ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PETUGAS PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Ujung Perak Kota Surabaya) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Oleh: Ch.Pramestika Ria Permatasari NIM : 022114157 PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2009
81
Embed
ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN … fileANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PETUGAS PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN YANGDIBERIKAN OLEH PETUGAS PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Ujung Perak KotaSurabaya)
SKRIPSIDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana EkonomiProgram Studi Akuntansi
Oleh:Ch.Pramestika Ria Permatasari
NIM : 022114157
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMAYOGYAKARTA
2009
ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN YANGDIBERIKAN OLEH PETUGAS PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kecamatan Ujung PerakKota Surabaya)
SKRIPSIDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana EkonomiProgram Studi Akuntansi
Oleh:Ch.Pramestika Ria Permatasari
NIM : 022114157
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMAYOGYAKARTA
2009
i
Skripsi
ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN YANGDIBERIKAN OLEH PETUGAS PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kecamatan Ujung PerakKota Surabaya)
Tabel 10: Hasil Uji Validitas Instrumen ......................................................... 44
Tabel 11: Perhitungan Induk Uji t ................................................................... 46
Tabel 12: Hasil Uji Persepsi Terhadap Petugas Pajak .................................... 47
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar I: Histogram Jenis Kelamin Wajib Pajak…………………………… 33
Gambar II:Histogram Jenis Usaha Wajib Pajak ………………………………34
Gambar III:Histogram Pendidikan……………………………………………. 36
Gambar IV:Histogram Pendapatan ……………………………………………37
Gambar V:Histogram Kepatuhan Wajib Pajak……………………………….. 39
Gambar VI:Histogram Persepsi Wajib Pajak Tidak Patuh…………………… 42
Gambar VII: Histogram Persepsi Wajib Pajak Patuh………………………… 43
Gambar VIII: HistogramPersepsi Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh……… 45
Gambar IX:Signifikansi t Hitung……………………………………………... 47
ix
ixi
ABSTRAK
ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANANYANG DIBERIKAN OLEH PETUGAS PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang PribadiKecamatan Ujung Perak Kota Surabaya)
Ch. Pramestika Ria PermatasariNIM:022114157
Universitas Sanata DharmaYogyakarta
2009
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi antara wajib pajak yangpatuh dan wajib pajak yang tidak patuh terhadap pelayanan yang diberikan olehPetugas Pajak Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa persepsiyang positif terhadap petugas pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan WajibPajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, dan kepatuhan tersebut akanberpengaruh pada tingkat penerimaan pajak.
Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukanwawancara dan survei dengan instrumen kuisioner. Teknik analisa data yangdigunakan adalah analisis validitas dengan menggunakan rumus koefisien korelasiproduct moment dari Pearson dan analisis Reliabilitas, sedangkan dalam mengukurdan menganalisis persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantorpelayanan pajak digunakan Skala Likert.
Hasil pengujian reliabilitas menggunakan koefisien Spearman Brown sebesar0,842 pada kuisioner bagian kriteria Wajib Pajak dan sebesar 0,786 pada kuisionerbagian persepsi petugas pajak. Hasil lebih dari 0,7 dari masing-masing faktormenjelaskan bahwa kuisioner sudah reliabel. Dari hasil output uji beda denganmenggunakan independent sample t-test, terlihat t hitung dengan varians yang samaadalah 2,532. Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% untuk uji dua sisi , maka t-tabelnya adalah sebesar 2,024. Terlihat bahwa t hitung > t tabel (2,532 > 2,024).Dengan kondisi demikian, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkanperhitungan, diperoleh rata-rata yang cukup berbeda diantara kedua sample. WPpatuh mempunyai rata-rata sebesar 31,48 sedangkan WP tidak patuh memiliki rata-rata 28,07 Perbedaan rata-rata dua kelompok ini sebesar 0,508 yang berartiperbedaan ini signifikan sehingga kedua kelompok Wajib Pajak memiliki perbedaanpersepsi terhadap petugas pajak.
x
ABSTRACT
The aim of this study is to test the perception which differentiate compliant
tax payer with non-compliant tax payer towards the tax officers services in Surabaya
area. The positive perception towards tax officers is an efficient way to increase the
role of the tax as a main source of government revenue.
This study was a case study. This study obtained the data by interviewing and
survey with questionnaires as an instrument. The data analysis technique of this study
was Validity Analysis using the coeffisient corellation of product moment from
Pearson and Reliability Analisys. To measure and analyse the perception towards tax
officers services, the writer uses Likert Scale.
From the analysis, the writer found that there was a difference between
compliant tax payer and non-compliant tax payer. The compliant tax payer average is
31,48 and non-compliant tax payer average is 28,07. The hypotheses used t-table of
2,024. The result of t-calculated was 2,532 meaning that t-calculated > t-table, it
means there is a significant difference perception between compliant tax payer and
non-compliant tax payer.
xi
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pajak yang diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat
dipaksakan melalui undang-undang, memiliki dua fungsi yaitu fungsi
budgetair dan fungsi reguler. Sebagai fungsi budgetair, pajak berperan sebagai
sumber penerimaan negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan negara. Oleh karena itu, besar kecilnya pajak yang bisa
dikumpulkan, memiliki implikasi yang sangat penting terhadap jumlah dan
kualitas kegiatan yang bisa diselenggarakan oleh negara. Sedangkan sebagai
fungsi reguler, pajak diperankan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan
negara sesuai dengan kehendak negara, seperti menciptakan stabilitas
ekonomi.
Pajak sebagai sumber penerimaan negara, memiliki peranan yang
semakin penting dari waktu ke waktu. Sebab hampir 90% seluruh belanja
negara dibiayai oleh penerimaan dalam negeri, dan penerimaan dalam negeri
itu sendiri didominasi oleh penerimaan pajak. Dengan demikian peranan pajak
sebagai sumber pembiayaan negara menjadi semakin dominan
(Munawar,2005).
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajiban pajaknya antara lain adalah pelayanan yang
diberikan oleh kantor pajak setempat kepada masyarakat, khususnya Wajib
Pajak itu sendiri. Institusi pajak sering dipersepsikan negatif oleh Wajib Pajak
2
atau memiliki reputasi yang kurang bagus dan jangkauan pelayanannya
kepada Wajib Pajak masih sangat lemah hal ini disebabkan karena
aksesibilitas yang masih rendah. Poin yang terakhir ini dapat dibuktikan
dengan masih banyaknya keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Wajib Pajak.
Hal di atas merupakan fenomena yang seringkali terjadi dalam sebuah kantor
pelayanan pajak, dimana seharusnya institusi tersebut dapat memberikan
pelayanan yang maksimal untuk memuaskan Wajib Pajak sehingga dapat
meningkatkan kesadaran Wajib Pajak memenuhi kewajibannya.
Untuk menumbuhkan persepsi yang positif terhadap petugas pajak dan
pelayanannya, petugas diharapkan bersikap simpatik, bersifat membantu,
mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Pemberian jasa oleh petugas kepada
Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib
Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak dapat mengenal pajak dari
pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Untuk itu petugas harus
memiliki ketrampilan untuk dapat memuaskan wajib pajak. Salah satu
ketrampilan yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam berhubungan
dengan orang lain dengan cara-cara yang baik (Boediono, 2000). Pemberian
informasi akan lebih mudah diterima apabila petugas pajak dapat dipercaya
oleh masyarakat. Bubung yang dikutip oleh Gardina (2006) menunjukkan
bahwa sikap petugas pajak mempengaruhi Wajib Pajak untuk membayar
pajak. Oleh karena itu keberhasilan petugas pajak dalam memberikan
pelayanan akan memberikan kesan yang sangat positif bagi masyarakat secara
umum.
3
Sejalan dengan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, maka diperlukan
peran dari aparat pajak untuk memperlancar pelaksanaan self assessment
system. Fungsi utama dari Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) dalam self
assessment system ditekankan pada tiga hal, yaitu pembinaan yang dilakukan
melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan dan pengawasan
(Munawar,2006). Penyuluhan merupakan fungsi dari Fiskus untuk
mengadakan penyuluhan (penjelasan) yang berkaitan dengan perpajakan,
sedangkan pelayanan merupakan pemberian fasilitas berupa informasi,
motivasi dan sarana dengan tujuan pihak yang dilayani merasa aman, nyaman,
puas dan dihargai. Pengawasan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan
untuk mengetahui atau menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
ketentuan perpajakan yang berlaku.
Perbaikan kualitas pelayanan berpusat pada pemenuhan atas keinginan
wajib pajak untuk memenuhi harapan Wajib Pajak. Kunci kualitas pelayanan
adalah menyesuaikan, atau bahkan melebihi, kualitas yang diberikan oleh
institusi atas pelayanan yang diharapkan oleh para Wajib Pajak. Selanjutnya,
untuk bisa menentukan apakah Wajib Pajak puas atau tidak, maka kepuasan
itu harus bisa diukur.
B. Rumusan Masalah
Apakah ada perbedaan persepsi antara Wajib Pajak patuh dan tidak patuh
terhadap pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pajak Kota Surabaya.
4
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi antara Wajib Pajak
patuh dan tidak patuh terhadap pelayanan yang diberikan Petugas Pajak Kota
Surabaya.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pihak-pihak yang terkait
dalam hal penyelesaian penelitian dan penulisan ini yaitu antara lain:
1. Penulis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas
banyaknya pertanyaan terkait dengan penulisan skripsi juga sebagai media
untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan yang diminati penulis.
2. Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan
mahasiswa lain yang ingin lebih menggali bidang perpajakan, juga sebagai
tambahan pengetahuan yang dapat memperkaya wawasan. Juga dapat
menjadi referensi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian sejenis
pada waktu yang akan datang.
3. Kantor Pelayanan Pajak Kota Surabaya
Dengan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan segenap
aparat perpajakan dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat membantu
Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya sekaligus mendorong
terciptanya kenaikan penerimaan pajak yang signifikan.
5
E. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori
Bab ini berisi tentang teori pendukung , hasil penelitian terdahulu, dan
perumusan hipotesis penelitian.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi tentang objek penelitian, metode dan desain penelitian,
teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian,
dan teknik analisis data.
Bab IV Analisis Data dan Pembahasan:
Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan hasil penelitian.
BAB V Penutup
Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
6
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Persepsi
1. Pengertian Persepsi
Persepsi adalah sebuah proses untuk memahami lingkungan
dengan cara menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi
dari lingkungan. Pengertian persepsi (perception) menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari
sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal
melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Rakhmat (1993: 90),
dalam bukunya Psikologi Komunikasi, persepsi merupakan pengalaman
tentang obyek, peristiwa, atau hubungan–hubungan yang diperoleh
dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
2. Langkah-langkah persepsi
Persepsi merupakan proses yang kognitif yaitu proses selangkah
demi selangkah. Oleh karena itu terdapat tahap–tahap dalam proses
persepsi:
a) Kita mengamati informasi dari lingkungan melalui indera–indera kita:
rasa, bau, pendengaran, penglihatan, sentuhan.
b) Melalui pikiran, kita menyaring informasi–informasi tersebut dan
hanya memilih hal–hal yang akan kita proses lebih lanjut.
7
c) Kita mengorganisasi data terpilih tersebut kedalam pola–pola arti
untuk diinterprestasikan dan direspon.
B. Pelayanan dan Unsur-unsurnya
Kunci kualitas pelayanan menurut Tjiptono yang dikutip Munawar
(2005: 398) menyatakan sebagai berikut:
Kunci kualitas pelayanan menyesuaikan atau bahkan melebihi, kualitas
yang diberikan oleh institusi atas pelayanan yang diharapkan oleh klien
dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Harapan dibedakan menjadi tiga tipe
yaitu:
1. Harapan diartikan sebagai tingkat kinerja yang diperkirakan klien akan
diterimanya berdasarkan semua informasi yang dimilikinya (will
expectation), dan ini merupakan konsep harapan yang sering dipakai.
2. Harapan merupakan tingkat kinerja yang sudah sepantasnya diterima
oleh klien (should expectation).
3. Harapan merupakan tingkat kinerja terbaik yang diharapkan dapat
diterima oleh konsumen/ klien.
Kesenjangan antara kenyataan dan harapan, akan menentukan tingkat
kepuasan klien terhadap institusi yang memberikan pelayanan itu sendiri.
Menurut Munawar (2005: 398) kesenjangan dan kenyataan muncul
karena 5 hal:
a) Manajemen institusi salah dalam mengerti terhadap harapan klien
b) Manajemen memahami harapan klien tetapi salah dalam merumuskan
harapan klien ke dalam bentuk tolak ukur kualitas pelayanan
8
c) Manajemen tidak mampu untuk memenuhi standar kualitas pelayanan
d) Manajemen tidak mampu memenuhi janji-janji yang dikomunikasikan
ke pihak eksternal
e) Kesenjangan akan timbul akibat tidak terpenuhinya harapan klien
C. Pajak
1. Pengertian Pajak
Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2003: 10), adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang yang dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. Devinisi menurut Waluyo dan Ilyas adalah pajak
diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan melalui
undang–undang.
2. Fungsi Pajak
Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:
a) Fungsi Budgetair
Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:17), fungsi budgetair adalah
pajak sebagai sumber penerimaan negara yang selanjutnya dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Sedangkan menurut
Mardiasmo (2003: 11), fungsi budgetair adalah pajak merupakan
sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran–
pengeluarannya.
9
b) Fungsi Reguler
Menurut Waluyo dan Ilyas (1999), sebagai fungsi reguler, pajak
diperankan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan negara
sesuai dengan kehendak negara, seperti menciptakan stabilitas
ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Menurut
Mardiasmo pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam
pengertian ini diberikan contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap
barang–barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Teori–Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberi justifikasi
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori–teori
tersebut antara lain adalah :
a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak–hak
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh
jaminan perlindungan tersebut.
b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada
kepentingan, misalnya: perlindungan masing–masing orang.
10
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi
pajak yang harus dibayar.
c. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus dipikul sama beratnya,
artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing–masing
orang.Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan
yaitu :
1) Unsur Objektif, dengan melihat penghasilan atau kekayaan yang
dimiliki oleh seseorang.
2) Unsur Subyektif, dengan memperhatikan kebutuhan materiil
yang harus dipenuhi.
d. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan
rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti,
rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah
sebagai suatu kewajiban.
e. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.
Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah
tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara
akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian
kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
11
4. Syarat Pemungutan
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan,
undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum
dan merata, disesuaikan dengan kemampuan masing–masing.
Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayarandan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan
Pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang–undang (Syarat
Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik
bagi negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)
12
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan
kelesuan perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansiil)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus
dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang–undang perpajakan yang baru.
5. Tata Cara Pemungutan
a. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
1) Stelsel Nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang
nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir
tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya
diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.
Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir
periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)
13
Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh
undang–undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak
berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama
tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedang
kelemahannya adalah
pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang
sesungguhnya.
3) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan
stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya
pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya
pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut
anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika
lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali
b. Asas Pemungutan Pajak
1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya,
baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
14
2) Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal
Wajib Pajak.
3) Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu
negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan
pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia. Asas
ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
c. Sistem Pemungutan Pajak
1) Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
terutang oleh Wajib Pajak.
2) Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan atau
menghitung sendiri beban pajak terutang.
3) With Holding System
15
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
D. Wajib Pajak
1. Pengertian
Mardiasmo (2003: 12) menjelaskan pengertian wajib pajak adalah
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Bakhrun (2006: 21) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang
menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan.
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2003: 37-38), kewajiban dan hak-hak wajib
pajak adalah sebagai berikut
Kewajiban Wajib Pajak:
a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
c) Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT), dan
memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang
telah ditentukan
16
d) Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan.
e) Jika diperiksa wajib:
1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dengan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak.
2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
f) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh
suatu kewajiban merahasiakan, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan
pemeriksaan.
Hak-hak Wajib Pajak:
a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding
b) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT
c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
d) Mengajukan permohonan penundaan pemasukkan SPT
e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran
pembayaran pajak
17
f) Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan
dalam surat ketetapan pajak
g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi,
serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban
pajaknya
j) Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak
berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada
pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan
pajak.
3. Wajib Pajak Patuh
Menurut Abimanyu, yang dikutip oleh Gardina (2006) Wajib Pajak
patuh berarti wajib pajak tersebut telah sadar yaitu memahami akan hak
dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya dengan benar. Menurut Undang-undang No. 16 tahun
2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan KMK
No.235/ KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh, kriteria
Wajib Pajak Patuh adalah:
a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT tahunan) dalam (2) tahun terakhir.
18
b) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Massa untuk pajak
penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam tahun terakhir.
Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa
tersebut tidak boleh dari (3) masa pajak, tidak berturut-turut,
serta tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat
pemberitahuan masa berikutnya.
c) Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin
untuk diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat
tagihan pajak (STP) untuk dua tahun terakhir.
d) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan dalam waktu (10) tahun terakhir.
e) Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan Wajib
Pajak diaudit adalah wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan
pengecualian.
Selain itu Wajib Pajak juga harus memenuhi kriteria yang tambahan
yaitu:
a) Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan
(pasal 28 KUP)
b) Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib pajak
pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun
terakhir.
19
Dengan demikian wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kriteria-
kriteria tersebut diatas dapat digolongkan menjadi Wajib Pajak yang
tidak patuh.
E. Pajak Penghasilan
1. Subjek Pajak:
a. 1) Orang Pribadi
2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan
yang berhak.
b. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan
nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk
badan lainnya.
c. Bentuk Usaha Tetap
2. Objek Pajak:
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.
3. Penghasilan dikelompokkan menjadi:
20
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
seperti gaji, hononarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris,
aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa,bunga,
dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan
dan sebagainya.
d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat
diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di
atas, seperti:
1) Keuntungan karena pembebasan utang
2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
4) Hadiah undian
B. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Trisia Gardina (2006)
alumnus STIE Musi Palembang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah
wajib pajak badan di Palembang, Sampel dalam penelitian ini adalah wajib
pajak badan di Palembang yang terpilih menjadi responden. Data yang
digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuisioner dan wawancara
langsung dengan Wajib Pajak badan di Palembang analisis data dilakukan
21
dengan analisis statistik deskriptif dengan prosentase. Penelitian ini membahas
tentang kriteria-kriteria tertentu yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak
dalam membayar pajak, dimana salah satu kriteria yang disebutkan adalah
persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak. Dan kesimpulan yang didapatkan
adalah terdapat persamaan persepsi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh
terhadap petugas pajak. Petugas pajak harus bersikap simpatik dalam melayani
wajib pajak, bersifat jujur, adil, serta tidak menyulitkan wajib pajak sehingga
para wajib pajak mempunyai pesepsi yang baik terhadap petugas pajak.
C. Perumusan Hipotesis Penelitian
Berdasarkan teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dan berdasarkan
hasil penelitian tedahulu yang antara lain telah dilakukan oleh Gardina (2006: 10)
ditemukan fakta bahwa ada persamaan persepsi antara Wajib Pajak patuh dan
Wajib Pajak tidak patuh terhadap petugas pajak. Berdasarkan kesimpulan diatas
maka penulis mengajukan hipotesa:
Ho : Tidak ada perbedaan persepsi antara Wajib Pajak patuh dan Wajib Pajak
tidak patuh terhadap pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pajak Kota
Surabaya
Ha : Ada perbedaan persepsi antara Wajib Pajak patuh dan Wajib Pajak tidak
patuh terhadap pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pajak Kota
Surabaya
22
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Pribadi Daerah Kota Surabaya,
sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak
Pribadi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Petugas Kantor Pelayanan
Pajak Kota Surabaya. Adapun penelitian dilakukan selama bulan Januari-April
tahun 2009 dengan memilih responden secara acak dari seluruh perusahaan
yang ada di lingkungan Kecamatan Ujung Perak Kota Surabaya,sedangkan
jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Komparasi yaitu
penelitian yang dilakukan dengan membandingkan antara responden Wajib
Pajak patuh dan Wajib Pajak tidak patuh.
B. Metode dan Desain Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang
bersifat survei, yaitu mengumpulkan data pokok suatu sampel dengan
menggunakan instrumen kuisioner, dengan demikian lingkungan penelitian ini
pada lingkungan yang sebenarnya (lapangan).
C. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan secara acak
dengan menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling yaitu
pemilihan sekelompok subyek didasarkan pada pertimbangan atau sifat yang
23
dipandang mempunyai hubungan dengan penelitian ini dengan ciri-ciri atau
sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan/ karyawati
dari Hotel, Bank, Supermarket dan Restaurant yang berada di wilayah
Kecamatan Ujung Perak Kota Surabaya. Sampel dari penelitian ini adalah
wajib pajak yang dilayani dalam pembayaran Pajak Penghasilan pada Kantor
Pelayanan Pajak Kota Surabaya.
Sampel yang akan diambil berupa sampel kecil, hal ini didasarkan pada dua
hal utama yaitu:
1. Derajat keseragaman dari populasi. Makin seragam populasi itu maka
makin kecil sampel yang akan diambil. Dalam hal ini populasi dibatasi
hanya pada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi.
2. Adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.
Adapun kriteria sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:
1. WP Orang pribadi yang bekerja pada perusahaan dan telah memiliki
NPWP.
2. Berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Kota Surabaya
3. WP tersebut merupakan wajib pajak efektif yaitu wajib pajak yang masih
aktif dalam melakukan kegiatannya.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui survei, dengan memberi kuisioner secara
langsung kepada responden wajib pajak yang dilayani dalam pembayaran
Pajak Penghasilan. Kuisioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian satu yang
24
berisikan pertanyaan- pertanyaan untuk mendapatkan data tentang kriteria
wajib pajak patuh dan tidak patuh, dan bagian dua yang berisi pernyataan-
peryataan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian untuk
mendapatkan data penelitian yaitu untuk mendapatkan data tentang bagaimana
persepsi wajib pajak terhadap pelayanan pada kantor pajak setempat.
E. Variabel Penelitian
Untuk dapat memisahkan kategori antara Wajib Pajak patuh dan Wajib
Pajak tidak patuh digunakan metode pengukuran Skala Sederhana (Simple
Attitude Scale) yang menggunakan skala nominal: ya atau tidak. Dan peneliti
memberi bobot jawaban responden sebagai berikut:
Ya = 4
Tidak = 1
Sedangkan dalam mengukur dan menganalisis persepsi wajib pajak
terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak digunakan
Skala Likert, maka peneliti memberi bobot jawaban responden untuk setiap
item berikut :
SM = Sangat Memuaskan = 4
M = Memuaskan = 3
TM = Tidak Memuaskan = 2
STM = Sangat Tidak Memuaskan = 1
25
Data mengenai persepsi wajib pajak diperoleh dari jawaban
kuisioner. Kuisioner yang dibagikan terdiri dari 15 pertanyaan dengan skor
maksimal 4 (empat) dan skor minimal 1 (satu)
F. Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui apakah setiap item dari kuisioner sudah valid atau
belum dilakukan uji statistik untuk mengukur kevaliditas an butir dan
keandalan butir dengan menggunakan analisis validitas dan reliabilitas.
1. Analisis Validitas
Dengan menggunakan rumus koefisien korelasi product moment dari
Pearson.
Ν ∑(xy)- { (∑x(∑y) }
rxy = ———————————————————
√{Ν∑x² - (∑x²)}{N∑y²-(∑y)²}
Keterangan :
rxy = koefisien korelasi setiap item
x = nilai dari setiap item
y = nilai dari semua item
N = jumlah sampel
26
2. Analisis Reliabilitas
Analisis reliabilitas digunakan untuk menunjukkan adanya
penyesuaian antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat yang digunakan
untuk menguji.
Ν ∑(xy)- { (∑x(∑y) }
rxy = ———————————————————
√{Ν∑x² - (∑x²)}{N∑y²-(∑y)²}
Keterangan :
rxy = koefisien korelasi item bernomor ganjil dengan item bernomor
genap
x = nilai item bernomor ganjil
y = nilai item bernomor genap
N = jumlah sampel
Setelah alat ukur kuisioner dinyatakan valid dan reliabel maka
kuisioner akan dibagikan pada responden wajib pajak Pajak Penghasilan.
Setelah kuisioner dikumpulkan maka data yang diperoleh kemudian
dianalisis.
Untuk dapat memisahkan kategori antara Wajib Pajak patuh dan Wajib
Pajak tidak patuh digunakan metode pengukuran Skala Sederhana (Simple
Attitude Scale) yang menggunakan skala nominal: ya atau tidak.
27
Sedangkan dalam mengukur dan menganalisis persepsi wajib pajak
terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak digunakan
Skala Likert, maka peneliti akan memberi bobot jawaban responden untuk
setiap item berikut :
SM = Sangat Memuaskan = 4
M = Memuaskan = 3
TM = Tidak Memuaskan = 2
STM = Sangat Tidak Memuaskan = 1
Data mengenai persepsi wajib pajak diperoleh dari jawaban
kuisioner. Kuisioner yang akan dibagikan terdiri dari 15 pertanyaan
dengan skor maksimal 4 (empat) dan skor minimal 1 (satu)
G. Teknik Pengujian Data
1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
a) Pengujian validitas variabel kriteria wajib pajak patuh dan tidak
patuh
b) Pengujian validitas variabel persepsi wajib pajak terhadap
pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat.
c) Pengujian Reliabilitas
Untuk setiap variabel yang item-itemnya dinyatakan tidak valid,
maka item tersebut harus digugurkan agar item pernyataan dalam
variabel dapat dinyatakan reliabel.
28
2. Analisis Data
Dari data yang telah diperoleh maka digunakan statistika non
parametik yaitu uji statistika yang modelnya tidak menetapkan syarat-
syarat mengenai parameter populasi yang menjadi sumber sampelnya.
Adapun langkah-langkahnya:
a) Menentukan rata-rata (mean) dan standar deviasi dengan
menggunakan rumus distribusi binominal sebagai berikut:
Rata-rata mean (µ) = np
n = jumlah sampel
p = tingkat probabilitas
b) Menentukan standar deviasi
Standar deviasi (σ) = √ np (1-p)
n = jumlah sampel
p = tingkat probabilitas
3. Pengujian Hipotesis
Teknik pengujian hipotesis nol dan hipotesis alternatif
dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Surabaya?
Langkah-langkah dalam Pengujian Hipotesis:
a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatifnya (Ha)
Perumusan Hipotesa dapat dirumuskan sebagai berikut:
29
1121
222
211
21
11
2
)1()1(
nnx
nn
snsn
XXt
Ho : µ = µο
Ha : µ1 ≠ µ2 atau µ1 > µ2
atau µ1 < µ2 (dipilih salah satu saja alternatifnya)
b) Menentukan suatu tingkat signifikasi
α = 5%
c) Menentukan satu uji statistika
Aturan penolakan Ho sebagai berikut:
Gambar 1. Ho ditolak jika t hitung > t tabel
t-hitung
t-tab
30
4) Menyimpulkan hasilnya apakah nilai uji statistika masuk ke daerah penolakan
atau penerimaan hipotesis, sehingga dapat disimpulkan apakah
hipotesis diterima atau ditolak.
31
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Sebanyak 40 responden yang berasal dari kelompok patuh membayar
pajak dan tidak patuh membayar pajak berhasil digali persepsinya tentang petugas
pajak Kantor Pelayanan Pajak. Persepsi ini berfokus pada petugas dalam aspek
keramahan, kecepatan pelayanan, kemauan membantu, kejujuran, komunikasi,
dan mampu memahami kebutuhan wajib pajak.
Untuk mendapatan gambaran dari profil responden akan dijelaskan
melalui Jenis Kelamin, Jenis Usaha (Jasa), Pendidikan Terakhir dan Pendapatan
per bulan. Sedangkan gambaran dari persepsinya akan dijelaskan dari skor
persepsi yang diberikan, skor tinggi mengindikasikan persepsi positif, sebaliknya
skor rendah kurang positif.
A. Deskripsi Data
1. Deskripsi Profil Responden
a. Jenis Kelamin
Dari 40 wajib pajak yang menjadi sampel, lebih dari separuhnya adalah
pria, jumlahnya mencapai 67.5%. Sebagai representasi dari populasi,
maka mayoritas ini menjelaskan bahwa sebagian besar pemilik usaha
adalah pria. Fakta ini merupakan temuan yang perlu diperhatikan, karena
dapat saja menjelaskan perilaku kepatuhan dalam membayar pajak. Atau
32
Fre
ku
en
si
30.00
20.00
10.00
0.00
Jenis Kelamin
PerempuanLaki laki
1332.50%
2767.50%
minimal untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan
penarikan pajak. Lihat tabel 1 dan gambar 1 untuk distribusi jenis
kelamin responden.
Tabel 1Distribusi Profil Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Frekuensi % Frekuensi1 Pria 27 67.52 Wanita 13 32.5
Total40 100.0Sumber : pengolahan data primer
Gambar 1. Histogram Jenis Kelamin Wajib Pajak
b. Jenis Usaha Tempat Bekerja
Di wilayah kota Surabaya, jenis usaha yang pemilik dan pegawainya
berpenghasilan relatif tetap adalah di bidang Perbankkan, Perhotelan,
Supermarket dan Restaurant. Dari data yang terkumpul ditemukan
sebanyak 18 atau 45% responden adalah pegawai Bank, 11 atau 27.5%
33
Fre
ku
en
si
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Jenis Usaha (Jasa) Tempat Bekerja
SupermarketBankHotelRestoran
922.50%
1845.00%
1127.50%
25.00%
adalah pegawai Hotel, kemudian Supermarket 22.5% dan sisanya 5%
restoran. Profil jenis usaha ini dapat dilihat lebih jelas pada tabel 2 dan
gambar 2 dibawah ini.
Tabel 2Distribusi Profil Jenis Usaha
No Jenis Usaha Frekuensi % Frekuensi1 Restoran 2 5.02 Hotel 11 27.53 Bank 18 45.04 Supermarket 9 22.5
Total40 100.0Sumber : pengolahan data primer
Gambar 2. Histogram Jenis Usaha Wajib Pajak
Sebaran tersebut menunjukan akumulasi dari pegawai Bank dan Hotel
sebanyak 72.5% atau hampir ¾ dari seluruh responden. Kedua kelompok
pegawai tersebut secara formal merupakan sumber daya terdidik yang
34
mengenal atau dapat mengenal adanya kewajiban pajak. Sehingga
persepsinya terhadap petugas pajak merupakan penilaian yang lebih
objektif, bukan karena informasi atau pertimbangan yang kurang tepat
akibat ketidaktahuan pajak.
Mereka juga kelompok masyarakat yang pendapatannya tertulis dan
masuk dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehingga diharapkan tidak
(sulit) melakukan penyembunyian informasi pendapatan agar terhindar
dari pajak. Dalam posisi demikian maka mereka lebih apresiatif terhadap
petugas pajak yang akhirnya membentuk termasuk persepsi.
c. Pendidikan Terakhir
Sebanyak 19 atau 47.5 % wajib pajak yang menjadi responden adalah
lulusan sarjana atau diatasnya, kemudian disusul Diploma sebanyak 13
atau 32.5%. dan terakhir SLTA sebanyak 8 atau 20%. Mayoritas sarjana
berkaitan dengan mayoritas jenis usaha sebelumnya yaitu Pegawai bank
atau Hotel, mereka yang bekerja di dalamnya adalah yang memenuhi
syarat tertentu seperti pendidikan. Secara langsung pembahasan disajikan
dalam tabel dan gambar 3 berikut:
Tabel 3Distribusi Pendidikan
No Pendidikan Frekuensi % Frekuensi1 SD 0 02 SMP 0 02 SMA 8 20.03 D3 13 32.5
35
Fre
ku
en
si
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Pendidikan Terakhir
Sarjana (S1,S2,S3)Diploma IIISMA
1947.50%
1332.50%
820.00%
4
≥ S1
19 47.5
Total40 100.0Sumber : pengolahan data primer
Gambar 3. Histogram Pendidikan
d. Pendapatan
Terdapat lima kelompok untuk menggolongkan pendapatan (lihat
tabel 4 dan gambar 4), terlihat jumlah responden yang berpendapatan 4 – 6
juta Rupiah merupakan jumlah mayoritas yaitu 50%, kemudian disusul
lebih dari 6 juta Rupiah sebanyak 35%. Yang lainnya pada kelompok lain
dengan jumlah ≤ 10 %.
36
Fre
ku
en
si
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Pendapatan/ Bln
> 6.000.000> 4.000.000 - 6..000.000
2.000.000 -4.000.000
< 2.000.000
1435.00%
2050.00%
410.00%2
5.00%
Subjek dengan pendapatan lebih dari 4 juta Rupiah berarti dan
dengan tingkat pendidikan tinggi (uraian nomor 3 sebelumnya)
menunjukan mereka mengerti bahwa dirinya terkena kewajiban pajak.
Berarti mereka telah beberapa kali berinterkasi dengan petugas pajak dan
Damayanti, Theresia Woro. 2004. Analisis Faktor-faktor YangMempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi danBisnis, Vol X , No 1, 2004, hal 109-128. Jakarta: Penerbit UniversitasKatolik Indonesia Atmajaya.
Djamaludin, Anchok. 1990. Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan.Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
Gardina, Trisia. 2006. Analisis Faktor–faktor yang MempengaruhiKepatuhan Wajib Pajak. Modus, Vol. 18 (1): 10–28, 2006. Jakarta:Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.
Hair, Joseph JR, Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham, William C.Black.1998. Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Asimon & Schuster Company.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis UntukAkuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Munawar, Ismail. 2005. Intensifikasi Pemungutan Pajak MelaluiPerbaikan Pelayanan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.20,No 4, 2005, Hal 398–411. Jakarta: Penerbit Universitas KatolikIndonesia Atmajaya.
Mulyono, Sri.1991. Statistika untuk Ekonomi. Jakarta: Penerbit FEUI.
M. Bakhrun. Efendi, 2006. Kebijakan Perpajakan Di Indonesia. Jakarta:Penerbit Pustaka Alinea.