakukan, sehingga dapat

diketahui apakah masih perlu atau tidak diadakan perbaikan-perbaikan

dalam meningkatkan sistem pengendalian intern terhadap efektifitas

penggunaan anggaran pada dinas pekerjaan umum kabupaten enrekang.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada Dinas pekerjaan

umum Kabupaten Enrekang jln juppandang. Sedangkan waktu penelitian

yang digunakan kurang lebih dua bulan mulai dari bulan April 2019 s/d Mei

2019.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis data, yaitu data

kualitatif. Data kualitatif merupakan data non angka atau data yang tidak

dapat diukur dalam skala numerik dan berupa penjelasan dalam bentuk

42

kalimat. Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa wawancara atau tanya

jawab terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga

mengggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil

wawancara atau tanya jawab oleh peniliti terhadap objek penelitian.

2. Data sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini data sekunder, berupa data yang dikumpulkan

melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah

diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan

dokumen lainya.

E. Metode Pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang digunakan sebagai penunjang

dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode.

1. Penelitian pustaka (library research), yaitu penulis mengadakan penelitian

dengan peninjauaan pada berbagai pustaka dengan membaca atau

mempelajari buku-buku litertur lainya yang erat hubunganya dengan

penulisan skripsi ini dan dapat mendukung pokok pembahasan. Di

samping itu penulis mengumpulkan data yang ada kaitanya dengan

permasalahan yang akan dibahas dan dapat mendukung penulis.

43

2. Wawancara

Esterberg dalam sugiyono (2013) wawancara adalah pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga

dapat dikontruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan alat bantu seperti

buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera untuk bukti

kontrit jika memang benar melakukan wawancara dengan pihak yang

memahami permasalahan.

3. Dokumentasi

sugiyono (2013) dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan

dengan masalah penelitian yang ada di loaksi penelitian yang merupakan

cacatan peristiwa yang suda lalu dokumentasi dapat berupa tulisan

maupun media berita online, arsip-arsip tertulis dari kantor dinas

pekerjaan umum ataupun dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan

informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet, berkaitan yang

membantu penelitian

F. Instrumen penelitian

Intrumen menurut Farida Yusuf Tayibnapis dalam muhammad

haswad (2017) mengemukakan intrumen termasuk tes, kuesioner,

observasi, interviu, atau wawancara, laporan, ceklis dan alat-alat ukur lainya.

Intrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjaring data

yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Karenanya

instrumen mempunyai peranan penting dalam pengumpulan data.

Kesalahan intrumen akan berakibat pada kesalahan data yang terkumpul

44

dan akhirnya akan terjadi keselahan terhadap penelitian. Instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dengan sistem

tanya jawab.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah

analisis deskriptif kualitatif, hal ini dilaksanakan yaitu dengan cara

mengumpulkan data yang diperlukan dari suatu instansi kemudian

menyusun data, mengelompokkan, dan menginterprestasikan sehingga

memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kondisi yang diteliti

kemudian ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk proposal

penelitian.

Menurut ( Mahmud, 2010:157 ) dalam menganalisis suatu

pelaksanaan Anggran Belanja dapat menggunakan rumus:

Dimana :

1. Anggaran Belanja yaitu konsep yang disediakan perusahaan, yang

meggunakan garis anggaran untk mengkoordinasikan metode yang

akan ditempu dalam rangka memaksimalka sebuah sember daya.

2. Anggaran yang telah terealisasi atau yang telah digunakan untuk

menyajikan informasi da sisa/kurang pembiayaan anggaran, yang

masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.

Varian= Anggaran Belanja – Realisasi Anggaran

Efektifitas= Output Target / Outut Aktual >= 1

45

1. Apabila ouput (keluaran) aktual dibandingkan output yang

diinginkan <1 maka tidak tercapai efektifitas.

2. Apabila output (keluaran) aktual berbanding yang diinginkan

>1 atau = 1 maka akan tercapai efektifitas.

Guna untuk mengukur tingkat efektifitas maka digunakan

indikator pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Interprestasi Nilai Efektifitas

Persentase Kriteria

>100 % Sangat efektif

90-100% Efektif

80-90% Cukup

60-80% Kurang efektif

<60% Tidak efektif

46

46

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU)

1. Sejarah singkat kantor dinas pekerjaan umum (PU) Kabupaten

Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah slah satu daerah tingkat II di provinsi

Sulawesi Selatan, Indonesia. kabupaten ini berjarak sekitar 230 dari kota

Makassar dan memiliki luas wilayah 1.786.01 km persegi. Sehubungan

dengan ditetapkannya PERDA nomor 4, 5, 6, dan 7 tahun 2000 pada

tanggal 20 agustus 2002 tentang pembentukan 4 kecamatan devinitif.

Derta perda nomor 5 dan 6 tahun 3006 tentang pembentukan 2

kecamatan sehingga pada saat ini kabupaten enrekang telah memiliki 12

kecamatan yang devenitif dan terdiri dari 112 desa dan 7 kelurahan,

Kantor dinas pekerjaan umum (PU) Kabupaten enrekang adalah

satuan kerja perangkat daerah pemerintahan kabupaten enrekang yang

merupakan satuan kerja pengelolaan pekerjaan umum kabupaten

enrekang. Dinas pekerjaan umum kabupaten enrekang adalah bagian

dari salah satu instansi / unit kerja dari pemerintahan kabupaten enrekang

dan merupakan unsure staf yang dipimpin oleh seorang kepala dinas

eselom II/a yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada

bupati. Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2004, tentang

pembentukan organisasi dan tata kerja kabupaten enrekang yang

nantinya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

47

2. Visi dan Misi PU Kabupaten Enrekang

a. Visi

Terwujudnya pelayanan dan penyediaan infrastuktur bidang

pekerjaan umum menuju Enrekang maju, aman dan sejahtera.

b. Misi

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastuktur dalam upaya

meningkatkan pelayanan public bidang pekerjaan umum.

2. Menyelenggarakan pembangunan infrastuktur sumber daya air

secara optimal.

3. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan, dan

pengendalian ruang yang berkualitas dan implementatif serta

mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah.

4. Mendorong sumber daya manusia aparatur yang kompeten

akuntabel, tranaran, dan inovatif.

48

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pada kantor dinas Pekerjaan umum (PU) Kab. Enrekang.

a. Struktur Organisasi

49

b. Job Description

Kedudukan,Tugas pokok dan fungsi kantor dinas Pekerjaan Umum (PU):

1. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah yangmempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

Pekerjaan Umum.

a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan dinas.

2) Penyusunan rencana strategik dinas

3) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pekerjaan

umum

4) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan dinas

5) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.

6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan dan mengajukan rencana strategik dan

program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah.

2) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program

kerja dinas sesuai bidang tugasnya.

50

3) Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja

dinas .

4) Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan ,

pembangunan /pengelolaan, pengawasan dan

pengendalian sumber daya air.

5) Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air

kabupaten enrekang.

6) Menyelenggarakan perizinan atas penyediaan,

peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya

air pada wilayah sungai, izin penyediaan, peruntukan,

penggunaan, dan pengusahaan air tanah.

7) Menyelenggarakan pengaturan jalan kabupaten meliputi :

Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/

desa dan jalan kota, penyusunan pedoman operasional

penyelenggaraan jalan, penetapan status jalan

kabupaten/desa dan jalan kota.

8) Menyelenggarakan program pembangunan sarana dan

prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang

menengah kabupaten dengan mengacu kepada RPJP dan

RPJPM nasional dan provinsi.

9) Menyelenggarakan pengelolaan peremajaan perbaikan

permukiman kumuh nelayan dengan rusunawa.

10) Menyelenggarakan pembangunan dan pengusahaan jalan

kabupaten meliputi : pembiayaan pembangunan jalan

kabupaten/desa dan jalan kota, penganggaran pengadaan

51

lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/ desa

dan jalan kota, pengoperasian dan pemeliharaan jalan

kabupaten/desa dan jalan kota.

11) Membina dan mengembangkan karir pegawai serta

pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya

maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.

12) Mengarahkan pelaksanaan program kerja dinas.

13) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengembangan karier.

14) Membina pelaksanaan Program waskat di lingkungan

Dinas.

15) Memberi saran dan Pertimbangan Teknis kepada atasan.

16) Membina pelaksanaan tugas-tugas unit Pelaksana Teknis

Dinas.

17) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di

lingkungan Dinas.

18) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan

mempunyai tugas membantu kepala dinas menyiapkan bahan

dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub

bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan

52

serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada

semua unsur dalam lingkup dinas Pekerjaan Umum.

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:

1) Menyusun kebijakan teknis administrasi kepegawaian

,keuangan, perencanaan,pelaporan dan urusan rumah

tangga Dinas,serta menyelenggarakan kebijakan

administrasi umum.

2) Melakukan pembinaa, pengkoordinasian, pengendalian

,pengawasan dan pemberdayaan serta evaluasi

program dan kegiatan pada semua bidang dan lingkup

sekretariat dinas.

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimkasud pada

ayat (2) Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai sebagai

berikut :

1) Mempelajari paraturan perundang – undangan dan

ketentuan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Merencanakan operasional pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian, perencanaan,pelaporan dan

keuangan lingkup sekretariat dinas.

3) Mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana

penanganan tugas – tugas ke PU-an pada semua

bidang, termasuk urusan perencanaan ,kepegawaian ,

umum,keuangan dalam lingkup Dinas.

53

4) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada

bidang – bidang dan sekretariat dalam di lingkungan

Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dinas.

5) Melakukan monitoring, evaluasi,pelaporan kegiatan

pada semua bdiang dalam rangka kelancaran tugas-

tugas ke PU-an.

6) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sumber

Daya Manusia/ SDM semua Staf Dinas.

7) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbnagan dalam pengembangan Karier.

8) Menginventarisasi permasalahan pada sekretariat dan

semua bidang dan mencari solusi pemecahannya.

9) Menyiapkan dan menyusun bahan laporan akuntabilitas

Kinerja ( LAKIP ) dinas.

10) Memberikan saran pertimbangan teknis administrasi

kepada pimpinan .

11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas

pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian data,

pembinaan evaluasi program / kegiatan dinas.

54

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan

mempunyai fungsi :

1) pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian.

2) pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian.

3) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup

Sub bagian.

4) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam

lingkup sub bagian.

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Kepala Sub Bagian perencanaan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja

sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.

2) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk

kepada staf.

3) Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada

stafnya.

4) Menyusun rencana perjalanan dinas.

5) Mengendalikan rencana tahunan.

6) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana

dinas meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan

peralatan; dan Pemeliharaan Kendaraan

Operasional.

55

7) Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan

tahunan.

8) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan

bahan menurut ketentuan yang berlaku.

9) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil

kegiatan dinas.

10) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan,

penganalisaan dan penyajian data statistik serta

informasi Dinas.

11) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas.

12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan

dinas.

13) Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas.

14) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan

RKA / DPA Dinas.

15) Melaksanakan inventarisasi permasalahan

penyelenggaraan program dan kegiatan.

16) Mengevaluasi hasil program kerja.

17) Membuat laporan hasil kegiatan.

18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

56

4. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan

melaksanakan urusan Penata Usahaan Administrasi Keuangan

serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian serta membuat laporan

secara berkala.

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1) pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian.


3) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Sub bagian.


lingkup sub bagian.

5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai uraian


6) Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub

bagian Keuangan.

7) Membuat daftar usulan kegiatan.

8) Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.

57

9) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan

penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

10) Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada

buku kas umum.

11) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas.

12) Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu

pemegang kas.

13) Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap

dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala

satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah

yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan

keputusan bupati.

14) Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang

kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas

persetujuan pengguna anggaran.

15) Melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan

menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas

penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan

laporan bulanan.

16) Mengevaluasi hasil Program kerja;Membuat Laporan hasil

kegiatan.

17) Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab

58

kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah

tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi

kepegawaian.


(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi sebagai berikut:

1) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian.


3) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan

pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam

lingkup sub bagian.

4) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup

sub bagian.


ayat (2), kepala sub bagian umum dan kepegawaian

mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

1) merencanakan kegiatan dan program sub bagian umum

dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan

perundang – undangan sebagai pedoman kerja.

2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang –

undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan bahan – bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian

umum dan kepegawaian.

59

3) mengumpulkan, mengolah data dan informasi,menginvent

arisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas

urusan umum dan kepegawaian

4) memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan,

perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/

pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan

protokoler.

5) melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang

kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan

sarana/prasarana kantor.

6) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan

dinas, keamanan kantor serta pelayanan

kerumahtanggaan lainnya.

7) memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi,

kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian

penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan

pemberhentian/pensiun, serta spendidikan dan pelatihan

pegawai.

8) melaksanakan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan

(DUK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkup Dinas.

9) menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis

kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja

serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan,

perawatan dan penghapusannya.

60

10) membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian.

11) mengevaluasi pelaksanaan tugas – tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian.

12) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

pembinaan pengendalian,pengembangan serta menyusun

program kerja dan pelaksanaan tugas pembnagunan,peningkatan

serta pemeliharaan prasarana dan sarana Jalan dan Jembatan

daerah guna meningkatkan dan mepertahankan layanan jaringan

jalan dalam mendukung kelancaran arus transportasi

barang/jasa,membuka sentra-sentra produksi dan kawasan

potensial yang masih terisolasi serta meningkatkan aksesibilitas

wilayah kabupaten Enrekang.

a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang.

2) Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan

jembatan.

3) Melakukan kajian pengembangan sistem jaringan jalan

dan jembatan dalam mendukung arus pergerakan barang

61

dan jasa antar wilayah.penyusunan kebijakan teknis

bidang.

4) penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan

dan peningkatan jalan dan jembatan.


program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.

6) penyelenggaraanevaluasi program dan kegiatan kepala

seksi dalam lingkup bidang.


ayat (2) Kepala Bidang Bina Marga uraian tugas sebagai

berikut:

1) Mempelajari paraturan perundang – undangan dan

ketentuan lainnya menyangkut Jalan dan Jembatan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Menyusun program dan rencana

pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan prasarana

dan sarana jalan dan jembatan daerah serta menyiapkan

rencana teknis guna mendukung implementasi

pelaksanaan tugas di lapangan.

3) Melaksanakan program pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana

yang ada.

4) Bekerja sama dengan Bidang Bina Teknik/Bina Program

dalam mengumpulkan dan menyusun data base sistem

jaringan jalan kabupaten/desa,untuk kebutuhan evaluasi,

62

monitoring serta sebagai bahan untuk menyusun program

pembnagunan,peningkatan dan pemeliharaan sistem

jaringan jalan dan jembatan termasuk pengembangan

fungsi,status jalan dan sistem jaringan jalan dan jembatan.

Menyiapkan dan menyusun bahan laporan akuntabilitas

Kinerja Dinas ( Lakip );

5) Mengintventarisasi permasyalahan pada Bidang Bina

Marga dan menacari solusi pemecahannya.


7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh pimpinan.

7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Alam dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam membina dan mengkoordinir Kepala. Kepala Seksi

dilingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, serta

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknik,

konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air.


(1), KepalaBidang Pengembangan Sumber Daya Air,

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program dan kegiatan bidang.

2) pelaksanaan program dan kegiatan bidang;


program dan kegiatan dalam lingkup seksi bidang; dan

63


lingkup seksi.


ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air,


1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lainnya untuk menunjang pelancaran

pelaksanaan tugas.

2) Menyusun rencana program Bidang Pengembangan

Sumber Daya Air serta kebijaksanaan pengembangan

sarana dan prasarana pengairan, pengelolaan,

pemanfaatan dan pengendalian wilayah sungai.

3) melakukan Studi kelayakan terhadap kemungkinan

pengembangan potensi Sumber daya Air daerah.

4) Mengembangkan, meningkatkan prasarana dan sarana

pengairan serta pemeliharaan dan eksploitasi sistem

jaringan irigasi yang ada.

5) Melakukan Inventarisasi data mengenai jumlah dan

kapasitas pengairan daerah yang ada termasuk sungai

dan rawa.

6) Melakukan pemantuan, studi kelayakan tentang potensi,

kondisi dan perilaku daerah aliran sungai (DAS), guna

pemanfaatkan atau pengendalian terhadap bahaya banjir,

erosi, pendangkalan (sedimentasi) dasar sungai ataupun

pemanfaatan sebagai sumber air baku untuk air minum.

64

7) Menyiapkan dan menyusun bahan laporan akuntabilitas

Kinerja Dinas (LAKIP).

8) Menginventarisasi permasalahan pada bidang

Pengembangan Sumber Daya Air dan mencari solusi

pemecahan masalahnya.

9) Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.


oleh pimpinan.

8. Seksi Pengembangan Prasana Pengairandipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang

Pengembangan Prasana Pengairan.


(1) Kepala Seksi Pengembangan Prasana Pengairan

mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan seksi.

2) pelaksanaan program dan kegiatan seksi.


program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan


lingkup seksi.


ayat (2) Kepala Seksi Pengembangan Prasana Pengairan


65


ketentuan lainnya yang berhubungan dengan

pengembangan sumber daya air untuk menunjang

pelaksanaan tugas.

2) Menyusun program dan rencana tahunan kegiatan

pembangunan dan pengembangan prasarana pengairan.

3) Mengumpulkan dan menyusun data base sistem jaringan

pengairan, kondisi dan potensi pengembangan sungai

untuk pemanfaatan multi purpose (serba guna) sesuai

kebutuhan pembangunan daerah.

4) Mengumpulkan data, bahan penyusunan standar,

pedoman, manual, dan petunjuk teknis perencanaan

termasuk pendanaan untuk pengembangan prasarana

pengairan daerah yang berkelanjutan (sustainable

development).

5) Melakukan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap

pelaksanaan pembangunan dan Pengembangan

prasarana pengairan.

6) Melakukan evaluasi, pengawasan dan pemantauan

pemanfaatan prasarana pengairan.

7) Menyusun data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan lingkup Seksi Pengembangan prasarana

pengairan.

8) Melakukan pembinaan terhadap Perkumpulan Petani

Pemakai Air (P3A).

66

9) Menginventarisasi permasalahan pada seksi

pengembangan prasarana pengairan serta mencari solusi

pemecahannya.

10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air.


oleh kepala Bidang.

9. Seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengairan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang melaksanakan pembinaan dan bimbingan di

bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengairan.

a. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana

Pengairan mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan seksi;

2) pelaksanaan program dan kegiatan seksi;


program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan


lingkup seksi.

b. Dalam menjalan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana

Pengairan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:


ketentuan lainnya menyangkut Rehabiltasi/pemeliharaan

67

prasarana pengairan guna menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas.

2) Menyiapkan, dan memberikan petunjuk teknis operasional

tugas-tugas pada staff seksi rehabilitasi/pemeliharaan


3) Mengumpulkan data, bahan penyusunan pedoman,

standar,norma, panduan, manual, dan petunjuk teknis

penyusunan program, perencanaan, pengoperasian

pengawasan, rehabilitasi/pemeliharaan prasarana

pengairan.

4) Melakukan pendataan, inventarisasi dna dokumentasi

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana

pengairan.

5) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan

dalam penyelenggaraan kegiatan rehabiltasi/pemeliharaan


6) Melakukan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan

terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup seksi

rehabiltasipemeliharaan prasarana pengairan.

7) Menginventarisasi permasalahan pada seksi

rehabiltasi/pemeliharaan prasarana pengairan serta

mencari solusi pemecahannya.

8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.


oleh atasan.

68

10. Bidang Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam membina dan

mengkoordinir Kepala Kepala Seksi dilingkup Bidang Peralatan,

serta Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknik,

konservasi dan usaha Peralatan.


(1), KepalaBidang Peralatan, mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program dan kegiatan bidang.

2) pelaksanaan program dan kegiatan bidang.


program dan kegiatan dalam lingkup seksi bidang.


lingkup seksi.


ayat (2), Kepala Bidang Peralatan, mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Penyusunan Tata

Laksana Peralatan dan Perbengkelan.

2) Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pengendalian

Peralatan dan Perbengkelan.

3) Penyelenggaraan dan Pengembangan Peralatan dan

Pemeliharaannya.


ketentuan lainnya yang terkait dengan tatalaksana

peralatan dan perbengkelan.

69

5) Menyusun program kerja dan rancangan kegiatan tata

laksanaperalatan perbengkelan dan penyimpanan

peralatan;

6) Menyusun program pengadaan, pemeliharaan dan

perbaikan serta penyimpanan asset daerah berupa

peralatan berat agar dapat berfungsi secara maksimal.

7) Menyusun rencana pemanfaatan dan penggunaan serta

penyimpanan peralatan berat guna kelancaran

pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.

8) Menyusun Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui

penggunaan dan pemanfaatan asset daerah berupa alat

berat, dumptruck oleh mitra kerja.

9) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis pemanfaatan dan

pengoperasian peralatan dan perbengkelan serta

pemeliharaan/penyimpanan kepada seluruh stafbidang

peralatan dan perbengkelan.

10) Melakukan pelatihan khusus kepada tenaga operator

peralatan berat, teknis perbengkelan dan

penyimpanan/perawatan peralatan.

11) Melakukan kajian dan perencanaan terhadap kebutuhan

akan peralatan dan perbengkelan dengan

mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

12) Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

tatalaksana peralatan dan perbengkelan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

70

13) Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja (LAKIP) dinas.

14) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

dan

15) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan

pimpinan.

11. Seksi Seksi Pemeliharaan Peralatan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

melaksanakan pembinaan dan bimbingan Teknis di Bidang

Pemeliharaan Peralatan:

a. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala seksi Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai

fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan seksi.

2) pelaksanaan program dan kegiatan seksi.


program dan kegiatan dalam lingkup seksi.


lingkup seksi.

b. Dalam menjalan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai uraian



ketentuan lainnya yang terkait dengan standar operasional

prosedur pemeliharaan peralatan

71

2) Membuat program dan rencana kerja seksi pemeliharaan

peralatan.

3) Menyiapkan petunjuk teknis operasional pelaksnaan tugas-

tugas pemeliharaan peralatan.

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepada staf

seksi pemeliharaan peralatan.

5) Melakukan pembinaan, diklat kepada petugas

pemeliharaan peralatan agar memiliki keterampilan, dan

kepekaan yang tinggi didalam pemanfaatan peralatan.

6) Melakukan pemantauan,pemeriksaan kesiapan peralatan

agar senantiasa siap digunakan.

7) Melakukan penyimpanan setiap alat yang belum dipakai

dalam gudang.

8) Melakukan peñatausahaan setiap peralatan/alat yang

disimpan dalam gudang.

9) Mencatat keluar dan masuknya peralatan/alat kedalam

gudang.

10) Melakukan pemeliharaan/perawatan alat yang disimpan

dalam gudang.

11) Melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas jumlah

dan kondisi peralatan yang tersimpan dalam gudang.

12) Melakukan kajian dan perencanaan terhadap kebutuhan

alat-alat yang akan disimpan dalam gudang.

72

13) Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

penyimpanan peralatan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

14) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja (LAKIP) Dinas.


16) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan

pemanfaatan peralatan.

12. Adapun tugas pokok dari kantor PU Kabupaten Enrekang

yaitu:

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang

pekerjaan umum (PU) yang menjadi tanggungjawabnya, dan

melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh

bupati.

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan

lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Merumusakan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan

pembinaan teknis dalam program pembangunan fisik

kebupaten enrekang.

d. Mengkoordinasikan perumusan serta menfasilitasi kebijakan

pemerintahan kabupaten enrekang dalam bidang ke PU-an.

4. Rencana strategis

a. Umum

Sejalan dengan era reformasi saat ini, dan dengan

diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

73

yang direvisi kembali dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun

2005 serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka

pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam

menata daerahnya dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah

yang dimiliki, termasuk didalamnya pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana yang berperan sangat

penting dalam memajukan perekonomian suatu wilayah

kabupaten/kota.

Mencermati keadaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang

disusun, dituntut untuk lebih kreatif dalam merencanakan suatu

infratruktur yang efisien, efektif, terpadu dan saling sinerji antar

berbagai sistem, termasuk perangkat pemerintah, serta peran aktif

masyarakat yang lebih nyata, sehingga pembangunan sarana dan

prasarana wilayah dapat memberikan manfaat yang nyata dan

dampak yang luas dalam pengembangan dan peningkatan

perekonomian masyarakat (Local Economic Development).

Beberapa program pembangunan yang dilaksananakan

terbagi dalam 3 sektor yakni sektor perhubungan darat (jalan dan

jembatan), sektor permukiman dan Perumahan, dan sektor

pengairan. Sektor Perumahan dan Permukiman programnya

meliputi kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan

perumahan melalui kegiatan pembangunan drainase, Perbaikan

permukiman dan perumahan berupa pembangunan jalan

74

lingkungan. Sementara sektor Pengembangan Sumber daya Air

(PSDA) meliputi pekerjaan pembangunan saluran irigasi, rehabilitasi

dan pemeliharaan saluran irigasi, bangunan intake serta penyediaan

air bersih perkotaan dan perdesaan.Sementara untuk sektor

perhubungan darat meliputi program Pemeliharaan Rutin Jalan,

pemeliharaan Periodik jalan, pengerasan jalan, pengaspalan jalan.

Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka

peranan sarana dan prasarana transportasi, khususnya sistem

jaringan jalan kabupaten/lokal menjadi semakin nyata dalam usaha

mengentaskan masalah kemiskinan masyarakat perdesaan. Salah

satu usaha yaitu melalui perbaikan tingkat aksesibilitas pusat-pusat

desa atau daerah terpencil (Remote Areas) dengan memanfaatkan

prasarana transportasi berupa sistem jaringan jalan kabupaten/lokal

dengan mengembangkan wilayah perdesaan (Rural Area).

Penyediaan prasarana transportasi jaringan jalan dalam suatu

wilayah /kawasan akan memberikan dampak yang sangat besar

terhadap perkembangan wilayah/kawasan tersebut antara lain :

1) Peningkatan produksi, distribusi pangan, industri,

ekspor/perdagangan, parawisata,agro industri dan bisnis, akan

memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian

suatu wilayah/kawasan perkotaan dan perdesaan.

2) Peningkatan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan,

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengembangan

daerah terisolasi, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas

masyarakat.

75

c. Tujuan Strategis

Beberapa tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan infrastruktur transportasi yang aman, nyaman, dan

efektif.

2. Meningkatkan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Publik (Air

Bersih, sanitasi/Air Limbah, Drainase, Jalan Lingkungan, Fasilitas

Umum Dan Bangunan Gedung).

3. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi dan

memberikan pelayanan jasa pengujian laboratorium.

4. Mewujudkan ketersediaan dokumen Perencanaan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan penyediaaan infrastruktur.

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung

peningkatan kapasitas keuangan daerah.

6. Meningkatkan pelayanan infrastruktur jaringan irigasi dan

bangunan pengaturan sungai.

7. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Yang

mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan

implementasi program pembangunan daerah.

8. Meningkatkan kapasitas kinerja SDM aparatur dalam rangka

pelayanan lingkup pekerjaan umum.

d. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 tahun

2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai

mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturab Mentri

76

Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2016 tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah, Sebagaimana yang telah diubah

dengan Pengaturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, dengan

menyatahkan bahwa kepala daerah menetapkan peraturaan kepala

daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan

berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan

huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten

1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Inonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4286;

4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (

Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

77

5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia npmor 4438);

6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Nomor 5587)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5774);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeintah (Lembaran Negara

78

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi

Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015


Nomor 5272);

13) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negri

Nomor 21 Tahun 2010 Tentag Perubahan Atas Peraturan Mentri

Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Mentri dalan Negri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Penatausahaan Keuangan di Tingkat Bendahara;

15) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daerah;

79

16) Praturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten

Enrekang Nomor 14 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006

Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);

17) Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang

Cara Pembentukan Produk Hokum Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21).

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pengendalian Intern Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Sistem

pengedalian intern pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

yang terdiri dari 5 bagian sudah sesuai dengan undang-undang dan

peraturan yang berlaku serta efektifitas operasi dan meliputi metode,

ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga keandalan dan

ketelitian akuntansi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.

Adapun bagian-bagian dari pengendalian intern sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Ada beberapa unsur yang diterapkan Dinas PU tentang

lingkungan pengendalian, antara lain:

1) Integritas dan nilai etika

80

Integritas dan nilai etika diterapkan dengan baik oleh

Dinas Pekerjaa Umum pada seluruh pegawainya. Dalam

struktur SPI dinas pekerjaan umum sudah mencakup

kerangka kerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

pengawasan dalam mencapai tujuan pengendalian internal.

Dinas pekerjaan umum juga selalu memberikan arahan

kepada para pegawai maupun para pengelola keuangan agar

bekerja sesuai aturan yang ada sehingga struktur organisasi

secara umum maupun di bagian keuangan telah memadai.

Juga bagi para pegawai, dinas pekerjaan umum dilakukan

pengembangan sumber daya dari para personel dengan

program diklat dan bimbingan teknis di bidang masing-

masing. Dengan demikian setiap bagian mengetahui bagian

tugas dan kerja masing-masing. Jika masih terdapat pegawai

yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka dinas

pekerjaan umum akan memberikan sanksi antara lain teguran

lisan maupun tulisan kepada pegawai yang dianggap

melanggar aturan atau belum melaksanakan aturan dengan

baik. Dengan demikian, dan hal itu dapat menekan

penyimpangan yang terjadi dalam dinas pekerjaan umum

provinsi sulawesi selatan.

2) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi dinas pekerjaan

umum sudah baik diterapkan. Para pegawai ditempatkan

sesuai pendidikan, pengetahuan maupun keahlian masing-

81

masing. Dan seperti yang telah dijelaskan pada poin 1), dinas

pekerjaan umum melakukan pengembangan sumber daya

manusianya lewat diklat dan bimbingan teknis.

3) Dewan direksi dan komite audit

Berkaitan dengan satuan pengendalian intern dinas

pekejaan umum, terdapat tenaga ahli yang berasal dari

inspektorat provinsi yang memiliki peran dan pengendalian

internal yaitu untuk membantu seluruh pelaksana di dinas

agar dapat bekerja sesuai aturan yang berlaku dan mencegah

terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian

negara. Objektivitas dijunjung tinggi dalam pekerjaan

khususnya dalam pengelolaan keuangan. Aktivitas dinas

pekerjaan umum yang memberikan pelayanan publik pada

masyarakat lewat pembangunan infrastuktur juga telah

dijalankan dengan baik dan dinamis, juga telah bekerja sesuai

dengan prinsip korporasi yang sehat dan tidak terpengaruh

dengan pihak luar.

4) Filospfi dan Gaya Operasi

Bila melihat gaya operasi dalam dinas pekerjaan

umum, telah ada pemisahan fungsi tugas kerja yang jelas,

sehingga para pegawai bekerja dan ditempatkan sesuai

dengan bagian yang dikuasai dengan melihat latar belakang

pendidikan dan keahlian masing-masing.

5) Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

82

Wewenang dalam dinas PU diberikan kepada pegawai

yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai guna dilaksanakan

demi pencapaian tujuan dinas PU. Para pegawai juga

diarahkan untuk mengatasi masalah maupun memperbaiki

jika masalah sudah terlanjur terjadi dalam lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum.

6) Kebijakan dan Praktif

Dinas pekerjaan umum menetapkan kriteria yang jelas

tentang standar pegawai dengan penekanan pada pendidikan,

pengalaman, prestasi maupun etika pegawai. Juga terdapat

program pelatihan yang berkesinambungan bagi sumber daya

manusia yang ada dalam lingkungan dinas pekerjaan umum.

Integritas dan etika juga merupakan faktor penting yang

menjadi pertimbangan bagi para pegawainya. Untuk itu ketika

pegawai melanggar integritas dan etika yang ada maka

pegawai yang menyalahi aturan tersebut mendapat teguran

maupun sanksi yang tegas.

b. Peniaian Resiko

Penilaian resiko sangat penting dilakukan oleh pimpinan

instansi pemerintah dalam hal ini pimpinan dinas pekerjaan umum

kabupaten enrekang. Berdasarkan pp no. 60 tahun 2008 tentang

sistem pengendalian intern pemerintah, penilaian resiko terdiri

atas identifikasi resiko dan analisis resiko. Dalam rangka

peneliaan resiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan

83

tujuan dinas pekerjaan umum, serta tujuan pada tingkatan

kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan dan pimpinan dinas menetapkan strategi operasional

serta strategi manajemen dan penilaian resiko. Setelah mengenali

resiko dari faktor internal dan eksternal dan menilai faktor lain

yang dapat meningkatkan resiko, pimpinan menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko.

c. Aktivitas Pengendalian

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No

60 Tahun 2008 Tentang Sistem Interen Pemerintah bahwa

pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan

pengendalian sesuai denga ukuran, kompleksitas, dan sifat dari

tugas da fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, maka

dinas pekerjaan umum melakukan beberapa poin kegiatan

pengendalian, antara lain:

1) Pemisahan tugas yang cukup

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan

Umum, dapat kita lihat bahwa terbagi dari berbagai bidang,

yaitu:

a. Bidang bina marga

b. Bidang cipta karya

c. Bidang sumber daya air

d. Bidang tata ruang

e. UPTD Balai pengujian mutu kontruksi

f. UPTD Balai Peralatan dan Pembekalan

84

g. UPTD Balai bidang teknik

h. UPTD Air Minum

i. UPTD Wilayah I

j. UPTD Wilayah II

k. UPTD Wilayah III

l. UPTD Wilayah VI

Dalam penyusunan laporan keuangan pun, terdapat

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, dimana

kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik

saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah

tanggung jawab bendahara penerimaan.

2) Reviu atas kinerja

Guna atas pencapaian visi misi dinas, tentunya ada

yang menjadi tolak ukur penilaian, itulah yang dijadikan

atasan dalam mereviu kinerja pegawainya agar dapat

memeberikan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas

para pegawainya.

3) Pembinaan sumber daya manusia

Pembinaan sumber daya manusia dilakukan dinas

pekerjaan umum demi tercapaianya lingkungan kerja yang

baik. Setelah penetapan tujuan dinas, dan

mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai, dinas

pekerjaan umum melakukan pembinaan sumber daya

manusia agar mendukung pencapaian tujuan instansi.

85

d. Informasi dan komunikasi

Dalam Dinas Pekerjaan Umum, informasi tentang tujuan

instansi dan dikmunikasikan dengan jelas kepada seluruh pegawai

tentang apa yang harus dilakukan agar keseluruhan tujuan dapat

tercapai dengan baik.

e. Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan tujuan jika terjadi

kesalahan, dapat dideteksi secara dini dan dilakukan tindak

pencegahan yang tepat. Di Dinas Pekerjaan Umum, pemantauan

dilakukan secara berkala baik oleh pengawas internal maupun

eksternal. Juga dilakukan evaluasi secara berkala segala kegiatan

pengendalian atas operasi yang mendukung pecapaian tujuan

organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala dinas pekerjaan umum Drs. ABDULLAH,MM menyatakan bahwa kegiatan pengendalian intern Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sudah diterapkan dengan baik karena pengendalian intern pada Dinas Pekerjaan Umum sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa instansi/kantor telah mencapai tujuan dan sasaran.

Sistem pengendalian intern pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang memiliki peranan penting karena sistem

pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang

dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan agar

dapat mencapai suatu tujuan dan menjamin dipatuhinya hukum

dan peraturan yang berlaku.

86

Gambar 4.2 Flowchart Sistem Pengendalian Intern

Dijalankan pada

bidang maisng-

masing.

Di intifikasi oleh

pimpinan

instansi

SPI Dinas PU

Lingkungan

pengendalian

Informasi dan

komunikasi

Kegiatan

pengendalian

Penilaian resiko

Mengidentifikasi

& menganalisis

resiko

Pembagian 12

Bid. Fungsi yg

berbeda

Informasi tentang

tujuan instansi

Dilaksanakan

oleh pimpinan

dan pegawai

Pembuatan

aturan sansi

Dikomunikasikan

dardari atasan

hingga bawahan`

87

99

2. Anggaran

Berdasarkan penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten

Enrekang diperoleh dari beberapa data organisasi yang telah memiliki

anggaran sebagai tolak ukur pelaksanaan anggaran kegiatan pusat

pertanggung jawaban untuk efektifitas penggunaan anggaran. Proses

penyusunan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang mengacu pada rencana anggaran 5 tahun dan rencana kerja

1 tahun yang sesuai dengan visi misi pada dinas Pekejaan Umum

Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kasubag Keuangan Haerani Halim S.E menyatakan bahwa “Pelaksanaan anggaran pada Dinas PU Kabupaten Enrekang mengacu pada rencana anggaran 5 tahun dan rencana kerja 1 tahun sesuai dengan visi misi Dinas PU.

Gambar 4.3 flowchart Sistem Penggunaan Anggaran

Proses

Penyusunan

Anggaran

Anggaran

Realisasi Anggaran

Pengembalian

Anggaan

88

3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan penelitian Realisasi anggaran Belanja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sampai dengan 31 Desember

2016 sebesar Rp. 399.342.049.094,00 atau 94% dari dana yang

tersedia pada DIVA, sedangkan Reaslisasi pada tahun 2017 sebesar

Rp.431.856.345.406,00 atau 95% dari dana yang tersedia pada DIVA

dan kemudian pada tahun 2018 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.

609.615.365.142,00 atau 97% dari dana yang tersedia pada DIVA,

berikut rincian anggaran

Tabel 4.1

Anggaran Belanja DPU Kabupaten Enrekang

Uraian Anggaran 2016 (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa (Rp)

1. Belanja

pegawai

gaji dan

tunjangan

8.376.230.000,00 7.916.891.287,00 95% 459.338.713,00

Sub total 8.376.230.000,00 7.916.891.287,00 95%

459.338.719,00

2. Belanja

barang 121.959.063.000,00

118.327.694.521,00 97%

3.631.368.479,00

3. Belanja

modal 295.301.223.478,00

273.097.463.286,00 92%

22.203.760.192,00

Sub total 417.260.286.478,00 391.425.157.807,00 94%

25.835.128.671,00

Total 425.636.516.478,00 399.342.049.094,00 94%

26.294.467.384,00

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang 2016

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa belanja anggaran dengan total Rp

425.636.516.478,00 dan anggaran yang terealisasikan Rp 399.342.049.094,00

selama tahun 2016, dan belanja anggaran dengan total Rp 454.016.568.190,00

89

dan anggaran yang terealisasikan Rp 431.856.345.406,00 selama tahun 2017

dan kemudian Belanja anggaran dengan total Rp 630.521.631.560,00 dan

anggaran yang terealisasikan Rp 609.615.365.142,00 dalam penerbtitan dan

pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran selama kegiatan belanja

anggaran. Dengan penyusunan anggaran usaha-usaha Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang akan terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan

yang matang.

Tabel 4.2


Uraian Anggaran 2017 Realisasi (Rp) % Sisa (Rp)

1. 1.Belanja pegawai gaji dan tunjangan

9.435.640.000,00 9.295.942.846,00 99% 139.697.154,00

Sub total 9.435.640.000,00 9.295.942.846,00 99% 139.697.154,00

2. Belanja barang

133.934.860.000,00 128.929.633.280,00 96% 5.005.226.720,00

3. Belanja modal

310.646.068.190,00 293.630.769.280,00 95% 17.015.298.910,00

Sub total 444.580.928.190,00 422.560.402.560,00 95% 22.020.525.630,00

Total 454.016.568.190,00 431.856.345,406,00 95% 22.160.222.784,00


90

Tabel 4.3



1. Belanja

pegawai

gaji dan

tunjangan

10.305.352.000,00 10.120.971.292,00 98% 184.380.708,00

Sub total 10.305.352.000,00 10.120.971.292,00 98% 184.380.708,00

2. belanja

barang

137.481.579.360,00 132.564.322.500,00 96% 4.917.256`860,00

3. belanja

modal

482.734.700.200,00 466.930.071.350,00 97% 15.804.628.850,00

Sub total 620.216.279.560,00 599.494.393.850,00 97% 20.721.885.710,00

Total 630.521.631.560,00 609.615.365.142,00 97% 20.906.266.418,00


Berdasarkan hasil wawancara dari Kasubag Keuangan Haerani Halim SE menyatakan bahwa Realisasi anggaran atau daya serap anggaran dalam 3 tahun terakhir ini sangatlah memuaskan pada tahun 2016 realisasi anggaran sebesar 94%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan 1%, dan tahun 2018 sebesar 97% dari anggaran yang telah tesedia, jadi anggaran dalam 3 tahun ini sudah sangat efektif.

Dinas pekerjaan umum kabupaten enrekang yang berkencenderungan

memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya

pada masa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaannya ini tinggal pada

semua rencana yang telah disusun sebelumnya.

91

a. Sisa realisasi angggaran pada dinas pekerjaan umum kabupten enrekang

2016,2017,dan 2018.

Jumlah realisasi pengembalian belanja sampai dengan tanggal 31

desember 2016 adalah sebesar Rp. 26.294.467.384 dengan rincian pada

tabel 4.4, sedangkan jumlah realisasi pengembalian belanja sampai tanggal

31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 22.160.222.784 dengan rincian pada

lampiran 4.5 dan jumlah realisasi pengembalian belanja sampai dengan

tanggal 31 desember 2018 adalah sebesar Rp 20.906.266.710 dengan

rincian pada lampiran 4.6.

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 dan 4.7, sisa anggaran Dinas

Pekerjaan Umum kabupaten enrekang. Sesuai dengan aturan pemerintah

sisa anggaran dikembalikan ke negara. Sisa belanja pegawai pada tahun

2016 yaitu sebesar Rp 459.338.713, kemudian sisa belanja pegawai pada

tahun 2017 yaitu sebesar Rp 139.697.154 dan sisa belanja pegawai pada

tahn 2018 yaitu sebesar Rp 184.380.708 kompensasi dalam bentuk uang

maupun barang yang diberikan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum

kabupaten enrekang. Sisa belanja barang pada tahun 2016 Rp

3.631.68.479, dan sisa belanja barang pada tahun 2017 Rp 5.005.226.720

sedangkan sisa belanja barang pada tahun 2018 sebesar Rp 4.917.256.860.

pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang

dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja ini antara

lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan

perjalanan dinas. Sisa belanja modal pada tahun 2016 sebesar Rp

22.203.760.192 dan pada tahun 2017 sisa belanja mda sebesar Rp

92

17.015.298.192 kemudian pada tahun 2018 sisa belanja modal sebesar Rp

15.804.628.850.

Belanja modal yang dimaksud pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tahan, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun daam bentuk fisik lainnnya,

seperti buku, dan lain sebagainya. Jumah sisa anggaran akhir bulan 31

Desember 2016 yaitu sebesar Rp 26.294.467.384 dan sisa anggaran akhir

bulan 31 Desember 2017 yaitu Rp 22.160.222.784 kemudian jumlah sisa

anggaran akhir bulan 31 Desember 2018 yaitu Rp 20.906.266.418 dan

dikembalikan ke negara sesuai aturan pemerintah.

Tabel 4.4

Pengembalian Sisa Anggaran Ke Negara 2016

No Belanja Sisa

1 Belanja pegawai, gaji dan

tunjangan

459.338.713

Sub total Rp. 459.338.713

2 Belanja barang 3.631.368.479

3 Belanja modal 22.203.760.192

Sub total Rp. 25.835.128.671

Total Rp. 26.294.467.384

93

Tabel 4.5


No Belanja Sisa


tunjangan

Rp 139.697.154




Sub total Rp. 20.721.885.710

Total Rp. 22.160.222.784

Tabel 4.6


No Belanja Sisa


tunjangan

Rp 184.380.708




Sub toal Rp. 20.721.885.710

Total Rp. 20.906.266.418

4. Efektifitas anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

Berdasarkan penelitian pada dinas pekerjaan umum kabupaten

enrekang efektifitas anggaran sangat berperan penting dalam suatu

94

instansi atau kantor. Anggaran belanja umumnya merujuk pada daftar

rencana seluruh biaya dan pendapatan. Dalam proses penyusunan

anggaran ditetapkan siapa akan berperan dalam melaksanakan

sebagaian kegiatan pencapaian sasaran anggaran dan ditetapkan pula

sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran untuk

memungkinkan melaksanakan perannya.

Dari hasil wawancara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bapak Abdullah,MM menyatakan bahwa untuk mengukur keefektifitasan penggunaan anggaran setiap tahunnya kita mengkalkulasikan setiap anggaran yang masuk dan yang telah terealisasi dilihat dari laporan keuangan kemudian dibandingkan dengan laporan kuangan setiap tahunnya. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektifitas berarti tingkat pecapaian hasil program dengan target yag ditetapkan dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa di Dinas PU Kabupaten Enrekang sudah mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, dilihat dari tabel 4.2, 4.3, dan 4.4 semua nilainya menunjukkan efektif.

Pada dinas pekerjaan umum dilihat dari hasil wawancara sudah

menunjukkan hubungan antara keluaran dengan tujuan sasaran yang

hendak dicapai dan menggambarkan jangkauan dampak masukan

(outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan

program. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan,

maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika hasil

berfokus pada input, efisiensi pada output atau proses, maka efektifitas

berfokus pada hasil (outcome). Suatu program atau kegiatan dinilai

efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang

diharapkan.

95

C. Pembahasan

1. Pengendalian intern terhadap kinerja dinas pekerjaan umum kabupaten

enrekang

Pengendalian intern yang diterapkan Dinas PU sudah dijalanan

dengan baik. Para pimpinan dan para pegawai menjunjung tinggi

integritas dan nilai etika, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi bagi

pegawai yang melanggar aturan yang ditetapkan dengan cara mendapat

teguran lisan maupun tulisan. Hal tersebut dapat menekan terjadinya

penyimpangan di Dinas PU. Para pegawai juga ditempatkan sesuai

dengan bidang dan keahlian masing-masing juga dilakukan

pengembangan sumber daya manusia seperti diklat dan pelatihan demi

menunjang kinerja pegawai. Pemisahan fungsi tugas sudah jelas

sehingga para pegawai bekerja dan ditempatkan di bagian yang sesuai

dengan latar belakang pengalaman dan pendidikannya. Dengan

demikian dapat dikatakan lingungan pengendalian memiliki peranan

penting dalam menunjang kinerja para pegawai Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang.

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk menyeiati hal itu,

penetapan tujuan dinas pekerjaan umum juga didalamnya ada bagian

keuangan dilakukan bersama agar sesuai dan mencapai sasaran yang

diinginkan.

96

Dari penjelasan diatas dapat dinilai bahwa penilaian risiko telah

dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatan

pengendalian sangat penting untuk menyakinkan bahwa tindakan yang

diperlukan dalam mencapai tujuan dinas dan menghadapi resiko telah

dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengendalian terhadap kinerja

dinas pekerjaan umum telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan

dengan adanya pembagian 12 bidang fungsi yang berbeda. Dalam

proses penyusunan laporan keuangan pun terdapat bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran yang berbeda demi

meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi. Kinerja para pegawainya

juga dinilai secara berkala demi mencapai visi misi dinas. Pembinaan

sumber daya manusia juga dilakukan secara berkala dan dilakukan

pengendalian pengelolaan sistem informasi.

Informasi dan komunikasi yang diterapkan dinas telah dilakukan

dengan baik dimana informasi tentang tujuan dinas dikomunikasikan

dengan baik dari atasan hingga bawahannya sehingga informasi yang

dibutuhkan tersedia tepat waktu agar dapat dilaksanakan pemantauan

maupun kegiatan pencegahan dan risiko yang dapat ditimbulkan dari

kinerja para karyawan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Ribka Fininal dan Jantje J (2015) dan Abdi Putra (2015) dengan hasil

penelitian yang menunjukan sistem dan prosedur yang diterapkan oleh

perusahaan telah berjalan efektif dengan pencatatan yang terstruktur

dan jelas dan langsung yang dijalankan oleh perusahaan.

97

2. Anggaran yang tersedia dari tahun 2016-2018

Anggaran yang tersedia dari tahun 2016-2018 dapat di lihat pada

tabel 4.2,dan 4.3 dan 4.4 bahwa anggaran yang paling besar terdapat

pada belanja modal, karena anggaran tersebut digunakan untuk

menyelesaikan beberapa pekerjaan untuk meningkatkan pertumbuhan

kabupaten enrekang.


Wahyu Sapto dan Gemi Ruwanti (2016) yang hasil penelitiannya

menunjukan perbandingan hasil pengukuran berdasarkan realisasi

anggaran selama 3 tahun anggaran yang telah terjadi. Dimana dari ke 3

tahun anggaran digunakan untuk mengukur setiap anggaran yang ada

terhadap anggaran yang terpakai.

3. Anggaran yang terealisasi dari tahun 2016-2018

Pada tahun 2016 anggaran yang terealisasi paling banyak yaitu

pada belanja barang, hal tersebut terjadi dikarenakan pengadaan

fasilitas dan renovasi pada tahun tersebut. Kemudian anggaran yang

terealisasi pada tahun 2016 yang paling rendah terdapat pada belanja

modal hal ini terjadi karena banyaknya pekerjaan yang belum

terselesaikan pada tahun tersebut.

Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 anggaran yang

terealisasi paling banyak yaitu pada belanja pegawai gaji dan tunjangan

hal tersebut ditunjang karena pegawai sipil bertambah pada tahun

tersebut dan menyelesaikan beberapa perjalanan dinas. Kemudian

realisasi anggaran pada tahun 2017 yang terkecil terdapat pada belanja

98

modal, seperti tahun sebelumnya hal ini terjadi karena ketidak mampuan

menyelesaikan pekerjaan pada tahun tersebut.

Kemudian di 2018 anggaran yang terealisasi paling rendah

terdapat pada belanja barang hal ini terjadi karena pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang saat melakukan pengadaan

barang tidak terlalu besar biayanya.


Andre P. Tulangow (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukan

bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah sudah baik dalam

merealisasikan belanjanya dengan tidak melebihi dengan jumlah yang

dianggarakan.

99

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang dilakukan, maka

dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Enrekang telah efektif dan memadai.

2. Pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah efektif dilakukan oleh

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

3. Dari hasil analisis mengenai perhitungan terlihat bahwa pada tahun

2016 pelaksanaan anggaran belanja mencapai 94% yang terealisasikan

dari anggaran yang tersedia, kemudian pada tahun 2017 pelaksanaan

anggaran yang terealisasi mengalami kenaikan 1% dari tahun

sebelumnya sebesar 95% dan pada tahun 2018 pelaksanaan anggaran

yang terealisasikan mencapai 97% dari anggaran yang telah tersedia,

kemudian sisa anggaran dikembalikan pada negara.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan adalah Dinas Pekerjaan Umum

lebih memperhatikan jumlah sumber daya manusia yang ada disetiap bidang

yang masih membutuhkan tambahan pegawai demi peningkatan kinerja

dinas. Dan sebagai bahan pertimbangan dinas sehubungan dengan hasil

kesimpulan adalah dalam pelaksanaan anggaran pada setiap instansi

pemerintah didasarkan pada sebuah dokumen yang disebut Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Oleh karenanya ada baiknya perusahaan

labih memperhatikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan

100

rincian kegiatan, rencana penarikan dan tiap-tiap bulan dalam satu tahun

serta pendapatan yang diperkirakan oleh kementrian/lembaga.

101

DAFTAR PUSTAKA

Andre P. Tulangow T.R. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Minasaha. E-jurnal, 6(2)

Anggirini, Yunita dan Hendra Puranto. (2015). Anggaran berbasis kinerja. UPP

STIM YKPN, YKPN, Yogyakarta`

Antony, Robert N.,dan V.Govindarajan. (2015). Sistem Pengendalian

Manajemen. Salemba Empat: Jakarta

Desi, A. (2004). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amelia.

Hasibuan, M. S. (2016). Manajemen Sumber Daya. Jakarta: Bumi Aksara.

Hansen Dan Mowen, (2006). Akuntansi Manajemen , Edisi Keempat, PT. Gelora

Aksara Pratama, Jakarta.

Hery. (2014). Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen. Jakarta: Kencana.

I Komang Juni Indrawan, N. K., & Sujana, E. (2017). Analisis Sistem

Pengendalian Intern Pada Penggajian Karyawan PT Pln (Persero) Area

Bali Utara. E-Journal, 8(2), 1-12.

Ketut Aristina Dewi, A. T., & Darmawan, N. A. (2014). Analisis Sistem

Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penggajian Dan

Pengupahan Pada Hotel The Damai. E-Journal, 2 (1), 1-10.

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga: Jakarta

Marwansyah. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.

Moleong. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. E-Jurnal S1 Ak Universitas

Pendidikan Gnesha.

Mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat.

Nafarin, M, 2013. Penganggaran Perusahaan, Edisi Ke 3. Salemba Empat:

Jakarta

Nawawi, H. H. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Untuk Bisnis

Kompetatif (Pp. 315-316). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Putra, A. (2015). Analisis Sistem Dan Pengendalian Intern Pembayaran Gaji Dan

Upah Karyawan Pada PT Bara Dinamika Muda Sukses Di Malinau.

Ejoumal.Adbisnis.Fisip-Unmul.Ac.Id, 3(1), 127-137.

Ribkafininal C. T & Jantje J. T (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern

Terhadap Pengajian Pada Pada Grand Sentral Supermarket Tomohon

102

Sugioyono (2013). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta:

Bandung.

Sulung Yogy Hardhanto, D. P., & Sabijono, H. (2015). Analisis Sistem

Pengendalian Intern Penggajian Karyawan Pada Pt. Bpr Prisma Dana.

15(05), 1-13.

Suprihanto, J. (2015). Perilaku Organisasi. STIE YPKN, Yogyakarta.

Supriyono R.A. (2015). Sistem Pengendalian Manajemen . STIE YPKN,

Yogyakarta

Tunggal, D. A. (2015). Struktur Pengendalian Intern. Jakarta: PT Rineka Cipta.

LAMPIRAN II : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Instrumen Penelitian.

Peneitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan

instrumen penelitian penelitian berupa pedoman wawancara, karena dalam

proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap

narasumber/ informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses prgram

(pemprograman anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU)). Narasumber/informa

n adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

dalam penelitian kualitatif.

INSTRUMEN PENELITIAN :

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut bapak tentang pengendalian intern apakah

sudah diterapkan dengan baik atau tidak?

2. Bagaimana menurut bapak proses pelaksanaan anggaran pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?

3. Bagaimana menurut ibu serapan anggaran dalam 3 tahun terakhir?

4. Bagaimana cara mengukur tingkat keefektifan dalam penggunaan

anggaran setiap tahun?

LAMPIRAN : Wawancara awal dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)

serta Kasubag Keuangan

Transkip wawancara : Rabu, 02 Oktober 2019 pukul 10.00 – 11.00 di Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Pembicara Transkip data

Peneliti

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

(Drs. ABDULLAH,MM)

Bagaimana menurut bapak tentang

pengendalian intern apakah sudah

diterapkan dengan baik / tidak?

Kegiatan pengendalian intern di Dinas

PU Kabupaten Enrekang sudah

diterapkan dengan baik karena

pengendalian intern pada Dinas PU

sudah sesuai dengan kebijakan dan

prosedur yang dirancang untuk

memberikan manajemen kepastian

yang layak bahwa instansi/kantor

telah mencapai tujuan dan sasaran.

Peneliti

Bagaimana menurut bapak

pelaksanaan anggaran pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang?

Kasubag Keuangan

(Haerani Halim, SE)

Pelaksanaan anggaran pada Dinas

PU Kabupaten Enrekang mengacu

pada rencana anggaran 5 tahun dan

rencana kerja 1 tahun sesuai dengan

visi misi Dinas PU.

Penelit

Kasubag Keuangan

(Haerani Halim, SE)

Bagaimana menurut ibu serapan

anggaran dalam 3 tahun terakhir ?

Realisasi anggaran atau daya serap

anggaran dalam 3 tahun terakhir ini

sangatlah memuaskan pada tahun

2016 realisasi anggaran sebesar

94%, pada tahun 2017 mengalami

kenaikan 1%, dan tahun 2018

sebesar 97% dari anggaran yang

telah tesedia, jadi anggaran dalam 3

tahun ini susah sangat efektif.

Peneliti

Bagaimana cara mengukur tingkat

keefektivitasan dalam penggunakan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

(Drs. ABDULLAH,MM)

anggaran setiap tahun?

Untuk mengukur keefektifitasan

penggunaan anggaran pada Dinas

PU daam setiap tahunnya kita

mengkalkulasikan setiap anggaran

yang masuk dan yang telah

terealisasikan dilihat dari laporan

keuangan kemudia dibandingkan

dengan laporan keuangan setiap

tahunnya.

LAMPIRAN III: LAPORAN ANGGARAN BELANJA


Uraian Anggaran 2016 (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa (Rp)

1. Belanja pegawai gaji dan tunjangan

8.376.230.000,00 7.916.891.287,00 95% 459.338.713,00

Sub total 8.376.230.000,00 7.916.891.287,00 95%

459.338.719,00

2. Belanja barang

121.959.063.000,00 118.327.694.521,00

97%

3.631.368.479,00

3. Belanja modal

295.301.223.478,00 273.097.463.286,00

92%

22.203.760.192,00

Sub total 417.260.286.478,00 391.425.157.807,00 94%

25.835.128.671,00

Total 425.636.516.478,00 399.342.049.094,00 94%

26.294.467.384,00




5. 1.Belanja pegawai gaji dan tunjangan

9.435.640.000,00 9.295.942.846,00 99% 139.697.154,00

Sub total 9.435.640.000,00 9.295.942.846,00 99% 139.697.154,00

6. Belanja barang

133.934.860.000,00 128.929.633.280,00 96% 5.005.226.720,00

7. Belanja modal

310.646.068.190,00 293.630.769.280,00 95% 17.015.298.910,00

Sub total 444.580.928.190,00 422.560.402.560,00 95% 22.020.525.630,00

Total 454.016.568.190,00 431.856.345,406,00 95% 22.160.222.784,00




1. Belanja

pegawai

gaji dan

tunjangan

10.305.352.000,00 10.120.971.292,00 98% 184.380.708,00

Sub total 10.305.352.000,00 10.120.971.292,00 98% 184.380.708,00

2. belanja

barang

137.481.579.360,00 132.564.322.500,00 96% 4.917.256`860,00

3. belanja

modal

482.734.700.200,00 466.930.071.350,00 97% 15.804.628.850,00

Sub total 620.216.279.560,00 599.494.393.850,00 97% 20.721.885.710,00

total 630.521.631.560,00 609.615.365.142,00 97% 20.906.266.418,00


Muhammad Afryanto adalah penulis dari skripsi ini.

Penulis lahir di Bontang pada tanggal 1 Mei 1997 dari

buah hati pasangan Bapak kusnadi dan Ibunda nuriani.

Penulis merupakan anak ke satu (1) dari dua (2) orang

bersaudara, dan satu lagi adik laki-laki. Penulis sendiri

berasal dari Desa kolai, Kec. Malua, Kab. Enrekang.

Dan selama menempuh pendidikan di perguruan

tinggi, penulis bertempat tinggal di Jl. Toa daeng 3 Lrg. Pasaran keke,

Kec.manggala, Kota Makassar. Adapun jenjang pendidikan yang telah penulis

tempuh hingga sejauh ini, yaitu SDN 38 Kolai, Kec. Malua, Kabupaten Enrekang

dan tamat tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah

pada tahun 2009 di SMPN 1 Baraka tamat pada tahun 2012, dan melanjutkan

pendidikan di tingkat atas tahun 2012 di SMAN 1 Malua dan selesai pada tahun

2015. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, penulis kemudian

melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dengan Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS EFEKTIFITAS ...

Documents