ANALISIS SISTEM PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Oleh Ilza Rahmawaty NIM: 1113053000007 JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017 M/1438 H
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS SISTEM PELAYANAN PENDAFTARAN DAN
PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN 2017
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh
Ilza Rahmawaty
NIM: 1113053000007
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH KONSENTRASI
MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH FAKULTAS ILMU DAKWAH
DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2017 M/1438 H
ANALISIS SISTEM PELAYANAN PENDAFTARAN DAN
PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2017
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Ilza Rahmawaty
1113053000007
Pembimbing
Drs. H. Ahmad Kartono, M.Si
NIP. 195408211979031001
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2017 M/1438 H
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul ANALISIS SISTEM PELAYANAN
PENDAFTARAN DAN PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
PADA TAHUN 2017 telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 25 September 2017.
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji dan
Umroh.
Jakarta, 25 September 2017
Sidang Munaqasyah
Ketua Merangkap Anggota,
Sekretaris Merangkap Anggota,
Dr. H. Suhaimi, M.Si
NIP. 196709061994031002
Drs. Sugiharto, MA
NIP. 196608061996031001
Anggota,
Penguji I
Drs. H. Mulkanasir, B.A., S.Pd., MM
NIP. 195501011983021001
Penguji II
Dra. Hj. Mastanah, M.Si
NIP. 19620817199032001
Pembimbing
Drs. H. Ahmad Kartono, M.Si
NIP. 195408211979031001
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 25 September 2017
Ilza Rahmawaty
i
ABSTRAK
Analisis Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Pembinaan Calon Jamaah Haji
pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
adalah skripsi karya Ilza Rahmawaty, 1113053000007, Program Studi
Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di bawah
bimbingan Drs. H. Ahmad Kartono, M. Si.
Penyelenggaraan ibadah haji adalah pengelolaan, pengaturan dan
pengorganisasian pelayanan ibadah bagi jamaah haji dalam rangka mencapai tujuan
ibadah haji sejak keberangkatan, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai
dengan kepulangan mereka kembali di tanah air.
Sistem pendaftaran dan pembinaan memerlukan perhatian dan komitmen
yang kuat dari para penyelenggara haji sehingga calon/jamaah haji dapat menerima
dan merasakan kepuasan pelayanan yang diberikan, mulai dari pelayanan
pendaftaran haji, pelunasan biaya haji, keberangkatan embarkasi, sampai dengan
pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem
pelayanan pendaftaran, sistem pembinaan, dan faktor pendorong serta penghambat
pelayanan pendaftaran dan pembinaan jamaah haji pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.
Penelitian ini menggunakan metode kulitatif dengan pendekatan analisis
deskriptif, yaitu menggambarkan prosedur, aplikasi sistem pendaftaran dan
pembinaan jamaah haji yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi DKI Jakarta.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendaftaran dan
pembinaan jamaah haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta sudah memenuhi standart pelayanan (SOP) yang telah ditentukan. Hal ini
dapat dilihat dari berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan
secara berkesinambungan, antara lain, menyederhanakan tata cara pendaftaran
jamaah haji reguler, meningkatkan kualitas bimbingan ibadah dan meningkatkan
kualitas perlindungan jamaah haji.
Kata Kunci: Analisis, Sistem, Pendaftaran, Pembinaan, Jamaah Haji.
ii
KATA PENGANTAR
Bissmillahirrahmanirrahim
Hamdan wa syukronlillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, anugerah, serta kasih sayang-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Sistem
Pendaftaran dan Pembinaan Jamaah Haji pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada
Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, serta
umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana sosial bagi mahasiswa program S1 pada program studi
Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu
penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak
demi kesempurnaan skripsi ini. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan
berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dengan segala
kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih terutama kepada
Ayahanda H. Muhammad Edy Sudarto dan Ibunda Hj. Ida Yati, yang telah
mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati demi
masa depan seorang anak yang dicintainya baik secara materil maupun moril, serta
tidak pernah luput selalu menghantarkan lantunan doa kepada penulis. Dan
terimakasih pula kepada:
iii
1. Dr. Arief Subhan, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Bapak Suparto, M.Ed, Ph.D, selaku wakil Dekan I Bidang
Akademik, Ibu Dr. Raudhonah, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Bidang
Administrasi Umum, Bapak Dr. Suhaimi, M.Si, selaku Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah,
dan Bapak Drs. Sugiharto, MA, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen
Dakwah, yang telah membantu penulis menyelesaikan Studi pada
Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah.
3. Dr. Sihabudin Noor, MA, selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah
membuka jalan saya menuju ujian seminar proposal skripsi dengan
menyetujui judul skripsi yang saya ajukan.
4. Drs. H. Ahmad Kartono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang
telah banyak membantu dan memberikan ilmu dan juga informasi dikala
penulis berkonsultasi, serta membimbing dan mengarahkan agar
menghasilkan skripsi yang baik dan benar.
5. Seluruh Tim Penguji Sidang Munaqosyah baik Ketua Sidang, Penguji I dan
II, Sekretaris, dan Pembimbing.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang selama
ini memberikan ilmunya dengan tulus, semoga segala ilmu yang telah
diberikan menjadi bermanfaat dan terbalaskan oleh kebaikan di dunia serta
di akhirat kelak. Amin.
iv
7. Seluruh staf Tata Usaha serta Karyawan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi yang telah membantu mempermudah syarat administrasi, dll.
8. Seluruh staf Perpustakaan, baik Perpustakaan Utama maupun Perpustakaan
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
9. Bapak H. Samsudin, S.Pdi, selaku Kepala Seksi SISKOHAT dan Bapak Nur
Triono, SE selaku Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kantor Wilayah
Kemenerian Agama Provinsi DKI Jakarta beserta staf- stafnya yang telah
bersedia menjadi sumber informasi untuk penelitian ini.
10. Kakakku Elis Pusposari dan Om Sholeh, terimakasih atas segala naungan,
nasehat, perhatian, pertolongan, dan bimbingannya selama ini, terimakasih
telah bersedia berbagi segala duka, semoga Allah SWT selalu memberikan
kekuatan, kesehatan, dan keberkahan rizki.
11. Seluruh staf Wahana Haji Umrah yang selalu mendukung dan
menyemangati dalam rangka penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman MHU angkatan 2013 yang senantiasa mendukung dan
menyemangati dalam rangka penyusunan skripsi ini.
13. Rosita, Muhammad Naufal Rafiudin, Syifa Fauziyah, dan Mba Ana
Dzikriana terimakasih atas kebersamaan dan keharmonisannya selama ini,
atas segala dukungan dan semangatnya untuk selalu mengingatkan dan
teman yang selalu ada pada saat penulis butuh bantuan dalam penyelesaian
skripsi ini.
14. Muhammad Imam Rofii terimakasih atas kesediannya untuk selalu
mendampingi penulis dalam keadaan dan kondisi apapun, semoga Allah
SWT senantiasa melimpahkan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan.
v
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu
dalam penulisan ini dengan limpahan rahmat serta nikmat yang tiada terkira.
Dan semoga penulisan skirpsi ini memberikan manfaat yang positif kepada
semuanya.
Jakarta, 18 September 2017
Ilza Rahmawaty
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL .................................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian ................................................................................... 9
E. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 9
F. Metodologi Penelitian ............................................................................ 11
G. Sistematika Penulisan ............................................................................. 15
BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................... 17
A. ANALISIS SISTEM PENDAFTARAN ........................................... 17
1. Pengertian Analisis .......................................................................... 17
2. Sistem .............................................................................................. 18
3. Pendaftaran ...................................................................................... 23
4. Analisis Sistem Pendaftaran ............................................................ 25
B. PEMBINAAN JAMAAH HAJI ............................................................... 26
1. Pembinaan ............................................................................................ 26
a. Pengertian Pembinaan ................................................................... 28
b. Teknik Pembinaan ......................................................................... 28
vii
c. Strategi Pembinaan........................................................................ 30
d. Materi Pembinaan ......................................................................... 30
e. Tahap-Tahap Pembinaan ............................................................... 31
2. Pengertian Jamaah Haji ........................................................................ 32
3. Pengertian Haji ..................................................................................... 33
4. Pembinaan Jamaah Haji ....................................................................... 34
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA ................................................................ 37
A. Sejarah Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta ...................................................................................... 37
B. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta .............................................................................................. 42
C. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta ...................................................................................... 43
D. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta ...................................................................................... 44
E. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan
Dokumen Haji serta Bidang Pembinaan Haji Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta ..................................... 46
BAB IV ANALISIS SISTEM PENDAFTARAN DAN PEMBINAAN
JAMAAH HAJI ..................................................................................................... 48
A. Sistem Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji .................................. 48
B. Sistem Pembinaan Jamaah Haji .................................................... 65
1. Persiapan Pembinaan Jamaah Haji ........................................... 66
2. Tahapan Pembinaan Jamaah Haji ............................................. 68
viii
a. Pembinaan Jamaah di Tingkat Kab/Kota ............................ 68
b. Pembinaan Jamaah di Tingkat Kecamatan .......................... 68
3. Pelaksanaan Pembinaan Jamaah Haji ....................................... 68
a. Jadwal dan Sarana Pembinaan ............................................. 70
b. Metode Pembinaan Jamaah Haji ......................................... 70
c. Materi Pembinaan Jamaah Haji ........................................... 71
d. Peserta Pembinaan Jamaah Haji .......................................... 74
C. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Pendaftaran dan
Pembinaan Jamaah Haji .................................................................. 76
BAB V PENUTUP .................................................................................................. 80
A. Kesimpulan........................................................................................... 80
B. Saran .................................................................................................... 83
DAFTAR PUSTAKA
ix
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1.4 Materi Pembinaan Haji Tahun 2017 .................................... 72
x
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta .............................................................................. 44
2. Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Profinsi DKI Jakarta .................. 45
3. Gambar 4.1 Gambaran Alur SISKOHAT ............................................ 64
1
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
ibadah Haji, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan
ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah
haji. Adapun tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah
haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan
ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan
berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip
nirlaba.1
Untuk mencapai kualitas dalam pelayanan penyelenggaraan
operasional haji, maka dibutuhkan karyawan/pegawai atau dengan kata lain
sumberdaya manusia yang profesional (mampu bersaing di era globalisasi)
dan berdedikasi (mempunyai naluri inovasi, motivasi dan proaktif) yang
tinggi, adanya sistem dan manajemen yang tersusun rapi serta metode
pengawasan terhadap institusi terkait yang dilaksanakan secara efektif. Di
samping itu, terciptanya hubungan kerja yang baik diantara beberapa unit
terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Departemen Agama, dan
1https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625/487 diakses pada hari
Kamis 10 November 2016 pukul 19.15
2
instansi lain di luar Departemen Agama, seperti Kementerian Kehakiman dan
HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Lembaga
Keuangan dan unsur-unsur Pemda serta Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi,
dan ketentuan tentang penyelenggaraan haji yang ditetapkan oleh Pemerintah
Arab Saudi.2
Dalam jurnal yang ditulis oleh Yusni dengan judul “Studi Tentang
Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda” Yusni menyatakan
bahwa penyelenggaraan haji adalah suatu sistem kegiatan dengan sub-sub
sistemnya yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran,
pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, akomodasi,
penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. Penyelenggaraan haji sesuai
dengan tuntutan Undang-Undang juga mengacu kepada prinsip-prinsip
manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengontrolan”.3
Penyelenggaraan ibadah haji adalah pengelolaan, pengaturan, dan
pengorganisasian pelayanan ibadah bagi jamaah haji dalam rangka mencapai
tujuan ibadah haji yang tertib lancar, aman dan nyaman sejak keberangkatan,
dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan mereka
2Ahmad Subianto, Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia (Jakarta: YAKAMUS dan
Gibon Books, 2016), Cetakan Ke-1, h. 27
3Muhammad Ali Yusni, “Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota
Samarinda,” eJournal diakses pada 21 November 2016 dari http://ejournal.ip.fisip-
unmul.ac.id/site/?p=1260
3
kembali di tanah air. Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi
masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan oleh
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang pengelolaan dan
pembiayaannya bersifat khusus pula. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ini
dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat
izin dari Menteri Agama.
Landasan Hukum penyelengaraan ibadah haji yang tertera
berdasarkan Al-Qur’an dalam Surah al-Hajj/17: 27-28 adalah sebagai berikut:
يق ن كل فج عمي ر يأتيني مي وأذن في الناسي بيالج يأتوك ريجاال وعلى كل ضامين بييمةي لييشهدوا منافيع لم ويذكروا اسم اللهي في أيام معلومات على ما رزق هم مي
ها ن ي األن عامي فكلوا مي وأطعيموا البائيس الفقي
“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya
mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta
yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka
menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut
nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah
berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian
daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang
yang sengsara dan fakir.”
Pemahaman umat Islam akan tuntutan melaksanakan ibadah haji bagi
yang mampu telah mempengaruhi jumlah kuota jamaah haji di Indonesia.
Kuota adalah jatah yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi bagi jamaah
haji setiap negara yang warganya diperbolehkan menunaikan ibadah haji.
Jumlah calon jamaah haji dari Indonesia dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan, sehingga kuota yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi
4
selalu tidak mencukupi sehingga muncullah waiting list yang kian
memanjang.
Kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah
Indonesia pada tahun 2016 sejumlah 168.800 orang yang terdiri dari kuota
haji reguler sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.600
orang.4 Jumlah ini didapatkan karena pengurangan yang dilakukan oleh
Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan negara-negara lainnya sebanyak
20% dilakukan karena proyek rehabilitasi Masjidil Haram. Pada tahun 2017
kuota jamaah haji Indonesia dikembalikan oleh Pemerintah Arab Saudi
menjadi 221.000 orang yang terbagi ke dalam kuota haji reguler sebanyak
204.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang.5
Penetapan jumlah kuota masing-masing provinsi sudah dibahas secara
mendetail oleh Lukman Hakim Saifudin selaku Menteri Agama Republik
Indonesia. Semuanya telah dikembalikan sesuai dengan regulasi, yaitu
proporsi jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu pada masing-masing
provinsi. Proporsi jumlah penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan 1/1000
jumlah penduduk muslim dikarenakan jumlah kuota yang diberikan Arab
Saudi tidak berbanding lurus dengan tambahan jumlah penduduk muslim
Indonesia. Sehingga perlu disesuaikan proporsinya.6
4 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2016 tentang Penetapan
Kuota Haji Tahun 1437 H/2016 M. 5 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan
Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M. 6 http://haji.kemenag.go.id Kemenag Tetapkan Kuota Haji Indonesia 2017 Capai 221.000
Jamaah, ditulis oleh Abdul Baasyir pada Rabu, 22 Februari 2017.
5
Keinginan umat Islam untuk naik haji begitu besar, dengan jumlah
alokasi kuota yang diberikan oleh pemerintah tidak sepadan dengan jumlah
umat Islam yang ingin naik haji. Melatar belakangi pemerintah Indonesia
untuk merancang aturan hukum beserta aturan pelaksanaannya, sehingga
diharapkan mulai dari pendaftaran haji hingga jamaah haji pulang kembali ke
Indonesia, terlaksana dengan baik.
Pemerintah telah merancang regulasi haji berupa mekanisme
pelayanan pendaftaran haji sedemikian rupa, dengan tujuan pelaksanaan
ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Menteri Agama RI
Lukman Hakim Saifudin memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan
mekanisme pelayanan pendaftaran haji mengikuti konsep first come first
served. Penerapan konsep ini memberikan harapan bahwa pelaksanaan
mekanisme pelayanan pendaftaran haji memenuhi unsur keadilan, hal
demikian mengingat banyaknya calon haji yang mendaftar sementara alokasi
kuota yang disediakan terbatas.
Kementerian Agama RI melakukan sosialisasi perubahan mendasar
pengelolan haji khusus tahun 2017. Perubahan diawali dari regulasi Peraturan
Menteri Agama (PMA) dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah. Hal itu disampaikan Kepala Sub Direktorat Pendaftaran
Haji, Noer Alya Fitra pada acara Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Haji
Khusus Tahun 2017. Menurutnya, latar belakang perubahan regulasi
disebabkan berbagai alasan. Pertama, pendaftaran haji hanya melalui PIHK
tanpa langsung ke Kemenag. Kedua, adanya pemberangkatan haji khusus
6
yang mendahului nomor porsi sebelumnya, ketiga, PIHK tidak tersambung
langsung ke jaringan SISKOHAT. Keempat, bertujuan untuk menghindari
penipuan.
Pendaftaran haji khusus saat ini harus dilakukan langsung oleh jamaah
haji, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Prosedurnya harus melalui
tahapan memilih PIHK, membayar setoran awal di BPS BPIH Khusus, dan
melakukan rekam biometric di Kanwil Kementerian Agama.7
Dari aspek diatas, ada satu aspek yang melatar belakangi pembahasan
skripsi penulis yaitu tentang pembinaan calon jamaah haji. Pembinaan calon
jamaah haji merupakan faktor penting yang mempengaruhi mabrur tidaknya
jamaah haji itu sendiri.
Pembinaan jamaah haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi
penyuluhan dan pembimbingan bagi jamaah haji. Penyuluhan memberikan
penjelasan mengenai prosedur. Sedangkan pembinaan membahas mengenai
bimbingan penyelenggaraan ibadah haji. Bimbingan ini meliputi pedoman
pembinaan, tuntutan manasik haji dan panduan perjalanan ibadah haji.
Pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada jamaah haji sejak
sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi
sampai dengan kepulangan di Indonesia. Pembinaan yang diterima oleh
jamaah haji bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung
maksudnya adalah pembinaan yang diberikan dalam bentuk tatap muka di
7 https://www.google.co.id/amp/www.mirajnews.com/2017/05/ Kemenag Sosialisasi
Pendaftaran Haji Khusus ditulis oleh Ali Farkhan Tsani
7
tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten/Kota. Sementara untuk
bimbingan calon jamaah haji khusus dilaksanakan oleh PIHK yang
bersangkutan. Pembinaan secara tidak langsung adalah pembinaan yang
diberikan lewat media.
Yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah
terkait dengan dikembalikannya kuota jamaah haji Indonesia pada tahun 2017
penulis ingin mengetahui tentang prosedur pendaftaran dan pembinaan calon
jamaah haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan kajian pelayanan
pendaftaran dan pembinaan calon jamaah haji di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu instansi yang
bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik untuk calon jamaah haji
dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pelayanan
Pendaftaran dan Pembinaan Calon Jamaah Haji Pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini
penulis membatasi pada masalah pelayanan pendaftaran dan pembinaan
calon jamaah haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2017.
2. Perumusan Masalah
8
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah
yang akan dibahas meliputi dua hal yaitu:
a. Bagaimana sistem pelayanan pendaftaran calon jamaah haji
pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017?
b. Bagaimana sistem pembinaan calon jamaah haji pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017?
c. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat tercapainya
pelayanan pendaftaran dan pembinaan calon jamaah haji pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah yang penulis jelaskan diatas, maka tujuan
dari penulisan ini adalah:
1. Mengetahui manajemen pelayanan pendaftaran calon jamaah haji yang
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017.
2. Mengetahui pelaksanaan pembinaan/bimbingan calon jamaah haji
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017.
3. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat tercapainya
pelayanan jamaah haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.
9
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan meliputi beberapa hal yaitu:
1. Akademik
Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat memberikan
kontribusi teoritis dan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan
dalam penyelenggaraan ibadah haji.
2. Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi khazanah keilmuan dalam
manajemen dakwah dengan ruang lingkup manajemen haji dan dapat
dijadikan sebagai acuan dalam berbagai penulisan karya ilmiah.
3. Praktisi / Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan gambaran
kepada masyarakat umum khususnya para mahasiswa-mahasiswi
Manajemen Haji dan Umrah bagaimana bentuk dan langkah serta strategi
yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta dalam melaksanakan pelayanan calon jamaah haji sehingga dapat
menjadi acuan penerapan manajamen penyelenggaraan ibadah haji secara
profesional.
E. Tinjauan Pustaka
Penulis mengadakan tinjauan dan kajian kepustakaan, yang kemudian
menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang penyelenggaraan
10
ibadah haji, akan tetapi judul dan pembahasannya berbeda dengan
pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Beberapa judul skripsi yang hampir
sama dengan skripsi yang penulis teliti, adalah sebagai berikut:
1) “Strategi Pelayanan Prima Kantor Departemen Agama Jakarta Barat
Terhadap Jamaah Haji”. Skripsi ini disusun oleh Nur Siti Aliyah
mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah tahun 2008 berisi tentang
strategi yang dilakukan oleh Kantor Departemen Agama Jakarta Barat
dalam konteks pelayanan prima terhadap jamaah haji. Perbedaan dengan
skripsi diatas terletak di dalam bahasan strategi pelayanan prima.
Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah khusus pada
pelayanan pendaftaran dan pembinaan calon jamaah haji.
2) “Strategi Pelayanan Haji Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Barat Terhadap Jamaah Haji tahun 2009”. Skripsi ini disusun oleh Iwan,
mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah tahun 2010 berisi tentang
strategi pelayanan haji kepada jamaah secara keseluruhan yaitu
pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya.
Perbedaan dengan skripsi diatas terletak di dalam bahasan strategi
pelayanan yang diungkapan secara menyeluruh namun mendasar.
Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah khusus pada
pelayanan pendaftaran dan pembinaan calon jamaah haji secara detail
pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
3) “Strategi Pelayanan Prima Kementerian Agama Jakarta Selatan Pada
Calon Jamaah Haji”. Skripsi ini disusun oleh Ahmad Muis, mahasiswa
11
jurusan Manajemen Dakwah tahun 2010 berisi tentang strategi
pelayanan prima / utama yang dilakukan oleh petugas pelaksana
Kementerian Agama Jakarta Selatan dalam penyelenggaraan ibadah
haji. Dengan skripsi diatas memiliki persamaan pada segi bahasan
pelayanannya, sedangkan perbedaan ada pada teori pembahasan.
Demikianlah tinjauan pustaka ini penulis lakukan dimana perbedaan
bahasan atau materi yang akan penulis teliti dengan skripsi terdahulu, terlihat
pada obyek penelitiannya bahwa pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan
tentang strategi pelayanan ibadah haji. Sedangkan apa yang akan dipaparkan
oleh penulis dalam skripsi ini adalah pada analisis sistem pelayanan
pendaftaran dan pelayanan pembinaan calon jamaah haji.
F. Metodologi Penelitian
1. Metode Penelitian
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, yaitu kata-kata dan
perbuatan manusia.8Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif
lapangan, karena yang diteliti adalah sesuai dengan yang ada di lapangan
secara langsung. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
8Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian
Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 31
12
oleh subjek penelitian.9 Dengan memilih metode penelitian kualitatif ini,
penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.
2. Jenis Penelitian
Ditinjau dari jenis penelitian, maka dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa
kata-kata, gambar dan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian
langsung kepada objek dengan teknik wawancara langsung.
3. Waktu dan Tempat Penelitian
Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu penelitian pada bulan
Maret s.d Agustus 2017 yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta, Jalan D.I. Panjaitan No.10, RT 09/01,
Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340
No. Telp: +62-21-8511244
4. Subjek dan Objek Penelitian
Yang menjadi subyek penelitian ini adalah Kantor Wilayah
Kementerian Agama DKI Jakarta yang di dalamnya terdapat sekelompok
orang yang dapat memberikan infromasi representatif, mereka terdiri dari,
Kepala Seksi ( Kasi ) Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah dan staff
jajarannya serta para calon jamaah haji tahun berjalan. Sedangkan yang
menjadi objek penelitian ini adalah sistem pelayanan pendaftaran dan
pembinaan jamaah haji dengan bertitik tolak dari tujuan untuk menilai
9Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.
9
13
tercapai atau tidak tercapai pelayanan pendaftaran dan pembinaan jamaah
haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah menggunakan
teknik pengumpulan data kualitatif, data yang dilakukan dalam penulisan
ini melalui:
a. Observasi
Observasi adalah cara yang dilakukan adalah dengan mengamati
secara langsung aktifitas kegiatan persiapan penyelenggaraan ibadah
haji tersebut yang meliputi pendaftaran, pengecekan berkas, dan
bimbingan manasik yang dilaksanakan di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, observasi
yang digunakan oleh penulis adalah observasi terus terang atau
tersamar. Observasi terus terang atau tersamar adalah, penulis dalam
melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber
data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti
mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti.10
b. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin
10Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 66
14
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara
yang digunakan secara mendalam yaitu menggunakan teknik
wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur
digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau
pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa
saja yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara,
pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Sedangkan
wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar dari
permasalahan yang akan ditanyakan11
c. Dokumentasi
Dalam bukunya Prof. Dr. Iexy J. Moleong yaitu metodologi
penelitian kualitatif mendefinisikan bahwa dokumen adalah setiap
bahan yang tertulis ataupun film. Dokumentasi adalah pengambilan
data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.12
6. Teknik Analisis Data
11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2010), h.
72-74
12Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 73
15
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif
analisis, yaitu teknik analisis data; dimana penulis terlebih dahulu
memaparkan semua data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara,
kemudian menganalisanya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang
tertulis.
7. Teknik Penulisan
Dalam penulisan ini, penulis berpedoman pada buku Pedoman
Akademik Program Strata 1 2013/2014 yang disusun oleh tim penulis
Hamid Nasuhi, dkk dan diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
pada tahun 2013.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis membagi
atas lima bab masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan
penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.
Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan
Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II berisi tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari: Pengertian
Analisis, Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem, Klasifikasi Sistem,
Pengertian Pendaftaran Haji, Pengertian Pembinaan dan Bimbingan Jamaah
Haji, Pengertian Jamaah Haji, Pengertian Haji Pembinaan Jamaah Haji.
16
BAB III berisi tentang gambaran umum mengenai Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta mulai dari Sejarah, Visi dan Misi, Tugas dan
Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Struktur
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan
Dokumen Haji serta Bidang Pembinaan Haji Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta.
BAB IV berisi tentang sistem pelayanan pendaftaran jamaah haji yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pelaporan, sistem
pembinaan jamaah haji meliputi persiapan, tahapan, hingga pelaksanaan
pembinaan, serta faktor-faktor pendorong dan pemnghambat pelayanan
pendaftaran dan pembinaan jamaah haji pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta.
BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.
17
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Analisis Sistem Pendaftaran
1. Pengertian Analisis
Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu:
a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian
suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri
serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan
pemahaman arti keseluruhan.1
b. Menurut Komarudin, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan
suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-
tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing
dalam satu keseluruhan yang terpadu.2
c. Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis diartikan sebagai penguraian
suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri,
serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan
pemahaman arti keseluruhan.3
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan
berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau
1 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), Edisi ke-3 Cetakan ke-2, hlm. 43 2 Komaruddin, “Ensiklopedia Manajemen”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Edisi IX, hlm. 53 3 Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, “Analisis Laporan Keuangan”, (Yogyakarta:
YKPN, 2002), hlm. 52
18
komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian
hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.
2. Sistem
Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang
saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh
untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang
dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan
informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi
perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk
pihak di luar perusahaan.
a. Pengertian sistem
yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:
1) Sistem adalah entitas atau satuan yang terdiri dari dua atau lebih
komponen atau subsistem (sistem yang lebih kecil) yang saling
terhubung dan terkait untuk mencapai suatu tujuan.4
2) Lucas (1989) mendefinisikan sistem sebagai suatu komponen atau
variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu
sama lain dan terpadu.
3) McLeod berpendapat, sistem adalah sekelompok elemen yang
terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.
4Rudy Tantra, Manajemen Proyek Sistem Informasi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012),
hlm 1
19
4) Robert G. Murdick (1993), mendefinisikan sistem sebagai
seperangkat elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang
sama untuk mencapai suatu tujuan bersama.
5) Gerald J (1991) sistem yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk
melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
Lebih lanjut pemahaman tentang sistem pertama kali dapat diperoleh
dari pengertian dan definisnya. Dengan demikian definisi ini akan
mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan pendekatan
terhadap sistem yang akan dianalisis. Pendekatan sistem yang merupakan
kumpulan dari komponen atau elemen-elemen atau subsistem-subsistem
merupakan definisi yang lebih luas dibandingkan pendekatan sistem yang
lebih menekankan pada prosedurnya. Definisi ini lebih banyak diterima
karena pada kenyataannya suatu sistem memang terdiri dari subsistem-
subsistem. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada komponen akan
lebih mudah dipelajari untuk analisis dan rancangan sistem.5
b. Karakteristik Sistem
Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Berikut
adalah karakteristik sistem menurut Agus Mulyanto:6
1) Mempunyai komponen sistem (Component System)
5 Al-Bahra bin Ladjamudin, Analisis dan Desain Sistem Infomasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2013), hlm. 3 6 Agus Mulyanto, “Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), hlm. 2
20
Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi
sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi
sistem lainnya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling
berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Apabila suatu
sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih
besar, maka akan disebut dengan subsistem, sedangkan sistem yang
lebih besar tersebut adalah lingkungannya.
2) Mempunyai batasan sistem (Boundary)
Batas sistem merupakan pembatas atau pemisah antara suatu sistem
dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
3) Mempunyai lingkungan (Environment)
Lingkungan luar adalah apa pun diluar batas dari sistem, baik
pengaruh yang menguntungkan atau yang merugikan. Pengaruh yang
menguntungkan ini tentunya harus dijaga sehingga akan mendukung
kelangsungan operasi sebuah sistem. Sedangkan lingkungan yang
merugikan harus ditahan dan dikendalikan agar tidak mengganggu
kelangsungan sebuah sistem.
4) Mempunyai penghubung (Interface) antar komponen
Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu
subsistem dengan subsistem yang lainnya. Penghubung inilah yang akan
menjadi media yang digunakan data dari masukan (input) hingga
keluaran (output). Dengan adanya penghubung, suatu subsistem dapat
21
berinteraksi dan berintegrasi dengan subsistem yang lain membentuk
satu kesatuan.
5) Mempunyai masukan (Input)
Masukan atau input merupakan energi yang dimasukan kedalam
sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenace input),
yaitu bahan yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi dan
masukan sinyal (signal input), yaitu masukan yang diproses untuk
mendapatkan keluaran.
6) Mempunyai pengolahan (Processing)
Pengolahan (process) merupakan bagian yang melakukan
perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan.
7) Mempunyai sasaran (Objective) dan tujuan
Suatu sistem pasti memiliki sasaran (objective) dan tujuan (goal).
Apabila sistem tidak mepunyai sasaran, maka operasi sistem tidak ada
gunanya. Tujuan inilah yang mengarahkan suatu sistem. Tanpa adanya
tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan terkendali.
8) Mempunyai keluaran (Output)
Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran dapat
berupa informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai
sisa pembuangan.
9) Mempunyai umpan balik (Feed Back)
22
Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (control) sistem untuk
mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan
mengembalikannya ke dalam kondisi normal.
c. Klasifikasi Sistem
Bergantung pada tingkat detail atau karakteristik yang Anda pilih
untuk dipusatkan, mungkin ada banyak cara untuk mengklasifikasikan
sistem karena ada sistem. Untuk tujuan kita, bagaimanapun, kita akan
mengadopsi skema klasifikasi umum dan berguna yang terdiri dari dua
kategori: sistem terbuka dan sistem tertutup.
1) Closed-Stable-Mechanistic
Sistem tertutup, sering disebut sebagai sistem yang stabil
atau mekanistik, memiliki ciri khas yang khas pada desain mandiri.
Sistem seperti itu jarang berinteraksi dengan lingkungan agar bisa
menerima input atau menghasilkan output. Sebagai
konsekuensinya, sistem tertutup cenderung sangat terstruktur dan
rutin dalam operasi, dan perubahan lingkungan cenderung tidak
menimbulkan dampak material terhadapnya.
Salah satu karakteristik penting dari sistem tertutup adalah
bahwa, sementara itu adalah mempertahankan diri. Itu tidak abadi.
Semua sistem yang tahu akhirnya harus berinteraksi dengan
lingkungan dengan cara tertentu, atau akan mulai memburuk dan
membusuk. Untuk keberlanjutan jangka panjang, sistem tertutup
akhirnya harus diisi ulang dengan bahan dan sumber energi baru.
23
Dengan kata lain, sistem tertutup tidak harus berinteraksi dengan
lingkungannya ada, namun pada akhirnya harus berinteraksi dengan
lingkungan bisa bertahan.
2) Open-Adaptive-Organic
Berbeda dengan sistem tertutu yaitu sistem terbuka, sering
disebut sistem adaptif atau organik. Dalam kategori ini, entitas yang
ada baik secara internal maupun eksternal terhadap sistem sangat
penting. Sistem terbuka cenderung kurang terstruktur dan rutin
beroperasi daripada sistem tertutup. Selanjutnya, interaksi berbagai
komponen satu sama lain dan dengan lingkungannya, walaupun
probabilistik, terus berubah dan jauh lebih mudah diprediksi
daripada sistem yang tertutup.
Karakteristik yang membedakan dari sistem terbuka adalah
dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan baik kondisi internal
maupun eksternal. Sistem terbuka yang benar-benar sempurna
dianggap mengorganisasikan diri dalam artian dapat mengubah
struktur organisasi dan organisasinya secara langsung terhadap
perubahan lingkungannya. Meski tidak sempurna, dua contoh
sistem terbuka yang paling menarik bagi analisis sistem adalah
organisasi bisnis dan IS.
3. Pendaftaran
Pendaftaran haji telah diatur dalam Undang-Undang penyelenggaraan
ibadah haji, pada Bab VI (Pendaftaran dan Kuota) pasal 26 yaitu: (a).
24
Pendaftaran jamaah haji dilakukan di panitia penyelenggara ibadah haji
dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(b). Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelayanan pendaftaran
diatur dengan peraturan menteri.
Dalam melengkapi administrasi ketika mendaftar ibadah haji bagi calon
jamaah mudah untuk mendaftarkan dirinya, calon jamaah cukup mendatangi
kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten setempat. Sementara jamaah
haji khusus bisa mendaftar di kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi
atau Ditjen PHU, Kementerian Agama. Ketika mendaftar calon jamaah harus
membawa persyaratan yang ditentukan.
Dalam administrasi, pendaftar ibadah haji melalui SISKOHAT atau
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang dioperasikan secara bersambung
(online) dengan Bank Penerima Setoran ONH, sehingga bisa memberikan
pelayanan yang prima serta kepastian kepada pendaftar calon jamaah haji
bahwa yang bersangkutan sudah sah terdaftar sebagai calon haji dan
dibuktikan oleh bukti setoran ONH yang dicetak secara otomatis oleh Bank
Penerima Setoran (BPS) ONH/BPH pada saat itu calon jamaah haji
memperoleh nomor porsi dari siskohat. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan
pendataan dan informasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, baik
untuk kepentingan manajemen, jamaah haji maupun masyarakat.7
Pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun secara real time dan online
melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Prinsip yang
7 Depag RI, 1998, hlm. 22
25
diterapkan adalah first come first served sesuai nomor porsi. Artinya siapa
yang mendaftar lebih dulu akan memperoleh pelayanan pemberangkatan lebih
awal.8 Disamping itu SISKOHAT mempu memberikan pencepatan, ketepatan,
dan keakuratan pelayanan secara otomatis sejak masa pendaftaran,
penyelesaian administrasi dan dokumen sampai masa operasional di
Embarkasi dan Arab Saudi.
4. Analisis Sistem Pendaftaran
Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai
sebuah landasan konseptual. Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai
fungsi didalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi lebih efisien,
mengubah sasaran sistem yang sedang berjalan, merancang/mengganti output
yang sedang digunakan, untuk mencapai tujuan yang sama dengan
seperangkat input yang lain (bisa jadi lebih sederhana dan lebih interaktif)
atau untuk melakukan beberapa perbaikan serupa.
Tahapan dalam menganalisis sistem adalah sebagai berikut:
a. Mendefinisikan masalah mencakup mendefinisikan input,
proses, dan output dari sistem yang sedang berjalan dan sistem
yang akan dibangun.
b. Pahami sistem yang sedang berjalan tersebut dan buat
definisinya (mendefinisikan input, proses, dan ouput).
c. Alternatif apa saja yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan
memperhatikan modifikasi sistem tersebut. Alternatif yang
8 Bisri, 2011, hlm. 207
26
ditawarkan haruslah terdiri dari beberapa bentuk dengan
menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing
alternatif tersebut.
d. Pilih salah satu alternatif yang telah dirumuskan pada tahap
sebelumnya.
e. Implementasi alternatif terpilih dari sekian alternatif yang telah
ditawarkan tersebut.
f. Mengevaluasi dampak yang ditimbulkan akibat perubahan
yang telah dilakukan terhadap sistem.9
Jadi yang dimaksud dengan analisis sistem pendaftaran adalah
penguraian suatu sistem yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan
skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran menjadi
bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui tanda-tanda tiap
komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu
keseluruhan terpadu.
B. Pembinaan Jamaah Haji
1. Pembinaan
Mengamati profil jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun sebagian besar
adalah rakyat biasa dari daerah terpencil, berpendidikan rendah, belum
berpengalaman bepergian jauh, tidak berpengalaman dengan alat-alat modern,
hidup dalam kultur local, tidak dapat membaca dan tidak dapat berbahasa
9 Al-Bahra bin Ladjamudin, Analisis dan Desain Sistem Infomasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2013), hlm. 27-28
27
asing. Kondisi pelaksanaan ibadah haji memaksa mereka untuk berhadapan
dengan suatu kenyataan yang bahkan tidak pernah dibayangkan, yaitu harus
melakukan perjalanan antarnegara dengan perlatan modern, memasuki kota
internasional dan berinteraksi dengan jamaah haji dari berbagai bangsa dengan
sistem social, peradaban dan stuktur kemasyarakatan yang berbeda satu sama
lain. Perubahan situasi yang cepat dan harus dihadapi dalam waktu singkat ini
menimbulkan kekagetan budaya (cultural shock) dan disamping itu harus
mengahadapi kesulitan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, antara lain
keterbatasan ruang gerak, menu makanan, perlakuan dari bangsa lain, udara
dan suasana, persediaan air, pemondokan, fasilitas dan akomodasi yang serba
terbatas serta suasanaibadah haji yang sangat berbeda dan bahkan bertolak
belakang dengan keseharian jamaah haji di tanah air.10
Melihat kondisi tersebut, maka pembinaan, bimbingan dan informasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berbagai hal yang dapat menimbulkan
kekagetan budaya tersebut sangat diperlukan sejak dini bahkan sebelum calon
jamaah haji mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Pembinaan
jamaah haji yang dilakukan pemerintah adalah rangkaian kegiatan yang
mencakup penerangan penyuluhan dan pembimbingan tentang ibadah haji
yang dilakukan sejak jamaah haji mendaftarkan diri sampai kembali selesai
menunaikan ibadah haji. Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran,
10 Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah
Implementasi Knowledge Workers, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm 71
28
ketertiban dan kesejahteraan jamah haji serta kesempurnaan ibadah haji tanpa
dikenakan biaya tambahan di luar BPIH yng telah ditetapkan.11
a. Pengertian Pembinaan
Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi”
mendefinisikan bahwa pengertian pembinaan merupakan suatu tindakan,
proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan juga merupakan
suatu strategi yang unik dari suatu sistem pambaharuan dan
perubahan (change). Selain itu pembinaan merupakan suatu pernyataan
yang normatif yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan
yang berencana serta pelaksanaannya. Dan, pembinaan berusaha untuk
mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan
yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.12
b. Teknik Pembinaan
Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks,
yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik ialah
berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu
dilakukan.
Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus
daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan
pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih
11 Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah
Implementasi Knowledge Workers, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm 71-72 12 Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), hlm. 16-17
29
mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan.
Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada
umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh
Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara
mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu13 :
1) Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku).
Teknik yang sifatnya relatif dan terfragmentasi serta fleksibilitas,
yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi
suatu hambatan.
2) Teknik Perencanaan (planning strategy).
Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang
jelas. Menurut teknik ini perencana tingkat puncak mengikuti suatu
prosedur sistematik yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan
lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk
bergerak ke masa depan.
3) Teknik Sistematik dan Terstruktur.
Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan
ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu
rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.
4) Teknik Inkrementalisme Logis.
13 Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), hlm. 18-19
30
Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang
jelas mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal
menggerakan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik
ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong
lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya.
Atas dasar itu, maka salah satu alternatif harus dipilih atau sudah
menentukan pilihannya daripada beberapa alternatif itu.
c. Strategi Pembinaan
Pelaksanaan pembinaan haji bisa dilakukan dengan berbagai metode:
tatap muka, media cetak dan elektronik, internet, konsultasi telepon dan
penerbitan buku-buku serta leaflet, sejak sebelum masa pendaftaran haji,
periode pendaftaran sampai dengan saat pemberangkatan, dalam perjalanan
diatas pesawat, selama di Arab Saudi sampai setelah kembali ke tanah air.
Materi pembinaan bagi jamaah haji dapat dikelompokkan dalam enam
bahasan pokok, yaitu manasik haji, bimbingan ibadah, perjalanan,
pelayanan kesehatan, pembinaan haji mabrur, ukhuwah Islamiyah dan
ibadah sosial.14
d. Materi Pembinaan
Materi pembinaan ibadah haji ditetapkan oleh pemerintah dalam
bentuk buku bimbingan dan pola pembinaan yang dijadikan sebagai dasar
pembinaan dan bimbingan, namun tetap dapat dikembangkan sesuai
14 Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji:Studi Kasus dan Telaah
Implementasi Knowledge Workers, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 72
31
dengan segmen jamaah haji yang dibimbingnya. Disamping pembinaan
yang dilakukan oleh pemerintah, juga dapat dilakukan secara mandiri atas
inisiatif jamaah haji sendiri, majelis ta’lim dan merupakan kesatuan sistem
bimbingan jamaah haji yang mengacu kepada kemandirian jamaah dan
dititik beratkan kepada pemahaman manasik dan pengetahuan perjalanan
ibadah haji.
Penyampaian informasi tentang haji kepada massyarakat lebih
dtekankan pada pembentukan kualitas jamaah haji pemasyarakatan
kebijakan pemerintah dan menjaring masukan dari masyarakat bagi upaya
peningkatan pelayanan dan penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji dari
berbagai aspek. Penyampaian informasi dilaksanakan secara langsung
melalui ceramah, khutbah, konsultasi, tanya jawab dan simulasi yang
dilakukan oleh apparat Departemen Agama dan melalui tokoh agama dan
tokoh masyarakat, ormas-ormas Islam, majelis ta’lim, masjid dan pondok
pesantren. Selain itu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi
disampaikan melalui media cetak elektronik, pameran, buku-buku dan
internet walaupun belum optimal. 15
e. Tahap-Tahap Pembinaan
Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:16
15 Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji:Studi Kasus dan Telaah
Implementasi Knowledge Workers, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 72-73 16 Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), hlm. 20
32
1). Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar
dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas
diri.
2). Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,
kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan
keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam
pembangunan.
3). Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan,
keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan
inovatif untuk mengantarkan pada kemadirian.
2. Pengertian Jamaah Haji
Pengertian jamaah haji menurut UU No.13 Tahun 2008 adalah warga
negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.17
Dalam penelitian ini, calon jamaah haji adalah rombongan kaum muslimin
yang menunaikan ibadah haji (ke tanah suci Makkah) pada waktu yang
ditentukan dan dengan cara tertentu pula, dalam memenuhi perintah Allah dan
mengharapkan ridha-Nya.
Di Indonesia sendiri terdapat dua kata yang menjadi fokus
pengklasifikasian jamaah haji Indonesia yakni haji khusus dan haji reguler
adalah sebagai berikut:
17Peraturan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012), hlm.13
33
a. Jamaah haji khusus adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah
mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolan,
pebiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang
ditetapkan.18
b. Jamaah haji reguler adalah Warga Negara Indonesia yang beragam
Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan.19
3. Pengertian Haji
Haji menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun Islam
yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang
mampu dengan mengunjungi Ka’bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan
mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, thawaf, sai, dan wukuf.20
Dalam ensiklopedia Islam, haji berarti menyengaja atau menuju dan
mengunjungi.21 Ia diambil dari etimologi bahasa Arab dimana kata haji
mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah
syara’, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk
melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan
tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka’bah dan Mas’a (tempat
18 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 142 Tahun 2017
tentang Pedoman Pendaftaran Haji Khusus. 19 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 161 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. 20 Meity Takdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia, Untuk Pelajar, (Jakarta Timur: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 152 21Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 61
34
sa’i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sedangkan yang dimaksud dengan
waktu-waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai
sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan amal ibadah tertentu ialah
thawaf, sa’i, wukuf, mabit di Muzalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan
lain-lain.22
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di
tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan
tertentu.23 Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat , di sembarang
waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam
keadaaan demikian itu maka bukanlah disebut haji.
4. Pembinaan Jamaah Haji
Pembinaan ibadah haji merupakan serangkaian kegiatan meliputi
penyuluhan dan pembimbingan jamaah haji. Bimbingan jamaah haji
dilakukan sejak sebelum keberangatan, selama dalam perjalanan dan selama
di Arab Saudi. Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi jamaah
yang berhak melunasi BPIH dalam tahun berjalan. Bimbingan meliputi
manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan
kewajiban jamaah haji.
Dalam rangka pembinaan ibadah haji, pemerintah berkewajiban
menetapkan mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah haji, pedoman
22 Dinamika dan Prespektif Haji Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah, 2010), hlm. 87 23 Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam,
(Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 228
35
pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan ibadah haji
sebagaimana amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2008. Selanjutnya
disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012
pasal 14 ayat (2) dan (3), bahwa bimbingan jamaah haji sebagaimana
dimaksud, dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan dan standart
yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya bimbingan jamaah haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi bimbingan
ibadah haji atau manasik haji, bimbingan perjalanan ibadah haji dan
bimbingan kesehatan.24
Kementerian Agama sebagai panitia penyelenggara haji dengan berbagai
program senantiasa berusaha memeberikan pelayanan yang terbaik kepada
jamaah sejak pendaftaran, sebelum dan sewaktu keberangkatan, dalam
perjalanan di pesawat, selama di Arab Saudi, sampai kepulangan ke tanah air
dan pasca haji. Selama di perjalanan jamaah haji didampingi oleh petugas
kloter (TPHI, TPIHI, dan TKHI serta para medis) dan non kloter. Disamping
bimbingan langsung juga diberikan dalam bentuk bimbingan tidak langsung
yang penyediaan buku-buku paket yang dijadikan tuntunan dan panduan
dalam pelaksanaan ibadah haji.25
Kegiatan pembinaan dan bimbingan jamaah haji diselenggarakan agar
calon jamaah haji mampu melaksanakan serangkaian ibadah haji dengan
24 PP No. 79 Tahun 2012 Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji
dan Umrah. 25https://bdkpadang/kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=680:ra
syidulbasri&catid=41:top-headlines&Itemid=158, diakses pada hari Kamis 5 Mei 2017 pukul 07.30
36
tertib, mandiri, sah, dan aman. Lebih khususnya lagi, agar calon jamaah haji
mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntutan
perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat
pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
Adapun mekanisme pembinaan dan bimbingan ibadah haji yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
a. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah menyiapkan pedoman
pembinaan/bimbingan sebagai rujukan dalam pelaksanaan teknis
bimbingan di lapangan, anatara lain meliputi; Pedoman
Pembinaan/Bimbingan Jamaah, buku Bimbingan Manasik dan
Perjalanan Ibadah Haji, buku Doa, Zikir, dan Hikmah Ibadah Haji.
b. Ditjen PHU membuat edaran ke Kantor Kementerian Agama Propinsi
tentang pelaksanaan bimbingan haji bagi jamaah dan diteruskan ke
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, untuk menyiapkan dan
melaksanakan bimbingan haji berdasarkan pedoman
pembinaan/bimbingan, baik menyangkut alokasi waktu pelaksanaan,
materi bimbingan, narasumber/pembimbing dan biaya bimbingan haji.
c. Pembinaan/bimbingan haji dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan di
Kecamatan (KUA).26
26 Ahmad Kartono, Manajemen Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umrah, (Jakarta: ),
hlm. 32
37
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta
Awal berdirinya Departemen Agama disahkan berdasarkan Penetapan
Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 24
Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah Prof. H. M. Rasjidi, BA.
Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Departemen Agama.
Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasjidi mengambil alih beberapa tugas
untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama. Tugas pokok
Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah
Nomor: 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2
tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Departemen
Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya
menjadi wewenang Kementerian Kehakiman; dan menampung tugas dan hak
mengangkat Penghulu Landraad, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta
Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang
dan hak residen dan Bupati.1
Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950 – an,
stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu
1Subbagian Informasi Dan Hubungan Masyarakat Kemenag Kanwil Kemenag Profinsi DKI
Jakarta.
38
tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan; Pertama,
tanggal 21 Juli 1947 dan Kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang
dibentuk pemerintahan Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena
silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena
aksi militer), penataan kantor agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai
daerah, kantor agama berpindah-pindah dari daerah yang diduduki Belanda ke
daerah lain yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik
Indonesia. Saat itu Menteri Agama mengintruksikan bahwa dalam
menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Departemen
Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik
Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut,
pengiriman jamaah haji sempat dihentikan.
Tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 53 tahun
1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Instansi
Departemen Agama Daerah. Jika sebelumnya, sebagai kordinator ditunjuk
Kepala Djawatan Urusan Agama sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen
Agama, maka sejak tahun 1973 istilah Kepala Djawatan diganti dengan
Kepala Perwakilan sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama
Provinsi . Perwakilan Departemen Agama Provinsi D.C.I Jakarta terdiri atas:
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Perwakilan yang
bertugas memimpin Sekretariat Perwakilan, yang terdiri dari 5 (lima)
bagian:
39
a. Bagian Administrasi
b. Bagian Personil
c. Bagian Keuangan dan Materiil
d. Bagian Koordinasi dan Pengawasan
e. Bagian Pengawasan Aliran Kerohanian
3. Unsur Pelaksana ialah:
a. Kepala Inspeksi Urusan Agama memimpin Inspeksi Urusan
Agama yang terdiri dari 4 (empat) sub inspeksi:
1) Sub Inspeksi Kepenghuluan
2) Sub Inspeksi Kemasjidan
3) Sub Inspeksi Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
4) Sub Inspeksi Kesejahteraan Keluarga
b. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama memimpin Inspeksi
Pendidikan Agama yang terdiri dari 4 (empat) sub inspeksi:
1) Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada pra sekolah, Sekolah
Dasar dan Sekolah Luar Biasa.
2) Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada sekolah, Sekolah
Lanjutan, Kejuruan, dan Kursus Khusus.
3) Sub Inspeksi Pembinaan Madrasah dan Pergurusan Agama
4) Sub Inspeksi Pendidikan Guru Agama dan Tenaga
Kejuruan
c. Kepala Inspeksi Penerangan Agama memimpin Inspeksi
Penerangan Agama yang terdiri dari 4 (empat) sub inspeksi:
40
1) Sub Inspeksi Penerangan dan Penyiaran
2) Sub Inspeksi Penyuluhan dan Rawatan Rohani
3) Sub Inspeksi Pembinaan Kebudayaan
4) Sub Inspeksi Publikasi
d. Kepala Inspeksi Peradilan Agama memimpin Inspeksi Peradilan
Agama yang terdiri dari 3 (tiga) sub inspeksi:
1) Sub Inspeksi Pembinaan dan Pengawasan Badan-Badan
Peradilan Agama
2) Sub Inspeksi Pengumpulan Putusan-Putusan Pengadilan
Agama
3) Sub Inspeksi Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum Agama.
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta terbentuk pada
tanggal 1 Januari 1976, beberapa bulan setelah Keputusan Menteri Agama
Nomor 18 tahun 1975 dikeluarkan. Kantor pertama perwakilan Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta berada di Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat
tepatnya jalan kebun binatang depan Taman Ismail Marzuki saat itu namanya
masih “JAWATAN URUSAN AGAMA DCI JAKARTA”. Pada saat
Alamsyah menjabat Menteri Agama yang bertepatan dengan kepemimpinan
Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta terdapat kesepakatan untuk
membangun Kementerian Agama perwakilan Jakarta di Jalan Merdeka
Selatan 9 Pemda DKI Jakarta yang menempati lantai 3 dan 4, dengan
anggaran yang berasal dari Kementerian Agama Pusat. Kemudian keadaan
menjadi sedikit sulit dikarenakan terdapat dua kantor sedangkan untuk
41
menampung menjadi satu pegawai tidak memadai. Tujuan didirikannya
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk
mempersatukan langkah-langkah dan tindakan misi dan bagaimana lebih
mengefektifkan dan mengefisiensikan kehidupan di wilayah agama dari diri
sendiri melalui struktur.
Sampai tahun 1985 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta masih berada di dua tempat di Jl. Merdeka Selatan (Pemda) dan
di Jl. Kebun Binatang. Pada saat Alamsyah masih menjabat menjadi Menteri
Agama, Kementerian Agama Pusat memberikan anggaran untuk membangun
kantor dengan tahap awal tiga lantai, di Jl. DI Pandjaitan (Kanwil
Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta saat ini). Hal ini dilakukan agar
koordinasi semua tugas Kanwil dapat berjalan lebih baik.2
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, berdiri satu tahun
setelah Kementerian Agama RI didirikan, dengan Kepala Kanwil yang
pertama: R.H.O Hudaya, ke-2 H.M Djamil Latief S.H, ke-3 K.H Muchtar
Natsir, ke-4 H. Salahuddin El-Chairy BA, ke-5 Drs.H. Muhammad, ke-6 H.
Halimi AR, ke-7 Drs.H. Mubarok, ke-8 Drs.H.A. Bidawi Zubir (Periode 1996
- 1998), ke-9 Drs.H. Rusly Wolman, MM (Periode 1998 - 2000), ke-10
Drs.H.Abdul Chair (Periode 2000 - 2002), ke-11 Drs.H. Muhaimin RD
(Periode 2002 - 2003), ke-12 H. Achmad Fauzan Harun SH (Periode 2003 -
2010), ke-13 Drs. Sutami, M.Pd.I (Periode 2010 - 2011), ke-14 H. Muhaimin
2Subbagian Informasi Dan Hubungan Masyarakat Kemenag Kanwil Kemenag Profinsi DKI
Jakarta.
42
Luthfie (Periode 2011 - 2013), ke-15 H. Akhmad Murtado, SE (Periode 2013
- 2015) dan Periode tahun 2015 sampai saat ini dijabat oleh Dr. H.
Abdurrahman, M. Ag.3
B. Visi dan Misi
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
1. Visi
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun,
cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia
yang berdaulat, mandiri dan berkeperibadian berlandaskan gotong
royong.
2. Misi
a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan
berkualitas.
d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan.
e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
berkualitas dan akuntabel.
3SubBagian Informasi Dan Hubungan Masyarakat Kemenag Kanwil Kemenag Profinsi DKI
Jakarta.
43
f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri
agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan
pendidikan keagamaan.
g. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan
terpercaya.
C. Tugas dan Fungsi
1. Tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama
dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.4
2. Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di
bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada
masyarakat di provinsi;
b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Pendidikan
madrasah, Pendidikan agama dan keagamaan;
d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi
dan informasi;
4Pasal 4 PMA No.13 Tahun 2015
44
f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan
evaluasi program; dan
g. Pelaksanaan hubungan tugas kementerian di provinsi.5
D. Sturktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta
Sumber: Sub Bagian Informasi Dan Hubungan Masyarakat Kemenag Kanwil
Kemenag Profinsi DKI Jakarta.
5Pasal5 PMA No.13 Tahun 2015
45
1. Struktur Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah
Gambar 3.2
Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor
Wilayah Kementerian Agama Profinsi DKI Jakarta.
Sumber: Sub Bagian Informasi Dan Hubungan Masyarakat Kemenag Kanwil
Kemenag Profinsi DKI Jakarta.
46
E. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen
Haji serta Bidang Pembinaan Jamaah Haji Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
1. Tugas Pokok
Bidang penyelenggara haji dan umrah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 360 ayat (1) huruf e mempunya tugas melaksanakan pelayanan,
bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.6
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 377,
Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:7
a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang
penyelenggaraan haji dan umrah.
b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang
pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji,
pengelolaan keuangan haji, Pembina anjamaah haji dan umrah,
serta pengelolaan system informasi haji; dan
c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji
dan umrah.
6Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, pasal 377 7Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, pasal 378
47
3. Susunan Organisasi Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah terdiri
atas:8
a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
c. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji
d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
e. Seksi Sistem Informasi Haji; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Pelaksaaan Tugas Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji sebagaimana dimaksud dalam
pasal 379 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pendaftaran dan dokumen haji.
5. Pelaksanaan Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
Seksi Pembinaan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal
379 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan haji
dan umrah.
8Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, pasal 379
48
BAB IV
ANALISIS SISTEM PENDAFTARAN DAN PEMBINAAN JAMAAH HAJI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
A. Sistem Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji
1. Perencanaan Pelayanan Pendaftaran
Secara hirarkis, penyelenggara haji meliputi penyelenggara haji
tingkat pusat, penyelengara haji tingkat propinsi, penyelenggara haji
tingkat kabupaten/kota, penyelenggara haji di Arab Saudi. Penyelenggara
tingkat pusat dilaksanakan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan Umrah. Penyelenggaraan haji di tingkat propinsi dilaksanakan oleh
Gubernur sebagai penanggung jawab dan koordinator, sedangkan
pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan
ibadah haji propinsi, dan dibantu Kabid Penyelenggara Haji sebagai
sekretaris. Dalam menyusun rancangan pelayanan haji, mula-mula
disusun draf rencana pelayanan untuk tahun yang akan datang meliputi
aspek-aspek: sarana dan perjalanan, rencana kegiatan penyuluhan, serta
rencana pembinaan petugas haji dan jamaah haji. Draf perencanaan
pelayanan disusun oleh seksi-seksi sesuai bidang tugas masing-masing
seksi, di bawah koordinasi Bidang Penyelenggaraan Haji. Penyusunan
rencana kegiatan pelayanan haji dilakukan sesuai ketentuan yang telah
diatur oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pusat. Setelah draf
49
itu mendapat persetujuan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta
Kepala Kanwil Kementerian Agama lalu diusulkan ke Kemenag Pusat
berikut rincian rencana anggarannya. Rencana anggaran yang diusulkan
menyangkut proses penyelenggaraan haji (pemberangkatan dan
pemulangan haji), seperti: pengurusan paspor, manasik dan akomodasi.
Penyelenggaraan haji tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh
Bupati atau Walikota sebagai penanggung jawab dan koordinator,
sedangkan pelaksana harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor
Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan
ibadah haji kabupaten/kota, dan dibantu Kasi Penyelenggara Haji dan
Umrah sebagai sekretaris.
Untuk mempermudah realisasi perencanaan dalam
penyelenggaraan ibadah haji di DKI Jakarta, kepala Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta juga mengangkat beberapa kepanitiaan ibadah haji,
meliputi:
1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai
penanggungjawab pelaksana bimbingan manasik haji di tingkat
Kabupaten/Kota
2) Kepala Kantor KUA sebagai penanggungjawab pelaksana bimbingan
manasik haji di tingkat Kecamatan
3) Panitia Pelatihan Ketua Regu dan Ketua Rombongan Haji DKI Jakarta
4) Pembimbing dan penanggung jawab manasik haji DKI Jakarta
5) Monitoring pelaksanaan bimbingan manasik haji DKI Jakarta
50
2. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran
a. Pelayanan Pendaftaran Haji
Pelayanan pendaftaran haji adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh calon jamaah haji untuk mendaftarkan dirinya pada
Kementerian Agama sebagai pihak penyelenggara ibadah haji. Pelayanan
pendaftaran haji meliputi membuka rekening haji hingga pengurusan
kelengkapan berkas-berkas calon jamaah haji hingga terbit nomor porsi.
Di Indonesia sesuai dengan klasifikasi jamaah haji yang sudah dijelaskan
pada Bab II, terdapat perbedaan tempat pendaftaran bagi calon jamaah
haji. Bagi jamaah haji regular dapat melakukan pendaftaran haji pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan bagi jamaah haji
khusus dapat melakukan pendaftaran haji pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi. Dalam hal pendaftaran haji regular, Kantor
Wilayah bertugas sebagai pengawas pendaftaran jamaah haji di Kantor
Kementerian Agama Kab/Kota. Berikut adalah prosedur pendaftaran
jamaah haji yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
1) Pendaftaran Haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Pendaftaran jamaah haji regular dilakukan setiap hari kerja
sepanjang tahun dan dilakukan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota domisili jamaah haji sesuai dengan KTP. Pelaksanaan
pendaftaran haji regular dilaksanakan oleh jamaah yang bersangkutan
untuk pengambilan foto dan sidik jari (finger print). Berikut adalah
51
syarat dan prosedur pendaftaran jamaah haji regular di Kantor
Kemenag Kab/Kota.
Persyaratan Pendaftaran Haji Reguler:1
a) Beragama Islam
b) Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar
c) Memiliki rekening tabungan dalam bentuk Rupiah (IDR) atas
nama jamaah haji
d) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
e) Memiliki Kartu Keluarga
f) Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta
nikah atai ijazah
g) Bagi jamaah haji yang belum memiliki KTP, dapat diganti dengan
kartu identitas lain yang sah
Prosedur Pendaftaran Haji Reguler:2
a) Calon jamaah haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH (Bank
Penerima Setoran – Biaya Peyelenggaraan Ibadah Haji) sesuai
domisili dengan membawa persyaratan KTP dan setoran awal
sebesar 25 juta rupiah.
b) Calon jamaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi
persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian
Agama RI.
1 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012
52
c) Calon jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama
sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai
domisili.
d) BPS BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi
NOMOR VALIDASI
e) Dokumen bukti setoran awal BPIH ditempel pas poto calon
jamaah haji ukuran 3x4 cm dan materai.
f) Calon jamaah haji mendatangi Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen bukti setoranawal
dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk diverivikasi
kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pembayaran setoran awal BPIH.
g) Calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat
Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkannya kepada
petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
h) Calon jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang
berisi NOMOR PORSI pendaftaran yang ditandatangani dan
dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
i) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan bukti
cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya
dicetak/ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3x4 cm.
53
2) Pendaftaran Haji Khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi
Pendaftaran jamaah haji khusus dilakukan setiap hari kerja
sepanjang tahun dan dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi domisili jamaah haji sesuai dengan KTP. Pelaksanaan
pendaftaran dilaksanakan oleh jamaah yang bersangkutan dan
ditemani oleh petugas dari PIHK yang dipilih oleh jamaah haji khusus.
Berikut adalah persyaratan dan prosedur pendaftaran jamaah haji
khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
Persyaratan Pendaftaran Haji Khusus:
a) Beragama Islam
b) Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar
c) Memiliki rekening tabungan dalam bentuk Rupiah (IDR) atas
nama jamaah haji
d) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
e) Memiliki Kartu Keluarga
f) Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta
nikah atai ijazah
g) Bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon jamaah haji
h) Bagi jamaah haji yang belum memiliki KTP, dapat diganti dengan
kartu identitas lain yang sah
Prosedur Umum Pendaftaran:
54
a) Jamaah haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian
kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran
di Kantor Wilayah
b) Jamaah haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Rupiah
(IDR) pada BPS BPIH yang telah ditetapkan
c) Jamaah haji membayar setoran awal BPIH khusus ke rekening
Menteri Agama pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan
oleh Menteri
d) Jamaah haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH khusus dan
persyaratan pendaftaran kepada petugas Kantor Wilayah untuk
mendapatkan nomor porsi.
Prosedur Pendaftaran Haji di PIHK
a) Jamaah haji memilih PIHK dan membuat Surat Perjanjian
Kesepakatan layanan dengan PIHK sebanyak 4 (empat) rangkap
dengan rincian sebagai berikut: Rangkap pertama untuk jamaah
haji, Rangkap kedua untuk PIHK, Rangkap ketiga untuk Kantor
Wilayah, Rangkap keempat untuk Direktorat Jenderal.
b) Jamaah haji menyerahkan seluruh persyaratan dan mengisi
formulir registrasi pendaftaran haji.
c) Jamaah haji mengisi Surat Pernyataan Calon Haji (SPCH).
d) PIHK melakukan input data jamaah haji ke dalam aplikasi
SISKOHAT.
55
e) PIHK mencetak nomor registrasi yang terdiri dari kode angkat 12
digit dari aplikasi SISKOHAT.
f) PIHK menyerahkan nomor registrasi ke jamaah haji untuk
pembayaran BPIH khusus.
Prosedur Pendaftaran Haji di BPS BPIH
a) Jamaah haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Rupiah
(IDR) pada BPS BPIH.
b) Jamaah haji membayar setoran awal BPIH khusus ke rekening
Menteri Agama pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan
oleh Menteri.
c) BPS BPIH melakukan input nomor registrasi jamaah haji dalam
aplikasi switching yang tersambung dengan SISKOHAT.
d) BPS BPIH menerbitkan bukti pembayaran setoran awal BPIH
khusus sebanyak 5 (lima) lembar yang masing-masing diberi pas
foto terbaru berwarna ukuran 3x4 dengan peruntukan: Lembar
pertama bermaterai secukupnya untuk jamaah haji; Lembar kedua
untuk BPS BPIH; Lembar ketiga untuk PIHK; Lembar keempat
untuk Kantor Wilayah; dan Lembar kelima untuk Direktorat
Jenderal yang diserahkan bersama dengan lembar keempat ke
Kantor Wilayah.
e) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh)
lembar dengan latar belakang warna putih dengan ketentuan:
Warna baju/kerudung harus kontras dengan latar belakang; Tidak
56
memakai pakaian dinas; Tidak menggunakan kacamata; Tampak
wajah minimal 80%; dan Bagi jamah haji wanita menggunakan
busana muslimah.
f) BPS BPIH menyerahkan bukti pembayaran setoran awal BPIH
khusus lembar pertama, ketiga, keempat dan kelima kepada
jamaah haji.
g) Bukti pembayaran setoran awal BPIH khusus mencantumkan
nomor validasi terdiri dari kode angka 20 digit.
Prosedur Pendaftaran Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi
a) Jamaah haji menyerahkan bukti pembayaran setoran awal BPIH
khusus lembar ketiga, keempat dan kelima, berkas persyaratan
pendaftaran dan Salinan surat perjanjian kesepakatan dengan
PIHK kepada petugas Kantor Wilayah.
b) Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi berkas persyaratan.
c) Petugas Kantor Wilayah melakukan input nomor validasi jamaah
haji ke dalam aplikasi SISKOHAT.
d) Petugas Kantor Wilayah melakukan pengambilan finger print dan
foto wajah jamaah haji.
e) Petugas Kantor Wilayah menerbitkan Surat Pendaftaran Pergi Haji
(SPPH) sebagai bukti pendaftaran haji yang mencantumkan
Nomor Porsi, dibubuhi stempel dinas Kantor Wilayah, sebanyak
57
lima lembar yang masing-masing diberi pas foto ukuran 3x4cm
dan menyerahkan sesuai peruntukan:
f) Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) ditandatangani oleh Kepala
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah / Kepala Seksi
Pendaftaran Haji / Petugas yang membidangi penyelenggaraan
haji yang diberikan wewenang untuk penandatanganan SPPH.
g) Nomor porsi terdiri dari 10 (sepuluh) digit angka yang berawalan
30xxxxxxxx.
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan
Umrah pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun.
Pendaftaran haji khusus dilakukan oleh calon jamaah haji yang
bersangkutan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kepala Sub
Direktorat Pendaftaran Haji, Noer Alya Fitra (Nafit) pada acara pembukaan
kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Haji Khusus Angkatan II
menyampaikan, adanya perubahan signifikan dalam pendaftaran haji
khusus. Jika menurut PMA 23/2015 pendaftaran dapat diwakilkan kepada
pihak lain, maka di PMA 17/2017 pendaftaran haji khusus harus dilakukan
langsung oleh calon jemaah haji.3 Akan tetapi untuk pengaplikasiannya di
Kanwil DKI Jakarta pada tahun 2017, pendaftaran haji khusus masih
diwakilkan oleh PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang telah
ditunjuk oleh calon jamaah. PIHK yang bertugas akan membawa berkas-
3http://haji.kemenag.go.id/v3/content/kemenag-bekali-pihk-teknis-pendaftaran-haji-khusus
Kemenag Bekali PIHK Teknis Pendaftaran Haji Khusus oleh Abdul Basyir pada Rabu, 12 Juli, 2017
diakses pada pukul 11.10 AM
58
berkas jamaah haji khusus yang sudah ditandatangani oleh jamaah sendiri
dan dilengkapi dengan membawa Surat permohonan kepada Kanwil
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, surat Tugas dari Pimpinan
Perusahaan beserta KTP, Surat Kuasa pernyataan pilihan PIHK, Surat
Perjanjian (Kesepakatan) hak dan kewajiban antara PIHK dan jamaah.
Setelah berkas-berkas tersebut diberikan oleh PIHK yang bertugas kepada
petugas Kanwil DKI Jakarta yang berada di bagian pelayanan pendaftaran,
maka petugas Kanwil pelayanan pendaftaran akan memberikan formulir
pendaftaran haji yang akan diisi oleh petugas PIHK yang sudah diberikan
kewenangan oleh PIHK dan jamaah yang bersangkutan untuk mewakilkan.
Setelah dibubuhi tanda tangan dan stempel perusahaan oleh PIHK yang
bertugas, formulir tersebut diberikan kembali kepada pihak pelayanan
pendaftaran yang ada di Kanwil. Pihak pelayanan pendaftaran Kanwil akan
memverifikasi No PIN PIHK yang diberikan oleh SISKOHAT ketika
pengurusan izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Setelah entry
data yang dilakukan, maka terbitlah nomor porsi jamaah oleh pihak
pelayanan pendaftaran Kanwil yang mana pada lembar nomor porsi
tersebut terdapat batas waktu konfirmasi pembayaran BPIH Khusus kepada
BPS BPIH Khusus. Pada waktu tersebut pihak PIHK harus melakukan
setoran awal jamaah haji khusus di BPS BPIH yang telah dipilih.
Kemudian, BPS BPIH tersebut akan melakukan entry data ke SISKOHAT
bahwa calon jamaah haji khusus yang bersangkutan sudah melaksanakan
setoran awal dan masuk pada alokasi nomor porsi yang telah ditentukan.
59
Sejauh ini, menurut pengamatan penulis, sistem pengambilan sidik
jari (finger print) dan pengambilan foto yang dilakukan di Kanwil belum
dilaksanakan. Hal tersebut hanya dilaksanakan pada pendaftaran haji
regular di tingkat Kabupaten/Kota.
b. Pelayanan Administrasi dan Dokumen
Dalam hal ini pelayanan administrasi ataupun dokumen terkait
penyelenggaraan ibadah haji yaitu kantor Kemenag Kab/Kota sebagai
tempat pendaftaran dengan menyediakan berbagai formulir yang harus
diisi oleh calon jamaah haji. Bank Penerima Setoran BPIH (BPS BPIH)
dilakukan dengan sistem tabungan terbuka sepanjang tahun dan pelunasan
BPIH dilakukan setelah BPIH ditetapkan. Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melalui Puskesmas sebagai instansi yang melakukan
pemeriksaan kesehatan awal untuk persyaratan pendaftaran haji. Proses
pendaftaran haji juga terhubung secara langsung dengan Direktorat
Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah serta Kantor Wilayah
Kementerian Agama Propinsi DKI Jakarta melalui jaringan Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dengan SISKOHAT ini
perkembangan pendaftaran haji seluruh Indonesia dapat diketahui setiap
waktu.
Melihat bahwa sistem pelayanan Haji harus mampu
mengakomodasikan calon Haji dari seluruh wilayah Indonesia dengan
jumlah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun serta sifatnya yang
tersebar dengan transaksi yang sangat dinamis, maka tidak dapat dihindari
60
lagi diperlukannya dukungan peralatan teknologi untuk menunjang
pelayanan dan monitoring penyelenggaraan Haji.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan Haji, Kementerian Agama,
membangun suatu Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau disingkat
SISKOHAT, yang merupakan suatu sistem pelayanan secara online dan
real time antara BPS BPIH, Kanwil Kementerian Agama di 33 Provinsi
dengan Pusat Komputer Kementerian Agama.
Pembangunan SISKOHAT tidak hanya dirancang untuk melayani
pendaftaran haji secara online, lebih jauh lagi mencakup dukungan
terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan haji mulai dari pendaftaran
calon haji, pemrosesan dokumen haji, persiapan keberangkatan
(Embarkasi), monitoring operasional di Tanah Suci sampai pada proses
kepulangan ke Tanah air (Debarkasi).
Untuk itu telah disiapkan pula infrastruktur pendukung di Kanwil
Kementerian Agama 33 Provinsi, mencakup 13 Embarkasi
pemberangkatan dan pemulangan. Pembangunan infrastruktur di Kantor
Kementerian Agama Daerah Tingkat-II dan infrastruktur di Arab Saudi
yang online ke Pusat SISKOHAT di Jakarta, sehingga secara keseluruhan
SISKOHAT menjadi suatu Sistem Informasi yang terintegrasi dalam satu
Database untuk mendukung penyelenggaraan Haji terutama dalam aspek
pengelolaan informasi haji.
Dalam pembangunan SISKOHAT, Kementerian Agama telah
berupaya melakukan investasi komputerisasi dengan menggunakan mesin
61
IBM AS/400 sebagai Host Kementerian Agama yang mengintegrasikan
sekitar 3.566 perangkat workstation dan lebih dari 4000 printer di 1.415
Cabang BPS BPIH dari berbagai platform di seluruh wilayah Indonesia
secara Online dan untuk menunjang proses penyelenggaraan haji secara
keseluruhan Kementerian Agama juga telah menginvestasikan IBM
AS/400 di 33 Kanwil Kementerian Agama Provinsi secara online.
Sementara itu untuk membantu pengelolaan informasi di Arab
Saudi telah disiapkan satu buah Host IBM AS/400 yang berlokasi di
Bidang Urusan Haji Jeddah serta workstation di beberapa daerah kerja
seperti: Makkah, Madinah dan Mina yang kesemuanya difungsikan untuk
memonitor data-data kedatangan, kesehatan, kejadian dan pemondokan.4
Hubungan antara Host di Bidang Urusan Haji Jeddah dengan Host
di Jakarta dilakukan secara dial-up, mengingat Pemerintah Arab Saudi
belum mengijinkan hubungan satelit antara Jakarta dan Jeddah, sehingga
kebutuhan informasi masih berdasarkan dial on demand dan belum real
time.
SISKOHAT Gen-2 telah diluncurkan secara resmi tepatnya pada
tanggan 3 April 2014. Sistem ini merupakan perbaikan dari sistem
sebelumnya yaitu SISKOHAT Gen-1 yang pada tahun 1992 telah
memulai pengolahan data melalui sistem informasi dan komputerisasi haji
terpadu SISKOHAT.
4 Imam Syaukani, ed., Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia (Jakarta: Puslitbang
Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 109-110
62
SISKOHAT mempunyai fungsi sebagai interaksi dua arah untuk
pelayanan publik dan lembaga terkait. SISKOHAT juga berarti
keterbukaan informasi dengan penyediaan tools untuk memberitahu tahun
rencana keberangkatan haji melalui nomor porsi yang diperoleh setelah
pembayaran setoran awal BPIH.
Nomor porsi ini secara otomatis tersimpan di database sehingga
bisa diakses kapan saja melalui tool di web http:haji.kemenag.go.id/.
Nomor porsi ini menjadi acuan rencana keberangkatan haji termasuk
kapan pelunasan dan kapan keberangkatannya.5
Beberapa kemudahan dengan adanya sistem informasi dan
komputerisasi haji terpadu SISKOHAT antara lain:
1) Secara real-time dapat langsung dihitung jumlah setoran BPIH
2) Pendaftaran haji dapat dilakukan sepanjang tahun nonstop
3) Menyimpan database lengkap seluruh jamaah haji secara terstruktur
4) Kemudahan dan kecepatan layanan informasi tentang posisi dan status
jamaah haji kepada publik sejak masa pendaftaran sampai masa
pemberangkatan, operasional di Arab Saudi hingga kepulangan
kembali ke daerah asal di tanah air.
Setelah setoran awal diserahkan seorang calon jamaah haji ke
kantor Kemenag terdekat sesuai domisili maka calon jamaah haji sudah
mendapatkan nomor porsi haji. Nomor porsi yang sudah masuk ke
5 https://www.hajikita.com/siskohat-gen-2/ SISKOHAT Gen-2 oleh Redaksi Haji Kita diakses
pada hari Rabu 6 September 2017 pukul 23.24 PM
63
SISKOHAT adalah password atau identity card (kartu identitas) bagi
calon jamaah haji. Dengan memiliki nomor porsi seorang calon jamaah
haji dapat mengetahui kapan ia akan berangkat ke tanah suci.
Samsudin memaparkan bahwa pendaftaran haji khusus di Kanwil
Kemenag provinsi dapat dilaksanakan oleh PIHK yang sudah mempunyai
pin yang telah dikonfirmasi oleh sistem pada SISKOHAT. Ketika
pendaftaran haji khusus dilaksanakan oleh perwakilan PIHK maka pihak
PIHK akan datang ke Kanwil kemenag provinsi untuk mendaftarkan
calon jamaah haji khusus dengan membawa seluruh berkas kelengkapan
persyaratan haji khusus yang sudah ditandatangani oleh calon jamaah haji
khusus yang bersangkutan. Setelah PIHK mengisi formulir pendaftaran
yang disediakan oleh pihak Kanwil maka pihak Kanwil akan menginput
pin dari PIHK tersebut ke dalam SISKOHAT. Apabila nomor pin yang
diinput sudah benar maka akan keluar nomor porsi dari calon jamaah haji
khusus tersebut. Adakalanya nomor pin tidak keluar disebabkan Karena
PIHK belum memperpanjang masa izin operasional hajinya. Untuk tahun
2017 ini pelaksanaan pendaftaran haji melalui Kanwil sendiri sudah
berjalan lancar.6
6 Wawancara Pribadi dengan Samsudin Kepala Seksi Sistem Informasi Haji, Jakarta, 29
Agustus 2017
64
Gambar 4.1
Alur SISKOHAT
Sumber: Sub Bagian Informasi Dan Hubungan Masyarakat Kemenag Kanwil
Kemenag Profinsi DKI Jakarta.
3. Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Pendaftaran
Dalam setiap kegiatan baik itu berskala besar maupun berskala kecil,
ada beberapa aspek yang patut dilakukan agar kegiatan itu terlaksana dengan
hasil yang memuaskan, tidak terkecuali dalam proses penyelenggaraan ibadah
haji oleh pemerintah Indonesia.
Beberapa aspek tersebut tidak lain adalah dalam hal terkait
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, analisis data, dan
65
evaluasi. Dari keseluruhan proses tersebut, perencanaan adalah proses
penyusunan rencana strategis suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama
yang telah ditentukan. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur
kerja sesuai dengan kemampuan setiap sumber daya manusianya (SDM).
Pelaksanaan adalah aplikasi dari tahap perencanaan dan pengorganisasian
sebagai langkah konkrit mencapai tujuan bersama. Pengawasan adalah proses
pemantauan kerja dalam melaksanakan ketiga tahap sebelumnya. Keempat
tahap tersebut adalah salah satu faktor utama dalam mengelola sebuah lemaga
atau organisasi selama mengadakan suatu kegiatan. Dalam melaksanakan
keempat tahap tersebut dapat diselingi dengan analisis SWOT yang berfungsi
untuk mengetahui kelemahan, kelebihan, kekuatan, dan ancaman baik dari
internal maupun eksternal terkait dengan perkembangan lembaga atau
organisasi.
Samsudin mengatakan bahwa pelaporan pendaftaran dilaksanakan
secara rutin setiap bulannya. Sedangkan untuk evaluasi dilaksanakan setelah
operasional penyelenggaraan haji tahun 2017 selesai. Pelaksanaan pelaporan
dan evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh pada tingkat provinsi dan
nasional. Hasil dari pelaporan kegiatan pendaftaran akan dievaluasi dan
dijadikan bahan pertimbangan dalam langkah perbaikan manajemen
penyelenggaraan haji tahun kedepannya.7
B. Sistem Pembinaan Jamaah Haji
7 Wawancara Pribadi dengan Samsudin Kepala Seksi Sistem Informasi Haji, Jakarta, 29
Agustus 2017
66
1. Persiapan Pembinaan Jamaah
Pembinaan ibadah haji dilakukan dengan dua acara yaitu:
a. Bimbingan ibadah haji massal
1) 1 (satu) kali bimbingan manasik haji massal
2) 1 (satu) kali bimbingan manasik haji pembentukan dan pembekalan
Karu (Ketua Regu) dan Karom (Ketua Rombongan)
Dalam proses ini Kementerian Agama Kabupaten/Kota sangat
berperan aktif dalam memberikan pengarahan kepada para calon jamah
haji tentang manasik haji. Akan tetapi, masih ada calon jamaah haji
yang mengikuti bimbingan manasik haji yang didirikan oleh lembaga
keagamaan, perorangan, atau yayasan yang bertujuan memberikan bekal
kepada calon haji ketika masih berada di tanah air dan bimbingan
sampai ke tanah suci. Bimbingan yang dilakukan oleh lembaga di luar
kementerian agama kota memang sangat diperlukan, karena akan
memberikan keleluasaan calon haji dalam membentuk kelompok,
melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dan waktu manasik
yang relative lama sehingga mampu melaksanakan ritual haji secara
mandiri.
Dalam bimbingan manasik haji ini, memang di harapkan
membentuk adanya Karu (Ketua Regu) dan Ketua Rombongan (Karom)
67
agar mempermudah dalam pelaksanaan koordinasi pada saat di tanah
suci.8
b. Bimbingan calon jamaah haji
Realisasi pelaksanaan pembekalan terhadap jamaah calon haji
DKI Jakarta tahun 1438 H/2017 M dilakukan sebanyak 2 kali massal
dan 6 kali manasik kelompok meliputi:
1) Bimbingan massal dilaksanakan 2 (dua) kali
2) 6 (enam) kali bimbingan manasik kelompok (teori) di KUA
Kecamatan
3) Pelatihan Ketua Regu (Karu) dipilih dari pengelompokan Ketua
Rombongan (Karom) yang terdiri dari 9/10 orang, sedangakan
karu sendiri terdiri dari kelompok karom yang terdiri dari 45/50
orang. Dalam hal ini karu dan karom perlu dibimbing dalam
rangka memantapkan manasik dan pembentukan regu dan
rombongan, dan sekaligus pembentukan kloter. Adapun materi
pelatihan meliputi; kebijakan pemerintah dalam operasional
penyelenggaraan haji, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas ketua
8 Wawancara Pribadi dengan Triyono Seksi Pembinaan Haji dan Umrah, Jakarta 19 Juli 2017
68
regu dan rombongan, bimbingan manasik haji, bimbingan
kesehatan.9
2. Tahapan Pembinaan Jamaah
a. Pembinaan Jamaah di Tingkat Kab/Kota
Bimbingan dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan yaitu 2 (dua)
kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Khusus untuk
wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
sebanyak 8 kali yaitu 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota. Bimbingan/manasik untuk Ketua Regu (Karu) dan
Ketua Rombongan (Karom) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali
pertemuan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.10
b. Pembinaan Jamaah di Tingkat Kecamatan
Bimbingan dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan yaitu 8 (delapan)
kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Khusus untuk wilayah DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebanyak 8 kali yaitu
6 (enam) kali oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.11
3. Pelaksanaan Pembinaan Jamaah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
melaksanakan pembinaan jamaah haji bukan sebagai pihak pelaksana, akan
tetapi bertindak sebagai pengawas (monitoring) terhadap pelaksanaan
9 Wawancara Pribadi dengan Triyono Seksi Pembinaan Haji dan Umrah, Jakarta 19 Juli 2017 10 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman
Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 12 ayat (1), (2) dan (3). 11 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman
Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 12 ayat (1) dan (2).
69
kegiatan pembinaan jamaah haji di wilayah DKI Jakarta. Provinsi DKI
Jakarta sendiri menaungi 6 Kemenag Kabupaten/Kota yaitu; Jakarta Timur,
Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan
Seribu dan 44 KUA Kecamatan.
Pada periode tahun 2017, Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
secara teknis melakukan pengawasan pembinaan jamaah haji / bimbingan
manasik haji secara acak ke Kemenag Kabupaten/Kota dan KUA
Kecamatan. Jadi hanya diambil 1 dari beberapa jumlah KUA Kecamatan
yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota untuk di-monitoring secara
langsung oleh pihak Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta. Dari jadwal
yang sudah ditetapkan oleh Kemenag Pusat untuk pelaksanaan bimbingan
manasik mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat KUA Kecamatan
dipilih secara random (acak) untuk didatangi oleh pihak Kanwil. Ketika
pelaksanaan monitoring pihak Kanwil bertugas sebagai pemateri baik untuk
pemateri bimbingan manasik ibadah haji dan mengenai regulasi pemerintah
tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2017 adakalanya Kanwil
juga berperan sebagai pemateri bidang kesehatan. Hal ini disebabkan karena
tidak tersedianya anggaran monitoring pada Kanwil oleh pemerintah.
Sehingga, pelaksanaannya pun tidak semaksimal tahun kemarin yang 50%
KUA Kecamatan dibawah lingkup satu Kabupaten/Kota dapat termonitor
dengan baik pelaksanaan pembinaannya.12
12 Wawancara Pribadi dengan Triyono Seksi Pembinaan Haji dan Umrah, Jakarta 6
September 2017
70
a. Jadwal dan Sarana Pembinaan Jamaah Haji
Kegiatan pembinaan jamaah haji dan pembekalan Karu dan Karom
secara nasional dimulai tanggal 29 April 2017. Dalam hal ini Bidang
Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kanwil Kemenag Provinsi
menyampaikan hanya bertugas jadwal kegiatan bimbingan manasik
tingkat Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta pembekalan bagi
Karu dan karom bisa melalui email [email protected]
Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyediakan sarana
pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya.14 Alat
peraga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 sekurang-kurangnya
berupa Ka’bah mini. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 sekurang-kurangnya berupa buku manasik.15
Dalam hal pembinaan manasik haji oleh pembimbing lebih
diutamakan adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan
bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten/Kota
dan KUA Kecamatan dan memiliki sertifikat pembimbing manasik.16
b. Metode Pembinaan Jamaah Haji
Predikat haji mabrur akan tercapai ketika didukung dengan
pemahaman jamaah haji terhadap manasik dan ibadah lainnya serta dapat
13 Wawancara Pribadi dengan Triyono Seksi Pembinaan Haji dan Umrah, Jakarta 6
September 2017 14 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman
Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 10 15 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman
Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 10 ayat (1) dan (2). 16 Wawancara Pribadi dengan Triyono Seksi Pembinaan Haji dan Umrah, Jakarta 6
September 2017
71
melaksanakannya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Jamaah
haji mandiri adalah jamaah haji yang memiliki kompetensi atau
kemampuan memahami manasik haji dan ibadah lainnya dengan benar
sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, Kementerian
Agama menetapkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam
pelaksanaan pembinaan jamaah haji. Metode bimbingan meliputi:17
1) Ceramah
2) Tanya jawab
3) Peragaan
4) Praktik manasik, dan
5) Simulasi
c. Materi Pembinaan Jamaah Haji
Materi bimbingan jamaah meliputi:18
1) Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air
2) Kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi (taklimatul hajj)
3) Fiqih haji
4) Tata cara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan
5) Manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan
6) Hikmah ibadah haji
7) Arbain, ziarah
17 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman
Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 15. 18 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman
Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 13.
72
8) Kesehatan
9) Perlindungan jamaah haji
10) Akhlaq, adat istiadat dan budaya Arab Saudi
11) Hak dan kewajiban jamaah haji
12) Pembentukan karu, karom, dan kloter
13) Melestarikan haji mabrur.
Tabel 1. 4
Materi Pembinaan Ibadah Haji Tahun 2017
No. Materi Pokok
Bahasan
Sub Pokok Bahasan Referensi
1 Bimbingan
Pelaksanaan
Ibadah
Ketentuan
haji dan
umrah
Umrah:
1. Pengertian Umrah
2. Hukum Umrah
3. Waktu Mengerjakan Umrah
4. Syarat, Rukun, Wajib dan Sunnah
Umrah
5. Pelaksanaan Umrah (Ihram,
Thawaf, Sai dan Tahalul)
Haji:
1. Pengertian Haji
2. Hukum Haji
3. Waktu Mengerjakan Haji
4. Syarat, Rukun, Wajib dan Sunnah
Umrah
5. Pelaksanaan Haji (Ihram, Thawaf,
Sai, Wukuf, Lontar Jumrah, dan
tahalul
1. Tuntutan Manasik
Haji dan Umrah
Kemenag 2015
2. Fikih Haji
Komprehensif
Kemenag 2015
Hikmah
Haji dan
1. Hikmah Haji
73
Umrah 2. Hikmah Umrah
3. Hikmah Miqat Zamani dan Miqat
Makani
4. Hikmah Bacaan Talbiyah
5. Hikmah Thawaf
6. Hikmah Sai
7. Hikmah Wukuf
8. Hikmah Mabit di Muzdalifah
9. Hikmah Mabit di Mina
10. Hikmah Melontar Jumrah
11. Hikmah Tahalul
12. Hikmah DAM
Pelaksanaan
Haji
1. Haji Tamattu’ (Pengertian dan
Pelaksanaannya)
2. Haji Qiran (Pengertian dan
Pelaksanaannya)
3. Haji Ifrad (Pengertian dan
Pelaksanaannya)
2 Ziarah Tempat
Ziarah di
Tamah Suci
Kota Madinah (Keutamaan
Madinatul Rasul
1. Masjid Nabawi (Sejarah
Raudhah, Mihrab)
2. Makam Rasulullah (Tata cara
Ziarah dan Waktu Ziarah)
3. Maqam Baqi al Gharqad
4. Masjid Quba
5. Jabal Uhud
6. Masjid Qiblatain
7. Masjid Sab’ah/Masjid Khandaq
74
8. Masjid Ijabah
9. Masjid Jum’ah
10. Masjid Abi Dzar al-Ghifari
11. Masjid Ghamamah
12. Masjid Bilal
13. Masjid Miqat
14. Percetakan al-Qur’an
Kota Makkah
1. Gua Hira di Jabal Nur
2. Gua Tsur di Jabal Tsur
3. Jabal Rahmah
4. Masjid Jin
5. Museum Ka’bah
6. Hikmah Ziarah
3 Akhlak Akhlak
Jamaah Haji
dan Adat
Istiadat
Bangsa
Arab
1. Etika dan Akhlak Jamaah selama
Haji
2. Cara Berbusana di Arab
3. Akhlak Sesama Jamaah Haji
4. Adat Istiadat Bangsa Arab
4 Haji
Mabrur
Pelestarian
Haji Mabrur
1. Pengertian dan Ciri Haji Mabrur
2. Menjaga Kemabruran Haji
d. Peserta Pembinaan Jamaah Haji
Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah tentang Pedoman Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 7 bahwa
peserta bimbingan adalah jamaah haji yang berhak melunasi Biaya
75
Pembiayaan Ibadah Haji (BPIH) dalam alokasi kuota berangkat haji tahun
berjalan.
Jumlah peserta bimbingan di KUA Kecamatan ditetapkan paling
sedikit dua puluh (20) orang. Dalam hal jumlah peserta bimbingan di
KUA Kecamatan kurang dari 20 (dua puluh) orang Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan kegiatan
bimbingan lebih dari satu Kecamatan dan dilaksanakan oleh KUA
Kecamatan yang jumlah jamaahnya paling banyak.19
Dalam hal penggabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tidak
memenuhi jumlah minimal peserta atau lokasi/wilayah yang berjauhan
maka bimbingan dapat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.20
Pada wilayah DKI Jakarta tahun 2017 jumlah total peserta yang
mengikuti pembinaan adalah 7902 jamaah dengan perhitungan
perKabupaten/Kota. Kota Jakarta Pusat sejumlah 565 jamaah, Kota
Jakarta Selatan sejumlah 2080 jamaah, Kota Jakarta Utara sejumlah 1206
jamaah, Kota Jakarta Timur 2878 jamaah, Kota Jakarta Barat sejumlah
1173. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu untuk tahun 2017
19 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman
Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 8 ayat (1) dan (2). 20 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman
Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 9
76
belum ada pemberangkatan jamaah haji sehingga tidak terdapat jumlah
jamaah yang mengikuti pembinaan.21
C. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Pendaftaran dan Pembinaan
Jamaah Haji
Analisa berikut ini menjelaskan tentang hambatan atau kendala yang dihadapi
oleh Petugas Bidang Penyelenggara Haji khususnya Seksi Pendaftaran dan
Dokumen serta Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta, berikut uraian informan hambatan atau kendala
yang dialami selama pelayanan pendaftaran dan pembinaan jamaah haji, sebagai
implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Pelayanan
Pendaftaran dan Pembinaan Haji yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta.
1. Faktor Pendukung Pendaftaran Jamaah Haji
Penyelenggaraan ibadah haji pada setiap tahunnya yang dimulai sejak
pendaftaran, pembinaan, penyelesaian dokumen dan paspor, operasional
pemberangkatan, pelaksanaan operasional di Arab Saudi, hingga kembali
ke tanah air.
Dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji maka
ditetapkan regulasi sebagai indikator standart pelayanan penyelenggaraan
ibadah haji. Pada tahun 2017 faktor pendukung pelaksanaan pelayanan
21 Wawancara Pribadi dengan Triyono dan Samsudin Seksi Pembinaan Haji dan Umrah dan
Kasi SISKOHAT, Jakarta 6 September 2017
77
pendaftaran haji adalah adanya regulasi terkait peraturan perhajian yang
jelas dan didukung oleh backup aplikasi sistem yang ada.
2. Faktor Penghambat Pendaftaran Jamaah Haji
Dalam implementasi peraturan pelaksanaan penyelenggaraan haji
tersebut, terdapat unsur-unsur yang dilaksanakan oleh petugas bidang
penyelenggaraan haji atas nama pemerintah dalam melayani masyarakat
atau calon jamaah haji. Dalam pendaftaran calon jamaah haji, petugas
bidang penyelenggaraan ibadah haji, dan unsur-unsur yang tekait dalam
pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji terlibat dalam administrasi
yang telah ditentukan.
Menurut Samsudin (Kasi SISKOHAT), persoalan-persoalan tersebut
tidak selalu terkai dengan peraturan-peraturan haji baik dalam Peraturan
Menteri Agama maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam
implementasinya peraturan tersebut mengalami kendala teknis yakni
problem yang ditimbulkan tidak saja Karena implementasi atas peraturan
akan tetapi karena permasalahan-permasalahan sosial seperti kebiasaan
calon jamaah yang selalu meminta tolong untuk diwakilkan atas keperluan
pengurusan administrasi melalui keluarga atau orang suruhan dikarenakan
kesibukan mereka untuk bekerja sehingga dapat menimbulkan
misscomunication antara petugas haji dengan calon haji.
Faktor penghambat lain dari pelayanan pendaftaran adalah terletak
pada saat entry data di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).
Hal ini merupakan kendala teknis yang beberapa kali terjadi di Kanwil
78
Kemenag Prov DKI Jakarta, yakni ketika petugas sedang memasukkan
data ke SISKOHAT secara tiba-tiba server SISKOHAT offline. Hal ini
berdampak di peng-inputan data pada klien SISKOHAT termasuk pada
SISKOHAT klien Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta. Karena hanya
terdapat satu server SISKOHAT yang berpusat di Kemenag RI dan
menampung seluruh data perhajian Indonesia, maka untuk reboot atau
restart sistem membutuhkan waktu 1-2 jam.
3. Faktor Pendukung Pembinaan Jamaah Haji
Seperti halnya pelayanan pendaftaran jamaah haji, yang menjadi faktor
pendukung pelayanan pembianaan jamaah haji adalah adanya regulasi
yang jelas serta I’tikad yang tertanam pada hati para pegawai untuk
melayani para tamu-tamu Allah. Orientasi mereka dalam pelaksanaan
pembinaan jamaah haji ini adalah murni pada prosedur yang sudah
ditetapkan dengan cara membantu para tamu-tamu Allah untuk mencapai
istitha’ah ulumiyah (kemampuan dalam hal manasik haji).
4. Faktor Penghambat Pembinaan Jamaah Haji
Daripada faktor pendukung, faktor penghambat pelaksanaan
pembinaan jamaah haji pada Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
dirasa lebih banyak. Terkait dengan pengembalian kuota jamaah haji
Indonesia dan minimnya anggaran operasional membuat Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta tidak menyeluruh dalam melakukan pengawasan
pembinaan jamaah haji. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Triyono
bahwa Kanwil secara random memilih lokasi pengawasan pembinaan.
79
Beliau mengatakan bahwa pengawasan pembinaan jamaah haji pada tahun
2017 dirasa kurang efektif. Seperti halnya pada kloter terakhir
pemberangkatan jamaah haji di Embarkasi Pondok Gede tahun 2017 yang
belum sempat dibentuk Karu dan Karomnya. Sehingga Kasi Pembinaan
Haji dan Umrah, Asrar Rusli ditemani dengan Triyono, Seksi Pembinaan
Haji dan Umrah, terjun secara langsung kepada jamaah tersebut dan
melakukan musyawarah untuk pemilihan Karu dan Karom kloter tersebut.
Hal itu tentu berdasarkan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
pemerintah dan kesepakatan para jamaah kloter yang bersangkutan. Faktor
penghambat lainnya adalah banyaknya jamaah haji yang berhalangan
hadir pada pelaksanaan bimbingan yang telah dijadwalkan oleh Kemenag
Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan dengan alasan kesibukan
pekerjaan. Selanjutnya adalah dari faktor usia jamaah haji yang
kebanyakan sudah menginjak diatas 60 tahun sehingga sulit untuk
memahami materi pembinaan yang disampaikan.
80
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pemaparan-pemaparan dari
hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem pendaftaran jamaah haji khusus dilaksanakan di Provinsi, sedangkan
pendaftaran haji reguler dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan
pendaftaran haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta tahun 2017 sudah f0sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam
Peraturan Perundang-undangan, baik UU RI No.13 tahun 2008 maupun
Peraturan Menteri Agama RI No.13 tahun 2012 serta kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah. Namun
demikian masih ada beberapa hal yang belum sesuai prosedur yang ditetapkan
seperti halnya:
a. Pelaksanaan pembayaran setoran awal yang seharusnya dilaksanakan
pada saat sebelum pendaftaran jamaah haji khusus di Kantor Wilayah
Provinsi DKI Jakarta akan tetapi jamaah haji yang sudah memilih PIHK
baru melaksanakan setoran awal ketika sudah mendapatkan nomor porsi
dari Kantor Wilayah.
b. Pengambilan sidik jari (finger print) dan foto wajah jamaah haji masih
belum dilaksanakan di Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi DKI
Jakarta. Pendaftaran jamaah haji khusus masih diberlakukan sistem
81
penugasan dari PIHK yang sudah dipilih oleh calon jamaah haji dengan
disertai Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur PIHK dan jamaah
yang bersangkutan.
2. Sistem pembinaan jamaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 dilaksanakan dalam bentuk monitoring
(pengawasan). Sedangkan pelaksanaannya di lapangan, pembinaan jamaah
haji khusus dilakukan oleh pihak travel / Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
(PIHK), dan bagi jamaah haji reguler dilaksanakan oleh Kementerian Agama
Kabupaten/Kota. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah adalah
dengan sistem random monitoring. Hal ini dilakukan dengan secara acak
memilih Kemenag Kab/Kota atau KUA Kecamatan yang sedang melakukan
pembinaan jamaah pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2017 dari 6
Kabupaten/Kota yang masuk pada Provinsi DKI Jakarta hanya 1 KUA
Kecamatan dari masing-masing Kabupaten/Kota yang didatangi oleh pihak
Kantor Wilayah. Bentuk monitoring pembinaan jamaah haji dilakukan secara
langsung oleh Seksi Pembinaan Jamaah Haji dan Umrah Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan monitoring pembinaan jamaah
haji biasanya pihak Kanwil ditugaskan untuk menjadi pemateri penyampai
kebijakan pemerintah terkait penyelengaraan haji dan umrah.
Faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan pedaftaran dan
pembinaan jamaah haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta adalah sebagai berikut:
82
a. Dalam pelaksanaan pendaftaran jamaah haji yang menjadi faktor
pendukung adalah regulasi pemerintah tentang penyelenggaraan haji,
SDM yang mumpuni dan didukung oleh sarana dan prasarana yang
memadai, serta dilaksanakan dengan transparan. Sementara faktor
penghambat pelayanan jamaah haji terletak pada sistem server
SISKOHAT yang sering offline secara tiba-tiba. Sehingga penginputan
data pada SISKOHAT sedikit terhambat.
b. Pada pelaksanaan pembinaan jamaah haji yang menjadi faktor
pendukung adalah regulasi pemerintah tentang penyelenggaraan haji,
didorong oleh kemampuan dan kemauan para petugas Kantor Wilayah
dalam melayani para tamu-tamu Allah SWT untuk mencapai syarat
wajib haji yakni istitha’ah ilmiyah (mampu dalam hal manasik ibadah
haji). Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan jamaah
haji adalah kesibukan dalam hal urusan pekerjaan para calon jamaah
haji sehingga sebagian jamaah tidak mengikuti program pembinaan.
Sedangkan dari segi usia calon jamaah haji didominasi oleh golongan
lansia sehingga kemampuan mereka dalam menerima materi
pembinaan dan bimbingan haji kurang dapat menerimanya.
Selanjutnya dengan dikembalikannya kuota haji Indonesia pada tahun
2017 yang tidak didukung dengan anggaran pengawasan menyebabkan
kinerja petugas pembinaan jamaah haji Kantor Wilayah kurang efektif,
sehingga pengawasan dan pengendalian bimbingan jamaah haji di
tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan masih kurang maksimal.
83
B. Saran
Dari data yang sudah dijelaskan di atas, dengan ini penulis memberikan
beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk
penyelenggaraan haji tahun kedepan:
1. Memperkuat fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta adanya Standart Operasional
Prosedur (SOP) mengenai pelayanan pendaftaran jamaah haji khusus dan
melakukan sosialisasi pendaftaran jamaah haji baik melalui media cetak
maupun media elektronik.
2. Menyampaikan edaran dan menghimbau kepada calon jamaah haji untuk
mengikuti pembinaan jamaah haji (bimbingan manasik haji) walaupun sudah
mengikuti pembinaan di KBIH, Karena setiap calon jamaah haji mempunyai
hak mengikuti pembinaan manasik haji yang diselenggarakan oleh
pemerintah.
3. Berpedoman pada regulasi kebijakan dalam pelaksanaan tugas pelayanan
jamaah haji, baik peraturan perundang-undangan yang bersumber dari UU
Penyelenggaraan Ibadah Haji maupun Peraturan Menteri serta kebijakan
teknis Dirjen PHU dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta. Selanjutnya merencanakan anggaran pengawasan pengendalian
dan pembinaan/bimbingan yang baik dan transparan serta dapat dipertanggung
jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan
jamaah haji untuk meraih haji yang mabrur.
DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan
Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2016.
Barata, Atep Adya. Bisnis dan Hukum Perdata Dagang SMK. Bandung: Armico. 1999.
Basyuni, Muhammad Maftuh. Reformasi Manajemen Haji. Jakarta: FDK Press, 2008.
Darminanto, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. Analisis Laporan Keuangan.
Yogyakarta: YKPN. 2002
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka. Edisi ke-3 Cetakan ke-2. 2002.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka. Edisi ke-3 Cetakan ke-2. 2002.
Depag RI. Qur’an Terjemah.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dinamika dan Prespektif Haji
Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Peraturan tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta: Kementerian Agama Republik
Indonesia. 2012.
Dittman, Kevin C. Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley System Analysis and Design
Methods. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. 2001.
Ekotama, Suryono .Cara Gampang Bikin Standart Operating Prosedure Agar Roda
Usaha Lebih Tertata. Yogyakarta: Media Presindo. 2011.
Ensiklopedia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
Herdiansyah, Haris.Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika,
2010.
Julianty, Rifka dan Dwi Prastowo Darminto. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta:
YKPN. 2002.
Kartono, Ahmad.Manajemen Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Jakarta:
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 142 Tahun 2017
tentang Pedoman Pendaftaran Haji Khusus.
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 161 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Komaruddin. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Edisi IX. 2001.
Ladjamudin, Al-Bahra bin. Analisis dan Desain Sistem Infomasi. Yogyakarta: Graha
Ilmu. 2013.
Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan
ke-4. 2000.
Mulia, Siti Musdah dan Ahmad Thib Raya. Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam
Islam. Bogor: Prenada Media. 2003.
Mulyanto, Agus. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2009.
Nidjam, Achmad dan Alatief Hanan. Manajemen Haji Studi Kasus Telaah
Implementasi Knowledge Workers. Jakarta: Zikrul Hakim. 2001
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
Peraturan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.Jakarta: Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2012
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Qodratilah, Meity Takdir. Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Jakarta Timur:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. 2011.
Rofi’i, Harun, dan Edi Mulyono. Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan
Umrah. Yogyakarta: Safira. 2013.
Subianto, Ahmad.Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia. Cet. Ke-1. Jakarta:
YAKAMUS dan Gibon Books, 2016.
Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: ALFABETA, 2010.
Sugiyono.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA, 2010.
Supranto.Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan
ke-3. 2006.
Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Bimbingan
Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Pembekalan
Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Jakarta: Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2017.
Tambunan, Rudy M. Pedoman Penyusunan Standart Operating Prosedures
(SOP).Jakarta: Maistas Publishing. 2013.
Tantra, Rudy. Manajemen Proyek Sistem Informasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
2012.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pedoman Akademik Program
Strata 1 2013/2014. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
Usman, Husaini. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
Aliyah, Nur Siti.“Strategi Pelayanan Prima Kantor Departemen Agama Jakarta Barat
Terhadap Calon Jamaah Haji.” Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
Iwan.“Strategi Pelayanan Haji Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
terhadap Jamaah Haji Tahun 2009.” Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
Muis, Ahmad. “Strategi Pelayanan Prima Kementerian Agama Jakarta Selatan Pada
Calon Jamaah Haji.” Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
Nurdiani, Hajiah. “Implementasi Fungsi Manajemen Menurut Robbins dan Coulter
Pada Laboratorium Amil Zakat Infak Sedekah Manajemen Dakwah.” Skripsi
S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2016.
Fahham, Achmad Muchaddam. “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan
Penanganannya.” Jurnal diakses pada 10 November 2016 dari
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625/
Purbasa, Noer Indah. “Pelayanan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota
Samarinda Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.”Jurnal diakses pada 21 November
2016 dari http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2016/08/JURNAL_ARI%20(08-25-16-07-44-04).pdf
Yusni, Muhammad Ali. “ Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota
Samarinda.” eJournal diakses pada 21 November 2016 dari
http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1260
Ali, Muhammad. “4 Faktor Penyelenggaraan Haji 2016 Sukses.” Artikel diakses pada
26 November 2016 dari http://m.liputan6.com/news/read/2604227/4-faktor-
penyelenggaraan-haji-2016-sukses
Syafrizal, Melwin. “Manajemen Profesional.” Jurnal diakses pada 12 November 2016
dari http://amikom.academia.edu/MelwinSyafrizal
https://bdkpadang/kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=
680:rasyidulbasri&catid=41:top-headlines&Itemid=158, diakses pada hari
Kamis 5 Mei 2017 pukul 07.30
Related Documents
