Top Banner
ANALISIS PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP BESARAN TARIF BUS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) KELAS EKONOMI PERUM DAMRI. Fransiska Nathalia Marganda Libertina, 20205524 ABSTRAKSI Sejak tahun 2008 sampai awal tahun 2009, pemerintah telah empat kali menetapkan kebijakan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) yaitu satu kali menaikan harga BBM dan tiga kali melakukan kebijakan menurunkan harga BBM. Dampak perubahan harga BBM tersebut, menimbulkan pertanyaan bagi pengusaha angkutan bus umum PERUM DAMRI mengenai berapa besar prosentase penyesuaian tarif yang wajar untuk bus yang diusahakannya sejalan dengan perubahan biaya pokok produksi akibat perubahan harga BBM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif secara kualitatif guna mendapatkan gambaran hubungan antara perubahan harga bahan bakar minyak yang terjadi selama tahun 2008 dan awal 2009 terhadap biaya pokok produksi dan tarif angkutan penumpang bus umum AKAP kelas ekonomi PERUM DAMRI. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak solar atau pada saat harga BBM solar Rp 4.300, besarnya biaya pokok produksi jasa angkutan bus umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi PERUM DAMRI pada tingkat load factor penumpang 70% adalah sebesar Rp 100,26 per pnp-Km. Berdasarkan ini maka PERUM DAMRI menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebesar Rp. 125,33 per pnp-KM. Dari hasil perhitungan lebih lanjut, apabila harga BBM mengalami kenaikan sebesar 27,91 % atau dari harga sebelumnya Rp. 4.300 menjadi Rp 5.500, maka besarnya penyesuaian tarif angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi minimal harus mengalami kenaikan sebesar 15,78%. Kemudian dengan adanya penurunan harga BBM sebesar 12,73% dari harga sebelumnya Rp 5.500 menjadi Rp 4,800, maka tarif dapat diturunkan maksimum sebesar 5,21% per pnp-Km. Bilamana harga bahan bakar minyak mengalami penurunan sebesar 6,25% atau pada harga BBM solar menjadi Rp 4.500, maka PERUM DAMRI dapat menurunkan tarif penumpang bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi maksimum sebesar 2,39%. 1. PENDAHULUAN Jasa angkutan umum bus angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa transportasi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat diberbagai wilayah, terutama masyarakat yang tergolong memiliki penghasilan yang relatif rendah.
13

analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

Jan 14, 2017

Download

Documents

haminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

ANALISIS PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

TERHADAP BESARAN TARIF BUS UMUM ANGKUTAN

PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)

KELAS EKONOMI PERUM DAMRI.

Fransiska Nathalia Marganda Libertina, 20205524

ABSTRAKSI

Sejak tahun 2008 sampai awal tahun 2009, pemerintah telah empat kali

menetapkan kebijakan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) yaitu satu kali

menaikan harga BBM dan tiga kali melakukan kebijakan menurunkan harga BBM.

Dampak perubahan harga BBM tersebut, menimbulkan pertanyaan bagi pengusaha

angkutan bus umum PERUM DAMRI mengenai berapa besar prosentase

penyesuaian tarif yang wajar untuk bus yang diusahakannya sejalan dengan

perubahan biaya pokok produksi akibat perubahan harga BBM.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif secara kualitatif

guna mendapatkan gambaran hubungan antara perubahan harga bahan bakar minyak

yang terjadi selama tahun 2008 dan awal 2009 terhadap biaya pokok produksi dan

tarif angkutan penumpang bus umum AKAP kelas ekonomi PERUM DAMRI.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum terjadi kenaikan harga bahan

bakar minyak solar atau pada saat harga BBM solar Rp 4.300, besarnya biaya pokok

produksi jasa angkutan bus umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi

PERUM DAMRI pada tingkat load factor penumpang 70% adalah sebesar Rp

100,26 per pnp-Km. Berdasarkan ini maka PERUM DAMRI menetapkan tarif

angkutan penumpang kelas ekonomi sebesar Rp. 125,33 per pnp-KM. Dari hasil

perhitungan lebih lanjut, apabila harga BBM mengalami kenaikan sebesar 27,91 % atau

dari harga sebelumnya Rp. 4.300 menjadi Rp 5.500, maka besarnya penyesuaian tarif

angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi minimal harus

mengalami kenaikan sebesar 15,78%. Kemudian dengan adanya penurunan harga

BBM sebesar 12,73% dari harga sebelumnya Rp 5.500 menjadi Rp 4,800, maka tarif

dapat diturunkan maksimum sebesar 5,21% per pnp-Km. Bilamana harga bahan

bakar minyak mengalami penurunan sebesar 6,25% atau pada harga BBM solar

menjadi Rp 4.500, maka PERUM DAMRI dapat menurunkan tarif penumpang bus

Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi maksimum sebesar 2,39%.

1. PENDAHULUAN Jasa angkutan umum bus angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas

ekonomi merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa transportasi yang mempunyai

peranan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat diberbagai wilayah,

terutama masyarakat yang tergolong memiliki penghasilan yang relatif rendah.

Page 2: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

Mengingat peranannya yang demikian penting tersebut, maka kelangsungan

usaha angkutan penumpang bus Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas

ekonomi perlu mendapatkan perhatian, sehingga dengan demikian kegiatan

pengangkutan penumpang atau orang dapat berjalan dengan lancar dan selamat,

terjangkau dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, terdapat dua hal yang

yang harus dipenuhi jasa angkutan Antar Kota Antar Propinsi kelas ekonomi yaitu

pemenuhan kualitas pelayanan terkait dengan fasilitas sarana, prasarana dan

pemenuhan profesionalisme sumber daya manusia dalam menjalankan

penyelenggaraan jasa angkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah melakukan pengawasan

pelayanan dan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan bus

AKAP kelas ekonomi.

Pengusahaan angkutan umum bus antar kota antar propinsi kelas ekonomi

sangat rentan terhadap berbagai kebijakan pemerintah terutama berkaitan dengan

penetapan harga bahan bakar minyak.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam waktu dua tahun belakangan ini (tahun

2008 – 2009), pemerintah telah menetapkan kebijakan perubahan harga bahan bakar

minyak (BBM) sebanyak empat kali.

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) membawa dampak

terjadinya kenaikan biaya pengusahaan angkutan sehingga para pengusaha

mengharapkan agar pemerintah melakukan penyesuaian tarif angkutan umum

termasuk bus angkutan antar kota antar propinsi kelas ekonomi secara proporsional.

Demikian halnya, apabila terjadi penurunan harga BBM diharapkan pemerintah

melakukan penyesuaian tarif secara proporsional pula. Namun masyarakat pemakai jasa

angkutan mengharapkan, penyesuaian tarif ini hanya terbatas pada perubahan

komponen biaya bahan bakar, sehingga tarif angkutan tidak perlu mengalami

lonjakan yang tinggi dari tarif sebelum terjadinya kenaikan harga BBM.

Keadaaan tersebut mengakibatkan terjadinya polemik antara masyarakat

pemakai jasa angkutan dengan para pengusaha yang mengharapkan penyesuaian tarif

dilakukan dengan melihat terjadinya perubahan terhadap seluruh komponen biaya

pembentukan tarif angkutan. Sejalan dengan adanya berbagai permasalahan di atas,

maka untuk mengakomodasi kepentingan pengguna jasa angkutan penumpang umum

(konsumen) sekaligus memperhatikan kepentingan penyedia jasa, maka penulis

mencoba melakukan analisis dampak perubahan harga BBM terhadap biaya pokok

produksi jasa angkutan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi

dengan studi kasus PERUM DAMRI.

Pemilihan PERUM DAMRI sebagai objek penelitian, berdasarkan

pertimbangan bahwa PERUM DAMRI memiliki armada bus AKAP kelas ekonomi

yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Di samping itu, mengingat PERUM

DAMRI sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai fungsi sebagai agen

pembangunan dan memupuk keuntungan, maka Departemen Perhubungan dalam

setiap perubahan harga bahan bakar minyak, selalu memilih PERUM DAMRI

sebagai salah satu acuan untuk menghitung besaran biaya pokok produksi

Page 3: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

pengusahaan bus AKAP kelas ekonomi, guna menetapkan besaran tarif penyesuaian

lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian skripsi ini diberi judul “Analisis

Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Besaran Tarif Bus Umum

Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Kelas Ekonomi

PERUM DAMRI”.

Penelitian ini membatasi pembahasan pada perhitungan besarnya penyesuaian

tarif angkutan bus umum AKAP kelas ekonomi yang harus dilakukan PERUM

DAMRI apabila terjadi kenaikan harga BBM, dengan bertitik tolak pada hasil

perhitungan biaya pokok produksi jasa bus AKAP kelas ekonomi PERUM DAMRI

sebagai akibat terjadi perubahan harga bahan bakar minyak. Dengan demikian

permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Berapa besaran

biaya pokok produksi jasa bus umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas

ekonomi PERUM DAMRI pada kondisi biaya bahan bakar minyak sebelum

mengalami kenaikan?, berapa besar kenaikan atau penurunan setiap komponen biaya

pokok produksi jasa bus umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi

PERUM DAMRI, apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan bakar

minyak? Dan berapa besar prosentase penyesuaian kenaikan atau penurunan tarif

penumpang bus angkutan AKAP kelas ekonomi PERUM DAMRI, apabila terjadi

kenaikan atau penurunan harga bahan bakar minyak?. Adapun tujuannya adalah

untuk menganalisis besaran biaya pokok produksi , jasa bus umum angkutan Antar

Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi PERUM DAMRI, menganalisis

besarnya dampak perubahan BBM terhadap biaya pokok produksi jasa bus umum

angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi PERUM DAMRI dan

menganalisis besaran prosentase penyesuaian tarif bus umum angkutan Antar Kota

Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi PERUM DAMRI sebagai dampak terjadinya

perubahan harga bahan bakar minyak.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya merupakan salah satu cabang akuntansi sebagai alat

manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta

menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Pada awal timbulnya

akuntansi biaya, mula-mula hanya ditujukan untuk penetuan harga pokok produk atau

jasa yang dihasilkan. Akan tetapi dengan semakin pentingnya biaya non produksi,

seperti biaya pemasaran dan administrasi umum, maka akuntansi biaya saat ini

ditujukan untuk menyajikan informasi biaya bagi manajemen baik produksi maupun

non produksi. Berikut ini dapat diuraikan pengertian akuntansi biaya, pengertian

biaya dan penggolongan biaya.

2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya merupakan suatu proses identifikasi, pengklasifikasian, dan

pengikhtisaran berbagai informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan,

Page 4: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

pengendalian, penganalisaan, dan perhitungan biaya atau harga pokok produksi.

Pengertian akuntansi biaya menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Horngren dan foster (2000; 5)

“Akuntansi biaya menunjukan cara pengumpulan dan pembebanan biaya historis

pada satuan produk dan departemen, terutama untuk tujuan penilaian persediaan

dan penentuan pendapatan.”

2. R. A. Supriyono (2007; 12)

“Akuntansi biaya salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat menajemen

untuk memonitor dan merekam biaya transaksi secara sistematis serta

menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya”.

3. Mulyadi (2005; 7)

“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan

penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara

tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah

biaya.

Dari beberapa definisi biaya di atas, maka dapat disimpulkan seperti :

1) Biaya merupakan suatu pengorbanan sumber ekonomis.

2) Biaya dapat diukur dalam satuan uang.

3) Biaya dibuat untukmencapai suatu tujuan tertentu di saat ini maupun masa yang

akan datang.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Biaya

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa akuntansi biaya adalah suatu proses

identifikasi, pengklasifikasian dan pengikhtisaran berbagai informasi keuangan yang

diperlukan untuk perencanaan, pengendalian, penganalisan dan perhitungan biaya

atau harga pokok produksi. Akuntansi biaya mempunyai tujuan dan manfaat dalam

menyediakan informasi biaya yang diperlukan untuk :

1. Menentukan harga pokok (cost determination).

2. Perencanaan dan pengendalian biaya (cost planning and controlling).

3. Penganalisaan biaya.

2.1.3 Pengertian Biaya

Objek utama dari akuntansi biaya adalah biaya. Untuk menghasilkan suatu

produk dan jasa, suatu perusahaan harus mengorbankan sumber daya. Pengorbanan

sumber daya ini disebut juga sebagai biaya. Biaya juga merupakan pengorbanan nilai

akibat penggunaan barang dan jasa. Dalam menjelaskan pengertian biaya, terdapat

beberapa pendapat para ahli, antara lain :

1) Mulyadi (2005; 8), biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang

diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan

terjadi untuk tujuan tertentu.

2) Menurut Supriyono (2007; 16) biaya merupakan harga perolehan yang

dikorbankan atau dipergunakan dalam rangka memperoleh penghasilan

(revenues) dan akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.

Page 5: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

3) Hansen & Mowen (2000; 38), biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang

dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan

masa kini dan masa yang akan datang untuk organisasi.

4) Horngren and Foster (2000; 28), “Accountants define cost as a resouce or

forgone to achieve a specifics objectives. It usually measured as the monetary

amount tahat must be paid to acquired goods and services.”. dari definisi

tersebut, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan dalam bentuk uang atau

aktiva lain yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan untuk memperoleh barang

dan jasa yang berguna untuk mecapai suatu tujuan tertentu.

2.2 Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Bus

Penggunaan metode full costing dalam kebijakan tarif ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2002. Di dalam

keputusan tersebut, termaktub bahwa biaya pokok dikelompokan menjadi biaya

langsung dan biaya tidak langsung.

Biaya langsung terdiri dari harga pembelian bus (sekarang) dalam bentuk

penyusutan; biaya awak bus (pengemudi, kondektur dan kenek) maupun tunjagan

sosial yang diberikan kepada mereka; biaya bahan bakar; biaya ban dan accu; biaya

pemeliharaan (oli mesin, gardan, dan persneling dan minyak rem); perbaikan mesin

dan body (suku cadang mesin, chasis dan lain-lain); retribusi (parkir); pajak

kendaraan bermotor (STNK) dan biaya uji (kir); biaya asuransi; baiaya tol dan

penyeberangann dan biaya lain-lain: biaya pemasaran (iklan, percetakan karcis dan

komisi agen dan biaya-biaya lain yang menyangkut pengoperasian bus). Semua

biaya langsung memiliki hubungan dengan jarak angkutan, kecuali penyusutan bus.

Biaya tidak langsung terdiri dari gaji dan upah pegawai (non crew) serta

jaminan sosial yang diberikan kepada mereka; biaya investasi kantor dan

perbengkelan (dalam bentuk penyusutan atau sewa beserta pemeliharaannya); biaya

keperluan kantor yang menyangkut administrasi, pemeliharaan, listrik, dan air,

telepon, keperluan dinas dan lain-lain; pajak PBB, serta biaya-biaya lainnya yang

harus dikeluarkan oleh perusahaan bus antar kota untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan pengangkutan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Interview, yaitu suatu teknik mengadakan tanya jawab kepada pegawai yang

mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam

penulisan skripsi ini. Adapun pegawai yang diinterview yaitu Direksi atau Pejabat

yang mewakili Perum DAMRI, pegawai Departemen Perhubungan yang menangani

perhitungan biaya pokok angkutan bus antar kota serta pejabat peneliti di lingkungan

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan.

3.2 Metode Analisis Data

Penulisan ini dengan menggunakan analisis berikut ini adalah dengan

penggunaan tabel atau gambar dan alat bantu lainnya yang digunakan untuk megukur

Page 6: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

hubungan antara perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran biaya pokok

produksi jasa angkutan penumpang dengan bus umum antar kota antar propinsi kelas

ekonomi. Namun, analisis hubungan kedua variabel ini dilakukan dengan metode

deskriptip secara kualitatip.

3.3 Data Yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak Solar pada periode 2006, 2008

dan 2009.

2. Data biaya pokok produksi jasa angkutan Perum DAMRI pada saat harga BBM

Rp. 4.300.

3. Data biaya pokok produksi jasa angkutan Perum DAMRI pada saat harga BBM

Rp. 5.500.

4. Data biaya pokok produksi jasa angkutan Perum DAMRI pada saat harga BBM

Rp. 4.800.

5. Data biaya pokok produksi jasa angkutan Perum DAMRI pada saat harga BBM

Rp. 4.500.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Biaya Pokok Angkutan Penumpang Bus AKAP Kelas Ekonomi

Dari hasil pengumpulan data-data biaya dikaitkan dengan tingkat produktivitas

bus, maka dapat diperkirakan besaran arus biaya pengoperasian bus AKAP dan biaya

pokok produksi jasa per penumpang per kilometer. Karakteristik kendaraan yang

dioperasikan oleh PERUM DAMRI tipe bus besar single decker dengan jenis

pelayanan bus antar kota kelas ekonomi, dan kapasitas angkut 55 penumpang

Produksi per bus Dari hasil penelitian lebih lanjut dapat diketahui berbagai faktor

atau variabel perhitungan produksi bus AKAP DAMRI, bahwa jarak tempuh bus per

rit rata-rata 500 Km dengan frekuensi, pelayanan bus sebanyak 1 (satu) rit per hari,

sehingga jarak tempuh pelayanan bus per hari adalah 500 km. Hari operasi bus per

bulan dilakukan 25 hari, dan dalam satu tahun, bus dioperasikan selama 300 km.

Dengan demikian, bus AKAP PERUM DAMRI dapat menempuh perjalanan dalam

setahun sebesar 150.000 Km. Dengan kapasitas angkut (load factor) yang mecapai

100% dari 55 temapt duduk (seat) yang tersedia, maka produksi bus per tahun

mencapai 8.250.000 seat (tempat duduk) per tahun.

Analisis perhitungan biaya pokok, dilakukan pada harga bahan bakar minyak

(solar) Rp 4.300 per liter, diketahui biaya pokok produksi jasa angkutan bus antar

kota antar propinsi PERUM DAMRI sebesar Rp 70,18 penumpang-km dengan

asumsi load factor 100% dan 100,26 per penumpang-km pada load factor 70%.

Page 7: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

Rekapitulasi Biaya Produksi Jasa Angkutan AKAP

Per seat-km pada tingkat harga BBM Rp 4.300

Jenis Biaya Biaya per Seat-Km (Rp)

1. Biaya Langsung

a. Biaya Penyusutan 10,86

b. Biaya Bunga Modal 5,19

c. Biaya Awak Bus 7,01

d. Biaya Bahan Bakar 26,06

e. Biaya Ban 7,73

f. Biaya Pemeliharaan Kendaraan 8,02

g. Biaya Terminal 0,36

h. Biaya PKB (STNK) 0,39

i. Biaya Keur Bus 0,04

j. Biaya Asuransi 1,70

Total Biaya Langsung 67,36

2. Biaya Tidak Langsung

a. Biaya Pegawai Kantor 2,09

b. Biaya Pengelolaan 0,73

Total Biaya Tidak Langsung 2,82

Total Biaya per Penumpang (LF=100%) 70,18

Biaya per pnp-km untuk LF = 70% 100,26 pnp-km

Sumber : Hasil analisis

4.2 Analisis Dampak Perubahan Harga BBM Terhadap Biaya Pokok

Penumpang Bus AKAP Kelas Ekonomi

Untuk mengetahui dampak perubahan harga BBM terhadap biaya pokok

produksi jasa bus angkutan antar kota antar propinsi PERUM DAMRI dilakukan

dengan cara membandingkan antara biaya pada keadaan harga BBM sebelum dan

sesudah ada perubahan harga BBM baik kenaikan maupun penurunan BBM, yang

hasilnya dapat diketahui sebagai berikut :

a. Dampak kenaikan harga BBM solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter

Peningkatan harga BBM solar sebesar 27,91% dari harga sebelumnya, membawa

dampak terjadinya kenikan biaya pokok produksi per penumpang-kilometer dari Rp

70,18 menjadi Rp 81,24 atau mengalami peningkatan sebesar 15, 78 % pada kondisi

load factor bus 70%, maka biaya pokok produksi jasa angkutan bus antar kota antar

propinsi dari 100,26 menjadi Rp 116,06 per penumpang kilometer atau mengalami

kenaikan sebesar 15,76 %. Gambaran yang lebih rinci dampak kenaikan harga bahan

bakar minyak solar terhadap komponen biaya produksi per penumpang-km bus antar

kota antar propinsi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Page 8: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

Dampak Kenaikan Harga BBM dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500

Terhadap Biaya Pokok Produksi Bus AKAP Kelas Ekonomi

PERUM DAMRI

Komponen

Harga Bahan Bakar

Minyak

Presentase

perubahan

Rp 4.300 Rp 5.500

1. Biaya langsung

a. Biaya penyusutan 10,86 11,57 6,54 %

b. Biaya bunga modal 5,19 4,55 (12,33 %)

c. Biaya awak bus 7,01 7,78 10,98 %

d. Biaya BBM 26,06 33,33 27,9 %

e. Biaya ban 7,73 9,55 23,54 %

f. Biaya pemeliharaan kendaraan 8,02 8,89 10,85 %

g. Biaya terminal 0,36 0,36 Tetap

h. Biaya PKB (STNK) 0,39 0,27 (30,77 %)

i. Biaya keur bus 0,04 0,04 Tetap

j. Biaya asuransi 1,70 1,81 6,47 %

Jumlah Biaya Langsung 67,36 78,15 16,03 %

2. Biaya tidak langsung

a. Biaya pegawai kantor 2,09 2,36 14,35 %

b. Biaya Pengelolaan 0,73 0,73 Tetap

Jumlah Biaya Tidak Langsung 2,82 3,09 9,57 %

Biaya per pnp-km (LF=100%) 70,18 81,24 15,78 %

Biaya per pnp-km (LF=70 %) 100,26 116,06 15,76 %

Sumber : Hasil Analisis

b. Dampak Penurunan harga BBM Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 4.800 per

liter

Penurunan harga BBM solar yang ditetapkan pemerintah sebesar 12,72%, harga

BBM solar per liter menjadi Rp 4.800 dari sebelumnya Rp5.500 hanya mampu

menurunkan biaya pokok produksi per penumpang-km dari Rp 81,24 menjadi Rp

77,00 atau 5,21 %, dengan asumsi tingkat load factor bus 100%, sedangkan pada

tingkat load factor 70%, biaya pokok produksi per penumpang hanya mengalami

penurunan sebesar 5,22%, atau dari Rp 116,06 menjadi Rp 110,00 per penumpang

kilometer. Gambaran lebih rinci dampak penurunan harga bahan bakar minyak dari

Rp 5.500 menjadi Rp 4.800 terhadap biaya pokok per penumpang-km dapat dilihat

dalam tabel berikut

Page 9: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

Dampak Penurunan Harga BBM Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 4.800

Terhadap Biaya Pokok Produksi Bus AKAP Kelas Ekonomi

PERUM DAMRI

Komponen

Harga Bahan Bakar

Minyak

Presentase

perubahan

Rp 5.500 Rp 4.800

1. Biaya langsung

a. Biaya penyusutan 11,57 11,57 Tetap

b. Biaya Bunga Modal 4,55 4,55 Tetap

c. Biaya Awak Bus 7,78 7,78 Tetap

d. Biaya BBM 33,33 29,09 (12,72 %)

e. Biaya Ban 9,55 9,55 Tetap

f. Biaya Pemeliharaan Kendaraan 8,89 8,89 Tetap

g. Biaya Terminal 0,36 0,36 Tetap

h. Biaya PKB (STNK) 0,27 0,27 Tetap

i. Biaya Keur Bus 0,04 0,04 Tetap

j. Biaya Asuransi 1,81 1,81 Tetap

Jumlah Biaya Langsung 78,15 73,91 (5,43 %)

2. Biaya Tidak langsung

a. Biaya Pegawai kantor 2,36 2,36 Tetap

b. Biaya Pengelolaan 0,73 0,73 Tetap

Jumlah Biaya Tidak Langsung 3,09 3,09 Tetap

Biaya per pnp-km (LF=100 %) 81,24 77,00 (5,21 %)

Biaya per pnp-km (LF = 70%) 116,06 110,00 (5,22 %)

Sumber : Hasil Analisis

c. Dampak penurunan harga BBM solar dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500 per

liter

Keputusan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak solar pada tanggal

15 Januari 2009 sebesar 6,25% atau dari harga Rp 4.800 menjadi Rp 4.500 per liter,

hanya dapat menurunkan biaya pokok produksi per penumpang –km angkutan bus

AKAP sebesar 2,36% atau dari Rp 77,00 menjadi Rp 75,18 per penumpang

kilometerpada load factor 100 %. Sedangkan pada load factor bus 70%, besarnya

biaya pokok per penumpang-km sebesar Rp 75,18. Penurunan harga bahan bakar

minyak sebesar 6,25%, tampaknya tidak dapat menurunkan secara significant biaya

pokok produksi per penumpang per kilometer angkutan bus AKAP PERUM DAMRI.

Hal ini disebabkan bahwa penurunan harga BBM solar, hanya berpengaruh terhadap

penurunan komponen biaya penggunaan BBM solar, sedangkan komponen biaya

lainnya tidak mengalami penurunan sama sekali, sebagaimana layaknya pada

saatterjadi penurunan harga BBM dari Rp 5.500 menjadi Rp. 4.800. Gambaran lebih

rinci dampak penurunan harga BBM solar dari Rp. 4.800 menjadi Rp. 4.500 per liter

Page 10: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

terhadap biaya pokok produksi per penumpang kilometer angkutan bus AKAP dapat

dilihat pada tabel berikut

Dampak Penurunan Harga BBM Solar dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500

Terhadap Biaya Pokok Produksi Bus AKAP Kelas Ekonomi

PERUM DAMRI

Komponen

Harga Bahan

Bakar Minyak

Presentase

perubahan

Rp

4.800

Rp

4.500

1. Biaya langsung

a. Biaya penyusutan 11,57 11,57 Tetap

b. Biaya bunga modal 4,55 4,55 Tetap

c. Biaya awak bus 7,78 7,78 Tetap

d. Biaya BBM 29,09 27,27 (12,72 %)

e. Biaya ban 9,55 9,55 Tetap

f. Biaya pemeliharaan

kendaraan

8,89 8,89 Tetap

g. Biaya terminal 0,36 0,36 Tetap

h. Biaya PKB (STNK) 0,27 0,27 Tetap

i. Biaya keur bus 0,04 0,04 Tetap

j. Biaya asuransi 1,81 1,81 Tetap

JUMLAH 73,91 72,09 (2,46%)

2. Biaya tidak langsung

a. Biaya pegawai kantor 2,36 2,36 Tetap

b. Biaya pengelolaan 0,73 0,73 Tetap

JUMLAH 3,09 3,09 Tetap

Total Biaya per pnp (LF=100%) 77,00 75,18 (2,36 %)

Biaya per pnp-km (LF 70%) 110,00 107,40 (2,36%)

Sumber : Hasil Analisis

4.3 Analisis Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Tarif

Angkutan

Dari hasil analisis terdahulu, diketahui bahwa perubahan harga bahan bakar

minyak solar akan membawa perubahan biaya pokok produksi jasa angkutan

penumpang mobil bus umum antar kota antar propinsi. Perubahan biaya pokok akibat

adanya perubahan harga bahan bakar minyak, sudah tentu akan membawa dampak

perubahan terhadap tarif angkutan Antar Kota Antar Propinsi PERUM DAMRI.

Apabila harga bahan bakar minyak solar mengalami kenaikan sebesar 27,91 %, maka

PERUM DAMRI harus melakukan kenaikan tarif pada kondisi load factor (LF)

100%, minimal sebesar 15,78 % dan pada LF 70%, minimal 15,76% dari tarif

Page 11: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

semula. Sedangkan, apabila terjadi penurunan harga bahan bakar minyak solar

12,73%, maka PERUM DAMRI hanya dapat menurunkan besaran tarif maksimal

sebesar 5,21 % dengan kondisi LF 100 %, dan 5,22 % pada LF 70 %.

5. KESIMPULAN

1. Setelah menghitung dan menganalisis besaran komponen biaya produksi jasa

angkutan bus antar kota antar propinsi kelas ekonomi PERUM DAMRI per

penumpang-kilometer pada saat tahun dasar dalam penelitian ini atau harga bahan

bakar minyak saat Rp 4.300 adalah biaya penyusutan Rp 11,57, biaya bunga

modal Rp 4,55, biaya awak bus Rp 7,78, biaya BBM solar Rp 26,06, biaya

pemeliharaan kendaraan Rp 9,86, biaya terminal Rp 0,36, biaya pajak kendaraan

bermotor Rp 0,27, biaya keur bus Rp 0,04 dan biaya asuransi Rp 1,81, biaya

pegawai kantor Rp 2,36 dan biaya pengelolaan Rp 0,73. Dengan kata lain,

besaran komponen biaya langsung Rp 67,36 per penumpang kilometer dan biaya

tidak langsung sebesar 2,82 per penumpang kilometer.

2. Pada saat terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 27,91% atau dari

Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter, besaran komponen biaya langsung

mengalami peningkatan sebesar 16,03% menjadi Rp 78,15 per penumpang

kilometer dan biaya tidak langsung mengalami mengalami peningkatan sebesar

9,57% menjadi Rp 3,09 per penumpang kilometer. Penurunan harga bahan bakar

minyak solar sebesar 12,73% atau menjadi Rp 4.800 per liter dari semula Rp

5.500 per liter hanya membawa dampak terhadap penurunan biaya pokok

produksi 5,21% atau Rp 77,00 per pnp-km. Setelah terjadi penurunan harga bahan

bakar minyak solar sebesar 6,2% dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500, maka biaya

pokok angkutan penumpang hanya mengalami penurunan 2,36% atau menjadi

75,18 per pnp-km, terdiri dari komponen biaya langsung Rp 72,09 per pnp-km

dan biaya tidak langsung Rp 3,09 per pnp-km

3. Apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 27,91%, maka

PERUM DAMRI harus menaikan tarif angkutan antar kota antar propinsi

minimal 15,78% dari tarif yang berlaku. Sedangkan pada saat terjadi penurunan

12,73%, maka PERUM DAMRI dapat menurunkan tarif angkutan antar kota

antar propinsi maksimal 5,21% dari tarif yang berlaku.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abas Salim, 2006, Manajemen Transportasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Alex Nitisemito, 2005, Wawasan Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek, Bumi

Aksara, Jakarta.

Page 12: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...

Darsono Prawiranegoro dan Ari Purwanti, 2008, Akuntansi Manajemen, Mitra

Wacana Media, Jakarta.

Departemen Perhubungan, 1997, Studi Pemantapan konsep Dasar

Pengembangan Model Perhitungan Biaya Pokok Angkutan jalan Raya,

Departemen Perhubungan, Jakarta.

Hansen, Don. R., and Maryanne M. Mowen. 2000. Cost Management :

Accounting and Control, Ohio : South Western Publishing Co.

Hendriksen, Eldon S. Teori Akuntansi (judul asli : Accounting Theory), edisi

kelima, jilid 2. penterjemah Wim Liyono, Erlangga. Jakarta

Horngren, Charles T., George Foster, and Srikant M. Datar. 2000. Cost

Accounting : A Managerial Emphasis, tenth edition. New Jersey : Prentice-

Hall inc.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. Standar Akuntansi keuangan, per 1 April 2002,

Jakarta : Salemba Empat.

Morlok, Edward, 2001, Pengantar teknik dan Perencanaan Transportasi,

Erlangga, Jakarta.

Muchtarudin Siregar, 2001, Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan, FE UI,

Jakarta.

Mulyadi, 2005, Akuntansi Biaya, Salemba empat, Jakarta.

R. A. Supriyono, 2007, Akuntansi Biaya, BPFE, Yogyakarta.

_________, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM I Tahun 2009 tentang

Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota

Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum.

Page 13: analisis perubahan harga bahan bakar minyak terhadap besaran ...