Analisis Putus1an KPPU Tentang Tarif Kartel SMS

8/16/2019 Analisis Putus1an KPPU Tentang Tarif Kartel SMS

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-putus1an-kppu-tentang-tarif-kartel-sms 1/21

Analisis Putusan KPPU Tentang Tarif Kartel SMS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha merupakan ekspresi kebebasan yang dimilki setiap individu dalam

rangka bertindak untuk melakukan transaksi perdagangan dipasar.Persaingan usaha diyakini

sebagai mekanisme untuk dapat mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Bila

persaingan dipelihara secara konsisten, akan tercipta kemanfaatan bagi masyarakat

konsumen, yaitu berupa pilihan produk yang bervariatif dengan harga pasar serta dengan

kualitas tinggi. Sebaliknya, bila persaingan dibelenggu oleh peraturan-peraturan, atau

dihambat oleh perilaku-perilaku usaha tidak sehat dari perilaku pasar, maka akan muncul

dampak kerugian pada konsumen.1

ukum persaingan !hukum anti monopoli" diperlukan tidak hanya dalam rangka

menjamin kebebasan untuk bertindak seluas mungkin bagi pelaku usaha, tetapi juga

menentukan garis pembatas antara pelaksanaan kebebasan pelaku usaha tersebut dengan

penyalahgunaan kebebasannya itu ! freedom paradox). #adi hukum anti monopoli membangunkerangka kerja dalam upaya mengatur keseimbangan kepentingan diantara para pelaku usaha,

juga keseimbangan kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat

konsumen.$gar hokum anti monopoli dapat tetap terjaga keharmonisan kepentingan diantara

pelaku usaha dengan masyarakat, maka hukum anti monopoli harus dapat menjaga efektivitas

dari persaingan usaha.al ini patut diperhatikan %arena seringkali kebijakan persaingan

usaha justru mengancam persaingan dengan aturan-aturan yang membelenggu dan

menghambat persaingan.$ncaman persaingan usaha lainnya juga dating dari para pelaku

usaha sendiri yang secara sengaja melakukan berbagai strategi bisnis yang menghambat

persaingan.&

Salah satu ancaman dari pelaku usaha tersebut adalah dengan melakukan praktik kartel.

%artel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap

1 'rna (urhayati, &)11, Kajian Hukum Persaingan Usaha : Kartel Antara Teori dan

Praktik, #urnal ukum Bisnis *ol.+)-(o.&-ahun &)11, lm.

2 Ibid

1



persaingan. Para pelaku usaha ini melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga melalui

pengaturan proses produksi maupun pengaturan wilayah pemasaran produk, sebagai akibat

daripada perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat yang dapat merugikan konsumen selaku pemakai barang dan jasa juga kepada

pemerintah dan terlebih bagi pelaku usaha lainnnya yang tidak termasuk

dalam Cartellist.Padahal kegiatan kartel merupakan sebuah perjanjian yang jelas-jelas

dilarang dalam ndang-ndang (omor / ahun 1000 entang arangan Praktik 2onopoli

dan Persaingan saha idak Sehat.3an tindakan para pelaku usaha yang melakukan praktik

kartel tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar etika dalam kegiatan hukum

bisnis.

2endasari hal tersebut diatas pada kesempatan kali ini penulis akan mencoba

menganalisis sebuah kasus yang telah di putus oleh %omisi Pengawas Persaingan saha

!%PP". %asus tersebut adalah kartel tariff S2S ! short message service) oleh Sembilan

operator selular di 'ndonesia yang telah terbukti melakukan praktek perjanjian kartel yang

telah merugikan konsumen pemakai selular di 'ndonesia, yaitu Putusan Perkara (omor4

&5%PP-5&))6. %asus tersebut akan di sajikan secara singkat dengan sistematika antara

lain 4 Bagaimana Perkaranya, bagaimana pertimbangan hukum hakim !%PP", dan

bagaimana putusan akhir dari %PP.

B. Rumusan Masalah

7ang menjadi masalah pokok yang akan dianalisis dalam putusan %PP tersebut antara lain 4

1. %emukakan hukum persaingan usaha !sebutkan pasal dan unsur-unsurnya" mana yang

dilanggar dalam perkara tersebut8

&. %emukakan apakah semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkara tersebut menurut

pendapat saudara8

+. %emukakan tentang pertimbangan hukum dan keputusan %PP dalam perkara tersebut 8

9. %emukakan tentang pendekatan hukum yang digunakan oleh %PP dalam memutus

perkara tersebut8

/. %emukakan apa akibat dari pelanggaran ketentuan hukum persaingan usaha dalam

perkara tersebut8

2



BAB II

TINAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kartel

%artel dalam ndang-ndang (omor / ahun 1000 pasal 11 disebutkan bahwa “

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang

bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran

barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat“

%onstruksi kartel sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 tersebut antara lain meliputi 4

1. %artel merupakan suatu perjanjian:

&. Perjanjian dilakukan diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya:

+. ujuan dilakukan perjanjian adalah untuk mempengaruhi harga suatu produk:

9. Perjanjian dilakukan dengan cara mengatur produksi atau pemasaran suatu produk:

/. Perjanjian dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usah tidak sehat.

2enurut Posner karakteristik kartel adalah jika hanya terdapat sedikit penjual dengan

pembagian wilayah yang sangat tinggi.Semakin banyak pelaku usaha dipasar semakin sulit

untuk terbentuknya kartel.idak ada barang substitusi: produk dipasar sifatnya homogen:dan

adanya kolusi.+

B. S!arat"S!arat Ter#a$in!a Kartel

3idalam Peraturan %PP !P;<%=2" (omor 9 ahun &)1) disebutkan bahwa salah

satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara para pelaku usaha.

$da dua bentuk kolusi dalam kartel yaitu 4

1. %olusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secaralangsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit

bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis data penjualan dan data-data

lainnya.

&. %olusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara

langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai

3 >enuk ?idyastrisna Sayekti, &)11, Pembuktian Dugaan Kartel Dengan Indirect

Evidence erdasarkan Peraturan Komisi Penga!as Persaingan Usaha "o#$% Tahun&$'$, #urnal ukum Bisnis *olume +)-().&-ahun &)11, lm.10

3



sebagai media adalah asosiasi industry, sehingga pertemuan-pertemuan anggotan kartel

dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi.

ebih lanjut dalam P;<%=2 (o. 1) &)1) disebutkan bahwa suatu kartel pada umumnya

mempunyai bebarapa karakteristik diantaranya adalah 4

1. erdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha

&. 2elibatkan para senior eksekutif dariperusahaan yang terlibat.

+. Biasnya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka

9. 2elakukan price fixing atau penetapan harga. $gar penetapan harga berjalan efektif,

maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi.

/. $danya ancaman sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian

. $danya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel

6. $danya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau

melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta

mengentikan kegiatan usahanya.

erdapat beberapa persayaratan agar suatu kartel dapat berjalan efektif, diantaranya adalah 4

1. #umlah pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha dipasar semakin sulit terbentuknya

suatu kartel. %artel akan mudah dibentuk dan berjalan efektif apabila jumlah pelaku

usaha sedikit atau pasar terkonsentrasi:

&. Produk dipasar bersifat homogen. %arena produk homogen maka lebih mudah untuk

mencapai kesepakatan mengenai harga:

+. ;lastisitas terhadap permintaan barang. Permintaan akan produk tersebut tidak

berfluktuasi. $pabila permintaan sangat fluktuatif, maka akan sulit mencapai

kesepakatan baik mengenai jumlah produksi maupun harga:

9. Pencegahan masuknya pelaku usaha baru kepasar:

/. indakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati.

. Penyesuaian terhadap pasar dapat segera dilakukan. %artel membutuhkan komitmen dari

anggota-anggotanya untuk menjalankan kesepakatan kartel sesuai dengan permintaan

dan penawaran dipasar.

6. 'nvestasi yang besar. $pabila suatu industri untuk masuk kepasarnya membtuhkan

investasi yang besar, maka tidak akan banyak pelaku usaha yang akan masuk kepasar.

=leh karena itu, kartel diantara pelaku usaha akan lebih mudah dilakukan.

%. Dam&ak ter#a$in!a Kartel

Secara umum para ahli sepakat bahwa kartel mengakibatkan kerugian baik perekonomian

suatu (egara maupun bagi konsumen.

1. %erugian bagi perekonomian suatu (egara antara lain4

a" 3apat menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi

b" 3apat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi

4



c" 3apat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru

d" 2enghambat masuknya investor baru

e" 3apat menyebabkan kondisi perekonomian yang bersangkutan tidak kondusif dan

kurang kompetitif dibandingkan (egara-negara lain yang menerapkan system

persaingan usaha yang sehat&. %erugian bagi konsumen antara lain 4

a" %onsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pasar

yang kompetitif

b" Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu

daripada kalau terjadi persaingan yang sehat diantara pelaku usaha

c" erbatasnya pilihan pelaku usaha

BAB III

PUTUSAN KPPU

A. Du$uk Perkara

Perkara N'm'r( )*+KPPU"L+),,-. K'misi Pengaas Persaingan Usaha

Re&u/lik In$'nesia !selanjutnya disebut K'misi" yang memeriksa dugaan pelanggaran

terhadap Pasal / ndang-undang (omor / ahun 1000 tentang arangan Praktek 2onopoli

5



dan Persaingan saha idak Sehat !selanjutnya disebut Un$ang"un$ang N'm'r 0 Tahun

1222.entang $u$uk Perkaran!a adalah sebagai berikut 4

1. 2enimbang %omisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal /

ndang-undang (omor / ahun 1000 yang dilakukan oleh P ;@celcomindo Pratama,

bk., P elekomunikasi Selular, P 'ndosat, bk., P elekomunikasi 'ndonesia, bk.,

P utchison >P elecommunications, P Bakrie elecom, bk., P 2obile-A elecom,

bk., dan P Smart elecom:

&. 2enimbang bahwa setelah %omisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan

dinyatakan lengkap dan jelas:

+. 2enimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, <apat %omisi tanggal

)1 (ovember &))6 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan

Pendahuluan:9. 2enimbang bahwa selanjutnya, %omisi menerbitkan Penetapan (omor

A5P;(5%PP5'5&))6 tanggal )1 (ovember &))6 tentang Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara (omor &5%PP-5&))6, terhitung sejak tanggal )& (ovember &))6 sampai

dengan 1+ 3esember &))6 !vide bukti $1":

/. 2enimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, %omisi menerbitkan

%eputusan (omor 1A95%;P5%PP5'5&))6 tanggal )1 (ovember &))6 tentang

Penugasan $nggota %omisi sebagai im Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara (omor &5%PP-5&))6 !vide bukti $&":. 2enimbang bahwa selanjutnya 3irektur ;ksekutif Sekretariat %omisi menerbitkan Surat

ugas (omor )65S;53;5S5'5&))6 tanggal )1 (ovember &))6 yang menugaskan

Sekretariat %omisi untuk membantu im Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan

!vide bukti $+":

6. 2enimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, im Pemeriksa telah mendengar

keterangan dari erlapor ', erlapor '', erlapor '*, erlapor *'', dan erlapor *'''

!vide bukti B1, B&, B+, B9, B/" :

A. 2enimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, im Pemeriksamenemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal /

ndang-undang (omor / ahun 1000 yang dilakukan oleh para erlapor !vide bukti

$&&":

0. 2enimbang bahwa berdasarkan asil Pemeriksaan Pendahuluan, im Pemeriksa

merekomendasikan kepada %omisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan

anjutan dan menetapkan P (atrindo elepon Seluler sebagai erlapor !vide bukti

$&&":

1). 2enimbang bahwa atas dasar rekomendasi im Pemeriksa Pendahuluan tersebut, %omisi

menyetujui melalui <apat %omisi pada tanggal 1+ 3esember &))6 dan menerbitkan

6



Penetapan %omisi (omor A5P;(5%PP5''5&))6 tanggal 1+ 3esember &))6 tentang

Pemeriksaan anjutan Perkara (omor &5%PP-5&))6, terhitung sejak tanggal 19

3esember &))6 sampai dengan & 2aret &))A !vide bukti $&9":

11. 2enimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan anjutan, %omisi menerbitkan

%eputusan (omor &165%;P5%PP5''5&))6 tanggal 1+ 3esember &))6 tentang

Penugasan $nggota %omisi sebagai im Pemeriksa anjutan dalam Pemeriksaan

anjutan Perkara (omor &5%PP-5&))6 !vide bukti $&/":

1&. 2enimbang bahwa selanjutnya 3irektur ;ksekutif Sekretariat %omisi menerbitkan Surat

ugas (omor 6&65S;53;5S5''5&))6 tanggal 1+ 3esember &))6 yang menugaskan

Sekretariat %omisi untuk membantu im Pemeriksa anjutan dalam Pemeriksaan

anjutan !vide bukti $&":

1+. 2enimbang bahwa sehubungan dengan ditetapkannya cuti bersama ari <aya 'dul Citri

19&A diterbitkan Penetapan %omisi (omor &15%PP5P;(5''5&))A tentang

Penyesuaian #angka ?aktu %egiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di %PP,

jangka waktu Penanganan Perkara (omor &5%PP-5&))6 yang semula adalah tanggal

19 3esember &))6 sampai dengan & 2aret &))A disesuaikan menjadi 19 3esember

&))6 sampai dengan &/ 2aret &))A:

19. 2enimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan anjutan, im Pemeriksa anjutan

menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan anjutan:

1/. 2enimbang bahwa selanjutnya %omisi menerbitkan %eputusan (omor

1&)5%PP5%;P5'''5&))A tanggal &/ 2aret &))A tentang Perpanjangan Pemeriksaan

anjutan Perkara (omor &5%PP-5&))6, terhitung sejak tanggal & 2aret &))A

sampai dengan )6 2ei &))A !vide bukti $6&":

1. 2enimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan anjutan, %omisi

menerbitkan %eputusan (omor 1&15%PP5%;P5'''5&))A tanggal &/ 2aret &))A tentang

Penugasan $nggota %omisi sebagai im Pemeriksa anjutan dalam Perpanjangan

Pemeriksaan anjutan Perkara (omor &5%PP-5&))6 !vide bukti $6+":

16. 2enimbang bahwa selanjutnya 3irektur ;ksekutif Sekretariat %omisi menugaskanSekretariat %omisi untuk membantu im Pemeriksa anjutan dalam Perpanjangan

Pemeriksaan anjutan dengan menerbitkan Surat ugas (omor 16+5S;53;5S5'''5&))A

tanggal &/ 2aret &))A sebagaimana kemudian diubah dengan Surat ugas (omor

+)+5S;53;5S5'*5&))A tanggal && $pril &))A !vide bukti $69, $A0":

1A. 2enimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan anjutan dan perpanjangannya, im

Pemeriksa telah mendengar keterangan para erlapor, para Saksi, para $hli dan

Pemerintah:

7



10. 2enimbang bahwa identitas dan keterangan para erlapor, para Saksi, para $hli dan

Pemerintah telah dicatat dalam B$P yang telah diakui kebenarannya serta telah

ditandatangani oleh yang bersangkutan:

&). 2enimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan anjutan, im

Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen,

B$P serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan:

&1. 2enimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan anjutan, im Pemeriksa membuat

aporan asil Pemeriksaan anjutan sebagai berikut4

Terla&'r3

1. erlapor ', P ;@celkomindo Pratama, bk: selanjutnya disebut ,

&. erlapor '', P elekomunikasi Selular !elkomsel": selanjutnya disebut elkomsel,

+. erlapor ''', P 'ndosat, bk: selanjutnya disebut 'ndosat,9. erlapor '*, P elekomunikasi 'ndonesia: selanjutnya disebut elkom

/. erlapor *, P utchison >P elecommunication: selanjutnya disebut utchison,

. erlapor *', P Bakrie elecom: selanjutnya disebut Bakrie,

6. erlapor *'', P 2obile-A elecom, bk: selanjutnya disebut 2obile-A,

A. erlapor *''', P Smart elecom: selanjutnya disebut Smart,

0. erlapor ', P (atrindo elepon Seluler: selanjutnya disebut (S.

B. Putusan Akhir KPPU

2ajelis %omisi4 Memutuskan sebagai berikut (

1. 2enyatakan bahwa erlapor '4 P ;@celkomindo Pratama, bk., erlapor ''4P

elekomunikasi Selular, erlapor '*4 P elekomunikasi 'ndonesia, bk.,erlapor *'4 P

Bakrie elecom, erlapor *''4 P 2obile-A elecom, bk.,erlapor *'''4 P Smartelecom terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal / ndang-undang (o. /

ahun 1000:

&. 2enyatakan bahwa erlapor '''4 P 'ndosat, bk, erlapor *4 P utchison>P

elecommunication, erlapor '4 P (atrindo elepon Seluler tidakterbukti melanggar

Pasal / ndang-undang (o / ahun 1000:

+. 2enghukum erlapor '4 P ;@celkomindo Pratama, bk. dan erlapor ''4 P

elekomunikasi Selular masing-masing membayar denda sebesar <p &/.))).))).))),))

!dua puluh lima miliar rupiah" yang harus disetor ke%as (egara sebagai setoran

pendapatan denda pelanggaran di bidangpersaingan usaha 3epartemen Perdagangan

8



Sekretariat #enderal Satuan%erja %omisi Pengawas Persaingan saha melalui bank

Pemerintah dengankode penerimaan 9&+6// !Pendapatan 3enda Pelanggaran di Bidang

Persaingan saha"

9. 2enghukum erlapor '*4 P elekomunikasi 'ndonesia, bk. 2embayar denda sebesar

<p 1A.))).))).))),)) miliar !delapan belas miliar rupiah" yangharus disetor ke %as

(egara sebagai setoran pendapatan denda pelanggarandi bidang persaingan usaha

3epartemen Perdagangan Sekretariat #enderal Satuan %erja %omisi Pengawas Persaingan

saha melalui bank Pemerintahdengan kode penerimaan 9&+6// !Pendapatan 3enda

Pelanggaran di BidangPersaingan saha":

/. 2enghukum erlapor *'4 P Bakrie elecom, membayar denda sebesar <p

9.))).))).))),)) !empat miliar rupiah" yang harus disetor ke %as (egarasebagai setoran

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha3epartemen PerdaganganSekretariat #enderal Satuan %erja %omisiPengawas Persaingan saha melalui bank

Pemerintah dengan kodepenerimaan 9&+6// !Pendapatan 3enda Pelanggaran di Bidang

Persaingan saha":

. 2enghukum erlapor *''4 P 2obile-A elecom, bk. membayar denda sebesar <p

/.))).))).))),)) !lima miliar rupiah" yang harus disetor ke %as(egara sebagai setoran

pendapatan denda pelanggaran di bidang persainganusaha 3epartemen Perdagangan

Sekretariat #enderal Satuan %erja %omisiPengawas Persaingan saha melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 9&+6// !Pendapatan 3enda Pelanggaran di Bidang

Persaingan saha":

9



BAB I4

PEMBAHASAN

A. Hukum Persaingan Usaha 5ang Dilanggar Dalam Perkara Terse/ut A$alah4

ukum Persaingan saha dalam perkara tersebut diatas adalah %artel. 2enurut pasal

11 ndang-ndang (omor / ahun 1000 berbunyi sebagai berikut 4

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang

bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu

barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat”.

Unsur"Unsur Kartel antara lain 4

1. nsur Pelaku saha,

2enurut pasal / pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum negara republic 'ndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

10



menyelenggrakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.3alam kartel, pelaku

usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua pelaku usaha. $gar kartel

sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang

bersangkutan.

&. nsur Perjanjian

Perjanjian 2enurut Pasal 1 $ngka 6 $dalah Suatu Perbuatan Satu $tau ebih Pelaku

saha ntuk 2engikatkan 3iri erhadap Satu $tau ebih saha ain 3engan (ama

$papun, Baik ertulis 2aupun idak ertulis:

+. nsur Pelaku saha Pesaingnya

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada didalam satu pasar

bersangkutan.

9. nsur Bermaksud 2empengaruhi arga

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk

mempengaruhi harga.ntuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur

produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa.

/. nsur 2engatur Produksi atau Pemasaran

2engatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara

keseluruhan maupun bagi setiap anggota. al ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari

kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan.

sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau

wilayah di mana para anggota menjual produksinya.

. nsur Barang

Barang menurut pasal 1 angka adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

6. nsur #asa

#asa menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau

pelaku usaha.

A. nsur 3apat 2engakibatkan erjadinya Praktek 2onopoli

Praktek 2onopoli menurut pasal 1 angka & adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran

atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

3engan kertel maka produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh

11



anggota kartel. %arena tujuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan

yang besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi

kepentingan umum.

0. nsur 3apat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 1 angka menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa

yang dilakukan dengan cara tidak jujur. %artel adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari

para pelaku usaha.=leh karena itu segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk

kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan

secara tidak sehat dan tidak jujur.3alam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi

atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan

harga atau pembagian wilayah.

B. Unsur"Unsur Kartel 5ang Ter&enuhi Dalam Perkara Terse/ut Antara Lain(

2ajelis %omisi dalam penilaiannya dalam kasus tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur

yang termasuk dalam kartel antara lain sebagai dimaksud dalam Pasal / ndang-undang (o

/ ahun 1000 adalah sebagai berikut 4

16 Pelaku saha

Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka / ndang-undang (o. /

ahun 1000 adalah4

Detiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam !ilayah

hukum negara "epublik #ndonesia, baik sendiri maupun bersama$sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomiE

Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para erlapor dalam P dan

'dentitas erlapor pada bagian entang ukum di atas, 2ajelis %omisi menilai bahwa ,

elkomsel, 'ndosat, elkom, utchison, Bakrie, 2obile-A, dan Smart adalah badan usaha

yang didirikan dan berkedudukan di 'ndonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang

ekonomi di wilayah hukum negara <epublik 'ndonesia sehingga memenuhi definisi pelaku

usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka / ndang-undang (o. / ahun 1000.

12



Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para erlapor adalah pelaku usaha

sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini

dari para erlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum

negara <epublik 'ndonesia yang diterima oleh 2ajelis %omisi: Bahwa dengan demikian

2ajelis %omisi menilai unsur pelaku usaha ter&enuhi3

&" Perjanjian Penetapan arga:

Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 ndang-undang (o. / ahun 1000

adalah4

Duatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau

lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulisE

3alam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai harga dapat disimpulkan apabila

terpenuhinya dua syarat4

a" adanya harga yang sama atau paralel

b" adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai harga tersebut:

im Pemeriksa menemukan adanya beberapa perjanjian tertulis mengenai harga

S2S off$net yang ditetapkan oleh operator sebagai satu kesatuan P%S 'nterkoneksi

sebagaimana terlihat dalam 2atri@ %lausula Penetapan arga S2S dalam P%S 'nterkoneksi4

Sehingga secara formal, hal ini sudah termasuk dalam kategori kartel yang dilakukan oleh

, elkomsel, elkom, utchison, Bakrie, 2obile-A, Smart, dan (S: im Pemeriksa

menilai perjanjian harga S2S yang dilakukan oleh operator efektif berlaku hanya bagi harga

S2S off$net . Sedangkan im Pemeriksa menilai bahwa sejak tahun &))9 perjanjian yang

menetapkan harga minimal S2S on$net tidak efektif berlaku, meskipun secara formal

perjanjian penetapan harga S2S baru diamandemen pada tahun &))6 setelah terbitnya Surat

;daran $S' (o. ))&5$S'5#SS5*'5&))6 tanggal 9 #uni &))6:

im Pemeriksa menilai bahwa pada periode &))9-&))6 telah terjadi kartel harga

S2S off$net : Berdasarkan keterangan dari operator-operator ne! entrant kepada im

Pemeriksa, dalam melakukan negosiasi interkoneksi, operator ne! entrant tidak memiliki

posisi tawar yang cukup untuk dapat memfasilitasi kepentingannya dalam perjanjian

interkoneksi tersebut. 3emikian pula ketika operator incumbent memasukkan klausul harga

S2S minimal, operator ne! entrant tidak berada dalam posisi untuk menolak klausul

tersebut:

13



76 Pesaing3

Sesuai dengan definisi pasar bersangkutan yang telah ditetapkan oleh 2ajelis %omisi

di atas, yaitu la!anan SMS $i seluruh ila!ah In$'nesia8maka 2ajelis %omisi

mengidentifikasi pelaku usaha yang berada pada pasar bersangkutan tersebut sebagai

berikut4 9L3Telk'msel3In$'sat3 Telk'm3Hut:his'n3Bakrie3 M'/ile";3 Smart3NTS3 $an

Sam&'erna Tele:'m In$'nesia3 Berdasarkan uraian pada unsur perjanjian penetapan harga

di atas, diketahui bahwa terdapat perjanjian harga secara materil yang dilakukan

oleh 49L3Telk'msel3 Telk'm3Bakrie3M'/ile";3Smart, yang berada pada pasar

bersangkutan yang sama sebagaimana telah diidentifikasi oleh 2ajelis %omisi sebelumnya,

sehingga menunjukkan operator yang satu bersaing dengan operator yang lainnya 3engan

demikian unsur pesaing telahter&enuhi:

Selain unsur-unsur sebagaimana ditetapkan oleh %PP tersebut diatas harusnya unsur

persaingan usaha tidak sehat juga masuk karena di sini operator yang menetapkan tarif harga

sms sendiri ! dilakukan oleh Bakrie " yang jauh lebih rendah malah ditegur oleh operator

yang memilki pangsa pasar yang besar seperti elkomsel dan , hal tersebut menandakan

bahwa ada kekhawatiran sendiri atau takut mengalami kerugian. #ika ada operator yang

menetapkan harga tarif S2S yang lebih murah kemungkinan akan mengakibatkan antar

pelaku usaha akan kalah bersaing atau mengalami kerugian karena konsumen pasti akan

memilih harga tarif S2S yang lebih murah.

%. Pertim/angan Hukum Dan Ke&utusan K&&u Dalam Perkara Terse/ut A$alah (

2enimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, 2ajelis %omisi

sampai pada kesimpulan sebagai berikut4

1. Bahwa , elkomsel, elkom, Bakrie, dan 2obile-A telah melakukan kartel harga

S2S off$net pada range <p &/) F <p +/) pada periode &))9 sampai dengan $pril

&))A:

). Bahwa Smart telah mengikuti kartel harga S2S tersebut pada saat commercial

launching yaitu tanggal + September &))6:

7. Bahwa 'ndosat, utchison dan (S tidak terbukti melakukan kartel harga S2S off$

net

<. Bahwa sebagai akibat kartel yang dilakukan tersebut, terdapat kerugian konsumen

setidak-tidaknya sebesar <p &.A&6.6)).))).))) !dua trilyun delapan ratus dua puluh

tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah":

14



0. 2enimbang bahwa 2ajelis %omisi tidak berada pada posisi yang berwenang untuk

menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen:

*. 2enimbang bahwa perilaku kartel yang dilakukan oleh , elkomsel, elkom,

Bakrie, 2obile-A, dan Smart merupakan pelanggaran berat terhadap persaingan yang

sehat:

-. 2enimbang terhadap pelanggaran berat tersebut, 2ajelis %omisi memandang perlu

untuk menjatuhkan denda kepada pelaku kartel tersebut:

;. 2enimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda, 2ajelis %omisi mempertimbangkan

hal-hal yang meringankan masing-masing erlapor sebagai berikut4

2. Bakrie:

Bahwa Bakrie pernah menetapkan harga S2S dibawah harga perjanjian namun

mendapatkan teguran untuk menaikkannya lagi:

Bahwa Bakrie sebagai ne! entrant berada dalam posisi tawar yang lemah:

Bahwa Bakrie telah menurunkan dan mengubah pola penetapan hargaS2S:1,. 2obile-A:

Bahwa 2obile-A sebagai ne! entrant berada dalam posisi tawar yang lemah:

11. Smart:

Bahwa Smart sebagai ne! entrant berada dalam posisi tawar yang lemah:

Bahwa periode keikutsertaan Smart dalam perjanjian harga S2S adalah yang paling

pendek dibanding operator lain:

2ajelis %omisi4 Memutuskan se/agai /erikut (

1. 2enyatakan bahwa erlapor '4 P ;@celkomindo Pratama, bk., erlapor ''4 P

elekomunikasi Selular, erlapor '*4 P elekomunikasi 'ndonesia, bk., erlapor

*'4 P Bakrie elecom, erlapor *''4 P 2obile-A elecom, bk., erlapor *'''4 P

Smart elecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal / ndang-

undang (o. / ahun 1000:

&. 2enyatakan bahwa erlapor '''4 P 'ndosat, bk, erlapor *4 P utchison >P

elecommunication, erlapor '4 P (atrindo elepon Seluler tidak terbukti

melanggar Pasal / ndang-undang (o / ahun 1000:

+. 2enghukum erlapor '4 P ;@celkomindo Pratama, bk. dan erlapor ''4 P

elekomunikasi Selular masing-masing membayar denda sebesar <p

&/.))).))).))),)) !dua puluh lima miliar rupiah" yang harus disetor ke %as (egara

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha

3epartemen Perdagangan Sekretariat #enderal Satuan %erja %omisi Pengawas

15



Persaingan saha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 9&+6//

!Pendapatan 3enda Pelanggaran di Bidang Persaingan saha"

9. 2enghukum erlapor '*4 P elekomunikasi 'ndonesia, bk. 2embayar denda

sebesar <p 1A.))).))).))),)) miliar !delapan belas miliar rupiah" yang harus disetor

ke %as (egara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

usaha 3epartemen Perdagangan Sekretariat #enderal Satuan %erja %omisi Pengawas

Persaingan saha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 9&+6//

!Pendapatan 3enda Pelanggaran di Bidang Persaingan saha":

/. 2enghukum erlapor *'4 P Bakrie elecom, membayar denda sebesar <p

9.))).))).))),)) !empat miliar rupiah" yang harus disetor ke %as (egara sebagai

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 3epartemen

Perdagangan Sekretariat #enderal Satuan %erja %omisi Pengawas Persaingan sahamelalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 9&+6// !Pendapatan 3enda

Pelanggaran di Bidang Persaingan saha":

. 2enghukum erlapor *''4 P 2obile-A elecom, bk. membayar denda sebesar <p

/.))).))).))),)) !lima miliar rupiah" yang harus disetor ke %as (egara sebagai

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 3epartemen

Perdagangan Sekretariat #enderal Satuan %erja %omisi Pengawas Persaingan saha

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 9&+6// !Pendapatan 3enda

Pelanggaran di Bidang Persaingan saha

6. Smart tidak dikenakan denda karena merupakan ne! intrant yang terakhir masuk

kepasar sehingga berada pada posisi tawar yang paling lemah.

3ari pertimbangan hukum yang diberikan oleh %PP menurut pendapat saya adalah 4

1. Telk'msel, keputusan yang diberikan oleh %PP adalah sangat adil mengingat elkomsel

merupakan salah operator selular yang memiliki pasar yang sangat besar sehingga

elkomsel merupakan salah satu pelaku usaha yang sangat di untungkan dalam perjanjiankartel tariff sms. (amun ada benang merah diantara keputusan yang dijatuhi oleh %PP

kepada elkomsel %arena pada saat itu belum ada peraturan pemerintah yang khusus

mengatur tentang formulasi perhitungan harga sms sehingga elokomsel merasa perlu

melakukan self regulatory. (amun kebijakan tersebut membawa implikasi bagi

operator ne! intrant yang belum memilki pangsa pasar yang luas sehingga mau tidak mau

harus mematuhi perjanjian tersebut. %arena umumnya mereka berada pada posisi tawar

yang lemah.

16



&. 9L, juga merupakan salah satu operator yang memilki kekuatan pangsa pasar kedua

setelah elkomsel, dan juga yang sangat mendukung kebijakan elkomsel untuk

melakukan P%S dan sangat aktif mendisiplinkan anggota kartel yang berupaya untuk

memberikan harga sms dibawah harga kartel. Sehingga keputusan %PP tersebut juga

patut diberikan kepada karena mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan setelah

elkomsel.

+. M'/ile";, mengikuti perjanjian kartel semata-mata karena berada pada posisi tawar yang

rendah. (amun terbukti melanggar undang-undang hingga patut juga diberikan denda.

9. Bakrie, pernah menetapkan harga dibawah harga kartel namun setelah mendapat teguran

akhirnya menaikkan lagi tarifnya karena berada pada posisi tawar yang lemah. (amun

denda yang diberikan kepada Bakri juga merupakan patut karena melanggar ketentuan

undang-undang./. Telk'm In$'nesia juga terbukti melakukan praktik kartel dengan mendukung kebijakan

elkomsel dan dalam memberikan data dinilai tidak kooperatif sehingga patut diberikan

denda.

. Smart, mematuhi ketentuan kartel tetapi, merupakn ne! intrant yang paling singkat

terikat dengan tariff kartel yaitu pada &))6-april &))A, dan karena berada pada posisi

tawar yang sangat lemah sehingga oleh %PP tidak diberikan denda.

6. Sedangkan tiga operator lain adalah In$'sat, Hut:his'n, dan Nts tidak terbukti

melakukan praktik kartel karena operator selular tersebut menetapkan sendiri tariff smsnya

yang jauh dibawah tariff kartel yaitu sekitar <p )5sms, sehingga dibebaskan dari denda.

D. Pen$ekatan Hukum 5ang Digunakan =leh KPPU Dalam Memutus Perkara

Terse/ut Diatas A$alah (

%artel sebagaimana dimaksud dalam pasal / ayat 1 ndang-ndang nomor / ahun

1000 umumnya diatur secara per se rule atau per se illegal.3idalam per se illegal pelaku

usaha tidak diberikan kesempatan untuk menjastifikasi perilakunya, (amun demikian tidak

semua perkara kartel di berlakukan dengan per se illegal, seperti perkara Sembilan operator

dalam kartel tarif sms. 3alam kasus ini %PP menggunakan pendekatan rule of

reason. Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan

analisis berdasarkan detail faktanya.G9H akim %PP mengevaluasi dan menganalisis bukti-

bukti dalam praktik perjanjian kartel. Bukti yang digunakan oleh %PP dalam kasus ini

antara lain4

1. Surat bukti perjanjian 'nterkoneksi ! P%S "

&. 3ata Perkembangan arif S2S

17

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4015325366508432563#_ftn4

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4015325366508432563#_ftn4



+. 3ata laporan keuangan operator

9. %eterangan para saksi ! saksi ahli <oy Suryo dan beberapa =perator Selular itu sendiri"

E. Aki/at Dari Pelanggaran Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Dalam Perkara

Terse/ut A$alah4

2ajelis %omisi mempertimbangkan dampak yang terjadi di pasar bersangkutan

sebagai akibat adanya kartel harga S2S yang dilakukan oleh operator sebagai berikut:

1. im Pemeriksa dalam P menyebutkan bahwa kartel yang terjadi merugikan operator ne!

entrant dan konsumen, namun tidak mengelaborasi lebih dalam mengenai perhitungan

kerugian yang ditimbulkan akibat kartel tersebut:

&. 2ajelis %omisi menilai bahwa kartel yang terjadi tidak dapat menghilangkan secara faktual

kerugian yang nyata bagi konsumen pada pasar bersangkutan:+. %erugian konsumen tersebut berupa 4

a" hilangnya kesempatan konsumen untuk memperoleh harga S2S yang lebih rendah,

b" hilangnya kesempatan konsumen untuk menggunakan layanan S2S yang lebih banyak

pada harga yang sama,

c" kerugian intangible konsumen lainnya,

d" serta terbatasnya alternatif pilihan konsumen, selama kurun waktu &))9 sampai dengan

$pril &))A:

9. 2ajelis %omisi menjelaskan bahwa kerugian yang diderita konsumen disebabkan oleh

perilaku operator dalam bentuk kartel harga dan tidak terkait dengan perhitungan keuntungan

yang dinikmati oleh operator bersangkutan. Sehingga argumen tidak adanya kerugian

konsumen karena tidak ada keuntungan eksesif yang didalilkan oleh , Bakrie, dan 2obile-

A adalah tidak relevan: karena berdasarkan laporan keuangan dari !enam" erlapor, yaitu

, elkomsel, elkom, Bakrie, 2obile-A, dan Smart yang dimiliki oleh 2ajelis %omisi

diperoleh total pendapatan operator-operator tesebut sejak tahun &))9 sampai dengan tahun

&))6 adalah sebesar <p 1++.AA/.))).))).))) !seratus tiga puluh tiga trilyun delapan ratus

delapan puluh lima miliar rupiah".

18



BAB 4

PENUTUP

Kesim&ulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dapat disimpulkan adalah 4

1. Bahwa dalam Perkara (omor4 &5%PP-5&))6, sebagaimana telah disebutkan diatas

maka ukum persaingan usaha yang dilanggar adalah %artel !kartel tariff sms antara

Sembilan operator selular di 'ndonesia"

&. nsur-unsur yang dilanggar dalam praktik yaitu unsur pelaku usaha, unsur perjanjian

penetapan harga, dan unsur pelaku usaha.

+. 3ari perkara tersebut ada lima operator selular diantaranya yaitu .

elkomsel,elkom 'ndonesia, dan Bakrie dikenakan denda dengan pembayaran

sejumlah uang sedangkan empat lainnya dibebaskan dari denda karena tidak terbukti

melakukan kartel.

19



9. Pendekatan hukum yang digunakan oleh %PP dalam memutus perkara tersebut

adalah rule of reason, yaitu melalui analisa fakta dan bukti-bukti.

/. 3ampak dari praktik kartel tersebut adalah menyebabkan kerugian kepada konsumen,

dimana konsumen dituntut untuk membayar tarif sms yang lebih mahal, dan juga

tidak ada kebebasa memilih karena tariff sms di antara operator semuanya sama.

3isamping itu juga menyebabkan para operator ne! intrant atau operator baru tidak

punya pilihan karena berada pada posisi tawar yang rendah sehingga mau tidak mau

harus mengikuti kebijakan operator terdahulu yang telah memilki pangsa pasar yang

besar.

DA>TAR PUSTAKA

'rna (urhayati, &)11, Kajian Hukum Persaingan Usaha : Kartel Antara Teori dan Praktik, #urnal

ukum Bisnis *ol.+)-(o.&-ahun &)11

>enuk ?idyastrisna Sayekti, &)11, Pembuktian Dugaan Kartel Dengan Indirect Evidence

erdasarkan Peraturan Komisi Penga!as Persaingan Usaha "o#$% Tahun &$'$, #urnal

ukum Bisnis *olume +)-().&-ahun &)11

Putusan Perkara (omor4 &5%PP-5&))6, entang %artel arif S2S antara Sembilan =perator

Selular di 'ndonesia

Peraturan %omisi Pengawas Persaingan saha (omor 9 ahun &)1), entang Pedoman Pelaksanaan

Pasal 11 entang %artel Berdasarkan ndang-ndang (omor / ahun 1000 entang

arangan Praktik 2onopoli 3an Persaingan saha idak Sehat

20



21

Analisis Putus1an KPPU Tentang Tarif Kartel SMS

Documents