ANALISIS PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA …repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/83884/1/H16mim.pdf · Dibandingkan Dengan Negara-Negara Maju Dalam Perspektif Ekonomi

ANALISIS PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA-NEGARA MAJU

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

MUHAMMAD IDHAM MAULANA

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2016

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis

Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara-Negara Maju

Dalam Perspektif Ekonomi Politik adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen

pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun ke perguruan tinggi mana

pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun

tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam

Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2016

Muhammad Idham Maulana

NIM H14110062

ABSTRAK

MUHAMMAD IDHAM MAULANA. Analisis Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Dibandingkan Dengan Negara-Negara Maju Dalam Perspektif Ekonomi Politik.

Dibimbing oleh DIDIN S. DAMANHURI

Koperasi merupakan organisasi atau perkumpulan yang bekerja sama secara

kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

dan sebagai salah satu penggerak perekonomian negara. Namun perkembangan

koperasi di Indonesia sampai tahun 2009 tidak termasuk ke dalam koperasi kelas

dunia menurut International Cooperative Alliance (ICA) jika dibandingkan dengan

beberapa koperasi di negara lain seperti Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan koperasi dan

karakteristik koperasi di Indonesia dibandingkan dengan Swedia, Amerika Serikat,

dan Korea Selatan. Selain itu pembahasan lebih diperdalam dengan analisis ekonomi

politik seperti liberal, sosial-demokrat, dan heterodoks. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data triangulasi.

Metode yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) secara deskriptif

kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan koperasi dan

karakteristik koperasi disetiap negara tidak selalu sama atau terdapat keragaman

dengan ekonomi politik yang berkembang dalam perekonomian suatu negara.

Kata kunci: Analisis Isi, Heterodoks, Koperasi, Liberal, Sosial-Demokrat

ABSTRACT

MUHAMMAD IDHAM MAULANA. Analysis of Cooperative Development in

Indonesia Compare With Advanced Countries in Political Economy Perspective.

Supervised by DIDIN S. DAMANHURI

Cooperative is organization or association that cooperate in running the business

to improve the welfare and as a part of activator the economics of the country.

However, the development of cooperatives in Indonesia until 2009 was not included

in the cooperative of world class in pursuance of the International Cooperative

Alliance (ICA) when compared to some of the cooperatives in other countries such as

Sweden, the United States, and South Korea. This study aims to determine the

historical development of cooperatives and characteristic of cooperatives in Indonesia

compared with Sweden, the United States, and South Korea. Furthermore, the study

further deepened by the analysis of political economy such as liberal, social-

democrat, and heterodox. The data used in this research are secondary data with

technique of data collection of triangulation. The method used is content analysis in

qualitative The results showed that the development of cooperatives and

characteristics of cooperative in each country are not always the same with political

economies that thrive in the economy of a country.

Keyword: Content Analysis, Cooperative, Heterodoks, Liberal, Social-Democrat.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Ilmu Ekonomi

ANALISIS PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA-NEGARA MAJU

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

MUHAMMAD IDHAM MAULANA

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2016

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas segala nikmat dan

karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun judul

skripsi ini adalah “Analisis Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dibandingkan

Dengan Negara-Negara Maju Dalam Perspektif Ekonomi Politik” dengan waktu

penelitian yang dimulai sejak Juli 2015.

Terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua Bapak Ruyatman dan Ibu Siti

Lisje Aisjah atas segala doa dan dukungan yang selalu diberikan. Selain itu ucapan

terima kasih juga ditujukan kepada:

1.Bapak Prof. Dr. H. Didin S. Damanhuri, S.E., M.S., D.E.A. selaku dosen

pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

2.Bapak Dr. Alla Asmara, S.Pt., M.Si. sebagai penguji utama dan bapak Dr.

Muhammad Findi A., M.E. selaku komisi pendidikan atas segala kritikan dan

masukannya yang membangun, sehingga penulis mendapat tambahan

pengetahuan baru serta dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam

penulisan skripsi.

3.Saudara kandung penulis (Ruli Achmad Sobari dan Syafira Qistina) serta semua

pihak keluarga dekat yang senantiasa memotivasi dan doa yang diberikan.

4.Teman dekat penulis (Cynthia Anindita Vadari) atas doa dan senantiasa

memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5.Teman satu bimbingan skripsi (Faris Ady Nugroho dan Ilham Nuryanto) yang

saling membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6.Sahabat Penulis (Aga H., Agung S. W., Dody S. D., Fadhlan I., Garin R. A.,

Nugraha, Ginawati D., Raissa R., M. Faisal, Ferriansyah, M. Ulin, Wina A.,

Nadia Nurul N., Fitriaellendika, Nadia P., Rhealin H. K., Alin A., Vita P. N.,

Nadila L., Dian N. A.,) yang senantiasa memotivasi dalam penyelesaian skripsi

ini.

7.Teman-teman Ilmu Ekonomi 48 berserta Kelompok KKP Cibitung Sukabumi

yang turut membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8.Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2016

Muhammad Idham Maulana

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 6

TINJAUAN PUSTAKA 6

Ekonomi Politik 6

Koperasi Dalam Mazhab Ekonomi Liberal 8

Koperasi Dalam Mazhab Ekonomi Sosial Demokrat 10

Koperasi Dalam Mazhab Ekonomi Heterodoks 12

Penelitian Terdahulu 14

Kerangka Pemikiran 14

METODE PENELITIAN 16

Wilayah Penelitian 17

Jenis dan Sumber Data 17

Metode Analisis Data 18

GAMBARAN UMUM 19

Kondisi Geografis 19

Kondisi Perekonomian 20

Politik dan Pemerintahan 27

Koperasi 28

HASIL DAN PEMBAHASAN 33

Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia, Dibandingkan

Dengan Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan 33

Karakteristik Koperasi Di Indonesia, Dibandingkan Dengan Swedia,

Amerika Serikat, dan Korea Selatan 74

Sintesis 86

SIMPULAN DAN SARAN 88

Simpulan 88

Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 92

RIWAYAT HIDUP 121

DARTAR TABEL

Tabel Halaman

1 Kontribusi Koperasi Dibandingkan Dengan BUMN Dan Swasta

Terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku 29

2 Kontribusi Koperasi Swedia Dibandingkan Koperasi Indonesia Terhadap

PDB Atas Dasar Harga Berlaku 30

3 Jumlah Koperasi Swedia Yang Masuk 300 Koperasi Kelas Dunia ICA 30

4 Kontribusi Koperasi Amerika Serikat Dibandingkan Koperasi Indonesia


5 Jumlah Koperasi Amerika Serikat Yang Masuk 300 Koperasi Kelas

Dunia ICA 31

6 Kontribusi Koperasi Korea Selatan Dibandingkan Koperasi Indonesia


7 Jumlah Koperasi Korea Selatan Yang Masuk 300 Koperasi Kelas Dunia

ICA 32

8 Perbandingan Perkembangan Koperasi di Indonesia, Swedia, Amerika

Serikat, dan Korea Selatan 72

9 Perbandingan Karakteristik Koperasi di Indonesia, Swedia, Amerika

Serikat, dan Korea Selatan 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1 Kerangka Pemikiran 16

2 PDB Indonesia 21

3 PDB Per Kapita Indonesia 22

4 PDB Swedia 23

5 PDB Per Kapita Swedia 23

6 PDB Amerika Serikat 24

7 PDB Per Kapita Amerika Serikat 25

8 PDB Korea Selatan 26

9 PDB Per Kapita Korea Selatan 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Peta Sebaran 300 Koperasi Kelas Dunia 92

2 300 Koperasi Kelas Dunia Tahun 2010 93




PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi lahir pada saat terjadi revolusi industri sekitar abad ke-18 di Eropa.

Revolusi industri ini dimulai pada tahun 1764 dengan diciptakannya mesin pintal dan

mesin tenun oleh R. Hargreaves untuk menggantikan peran pekerja. Pada

perkembangan selanjutnya berbagai penemuan lain mulai tercipta seperti sistem

penggerak air oleh Arkwright, mesin uap tahun 1765 oleh James Watt. Hal tersebut

membuktikan bahwa revolusi industri merupakan proses perubahan yang cepat dalam

bidang industri karena memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia dengan

adanya kemajuan teknologi, penggunaan mesin-mesin modern sebagai substitusi dari

tenaga kerja manusia dalam produksi, sehingga dapat menekan biaya produksi lebih

rendah dan memperbesar volume usaha.

Bersamaan dengan revolusi industri, pada saat itu terjadi ekonomi politik liberal

yang menyebabkan semakin menguatnya faham kapitalisme1 untuk mencari

keuntungan sebesar-besarnya yang berakibat semakin besarnya pengangguran,

persaingan diantara buruh semakin lebar, dan semakin menurunya upah buruh.2 Pada

situasi tersebut muncul pemikir-pemikir sosial seperti Robert Owen dan Dr. William

King yang membentuk komunitas sosial dan koperasi untuk memperbaiki nasib buruh

sekitar tahun 1830.3

Menurut Ima Suwandi dalam Soesilo (2008) sebelumnya pada tahun 1793

setelah lahirnya The Friendly Societies Act tumbuh organisasi-organisasi yang

bersifat tolong menolong dan dalam perkembangannya melakukan kegiatan di bidang

ekonomi diantara para anggota perkumpulan, sehingga tahun 1844 di Rochdale

(Inggris) 28 orang buruh tenun yang dipimpin oleh Charles Howard sebagai pelopor

berdirinya koperasi konsumsi yang bernama “The Rochdale Society’s Of Equitable

Pioneers”, bahkan menurut Georges Lassere dalam Soesilo (2008) menyebutkan

koperasi tersebut adalah koperasi konsumsi pertama di dunia.4

Mereka mempelajari kegagalan koperasi yang telah dikembangkan sebelumnya,

sehingga disepakati setiap anggota koperasi diwajibkan menyerahkan 240 pence yang

diangsur tiap minggu dua pence dan diwajibkan menyerahkan modal sebesar satu

poundsterling untuk modal pengembangan usaha. Kemudian menyepakati enam

1 Didin S. Damanhuri. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan. Penerbit IPB Press: Bogor. Hal 14.

Lihat juga Didin S. Damanhuri. 1999. Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik. Penerbit Pustaka Hidayah: Jakarta. Hal 78 Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang bertumpu pada keuntungan individu tanpa adanya intervensi dari pemerintah 2 Sagimun MD. 1983/1984. Koperasi Indonesia. Penerbit Manasco Departemen Perdagangan dan

Koperasi: Jakarta. Hal 18 lihat juga H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia. PT. Wahana Semesta Intermedia: Jakarta. Hal 15-17 3 Ninik Widiyanti & Sunindhia. 2003. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Penerbit Rinerka Cipta &

Bina Adiaksara: Jakarta. Hal 17-20 lihat juga H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 17-21 4 Ibid. Hal 13, 22-23

2

pokok-pokok pikiran sebagai landasan kerja koperasi diantaranya yaitu solidaritas,

kemerdekaan, alturisme, keadilan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya 6 pokok-pokok pikiran ini yang menjadi prinsip-prinsip koperasi

Rochdale. Pada tahun 1851 koperasi konsumsi “The Rochdale Society’s Of Equitable

Pioneers” telah mampu mendirikian sebuah pabrik, menyediakan perumahan untuk

anggota, dan anggota koperasinya pun telah berkembang menjadi 5 526 orang pada

tahun 1855.5

Sukses yang diraih koperasi konsumsi tersebut memberikan dorongan ke

beberapa wilayah lainnya di Inggris untuk mendirikan koperasi khususnya kepada

para buruh. Maka sejak tahun 1853 koperasi di Inggris telah dipandang sebagai The

Industrial and Provident Societes. Dorongan untuk mendirikan koperasi juga

menyebar ke beberapa negara di Eropa seperti Swedia dan beberapa negara Eropa

lainnya, bahkan sampai ke benua Amerika seperti negara Amerika Serikat, benua

Asia seperti negara Korea Selatan dan Indonesia, benua Afrika, dan benua Australia.

Perkembangan koperasi di Indonesia baru dikenal sekitar awal abad kedua

puluh dan mulai berkembang pesat setelah merdeka dari bangsa penjajah tahun 1945.

Begitupun dengan negara Asia lainnya yaitu Korea Selatan yang sama seperti

Indonesia, perkembangan koperasi dikenal sekitar awal abad kedua puluh dan setelah

merdeka dari bangsa penjajah tahun 1948.6 Berbeda dengan negara Swedia,

perkembangan koperasi dimulai sejak abad kesembilan belas. Sedangkan di negara

Amerika Serikat, perkembangan koperasi sudah dimulai sejak abad kedelapan belas

atau lebih dulu dibandingkan dengan ketiga negara sebelumnya.

Sampai tahun 2009 koperasi yang berkembang dari disetiap negara berbeda-

beda, seperti yang terlihat pada data International Cooperative Alliance (ICA) 300

koperasi-koperasi kelas dunia yang memiliki sisa hasil usaha antara Rp7 triliun

sampai dengan Rp659 triliun. Berdasarkan data tersebut koperasi di Indonesia tidak

ada yang masuk dalam 300 koperasi kelas dunia. Hal ini berbeda dengan Swedia, dan

Amerika Serikat yang memiliki koperasi yang masuk dalam 300 koperasi kelas dunia

menurut ICA.7

Selain itu jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang mana berkembang

pesatnya koperasi setelah merdeka pada tahun 1948 atau lebih lama tiga tahun dari

Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, koperasi Korea Selatan juga masuk dalam

300 koperasi kelas dunia menurut ICA.8 Bahkan menurut Djohan (2009) koperasi-

koperasi yang berada di negara seperti Swedia, dan Amerika Serikat dapat

5 Ibid.

6 Revrisond Baswir. 1997. Koperasi Indonesia. Penerbit BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta. Hal 22-24

7 Djabaruddin Djohan. 2009. Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia. Penerbit LSP2I-ADOPKOP

INDONESIA: Jakarta. Hal ix lihat juga Smecda. 2010. Daftar Koperasi Kelas Dunia. Diakses pada tanggal 27 Februari 2015 http://www.smecda.com/deputi7/menu/files/12_2010_daftar%20koperasi%20kelas%20dunia.pdf 8 Ibid. lihat juga Djabaruddin Djohan. 2009. Op.cit. Hal ix

http://www.smecda.com/deputi7/menu/files/12_2010_daftar%20koperasi%20kelas%20dunia.pdf

3

disetarakan atau sama dengan perusahan-perusahan swasta besar dunia, serta koperasi

di Amerika Serikat merupakan koperasi terbesar pertama di dunia.9

Menurut Firdaus dan Susanto (2004) dalam sejarahnya koperasi di Indonesia

banyak mengalami hambatan untuk berkembang lebih maju salah satunya yaitu

banyak koperasi yang dibubarkan yang terjadi pada pergantian dari masa orde lama

ke orde baru, sehingga koperasi mengalami peningkatan dan penurunan atau fluktuasi

dalam perkembangannya10

. Akan tetapi apabila melihat konstitusi Indonesia yaitu

Undang-Undang Dasar 1945 yang mana didalamnya menjelaskan perekonomian

Indonesia harus berdasarkan asas kekeluargaan, bahkan badan usahanya pun

berdasarkan asas keleuargaan.11

Maka seharusnya perkembangan koperasi di

Indonesia pada kenyataannya harus masuk kategori koperasi maju atau setara dengan

koperasi yang ada di negara-negara seperti Swedia, Amerika Serikat, dan Korea

Selatan.

Perumusan Masalah

Negara Swedia memiliki enam koperasi yang masuk dalam 300 koperasi kelas

dunia menurut International Cooperative Alliance (ICA). Kontribusi koperasi

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2008 cukup besar yaitu sebesar

13,5%.12

Koperasi yang berkembang di negara ini bersifat bottom up approach.13

Salah satu contoh koperasinya yaitu koperasi konsumen “Kooperativa Forbundet

(KF)”. Koperasi ini pada tahun 2009 mengumpulkan volume usaha sebesar Rp33

triliun dan aset sebesar Rp18 triliun, sehingga menempati peringkat ke-73 dalam 300

koperasi kelas dunia menurut International Cooperative Alliance (ICA).14

Hubungan koperasi “Kooperativa Forbundet (KF)” dalam struktur pasar tidak

terpisah antara pedagang dengan konsumen. Koperasi “Kooperativa Forbundet KF”

sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yaitu anggota-anggota

koperasi dan non-anggota. Namun hubungan antara pedagang dengan produsen masih

terpisah, tetapi koperasi KF memiliki bergaining posisition yang kuat. Maka koperasi

ini mampu bersaing dengan perusahaan besar serta adanya dukungan dari pemerintah

Swedia dalam perkembangannya.15

9 Ibid. lihat juga Smecda. 2010. Loc.cit. Diakses pada tanggal 27 Februari 2015

http://www.smecda.com/deputi7/menu/files/12_2010_daftar%20koperasi%20kelas%20dunia.pdf 10

Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto. 2004. Perkoperasian: Sejarah, Teori, & Praktek. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. Hal 23-27 11

Didin S. Damanhuri. 1987. Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia. Penerbit P.T. Alumni: Bandung. Hal. 10 12

Djabaruddin Djohan. 2009. Op.cit. Hal ix 13

Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto. 2004. Op.cit. Hal 18-19 14

Djabaruddin Djohan. 2009. Op.cit. Hal 124-127 15

Ibid. Lihat juga Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001. Koperasi (Teori Dan Praktik) Penerbit Erlangga: Jakarta. Hal. 102-106


4

Keberhasilan dari koperasi-koperasi yang ada di Swedia tentunya tidak lepas

dari peran gerakan buruh yang tergabung di dalam koperasi. Secara garis besar

koperasi tidak masuk dalam peran pemerintah maupun peran swasta, sehingga

peranan pemerintah, swasta, koperasi bersama gerakan buruh memiliki peranannya

tersendiri dalam menumbuhkan perekonomian negara. Negara Amerika Serikat

memiliki 67 koperasi yang masuk dalam 300 koperasi kelas dunia menurut

International Cooperative Alliance (ICA).16

Koperasi yang berkembang di negara ini

bersifat bottom up approach.17

Salah satu contoh koperasinya yaitu koperasi bidang

pemasaran “Sunkist Growers”.

Koperasi ini pada tahun 2009 mengumpulkan volume usaha sebesar Rp10

triliun dan aset sebesar Rp1,7 triliun, sehingga menempati peringkat ke-229 dalam

300 koperasi kelas dunia menurut International Cooperative Alliance (ICA).18

Hubungan koperasi “Sunkist Growers” dalam struktur pasar tidak terpisah antara

pedagang dengan produsen. Koperasi “Sunkist Growers” sebagai pedagang untuk

menjual produk pertanian dari para produsen atau petani buah jeruk yaitu anggotanya.

Namun hubungan antara pedagang dengan konsumen masih terpisah, tetapi penjualan

produk koperasi ini sampai di ekspor. Hal ini karena para produsen atau petani buah

jeruk menyadari bahwa dengan koperasi dapat memasarkan produknya dan dapat

bersaing dengan perusahaan swasta yang ada di Amerika Serikat.19

Secara garis besar koperasi di negara Amerika Serikat sama dengan negara

Swedia, yakni tidak masuk dalam peran pemerintah secara langsung maupun peran

swasta. Peranan pemerintah, swasta, koperasi, dan gerakan buruh mempunyai

peranannya tersendiri dan bersifat kompetisi dalam menumbuhkan perekonomian

negara. Jadi bedanya gerakan kelas buruh di negara Amerika Serikat tidak aktif

bersama di dalam koperasi. Negara Korea Selatan memiliki dua koperasi yang masuk

dalam 300 koperasi kelas dunia menurut International Cooperative Alliance (ICA).20

Koperasi yang berkembang di negara ini awalnya bersifat top down approach,

kemudian dengan adanya perkembangan pemikiran demokrasi, berubah lebih bersifat

bottom up approach.21

Salah satu contoh koperasinya yaitu koperasi konsumen

“National Agricultural Cooperative Federation (NACF)”. Koperasi ini pada tahun

2009 mengumpulkan volume usaha sebesar Rp256 triliun dan aset sebesar Rp2 075

triliun, sehingga menempati peringkat keempat dalam dalam 300 koperasi kelas dunia

menurut International Cooperative Alliance (ICA).22

Hubungan koperasi “National Agricultural Cooperative Federation (NACF)”

dalam struktur pasar tidak terpisah antara pedagang dengan produsen. Koperasi induk

“National Agricultural Cooperative Federation (NACF)” sebagai pedagang untuk

16


Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto. 2004. Op.cit. Hal 19 18

Djabaruddin Djohan. 2009. Op.cit. Hal 26-29 19

Ibid. Lihat juga Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001. Op.cit. Hal. 102-106 20


Ibid. Hal 6-12 22

Ibid.

5

menjual produk pertanian dari produsen atau petani yaitu anggotanya. Namun

hubungan antara pedagang dengan konsumen masih terpisah, tetapi koperasi ini

mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan non-koperasi lainnya. Hal ini

karena hubungan antara satu koperasi dengan koperasi lainnya lebih bersifat kerja

sama untuk meningkatkan ekonomi maupun sosial anggotanya.23

Secara garis besar koperasi di negara Korea Selatan sama dengan negara

Amerika Serikat, yakni koperasi tidak masuk dalam peran pemerintah secara

langsung maupun peran swasta dan gerakan kelas buruh tidak aktif di dalam koperasi.

Berbeda dengan ketiga negara yaitu Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan jika

dibandingkan dengan negara Indonesia. Negara Indonesia tidak memiliki koperasi

yang masuk dalam 300 koperasi kelas dunia menurut International Cooperative

Alliance (ICA).24

Koperasi yang berkembang di negara ini bersifat top down approach pada masa

orde baru dan berubah menjadi bersifat bottom up approach pada masa reformasi.25

Pada tahun 2009 jumlah koperasi Indonesia sebesar 170 411 unit, volume usaha

semua koperasi tersebut sebesar Rp82 triliun.26

Jika dibandingkan volume usaha

koperasi Indonesia dengan satu koperasi “National Agricultural Cooperative

Federation (NACF)” Korea Selatan pada tahun 2009 contohnya, terlihat perbedaan

yang menunjukan bahwa koperasi yang ada di Indonesia belum maju. Selanjutnya

kontribusi koperasi Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar

2% pada tahun 1979.27

Melihat uraian di atas juga merujuk pada latar belakang yang telah dibuat, maka

perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1.Bagaimana sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, dibandingkan dengan

Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

2.Bagaimana karakteristik koperasi di Indonesia, dibandingkan dengan Swedia,

Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Tujuan Penelitian

1.Mengetahui sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, dibandingkan dengan

Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

23

Ibid. Lihat juga Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001.Op.cit. Hal. 102-106. Lihat juga Revrisond Baswir. 1997.Op.cit. Hal. 22-24 24

Djabaruddin Djohan. 2009. Op.cit. Hal ix Lihat juga Smecda. 2010. Daftar Koperasi Kelas Dunia. Diakses pada tanggal 27 Februari 2015 http://www.smecda.com/deputi7/menu/files/12_2010_daftar%20koperasi%20kelas%20dunia.pdf 25

Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto. 2004. Op.cit. Hal 21-27 26

Lihat juga Smecda. 2010. Daftar Koperasi Kelas Dunia. Diakses pada tanggal 27 Februari 2015 http://www.smecda.com/deputi7/menu/files/12_2010_daftar%20koperasi%20kelas%20dunia.pdf 27

Sri-Edi Swasono. 1985. Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia: Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas. Penerbit UI-Press: Jakarta. Hal 202



6

2.Mengetahui karakteristik koperasi di Indonesia, dibandingkan dengan Swedia,


Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi dalam memahami

perkembangan koperasi di Indonesia dilihat dari sudut pandang ekonomi politik.

2.Berguna sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan

pembangunan koperasi di Indonesia.

3.Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi memiliki peranan sebagai alat

alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini lebih

berkonsentrasi pada analisis sejarah perkembangan koperasi dan karakteristik

koperasi di Indonesia yang dibandingkan dengan Swedia, Amerika Serikat, dan Korea

Selatan. Kemudian pembahasan akan lebih diperdalam dengan analisis ekonomi

politik mengenai perkembangan dan peranan koperasi dalam struktur perekonomian

suatu negara melalui pendekatan teori ekonomi politik.

Ekonomi Politik

Menurut Caporaso dan Levine (2008) ekonomi politik merupakan pemisahan

antara ilmu ekonomi dan ilmu politik yang mana keduanya berbeda secara analitis,

tetapi diantara keduanya bukan berarti tidak saling mempengaruhi satu sama lain.

Namun terdapat hubungan-hubungan antara ekonomi dan politik secara teoritis.

Hubungan antara ekonomi dan politik inilah yang dimaksud sebagai ekonomi

politik.28

Untuk lebih memahami ekonomi politik, maka sebelumnya akan dibahas

perbedaan konsep-konsep ilmu ekonomi dan ilmu politik. Ilmu ekonomi memiliki

tiga konsep yaitu, pertama economically atau ekonomi kalkulasi, kedua Provisioning

atau ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan, dan ketiga ekonomi

sebagai perekonomian.29

Ilmu politik memiliki tiga konsep juga, yaitu pertama politik sebagai

pemerintahan, kedua politik sebagai publik, dan ketiga politik sebagai alokasi nilai

28

James A. Caporaso & David P. Levine. 2008. Teori-Teori Ekonomi Politik. Diterjemahkan oleh: Suraji. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal 1-2 29

Ibid. Hal 36

7

oleh pihak yang berwenang.30

Pada konsep ilmu ekonomi yang pertama yaitu

economically atau ekonomi kalkulasi. Ekonomi kalkulasi mengartikan ekonomi

sebagai tindakan individu untuk memenuhi kebutuhannya dan dalam memenuhi

kebutuhannya tersebut terdapat faktor penghambat. Pada konsep ini efisiensi menjadi

perhatian yang paling utama dalam ekonomi.31

Konsep kedua yaitu Provisioning atau

ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan.

Konsep ini berbeda dengan konsep yang pertama yang mana efisiensi menjadi

perhatian yang paling utama tetapi pada konsep yang kedua ini bahwa dalam

penyediaan materi untuk pemenuhan kebutuhan tidak memperhatikan efisiensi dalam

ekonomi.32

Konsep yang terakhir yaitu ekonomi sebagai perkonomian. Pada konsep

ini ekonomi dibagi dua apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat yaitu bidang

perekonomian dan bidang politik. Dalam konsep ini mengartikan ekonomi sebagai

sistem yang tidak memerlukan adanya konsep pilihan dan kalkulasi, selain itu

mengartikan ekonomi memiliki ruang tersendiri yang terpisah dengan yang lainnya.33

Pada konsep ilmu politik yang pertama yaitu politik sebagai pemerintahan.

Pemerintahan merupakan mekanisme formal negara secara keseluruhan yaitu semua

institusi, undang-undang, kebijakan publik, dan pelaku-pelaku utama dalam

pemerintahan. Dalam konsep ini mengartikan pemerintahan sama dengan politik,

yang mana politik merupakan semua kegiatan, proses, dan struktur dalam

pemerintahan itu sendiri.34

Konsep kedua yaitu politik sebagai publik. Pada konsep

ini mengartikan bahwa ekonomi berkaitan dengan urusan pribadi dan politik

berkaitan dengan urusan publik. Konsep ini mengartikan politik yang melihat

kepentingan seseorang untuk bertindak maupun membuat aturan.35

Konsep yang terakhir yaitu politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang

berwenang. Dalam konsep ini mengartikan politik dan ekonomi itu sama yaitu cara

untuk mengalokasikan sumberdaya yang langka. Perbedaanya adalah politik

menekankan pada cara untuk membuat keputusan dalam memproduksi dan

mendistribusikan sumberdaya, sedangkan pada ekonomi menekankan pada

pertukaran sukarela. Maka sistem alokasi disini menekankan pada penggunaan

kewenangan. Konsep politik sebagai alokasi nilai berbeda dengan konsep yang

pertama, yang mana mengartikan politik sebagai mekanisme pemerintahan saja.36

Dari konsep-konsep ekonomi dan politik diatas, menjelaskan bahwa diantara

keduanya dapat dihubungkan tetapi mengacu pada bagaimana mendefinisikan dan

menggunakan konsep-konsep tersebut, sehingga definisi dari ekonomi politik dan

analisisnya tidak selalu sama. Menurut Yustika (2012) mendefinisikan ekonomi

politik sebagai:

30

Ibid. Hal 4 31

Ibid. Hal 37-39 32

Ibid. Hal 44 33

Ibid. Hal 54-55 34

Ibid. Hal 4-9 35

Ibid. Hal 11 36

Ibid. Hal 22-23

8

“…interrelasi di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan

kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan,

konsumsi, dan lain sebagainya.”37

Dari definisi tersebut mengartikan bahwa instrumen ekonomi seperti

mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan menggunakan sistem politik

yang mana kebijakan atau peristiwa ekonomi yang terjadi.38

Dengan kata lain bahwa

analisis ekonomi politik menghubungkan seluruh kegiatan politik dengan kegiatan

ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Selain itu menurut

Damanhuri (2010) mendefinisikan ekonomi politik sebagai hubungan timbal balik

antara seluruh kegiatan politik dan kekuasaan dengan kegiatan dan output ekonomi

serta kualitas pertumbuhan dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan

ketimpangan.

Maka analisis ekonomi politik dapat digunakan untuk memahami berbagai

macam pendekatan teori secara komparatif seperti teori liberal, teori radikal, dan

heterodoks.39

Dalam perspektif sejarah teori ekonomi politik menurut Clark dalam

Yustika (2012) secara garis besar aliran teori ekonomi politik dapat dipecah kedalam

tiga kategori yaitu:

“...(i) aliran ekonomi politik konservatif yang dimotori oleh Edmund

Burke; (ii) aliran ekonomi politik liberal (klasik) yang dipelopori oleh Adam

Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean Baptiste Say;

dan (iii) aliran ekonomi politik radikal yang dipropagandakan oleh William

Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan Karl Marx.”40

Penelitian ini akan menganalisis koperasi dalam struktur perekonomian suatu

negara berdasarkan teori ekonomi politik dengan menggunakan pendekatan teori

liberal, teori radikal, dan heterodoks.

Koperasi Dalam Mazhab Ekonomi Liberal

Teori liberal merupakan teori yang berawal dari ajaran klasik yang dipelopori

oleh Adam Smith. Penamaan istilah liberal ini pertama kali muncul dari Karl Marx

yang mengkritisi gagasan yang dikembangkan oleh Adam Smith.41

Smith dalam

Caporaso dan Levine (2008) menjelaskan bahwa dalam teori liberal perekonomian

dijalankan berdasarkan pada mekanisme pasar, sehingga setiap individu memiliki

kebebasan untuk memenuhi setiap kebutuhannya dan hubungan antarindividu bersifat

kontraktual. Kemudian setiap individu memiliki hak kepemilikan terhadap properti

atau faktor-faktor produksi seperti tanah, sumberdaya alam, tenaga kerja, dan

modal.42

37

Ahmad Erani Yustika. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Penerbit Erlangga: Jakarta. Hal 100 38

Ibid. 39

Didin S. Damanhuri. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan. Penerbit IPB Press: Bogor. Hal 2 40

Ahmad Erani Yustika. 2012. Op.cit. Hal 100 41

Didin S. Damanhuri. 2010. Op.cit. Hal 14 42

James A. Caporaso & David P. Levine. 2008. Op.cit. Hal 68-122

9

Dari hubungan kontraktual antarindividu dan kebebasan dalam hak kepemilikan

ini membagi para pelaku ekonomi menjadi tiga bagian besar diantaranya yaitu

pemilik modal (kapital), pemilik lahan (sewa), dan tenaga kerja.43

Dengan kata lain

pertumbuhan ekonomi dijalankan oleh ketiga pelaku ekonomi tersebut. Selain itu

menurut Yustika (2012) di dalam sistem mekanisme pasar mendorong setiap individu

untuk mencari keuntungan pribadi yang lebih besar (profit oriented).44

Hal ini dapat

menyebabkan terjadinya persaingan antara individu di dalam atau antar kelas atau

kelompok dari setiap para pelaku ekonomi.

Selanjutnya dalam mekanisme pasar mendorong setiap pelaku ekonomi

memiliki otoritas masing-masing, sehingga kelas pekerja berhak membentuk

perkumpulan seperti serikat pekerja dan koperasi untuk memperjuangkan

kepentingannya dan melawan kelas kapital.45

Menurut Yustika (2012) perkumpulan

ini pada perekonomian level mikro dapat menjadi check and balances pada

perekonomian di level makro dari para pelaku ekonomi seperti kapital, pemilik lahan,

dan tenaga kerja.46

Sementara itu Chaniago dalam Soesilo (2008) menyatakan bahwa

koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang bekerja

sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

anggota.47

Maka koperasi dapat menjadi salah satu alat oleh kelas pekerja untuk

meningkatkan kekayaan.

Selain itu menurut Caporaso dan Levine (2008) di dalam teori liberal, pasar

dapat mengatur sendiri atau dapat meregulasi sendiri tanpa ada campur tangan

pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Peran pemerintah atau negara dalam

perekonomian hanya sedikit atau bahkan dihilangkan.48

Menurut Smith dalam

Caporaso dan Levine (2008) pemerintah atau negara memiliki tugas diantaranya yaitu

melindungi masyarakat dari kekerasan, melindungi masyarakat dari ketidakadilan

atau penindasan, dan sebagai fasilitator seperti membangun fasilitas umum.49

Secara garis besar ciri-ciri dari teori liberal diantaranya: (i) pengakuan yang luas

terhadap hak-hak perseorangan. Setiap individu diberikan kebebasan dalam

menguasai dan mengelola sumberdaya untuk memenuhi kepentingannya; (ii)

perekonomian diatur menurut mekanisme pasar. Dalam teori liberal dikenal istilah

laissez-faire dan laissez passer yang berarti bahwa intervensi pemerintah seminimal

mungkin terhadap pasar, karena dengan banyaknya campur tangan pemerintah

perekonomian menjadi tidak seimbang; (iii) motif perekonomian adalah motif

keuntungan (laba). Dalam hal ini manusia dianggap sebagai individu yang selalu

43

Ahmad Erani Yustika. 2012. Op.cit. Hal 220-224 44

Ibid. 45

James A. Caporaso & David P. Levine. 2008. Op.cit. Hal 68-122 46


H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia. Penerbit: PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta. Hal 3 48


Ibid.

10

mengejar kepentingannya sendiri, atau disebut sebagai faham individu

(individualisme).50

Selanjutnya teori liberal berkembang menjadi teori neo-liberal atau teori ini

merupakan lanjutan dari teori liberal. Salah satu contoh negara yang memiliki model

ekonomi neo-liberalisme adalah Amerika Serikat.51

Damanhuri (2010) menyatakan

bahwa teori neo-liberal muncul kembali pada tahun 1980an, yang mana sebelumnya

berkembang teori Keynes dan Keynesian yang dikenal dengan konsep negara

kesejahteraan pada tahun 1970an.52

Pada teori neo-liberal menurut Caporaso dan Levine (2008) lebih fokus pada

efisiensi dari pertukaran dalam pasar, sehingga setiap individu memiliki perspektif

pada bagaimana cara untuk memaksimalkan baik sumberdaya maupun keuntungan

(laba).53

Hal ini yang menjadi penyempurnaan dari teori liberal yang hanya bermotif

keuntungan tanpa perspektif cara untuk memaksimalkannya. Selain itu di dalam teori

neo-liberal juga menjelaskan jika tidak terjadi optimalisasi efisiensi dari pasar atau

mengalami kegagalan pasar, maka terdapat peran dari pemerintah atau negara untuk

mengatasinya. Kegagalan pasar ini seperti eksternalitas dari polusi, barang publik

(jalan raya, pendidikan), dan monopoli atau oligopoli.54

Dengan demikian tugas pemerintah atau negara pada teori neo-liberal ditambah

yaitu sebagai regulator jika terjadi kegagalan pasar, yang mana tugas tersebut tidak

dijelaskan pada teori liberal. Secara garis besar ciri-ciri dari teori neo-liberal

diantaranya: (i) kepercayaan terhadap mekanisme pasar dan swasta untuk

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengembangan teknologi, dan

penciptaan lapangan kerja. Masalah kemiskinan diatasi oleh lembaga yang dibentuk

kelas pemodal dan politisi; (ii) peran negara dibatasi hanya sebagai pertahanan

keamanan negara dan mengoreksi dari tidak sempurnanya pasar; (iii) kebijakan

politik fiskal dan moneter agar swasta dapat berperan maksimal; (iv) pemotongan

subsidi seperti pada model welfare state untuk jaminan kelas sosial.55

Koperasi Dalam Mazhab Ekonomi Sosial-Demokrat

Teori radikal muncul sebagai kritikan terhadap teori liberal dari ajaran teori

klasik yang telah lebih dulu diterapkan di dunia. Menurut Karl Marx dalam Caporaso

dan Levine (2008) mekanisme pasar dalam teori liberal bukan untuk memaksimalkan

kesejahteraan setiap individu, akan tetapi sebagai sarana untuk memfasilitasi para

pemilik modal untuk mengakumulasikan kapital secara independen.56

Selain itu

Yustika (2012) menyatakan bahwa dalam teori liberal perekonomian pasar bekerja

menurut pembagian kerja sosial secara independen, sehingga kegiatan ekonomi yang

50

Didin S. Damanhuri. 2010. Op.cit. Hal 15-16 51

Ibid. Hal 86 52

Ibid. Hal 23-27 53


Ibid. 55


James A. Caporaso & David P. Levine. 2008. Op.cit. Hal 123-182

11

terbagi ke dalam tiga pelaku ekonomi (kapital, pemilik lahan, dan tenaga kerja)

dinilai tidak adil, karena akan menimbulkan kelas sosial (perbedaan antara kelas

kapital dan kelas pekerja).57

Kelas sosial ini terjadi karena perbedaan kekayaan yang semakin jauh akibat

adanya akumulasi kapital. Maka Caporaso dan Levine (2008) menjelaskan bahwa di

dalam teori radikal terdapat transformasi kepentingan individu secara objektif yang

diterapkan pada teori liberal menjadi kepentingan subjektif yang dianut bersama oleh

beberapa orang, sebagai akibat dari terbentuknya kelas sosial.58

Dengan demikian

bahwa pada teori radikal mengarah pada kepentingan pemerataan bagi seluruh

individu. Kemudian terdapat dua macam teori radikal yaitu teori marxis-komunis

yang dikembangkan oleh Karl Marx, dan teori sosial-demokrat yang dikembangkan

oleh J.J. Rouseau jauh sebelum teori Karl Marx berkembang.

Penelitian ini pada pembahasan lebih difokuskan pada analisis ekonomi politik

dengan pendekatan teori sosial-demokrat. Salah satu negara yang memiliki model

ekonomi sosial-demokrat adalah Swedia.59

Caporaso dan Levine (2008) menyatakan

bahwa dalam teori sosial-demokrat untuk mengatasi kondisi kelas pekerja yang

diakibatkan dari adanya konflik kelas adalah dengan meningkatkan partisipasi pekerja

dalam kelompok kepentingan, partai-partai politik, dan dalam proses pemilu dan

legislasi yang bertujuan untuk mengubah posisi kelas pekerja dan kelas kapitalis dari

dalam sistem kapitalisme dengan menggunakan institusi-institusi dan praktik-praktik

dalam demokasi politik yang sudah ada.60

Selain itu kelas pekerja juga dapat membentuk suatu perkumpulan seperti

partai-partai sosialis, serikat pekerja, dan koperasi untuk melawan kelas kapitalis dan

sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh individu. Dengan

demikian kelas pekerja pada akhirnya tidak menghilangkan sistem kapitalisme atau

sistem pasar dalam perekonomian, tetapi peran negara (partai sosialis pemenang

pemilu) dan sistem pasar tersebut berjalan seimbang sebagai instrumen untuk

menyejahterakan seluruh masyarakat.61

Kesejahteraan yang ingin dicapai ini

diantaranya seperti mendapatkan upah yang lebih besar, keamanan dalam pekerjaan,

dan jaminan sosial seperti pensiun.

Menurut Dooren dalam Sitio dan Tamba (2001) koperasi adalah sekumpulan

orang-orang atau kumpulan dari badan-badan hukum yang secara bersama-sama

mengejar tujuan ekonomi.62

Maka koperasi dapat menjadi salah satu alat untuk

meningkatkan kesejateraan bagi seluruh individu. Hal ini menunjukan bahwa di

dalam sosial-demokrat ini memang mendasari adanya pembangunan pada model

negara kesejahteraan (welfare state model).63

57






Arifin Sitio & Halomon Tamba. 2001. Koperasi (Teori dan Praktik). Penerbit Erlangga: Jakarta. Hal 17 63

Didin S. Damanhuri. 2010. Op.cit. Hal 48-49

12

Secara garis besar ciri-ciri dari teori sosialis-demokrat diantaranya: (i) adanya

serikat buruh yang memiliki posisi kuat yang mampu menghadapi kaum pemilik

modal; (ii) adanya pembentukan sistem jaminan sosial untuk seluruh penduduk

mencakup berbagai jaminan sosial seperti kesehatan dan pendidikan gratis,

pendapatan minimum, kecelakaan kerja, hari tua dan pensiun, dan penganggur; (iii)

penerapan pajak progresif bagi perusahaan dan perorangan dengan penghasilan yang

tinggi, kemudian penerapan pajak ini selain untuk menciptakan pemerataan juga

digunakan untuk menjalankan sistem jaminan sosial; (iv) gerakan koperasi sebagai

instrumen bagi masyarakat menengah ke bawah untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi; dan (v) peran negara dan pasar berjalan seimbang bersama-sama menjadi

instrumen untuk menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.64

Koperasi Dalam Mazhab Ekonomi Heterodoks

Menurut Damanhuri (2010) heterodoks adalah penyempalan baik dari teori

liberal maupun teori radikal, sehingga heterodoks bukan sebuah teori besar tetapi

merupakan teori-teori kecil yang berhasil menjelaskan serta memberikan solusi bagi

beberapa negara di luar barat.65

Dalam heterodoks pembangunan ekonomi bukan

berarti menghilangkan budaya dan struktur sosial yang sudah ada atau berkembang di

masyarakat, tetapi mencoba menyatukan keduanya untuk mencapai pembangunan

ekonomi yang lebih maju. Dengan demikian bahwa suatu negara tidak sepenuhnya

menerapkan teori-teori yang berkembang seperti teori liberal dan teori radikal di

dalam pembangunan ekonomi negaranya, tetapi disesuaikan dengan kondisi yang

terdapat pada suatu negara.

Kemudian pendekatan heterodoks lainnya yaitu teori dualisme yang

dikemukakan oleh J.H. Boeke dan F. Perroux. Boeke dan Perroux menjelaskan bahwa

di dalam struktur masyarakat terdapat lebih dari satu sistem sosial yang berbeda

terdiri dari sistem sosial yang asli dan sistem sosial yang berasal dari luar.66

Salah

satu contoh negara yang menerapkan heterodoks ini adalah Korea Selatan. Hal ini

dapat dilihat menurut Kim dan Jaffe (2010) menyatakan bahwa budaya yang

berkembang dan tetap dipertahankan di Korea Selatan adalah budaya Konfusianisme.

Budaya ini mengajarkan untuk menciptakan kebaikan bersama dengan hubungan

kesetiaan dan kepercayaan setiap individu.67

Selanjutnya budaya ini menjadi bagian dalam pembangunan ekonomi Korea

Selatan, seperti pada saat terjadi krisis global tahun 2008 Federation of Korean Trade

Unions (FKTU) dan Korea Employers Federation serta perusahaan-perusahaan besar

yang ada di Korea Selatan memberikan solusi kepada para pekerja dengan

menghindari tindakan Pemutusan Hak Kerja (PHK) yaitu melalui job sharing dengan

64 Ibid. Hal 43-44 lihat juga Didin. S. Damanhuri. 1996. Ekonomi Politik Alternatif. Penerbit Pustaka

Sinar Harapan: Jakarta. Hal 24 65


Ibid. Hal 63 67

Myung Oak Kim & Sam Jaffe. 2010. The New Korea (An Inside South Korea’s Economic Rise). Published by AMACOM: New York. Hal 3-95, 221-283

13

kompensasi tidak ada kenaikan gaji. Selain itu FKTU bersama dengan koperasi-

koperasi membuka lapangan pekerjaan bagi yang terkena tindakan PHK.68

Hal ini

menunjukan bawa adanya dorongan dari masyarakat untuk menciptakan

kesejahteraan berdasarkan kebudayaan Konfusianisme.

Contoh negara lain yang menerapkan heterodoks adalah Indonesia. Hal ini dapat

dilihat menurut Ismail, Santosa, dan Yustika (2014) secara normatif di dalam

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada pasal 33, pasal 34, dan pasal 27 ayat

(2)69

sudah tercantum dan dijelaskan model pembangunan Indonesia yaitu disusun

berdasarkan asas kekeluargaan yang sesuai dengan budaya Indonesia gotong royong,

dan peran pemerintah atau negara dalam suatu perekonomian.70

Selain itu menurut

Mubyarto dalam Ismail, Santosa, dan Yustika (2014) menyatakan bahwa berdasarkan

UUD 1945 pasal 33 tersebut menafsirkan koperasi sebagai soko-guru perekonomian

Indonesia.71

Akan tetapi menurut Sitio dan Tamba (2001) pada umumnya koperasi yang

berada di negara berkembang lebih dominan dibantu oleh pemerintah dalam

perkembangan koperasi.72

Peran pemerintah ini dilakukan, karena pada umumnya

sumberdaya manusia dan modal yang ada di negara berkembang terbatas, sehingga

perlu peranan pemerintah tersebut. Apabila dibiarkan perkembangannya dari

masyarakat, maka koperasi tidak akan pernah berkembang.

Dengan demikian perkembangan koperasi di negara berkembang pada awal

bersifat top down approach. Selanjutnya secara bertahap pembangunannya dirubah

menjadi bersifat bottom up approach karena agar masyarakatnya merasa penting akan

hadirnya koperasi, dan menjadikan koperasi bukan sebagai alat pemerintah tetapi

benar-benar menjadi gerakan yang tumbuh dari bawah untuk memperjuangkan

kesejahteraan masyarakatnya.73

Secara garis besar ciri-ciri dari heterodoks

diantaranya: pertama, teori ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di negara

berkembang. Kedua, adanya pengakuan kultur atau budaya, agama, dan nilai-nilai

lokal yang dijadikan kekuatan dalam pembangunan perekonomian.

Ketiga, sinkronisasi antara nilai-nilai modern, nilai-nilai tradisional, dan nilai-

nilai lokal yang mana walaupun terdapat penyerapan perkembangan modern tetapi

68

Ibid. Hal 69

Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 UUD 1945: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 27 UUD 1945: (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 70

Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, dan Ahmad Erani Yustika. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Penerbit: Erlangga. Jakarta Hal 6-12 71

Ibid. 72

Arifin Sitio & Halomon Tamba. 2001. Op.cit. Hal 2-3 73

Ibid.

14

tetap melestarikan nilai lokalnya. Keempat, adanya peran penting dari Usaha Kecil

dan Menengah dan Lembaga Swadaya Masyarakat lokal sebagai penggerak

pembangunan perekonomian. Kelima, adanya kerja sama antara wiraswasta

(termasuk koperasi didalamnya) dengan negara atau pemerintah untuk meningkatkan

perekonomian dan merebut pasar dunia, sehingga terhindar dari persaingan diantara

keduanya atau dikenal dengan istilah Japan Incorporated.74

Penelitian Terdahulu

a. Tambunan (2008) meneliti tentang perkembangan koperasi di Indonesia dalam

menghadapi globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional dan strategi

yang dilakukan oleh koperasi-koperasi di negara kapitalis, semi-kapitalis, dan di

Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan juga analisis kinerja koperasi dan

pengaruh koperasi terhadap kemiskinan atau pengangguran.75

b.Masngudi (1990) melakukan penelitian tentang perkembangan koperasi di

Indonesia berdasarkan perspektif sejarah koperasi.76

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya

adalah:

1.Dalam penelitian ini membahas sejarah perkembangan koperasi dan karakteristik

koperasi di Indonesia yang dibandingkan dengan Swedia, Amerika Serikat, dan

Korea Selatan.

2.Dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis perkembangan koperasi dengan

pendekatan ekonomi politik, sehingga akan menjadi wacana yang baru dalam

ilmu tentang koperasi.

Kerangka Pemikiran

Sejak berkembangnya ekonomi politik liberal pada abad ke-18 di Eropa yang

menyebabkan semakin kuatnya faham kapitalisme membuat para elit penguasa atau

pemilik modal mencari keuntungan yang besar dari perekonomian, sehingga

mengakibatkan besarnya pengangguran dan kesenjangan terhadap para buruh.

Kemudian muncul organisasi sosial yang disebut koperasi sebagai alat untuk

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan

terutama buruh.

Pada saat itu mulai berkembang koperasi di berbagai negara seperti Indonesia,

Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan dengan berbagai bentuk sejarah awal

74


Tulus Tambunan. 2008. Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan Masih Relevankah Koperasi Di Dalam Era Modernisasi [Jurnal]. Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti. Jakarta 76

DR. H. Masngudi. 1990. Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia [Jurnal]. Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi. Jakarta

15

kemunculan koperasi di setiap negara. Perkembangan koperasi tersebut berbeda-beda

yang mana perbedaan ini tidak lepas dari pengaruh ekonomi politik yang berkembang

di setiap negara. Pada akhirnya ekonomi politk seperti liberal, sosial-demokrat, dan

heterodoks yang berkembang di setiap negara ini dapat mempengaruhi maju atau

tidaknya koperasi dan besaran pengaruh koperasi terhadap perekonomian negara.

Swedia yang menerapkan ekonomi politik sosial-demokrat dan Korea Selatan

yang menerapkan ekonomi politik heterodoks terdapat kesamaan dalam

perkembangan koperasinya yaitu digunakan oleh masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan bagi seluruh individu. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang

menerapkan ekonomi politik liberal koperasi digunakan oleh masyarakat untuk

melawan kelas kapitalis dan untuk meningkatkan kekayaan.

Sedangkan Indonesia secara normatif di dalam UUD 1945 koperasi digunakan

sebagai alat untuk memenuhi kesejahteraan seluruh individu. Akan tetapi

perkembangan koperasi di Indonesia belum optimal atau belum sesuai dengan

undang-undang yang berlaku, jika dibandingkan dengan ketiga negara lainnya.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan membahas sejarah perkembangan

koperasi dan karakteristik koperasi di Indonesia, Swedia, Amerika Serikat, dan Korea

Selatan menggunakan analisis ekonomi politik, dan membandingkan bagaimana

perkembangan koperasi yang ada diantara keempat negara tersebut.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

16

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.

METODE PENELITIAN

Peneliti yang melakakukan penelitian harus bersifat objektif dalam mencari

jawaban suatu permasalahan dan prosedur yang dilakukannya harus jelas, sistematis,

dan terkontrol. Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari

cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui

tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis

Disebabkan adanya pengaruh ekonomi politik dalam

perekonomian suatu negara

Pertumbuhan Koperasi yang tumbuh di

Indonesia belum optimal

Pertumbuhan Koperasi di Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan lebih optimal

Koperasi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan

Rekomendasi Kebijakan

Koperasi Indonesia termasuk

heterodoks atau negara berkembang

Koperasi Swedia termasuk sosial-

demokrat atau tidak

Analisis ekonomi politik perkembangan koperasi

Koperasi Amerika Serikat termasuk liberal atau tidak

Koperasi Korea Selatan termasuk

koperasi heterodoks atau tidak

Membandingkan Koperasi di empat negara

17

dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.77

Dalam metode

penelitian juga terdapat berbagai macam metode-metode penelitian untuk menyatakan

secara teknis metode yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.78

Wilayah Penelitian

Awal munculnya koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896, kemudian

berkembang pada tahun 1905 dan tahun 1908 yang bertepatan dengan lahirnya

kebangkitan nasional, dan terus berkembang pada awal kemerdekaan tahun 1945,

pada awal masa orde baru tahun 1967, dan pada awal masa reformasi tahun 1998.79

Waktu pengamatan penelitian sejarah perkembangan koperasi dan karakteristik

koperasi dimulai pada tahun awal munculnya koperasi di masing-masing negara yang

disesuaikan dengan kelengkapan informasi dan data yang diperoleh.

Penelitian ini mengambil studi wilayah pada tingkat nasional yaitu Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tingkat Internasional sebagai unit

pembanding yaitu negara Amerika Serikat, negara Swedia, dan negara Korea Selatan.

Alasan memilih negara-negara pembanding tersebut karena termasuk salah satu

contoh negara berdasarkan pendekatan ekonomi politik teori liberal, teori sosialisme-

demokrat, heterodoks, dan faktor kelengkapan informasi dan data di masing-masing

negara.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, literatur,

arsip-arsip, dokumen-dokumen yang dimiliki instansi bersangkutan atau media lain.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa

publikasi atau dalam file digital.80

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data berkala (time series). Untuk data-data mengenai koperasi seperti jumlah

koperasi, jumlah anggota koperasi, volume usaha koperasi, sisa hasil usaha koperasi,

aset koperasi, tenaga kerja koperasi, didapat dari data Statistik Indonesia Badan Pusat

Statistik, International Cooperative Alliance (ICA), Kementerian UKM & Koperasi,

serta instansi-instansi lain yang bersangkutan.

77

I Made Wirartha. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Penerbit ANDI: Yogyakarta. Hal 68-71, 77 78

Ibid. 79

Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto. 2004. Perkoperasian: Sejarah, Teori, & Praktek. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. Hal 21 80

Bambang Juanda. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis. Penerbit IPB Press: Bogor. Hal 75

18

Selain itu penulis juga menambahkan jenis data sekunder lain mengenai sejarah

dan karakteristik koperasi yang diperoleh dari buku, literatur, berita, arsip-arsip dan

dokumen-dokumen yang dimiliki Kementrian UKM & Koperasi, Lembaga Studi

Pengembangan Perkoperasian Indonesia, Asosiasi Dosen dan Peneliti Perkoperasian

Indonesia, International Cooperative Alliance (ICA), Perpustakaan LSI IPB,

Perpustakaan FEM IPB, Perpustakaan UI, serta instansi-instansi lain yang

bersangkutan.

Data sekunder yang dikumpulan pada penelitian ini menggunakan teknik

triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan data yang sudah ada untuk meneliti suatu peristiwa yang saling

berhubungan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda-beda.81

Selanjutnya

metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi

sumber data. Triangulasi sumber data merupakan mengkaji informasi melalui

berbagai metode pengumpulan data (seperti wawancara, observasi) ataupun sumber

data (seperti dokume tertulis, dokumen sejarah, dan gambar).82

Metode Analisis Data

Pada penulisan karya tulis ini metode penulisan yang digunakan adalah metode

analisis isi (content analysis) secara deskriptif kualitatif. Metode analisis isi

merupakan metode yang digunakan untuk meneliti dokumentasi data (seperti teks,

gambar, simbol) dan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi dalam bentuk

lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini juga dapat

digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi (seperti surat kabar, buku,

dokumentasi lainnya), sehingga akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai

isi pesan komunikasi yang disamapaikan oleh media massa, atau dari sumber lain

secara objektif, sistematis, dan relevan dan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan

yang benar dengan memperhatikan konteks yang bertujuan untuk memberikan

pengetahuan, wawasan baru, dan menyajikan fakta.

Kemudian pendekatan kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan

kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data

yang objektif. Pendekatan deskriptif bertujuan mengungkap suatu masalah atau

keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta

dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek

yang diteliti. Maka analisis isi secara deskriptif kualitatif bukan hanya menganalisis

peristiwa yang diperoleh dari pengolahan data atau angka tetapi dari informasi yang

didapat dari berbagai studi literatur pustaka media cetak seperti buku, arsip-arsip,

81

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). ALFABETA. Bandung. Hal 50-67 lihat juga Moleong J. Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 76-93 82

Ibid.

19

dokumen-dokumen, dan media online dengan menggambarkan secara rinci untuk

mendapatkan kesimpulan yang benar

Analisis Isi Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dibandingkan

Dengan Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Analisis isi digunakan untuk menguraikan sejarah perkembangan koperasi

dengan perspektif ekonomi politik di Indonesia, Swedia, Amerika Serikat, dan Korea

Selatan secara deskriptif kualitatif dan membuat kesimpulannya. Selanjutnya

membandingkan kesimpulan dari analisis isi mengenai sejarah perkembangan

koperasi di Indonesia dengan di Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan secara

deskriptif kualitatif tersebut.

Analisis Isi Karakteristik Koperasi Di Indonesia Dibandingkan Dengan Swedia,


Analisis isi digunakan untuk menguraikan karakteristik koperasi salah satunya

seperti model dan bentuk koperasi di Indonesia, Swedia, Amerika Serikat, dan Korea

Selatan secara deskriptif kualitatif dan membuat kesimpulannya. Selanjutnya

membandingkan kesimpulan dari analisis isi mengenai karakteristik koperasi di

Indonesia dengan di Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan secara deskriptif

kualitatif tersebut.

GAMBARAN UMUM

Kondisi Geografis

Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki jumlah

penduduk padat. Menurut World Bank jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014

sebesar juta orang yang tersebar di 33 provinsi, dengan laju pertumbuhan

sebesar 1,21% dari tahun 2012-201483

. Indonesia memiliki wilayah yang luas yang

terdiri dari 17 508 pulau yang tersebar dari pulau Sabang sampai pulau Merauke,

sehingga negara ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia

memiliki luas daratan sebesar 1 922 570 dan luas perairan sebesar 3 257 483

. Letak Indonesia pada posisi LU- LS dan BT- BT, sehingga

negara ini sangat strategis yaitu berada di garis khatulistiwa, dilalui oleh Samudera

Pasifik dan Samudera Hindia, dan berada diantara dua benua yaitu benua Asia dan

Benua Australia.

83

World Bank. 2015. World Data Bank (World Development Indicators). (Web Resmi) Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&period

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&period

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&period

20

Swedia

Swedia adalah salah satu negara Skandinavia dan negara terbesar keempat di

Eropa yang memiliki total luas negaranya sebesar 449,964 . Swedia memiliki

luas daratan sebesar 411,621 dan luas perairan sebesar 38,343 . Letak

Swedia pada posisi LU dan BT dan berada diantara dua negara yaitu

sebelah barat berbatasan dengan negara Norwegia dan sebelah timur laut berbatasan

dengan negara Finlandia. Selain itu Swedia memiliki jumlah penduduk yang rendah.

Menurut World Bank jumlah penduduk Swedia pada tahun 2014 sebesar 9,68 juta

orang dengan laju pertumbuhan sebesar 0,84% dari tahun 2012-201484

.

Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara ketiga terbesar di dunia dalam luas wilayah dan

ketiga terbesar dalam jumlah penduduk. Total luas negara Amerika Serikat sebesar 9

631 420 yang terbagi menjadi 50 negara bagian. Amerika Serikat memiliki luas

daratan sebesar 9 166 601 dan luas perairan sebesar 464 819 . Letak

Amerika Serikat pada posisi LU- LU dan BT- BB,

di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Pasifik dan di sebelah timur berbatasan

dengan Samudera Atlantik. Sebelah utara berbatasan dengan negara Kanada dan

sebelah selatan berbatasan dengan negara Meksiko. Selain itu Amerika Serikat

memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Menurut World Bank jumlah penduduk

Amerika Serikat pada tahun 2014 sebesar 318,85 juta orang dengan laju pertumbuhan

sebesar 0,75% dari tahun 2012-201485

.

Korea Selatan

Korea Selatan adalah salah satu negara di Asia bagian timur dan memiliki total

luas negaranya sebesar 128,82 . Korea Selatan memiliki luas daratan sebesar

98,720 dan luas perairan sebesar 30,1 . Letak Korea Selatan pada posisi

LU- LU dan BT- BT. Selain itu Korea Selatan memiliki

jumlah penduduk yang cukup padat. Menurut World Bank jumlah penduduk Korea

Selatan pada tahun 2014 sebesar 50,42 juta orang dengan laju pertumbuhan sebesar

0,43% dari tahun 2012-201486

.

Kondisi Perekonomian

Indonesia

Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator

ekonomi salah satunya yaitu indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan

PDB Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2014 berfluktuatif. PDB Indonesia

84

Ibid. 85

Ibid. 86

Ibid.

21

mulai meningkat diawali pada tahun 2010 sebesar Rp3 435,26 triliun jika

dibandingkan pada tahun 2008 hingga tahun 2009 yang mengalami penurunan akibat

krisis ekonomi yang melanda pada tahun tersebut. PDB tertinggi Indonesia terjadi

pada tahun 2014 sebesar Rp5 596,94 triliun. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan

PDB, kondisi perekonomian Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2014 juga

berfluktuatif dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 5,72%. Pada tahun 2008

hingga tahun 2009 yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi rata-rata laju

pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 5,32%. Krisis ekonomi pada tahun

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu akibat dampak dari

krisis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008.

Sumber: World Bank (diolah)

Gambar 2 PDB Indonesia

Selain indikator PDB terdapat indikator lain untuk melihat kondisi

perekonomian yaitu seperti inflasi dan pengangguran (untuk melihat ekonomi

moneter dan tingkat kesejahteraan). Inflasi Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun

2014 cenderung menurun, tetapi pada tahun 2008 dan tahun 2010 mengalami

peningkatan sebesar 18,15% dan 15,26%. Kemudian pada tahun berikutnya inflasi

kembali menurun pada tahun 2014 sebesar 5,39%. Inflasi terendah dialami pada

tahun 2012 sebesar 3,75%. Tingkat pengangguran Indonesia mengalami penurunan

dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2005 sebesar 11,20% sampai pada tahun 2012

sebesar 6,14%.87

87

Ibid.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Trili

un

Ru

pia

h

22


Gambar 3 PDB Per Kapita Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun (2005-2014) mampu tumbuh

dengan rata-rata diatas 4,3%. Maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi

Indonesia menunjukan perkembangan cukup baik. PDB per kapita juga berfluktuatif

tetapi relatif terus mengalami peningkatan yang dimulai pada tahun 2010 jika

dibandingkan pada tahun 2009 yang mengalami penurunan. PDB per kapita Indonesia

tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp21 996 ribu. Tinggi rendahnya PDB per

kapita suatu negara juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, sehingga negara yang

memiliki PDB lebih tinggi belum tentu memiliki PDB per kapita yang tinggi apabila

jumlah penduduk di suatu negara tersebut besar.

Swedia

Pertumbuhan PDB Swedia dari tahun 2005 sampai tahun 2014 berfluktuatif.

PDB Swedia dari tahun 2005 sebesar Rp3 775,56 triliun, mengalami peningkatan

hingga tahun 2009 sebesar Rp4 125,73 triliun, tetapi pada tahun 2010 mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp3 825,90 triliun. Pada tahun berikutnya PDB Swedia

kembali meningkat hingga tahun 2014 sebesar Rp5 295,62 triliun. Apabila dilihat dari

laju pertumbuhan PDB, perekonomian Swedia dari tahun 2005 sampai tahun 2014

rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 1,71%. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009

laju pertumbuhan PDB Swedia pernah mengalami penurunan sebesar -5,18%. Hal ini

disebabkan oleh krisis ekonomi yang salah satu faktornya akibat dampak dari krisis

ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008.

0

5000

10000

15000

20000

25000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Rib

u R

up

iah

23


Gambar 4 PDB Swedia

Inflasi Swedia dari tahun 2005 sampai tahun 2014 berfluktuatif. Inflasi tertinggi

terjadi pada tahun 2008 sebesar 3,32% dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2005

dan 2010 sebesar 0,80% dan 0,99%. Pada tahun 2014 inflasi Swedia sebesar 1,39%.

Tingkat pengangguran di Swedia dari tahun 2005 sampai tahun 2013 juga

berfluktuatif. Pengangguran terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,10% dan

pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 8,60%. Selanjutnya tingkat

pengangguran Swedia pada tahun 2013 sebesar 8%.88


Gambar 5 PDB Per Kapita Swedia

Pertumbuhan ekonomi Swedia selama 10 tahun (2005-2014) mampu tumbuh

dengan rata-rata diatas 0,9%. Maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi

Swedia menunjukan perkembangan sangat baik. PDB per kapita juga berfluktuatif

tetapi relatif terus mengalami peningkatan yang dimulai pada tahun 2011 jika

dibandingkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang mengalami penurunan. PDB per

kapita Swedia tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp546 222 ribu. Tinggi

rendahnya PDB per kapita suatu negara juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk,

sehingga negara yang memiliki PDB lebih tinggi belum tentu memiliki PDB per

kapita yang tinggi apabila jumlah penduduk di suatu negara tersebut besar.

88

Ibid.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Trili

un

Ru

pia

h

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Rib

u R

up

iah

24

Amerika Serikat

Pertumbuhan PDB Amerika Serikat dari tahun 2005 sampai tahun 2014

berfluktuatif. PDB Amerika Serikat dari tahun 2006 sebesar Rp123 127,66 triliun,

mengalami peningkatan hingga tahun 2009 sebesar Rp137 806,30 triliun, tetapi pada

tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp123 623,15 triliun. Pada tahun

berikutnya PDB Amerika Serikat kembali meningkat hingga tahun 2014 sebesar

Rp175 565,31 triliun. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDB, perekonomian

Amerika Serikat dari tahun 2005 sampai tahun 2014 juga berfluktuatif dengan rata-

rata laju pertumbuhannya sebesar 1,58%. Kemudian pada tahun 2008 sampai tahun

2009 laju pertumbuhan PDB Amerika Serikat mengalami penurunan hingga -2,78%.

Hal ini disebabkan oleh krisis subprime mortage89

yang merugikan financial Amerika

Serikat pada tahun 200890

.


Gambar 6 PDB Amerika Serikat

Inflasi Amerika Serikat dari tahun 2005 sampai tahun 2014 berfluktuatif. Inflasi

tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 3,22% dan inflasi terendah terjadi pada

tahun 2009 sebesar 0,76%. Pada tahun 2014 inflasi Amerika Serikat sebesar 1,46%.

Tingkat pengangguran di Amerika Serikat dari tahun 2005 sampai tahun 2012 juga

berfluktuatif. Pengangguran terendah terjadi pada tahun 2006 hingga tahun 2007

sebesar 4,60%% dan pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 9,60%.

Kemudian tingkat pengangguran Amerika Serikat pada tahun 2012 sebesar 8,10%.91

89

Subprime mortage loan adalah kredit yang diberikan kepada konsumen yang memiliki kelayakan kredit kurang dari cukup. Kemudian yang terjadi di Amerika Serikat adanya kredit macet sektor perumahan yang tinggi atau disebut dengan subprime mortage crisis. 90

Teguh Sihono. 2008. Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Penerbit: FISE UNY. Yogyakarta. Hal 175-178 91

Loc.cit.

0

50000

100000

150000

200000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Trili

un

Ru

pia

h

25


Gambar 7 PDB Per Kapita Amerika Serikat

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama 10 tahun (2005-2014) mampu

tumbuh dengan rata-rata diatas 0,7%. Maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi Amerika Serikat menunjukan perkembangan sangat baik. PDB per kapita

juga berfluktuatif tetapi relatif terus mengalami peningkatan yang dimulai pada tahun

2011 jika dibandingkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang mengalami penurunan.

PDB per kapita Amerika Serikat tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp550 608

ribu. Tinggi rendahnya PDB per kapita suatu negara juga dipengaruhi oleh jumlah

penduduk, sehingga negara yang memiliki PDB lebih tinggi belum tentu memiliki

PDB per kapita yang tinggi apabila jumlah penduduk di suatu negara tersebut besar.

Korea Selatan

Pertumbuhan PDB Korea Selatan dari tahun 2005 sampai tahun 2014

berfluktuatif. PDB Korea Selatan dari tahun 2006 sebesar Rp8 652,13 triliun,

mengalami peningkatan hingga tahun 2009 sebesar Rp10 718,97 triliun, tetapi pada

tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp9 987,60 triliun. Pada tahun

berikutnya PDB Korea Selatan kembali meningkat hingga tahun 2014 sebesar Rp14

697,35 triliun. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDB, perekonomian Korea

Selatan dari tahun 2005 sampai tahun 2014 juga berfluktuatif dengan rata-rata laju

pertumbuhannya sebesar 3,68%. Kemudian pada tahun 2008 sampai tahun 2009 laju

pertumbuhan PDB Korea Selatan mengalami penurunan hingga 0,71%. Hal ini

disebabkan oleh krisis ekonomi yang salah satu faktornya akibat dampak dari krisis

ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Rib

u R

up

iah

26


Gambar 8 PDB Korea Selatan

Inflasi Korea Selatan dari tahun 2005 sampai tahun 2014 berfluktuatif. Inflasi

tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,54% dan inflasi terendah terjadi pada

tahun 2006 sebesar -0,14%. Pada tahun 2014 inflasi Korea Selatan sebesar 0,56%.

Tingkat pengangguran Korea Selatan dari tahun 2005 sampai tahun 2012 juga

berfluktuatif. Pengangguran terendah terjadi pada tahun 2007 hingga tahun 2008

sebesar 3,20% dan pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2010

sebesar 3,70%. Kemudian tingkat pengangguran Korea Selatan pada tahun 2012

sebesar 3,20%.92


Gambar 9 PDB Per Kapita Korea Selatan

Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan selama 10 tahun (2005-2014) mampu

tumbuh dengan rata-rata diatas 3,1%. Maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi Korea Selatan menunjukan perkembangan baik. PDB per kapita juga

berfluktuatif tetapi relatif terus mengalami peningkatan yang dimulai pada tahun 2011

jika dibandingkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang mengalami penurunan. PDB

per kapita Korea Selatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp291 476 ribu.

Tinggi rendahnya PDB per kapita suatu negara juga dipengaruhi oleh jumlah

penduduk, sehingga negara yang memiliki PDB lebih tinggi belum tentu memiliki

PDB per kapita yang tinggi apabila jumlah penduduk di suatu negara tersebut besar.

92

Loc.cit.

0

5000

10000

15000

20000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Trili

un

Ru

pia

h

0

100000

200000

300000

400000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Rib

u R

up

iah

27

Politik dan Pemerintahan

Indonesia

Indonesia merupakan negara republik yang menjalankan pemerintahan

presidensial multipartai yang demokratis. Sistem politik di Indonesia berdasarkan

pada Trias Politika yaitu legistalif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif

dipegang oleh lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang

terdiri dari dua bagian yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya

terdiri dari wakil-wakil partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang

anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Sejak tahun 2004 MPR adalah

parlemen bikameral, setelah terbentuknya DPD sebagai bagian kedua.93

Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan kabinet.

Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial, sehingga semua menteri

bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di

parlemen. Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Joko Widodo yang diusung

oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian menunjuk sejumlah

akademisi, pengusaha, dan pemimpin partai politik untuk memegang jabatan dalam

kabinetnya. Lembaga yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial,

dan Mahkamah Konstitusi.94

Swedia

Swedia adalah negara monarki konstitusional multipartai yang demokratis.

Pemerintahan tidak berdasarkan pada pemisahan kekuasaan dalam eksekutif,

legislatif, dan yudikatif. Tetapi terdiri dari pemerintahan parlementer dan kepala

negara. Sebelumnya warga negara memilih Riskdag95

yang mewakili partai-partai

politik. Selanjutnya secara tidak langsung Riskdag menunjuk perdana menteri untuk

memimpin pemerintahan. Pemerintahan terdiri dari perdana menteri dan menteri-

menteri lainnya yang dipilih oleh perdana menteri.

Pemerintahan memiliki kekuatan politik dan kekuasaan yang nyata untuk

mengatur negara dengan bantuan otoritas administratif. Kemudian pengadilan

menegakan keadilan sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Riskdag dalam

undang-undang dasar dan lainnya. Kepala negara adalah raja atau penguasa wanita

sebagai kepala negara. Kepala negara tidak memiliki kekuatan politik. Tugas kepala

negara hanya yang bersifat seremonial dan perwakilan.96

93

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2015. Politik Pemerintahan. (Web Resmi) Diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/politik-dan-pemerintahan 94

Ibid. 95

Riksdag adalah lembaga parlemen di negara Swedia 96

Neil C.M. Elder. 1970. Government in Sweden. Penerbit: Pergamon Press. New York. Hal 31, 119, 138, 150, 186 lihat juga Thurid Hustedt, dan Jan Tiessen. 2006. Central Government Coordination in Denmark, Germany, and Sweden. Penerbit: Universitas Postdam. Postdam. Hal 49, 53 lihat juga Elis Hastad. 1957. The Parliament of Sweden. Penerbit: The Chiswick Press. New Southgate. Hal 1, 51

http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/politik-dan-pemerintahan

http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/politik-dan-pemerintahan

28

Amerika Serikat

Amerika Serikat menjalankan pemerintahan presidensial federal dwipartai yang

demokratis. Konstitusi membagi pemerintahan federal menjadi tiga bagian yaitu

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif diberikan kepada

presiden dan wakil presiden Amerika Serikat yang dipillih langsung oleh masyarakat.

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan federal yang mengatur negara

dan didukung oleh wakil presiden serta kabinet yang dipilih oleh presiden dengan

persetujuan senat. Kekuasaan legislatif dibagi menjadi dua bagian atau bikameral

dalam sebuah kongres yaitu yang terdiri dari senat yang diwakili dari setiap negara

bagian dan DPR. Kemudian kekuasaan yudikatif hanya berpusat pada Mahkamah

Agung.97

Korea Selatan

Korea Selatan adalah negara republik yang menjalankan pemerintahan

presidensial dengan kepala eksekutif independen. Menurut kontitusi pemerintahan

Korea Selatan dibagi menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan

legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh presiden

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh perdana menteri

dan menteri-menteri kabinet yang dipilih oleh presiden. Kekuasaan legislatif yaitu

majelis nasional Korea Selatan yang hanya terdiri satu bagian atau unikameral.

Kekuasaan yudikatif terdiri dari dua bagian yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi.98

Koperasi

Indonesia

Besarnya kontribusi koperasi terhadap PDB atas dasar harga berlaku Indonesia

dari tahun 2009 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB dari tahun 2009 sampai tahun 2014

yaitu sebesar Rp107 triliun. Tetapi kontribusi koperasi terhadap PDB Indonesia

tergolong rendah dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain yaitu Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) dan Swasta. Swasta memberikan kontribusi terbesar pertama

terhadap PDB Indonesia, dan BUMN memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap

PDB Indonesia. Besarnya kontribusi BUMN dan Swasta terhadap PDB Indonesia dari

tahun 2009 sampai tahun 2014 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. (Lihat

Tabel 1)

97 Terry L. Jordan. 2009. The U.S. Constitution. Penerbit: Oak Hill Publishing Company.

Naperville. Hal 31-45 lihat juga Edward Dumbauld. 1964. The Constitution of the United States. Penerbit: University of Oklahoma Press. Oklahoma. Hal 62, 255 lihat juga Alpheus Thomas Mason, dan Donald Griver Stephenson. 1993. American Constitutional Law. Penerbit: Prentice Hall. New Jersey. Hal 1, 23, 184 98

Constitution of the Republic of Korea 1948: amandemen 29 Oktober 1987

29

Tabel 1 Kontribusi Koperasi Dibandingkan Dengan BUMN Dan Swasta Terhadap

PDB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun Koperasi

(triliun rupiah)

BUMN

(triliun rupiah)

Swasta

(triliun rupiah)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

82

76

95

119

125

189

996

1 110

1 371

1 575

1 835

1 973

2 618

2 247

2 052

2 298

2 737

3 433

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Badan

Pusat Statistik (diolah)

Kemudian berdasarkan data International Cooperative Alliance (ICA) 300

koperasi kelas dunia tidak terdapat koperasi Indonesia yang masuk kedalam daftar

300 koperasi kelas dunia tersebut. Menurut Djohan (2009) hal ini dikarenakan

koperasi-koperasi yang ada di Indonesia tidak memenuhi kriteria 300 koperasi kelas

dunia.99

Kriteria 300 koperasi kelas dunia tersebut yaitu dinilai berdasarkan aspek

ekonomi maupun sosialnya atau tanggung jawab sosial seperti Cooperative Sosial

Responsibility (CSR), sedangkan dari aspek ekonomi dilihat dari total pendapatan

koperasi dan total aset koperasi.100

Selanjutnya berdasarkan kriteria tersebut ICA

menjaring koperasi-koperasi yang ada di seluruh dunia menjadi 300 koperasi kelas

dunia dan diterbitkan setiap tahunnya.

Swedia

Besarnya kontribusi koperasi Swedia terhadap PDB atas dasar harga berlaku

dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan kontribusi koperasi Swedia terhadap PDB dari tahun 2010 sampai tahun

2014 yaitu sebesar Rp124 triliun. Kemudian kontribusi koperasi Swedia terhadap

PDB tergolong tinggi dibandingkan dengan kontribusi koperasi Indonesia terhadap

PDB. Kontribusi koperasi Swedia terhadap PDB juga lebih tinggi setiap tahunnya

dibandingkan dengan kontribusi koperasi Indonesia terhadap PDB, meskipun besaran

kontribusi koperasi Indonesia terhadap PDB meningkat setiap tahunnya. (Lihat Tabel

2)

99

Djabaruddin Djohan. 2009. Op.cit. Hal 2 100

Ibid. Hal 1

30

Tabel 2 Kontribusi Koperasi Swedia Dibandingkan Koperasi Indonesia Terhadap

PDB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun Swedia Indonesia

Jumlah (triliun rupiah) Jumlah (triliun rupiah)

2010

2011

2012

2013

2014

415

418

443

479

529

76

95

119

125

189

Sumber: Svenkskooperation, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik (diolah)


koperasi kelas dunia terdapat koperasi Swedia yang masuk kedalam daftar 300

koperasi kelas dunia tersebut. Menurut Djohan (2009) beberapa koperasi yang ada di

Swedia memenuhi kriteria 300 koperasi kelas dunia yang telah dijaring oleh ICA dari

koperasi-koperasi yang ada di seluruh dunia.101

Jumlah koperasi Swedia yang masuk

300 koperasi kelas dunia dari tahun 2010 sampai tahun 2013 selalu sama yaitu

berjumlah 6 koperasi. Sedangkan total pendapatan dari koperasi Swedia yang masuk

300 koperasi kelas dunia pada tahun 2010 sampai tahun 2013 berfluktuaif. Total

pendapatan dari koperasi Swedia yang masuk 300 koperasi kelas dunia pada tahun

2010 sebesar Rp216 triliun mengalami penurunan sampai tahun 2011 sebesar Rp185

triliun. Tetapi pada tahun berikutnya total pendapatan dari koperasi Swedia yang

masuk 300 koperasi kelas dunia mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar

Rp286 triliun. (Lihat Tabel 3)

Tabel 3 Jumlah Koperasi Swedia Yang Masuk 300 Koperasi Kelas Dunia ICA

Tahun Jumlah Koperasi Total Pendapatan

(triliun rupiah)

2010

2011

2012

2013

6

6

6

6

216

185

246

286

Sumber: International Cooperative Alliance (diolah)

Amerika Serikat

Besarnya kontribusi koperasi Amerika Serikat terhadap PDB atas dasar harga

berlaku dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan kontribusi koperasi Amerika Serikat terhadap PDB dari tahun 2010

sampai tahun 2014 yaitu sebesar Rp2 789 triliun. Kemudian kontribusi koperasi

Amerika Serikat terhadap PDB tergolong tinggi dibandingkan dengan kontribusi

101

Ibid. Hal 2

31

koperasi Indonesia terhadap PDB. Kontribusi koperasi Amerika Serikat terhadap

PDB juga lebih tinggi setiap tahunnya dibandingkan dengan kontribusi koperasi

Indonesia terhadap PDB, meskipun besaran kontribusi koperasi Indonesia terhadap

PDB meningkat setiap tahunnya. (Lihat Tabel 4)

Tabel 4 Kontribusi Koperasi Amerika Serikat Dibandingkan Koperasi Indonesia

Terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun Amerika Serikat Indonesia


2010

2011

2012

2013

2014

5 643

5 742

6 128

7 213

8 433

76

95

119

125

189

Sumber: University of Wisconsin for Center for Cooperatives, Kementerian Koperasi dan UKM,

Badan Pusat Statistik (diolah)


koperasi kelas dunia terdapat koperasi Amerika Serikat yang masuk kedalam daftar

300 koperasi kelas dunia tersebut. Menurut Djohan (2009) beberapa koperasi yang

ada di Amerika Serikat memenuhi kriteria 300 koperasi kelas dunia yang telah

dijaring oleh ICA dari koperasi-koperasi yang ada di seluruh dunia.102

Jumlah

koperasi Amerika Serikat yang masuk 300 koperasi kelas dunia dari tahun 2010

sampai tahun 2013 berfluktuatif. Sedangkan total pendapatan dari koperasi Amerika

Serikat yang masuk 300 koperasi kelas dunia mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Total pendapatan dari koperasi Amerika Serikat yang masuk 300 koperasi

kelas dunia dari tahun 2010 sampai tahun 2013 sebesar Rp1 620 triliun. (Lihat Tabel

5)

Tabel 5 Jumlah Koperasi Amerika Serikat Yang Masuk 300 Koperasi Kelas Dunia

ICA


(triliun rupiah)

2010

2011

2012

2013

80

82

85

74

4 491

4 650

5 294

6 111


102

Ibid. Hal 2

32

Korea Selatan

Besarnya kontribusi koperasi Korea Selatan terhadap PDB atas dasar harga

berlaku dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan kontribusi koperasi Korea Selatan terhadap PDB dari tahun 2011 sampai

tahun 2014 yaitu sebesar Rp372 triliun. Kemudian kontribusi koperasi Korea Selatan

terhadap PDB tergolong tinggi dibandingkan dengan kontribusi koperasi Indonesia

terhadap PDB. Kontribusi koperasi Korea Selatan terhadap PDB juga lebih tinggi

setiap tahunnya dibandingkan dengan kontribusi koperasi Indonesia terhadap PDB,

meskipun besaran kontribusi koperasi Indonesia terhadap PDB meningkat setiap

tahunnya. (Lihat Tabel 6)

Tabel 6 Kontribusi Koperasi Korea Selatan Dibandingkan Koperasi Indonesia

Terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun Korea Selatan Indonesia


2011

2012

2013

2014

422

664

758

794

95

119

125

189

Sumber: ICA Asia and Pacific, Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)


koperasi kelas dunia terdapat koperasi Korea Selatan yang masuk kedalam daftar 300

koperasi kelas dunia tersebut. Menurut Djohan (2009) beberapa koperasi yang ada di

Korea Selatan memenuhi kriteria 300 koperasi kelas dunia yang telah dijaring oleh

ICA dari koperasi-koperasi yang ada di seluruh dunia.103

Jumlah koperasi Korea

Selatan yang masuk 300 koperasi kelas dunia dari tahun 2010 sampai tahun 2013

mengalami peningkatan. Selain itu total pendapatan dari koperasi Korea Selatan yang

masuk 300 koperasi kelas dunia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total

pendapatan dari koperasi Korea Selatan yang masuk 300 koperasi kelas dunia dari

tahun 2010 sampai tahun 2013 sebesar Rp562 triliun. (Lihat Tabel 7)

Tabel 7 Jumlah Koperasi Korea Selatan Yang Masuk 300 Koperasi Kelas Dunia ICA


(triliun rupiah)

2010

2011

2012

2013

1

2

2

3

76

310

493

638


103

Ibid. Hal 2

33

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia, Dibandingkan Dengan Swedia,

Amerika Serikat, dan Korea Selatan

Sebelum membahas sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, pertama akan

dibahas sejarah perkembangan koperasi di Amerika Serikat terlebih dahulu sebagai

contoh negara liberal. Selanjutnya membahas sejarah perkembangan koperasi di

Swedia sebagai contoh negara sosial-demokrat, dan membahas sejarah perkembangan

koperasi di Korea Selatan sebagai contoh negara heterodoks. Terakhir membahas

sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Kemudian hasil dari pembahasan dalam

bentuk kesimpulan akan menjadi bahan untuk dibandingkan mengenai

perekembangan koperasi diempat negara.

Amerika Serikat

Koperasi di dalam sejarahnya merupakan organisasi yang muncul atau dibentuk

pada saat terjadi revolusi industri yaitu berkembangnya ekonomi politik liberal yang

semakin kuatnya faham kapitalisme. Hal tersebut sama dengan yang terjadi di

Amerika Serikat sebagai negara liberal yang mengembangkan faham kapitalisme,

sehingga terjadinya persaingan bebas antara individu atau pelaku ekonomi dalam

perekonomian. Selanjutnya dalam kondisi tersebut terdapat kemunculan koperasi

seperti dibentuknya koperasi pertama pada abad ke-18 yaitu koperasi asuransi

kebakaran The Philadelphia Contributionship From Lose By Fire oleh Benjamin

Franklin tahun 1752 karena dinilai pentingnya masyarakat sosial pada saat itu.104

Koperasi dibentuk di Amerika Serikat salah satunya sebagai upaya untuk

melawan kelas kapital dan meningkatkan kekayaan dalam persaingan bebas. Maka

hal ini menunjukan bahwa terdapat koperasi yang berkembang dalam perekonomian

mekanisme pasar, sehingga akan dilihat lebih lanjut secara empiris mengenai sejarah

perkembangan koperasi di Amerika Serikat tersebut dalam perspektif ekonomi politik

liberal.

Sebagai negara liberal, perekonomian Amerika Serikat dijalankan berdasarkan

pada mekanisme pasar atau persaingan bebas, maka terdapat kebebasan setiap

individu untuk memenuhi kebutuhannya dan hubungan antarindividu bersifat

kontraktual.105

Hal tersebut juga terjadi pada perkembangan koperasi di Amerika

Serikat. Dapat dilihat diantaranya yaitu pada akhir abad ke-19 terdapat organisasi

Knights Labour dan the Sovereigns of Industry yang mengembangkan koperasi toko

104

Kimberly A. Zeuli dan Robert Cropp. 2004. Cooperative: Principles and Practices in the 21st

Century. Penerbit: University of Wisconsin. Wisconsin. Hal 15 105

Didin S. Damanhuri. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan. Penerbit IPB Press: Bogor. Hal 2 lihat juga James A. Caporaso & David P. Levine. 2008. Teori-Teori Ekonomi Politik. Diterjemahkan oleh: Suraji. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 68-122

34

untuk kebutuhan anggotanya dan menerapkan prinsip Rochdale untuk

mengoperasikan toko-tokonya.106

Selain itu terdapat juga koperasi ritel yang dikembangkan secara mandiri oleh

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Akhirnya koperasi-koperasi ini

berhasil menjadi koperasi serupa grosir. Namun pada saat memasuki abad ke-20

koperasi-koperasi tersebut mengalami kegagalan karena kekurangan modal,

manajemen yang buruk, dan kurangnya perlindungan terhadap koperasi, akibat tidak

mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya seperti swasta.107

Persaingan ini

menunjukan adanya praktik persaingan bebas dalam perkembangan koperasi di

Amerika Serikat.

Kemudian pada pertengahan tahun 1960an dan pertengahan tahun 1970an

muncul Consumer Food Cooperative karena pada saat itu terjadi kelangkaan

makanan organik dan natural, serta kurang minatnya sistem pangan alternatif. Tetapi

menurut Zeuli dan Cropp (2004) pada akhirnya koperasi-koperasi tersebut banyak

yang gagal dalam mengembangkan usahanya, karena tidak mampu bersaing dengan

pelaku ekonomi lainnya di pasar.108

Terakhir terjadi pada tahun 1996 banyak koperasi

pertanian yang melakukan merger. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi

koperasi pertanian di pasar atau agar dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya

di pasar, sehingga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan usahanya

sampai ke level internasional.

Maka jumlah koperasi pada saat itu berjumlah 3 884 unit dan memiliki anggota

sebanyak 3 642 000 orang menurun dari tahun 1985 yang berjumlah 5 625 unit dan

memiliki anggota sebanyak 4 781 216 orang. Tetapi volume usaha meningkat dari

tahun 1985 sebesar USD65 601 juta menjadi sebesar USD106 069 juta.109

Kegagalan

mengembangkan usaha pada koperasi Consumer Food dan merger yang dilakukan

koperasi pertanian untuk memperkuat posisi tersebut juga menunjukan adanya praktik

persaingan bebas dalam perkembangan koperasi.

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa secara empiris adanya penerapan

mekanisme pasar atau persaingan bebas yang berlaku di dalam perkembangan

koperasi. Hal ini mengartikan bahwa sesuai dengan ciri dari perekonomian Amerika

Serikat yang dijalankan berdasarkan pada mekanisme pasar atau persaingan bebas.

Selanjutnya di dalam mekanisme pasar membagi pelaku ekonomi menjadi tiga bagian

besar yaitu pemilik modal (kapital), pemilik lahan (sewa), dan tenaga kerja (labour).

Selain itu di dalam mekanisme pasar juga mendorong setiap individu untuk mencari

keuntungan lebih besar (profit oriented) yang dapat menimbulkan persaingan

106

Florence Parker. 1956. The First 125 Years: A History of Distributive and Service Cooperative in the United States 1890-1954. Penerbit: Superior WI: The Cooperative Publishing Association. New York. Hal 3-35 107

Ibid. 108

Kimberly A. Zeuli dan Robert Cropp. 2004. Op.cit. Hal 20 109

Ibid.

35

antarindividu atau antar kelas.110

Hal tersebut juga terjadi dalam perkembangan

koperasi di Amerika Serikat.

Dapat dilihat diantaranya yaitu pada pertengahan abad ke-19 setelah terjadi

perang sipil atau perang saudara antara petani di utara dan di selatan Amerika Serikat,

kondisi pertanian di dua daerah tersebut memburuk. Selain itu terdapat tengkulak

(pemilik kapital) yang membeli produk pertanian mereka dengan harga yang murah,

sehingga memperburuk kondisi pertanian para petani. Kemudian tahun 1867 dibentuk

organisasi Grange atau lebih dikenal sebagai orde pembina pertanian oleh Oliver

Hudson Kelley untuk memperbaiki kondisi pertanian dengan mempromosikan

pengembangan koperasi.

Pada tahun 1875 Grange mendukung prinsip Rochdale dan membangun

koperasi dalam bentuk pemasaran pertanian, koperasi pembeli, dan koperasi toko-

toko barang konsumsi. Tetapi pada tahun 1880 Grange mengalami penurunan yang

diakibatkan oleh praktik bisnis yang buruk dan kurangnya pastisipasi anggota karena

hanya mencari keuntungan perorangan.111

Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat

pelaku ekonomi lainnya selain Grange yang bersaing dalam perekonomian yaitu

pemilik kapital, dan adanya praktik mencari keuntungan atau profit oriented di dalam

koperasi Grange.

Selain itu pada tahun 1875 dibentuk organisasi lain yang mendukung

pengembangan pertanian yaitu The Farmers’ Alliance. Organisasi ini aktif di bagian

selatan Amerika Serikat dengan melakukan hak gadai tanaman yang dibuat hutang

secara terus menerus bagi banyak petani penyewa kecil dan petani penggarap. Namun

menurut Reynolds (2002) di dalam pelaksanaannya terdapat praktik diskriminasi

rasial di dalam organisasi akibat persaingan sesama anggota yang mengarah untuk

mencari keuntungan perorangan, sehingga menyulitkan petani hitam untuk

berpartisipasi di dalam organisasi tersebut. Pada koperasi ini menunjukan adanya

pelaku ekonomi seperti pemilik lahan yang mempraktikan sewa lahan, dan di dalam

koperasi The Farmers’ Alliance terdapat praktik persaingan yang mengarah pada

mencari keuntungan perorang atau profit oriented.112

Pada tahun 1892 dibentuk perkumpulan serupa koperasi konsumen oleh serikat

pekerja yang bernama The First Workingmen’s Protective Union. Perkumpulan ini

membentuk program pembelian masal dalam jumlah yang besar untuk kebutuhan

anggotanya, dan dioperasikan sesuai dengan prinsip Rochdale. Tetapi menurut Burley

(1939) dalam perkembangannya praktik bisnis koperasi ini buruk dan terdapat

kesenjangan diantara partisipasi anggota terhadap The First Workingmen’s Protective

Union atau hanya mengejar keuntungan perorangan, sehingga tidak mencerminkan

110

Ahmad Erani Yustika. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Penerbit Erlangga. Jakarta. Hal 220-224 111

Henry H. Bakken dan Marvin A. Scharrs. 1937. The Economics of Cooperative Marketing. Penerbit: McGraw-Hill Book Company Inc. California. Hal 524-526 112

Bruce J. Reynolds. 2002. Black Farmers in America, 1865-2000. [Jurnal] penelitian U.S. Department of Agriculture. Hal 2-16

36

bentuk kerja sama dan tolong menolong di dalam perkumpulannya.113

Hal tersebut

juga menunjukan bahwa di dalam koperasi terdapat praktik yang mengarah pada

keuntungan atau profit oriented.

Dari uraian diatas menunjukan secara empiris adanya pelaku ekonomi lainnya

seperti pemilik kapital yang bersaing dengan koperasi dalam suatu perekonomian.

Selain itu terdapat praktik persaingan yang mengarah pada profit oriented di dalam

organisasi koperasi, sehingga akhirnya menimbulkan persaingan antarindividu

maupun antar kelas. Kemudian banyaknya persaingan antarindividu maupun antar

kelas tersebut yang sering terjadi dalam perekonomian, khususnya dalam

perkembangan koperasi tidak mengurangi munculnya serikat pekerja atau masyarakat

yang terus mengembangkan koperasi.

Bahkan tidak sedikit koperasi yang pada akhirnya mampu bersaing dengan

pelaku ekonomi lainnya, melawan kelas kapital, dan mencapai kepentingannya untuk

meningkatkan kesejahteraan atau kekayaan. Hal ini dapat dilihat diantaranya yaitu

pada tahun 1886 dibentuk serikat petani hitam the Colored Farmers’ National

Alliance dan organisasi koperasi the Federation of Southern Cooperative sebagai

bentuk perlawanan terhadap organisasi The Farmers’ Alliance akibat praktik

diskriminasi rasial kepada petani hitam. Organisasi koperasi ini memberikan layanan

dan mempromosikan operasi mandiri dan retensi tanah petani hitam yang merupakan

tanah warisan segregasi dan diskriminasi, serta mengambil kebijakan untuk

mengembangkan koperasi.114

Selanjutnya pada tahun 1900 berdiri semacam bank rakyat atau usaha simpan

pinjam (credit union) di Levis Queebec oleh Alphonso Desjardin. Bank rakyat ini

dalam usahanya menggerakan kegiatan menabung di kalangan petani maupun buruh

dan meminjamkan kepada sesama anggota yang memerlukan. Usaha ini dilakukan

karena tidak adanya peminjaman modal dari pemilik kapital kepada para petani kecil

maupun buruh. Perkembangan usaha simpan pinjam melalui bank rakyat akhirnya

semakin meningkat.

Menurut Soesilo (2008) pada tahun 1920an koperasi simpan pinjam (credit

union) menjadi model percontohan bagi seluruh koperasi simpan pinjam di Amerika

Serikat. Selain itu pada tahun 1934 jumlah koperasi ini bertambah menjadi 2 400 unit,

dari 42 unit pada tahun 1918, dan 11 unit pada tahun 1915, serta tersebar di 38 negara

bagian.115

Kemudian dalam perekonomian mekanisme pasar atau persaingan bebas

menurut Yustika (2012) menilai perkumpulan seperti koperasi maupun serikat

pekerja pada perekonomian di level mikro dapat menjadi check and balances pada

113 Orin E. Burley. 1939. The Consumers' Cooperative as a Distributive Agency. Penerbit: McGraw-Hill

Book Company Inc. New York. Hal 65-90 114 Bruce J. Reynolds. 2002. Op.cit. Hal 2-16 115

H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia. Penerbit PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta. Hal. 35-37

37

perekonomian di level makro.116

Hal ini juga terjadi dalam perkembangan koperasi di

Amerika Serikat.

Dapat dilihat pada abad ke-20 menurut Zeuli dan Cropp (2004) koperasi mulai

diintensifkan sebagai reaksi terhadap praktik monopoli atau disebut sebagai ekses

kapitalisme. Bentuk kerja sama seperti koperasi dalam perekonomian dianggap

sebagai salah satu jalan untuk mencapai ekonomi sosial dan untuk memberikan

kontribusi terhadap perekonomian, sehingga akhirnya pada tahun 1916 dibentuk

National Cooperative Business Association, Cooperative League of the United States

of America (NCBA CLUSA).

Dalam perkembangannya organisasi ini sempat mengubah namanya, tetapi

sampai akhirnya tahun 1985 namanya menjadi National Cooperative Business

Association (NCBA). NCBA adalah organisasi non-profit untuk mengembangkan,

memajukan, dan melindungi koperasi melalui penyediaan pendidikan lintas sektor,

dukungan dan advokasi, serta melihat dampak dari adanya koperasi terhadap

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dari uraian tersebut menunjukan secara empiris

koperasi yang berkembang di Amerika Serikat dibentuk dan berhasil untuk

meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kekayaan, dan melawan pemilik

kapital dalam praktik persaingan bebas.

Selanjutnya dalam faham ekonomi politik liberal menjelaskan tidak adanya

campur tangan pemerintah dalam menjalankan perekonomian karena pasar dinilai

dapat mengatur sendiri, sehingga intervensi pemerintah hanya sedikit bahkan

dihilangkan terhadap pasar termasuk intervensi pemerintah terhadap perkembangan

koperasi dalam suatu perekonomian.117

Hal ini dapat dilihat diantaranya yaitu pada

tahun 1880 koperasi pertanian berhasil menciptakan surplus produksi pertanian, tetapi

pada saat itu kondisi ekonomi Amerika Serikat merugikan bagi petani karena harga

pertanian yang rendah akibat suku bunga yang tinggi dan jarak pemasaran produk

yang lebar.

Dalam kondisi tersebut tidak terdapat peran pemerintah untuk mengintervensi

pasar atau membantu koperasi, tetapi menurut Bakken dan Scharrs (1937) untuk

menghadapi kondisi ekonomi yang merugikan petani tersebut dibentuk koperasi

pemasaran dan melakukan ekspansi ke barat.118

Maka koperasi pemasaran tersebut

menunjukan pasar yang mengatur sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Selain itu

peran pemerintah dalam faham ekonomi politik liberal juga berperan melindungi

masyarakat dari kekerasan, ketidakadilan atau penindasan, dan sebagai fasilitator,

serta sebagai regulator.119

Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan koperasi diantaranya yaitu pada tahun

1890 pemerintah federal mengeluarkan Sherman Antitrust Act untuk mengatasi

masalah monopoli terhadap perekonomian akibat terjadinya perdagangan pertanian

116



Henry H. Bakken dan Marvin A. Scharrs. 1937. Op.cit. Hal 524-526 119

James A Caporaso & David P. Levine. 2008. Op.cit. Hal 68-122

38

melalui kontrak atau konspirasi ilegal yang juga merugikan koperasi pertanian.120

Tetapi peraturan ini mengahambat perkembangan koperasi pertanian, karena koperasi

pertanian dinilai ilegal dan melanggar peraturan tersebut.

Akhirnya untuk mengatasi kondisi tersebut pemerintah federal mengeluarkan

Clayton Act tahun 1914 dan Capper-Volstead Act untuk membebaskan usaha

organisasi pertanian dan melembagakannya agar koperasi pertanian tidak terhambat

Sherman Antitrust Act, serta mengatur wewenang hak petani untuk memasarkan

produk pertanian atau memasarkan produk pertanian dengan berbagai macam bentuk

koperasi.121

Selanjutnya pada tahun 1914 pemerintah federal mendukung

pengembangan koperasi di sektor pertanian dengan mengeluarkan The Smith-Lever

Act untuk menciptakan pengaruh dari sistem koperasi, pemberian modal atas kerja

sama dengan United States Departement of Agriculture (USDA).122

Pada tahun 1923 dikeluarkan Federal Intermediate Credit Act oleh pemerintah

untuk memberi dukungan atas pendirian 12 Intermediate Banks yang memberikan

pinjaman kepada Production Credit Association (PCA) yaitu organisasi non-profit

koperasi yang dimiliki petani.123

Pada tahun 1933 dikeluarkan The Farm Credit Act

untuk mendorong asosiasi kredit produksi memberikan pinjaman produksi kepada

para petani dan membuat sistem bank untuk koperasi pertanian.

Pada tahun 1934 Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt saat itu

menandatangani Federal Credit Union Act atau undang-undang koperasi simpan

pinjam yang dikeluarkan oleh pemerintahan federal, dan bagian di dalam undang-

undang tersebut mengizinkan adanya Credit Union di negara-negara bagian Amerika

Serikat tanpa harus ada undang-undang tentang Credit Union dahulu untuk dapat

memberikan sewa di tingkat nasional.124

Pada tahun 1936 dikeluarkan The Rural

Electrification Act oleh pemerintah federal untuk mengatasi kekurangan modal untuk

membangun tenaga lstrik pertanian di desa akibat tidak adanya investor yang

berinvestasi pada infrastruktur di daerah pedesaan.

Kemudian berdasarkan peraturan tersebut pemerintah membentuk sebuah

lembaga yang memberikan pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur

tenaga listrik di pedesaan yaitu USDA Rural Electrification Administration (REA),

oleh karena itu sebagian petani membentuk koperasi listrik pedesaan.125

Hal tersebut

menunjukan bahwa perkembangan koperasi dalam faham ekonomi politik liberal

terdapat peran pemerintah yang tidak mengintervensi langsung terhadap pasar atau

120

David W. Cobid, dkk. 1989. Cooperatives in Agriculture. Penerbit: Prentice-Hall Inc. New Jersey. Hal 106-120 121

Ibid. 122

Kimberly A. Zeuli dan Robert Cropp. 2004. Op.cit. Hal 16 123

Henry H. Bakken dan Marvin A. Scharrs. 1937. Op.cit. Hal 524-526 124

Greg Lawless. 2002. History of Cooperatives in Wisconsin. [Buletin Koperasi] University of Wisconsin Center. Wisconsin. Diakses pada 18 Maret 2016 http://www.uwcc.wisc.edu/pdf/bulletins/bulletin_08_02.pdf 125

Florence Parker. 1956. Op.cit. Hal 3-35

http://www.uwcc.wisc.edu/pdf/bulletins/bulletin_08_02.pdf

39

perekonomian. Dengan demikian peran pemerintah hanya sebagai regulator dan

fasilitator.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai sejarah perkembangan

koperasi di Amerika Serikat secara garis besar dapat disimpulkan bahwa di dalam

perkembangan koperasi terdapat penerapan persaingan bebas, dan adanya pelaku

ekonomi lainnya seperti pemilik kapital yang bersaing dengan koperasi dalam suatu

perekonomian. Selain itu terdapat praktik persaingan yang mengarah pada profit

oriented di dalam organisasi koperasi yang menimbulkan persaingan antarindividu

maupun antar kelas. Perkumpulan seperti koperasi maupun serikat pekerja menjadi

reaksi terhadap praktik monopoli atau disebut sebagai ekses kapitalisme pada

perekonomian.

Kemudian koperasi yang berkembang di Amerika Serikat dibentuk dan berhasil

untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kekayaan, dan melawan

pemilik kapital dalam praktik persaingan bebas. Terakhir peran pemerintah dalam

perkembangan koperasi tidak mengintervensi langsung terhadap pasar atau

perekonomian dan atau peran pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator. Hal

tersebut menunjukan bahwa perkembangan koperasi di Amerika Serikat termasuk

kedalam ciri perkembangan koperasi faham ekonomi politik liberal.

Swedia

Koperasi mulai berkembang di Swedia pada pertengahan abad ke-18 saat

terjadinya revolusi industri dan berkembangnya ekonomi politik liberal yang semakin

kuatnya faham kapitalisme. Namun dalam ekonomi politik radikal perkembangan

kapitalisme tersebut menyebabkan terdapat kelas sosial atau konflik antar kelas antara

pemilik kapital yang melakukan monopoli dan masyarakat, sehingga di dalam faham

radikal menjelaskan adanya transformasi kepentingan individu menjadi kepentingan

bersama atau mengarah pada pemerataan.126

Seperti yang terjadi di Swedia menurut Soesilo (2008) koperasi pada awalnya

dibentuk untuk melawan kekuatan monopoli, dan pembentukan koperasi diutamakan

untuk penyediaan barang-barang dengan harga yang murah dan kualitas baik seperti

the Lagunda and Hagunda district sebagai koperasi pertama yang dibentuk tahun

1850.127

Selain itu pada tahun 1983 jumlah asosiasi anggota koperasi Kooperativa

Förbundet (KF) banyak melakukan merger menjadi 148 unit dari sekitar 950 unit

pada tahun 1920 agar tetap bisa bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya seperti

swasta.128

Hal ini menunjukan bahwa pada saat itu di Swedia terdapat praktik mekanisme

pasar atau persaingan bebas dalam perekonomian, sehingga ekonomi politik liberal

126 James A. Caporaso &david P. Levine. 2008. Op.cit. Hal 123-182

127 H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 30 liat juga Kimberly A. Zeuli dan Robert Cropp. 2004.

Op.cit. Hal. 12 128

Pernilla Jonsson. 2006. Marketing Innovations and the Swedish Consumer Cooperative Movement 1904-1930. [Artikel]: Departement of Economic History. Uppsala University. Uppsala. Hal 1-14 Diakses pada 18 maret 2016 http://www.ekhistmotet09.ekhist.uu.se/node3

http://www.ekhistmotet09.ekhist.uu.se/node3

40

tetap berkembang dan tidak dihilangkan. Kemudian sekitar tahun 1950an partai

sosial-demokrat berhasil merebut kekuasaan di Swedia melalui proses legislasi atau

pemilu. Maka sejak saat itu ekonomi politik yang diterapkan di Swedia adalah sosial-

demokrat yang termasuk ekonomi politik radikal.129

Dengan demikian selanjutnya

akan dilihat lebih lanjut secara empiris mengenai sejarah perkembangan koperasi di

Swedia dalam perspektif ekonomi politik sosial-demokrat.

Dalam faham ekonomi politik sosial-demokrat cara untuk mengatasi kondisi

konflik antar kelas adalah dengan meningkatkan partisipasi dalam kelompok

kepentingan, partai politik, dan legislasi yang bertujuan untuk mengubah posisi kelas

pekerja dan kelas kapitalis dengan tujuan agar lebih menguntunkan lebih banyak

orang bukan hanya individu dengan menggunakan institusi dan praktik dalam

demokrasi politik yang sudah ada.130

Hal ini terdapat dalam perkembangan koperasi

di Swedia. Dapat dilihat pada awal tahun 1890an dan tahun 1900an sedang terjadi

revolusi industri Swedia yang pada akhirnya menurut Ake (1988) menciptakan kelas

pekerja atau buruh yang terus tumbuh di daerah perkotaan akibat praktik

kapitalisme.131

Kemudian pada tahun 1930an koperasi-koperasi pertanian menjadi prasyarat

dan bantuan untuk kebijakan resmi pertanian Swedia. Kerangka ekonomi yang

digunakan dimana para petani beroperasi diputuskan oleh parlemen. Maka melalui

organisasi-organisasi pertanian, para petani mengambil bagian dalam negosiasi di

parlemen atau pemerintahan yang akhirnya dirumuskan perjanjian pertanian nasional

tahun 1947, dan dasar keputusan parlemen secara bertahap diperbaharui, sehingga

tahun 1977 peraturan tersebut disetujui oleh parlemen. Dalam perjanjian tersebut

menjelaskan koperasi pertanian tujuannya harus memberikan kesempatan masyarakat

pertanian untuk mencapai dan mempertahankan kesetaraan dengan masyarakat

lainnya dalam hal pendapatan.132

Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat partisipasi masyarakat atau kelas

pekerja dalam bentuk koperasi melalui legislasi dengan tujuan untuk menguntungkan

banyak orang dalam suatu perekonomian. Selanjutnya kelas pekerja dalam faham

ekonomi politik sosial-demokrat dapat membentuk suatu perkumpulan seperti partai

sosialis, serikat pekerja, dan koperasi untuk melawan kelas kapitalis dan sebagai alat

untuk mencapai kesejahteraan bersama seluruh individu.133

Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan koperasi di Swedia diantaranya

yaitu pada akhir abad ke-19 tumbuh gerakan koperasi yang didukung oleh anggota-

anggota dari berbagai macam gerakan yang terkenal yaitu seperti the Nonconformist

(“free”) Chruch movement, the temperance movement, the farmers’ movement and

129


James A. Caporaso &david P. Levine. 2008. Op.cit. Hal 123-182 131

Sven Ake. 1988. The co-operative movement in Sweden: Past, present, the future : an overview. Penerbit: The Swedish Institut. Sweden. Hal 3 132

Ake Gullander. 1951. Farmers’ Cooperation in Sweden. Penerbit The IOWA State College Press: Iowa. Hal 1-17 133

Didin S. Damanhuri. 2010 Op.cit. Hal 61-62

41

the political (Sosial Demokratik), dan trade union branches of the labour movement.

Mereka yang aktif dalam organisasi tersebut adalah anggota-anggota yang juga aktif

membentuk organisasi baru lainnya, sehingga dari tahun 1895 sampai tahun 1899

terdapat lebih kurang 200 asosiasi koperasi konsumen baru dan pada tahun 1895

membentuk sebuah organisasi nasional yang disebut the Swedish Cooperative Union

and Wholesale Society atau Kooperativa Förbundet (KF) berdasarkan inisiatif

masyarakat.

KF adalah asosiasi nasional koperasi konsumen pertama yang dibentuk di

Swedia karena orang-orang yang ada di perusahaan kecil di kota dan pekerja

pertanian membutuhkan makanan dan pakaian yang sulit untuk mendapatkan barang-

barang ini di daerah pedesaan dan mereka banyak yang terlilit hutang kepada

pedagang grosir.134

Menurut Soesilo (2008) masyarakat di Swedia mengakui bahwa

dengan berkoperasi akan terhindar dari kaum kapitalis yang melakukan monopoli

dalam perdagangan atau persaingan bebas. Masyarakat ini umumnya adalah

campuran dari usaha koperasi, swasta, dan usaha negara atau sering disebut sebagai

type middle way.135

Kemudian pada tahun 1910 para petani hutan yang memiliki sekitar setengah

dari hutan di Swedia membentuk koperasi petani hutan dan membentuk bank

koperasi Föreningsbanken.136

Pada tahun 1908 dibentuk koperasi asuransi property

Samarbete dan tahun 1914 dibentuk perusahaan asuransi jiwa The Folket berdasarkan

inisiatif dan dukungan KF. Akhirnya pada tahun 1925 kedua koperasi asuransi

tersebut digabung menjadi satu manajemen dan berganti nama menjadi Folksam yang

memberikan hampir semua jenis asuransi, tetapi sebagian besar jenis asuransi yang

umum seperti mobil dan rumah termasuk apartemen.137

Selanjutnya pada tahun 1923 dibentuk the Housing Cooperative atau

Hyresgästernas Sparkasse Och Byggnadsförening (HSB) berdasarkan inisiatif dari

organisasi-organisasi tenants’ lokal di Stockholm. Satu tahun kemudian, pada tahun

1924 dibentuk organisasi nasional HSB. Organisasi koperasi perumahan lainnya juga

dibentuk pada tahun 1940 yaitu Riksbyggen (the Cooperative Housing Organization

of Trade Unions) berdasarkan inisiatif dan dukungan dari serikat pekerja atau buruh.

Organisasi-organisasi perumahan ini menurut Birchall (2009) bertujuan untuk

membangun perumahan yang lebih baik dan menjamin atau memberikan pekerjaan di

industri konstruksi dan bahan bangunan untuk para buruh.138

Seperti HSB dan Riksbyggen, membangun dan mengelola tempat tinggal dalam

bentuk rumah satu keluarga, unit apartemen, dan struktur tambahan seperti tempat

134

Pernilla Jonsson. 2006. Op.cit. Hal 1-14 135

Ake Gullander. 1951. Op.cit. Hal 1-17 136

Johnston Birchall. 2009. A Comparative Analysis of Cooperative Sectors in Scotland, Finland, Sweden, and Switzerland. Artikel. Cooperative development Scotland. Hal 42 Diakses pada 18 Maret 2016 http://institute.coop/resources/comparative-analysis-cooperative-sectors-scotland-finland-sweden-and-switzerland 137

Sven Ake. 1988. Op.cit. Hal 3 138

Johnston Birchall. 2009. Loc.cit. Hal 29

http://institute.coop/resources/comparative-analysis-cooperative-sectors-scotland-finland-sweden-and-switzerland


42

penitipan anak, sekolah, pusat perbelanjaan. Sebagian besar tempat tinggal yang

dihasilkan oleh gerakan koperasi yang disediakan untuk warga dan para anggota

koperasi dalam bentuk koperasi “hak tinggal”. Dalam bentuk sewa, area hak hunian

disebut secara bersama-sama dimiliki dan dikelola oleh anggota koperasi

perumahan.139

Pada tahun 1937 dibentuk sebuah organisasi agen travel dengan nama Reso oleh

koperasi-koperasi konsumen dan serikat buruh. Hal ini dilakukan karena pada tahun

1930an para pekerja atau buruh di Swedia mendapatkan hak liburan panjang,

sehingga kebutuhan untuk sebuah organisasi yang bisa menyediakan travel dengan

kualitas liburan yang baik dan harga yang murah menjadi meningkat.140

Pada tahun

1945 dibentuk gerakan koperasi the burial (pemakaman) yang merupakan cabang

koperasi dari koperasi konsumen KF berdasarkan atas inisiatif koperasi-koperasi dan

serikat buruh. Tujuan dibentuk gerakan koperasi the burial menurut Birchall (2009)

adalah untuk mengakhiri dominasi swasta yang mengejar keuntungan semata di

dalam bisnis pemakaman.141

Kemudian pada tahun 1945 juga dibentuk OK Union (Oljekonsumenternas

Förbund) yang khusus menangani kebutuhan pengendara profesional. Hal ini

didukung juga bahwa menurut Ake (1988) seseorang yang memiliki mobil di Swedia

semakin meningkat, maka gerakan koperasi the oil consumer semakin menjadi

sebuah organisasi untuk kendaraan pribadi tersebut. Bahkan usahanya diperluas yaitu

mencakup produk minyak bumi yang digunakan untuk kebutuhan kendaraan.142

Selain itu perkumpulan seperti koperasi yang dibentuk oleh kelas pekerja merupakan

gerakan koperasi yang dapat menjadi instrumen bagi masyarakat menengah ke bawah

untuk meningkatkan kesejahteraan.143

Dapat dilihat bahwa selain dari organisasi koperasi seperti KF, HSB,

Riksbyggen, yang mempunyai peran besar dalam membentuk gerakan koperasi di

Swedia menurut Ake (1988) terdapat organisasi koperasi lain yang relatif kecil

ukurannya dan memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan organisasi

koperasi besar. Salah satu organisasinya yaitu The Swedish Association of Electricity

Supply Undertakings, Purchasing Companies Associatoin, Road Haulage

Associations, organisasi koperasi penangkapan ikan, dan asosiasi truk perkebunan.

Bentuk perusahaan koperasi ini telah menerima perhatian besar pada akhir tahun

1970an dan awal tahun 1980an dan telah disebut sebagai koperasi kerja.144

Dari uraian tersebut secara garis besar menunjukan bahwa koperasi yang

dibentuk di Swedia digunakan untuk melawan kelas kapitalis dan sebagai alat untuk

mencapai kesejahteraan bersama seluruh individu termasuk masyarakat menengah ke

139


Ibid. 141

Johnston Birchall. 2009. Loc.cit. Hal 37 142


Didin S. Damanhuri. 2010. Op.cit. Hal 43-44 lihat juga Didin S. Damanhuri. 1996. Ekonomi Politik Alternatif. Penerbit Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. Hal 24 144

Sven Ake. 1988. Op.cit. Hal 2

43

bawah. Selain itu sebagian besar koperasi yang ada di Swedia terdapat peran serikat

buruh atau organisasi kelas pekerja selain gerakan koperasi yang memberikan

dukungan dalam pembentukan koperasi dan berpartisipasi di dalam koperasi sebagai

anggota seperti yang terjadi di bidang pertanian. Menurut Gullander (1951) gerakan

koperasi dikembangkan melalui beberapa organisasi selama abad ke-19.

Organisasi yang dibentuk untuk mendukung pembangunan pertanian salah

satunya yaitu mortage societies. Selanjutnya dibentuk country agricultural societies

dan regional agricultural societies. Organisasi-organisasi ini berkembang menjadi

farmers’ association yang bertanggung jawab untuk pembelian masal atas nama

petani.145

Selanjutnya pada akhir abad ke-19 organisasi atau asosiasi ini membentuk

koperasi susu dan koperasi rumah potong hewan. Bahkan menurut Ake (1988) bahwa

posisi gerakan koperasi yang kuat dalam menghadapi kelas kapital karena sebagian

besar serikat buruh menjadi bagian di dalam koperasi.146

Selanjutnya dalam faham ekonomi politik sosial-demokrat menjelaskan bahwa

pembangunan negara berdasarkan pada model negara kesejahteraan (welfare state

model). Model ini dicirikan dengan adanya pembentukan jaminan sosial dan

penerepan pajak progresif untuk menciptakan pemerataan, gerakan koperasi sebagai

instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan, dan peran negara yang berjalan

seimbang dengan pasar menjadi instrumen untuk menyejahterakan masyarakat.147

Hal ini dapat dilihat bahwa menurut Ake (1988) Swedia dipimpin oleh Partai

Sosial Demokrat yang mana pemerintah Swedia secara tradisional lebih suka untuk

mengedepankan kepentingan kesejahteraan nasional dan sosial dengan cara intervensi

politik dan hukum dalam perekonomian, bukan melalui kepemilikan pemerintah,

terkecuali sektor-sektor tertentu yang bersifat infrastruktur. Perekonomian Swedia

dengan demikian didominasi oleh bisnis milik pribadi, dengan tingkat intervensi

pemerintah yang relatif tinggi, tetapi tingkat yang cukup rendah dari kepemilikan

pemerintah.148

Dalam perkembangan koperasi peran pemerintah Swedia juga hanya sebagai

regulator seperti yang terjadi pada tahun 1951 saat efisiensi yang dioperasikan di

lahan-lahan pertanian tidak dapat mencapai kesetaraan pendapatan di persaingan

bebas dengan harga yang berlaku dalam impor dan ekspor pelabuhan, pemerintah

menetapkan perlindungan pertanian Swedia dengan diberlakukannya pajak terhadap

impor, dan pemerintah Swedia mengeluarkan undang-undang koperasi yaitu

Cooperatives Societies Act.149

Kemudian menurut Ake (1988) bahwa pembanguan ekonomi di Swedia

merupakan kombinasi dari berbagai jenis perusahaan dan pola kepemilikan termasuk

koperasi. Dalam perekonomian fungsi gerakan koperasi sebagai "kekuatan ketiga"

145

Ake Gullander. 1951. Op.cit. Hal 57, 87, 135 146


Didin S. Damanhuri. 1996. Op.cit. Hal 24 lihat juga Didin S. Damanhuri. 2010. Op.cit. Hal 43-44 148


Ake Gullander. 1951. Op.cit. Hal 166 lihat juga H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 31

44

atau "alternatif ketiga" untuk kepemilikan swasta atau pemerintah, berdasarkan

prinsip demokrasi keanggotaan dan dengan dukungan publik yang luas terutama

koperasi konsumen yang mana gerakan ini telah dipandang sebagai kekuatan

penyeimbang di pasar seperti pembentukan harga, bahkan sampai dekade 1980an

koperasi konsumen yang terkenal seperti KF masih melakukan perlawanan terhadap

pelaku ekonomi swasta.150

Selain itu koperasi pertanian memiliki posisi yang besar di Swedia, secara

keseluruhan sekitar 75% hasil pertanian Swedia berasal dari koperasi pertanian.

Koperasi pertanian muncul sebagai permintaan untuk memperkuat posisi petani,

memfasilitasi penyesuaian petani untuk masa yang baru dalam perekonomian dan

teknologi, menyediakan jaminan penjualan dan harga yang stabil dan mengurus

pengembangan produk dan pemasaran, dan membantu mengatur pasar, melancarkan

kurangnya keluar surplus selama setahun, menjamin pasokan makanan dan

bertangung jawab untuk tingkat harga yang wajar pada makanan.151

Pada tahun 1982 KF industrial companies group memegang 21% perdagangan

barang kebutuhan sehari-hari, dan 11% perdagangan produk khusus di Swedia. Selain

itu memiliki pangsa pasar 13% dari seluruh industri makanan Swedia. Pada tahun

1983 organisasi koperasi perumahan HSB memiliki lebih kurang 400 000 anggota

dan terdiri dari 3 000 asosiasi koperasi perumahan di Swedia. Dari total jumlah

anggota tersebut, 270 000 tinggal di perumahan HSB, sedangkan 130 000 belum

mendapatkan hunian HSB. Organisasi koperasi perumahan lainnya Riksbyggen terdiri

dari 1100 asosiasi koperasi perumahan dan mengelola 192 500 tempat tinggal atau

hunian.

Kedua organisasi ini juga menyumbang 25% dari total produksi perumahan per

tahun di Swedia. Dari jumlah tersebut diantaranya HSB menyumbang 60% dan

Riksbyggen menyumbang 40%.152

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa adanya

peran koperasi sebagai salah satu instrumen mencapai kesejahteraan masyarakat, dan

adanya perekonomian yang berdasarkan pada model kesejahteraan yang ditunjukan

pada peran pemerintah yang melakukan intervensi tinggi terhadap politik dan hukum

dalam perekonomian untuk mengedepankan kepentingan kesejahteraan nasional dan

sosial atau agar pasar berjalan dengan seimbang. Namun dalam perkembangan

koperasi di Swedia tidak sepenuhnya termasuk kedalam faham ekonomi politik

sosial-demokrat.

Dapat dilihat pada tahun 1864 bahwa menurut Ake (1988) masyarakat Swedia

membentuk dan mengembangkan koperasi bukan karena faktor dari gerakan koperasi,

tetapi adanya regulasi perdagangan bebas Swedia (näringsfrihetsförordningen).

Kemudian semakin banyak muncul asosiasi pekerja produksi termasuk koperasi serta

pembentukan koperasi pada umumnya tidak berdasarkan pada dukungan dari

masyarakatnya atau koperasi hanya dijadikan sebagai alat bersaing dalam pasar

150

Sven Ake. 1988. Op.cit. Hal 4 lihat juga Johnston Birchall. 2009. Loc.cit. Hal 42 151


Ibid.

45

persaingan bebas.153

Selain itu sekitar pertengah abad ke-19 berbagai asosiasi

koperasi di Swedia tidak ada yang bekerja sama dan saling bersaing satu sama

lainnya, sehingga akibatnya banyak asosiasi koperasi tersebut tidak bisa bertahan.

Seperti yang terjadi pada tahun 1873 para pekerja atau buruh membentuk

Association Housing Cooperative menggunakan tabungannya dan modal pinjaman.

Asosiasi ini berhasil memulai kegiatannya dengan membangun rumah-rumah. Namun

tidak berlangsung lama asosiasi ini mengalami permasalahan modal. Akhirnya

diambil alih oleh perusahaan kontraktor swasta, dan anggota-anggota asosiasi ini

mengalami kerugian yang besar.154

Hal tersebut menunjukan bahwa dalam

perkembangan koperasi Swedia terdapat sedikit yang termasuk kedalam

perkembangan koperasi faham ekonomi politik liberal.


koperasi di Swedia secara garis besar dapat disimpulkan bahwa di dalam

perkembangan koperasi terdapat partisipasi masyarakat atau kelas pekerja dalam

bentuk koperasi melalui legislasi dengan tujuan untuk menguntungkan banyak orang

dalam suatu perekonomian. Kemudian koperasi yang dibentuk di Swedia digunakan

untuk melawan kelas kapitalis dan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan

bersama seluruh individu termasuk masyarakat menengah ke bawah. Selain itu

sebagian besar koperasi yang ada di Swedia terdapat peran serikat buruh atau

organisasi kelas pekerja selain gerakan koperasi yang memberikan dukungan dalam

pembentukan koperasi dan berpartisipasi di dalam koperasi sebagai anggota.

Peran koperasi di Swedia sebagai salah satu instrumen mencapai kesejahteraan

masyarakat, dan adanya perekonomian yang berdasarkan pada model kesejahteraan

yang ditunjukan pada peran pemerintah yang melakukan intervensi tinggi terhadap

politik dan hukum dalam perekonomian untuk mengedepankan kepentingan

kesejahteraan nasional dan sosial atau agar pasar berjalan dengan seimbang. Namun

dalam perkembangan koperasi di Swedia terdapat sedikit yang termasuk kedalam

perkembangan koperasi faham ekonomi politik liberal. Hal tersebut menunjukan

bahwa perkembangan koperasi di Swedia hanya sebagian besar termasuk kedalam

perkembangan koperasi faham ekonomi politik sosial-demokrat dan sebagian

kecilnya termasuk kedalam ciri perkembangan koperasi faham ekonomi politik

liberal.

Korea Selatan

Koperasi di Korea Selatan muncul pada saat terjadinya masa penjajahan yaitu

praktik pemerintahan feodalisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh Jepang

terhadap Korea pada awal abad ke-20. Selain itu sebelum terjadi masa penjajahan di

Korea yaitu pada saat masa Dinasti Chosun (1392-1897) atau masa kerajaan sudah

tumbuh lembaga tradisional bukan koperasi yang mempraktikan kerja sama di

153

Ibid. Hal 1 154

Johnston Birchall. 2009. Loc.cit. Hal 29

46

masyarakat.155

Hal tersebut menunjukan bahwa dalam perkembangan pemerintahan

kerajaan dan ekonomi politik kolonialisme terdapat sistem sosial yang lebih dari satu

dalam perkembangan koperasi di Korea. Dengan demikian di Korea Selatan adanya

salah satu empiris yang mengarah kepada ekonomi politik heterodoks.

Maka selanjutnya akan dilihat secara empiris sejarah perkembangan koperasi di

Korea Selatan dalam perspektif ekonomi politik heterodoks tersebut. Dalam faham

ekonomi politik heterodoks menjelaskan bahwa di dalam struktur masyarakat terdapat

lebih dari satu sistem sosial yang berbeda yaitu sistem sosial yang asli dan sistem

sosial yang berasal dari luar.156

Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan koperasi di

Korea Selatan diantaranya yaitu pada Dinasti Chosun terdapat beberapa lembaga

bukan koperasi yang mempraktikan kerja sama seperti Hyangyak157

yang mewajibkan

setiap masyarakat pedesaan untuk bekerja kearah solidaritas dan saling membantu

dalam hubungan sosial yang timbal balik.

Selanjutnya bentuk lain dari perilaku koperasi adalah Bobusang yaitu sistem

komersial yang mana pedagang pergi berkeliling menjual seperti ikan, kacang, zat

besi, minyak, buah. Bobusang organisasi yang dibentuk berdasarkan kerja sama tetapi

berbeda dengan koperasi, karena Bobusang tidak otonom dan keanggotaanya tidak

secara sukarela.158

Lembaga tradional lainnya yaitu (i) Pumasi lembaga para petani

yang saling membantu terutama pada saat menanam bibit padi dan panen; (ii) Dure

yaitu melibatkan semua warga laki-laki berusia 16 sampai 55 tahun diwajibkan untuk

melakukan pekerjaan umum; dan (iii) Gye yaitu prinsip organisasi untuk saling

bekerja sama dan memberikan bantuan timbal balik berdasarkan tujuan tertentu

seperti mengumpulkan dan mengelola dana yang dapat digunakan untuk bantuan

keuangan dalam kasus bencana keluarga atau perayaan yaitu acara pemakaman,

pernikahan, dan hari peringatan ulang tahun.159

Selain lembaga tradisional juga terdapat organisasi koperasi modern yang

dibentuk pada saat masa penjajahan Jepang. Dapat dilihat seperti yang terjadi pada

tahun 1919 dibentuk koperasi industri yang terdiri dari beberapa koperasi yaitu

koperasi pengadaan, koperasi penjualan, koperasi utilitas, dan koperasi keuangan oleh

Rural Movement, dan koperasi-koperasi ini terdiri dari anggota sukarela Korea yang

mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi organisasi. Pada tahun 1921 organisasi buruh

The Chosun Labor Mutual Community mendirikan koperasi konsumen yang

bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi para buruh. Dari semua koperasi-

koperasi yang dibentuk oleh masyarakat tersebut menurut Battilani dan Schröter

(2012) bahwa koperasi dibentuk sebagai alat untuk melawan kolonialisme.160

155

Patrizia Battilani dan Harm G. Schröter. 2012. The Cooperative Business Movement, 1950 to the Present. Penerbit: Cambridge University Press. New York. Hal 83-85 156


Hyangyak yang berarti “janji pedesaan” atau “perjanjian” merupakan sistem pemerintahan otonomi pada Dinasti Chosun 158

Patrizia Battilani dan Harm G. Schröter. 2012. Op.cit. Hal 78-88 159

Ibid. 160

Ibid.

47

Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang juga terdapat organisasi koperasi

modern yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk mengeksploitasi pertanian

Korea terutama untuk kebutuhan perang melawan Rusia. Dapat dilihat seperti yang

terjadi pada tahun 1907 dibentuk koperasi keuangan, dan koperasi ini dikontrol serta

dikendalikan oleh pemerintahan Jepang. Peran koperasi ini adalah untuk memberikan

pinjaman non-agunan kepada sebagian besar petani penyewa lahan dan pemilik lahan,

dan agar dapat meningkatkan produksi serta mengurangi ketergantungan kepada

rentenir lokal. Pada tahun 1911 dibentuk koperasi perikanan oleh pemerintah Jepang,

dan koperasi ini dikontrol serta dikendalikan oleh pemerintah.

Koperasi perikanan bertujuan untuk melindungi nelayan dan dimanfaatkan

untuk kepentingan Jepang yang akhirnya bertujuan monopoli. Pada tahun 1941 semua

organisasi perikanan dipaksa untuk berintegrasi dalam satu lembaga tunggal oleh

pemerintah Jepang.161

Pada tahun 1933 pemerintah Jepang mempenjarakan pemimpin

koperasi dan organisasi pertanian karena dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah,

dan pada tahun 1937 organisasi yang mendukung pembentukan koperasi seperti the

Indigenous Religion Group (Chondokyo), dan Protestant Religion Group (YMCA)

dibubarkan oleh pemerintah Jepang.162

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa terdapat lebih dari satu sistem sosial

yang berbeda dalam perkembangan koperasi yaitu lembaga kerja sama tradisional

Korea, organisasi koperasi modern yang dibentuk oleh masyarakat, dan organisasi

koperasi modern yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Selain itu dari uraian

tersebut juga menunjukan terdapat praktik pemerintahan feodalisme dan kolonialisme

yang di terapkan pemerintah Jepang, sehingga perkembangan koperasi di Korea

sebagian termasuk kepada perkembangan koperasi negara berkembang, karena masih

terdapat sebagian peran pemerintah yang membentuk koperasi atau koperasi

dijadikan sebagai alat pemerintah, walaupun tetap terdapat sebagian koperasi yang

dibentuk oleh masyarakat.

Kemudian memasuki tahun 1945 masa penjajahan Jepang telah berakhir, tetapi

pada tahun 1948 terjadi perang saudara Korea yang akhirnya membagi Korea menjadi

dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam pembahasan selanjutnya akan

dilihat perkembangan koperasi di Korea Selatan. Setelah kemerdekaan, koperasi yang

dibentuk di Korea Selatan masih terdapat dua jenis yaitu koperasi yang dibentuk dan

dikembangkan oleh pemerintah secara dominan dan koperasi yang dibentuk oleh

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat diantaranya yaitu pada tahun 1948 dibentuk

koperasi pertanian di pedesaan dan perkotaan oleh para petani secara mandiri untuk

memulihkan kembali keadaan pertanian setelah perang saudara Korea.163

Pada tahun 1949 dibentuk koperasi hutan, koperasi hutan lokal, dan National

Federation of Forestry Cooperatives (NFCF), serta dalam pemilihan pemimpin

organisasi dan koperasi hutan ditunjuk langsung oleh pemerintah. Pada tahun 1961

161

Ibid. Hal 97-98 162

Jae-Hak Choi. 2006. Agricultural Cooperatives in Korea. Jurnal NACF: Korea. Hal 4-7 163

Ibid.

48

semua koperasi pertanian dan bank pertanian digabungkan oleh pemerintah Korea

Selatan menjadi organisasi pertanian serbaguna dengan nama National Agricultural

Cooperative Federation (NACF) dan dalam pemilihan pemimpin koperasi NACF

tidak berdasarkan demokrasi tetapi dipilih langsung oleh Presiden, sehingga NACF

bukan perusahaan koperasi sepenuhnya yang otonom. Usaha yang dijalankan NACF

diantarnya yaitu memberikan pinjaman kepada koperasi pertanian desa,

mendistribusikan pupuk, menyediakan jasa keuangan seperti kredit, asuransi dan

konsultasi manajemen.164

Selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk koperasi kredit pertama di Pusan oleh

Suster Mary Gabriella yang bekerja untuk Catholic Relief Service (CSR) tanpa

intervensi pemerintah Korea Selatan. Pada tahun 1963 pemerintah membentuk 5

koperasi kredit masyarakat sebagai bagian dari proyek pemerintah dalam

pembangunan daerah yang mana koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

yang berpenghasilan rendah atau yang usahanya kecil dan menengah. Pada tahun

1962 juga dibentuk organisasi non-profit Korea Federation of Small and Medium

Business (KFSB) oleh pemerintah dan dikendalikan oleh pemerintah yang bertujuan

untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pada tahun 1962 juga lembaga tunggal organisasi perikanan diperintahkan oleh

Presiden Park Chung-Hee berubah menjadi National Federation of Fishery

Cooperatives (NFFC) atau Suhyop (dalam bahasa Korea). NFFC tidak hanya

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea melalui usaha sektor

perikanan juga dilakukan proyek-proyek pemerintah untuk meningkatkan kondisi

kehidupan nelayan dalam status ekonomi dan sosialnya.165

Pada tahun 1964 koperasi-koperasi kredit yang dibentuk masyarakat

membentuk Korean Credit Union League (KCUL). Dalam pengembangan usaha

koperasi kredit secara bertahap telah dikurangi ketergantungan terhadap Catholic

Relief Service (CSR), selanjutnya KCUL berafiliasi pada tahun 1965 dengan Credit

Union National Association of the United States (CUNA) Amerika Serikat, dan

berubah menjadi World Council of Credit Union (WOCCU), serta pada tahun 1972

KCUL berubah namanya menjadi National Credit Union Federation of Korea

(NACUFOK). Kemudian NACUFOK berafiliasi dengan Association of Asian

Confederation of Credit Union (ACCU), dan dengan International Raiffeisen Union

(IRU) pada tahun 1974.

Pada tahun 1970 Presiden Korea Park Chung-Hee membentuk Saemaul Undong

atau gerakan desa baru sebagai kekuatan untuk mendorong pembentukan dan

meningkatkan koperasi kredit masyarakat.166

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa

dari awal kemerdekaan Korea Selatan sampai tahun 1970an masih terdapat dua jenis

koperasi yaitu koperasi yang dibentuk oleh masyarakat dan koperasi yang dibentuk,

164

Ibid. Hal 4-7, 11, 14 165

Hong Jae Weon, dkk. 2010. The Study Of Location Strategy for Bank through the Analysis of Inter-regional Financial Transaction Network. Jurnal: Dongseo University. 166

Ibid.

49

dikontrol, dikendalikan, dan dijadikan alat oleh pemerintah. Selain itu peran

pemerintah juga sebagai regulator seperti pada tahun 1962 dikeluarkan Forestry Law,

tahun 1957 disahkannya Agricultural Cooperative Law, tahun 1962 dikeluarkan

Small Business Cooperative Act, dan tahun 1972 dikeluarkan Korea Credit Union

Act.167

Menurut Battilani dan Schröter (2012) masih terdapatnya peran pemerintah

seperti mengendalikan koperasi dan koperasi dijadikan alat pemerintah dalam

perkembangan koperasi karena pada tahun 1961 kekuasaan militer mengambil alih

peran pemerintah Korea Selatan yang menerapkan pemerintahan otoriter.168

Kemudian pada tahun 1987 adalah awal pergantian pemerintahan militer yang otoriter

menjadi pemerintahan yang berdasarkan pada demokrasi.169

Sejak saat itu

perkembangan koperasi selanjutnya sudah tidak terdapat peran pemerintah yang

membentuk, mengintervensi langsung, mengontrol, dan mengendalikan koperasi serta

menjadikan koperasi sebagai alat pemerintah. Peran pemerintah hanya sebagai

regulator, dan memberikan bantuan secara tidak langsung.

Hal ini dapat dilihat diantaranya yaitu pada tahun 1988 Agricultural

Cooperatives Law direvisi dan mengadopsi sebagian besar rekomendasi yang

diberikan oleh National Agricultural Cooperative Federation (NACF) yaitu

menjadikan koperasi lebih mandiri atau otonomi. Selain itu peraturan yang

mengharuskan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian dan Kehutanan

tentang rencana bisnis dan anggaran, dan membatasi atau mengontrol koperasi oleh

pemerintah dihapuskan.

Peraturan tentang pemilihan dan pengangkatan pemimpin koperasi dan

organisasinya oleh Presiden Korea berdasarkan rekomendasi Menteri Pertanian dan

Kehutanan Korea juga dihapuskan, sehingga pemilihan pemimpin koperasi dan

NACF dipilih secara langsung oleh anggotanya.170

Pada tahun 1989 sistem pemilihan

pemimpin organisasi dan koperasi hutan berubah menjadi demokrasi, yang

sebelumnya pada masa pemerintahan militer ditunjuk langsung oleh pemerintah.171

Pada tahun 1999 dikeluarkan Consumers’ Cooperative Law. Dari uraian tersebut

menunjukan peran pemerintah hanya sebagai regulator, dan memberikan bantuan

secara tidak langsung atau sama seperti peran pemerintahan dalam ekonomi politik

liberal.

Selanjutnya dalam perkembangan koperasi di Korea Selatan juga terdapat

faham ekonomi politik liberal yaitu penerapan mekanisme pasar atau persaingan

bebas. Dapat lihat pada tahun 1921 koperasi konsumen di daerah Mokpo yang

dibentuk The Chosun Labor Mutual Community mengalami kegagalan karena

koperasi ini terdapat masalah internal yaitu koperasi konsumen disana dibentuk oleh

167

Jae-Hak Choi. 2006. Op.cit. Hal 7-10 168

Patrizia Battilani dan Harm G. Schröter. 2012. Op.cit. Hal 169

Ibid. Hal 100-115 170


Ibid.

50

orang-orang kaya lokal yang melakukan operasi koperasinya tidak secara demokratis

atau adanya diskriminasi terhadap orang-orang miskin dan didominasi oleh orang-

orang kaya tersebut, serta persaingan antar anggota koperasi yang mengarah untuk

mencari keuntungan (profit oriented).172

Pada tahun 1980 menurut Battilani dan Schröter (2012) banyak koperasi

konsumen yang dibentuk oleh komunitas sosial seperti Hansalin, iCOOP Federation,

Dure Federation, Women Minwoo pada tahap awal pertumbuhannya disponsori oleh

beberapa organisasi asing, dan koperasi-koperasi ini memulai usahanya di daerah

pedesaan, tetapi tidak sedikit koperasi yang mengalami kegagalan akibat kalah saing

dengan distributor swasta yang mencari keuntungan.173

Memasuki tahun 2000an koperasi konsumen yang dibentuk oleh National

Federation of Consumer Cooperative mengalami persaingan yang ketat dan tidak

sedikit yang mengalami kegagalan manajemen akibat tidak mampu bersaing dengan

pelaku ekonomi lainnya seperti swasta, sehingga banyak koperasi konsumen yang

berafiliasi atau bergabung, tercatat bahwa pada tahun 2003 National Federation of

Consumer Cooperative memiliki 154 anggota koperasi, dan pada tahun 2010

berafiliasi atau bergabung menjadi hanya 60 anggota koperasi saja.174

Dari uraian

tersebut menunjukan terdapat faham ekonomi politik liberal dalam perkembangan

koperasi di Korea Selatan.

Kemudian dalam faham ekonomi politik heterodoks menjelaskan bahwa

terdapat kerja sama yang baik antara wiraswasta (termasuk koperasi didalamnya)

dengan pemerintah dalam rangka merebut pasar dunia, sehingga terhindar dari

persaingan diantara keduanya atau lebih dikenal dengan istilah Japan Incorporated.

Hal ini yang membedakan antara Korea Selatan dengan Swedia yaitu selain peran

negara atau pemerintah yang mengendalikan praktik persaingan bebas, tetapi adanya

kerja sama antara koperasi, swasta, dengan pemerintah untuk meningkatkan

perekonomian dan merebut pasar dunia. Dapat dilihat juga dalam perkembangan

koperasi di Korea Selatan diantaranya yaitu pada tahun 2007 Kementerian Pekerjaan

dan Tenaga Kerja (pemerintah) mengembangkan sistem akreditasi Perusahaan Sosial

untuk meningkatkan inisiatif para pekerja yang menganggur melalui dukungan

keuangan dan keuntungan pajak.

Hal ini dilakukan karena sejak masa krisi tahun 1997 yang dialami Korea

menurut Battilani dan Schröter (2012) menyebabkan tingginya angka pengangguran

di Korea Selatan akibat banyak perusahaan yang melakukan likuidasi atau dijual.175

Kemudian dibentuk Korean Association of Social Economy Enterprises (KASEE),

dan para pekerja yang menganggur membeli perusahaan yang sudah runtuh atau

collaps untuk dijalankan kembali oleh mereka sendiri, dan KASEE telah menjadi

172

Hong Jae Weon, dkk. 2010. Op.cit. Hal 10-16 173



Patrizia Battilani dan Harm G. Schröter. 2012. Op.cit. Hal 88-98

51

anggota dari International Cooperative Alliance (ICA), karena struktur internal

asosiasinya yang mirip dengan koperasi.

Pada tahun 2000 sistem jaringan internal dibentuk pada NACUFOK, yang mana

terhubung secara online ke semua koperasi kredit. Pada tahun 2001 NACUFOK

bergabung dengan Korea Financial Telecommunications dan Clearing Institute

(KFTCI), dan juga melakukan bisnis kartu kredit yang bekerja sama dengan bank

industri Korea Selatan. Pada tahun 2002 NACUFOK dengan Credit Union National

Association (CUNA) Mutual Group memulai layanan perbankan online dan asuransi

secara online, sehingga sebagian besar koperasi kredit bisa menawarkan tabungan dan

layanan kredit, produk asuransi, dan layanan kartu kredit untuk anggotanya.

Selain usaha di bidang jasa keuangan, koperasi kredit melakukan usaha lainnya

seperti distribusi produk-produk pertanian yang menghubungkan daerah perkotaan

dengan pedesaan. Selanjutnya koperasi kredit terlibat dalam program pengembangan

masyarakat, mensponsori berbagai kegiatan pendidikan sosial dan umum, dan

NACUFOK menawarkan program konsultasi manajemen dan pelatihan. Hal ini terus

dikembangkan secara modern, dan diverifikasi, sehingga menurut Battilani dan

Schröter (2012) koperasi telah mampu bertahan di usaha sektor keuangan terhadap

bank-bank komersial, dan masih memainkan peran penting dalam perbankan

konsumen Korea Selatan.176

Selain itu setelah kesuksesan divisi kredit National Agricultural Cooperative

Federation (NACF) pada saat krisis tahun 1997, tetap mendapat kritikan terhadap

pelayanan yang stagnan untuk anggota dari divisi ekonomi NACF, sehingga pada

tahun 2011 secara struktural kedua divisi ini dibagi menjadi dua perusahaan yang

berada dibawah naungan NACF. Kritikan terhadap NACF pada awalnya permintaan

“reformasi koperasi” dari laporan komite pembangunan pertanian dan perikanan

tahun 1994 tentang pemisahan divisi kredit dan divisi keuangan sudah dibahas dan

sudah berlangsung lama.

Menurut Battilani dan Schröter (2012) adanya permintaan ini awalnya adalah

dari sektor ekonomi yang tidak mampu bertahan karena jatuhnya harga produk

pertanian akibat liberalisasi pasar pertanian melalui World Trade Organization

(WTO) dan perubahan struktur permintaan yang disebabkan oleh konsumsi beras dan

gandum domestik yang menurun, dibandingkan dengan peningkatan permintaan

impor biji-bijian, jagung, dan tepung. Maka NACF dikatakan tidak akuntabel dan

tidak bertanggung jawab, petani Korea Selatan dipaksa untuk ikut campur tangan

tentang masalah ini, sementara itu NACF telah menghabiskan sebagian besar

sumberdaya manusia dan keuangan untuk menjalankan bisnis kredit yang selanjutnya

mendapatkan masalah karena krisis Asia tahun 2008.177

Akhirnya divisi kredit NACF mengalami penurunan margin keuntungan karena

pasar keuangan telah menjadi kompetitif setelah masa krisis. Sejak saat itu juga

NACF mendapat kritikan dan tekanan dari para investor, National Fair Trade

176

Ibid. Hal 92-96 177

Ibid. Hal 88-92

52

Commission, dan pemerintah. Maka menurut Battilani dan Schröter (2012) kontrol

standar keuangan melunasi hutang yang diterapkan terhadap NACF semakin ketat,

dan membawa NACF pada posisi terburuk dalam sektor perbankan komersial Korea

Selatan, rasio Bank for International Sttlement (BIS) merekam NACF terendah

diantara bank lainnya pada akhir 2008. Apabila terjadi sesuatu yang lebih buruk,

tahun 2011 International Financial Reporting Standard (IFRS) melakukan

pembukuan biaya anggota koperasi bukan sebagai ekuitas tetapi sebagai kewajiban,

karena krisis mungkin dapat kembali lagi yang dapat membuat rasio BIS lebih

rendah.

Untuk mengatasi keuangan ini, NACF membutuhkan bantuan dana segar sekitar

Rp54 150 milyar baik dari anggotanya atau dari pemerintah atau dari keduanya.

NACF dan pemerintah akhirnya menyepakati untuk membentuk struktur perusahaan

induk dalam organisasi untuk kedepannya dan untuk membiayai sejumlah yang

diperlukan melalui kontribusi anggotanya dan pemerintah.178

Maka kerja sama antara

pemerintah dan NACF ini mendapatkan hasil yang positif yaitu pendapatan NACF

tahun 2011 sebesar Rp274 triliun mengalami peningkatan sampai tahun 2013 sebesar

Rp575 triliun, sehingga pada tahun 2013 menempatkan NACF pada peringkat

keenam dalam 300 koperasi kelas dunia.179

Selanjutnya dalam faham ekonomi politik heterodoks pembangunan ekonomi

suatu negara tidak menghilangkan budaya dan struktur sosial yang sudah ada, tetapi

dijadikan sebagai kekuatan dalam pembangunan ekonominya atau adanya

sinkronisasi antara nilai-nilai lokal, tradisional dengan nilai-nilai modern.180

Hal ini

juga terdapat dalam perkembangan koperasi di Korea Selatan. Dapat dilihat

diantaranya yaitu pada tahun 1960 dibentuk koperasi kredit yang menerapkan prinsip

koperasi modern seperti persyaratan likuiditas dengan prinsip Gye. Gye adalah

ungkapan dalam tradisi masyarakat Korea yang berarti saling membantu (ajaran

budaya Konfusianisme).

Bahkan menurut Battilani dan Schröter (2012) tradsi Gye ada dalam ikatan

filsafat Raffeisen yang dikenal sebagai anggota koperasi kredit harus memiliki

hubungan sosial melalui agama atau residensi, dan hanya dalam ikatan ini

keanggotaan harus terbuka untuk semua.181

Pada tahun 1970 koperasi kredit Saemaul

dijalankan berdasarkan pada perjanjian tradisi saling mendukung, dan berdasarkan

pada saling membantu dan timbal balik antara orang desa dengan tetangganya (ajaran

budaya Konfusianisme).

Koperasi kredit masyarakat Saemaul didefinisikan sebagai koperasi keuangan

yang memberikan kontribusi untuk pengembangan masyarakat serta bangsa melalui

bisnis keuangan, termasuk tabungan, kredit, asuransi, dan budaya kerja sejahtera,

proyek pengembangan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip koperasi dan

178

Ibid. 179

ICA. 2011. 300 Koperasi Kelas Dunia. diakses pada 17 April 2015 http://ica.coop/en/global-300 180



53

mewarisi semangat masyarakat tradisional yang berasal dari sistem koperasi Korea

seperti Gye, Hyangyak, dan Dure (ajaran budaya Konfusianisme).182

Pada tahun 1998 menurut Battilani dan Schröter (2012) NACF mendirikan

kompleks pemasaran pertanian, termasuk grosir dan distribusi pusat pertanian dengan

penerapan teknologi modern pada pengolahan beras kompleks (rice processing

complexes), dan pusat pengeringan, dan penyimpanan (drying and storage centers)

untuk pelestarian lingkungan, serta menjaga keamanan pangan nasional. Selain itu

dalam pelaksanaan operasi NACF berdasarkan pada prinsip kerja sama, saling

membantu, dan mendukung yang sesuai dengan ajaran budaya Konfusianisme.183

Hal

tersebut menunjukan bahwa dalam perkembangan koperasi tidak menghilangkan

budaya lokal, dan adanya sinkronisasi antara nilai-nilai lokal tersebut dengan nilai-

nilai modern.

Kemudian perkembangan koperasi di Korea Selatan secara keseluruhan dari

awal kemunculan koperasi termasuk lembaga tradisional bukan koperasi sejak abad

ke-19 sampai abad ke-21 koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dan meningkatkan kekayaan. Hal ini sama seperti yang terjadi di

Amerika Serikat dan Swedia. Dapat dilihat pada Dinasti Chosun lembaga kerja sama

Bobusang yang mewakili para pedagang kelas sosial terendah dan termiskin di

Chosun membantu kondisi tersebut untuk membuat kelompok atau bekerja sama

menjadi organisasi nasional untuk memperbaiki keadaan sosialnya.

Pada tahun 1960 Gabriella dengan bantuan Augustine Joung Ryul Kang

membentuk koperasi kredit Sung-Ga (Holy Family/Keluarga Kudus) yang diyakini

oleh mereka bahwa dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam manajemen koperasi,

terutama dalam praktik mekanismenya membuat dan menjalankan koperasi kredit

yang diperlukan untuk membantu orang miskin menjadi bahagia atau sukses.184

Pada

tahun 1962 semua koperasi hutan bergabung menjadi Korea Federation of Forestry

Cooperatives (KFFC) dan berkoordinasi dengan koperasi di tingkat provinsi, dan

desa. Tujuan dari KFFC adalah untuk melindungi hak-hak pemilik hutan dan anggota

koperasi, dan untuk mempromosikan praktik kehutanan yang berkelanjutan, seperti

pada tahun 1962 pegunungan yang gundul direboisasi oleh KFFC.185

Pada tahun 1973 dibentuk organisasi umum pembeli kebutuhan dasar di

pedesaan untuk memenuhi kekurangan dalam kebutuhan dasar masyarakat desa

berdasarkan inisiatif gerakan masyarakat. Selanjutnya inisiatif gerakan masyarakat ini

membentuk koperasi konsumen yang pertama yaitu Shin-ri koperasi konsumen pada

tahun 1979 sebagai proyek pembangunan daerah dari Shin-ri koperasi kredit.186

Pada

tahun 2000 perbankan NACF menyediakan dana untuk pembangunan pertanian dan

182



Ibid. 185


Hong Jae Weon, dkk. 2010. Op.cit. Hal 1-14

54

menawarkan layanan perbankan penuh kepada anggota terutama kepada petani, tetapi

juga kepada masyarakat umum.

Pada tahun yang sama menurut Battilani dan Schröter (2012) perbankan NACF

telah menjadi bank komersial terbesar kedua di Korea Selatan dalam hal deposito,

dan dengan koperasi anggotanya menjadi lembaga perbankan terbesar di Korea

Selatan.187

Pada tahun 2000 National Federation of Forestry Cooperatives (NFFC)

dirubah menjadi National Forestry Cooperative Federation (NFCF). NFCF terus

tumbuh sebagai pemilik dan pengelola hutan yang juga aktif dalam beberapa program

dan proyek seperti program penyuluhan pengelolaan hutan, sumberdaya proyek

bangunan dasar kayu, pemasaran produk kayu besar dan kecil, membangun jalan

kayu dan infrastuktur untuk pengelolaan hutan, layanan perbankan dan pembiayaan,

dan proyek-proyek pembangunan kehutanan di luar negeri.

Selain itu NFCF tidak hanya berorientasi pada tujuan ekonomi, tetapi juga

menurut Battilani dan Schröter (2012) berperan dalam meningkatkan kualitas hidup

dan menciptakan nilai baru bagi daerah pegunungan berhutan yang mana masyarakat

hutan paling berbeda.188

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai sejarah

perkembangan koperasi di Korea Selatan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa

di dalam perkembangan koperasi sejak abad ke-19 sampai tahun 1945 menunjukan

bahwa terdapat lebih dari satu sistem sosial yang berbeda dalam perkembangan

koperasi yaitu lembaga kerja sama tradisional Korea, organisasi koperasi modern

yang dibentuk oleh masyarakat, dan organisasi koperasi modern yang dibentuk oleh

pemerintah Jepang.

Selain itu terdapat praktik pemerintahan feodalisme dan kolonialisme yang di

terapkan pemerintah Jepang pada saat itu, sehingga perkembangan koperasi di Korea

sebagian termasuk kepada perkembangan koperasi negara berkembang, karena masih

terdapat sebagian peran pemerintah yang secara dominan membentuk koperasi dan

koperasi dijadikan sebagai alat pemerintah, walaupun tetap terdapat sebagian koperasi

yang dibentuk oleh masyarakat.

Selanjutnya sejak awal kemerdekaan Korea Selatan tahun 1948 sampai tahun

1970an masih terdapat dua jenis koperasi yaitu koperasi yang dibentuk oleh

masyarakat dan koperasi yang dibentuk, dikontrol, dan dikendalikan oleh pemerintah

serta menjadikan koperasi sebagai alat pemerintah. Hal ini karena pada tahun 1961

kekuasaan militer mengambil alih peran pemerintah Korea Selatan yang menerapkan

pemerintahan otoriter. Maka perkembangan koperasi di Korea Selatan pada saat itu

sebagian masih termasuk kepada perkembangan koperasi negara berkembang, dan

belum sepenuhnya termasuk kedalam perkembangan koperasi faham ekonomi politik

heterodoks.

Memasuki tahun 1980an adalah awal pergantian pemerintahan militer yang

otoriter menjadi pemerintahan yang berdasarkan pada demokrasi. Sejak saat itu

perkembangan koperasi sudah tidak terdapat peran pemerintah yang secara dominan

187

Ibid. 188


55

membentuk, mengintervensi langsung, mengontrol, dan mengendalikan koperasi serta

menjadikan koperasi sebagai alat pemerintah. Peran pemerintah hanya sebagai

regulator, dan memberikan bantuan secara tidak langsung. Selain itu dalam

perkembangan koperasi di Korea Selatan juga terdapat faham ekonomi politik liberal,

dan tidak menghilangkan budaya lokal, adanya sinkronisasi antara nilai-nilai lokal

tersebut dengan nilai-nilai modern. Dalam perkembangan koperasi di Korea Selatan

juga terdapat penerapan Japan Incorporated yang dicontohkan oleh kerja sama antara

koperasi dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan merebut pasar

dunia koperasi.

Kemudian perkembangan koperasi di Korea Selatan secara keseluruhan dari

awal kemunculan koperasi termasuk lembaga tradisional bukan koperasi sejak abad

ke-19 sampai abad ke-21 koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dan meningkatkan kekayaan. Hal tersebut menunjukan setelah memasuki

tahun 1980an perkembangan koperasi di Korea Selatan termasuk kedalam

perkembangan koperasi faham ekonomi politik heterodoks.

Indonesia

Koperasi di Indonesia muncul sejak akhir abad ke-18 pada masa penjajahan.

Tokoh penting dalam kemunculan koperasi tersebut adalah R. Aria Wiriatmadja yang

mendirikan “De Porwokertosche hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” (Bank

Bantuan dan Simpanan) atau dikenal dengan “Bank Priyayi Purwokerto” tahun 1895

untuk membantu para priyayi dalam mengatasi masalah ekonominya yang banyak

terjerat lintah darat melalui upaya kekeluargaan dan gotong royong. Namun menurut

Moh. Hatta dalam Nasution (2008) bank tersebut bukanlah koperasi, akan tetapi

sebagai prakarsa pembentukan koperasi-koperasi model bank Raiffeisen di Jerman.189

Hal tersebut menunjukan terdapat nilai lokal kekeluargaan dan gotong royong

yang diterapkan di dalam lembaga semacam koperasi dalam perkembangan koperasi

di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia adanya salah satu empiris yang

mengarah kepada faham ekonomi politik heterodoks. Maka selanjutnya akan dilihat

secara empiris sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dalam perspektif ekonomi

politik heterodoks tersebut.

Dalam faham ekonomi politik heterodoks menjelaskan bahwa di dalam struktur

masyarakatnya terdapat lebih dari satu sistem sosial yang berbeda yaitu sistem sosial

yang asli dan sistem sosial yang berasal dari luar.190

Hal ini dapat dilihat dalam

perkembangan koperasi di Indonesia yaitu sejak tahun 1898 seorang pejabat tinggi

Belanda yaitu De Wolf van Westerrede mengembangkan lembaga semacam koperasi

Bank Bantuan dan Simpanan, dan bidang usaha diperluas seperti membentuk

lumbung-lumbung desa, dan rumah-rumah gadai.

189

Muslimin Nasution. 2008. Koperasi Menjawab Ekonomi Nasional. Penerbit: PIP & LPEK. Jakarta. Hal 120-124 190

Didin S. Damanhuri. 2010. Op.cit. Hal 63

56

Pengembangan ini terus dilakukan De Wolf hingga tahun 1926 terutama di

daerah Purwokerto dan Banyumas.191

Selanjutnya terdapat koperasi pertama yang

dikembangkan oleh masyarakat yaitu Serikat Dagang Islam (SDI). SDI merupakan

koperasi pedagang batik yang dibentuk oleh H. Samanhudi pada tahun 1905 dengan

tujuan untuk melawan pedagang asing (pedagang cina) yang datang ke Indonesia dan

untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat melalui syariat-syariat Islam.

Kemudian pada tahun 1912 masuk tokoh yang bernama H.O.S. Tjokroaminoto dan

menjadi pemimpin dari SDI. Akhirnya sejak saat itu SDI berubah menjadi Serikat

Islam (SI) dan telah tersebar di seluruh pulau Jawa, bahkan sampai keluar pulau Jawa.

Dibawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto SI bukan hanya sekedar

koperasi pedagang biasa, tetapi juga organisasi yang membantu anggotanya yang

mengalami kesulitan, serta untuk meningkatkan perdagangan antarbangsa

Indonesia.192

Selanjutnya terdapat perkembangan koperasi melalui pergerakan lainnya

diantaranya yaitu pada tahun 1908 pergerakan nasional Boedi Oetomo didirikan

koperasi untuk keperluan rumah tangga. Hal ini merupakan langkah awal kegiatan

pengembangan cita-cita koperasi di Indonesia, bahkan Moh. Hatta dalam Nasution

(2008) menilai bahwa pada masa penjajahan “pergerakan nasional-lah yang

mendorong perkembangan koperasi”.193

Pada tahun 1927 dr. Soetomo mendirikan “Indonsische Studieclub” dan melalui

organisasi ini mempelajari perkoperasian serta menganjurkan untuk mendirikan

koperasi. Pada tahun 1929 Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno

menyelenggarakan kongres koperasi di Batavia yang menghasilkan sebuah keputusan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka harus mendirikan koperasi.194

Pada

tahun 1918 di Jombang seorang tokoh yang bernama K.H. Hasyim Asy‟ari Tebuireng

juga mencoba mendirikan koperasi.

Tetapi pembentukan dan pengembangan koperasi-koperasi tersebut mengalami

banyak hambatan. Hambatan tersebut diantaranya yaitu pada tahun 1915 pemerintah

Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Ketetapan Raja Nomor 431 Tentang

Perkumpulan Koperasi yang menjelaskan bahwa akte pendirian koperasi harus dibuat

dalam bahasa Belanda dan harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. Selain itu

sumberdaya manusia yang lemah seperti pengetahuan dan pengalaman dalam

mengelola koperasi masih menjadi kendala.195

Kemudian dari pembentukan dan pengembangan koperasi yang sedang terjadi

pada masa penjajahan Hindia Belanda mendorong DR. J.H. Boeke mendirikan

“Komisi Koperasi” pada tahun 1920 untuk meneliti seberapa perlu koperasi bagi

rakyat Indonesia. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan

191

G. Kartasapoetra, dkk. 1993. Koperasi Indonesia. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta. Hal 63-65 192

M.C. Ricklefs. 2008. Sejarah Indonesia Modern. Penerbit: PT Serambi Ilmu Semesta. Jakarta. Hal 350-362 193

G. Kartasapoetra, dkk. 1993. Op.cit. Hal 63-65 194

Ibid. lihat juga H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia. Penerbit: PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta. Hal 49-50 195

Muslimin Nasution. 2008. Op.cit. hal 120-124

57

koperasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang selama ini tidak disediakan

oleh pemerintah Hindia Belanda atau bangsa penjajah.196

Memasuki tahun 1942 terjadi peralihan kekuasan penjajahan dari Hindia

Belanda kepada penjajahan Jepang dan pada tahun yang sama Jepang mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengaturan Pendirian, Perkumpulan, dan

Penyelenggaraan Persidangan, sehingga bagi masyarakat Indonesia yang ingin

mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah Jepang terlebih dahulu.

Pada tahun 1944 pemerintah Jepang membuat suatu kebijakan yang menganjurkan

kepada masyarakat Indonesia untuk mendirikan koperasi atau “Kumiai” di seluruh

daerah.

Hal ini dilakukan karena menurut Nasution (2008) Jepang memerlukan

sumberdaya alam yang terdapat di Indonesia untuk kebutuhan perang, sehingga

koperasi dijadikan alat pemerintah Jepang untuk memenuhi kebutuhan perangnya.197

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa meskipun terdapat lebih dari satu sistem

sosial dalam perkembangan koperasi pada masa penjajahan, tetapi perkembangan

koperasi di Indonesia selama penjajahan masih termasuk kedalam perkembangan

koperasi negara berkembang. Hal ini dikarenakan koperasi yang dibentuk

berdasarkan inisiatif dan gerakan dari masyarakat masih banyak mengalami

hambatan, sehingga tidak dapat berkembang lebih maju.

Selain itu terdapat koperasi yang dibentuk berdasarkan anjuran pemerintah dan

dijadikan sebagai alat pemerintah pada saat masa penjajahan khususnya masa

penjajahan Jepang. Selanjutnya pada tahun 1945 Indonesia mendapatkan

kemerdekaan dari bangsa penjajah. Setelah kemerdekaan ini pertumbuhan koperasi

terus ditingkatkan. Dapat dilihat diantaranya yaitu terjadi pada tahun 1947 koperasi-

koperasi perikanan yang sebelumnya telah dibentuk terlebih dahulu berdasarkan

inisiatif masyarakatnya, kemudian mendirikan gabungan koperasi perikanan

Indonesia (GKP).

Pada tahun yang sama juga gerakan koperasi Jawa Barat mengadakan Kongres

Koperasi di Tasikmalaya, dan hasil dari kongres ini salah satunya yaitu menetapkan

untuk membentuk organisasi gerakan koperasi Sentral Organisasi Koperasi Indonesia

(SOKRI), dan membentuk bank koperasi sentra. Selain itu terdapat juga peran

pemerintah yang ikut mendorong pertumbuhan koperasi seperti yang terjadi pada

tahun 1949 pemerintah menetapkan Peraturan Perkoperasian Nomor 179 dengan

mencabut Statsblaad 108 Tahun 1933, dan pada tahun 1950an pemerintah melalui

menteri perdagangan dan perindustrian Prof. Dr. Sumitro mengeluarkan kebijakan

yang dikenal sebagai “Sumitro Plan” dan “Program Benteng” yaitu untuk mendorong

perkembangan industri kecil termasuk koperasi dan membentuk kelas menengah

pedagang pribumi dengan membantu importir nasional.

Melalui kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat bersaing dengan perusahaan

besar Belanda di Indonesia. Satu tahun kemudian pada tahun 1951 pemerintah

196

G. Kartasapoetra, dkk. 1993. Op.cit. Hal 72-73 197

Muslimin Nasution. 2008. Op.cit. Hal 120-124

58

melalui Jawatan Koperasi dibawah Kementerian Perekonomian Rakyat

menyelenggarakan kursus teknik perkoperasian selama satu bulan bagi para

pegawainnya, dan pada tahun 1952 dilaksanakan kembali kursus tersebut selama

empat bulan, serta kegiatannya ditambah dengan kegiatan penerangan dan

penyuluhan kepada koperasi. Selain itu pada tahun 1952 juga Gabungan Koperasi

Perikanan Indonesia (GKP) mendirikan bank koperasi perikanan.

Pada tahun 1953 gerakan koperasi Indonesia kembali menyelenggarakan

Kongres Koperasi di Bandung. Hasil dari kongres tersebut salah satunya yaitu

membubarkan SOKRI dan mendirikan Dewan Koperasi Indonesia (DKI) karena

SOKRI dinilai tidak berfungsi dengan baik sebagai wadah perjuangan dan cita-cita

gerakan koperasi, sehingga tidak adanya kesatuan pandangan mengenai bentuk

organisasi, dan dasar atau tujuan berkoperasi secara jelas. Selanjutnya membentuk

panitia yang akan memberikan arahan kepada pemerintah tentang konsep undang-

undang koperasi, karena menurut Soesilo (2008) bahwa gerakan koperasi merasa

peraturan Perkoperasian Nomor 179 Tahun 1949 dinilai sudah tidak sesuai dengan

kondisi Indonesia sejak awal tahun 1950 karena peraturan tersebut tidak memberikan

peluang bagi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang mandiri.198

Setelah tiga tahun berjalan, kembali DKI dinilai oleh gerakan koperasi

Indonesia tidak berjalan dengan baik dalam menjalankan fungsinya, sehingga pada

tahun 1956 gerakan koperasi menyelenggarakan Kongres Koperasi di Jakarta dan

hasil dalam kongres tersebut mengubah DKI menjadi Dewan Koperasi Indonesia

(DEKOPIN). Selanjutnya organisasi tersebut mulai mengembangkan hubungan

dengan koperasi di luar negeri yaitu dengan diundangnya DEKOPIN oleh

International Cooperative Alliance (ICA) pada Kongres ICA di Stockholm pada

tahun 1956, dan upaya DEKOPIN membuahkan hasil yaitu pada tahun 1958 ICA

mengumumkan bahwa DEKOPIN resmi menjadi anggota dari organisasi sedunia

tersebut.

Pada tahun 1957 GKP kembali mengembangkan koperasi dalam usaha

perbankan dengan mendirikan bank koperasi Indonesia. Akan tetapi perkembangan

bank tersebut tidak berlangsung lama karena terkendala dana atau modal.199

Pada

tahun 1958 upaya yang dilakukan oleh panitia pembentukan undang-undang koperasi

dan para pemimpin gerakan koperasi selama lebih kurang lima tahun akhirnya

dikeluarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 oleh pemerintah atas persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara garis besar di dalam undang-undang

tersebut mendorong koperasi untuk berkembang secara “bottom up” tetapi tetap

diatur juga tentang peran pemerintah untuk memberikan bantuan seperti pembinaan

kepada koperasi.200

Hal ini dilakukan karena pemerintah menilai bahwa sebagian koperasi di

Indonesia masih belum bisa berkembang secara mandiri baik pada saat berdirinya

198

H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 62-63 199

G. Kartasapoetra, dkk. 1993. Op.cit. Hal 82 200

Muslimin Nasution. 2008. Op.cit. Hal 127-128

59

koperasi maupun ketika koperasi sudah berjalan seperti bank koperasi Indonesia yang

dibentuk oleh GKP tidak mampu berkembang akibat terkendala masalah modal,

sehingga masih diperlukan peran atau bantuan dari pemerintah. Tetapi terdapat juga

koperasi yang lain mulai dari berdirinya koperasi hingga koperasi tumbuh dan

berkembang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa bantuan pemerintah seperti

koperasi koperasi perikanan yang akhirnya berhasil membentuk Gabungan Koperasi

Perikanan (GKP) secara mandiri.

Kemudian pada tahun 1959 dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 1959 yang secara garis besar menjelaskan bahwa salah satu fungsi koperasi

adalah alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme

Indonesia, sehingga dalam hal ini pemerintah wajib untuk aktif membina koperasi

sesuai dengan demokrasi terpimpin. 201

Maka sejak tahun 1959 sikaf aktif pemerintah

dalam ikut membina koperasi mulai diwujudkan diantaranya yaitu pertama

membentuk Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat

Desa (Departemen Transkopemada).202

Kedua mengeluarkan Instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan

Kebudayaan Nomor 1 Tahun 1959 tentang pemberian pelajaran untuk menabung dan

berkoperasi di sekolah-sekolah. Ketiga pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang larangan bagi pedagang kecil dan eceran

yang bersifat asing di luar ibukota daerah provinsi dan kabupaten atau kota serta

karasidenan, sehingga yang berhak menjadi pedagang kecil dan eceran adalah

pengusaha-pengusaha nasional yang berkoperasi.

Keempat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 tentang

pembentukan Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop) dan Inpres tersebut ditujukan

kepada Menteri Distibusi, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri

Pengerahan Tenaga Rakyat, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,

Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Menteri

Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk saling berkoordinasi

dalam menumbuhkan dan memperluas gerakan koperasi di segala bidang kehidupan

masyarakat. Kelima mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang

pendidikan koperasi dengan mendirikan 11 Akademi Koperasi dan 21 Sekolah

Koperasi Menengah Atas (Skopma).203

Menurut Nasution (2008) sikap aktif yang dilakukan pemerintah tersebut dari

tahun 1959 merupakan langkah pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai alat

politik dari pemerintah saat itu. Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 2 Agustus 1965

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang

Perkoperasian untuk menggantikan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun

201


Masih terdapat Jawatan Koperasi di Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen Transkopemada). 203

H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 67

60

1958.204

Dalam undang-undang yang baru tersebut secara garis besar menyatakan

tentang pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sebagai alat revolusi,

sehingga koperasi harus mencerminkan kekuatan progresif revolusioner yang

berdasarkan kepada Nasionalis Sosialis Komunis (Nasakom) dan berjiwa Manifestasi

Politik (Manipol).205

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa perkembangan koperasi di Indonesia

sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai masa orde lama tahun 1960-1965 terbukti

masih termasuk perkembangan koperasi negara berkembang, meskipun terdapat

beberapa koperasi yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan inisiatif

masyarakatnya. Tetapi sebagian besar dalam perkembangan koperasinya masih

terdapat peran pemerintah yang dominan seperti menjadikan koperasi sebagai alat

pemerintah khususnya pada masa orde lama.

Kemudian pada tahun 1966 merupakan pergantian masa pemerintahan kepada

pemerintahan orde baru. Pada masa orde baru ini perkembangan koperasi masih

termasuk kedalam perkembangan koperasi negara berkembang, walaupun terdapat

beberapa koperasi yang berkembang berdasarkan inisiatif masyarakatnya. Dapat

dilihat diantaranya yaitu pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian untuk menggantikan

undang-undang koperasi yang lama.

Dalam undang-undang koperasi yang baru mengatur sendi dasar, nilai-nilai

koperasi, dan otonomi koperasi yang digabungkan dengan pemerintah. Maka tidak

menghilangkan sepenuhnya peran pemerintah tetapi hanya dibatasi saja perannya

dalam membantu koperasi yaitu hanya sebatas memberikan bimbingan, fasilitas, serta

penciptaan iklim yang diharapkan mampu memandirikan koperasi.206

Selain itu sejak

tahun 1966 terdapat jabatan khusus untuk mengurusi koperasi yaitu Deputi Urusan

Koperasi di dalam struktur pemerintahan.

Kebijakan pemerintah yang lain dalam mendorong pertumbuhan koperasi yaitu

pertama, setelah keluarnya undang-undang koperasi yang baru pemerintah

menertibkan koperasi dengan membubarkan koperasi-koperasi yang tidak

mempunyai legalitas badan hukum dan anggaran dasarnya yang tidak sesuai dengan

UU Nomor 12 Tahun 1967. Pemerintah menilai terdapat koperasi-koperasi yang

berlandaskan pada asas dan sendi dasar sosialis komunis, sehingga koperasi-koperasi

tersebut dibubarkan.

Kedua rencana pembangunan koperasi dimasukan kedalam Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai sejak tahun 1969 dan berlanjut

pada Repelita selanjutnya karena koperasi dinilai sebagai bagian dari pembangunan

ekonomi dalam kerangka pembangunan nasional. Selanjutnya pada Pembangunan

Lima Tahun pertama (Pelita 1) periode 1967-1971 pemerintah mengambil langkah

204

Muslimin Nasution. 2008. Op.cit. Hal 127-128 205

Ibid. Hal 70 206

Ibnoe Soedjono, dkk. 1997. Koperasi Di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi. Penerbit: Yayasan Formasi. Jakarta. Hal 95

61

awal pembangunan koperasi dengan membangun Pusat Latihan dan Pendidikan

Perkoperasian (Puslatpengkop) di Jakarta dan membangun Balai Latihan Koperasi

(Balatkop) di hampir seluruh ibukota provinsi.

Hal ini dilakukan karena untuk mengatasi masalah sedikitnya sumberdaya

manusia yang terampil dan yang mampu untuk memimpin suatu lembaga termasuk

koperasi akibat masalah latar belakang pendidikan yang kurang (tidak sekolah,

lulusan SD, SMP).207

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menata koperasi-

koperasi yang ada di desa agar lebih berkembang dengan mempersatukan koperasi-

koperasi yang ada di pedesaan. Namun pada umumnya beragam koperasi-koperasi

yang ada di desa tersebut termasuk koperasi yang ukurannya kecil dari jumlah

anggota, modal, dan skala usahanya serta kurang efisien dan efektif.

Maka pada akhir Pelita 1 pemerintah juga mendirikan Lembaga Jaminan Kredit

Koperasi (LJKK) melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1971 untuk

mengatasi permasalahan modal pada koperasi. Selain itu pada awal masa orde baru

sedang terjadi masalah perekonomian yaitu salah satunya terjadi kelangkaan beras,

sehingga untuk mengatasi kelangkaan beras tersebut pemerintah melaksanakan

program Bimbingan Masal Gotong Royong (Bimas Gotong Royong). Program

tersebut merupakan pemberian kredit kepada petani dalam bentuk natura seperti

pupuk dan obat-obatan, dengan pengembalian kredit dalam bentuk natura juga seperti

padi yang diserahkan kepada badan pemerintah yaitu Komando Logistik Nasional

(KOLOGNAS) untuk mengatasi pengadaan dalam kelangkaan beras.

Namun menurut Soedjono (1997) pada kenyataannya banyak petani yang tidak

menyerahkan padinya kepada KOLOGNAS, tetapi menjualnya di pasar karena dinilai

lebih menguntungkan.208

Maka program Bimas Gotong Royong ini dapat dikatakan

gagal. Selain peran dari pemerintah juga terdapat peran yang berdasarkan inisiatif

masyarakat dalam mendorong pertumbuhan koperasi. Diantaranya yaitu pada awal

tahun 1970 banyak berdiri bank koperasi seperti bank koperasi majapahit.

Pada tanggal 10 Juli 1970 akhirnya beberapa koperasi sekunder seperti

Inkopper, Inkopad, Inkopal, Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau), Induk

Koperasi Veteran Republik Indonesia (Inkoveri), dan Ikpri mendirikan Bank

Koperasi Indonesia (Bukopin), dan bank-bank koperasi ini dibentuk untuk mengatasi

permasalahan modal pada koperasi..209

Pada Pelita 2 tahun 1972 juga mulai

berkembang Credit Union210

atau koperasi kredit yang sudah dirintis sejak awal orde

baru oleh Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) bersama World

Council of Credit Union melalui Direktorat Jenderal Koperasi.

Koperasi ini masuk ke Indonesia untuk mengatasi masalah modal yang banyak

dialami oleh koperasi pedesaan dan masyarakatnya, sehingga perkembangannya

207

H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 74-75 208

Fachry Ali, dkk. 1996. Beras, Koperasi, dan Politik Orde Baru. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. Hal 117 209

Ibid. 210

Credit Union merupakan cikal bakal Koperasi Kredit Indonesia (Kopdit)

62

koperasi ini mendirikan koperasi kredit ke seluruh daerah di Indonesia.211

Selain itu

Pada awal tahun 1973 berdiri Koperasi Simpan Pinjam Jasa212

yang didirikan oleh

para pengusaha kecil dan menengah untuk mengatasi masalah permodalan yang

dialami pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Selanjutnya pada Pelita 2 ini

pemerintah terus mengembangkan program Bimas.

Berdasarkan kegagalan pada program Bimas Gotong Royong sebelumnya,

sehingga pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi dan melibatkan peran

koperasi dalam program Bimas tersebut.213

Maka pada saat itu pemerintah terus

menata koperasi-koperasi yang ada di pedesaan dengan mempersatukan koperasi-

koperasi tersebut menjadi koperasi yang besar, sehingga jumlah anggota, modal, dan

skala usahanya lebih besar. Pada tahun 1973 pemerintah mengeluarkan Instruksi

Presiden Nomor 4 Tahun 1973 Tentang Unit Desa yang menjelaskan bahwa koperasi

pedesaan yang kecil dan umumnya bergerak di bidang pertanian didorong untuk

beraglamasi atau bergabung menjadi Badan Usaha Unit Desa (BUUD).

Selanjutnya pemerintah melaksanakan program penyuluhan pertanian yang

dilakukan oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kepada BUUD dan Unit

Desa Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun yang sama. Dari program tersebut

sebagian BUUD yang memenuhi syarat didorong untuk menjadi Koperasi Unit Desa

(KUD) dengan beberapa tugas yang diberikan oleh pemerintah.214

Salah satu

tugasnya yaitu KUD mulai dilibatkan dalam kegiatan pengadaan stok pangan nasional

dengan memasok beras yang dihimpun oleh Badan Urusan Logistik (BULOG)

kepada seluruh masyarakat.

Selain itu pemerintah juga memberikan kredit modal kerja setiap tahunnya

kepada KUD dan secara bertahap membantu secara kredit dalam bentuk pengadaan

sarana pengolahan beras. Setelah sukses dengan pengadaan beras, pemerintah

memperluas kegiatan KUD bukan hanya dalam pengadaan pangan, tetapi

memberikan tugas untuk menyalurkan pupuk, obat-obatan pertanian, dan benih pada

akhir tahun 1973. Menurut Soesilo (2008) hampir 100% kebutuhan pupuk disalurkan

oleh KUD kepada seluruh petani melalui kios-kios pupuk pedesaan dan dari kegiatan

pengadaan pangan tersebut KUD mendapatkan bayaran yang cukup untuk menopang

kegiatan usaha mereka.215

KUD terus diperluas kegiatannya oleh pemerintah seperti menangani pada tata

niaga palawija, pada tata niaga hortikultura, dan KUD yang berada di dataran tinggi

(seperti daerah Bandung, Simalungun, Batu) menangani bunga dan tanaman obat.216

Sekitar tahun 1975 untuk meningkatkan efektivitas KUD dalam usahanya maka

pemerintah membentuk Unit Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan KUD

(UP3KUD) di tingkat nasional. Selanjutnya dibangun pusat pelayanan koperasi di

211 Ibnoe Soedjono, dkk. 1997. Op.cit. Hal 98-100

212 Koperasi Simpan Pinjam Jasa merupakan cikal bakal Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

213 Ibnoe Soedjono, dkk. 1997. Op.cit. Hal 96

214 Fachry Ali, dkk. 1996. Op.cit. Hal 149

215 H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 79

216 Ibnoe Soedjono, dkk. 1997. Op.cit. Hal 99

63

beberapa kabupaten untuk membantu Pusat KUD (PusKUD) dalam memberikan

pelayanan usaha kepada KUD dalam melaksanakan kegiatannya di daerah.

Pada tahun 1976 di Jakarta dorongan dari beberapa tokoh seperti Ibnoe

Soedjono, Soelarso, dan Eddiwan dan koperasi-koperasi sekunder seperti PusKUD

Jawa Barat, PusKUD Jawa Tengah, PusKUD Jawa Timur, Induk Koperasi TNI-AD

(Inkopad), Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), gabungan koperasi perikanan

Indonesia, dan GKBI mendirikan Koperasi Jaminan Karya Rakyat (KJKR) yang

bergerak dibidang asuransi jiwa.

Sampai tahun 1976 menurut Soedjono (1997) perkembangan KUD ini telah

memperburuk citra koperasi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan praktik

pembinaan koperasi yang dilakukan pemerintah terhadap koperasi khususnya KUD

hanya untuk kepentingan pemerintah saja dan keuntungan dari usahanya hanya

dinikmati sebagian anggotanya saja seperti pengurus, sehingga menghilangkan fungsi

pelayanan terhadap anggota yang mana tujuan dari koperasi sendiri adalah untuk

menyejahterakan anggotanya.217

Maka sejak tahun 1976 perkembangan koperasi

kredit di Indonesia mengganti nama menjadi credit union untuk menghindari cintra

buruk terhadap koperasi.

Memasuki Pelita 3 pada tahun 1978 pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 2

Tahun 1978 tentang KUD yang mendorong koperasi menjadi koperasi pertanian yang

serba usaha. Hal ini terlihat bahwa KUD memperluas usahanya dengan menangani

perkebunan, peternakan, dan perikanan.218

Pada tahun 1980 pemerintah kembali

memberikan dorongan kepada KUD agar dapat bekerja lebih efektif dalam usahanya

dan untuk upaya peningkatan pemerataan. Bantuan ini berupa bantuan kredit untuk

pengadaan sarana kios pupuk, gudang, dan lantai jemur yang pada saat itu dikenal

dengan istilah “Bantuan GLK” dan bantuan untuk meningkatkan manajemen koperasi

melalui kebijakan pencangkokan manajemen koperasi yang dimulai dengan

memberikan sekitar 100 manajer yang berstatus pegawai negeri yang umumnya

bergelar sarjana kepada setiap koperasi.

Selanjutnya untuk sementara waktu manajer tersebut memberikan ilmu dan

pengetahuannya agar manajemen koperasi dapat berkembang lebih maju. Setelah itu

para manajer kembali bekerja sebagai pegawai negeri.219

Selain itu pada tahun 1980

KJKR berubah menjadi Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) karena tidak

mendapatkan izin usaha akibat permasalahan modal pada saat itu. Akhirnya KAI

mengembangkan usahanya ke berbagai provinsi di luar Jakarta dengan jumlah 20

koperasi dan selain melayani asuransi jiwa juga membuka pelayanan asuransi usaha

bagi para anggota koperasi.220

Memasuki Pelita 4 untuk pertama kalinya pada tahun 1983 dibentuk

Departemen Koperasi di dalam struktur pemerintahan yang membawahi Direktur

217

Ibid. Hal 112 218

Ibid. Hal 99 219

H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 80 220

Ibnoe Soedjono, dkk. 1997. Op.cit. Hal 99

64

Koperasi Pedesaan dan Direktur Koperasi Perkotaan dan yang menjadi Menteri

Koperasi pertama adalah Bustanil Arifin. Upaya tersebut dilakukan pemerintah

karena selain mengembangkan koperasi di desa tetapi ingin mengembangkan

koperasi yang berada di perkotaan. Selain itu pemerintah juga mendorong untuk

mengembangkan koperasi di lingkungan pegawai, angkatan bersenjata, sekolah,

perempuan, pensiunan dan pedagang pasar baik di pedesaan maupun di perkotaan.221

Sejak tahun 1983 banyak dibentuk dan dikembangkan koperasi non-KUD

diantaranya yaitu pertama Koperasi Karyawan (Kopkar) yang kemudian pada saat itu

dikeluarkan surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Koperasi

Nomor 80/M/KTPS/X/1983-Kep.-236/Men/1983 tentang pembinaan dan

pengembangan Kopkar, sehingga koperasi ini dapat menangani beberapa usaha

seperti pemukiman, jasa angkutan, dan simpan pinjam. Kedua, Koperasi Pegawai

Negeri dan pada awal perkembangannya pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 33

Tahun 1983 yaitu gaji ke-13 pegawai negeri dipotong sebagian untuk bantuan dana

kepada Koperasi Pegawai Negeri.

Ketiga pada tahun 1984 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri

Koperasi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51/M/SKB/III/84-

0518/P/1984 untuk mengembangkan koperasi sekolah bagi Sekolah Dasar dan

Sekolah Lanjutan. Hal ini dilakukan karena koperasi dijadikan tempat praktik untuk

menumbuhkan kader koperasi sejak dini. Keempat, Koperasi Angkutan adalah

koperasi di bidang usaha jasa transportasi di perkotaan seperti angkutan kota, bus, dan

taksi. Pada awal pendirinannya koperasi ini memanfaatkan fasilitas kredit koperasi

kepada anggotanya. Pada saat itu dikenal nama angkutan Kopaja, Kobutri, Kosti Jaya,

dan masih banyak lagi.

Selain angkutan darat terdapat angkutan laut yaitu Koperasi Pelayaran Rakyat

(Kopelra) terdiri dari 39 Kopelra pada tahun 1984 dengan jumlah armada perahu

sebanyak 399 unit, bahkan di NTB terdapat Koperasi Angkutan Penyebrangan Kapal

Ferry yang menghubungkan Bali dan NTB. Selain itu pada tahun 1983 berdiri

Koperasi Jasa Audit yang tersebar di berbagai kabupaten. Sebelum berdirinya

koperasi ini, pertama kali dirintis tahun-tahun sebelumnya oleh gerakan koperasi

Ikatan Akuntansi Indonesia dan pemerintah yang bekerja sama dengan Friederich

Ebbert Stiftung yaitu sebuah yayasan friedrich ebert yang diawali dengan membentuk

Pusat Akuntansi Usaha (PAU).

Usaha yang dijalankan koperasi ini adalah usaha jasa audit tingkat regional dan

tingkat nasional. Selanjutnya pada tahun 1984 pemerintah terus mendorong

perkembangan KUD agar dalam perkembangannya terhindar dari masalah

permodalan, kredit, dan skala usahanya. Peran pemerintah tersebut diantaranya yaitu

mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan

KUD untuk menyempurnakan Inpres Nomor 2 Tahun 1978. Jadi KUD bukan hanya

sebagai koperasi pertanian yang serba usaha, akan tetapi diperluas bidang usahanya

221

H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 97-98

65

menjadi koperasi yang serba usaha bukan hanya di bidang pertanian saja. Sejak tahun

1984 terdapat banyak KUD yang usahanya bergerak dibidang selain pertanian.

Bidang usaha tersebut yaitu pertambangan rakyat, kerajinan rakyat, industri

kecil, distribusi, angkutan umum, jasa warung telekomunikasi dan kegiatan jasa

lainnya.222

Kemudian pada akhirnya menurut Soesilo (2008) koperasi yang

berkembang pada kenyataannya disetiap daerah atau setiap wilayah hanya ada satu

jenis koperasi yaitu KUD, bahkan termasuk di daerah pedesaan hanya ada KUD dan

tidak ada koperasi jenis yang lainnya.223

Maka menurut Soetrisno (2001) pada saat itu

koperasi menjadi hilang nilai dan prinsip koperasinya, dan dapat dikatakan sebagai

lembaga usahanya pemerintah.224

Selanjutnya untuk melancarkan perkembangan KUD yang serba usaha,

berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1984 dibentuk Badan Pembimbing dan Pelindung

KUD yang beranggotakan masyarakat setempat. Badan ini berfungsi untuk

membantu, mendampingi pengurus KUD dengan fungsi membimbing dan

melindungi KUD. Maka menurut Soetrisno (2001) berdasarkan Inpres tersebut pada

kenyataannya terdapat peran camat disetiap daerah sebagai penguasa tunggal di

dalam KUD sebagai pelindung dan penasehat yang didukung oleh pejabat dan tokoh-

tokoh masyarakat.225

Kemudian untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

1981 sebelumnya yang mengubah LJKK menjadi Perusahaan Umum Pengembangan

Keuangan Koperasi (Peum PKK) pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang fungsi dan peran Perum PKK

untuk menyediakan penjaminan atas kredit yang diajukan oleh Koperasi.226

Memasuki Pelita 5 pemerintah masih teteap mendorong pengembangan KUD yaitu

pada tahun 1988 pemerintah melalui Menteri Koperasi mengeluarkan Instruksi

Menteri Koperasi Nomor 04/INST/M/VI/1988 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengembangan KUD Mandiri.

Selain itu pemerintah juga melaksanakan program pembinaan KUD Mandiri inti

sebagai pusat pengembangan usaha KUD di setiap daerah. pada tahun 1989

pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penyisihan sebagian laba Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) sebesar 2-5% yang akan digunakan dalam program

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) baik dalam bantuan modal kerja,

promosi usaha maupun untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya

program tersebut berkembang dan berubah menjadi program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (KBL). Selain itu pemerintah juga mengeluarkan program yang lain

seperti program Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL).

222

Choirul Djamhari. 1985. Op.cit. Hal 90 223

H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 178 224

Noer Soetrisno. 2001. Rekontruksi Pemahaman Koperasi. Penerbit: INTRANS. Jakarta. Hal 252 225

Ibid. Hal 243 226

Ibnoe Soedjono, dkk. 1997. Op.cit. Hal 99-100

66

Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, konsultasi, dan

advokasi kepada koperasi secara lebih intensif, berkesinambungan dan dilakukan oleh

tenaga ahli. Selanjutnya sejak tahun 1990 pemerintah menghimbau kepada

perusahaan swasta untuk menjual sahamnya kepada koperasi. Hal ini dilakukan

pemerintah agar koperasi dapat mencari permodalannya secara mandiri dan penjualan

saham tersebut dapat terealisasikan pada pelita 6, pada tahun 1992 tercatat 158

perusahaan besar telah menjual sahamnya kepada 1 393 koperasi (diantaranya 463

adalah KUD) dengan jumlah lembar saham sebenyak 55 531 874 lembar dan 25

perusahaan sudah membayar deviden kepada koperasi sebesar Rp5,07 milyar.227

Namun menurut Soesilo (2008) kenyataannya sebagian koperasi non-KUD dan

seluruh KUD yang mendapatkan saham tersebut telah menjual saham-sahamnya

kepada pihak-pihak lain. Hal ini dilakukan karena terdapat pengurus koperasi yang

ingin mendapatkan keuntungan lebih.228

Kemudian sampai tahun 1992 menurut

Tjakkrawerdaya dalam Soesilo (2008) pemerintah setiap tahunnya terus

meningkatkan jumlah KUD yang dilibatkan dalam program pemerintah yaitu

pengadaan pangan. Seperti dalam memasok beras dan pupuk pada tahun 1992 KUD

yang dilibatkan sebanyak 3 640 unit dibandingkan pada tahun 1973 sebanyak 1 558

unit. Total pendapatan yang diperoleh KUD dari kegiatan ini pada tahun 1992 sebesar

Rp219,73 milyar dan mendapatkan sarana serta prasarana yang lengkap seperti kantor

dan yang lainnya.229

Selain itu pada tahun 1995 Jumlah KUD sebanyak 8 596 unit mengalami

peningkatan dari tahun 1973 sebanyak 2 361 unit. Kemudian Volume Usaha KUD

juga pada tahun 1995 sebesar Rp4 triliun mengalami peningkatan dari tahun 1973

sebesar Rp37 milyar, bahkan volume usaha KUD pada tahun 1995 berkontribusi

hampir setengahnya terhadap total volume usaha koperasi Indonesia sebesar Rp10

triliun.230

Dari uraian yang telah dijelaskan menunjukan selama masa orde baru terbukti

bahwa perkembangan koperasi masih termasuk kedalam perkembangan koperasi

negara berkembang. Hal ini terlihat bahwa selama masa orde baru perkembangan

koperasi yang paling menonjol adalah KUD, yang mana dalam perkembangan KUD

sendiri banyak campur tangan atau peran dari pemerintah baik melalui suatu

kebijakan maupun program pemerintah yang dijalankan KUD, sehingga pada

akhirnya koperasi (KUD) dapat dikatakan sebagai alat dari pemerintah untuk

melaksanakan program-program pemerintah seperti pengadaan pangan dan

penyaluran pupuk.

Meskipun pada masa orde baru masih terdapat beberapa koperasi yang dibentuk

dan dikembangkan berdasarkan inisiatif masyarakat seperti Koperasi Kredit, Koperasi

Asuransi Indonesia, dan Koperasi Simpan Pinjam Jasa. Selain itu DEKOPIN juga

227

Fachry Ali, dkk. 1996. Op.cit. Hal 191-192 228


Ibid. Hal 79 230

Ibid. Hal 97 lihat juga Ibnoe Soedjono. 1997. Op.cit. Hal 93

67

melakukan kerja sama dengan Cooperative Center of Denmark untuk melaksanakan

beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk anggota koperasi Indonesia seperti

program institutional strengthening for improvement of member service dan program

cooperative member education and communication, serta pada tahun 1993

dilanjutkan melaksanakan program dairy extention management of dairy coops.

Mulai tanggal 1 april 1996 program-program tersebut dilanjutkan oleh DEKOPIN

melalui Lembaga Latihan dan Pendidikan Koperasi (LAPENKOP) di Bandung.231

Selanjutnya pada tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 Tentang Perkoperasian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1967 yang telah berjalan lebih kurang 25 tahun. Undang-undang yang baru ini

diantaranya mengatur batasan peran pemerintah, sehingga peran pemerintah tidak lagi

memberikan intervensi kepada koperasi dan fungsi pengawasan dihilangkandan.232

Kemudian memasuki tahun 1998 merupakan akhir dari masa orde baru dan

mulainya masa reformasi. Pada awal masa reformasi pemerintah mengeluarkan Inpres

Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan

perkoperasian. Inpres ini memberi peluang kepada masyarakat di pedesaan untuk

dapat berkoperasi tanpa harus bergabung dengan KUD dan tanpa harus memakai

nama KUD. Selain itu pemerintah melaksanakan program kredit usha tani (KUT)

yang telah dilaksanakan pada masa orde baru kembali ditingkatkan.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemarau panjang pada saat krisis

sampai akhir tahun 1998 yang mengakibatkan penurunan produksi beras maupun

modal para petani yang terpaksa dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

selama musim kemarau tersebut. KUT yang diberikan kepada para petani

dimanfaatkan untuk pengadaan sarana produksi pertanian. Kemudian KUD dan

kelompok tani dilibatkan dalam menyalurkan KUT kepada petani dengan bantuan

pemerintah. Agar KUT dapat tersalurkan ke seluruh daerah maka pemerintah

melibatkan koperasi non-KUD dan LSM untuk membantu penyalurannya agar

masalah daerah yang tidak terdapat KUD dapat teratasi.233

Program selanjutnya yaitu koperasi distribusi Indonesia (KDI) yang

menawarkan sistem distribusi secara fisik yang melibatkan ribuan koperasi dan UKM

untuk menghilangkan sistem delivery order yang disalahgunakan. Pada tahun 1998

induk koperasi diantaranya InKUD, Inkoppas, Inkopad, Inkopau, Inkoppol, Ikpri,

Ikpi, Inkowapi, Inkoveri, Inkopontren, dan Inkopkar berubah menjadi koperasi

distribusi Indonesia. Setelah itu membentuk perwakilan di 27 provinsi serta 2 500

agen yang terdiri dari koperasi primer dan UKM.

Dalam penyaluran minyak tersebut dikoordinir oleh Bulog dan sebagai penyalur

langsung kepada konsumen adalah koperasi dan ukm. Akan tetapi pada tahun 1999

penyaluran minyak dikoordinir oleh koperasi atau KDI seluruhnya dengan

pembiayaan melalui dana Bulog dengan tanpa bunga sampai akhir tahun 1998 dan

231

H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 178 232

Fachry Ali, dkk. 1996. Op.cit. Hal 186-188 lihat juga H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 113 233

Ibid. Hal 124

68

pada awal tahun 1999 diberikan bunga 12% per tahun.234

Dari uraian tersebut

menunjukan bahwa pada masa reformasi tahun 1998-1999 masih terdapat peran

pemerintah yang menjadikan koperasi sebagai bagian alat dari program pemerintah.

Selain itu berdasarkan kebijakan distribusi dan kebijakan kredit tersebut

menurut Nasution (2008) bahwa pemerintah dinilai kurang tepat dalam melakukan

kebijakan distribusi dan kredit usaha yang pada akhirnya pembentukan koperasi pada

saat itu mengarah hanya untuk mendapatkan fasilitas negara. Hal ini berdampak pada

koperasi yang hanya mengejar keuntungan dengan memanfaatkan fasilitas negara.235

Hal ini menunjukan bahwa terdapat praktik yang mengarah pada mencari keuntungan

(profit oriented) dalam koperasi. Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan

koperasi pada masa reformasi tahun 1998-1999 masih termasuk perkembangan

koperasi negara berkembang. Hal ini terbukti masih terdapat koperasi yang dijadikan

sebagai alat pemerintah.

Selanjutnya pada masa reformasi tahun 2000an sudah tidak terdapat peran

pemerintah yang dominan dalam perkembangan koperasi seperti menjadikan koperasi

sebagai alat pemerintahan atau alat pelaksana program pemerintah, tetapi peran

pemerintah hanya sebagai regulator dan memberikan bantuan tidak langsung kepada

koperasi yang bersifat kerja sama. Dapat dilihat diantaranya yaitu dikeluarkannya

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002

tentang kebijakan pengadaan beras yang menjelaskan bahwa koperasi (khususnya

KUD) tidak lagi berfungsi sebagai pelaksana tunggal pembelian gabah, harga dasar di

tingkat petani, harga dasar pembelian gabah atau beras, dan penyaluran beras,

sehingga dialihkan sepenuhnya kepada BULOG.236

Selain itu dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan

Nomor 356/MPP/KEP/5/2004 Tahun 2004 tentang penyaluran pupuk yang

menjelaskan bahwa koperasi (khususnya KUD) tidak lagi menyalurkan pupuk atau

dibebaskan dari tugas pemerintah untuk menyalurkan pupuk.237

Selanjutnya setelah

dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan

pembinaan dan pengembangan perkoperasian yang menjelaskan setiap masyarakat

diperbolehkan membentuk koperasi tanpa harus memakai nama KUD dan

diperbolehkan membentuk lebih dari satu koperasi dalam satu daerah atau wilayah

memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan koperasi.

Hal ini dapat dilihat pada tahun 2005 jumlah koperasi Indonesia sebanyak 134

963 unit mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebanyak 59 441 unit. Volume

usaha koperasi pada tahun 2005 juga sebesar Rp40 triliun mengalami peningkatan

dari tahun 1998 sebesar Rp12 triliun.238

Kemudian menurut Soesilo (2008) memasuki

234

Muslimin Nasution. 2008. Op.cit. Hal 136-138 235

Ibid. 236

Togap Tambunan. 2006. Kaji Ulang Peran Koperasi Dalam Menunjang Ketahanan Pangan. [Jurnal]. Dept Koperasi. Jakarta. Hal 3-4 237

Ibid. 238

BPS. 2010. Rekapitulasi Data Koperasi Seluruh Indonesia. Diakses pada 20 Desember 2015 https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1321

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1321

69

tahun 2000an atau pada masa reformasi terdapat beberapa koperasi yang dibentuk

berdasarkan inisiatif masyarakat yang mampu tetap bertahan diantaranya yaitu

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Kredit (credit union).239

Pada tahun 2005 jumlah KSP sebanyak 1 598 unit mengalami peningkatan dari

tahun 2000 sebanyak 1 186 unit dan tahun 1974 sebanyak 1 unit. Total aset KSP juga

tahun 2005 sebesar Rp1,3 triliun mengalami peningkatan dari tahun 2000 sebesar

Rp466 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp2,3 juta. Sedangkan jumlah Koperasi Kredit

pada tahun 2003 sebanyak 1 039 unit mengalami penurunan dari tahun 2002

sebanyak 1 095 unit dan mengalami peningkatan dari tahun 1974 sebanyak 116 unit.

Total aset Koperasi Kredit pada tahun 2003 sebesar Rp763 milyar mengalami

peningkatan dari tahun 2002 sebesar Rp518 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp36 juta.

Saham anggota Koperasi Kredit pada tahun 2003 sebesar Rp344 milyar mengalami

peningkatan dari tahun 2002 sebesar Rp246 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp35 juta.

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa pada masa reformasi tahun 2000an terbukti

sudah tidak terdapat koperasi yang dijadikan sebagai alat pemerintah.

Kemudian pada masa reformasi ini terjadinya amandemen UUD 1945

diantaranya yaitu terkait dengan pasal 33 yang mana hasilnya adalah terdapat dua

pasal tambahan ayat (4) dan ayat (5).240

Dalam kedua pasal tersebut menjelaskan

perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

Menurut Damanhuri (2009) prinsip efisiensi berkeadilan yang ada dalam ayat

tersebut ditafsirkan:

“…berkaitan dengan faham ekonomi neo-liberal yang mengandung paradigma

“minimum state” dan diselenggarakan dalam konteks pasar kapitalis, yakni

dalam mekanisme redistribusi pendapatan sesuai dengan kontribusinya dalam

proses produksi, sehingga pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah para

pemilik modal dengan mengorbankan rakyat banyak yang tidak memiliki

kekuatan modal besar dan tidak ada akses pada sumber-sumber ekonomi

maupun politik. Maka kemiskinan dianggap hanya sebagai resiko persaingan

dan negara sangat dibatasi perannya.”241

Maka dua ayat tambahan pada pasal 33 UUD 1945 tersebut sangat bertentangan

dengan tiga ayat pasal 33 UUD 1945 sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa menurut

penafsiran Mubyarto dalam Ismail, Santosa, dan Yustika (2014) di dalam pasal 33

UUD 1945 ayat (1),(2), dan (3) menjelaskan mengenai kedudukan koperasi dalam

239

H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 100-105 240

Pasal 33 UUD 1945: (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalm Undang-Undang. 241

Didin S. Damanhuri. 2009. Solusi Ekonomi Kerakyatan Berbasis UUD 1945 Sebagai Pioneer Dalam Asean Charter [Artikel]. Lemhanas. Jakarta

70

perekonomian Indonesia yang mana koperasi merupakan soko-guru perekonomian

dan bentuk yang nyata dari usaha bersama.242

Namun dalam kenyataan perkembangan koperasi pada masa reformasi masih

terdapat kerja sama antara pemerintah dengan koperasi untuk meningkatkan

perekonomian, sehingga bukan hanya perkembangan koperasi saja. Hal ini dalam

faham ekonomi politik heterodoks lebih dikenal dengan isitilah Japan Incorporated

yang menjelaskan bahwa terdapat kerja sama yang baik antara wiraswasta (termasuk

koperasi didalamnya) dengan pemerintah dalam rangka merebut pasar dunia dan

meningkatkan perekonomian, sehingga terhindar dari persaingan diantara

keduanya.243

Dapat dilihat perkembangan koperasi pada masa reformasi diantaranya yaitu

pada tahun 2000 dibentuknya lembaga layanan pengembangan bisnis, sentra, dan

cluster usaha, serta modal awal padanan atau pendamping untuk membiayai usaha

mikro dan kecil, dan mengembangkan program pemberian bantuan dana bergulir

dalam bentuk kebijakan kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Selanjutnya pada tahun 2002 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002

Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. Program ini atas kerja sama dengan

DEKOPIN untuk menilai koperasi-koperasi yang berprestasi dengan kriteria-kriteria

penilaian yang ditentukan oleh pemerintah seperti sehat organisasi, sehat usaha, dan

sehat mental, yang diharapkan dapat mendorong koperasi lainnya menjadi koperasi

yang berprestasi atau berkembang lebih maju.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Koperasi dan

UKM Nomor 36/Per/M.KUKM/XI/2005 tanggal 23 November 2005 Tentang

Pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM) tahun 2005-2009.244

Peraturan tersebut

menurut Soesilo (2008) menjelaskan rencana program yang akan dilaksanakan

diantaranya yaitu pertama, menumbuhkan iklim usaha kondusif dengan kegiatan

penyederhanaan izin investasi dan pengembangan sistem pelayanan perizinan satu

pintu, penyempurnaan undang-undang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(KUKM), penyederhanaan perizinan dalam bentuk registrasi bagi UKM dan usaha

mikro.

Kedua, memperluas kemampuan koperasi dan UKM untuk akses kepada

sumber-sumber pendanaan dengan berbagai kegiatan antara lain pengembangan

skema kredit untuk modal kerja dan investasi termasuk anjak piutang dan modal

ventura, penyediaan modal awal bagi pengusaha pemula, pengembangan lembaga

242

Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, dan Ahmad Erani Yustika. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Penerbit: Erlangga. Jakarta Hal 6-10 Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 243


H. M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit Hal 139-145

71

keuangan mikro, baik bank maupun non bank termasuk KSP dan lembaga keuangan

mikro lainnya. Pada tahun 2007 program perkuatan modal perusahaan penjaminan

bagi kredit koperasi dan UKM, dan program terpadu pengembangan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) yang diresmikan pada tahun 2007 dengan melibatkan bank BRI, BNI,

BSM, BTN, dan Bukopin.245

Selain itu sejak tahun 2007 Kementerian Koperasi dan UKM membentuk

lembaga layanan pemasaran koperasi dan UKM. Lembaga ini bekerja sama dengan

koperasi dan UKM untuk memasarkan produk-produk koperasi maupun UKM

menjadi produk unggulan kelas dunia dan mempromosikan koperasi maupun UKM

kepada mitra usaha lokal dan internasional. Salah satu kegiatanya yaitu Pameran

produk koperasi dan UKM yang selalu diadakan setiap tahunnya.246

Dari uraian

tersebut menunjukan bahwa terbukti perkembangan koperasi pada masa reformasi

mengarah pada perkembangan koperasi faham ekonomi politik heterodoks meskipun

belum sepenuhnya termasuk kedalam faham ekonomi politik heterodoks tersebut.


koperasi di Indonesia secara garis besar dapat disimpulkan bahwa di dalam

perkembangan koperasi pada masa penjajahan, setelah kemerdekaan sampai tahun

1959, masa orde lama, dan sampai pada masa orde baru masih termasuk kedalam

perkembangan koperasi negara berkembang. Hal ini dikarenakan masih terdapat

koperasi yang dijadikan sebagai alat pemerintah, meskipun selama masa penjajahan

sampai masa orde baru terdapat koperasi yang dibentuk dan dikembangkan oleh

masyarakat.

Selanjutnya memasuki tahun 2000an pada masa reformasi sudah tidak terdapat

peran pemerintah yang dominan dalam perkembangan koperasi atau sudah tidak

terdapat koperasi yang dijadikan sebagai alat pemerintah, tetapi peran pemerintah

hanya sebagai regulator dan memberikan bantuan tidak langsung kepada koperasi.

Selain itu pada masa reformasi terdapat perkembangan koperasi yang mengarah pada

perkembangan koperasi faham ekonomi politik heterodoks, tetapi tidak sepenuhnya

termasuk kedalam faham ekonomi politik heterodoks tersebut.

Perbandingan Perkembangan Koperasi

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya mengenai sejarah

perkembangan koperasi dari masing-masing negara yaitu Indonesia, Swedia, Amerika

Serikat, dan Korea Selatan dalam bentuk kesimpulan akan dibandingkan pada tabel 8

berikut:

245

Ibid. 246

Produk Lokal Go International. AKSES, Edisi-24 Maret 2013. Hal 22-23

72

Tabel 8 Perbandingan Perkembangan Koperasi di Indonesia, Swedia, Amerika

Serikat, dan Korea Selatan

Uraian Indonesia Swedia Amerika

Serikat

Korea Selatan

1. Pembentukan

Koperasi dan

pertumbuhan

Koperasi

1. Terdapat koperasi

yang dibentuk

berdasarkan inisiatif

masyarakat atau

pergerakan nasional

sampai sekarang

2. Terdapat peran

pemerintah yang

dominan

mengintervensi

langsung koperasi

3. Terdapat peran

pemerintah yang

mendorong

pertumbuhan

koperasi

1. Koperasi

dibentuk

murni

berdasrakan

inisiatif

masyarakat

atau organisasi

masyarakat

1. Koperasi

dibentuk

berdasarkan

inisiatif

masyarakat

1. Pada awalnya

sebagian koperasi

dibentuk

berdasrakan inisiatif

masyarakat, dan

sebagian

berdasarkan peran

pemerintah

2. Memasuki tahun

1980an masa

pemerintaha

demokrasi koperasi

dibentuk murni

berdasarkan inisiatif

masyarakat

2. Berdasarkan

Teori Ekonomi

politik

Perkembangan

koperasi dari masa

penjajahan sampai

masa orde baru

termasuk kedalam

perkembangan

koperasi negara

berkembang,

kemudian pada masa

reformasi mengarah

pada perkembangan

koperasi faham

ekonomi politik

heterodoks.

Perkembangan

koperasi

sebagian besar

termasuk

kedalam

faham

ekonomi

politik sosial-

demokrat, dan

hanya sedikit

termasuk

kedalam

faham

ekonomi

politik liberal

Perkembang

an koperasi

sepenuhnya

termasuk

kedalam

faham

ekonomi

politik

liberal

Perkembangan

koperasi dari masa

penjajahan sampai

tahun 1980an

termasuk kedalam

perkembangan

koperasi negara

berkembang,

kemudian sejak

tahun 1980an

sebagian besar

perkembangan

koperasi termasuk

kedalam faham

ekonomi politik

heterodoks, dan

hanya sedikit

termasuk kedalam

faham ekonomi

politik liberal

73


Serikat

Korea Selatan

3. Peran koperasi

dalam struktur

perekonomian

1. Sebagai alat

politik dan

kebijakan

program

pemerintah

2. Sebagai alat

mencapai

kesejahteraan

masyarakat

kelas sosial

rendah

3. Secara

normatif

ditafsirkan

sebagai soko-

guru

perekonomian

nasional

1. Sebagai alat

pemenuhan

pemerataan

kesejahteraan

nasional

2. Sebagai alat

masyarakat,

swasta

maupun

pemerintah

atau type

middle way

melawan

monopoli

1. Sebagai alat

untuk bersaing

dalam

liberalisme

2. Sebagai alat

masyarakat

untuk

meningkatkan

ekonomi

sosial

3. Sebagai alat

reaksi dari

monopoli atau

ekses

kapitalisme

(check and

balances)

1. Sebagai alat

politik dan

kebijakan program

pemerintah

2. Sebagai alat

mencapai

kesejateraan

masyarakat kelas

sosial rendah

3. Sebagai alat

untuk bersaing

dalam liberalisme

4. Peran pemerintah

atau negara

terhadap koperasi

1. Sejak tahun

1945 sampai

masa orde baru

melakukan

intervensi

langsung,

mengontrol,

mengendalikan

koperasi, dan

menjadikan

koperasi sebagai

alat pemerintah

2. Memasuki

masa reformasi

hanya sebagai

regulator dan

pembinaan atau

bantuan teknis

mendorong

pertumbuhan

koperasi, tidak

lagi menjadikan

koperasi sebagai

alat pemerintah

1. Dari awal

perkembangan

koperasi

pemerintah

tidak

mengendalika

n dan

mengontrol

koperasi,

hanya sebagai

regulator

1. Pemerintah

hanya

memberikan

bantuan teknis

tidak

langsung,

serta sebagai

regulator

1. Sejak tahun

1945 sampai akhir

masa

pemerintahan

militer tahun

1980an

pemerintah

melakukan

intervensi

langsung,

mengendalikan,

mengontrol, dan

menjadikan

koperasi sebagai

alat pemerintah

2. Setelah tahun

1980an masa

demokrasi

pemerintah hanya

memberikan

bantuan teknis

tidak langsung,

dan sebagai

regulator

74

Karakteristik Koperasi Di Indonesia, Dibandingkan Dengan Swedia, Amerika

Serikat, dan Korea Selatan

ICA (International Cooperative Alliance) adalah lembaga gerakan koperasi di

dunia. Karakteristik koperasi secara umum telah diatur oleh ICA dari sejak awal

berdirinya lembaga ini, dan sebagian besar negara di dunia yang terdapat koperasi

merupakan anggota atau bagian dari lembaga tersebut. Karakter koperasi di setiap

negara berlandaskan pada karakter koperasi yang telah ditentukan oleh ICA seperti

definisi dan prinsip dasar koperasi. Akan tetapi terdapat beberapa negara yang juga

memiliki tambahan landasan koperasinya sendiri bahkan memiliki undang-undang

koperasi, karena disesuaikan dengan kondisi dari koperasi di masing-masing negara.

Dalam penelitian mengenai karakteristik koperasi ini akan membahas karakteristik

termasuk nilai-nilai dan prinsip koperasi serta budaya atau kultur yang berkembang

dan dipraktikan dalam perkembangan koperasi disetiap negara.

Definisi koperasi sendiri berdasarkan kesepakatan pada Kongres ICA di Inggris

tahun 1995 adalah sebagai “perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan dimiliki bersama dan

dikendalikan secara demokratis”. Kemudian ICA menjelaskan bahwa koperasi

bekerja berdasarkan nilai-nilai organisasi yang terdiri dari (i) menolong diri sendiri,

(ii) tanggung jawab sendiri, (iii) demokratis, (iv) persamaan, (v) keadilan, (vi)

kesetiakawanan, dan nilai etis yang terdiri dari (a) kejujuran, (b) tanggung jawab

sosial, (c) kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya prinsip-prinsip koperasi

diartikan sebagai landasan kerja koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan

bisnis, dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi yang membedakannya dari

perusahaan non-koperasi.

Dalam perkembangannya prinsip koperasi terus mengalami perubahan dari

tahun ke tahun hingga saat ini, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi

ekonomi politik yang berkembang. Perkembangan prinsip-prinsip koperasi tersebut

diantaranya yaitu prinsip pertama yang dikenal sebagai prinsip Rochdale pada tahun

1844 tentang cara-cara bekerja bagi koperasi konsumsi, menurut Prof. Coole dalam

Soesilo (2008) dalam bukunya “A Century Of Cooperative” terdiri dari delapan

prinsip diantaranya (i) Democratic Control; (ii) Open Membership; (iii) Fix or limited

interest on capital; (iv) Distribution of surplus in dividend to members in proportion

to their purchase; (v) Trading strictly on a cash basis; (vi) Selling inly pure and

unadultered goods; (vii) Providing for the education of the members, the board, and

the staff; dan (viii) Political and religious neutrality.

Memasuki tahun 1860 terdapat prinsip koperasi kredit model Raiffesien yang

terdiri dari lima prinsip. Lima prinsip tersebut diantaranya (i) Keanggotaan terbuka

bagi siapa saja; (ii) Perlu ikut sertanya orang kecil, terutama petani kecil atas dasar

saling mempercayai; (iii) Seorang anggota mempunyai hak suara satu; (iv) Tidak ada

pemberian jasa modal; dan (v) Tidak ada pembagian keuntungan, sisa hasil usaha

masuk ke dalam cadangan.

75

Pada kongres ICA di London tahun 1934 komisi khusus yang dibentuk ICA

untuk mengkaji prinsip-prinsip koperasi menyimpulkan dari delapan prinsip Rochdale

bahwa tujuh diantaranya sebagai asas pokok, kecuali “Selling only pure and

unadultered goods”. Dalam perkembangannya tidak semua negara dengan ketujuh

prinsip tersebut terutama terhadap tiga butir rumusan yaitu netral di bidang politik

dan agama, tata niaga dijalankan secara tunai, dan mengadakan pendidikan bagi

anggota, pengurus, pengawas, dan staf, bahkan banyak negara yang berbeda

pandangan dengan hal tersebut. Maka penerapan prinsip-prinsip koperasi memang

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi disetiap negara, sehingga

terdapat berbagai macam prinsip koperasi pada saat itu.

Tahun 1937 pada kongres ICA di Paris bahwa dari tujuh yang disepakati

sebelumnya empat yang pertama ditetapkan sebagai prinsip ICA sendiri. Empat

prinsip tersebut diantaranya (i) Keanggotaan bersifat sukarela; (ii) Pengendalian

secara demokratis; (iii) pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi

anggota; dan (iv) pembatasan bunga atas modal. Kemudian pada tahun 1948 pada

kongres ICA di Praha menetapkan di dalam anggaran dasarnya bahwa suatu koperasi

di suatu negara dapat menjadi anggota lembaga tersebut apabila koperasi yang ada di

negara tersebut mempunyai tujuh prinsip ICA atau tujuh prinsip Rochdale yang

disepakati pada Kongres ICA tahun 1934 di London, tetapi salah satu prinsipnya

yaitu netral di bidang politik dan agama menjadi tidak diwajibkan.

Pada tahun 1966 pada kongres ICA di Wina prinsip koperasi berkembang dan

memutuskan menjadi enam prinsip koperasi. Enam prinsip tersebut diantaranya (i)

Keanggotaan yang terbuka dan sukarela; (ii) Pengelolaan yang demokratis; (iii)

pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sesuai partisipasi usahanya; (iv)

pembatasan bunga atas modal; (v) penyelenggaraan pendidikan bagi anggota,

pengurus, pengawas, dan staf; dan (vi) kerja sama antar koperasi. Terakhir pada

kongres ICA di Manchester tahun 1995 merumuskan pernyataan tentang jati diri

koperasi dan menyempurnakan prinsip koperasi menjadi enam prinsip diantaranya (i)

keanggotaan sukarea dan terbuka, (ii) pengendalian oleh anggota-anggota secara

demokratis, (iii) partisipasi ekonomi anggota, (iv) otonomi dan kebebasan, (v)

pendidikan, pelatihan dan informasi, (vi) kerja sama diantara koperasi-koperasi, (vii)

kepedulian terhadap komunitas.

Dari perkembangan prinsip-prinsip koperasi yang telah dijelaskan diatas

menunjukan bahwa adanya perbedaan prinsip koperasi baik yang berkembang

maupun yang diterapkan disetiap negara. Selanjutnya akan dibahas karakteristik

koperasi yang diterapkan dalam perkembangan koperasi di Amerika Serikat, Swedia,

Korea Selatan, dan Indonesia. Kesimpulan dari setiap bahasan akan dijadikan bahan

untuk perbandingan mengenai karakteristik koperasi di empat negara tersebut.

Berikut karakteristik koperasi di negara Indonesia, Swedia, Amerika Serikat, dan

Korea Selatan.

76

Amerika Serikat

Karakteristik koperasi yang diterapkan di Amerika Serikat dalam perkembangan

koperasi mengikuti perkembangan prinsip yang ditetapkan dari International

Cooperative Alliance (ICA) sebagai koperasi yang mana koperasi-koperasi di

Amerika Serikat menjadi bagian atau anggotanya. Selain itu Amerika Serikat sebagai

negara yang menjalankan faham ekonomi politik liberal menjelaskan bahwa

perekonomian negara dijalankan berdasarkan pada mekanisme pasar atau persaingan

bebas yang dapat mendorong untuk mencari keuntungan pribadi (profit oriented). Hal

ini dapat menyebabkan terjadinya persaingan antara individu atau antara kelas dari

setiap pelaku ekonomi.247

Kemudian menurut Caporaso dan Levine (2008) untuk mengatasi konflik

persaingan tersebut dengan membentuk perkumpulan seperti serikat pekerja dan

koperasi248

, karena koperasi sebagai perkumpulan yang saling bekerja sama

menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.249

Dengan demikian

karakteristik koperasi yang diterapkan dalam menjalankan usahanya berdasarkan

kerja sama yakni seperti prinsip yang ditetapkan International Cooperative Alliance

(ICA). Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan koperasi di Amerika Serikat

diantaranya yaitu Pada tahun 1892 dibentuk perkumpulan koperasi konsumen oleh

serikat pekerja yang bernama The First Workingmen’s Protective Union.

Selanjutnya perkumpulan koperasi konsumen ini mulai tumbuh dan

dioperasikan sesuai dengan prinsip Rochdale untuk menjalankan usaha atau program

pembelian masal atau jumlah yang besar untuk kebutuhan anggotanya di Boston

dalam mengatasi masalah sosial yang dialami anggotanya. Namun menurut Burley

(1939) dalam perkembangannya praktek bisnis koperasi ini buruk dan terdapat

kesenjangan yang melebar di antara partisipasi anggota terhadap The First

Workingmen’s Protective Union. Hal ini disebabkan karena terdapat anggota yang

hanya mengejar keuntungan atau mengarah pada profit oriented, dan tidak lagi

menjalankan prinsip kerja sama dan tolong menolong Rochdale di dalam

perkumpulannya.250

Kemudian pada pertengahan abad ke-19 setelah terjadinya perang saudara

antara petani di utara dan di selatan Amerika Serikat menyebabkan hancurnya kondisi

pertanian pada tahun 1867. Akhirnya para petani tersebut mendapat dukungan dari

“cooperation in all things” yaitu orde pembina peternakan yang dikenal sebagai

Grange yang dibentuk oleh Oliver Hudson Kelley untuk memperbaiki kondisi

pertanian yang hancur. Grange adalah organisasi yang mempromosikan

pengembangan koperasi dan berusaha untuk menghilangkan biaya terkait dengan

tengkulak dengan membawa petani dan produsen dengan konsumen dalam hubungan

yang langsung.

247

Didin. S. Damanhuri. 2010. Op.cit. 15-16 248

James A. Caporaso & David P. Levine. 2008. Op.cit. 68-122 249

H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Op.cit. Hal 3 250 Orin E. Burley. 1939. Op.cit. Hal 65-90

77

Pada tahun 1875 setelah mengumpulkan informasi tentang koperasi Eropa

melalui wakilnya di Eropa, akhirnya Grange menerapkan prinsip Rochdale dan

berusaha membangun koperasi dalam bentuk pemasaran pertanian, koperasi pembeli,

dan toko-toko koperasi untuk barang konsumsi, selanjutnya diversifikasi ke dalam

banyak kegiatan bisnis. Tetapi pada tahun 1880 Grange mengalami penurunan dalam

usahanya. Hal ini terjadi karena adanya praktik bisnis yang buruk, tidak menjalankan

kembali prinsip Rochdale, sehingga kurangnya partisipasi anggota.251

Pada tahun 1875 terdapat organisasi lain yang dibentuk untuk mengembangkan

koperasi pertanian yaitu The Farmers’ Alliance. Organisasi ini aktif di negara-negara

bagian selatan Amerika Serikat yang mana melakukan kegiatan penggunaan hak

gadai tanaman yang dibuat hutang secara terus menerus bagi banyak petani penyewa

kecil dan petani penggarap. Namun dalam perkembangannya organisasi koperasi ini

terbagi menjadi dua. Hal ini terjadi menurut Reynolds (2002) karena tidak

diterapkannya prinsip kerja sama, sehingga terdapat praktik diskriminasi rasial yang

menyulitkan petani hitam untuk berpartisipasi di dalam organisasi tersebut.252

Pada akhir abad ke-19 juga terdapat organisasi lain seperti organisasi Knights

Labour dan the Sovereigns of Industry yang mengembangkan koperasi toko untuk

kebutuhan anggotanya dan berhasil menerapkan prinsip Rochdale untuk

mengoperasikan toko-tokonya. Selain itu banyak juga koperasi ritel yang

dikembangkan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi-

koperasi ini berhasil menerapkan prinsip kerja sama dan menjadi koperasi serupa

grosir.253

Selain itu terdapat koperasi yang melaksanakan prinsip koperasi “kepedulian

terhadap komunitas”, diantaranya yaitu tahun 1968 koperasi Sunkist Growers

mendirikan Special Olympic sebagai sarana kegiatan sosial. Special Olympic

merupakan organisasi nirlaba internasional yang bertujuan untuk memberdayakan

orang-orang yang terbelakang agar menjadi sehat dan produktif. Maka lembaga ini

menyelenggarakan kegiatan olimpiade olah raga bagi orang-orang terbelakang

tersebut, dan telah menjadi wadah bagi semua orang terbelakang di dunia tanpa

memandang ras, agama, dan suku serta budaya. Kegiatan Olimpiade masih

berlangsung sampai saat ini yang melibatkan 2,5 juta orang baik dewasa maupun

anak-anak yang terbelakang dari lebih 170 negara.254

Selanjutnya koperasi Land O’Lakes mendirikan yayasan yang bertujuan untuk

memperbaiki kualitas kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pedesaan dengan memberikan sumbangan. Bentuk sumbangan tersebut yaitu

sumberdaya untuk mengembangkan dan memperkuat lembaga atau organisasi yang

aktif dalam pemberian layanan kemanusiaan, pendidikan dan pembinaan pemuda

serta kesenian. Kemudian untuk menjamin kebutuhan masyarakat agar dapat

251 Henry H. Bakken dan Marvin A. Scharrs. 1937. Op.cit. Hal 524-526 252 Bruce J. Reynolds. 2002. Op.cit. Hal 2-16 253

Florence Parker. 1956. Op.cit. Hal 3-35 254

Djabaruddin Djohan. 2009. Op.cit. Hal 26

78

terpenuhi, yayasan mempunyai program bantuan yang diberikan melalui 1 100

koperasi anggotanya.255

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa dalam perkembangan koperasi di

Amerika Serikat tidak semua koperasi menerapkan karakteristik koperasi dengan

baik. Tetapi terdapat sebagian yang berhasil menerapkan karakteristik koperasi

dengan baik. Hilangnya atau tidak diterapkannya prinsip koperasi di negara maju

Amerika Serikat menurut Soetrisno (2001) bahwa disebabkan kemajuan bisnis yang

dijalankan koperasi semakin besar dan lebih berorientasi pada persaingan bisnis.256

Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik koperasi yang diterapkan pada koperasi

di Amerika Serikat sepenuhnya termasuk kedalam faham ekonomi politik liberal.

Swedia

Karakteristik koperasi yang diterapkan di Swedia dalam perkembangan koperasi

mengikuti perkembangan prinsip yang ditetapkan dari International Cooperative

Alliance (ICA) sebagai koperasi yang mana koperasi-koperasi di Swedia menjadi

bagian atau anggotanya. Selain itu Swedia sebagai negara yang menjalankan faham

ekonomi politik sosial-demokrat menjelaskan bahwa perekonomian negara dijalankan

berdasarkan pada pemerataan atau model negara kesejahteraan (welfare state model),

dan tidak menghilangkan mekanisme pasar atau persaingan bebas dalam

perekonomian tetapi adanya intervensi yang tinggi terhadap perekonomian tersebut

agar tercipta kesejahteraan. Dengan demikian persaingan antara individu atau antara

kelas dari setiap pelaku ekonomi masih tetap ada.257

Kemudian menurut Caporaso dan Levine (2008) untuk mengatasi persaingan

tersebut atau melawan kelas kapitalis dalam perasingan bebas dengan membentuk

perkumpulan seperti serikat pekerja dan koperasi258

, karena koperasi sebagai

instrumen masyarakat yang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan.259

Dengan demikian karakteristik koperasi yang diterapkan dalam menjalankan

usahanya berdasarkan kerja sama yakni seperti prinsip yang ditetapkan International

Cooperative Alliance (ICA).

Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan koperasi di Swedia diantaranya

yaitu pada pertengahan abad ke-19 awalnya berbagai asosiasi koperasi di Swedia

tidak ada yang bekerja sama seperti yang terjadi pada tahun 1873 Association

Housing Cooperative yang dibentuk oleh para pekerja atau buruh menjalankan

usahanya dengan menggunakan tabungannya dan modal pinjaman. Kemudian

asosiasi ini berhasil memulai kegiatannya dengan membangun rumah-rumah. Namun

dalam perkembangannya tidak berlangsung lama asosiasi ini mengalami

permasalahan modal karena tidak mampu bersaing dengan swasta. Akhirnya diambil

255

Ibid. Hal 35 256

Noer Soetrisno. 2001. Op.cit. Hal 19-24 257

Didin. S. Damanhuri. 2010. Op.cit. 25-27, 49 258

James A. Caporaso & David P. Levine. 2008. Op.cit. 68-122 259


79

alih oleh perusahaan kontraktor swasta, dan anggota-anggota asosiasi ini mengalami

kerugian yang besar.260

Sejak saat itu pada pergantian abad atau akhir abad ke-19 banyak asosiasi yang

mulai berkolaborasi atau bekerja sama. Seperti pada tahun 1895 dibentuk organisasi-

organisasi nasional yang disebut the Swedish Cooperative Union and Wholesale

Society atau Kooperativa Förbundet (KF) oleh 200 organisasi yang bekerja sama

salah satunya yaitu the Nonconformist (“free”) Chruch movement, the temperance

movement, the farmers’ movement and the political (Sosial Demokratik), dan trade

union branches of the labour movement.

KF adalah asosiasi nasional koperasi konsumen pertama yang dibentuk di

Swedia karena orang-orang yang ada di perusahaan kecil di kota dan pekerja

pertanian membutuhkan makanan dan pakaian yang sulit untuk mendapatkan barang-

barang ini di daerah pedesaan dan mereka banyak yang terlilit hutang kepada

pedagang grosir, dan dalam menjalankan usaha KF menerapkan prinsip-prinsip kerja

sama Rochdale.261

Maka sampai dekade 1980an KF masih melakukan perlawanan

terhadap swasta, bahkan KF industrial companies group memegang 21%

perdagangan barang kebutuhan sehari-hari, dan 11% perdagangan produk khusus di

Swedia. Selain itu memiliki pangsa pasar 13% dari seluruh industri makanan

Swedia.262

Selanjutnya pada tahun 1979 the Federation of Swedish Farmers’ atau

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) yang merupakan organisasi pusat koperasi antara

serikat buruh dan kegiatan ekonomi petani menetapkan ideologi koperasi pertanian

yang tercantum di dalam program aksi LRF yang digunakan pada tahun 1979.

Prinsip-prinsip ideologi tersebut mengikuti prinsip-prinsip yang disetujui oleh

International Cooperatives Alliance (ICA). Tetapi terdapat beberapa prinsip yang

disesuaikan dengan sifat koperasi pertanian di Swedia, yaitu terutama prinsip dasar

berikut: “manfaat lembaga dari modal saham harus diteruskan kepada anggota dalam

bentuk pembayaran lebih tinggi untuk produk dan harga yang lebih rendah dan itu

sebagai syarat.

Jika bunga yang dibayar atas modal saham, maka jumlahnya harus dibatasi”,

dan “Harga harus didasarkan pada aturan harga yang sama untuk kinerja yang sama.

Surplus yang didapat dari operasional lembaga memiliki manfaat untuk anggota

dengan member keuntungan anggota lainnya”.263

Menurut Ake (1988) bahwa di

berbagai macam atau cabang gerakan koperasi Swedia, prinsip-prinsip koperasi

secara fundamental diterapkan dengan cara-cara yang berbeda sesuai dari sifat

perusahaan koperasi. Tetapi prinsip utama gerakan koperasi Swedia adalah prinsip-

prinsip koperasi International Cooperative Alliance (ICA).264

260 Sven Ake. 1988. Op.cit. Hal 3 261

Pernilla Jonsson. 2006. Loc.cit. 262


Ibid. Hal 2 264

Ibid. Hal 1

80


terhadap komunitas”, yaitu koperasi Kooperativa Fõrbundet (KF) dalam masalah

lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti akibat penggunaan energi

yang berlebihan dan penggundulan hutan. Hal ini mendorong untuk mengganti bahan

bakar fosil untuk transportasi, tenaga listrik, dan alat pemanas dengan produk dan

jasa yang bebas dari carbon dioxide. Maka untuk mengatasinya KF bersama

koperasi-koperasi anggotanya sejak tahun 2000 menyepakati dan menetapkan untuk

mengurangi emisi minimal 30% sampai tahun 2020, minimal 50% sampai tahun 2050

dalam proses produksinya dan menggantikan alat pengangkutan barang-barang yaitu

truk dengan kereta api.

Kemudian sejak tahun 1990an juga KF terus meningkatkan pemasaran produk-

produk organik, sehingga pada tahun 2007 KF telah memasarkan 44% produk

organik di Swedia.265

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa dalam perkembangan

koperasi di Swedia terdapat sedikit atau sebagian kecil pada pertengahan abad ke-19

yang tidak berhasil menerapkan karakteristik koperasi dengan baik. Tetapi sejak

pergantian abad menuju abad ke-20 koperasi berhasil menerapkan karakteristik

koperasi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik koperasi yang

diterapkan pada koperasi di Swedia sebagian besar termasuk kedalam faham ekonomi

politik sosial demokrat.

Korea Selatan

Karakteristik koperasi yang diterapkan di Korea Selatan dalam perkembangan


Cooperative Alliance (ICA) sebagai koperasi yang mana koperasi-koperasi di Korea

Selatan menjadi bagian atau anggotanya. Selain itu Korea Selatan sebagai negara

yang menjalankan faham ekonomi politik heterodoks menjelaskan bahwa

perekonomian negara tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan pada mekanisme

pasar atau persaingan bebas, tetapi disesuaikan dengan yang berkembang dinegaranya

dan tidak menghilangkan struktur sosial maupun budaya.266

Kemudian struktur sosial maupun budaya tersebut dijadikan sebagai kekuatan

dalam pembangunan perekonomian.267

Maka struktur sosial maupun budaya yang

berkembang dapat mempengaruhi dalam perkembangan koperasi, termasuk dalam

penerapan karakteristik koperasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan

koperasi di Korea Selatan diantaranya yaitu pada masa Dinasti Chosun terdapat

lembaga kerja sama tradisional Hyangyak yang menjalankan usaha yang mengarah

pada solidaritas dan saling membantu dalam hubungan sosial yang timbal balik

seperti yang tercantum dalam ajaran pemikiran Konfusianisme.

Pada tahun 1907 dibentuk koperasi keuangan oleh pemerintah Jepang. Peran

koperasi ini adalah untuk memberikan pinjaman non-agunan kepada sebagian besar

265

Djabaruddin Djohan. 2009. Op.cit. Hal 121 266

Didin. S. Damanhuri. 2010. Op.cit. 61-63 267


81

petani penyewa lahan dan pemilik lahan, dan agar dapat meningkatkan produksi dan

mengurangi ketergantungan kepada rentenir lokal. Namun peraturan koperasi

keuangan yang pada awalnya menerapkan kepada anggotanya untuk membentuk

majelis umum dan adanya voting umum, akhirnya dibatasi bahkan dihapuskan oleh

pemerintah Jepang.

Selanjutnya pada tahun 1921 dibentuk koperasi konsumen The Chosun Labor

Mutual Community bertujuan melindungi para pekerja atau buruh dari kelaparan dan

menyediakan barang-barang kebutuhan dasar melalui koperasi konsumen. Akhirnya

The Chosun Labor Mutual Community mempromosikan untuk membuka cabang-

cabang koperasi konsumen di kota-kota Korea lainnya, tetapi cabang koperasi ini

tidak berlangsung lama karena masalah internal seperti yang terjadi di daerah Mokpo

yang mana koperasi konsumen disana dibentuk oleh orang-orang kaya lokal yang

melakukan operasi koperasinya tidak secara demokratis atau adanya diskriminasi

terhadap orang-orang miskin dan didominasi oleh orang-orang kaya tersebut.268

Pada tahun 1961 pemerintah menganjurkan koperasi pertanian digabungkan

dengan bank pertanian menjadi organisasi pertanian serbaguna, sehingga dibentuk

National Agricultural Cooperative Federation (NACF). Usaha NACF diantaranya

yaitu memberikan pinjaman kepada koperasi pertanian desa, mendistribusikan pupuk,

menyediakan jasa keuangan seperti kredit, asuransi dan konsultasi manajemen.

Namun menurut Battilani dan Schröter (2012) dengan terintegrasinya NACF

dengan pemerintah melalui program yang diberikan pemerintah menyebabkan

hilangnya demokrasi anggota dan kemandirian koperasi dari prinsip-prinsip dasar

koperasi ICA, bahkan dalam pemilihan pemimpin koperasi NACF tidak berdasarkan

demokrasi tetapi dipilih langsung oleh Presiden, sehingga NACF bukan perusahaan

koperasi sepenuhnya yang otonom.

Selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk koperasi kredit yang menerapkan prinsip

koperasi modern seperti persyaratan likuiditas dengan prinsip Gye. Gye adalah

ungkapan dalam tradisi masyarakat Korea yang berarti saling membantu (ajaran

budaya Konfusianisme). Bahkan menurut Battilani dan Schröter (2012) tradsi Gye ada

dalam ikatan filsafat Raffeisen yang dikenal sebagai anggota koperasi kredit harus

memiliki hubungan sosial melalui agama atau residensi, dan hanya dalam ikatan ini

keanggotaan harus terbuka untuk semua.269

Pada tahun 1970 koperasi kredit Saemaul dijalankan berdasarkan pada

perjanjian tradisi saling mendukung, dan berdasarkan pada saling membantu dan

timbal balik antara orang desa dengan tetangganya (ajaran budaya Konfusianisme).

Koperasi kredit masyarakat Saemaul didefinisikan sebagai koperasi keuangan yang

memberikan kontribusi untuk pengembangan masyarakat serta bangsa melalui bisnis

keuangan, termasuk tabungan, kredit, asuransi, dan budaya kerja sejahtera, proyek

pengembangan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip koperasi dan mewarisi

268

Ibid. Hal 86-88 269


82

semangat masyarakat tradisional yang berasal dari sistem koperasi Korea seperti Gye,

Hyangyak, dan Dure (ajaran budaya Konfusianisme).270


terhadap komunitas”, yaitu koperasi National Agricultural Cooperative Federation

(NACF) yang melakukan kegiatan sosial pada aspek kemasyarakatan dan lingkungan.

Pada aspek kemasyarakatan, NACF telah melaksanakan kampanye bagi kemakmuran

bersama kota-kota dan desa-desa pertanian melalui perbaikan kualitas hidup orang-

orang kota dan para petani, dan menjadikan desa-desa pertanian sebagai tempat yang

nyaman untuk dihuni.

NACF juga melakukan kegiatan yang bertujuan memelihara budaya lokal yaitu

program „Menemukan Akar” yang mana orang-orang dapat menelusuri peninggalan

sejarah bangsa Korea Selatan. NACF juga menjadi sponsor dalam beberapa kegiatan

tradisional seperti pesta gingseng, pesta padi, dan pesta lada merah.271

Kemudian

pada aspek lingkungan, NACF membantu mengembangkan pertanian yang ramah

lingkungan dengan mendukung kelompok-kelompok pertanian koperasi dalam

memproduksi hasil pertanian yang ramah lingkungan, dengan mengembangkan

teknologi pertanian dan dengan memberikan pelayanan pendidikan, pelatihan kepada

petani dan konsumen.

NACF juga memberikan bimbingan manajemen berbasis komputer terhadap

kelompok-kelompok pertanian koperasi. Selain itu NACF bekerja sama dengan

Pelaksana Pembangunan Pedesaan melaksanakan proyek perintisan untuk sistem

produk ternak organik dan sarana pertanian yang ramah lingkungan.272

Dari uraian

tersebut menunjukan bahwa dalam perkembangan koperasi di Korea Selatan terdapat

sebagian yang tidak menerapkan karakteristik koperasi dengan baik. Tetapi terdapat

sebagian koperasi yang menerapkan karakteristik koperasi dengan baik, dan

menerapkan budaya di dalam koperasi. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik

koperasi yang diterapkan pada koperasi di Korea Selatan sebagian termasuk kedalam

faham ekonomi politik heterodoks.

Indonesia

Karakteristik koperasi yang diterapkan di Indonesia dalam perkembangan


Cooperative Alliance (ICA) sebagai koperasi yang mana koperasi-koperasi di

Indonesia menjadi bagian atau anggotanya. Selain itu di dalam konstitusi Indonesia

yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya pada pasal 33 ayat (1)(2) dan

(3), pasal 34, dan pasal 27 ayat (2)273

, yang mana pasal-pasal tersebut menjelaskan

270

Ibid. Hal 6-9 271

Djabaruddin Djohan. 2009. Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia. Penerbit LSP2I-ADOPKOP INDONESIA: Jakarta. Hal 6 272

Ibid. 273 Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat

83

model pembangunan Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang

disesuaikan dengan budaya gotong royong, dan peran pemerintah atau negara dalam

suatu perekonomian bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.274

Kemudian struktur

sosial maupun budaya tersebut dijadikan sebagai kekuatan dalam pembangunan

perekonomian.275

Maka struktur sosial maupun budaya yang diatur di dalam konstitusi tersebut

dapat berkembang dan mempengaruhi dalam perkembangan koperasi, termasuk

dalam penerapan karakteristik koperasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam

perkembangan koperasi di Indonesia diantarnya yaitu di dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur sendi dasar, dan nilai-nilai

koperasi yang berdasarkan pada budaya Indonesia yaitu gotong royong,

kekeluargaan, dan kebersamaan. Selanjutnya pada Kongres Koperasi yang ke-1 di

Tasikmalaya tahun 1947 menyepakati dan menetapkan asas gotong royong menjadi

prinsip dasar setiap koperasi, dan kemakmuran rakyat harus dipenuhi sesuai dengan

UUD 1945 Pasal 33 dengan koperasi sebagai salah satu alat pelaksananya.276

Pada masa orde lama yaitu dalam Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop)

di Surabaya tahun 1961 terdapat beberapa keputusan diantaranya yaitu “koperasi

ditetapkan sebagai alat demokrasi terpimpin”. Selain itu pada tahun 1965 saat

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian yang

secara garis besar menyatakan koperasi merupakan organisasi ekonomi dan alat

revolusi berdasarkan nasionalis sosialis komunis.277

Pada awal masa reformasi

pemerintah melaksanakan program kredit usha tani (KUT) yang telah dilaksanakan

pada masa orde baru kembali ditingkatkan.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemarau panjang pada saat krisis

sampai akhir tahun 1998 yang mengakibatkan penurunan produksi beras maupun

modal para petani yang terpaksa dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

selama musim kemarau tersebut. KUT yang diberikan kepada para petani

dimanfaatkan untuk pengadaan sarana produksi pertanian. Kemudian KUD dan

kelompok tani dilibatkan dalam menyalurkan KUT kepada petani dengan bantuan

pemerintah. Agar KUT dapat tersalurkan ke seluruh daerah maka pemerintah

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 27 UUD 1945: (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 UUD 1945: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 274

Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, dan Ahmad Erani Yustika. 2014. Op.cit. Hal 6-12 275


Ibid. 277

H.M. Iskandar Soesilo. 2008. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia. Penerbit: PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta. Hal

84

melibatkan koperasi non-KUD dan LSM untuk membantu penyalurannya agar

masalah daerah yang tidak terdapat KUD dapat teratasi.278

Program selanjutnya yaitu koperasi distribusi Indonesia (KDI) yang

menawarkan sistem distribusi secara fisik yang melibatkan ribuan koperasi dan UKM

untuk menghilangkan sistem delivery order yang disalahgunakan. Pada tahun 1998

induk koperasi diantaranya InKUD, Inkoppas, Inkopad, Inkopau, Inkoppol, Ikpri,

Ikpi, Inkowapi, Inkoveri, Inkopontren, dan Inkopkar berubah menjadi koperasi

distribusi Indonesia. Setelah itu membentuk perwakilan di 27 provinsi serta 2 500

agen yang terdiri dari koperasi primer dan UKM. Dalam penyaluran minyak tersebut

dikoordinir oleh Bulog dan sebagai penyalur langsung kepada konsumen adalah

koperasi dan ukm.279

Berdasarkan kebijakan distribusi dan kebijakan kredit tersebut menurut

Nasution (2008) bahwa pemerintah dinilai kurang tepat dalam melakukan kebijakan

distribusi dan kredit usaha yang pada akhirnya pembentukan koperasi pada saat itu

mengarah hanya untuk mendapatkan fasilitas negara. Selanjutnya terdapat Koperasi

Simpan Pinjam yang mampu bertahan dari tahun 1973 sampai masa reformasi,

bahkan jumlah modal, modal pinjaman, dan total aset terus mengalami peningkatan.

Dapat dilihat pada tahun 2005 KSP memiliki jumlah modal sebesar Rp776 milyar,

modal pinjaman sebesar Rp195 milyar, dan total aset sebesar Rp1,3 triliun.

Kondisi ini meningkat dibandingkan pada tahun 1992 KSP memiliki jumlah

modal sebesar Rp34 milyar, modal pinjaman sebesar Rp22 milyar, dan total aset

sebesar Rp180 milyar. Menurut Soesilo (2008) KSP mampu berkembang sampai

masa reformasi karena loyalitas anggotanya yang tinggi yaitu mereka bukan hanya

sebagai pelanggan tetapi juga sebagai pemilik yang ikut aktif menentukan

kebijaksanaan KSP secara kekeluargaan, dan motto dari KSP sendiri adalah

“Bersama Membangun Usaha”.280


terhadap komunitas”, yaitu Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) pada tahun 2014

mengeluarkan dana sebesar Rp1,258 milyar untuk dibelanjakan dalam kegiatan

Corporate Social Responsibility (CSR) diantaranya yaitu pembagian dana santunan

pendidikan kepada 504 anak yatim dan fakir miskin, pembagian paket sembako pada

acara ulang tahun KWSG kepada fakir miskin, bantuan operasional kepada 183

Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ), dan bantuan ta‟jil atau bukaan pada saat bulan

Ramadhan.281

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa dalam perkembangan koperasi di

Indonesia terdapat sebagian yang tidak menerapkan karakteristik koperasi dengan

baik. Tetapi dalam perkembangan koperasi di Indonesia terdapat sebagian koperasi

278

Muslimin Nasution. 2008. Op.cit. Hal 124 279

Ibid. Hal 136-138 280


KWSG. 2016. Program CSR. Web resmi koperasi warga semen gresik (KWSG). Diakses pada 28 Mei 2016. http://www.kwsg.co.id/website/csr/program-csr

http://www.kwsg.co.id/website/csr/program-csr

85

yang menerapkan karakteristik koperasi dengan baik, dan terdapat sebagian kecil

yang menerapkan budaya di dalam koperasi. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik

koperasi yang diterapkan pada koperasi di Indonesia sebagian kecil mengarah

kedalam faham ekonomi politik heterodoks.

Perbandingan Karakteristik Koperasi

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai karakteristik perkembangan

koperasi dari masing-masing negara yaitu Indonesia, Swedia, Amerika Serikat, dan

Korea Selatan, berikut pada tabel 9 perbandingan kesimpulan karakteristik koperasi

dari empat negara:

Tabel 9 Perbandingan Karakteristik Koperasi di Indonesia, Swedia, Amerika Serikat,

dan Korea Selatan


Serikat

Korea Selatan

1.Undang-undang

koperasi /

peraturan

koperasi

Undang-

Undang No.25

Tahun 1992

Tentang

Perkoperasian

The

Cooperatives

Societies Act

Tentang

Perkumpulan

Koperasi

Terdapat

banyak

undang-

undang

koperasi sesuai

dengan sektor

usaha koperasi

Terdapat

banyak undang-

undang koperasi

sesuai dengan

sektor usaha

koperasi

2.Prinsi koperasi Tercantum

dalam Undang-

Undang No.25

Tahun 1992

Tentang

Perkoperasian

Pasal 5,

berlandaskan

pada prinsip

ICA

Prinsip

International

Cooperative

Alliance (ICA)

dan disesuaikan

dengan kondisi

koperasinya

Prinsip

International

Cooperative

Alliance (ICA)

Prinsip

International

Cooperative

Alliance (ICA),

disinkronkan

dengan budaya

Konfusianisme

3.Budaya atau

Kultur yang

diterapkan

dalam koperasi

budaya dan

nilai-nilai lokal

kekluargaan

Tidak ada Tidak ada budaya dan

nilai-nilai lokal

Konfusianisme

86


Serikat

Korea Selatan

4.Ekonomi politik

dalam

penerapan

prinsip koperasi

1. Sebagian

kecil koperasi

menerapkan

prinsip koperasi

kerja sama dan

budaya

lokalnya yang

termasuk

kedalam faham

ekonomi politik

heterodoks

1.Sebagian besar

koperasi

menerapkan

prinsip koperasi

kerja sama yang

termasuk

kedalam faham

ekonomi politik

sosial-demokrat

1.Sepenuhnya

menerapkan

prinsip

koperasi kerja

sama yang

termasuk

kedalam faham

ekonomi

politik liberal

1.Sebagian

koperasi

menerapkan

prinsip koperasi

kerja sama dan

budaya lokalnya

yang termasuk

kedalam faham

ekonomi politik

heterodoks

Sintesis

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis perkembangan koperasi di

Indonesia yang dibandingkan dengan Amerika Serikat, Swedia, dan Korea Selatan,

maka dapat dirumuskan suatu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan

perkembangan koperasi di Indonesia dalam fungsinya sebagai lembaga usaha dan

soko-guru perekonomian yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945 atau bahkan dapat disetarakan dengan koperasi di negara-negara

pembandingnya. Berdasarkan hasil analisis dari perkembangan koperasi di Indonesia

menunjukan bahwa setelah memasuki tahun 1990an dalam penerapan kebijakan

tahapan otonomi yang menjelaskan peran pemerintah yang dominan dalam

mengembangkan koperasi pada tahun-tahun sebelumnya mulai dihilangkan hanya

sebatas bantuan tidak langsung.

Tetapi secara empiris masih terdapat peran pemerintah dalam mengembangkan

koperasi bahkan sampai masa reformasi masih terdapat peran pemerintah yang

menjadikan koperasi sebagai bagian alat dari program pemerintah dan terdapat

praktik yang mengarah pada mencari keuntungan (profit oriented) di dalam koperasi.

Kemudian memasuki tahun 2000an sudah tidak terdapat peran pemerintah yang

dominan dalam perkembangan koperasi, dan peran pemerintah hanya sebagai

regulator dan memberikan bantuan tidak langsung kepada koperasi. Tetapi masih

terdapat sebagian koperasi yang tidak menerapkan karakteristik (nilai dan prinsip)

koperasi dengan baik dan masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau

bergantung pada bantuan pemerintah.

Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam

mengelola koperasi dan menjalankan usaha koperasi. Maka pemerintah dapat

merumuskan suatu kebijakan tentang peningkatan koordinasi dan kerja sama antara

pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) dan daerah, serta antara

pemerintah dan masyarakat agar dapat mengurangi terbatasnya kemampuan koperasi

87

dalam menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan

saluran pemasaran.

Selain itu agar terciptanya jaringan usaha antar koperasi dan antara koperasi

dengan swasta atau usaha besar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan fasilitas

pengembangan koperasi dalam mengoptimalkan sumberdaya untuk perbaikan kinerja

koperasi dan mengurangi persaingan di antara anggota koperasi. Seperti yang terjadi

pada perkembangan koperasi di Korea Selatan yang mana pemerintah bekerja sama

dengan masyarakat khususnya koperasi untuk meningkatkan kemajuan dalam usaha

koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya pemerintah dapat merumuskan kebijakan tentang penyuluhan,

pendidikan, dan pelatihan koperasi. Hal ini dilakukan karena banyak anggota koperasi

dan masyarakat pada umumnya yang tidak mengerti tentang koperasi. Bahkan dengan

adanya hasil amandemen UUD 1945 pasal 33 yang menyebabkan pertentangan

ideologi nasional dan koperasi tidak lagi menjadi satu-satunya pilar struktur

perekonomian nasional. Selain itu dikarenakan rendahnyanya kualitas sumberdaya

manusia koperasi dalam teknologi, dan pengelolaan koperasi. Maka diharapkan

dengan bertambahnya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan koperasi agar dapat

menumbuhkan kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan

modal, menumbuhkan generasi baru yang mengerti tentang koperasi, memajukan

usaha koperasi, dan meningkatkan kerja sama antar semua koperasi, sehingga pada

akhirnya nilai dan prinsip koperasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Seperti yang terjadi pada perkembangan koperasi di Swedia yaitu sebagian

besar buruh yang ada di Swedia ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan koperasi,

dan melakukan kerja sama antar semua koperasi untuk melawan kelompok pemilik

modal serta menghilangkan monopoli di dalam pasar. Selain itu terjadi juga pada

perkembangan koperasi di Amerika Serikat yaitu semua masyarakat (baik petani

maupun buruh) yang hanya memiliki sediki modal, mereka sadar dengan berkoperasi

dan bekerja sama dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan.

Selanjutnya pemerintah dapat membuat kebijakan tentang pembentukan

lembaga atau bagian yang mengurusi kelengkapan data dan sistem informasi riil

tentang koperasi. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini belum tersedianya data

yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan

pemetaan koperasi dan perencanaan kebijakan, dan program seperti pembinaan

koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat melanjutkan kebijakan tentang penilaian

terhadap koperasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha

Kecil dan Menengah Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman

Pemeringkatan Koperasi.

Hal ini dilakukan karena sama seperti 300 koperasi kelas dunia yang

dikeluarkan oleh ICA berdasarkan pendapatan koperasi dan berdasarkan pendapatan

koperasi terhadap PDB per kapita. Maka diharapkan menjadi motivasi untuk semua

koperasi sehingga dapat meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian,

menunjukan atau memperlihatkan kinerja koperasi sehingga koperasi dapat menjadi

88

lembaga usaha pilihan selain swasta atau model usaha yang paling disukai

masyarakat pada umumnya, dan pada akhirnya koperasi diharapkan dapat menjadi

pilar dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Perkembangan koperasi di Amerika Serikat termasuk kedalam perkembangan

koperasi faham ekonomi politik liberal, dan karakteristik koperasi yang

diterapkan pada koperasi di Amerika Serikat sepenuhnya termasuk kedalam

faham ekonomi politik liberal.

2. Perkembangan koperasi di Swedia sebagian besar termasuk kedalam

perkembangan koperasi faham ekonomi politik sosial-demokrat dan sebagian

kecilnya termasuk kedalam perkembangan koperasi faham ekonomi politik

liberal, dan karakteristik koperasi yang diterapkan pada koperasi di Swedia

sebagian besar termasuk kedalam faham ekonomi politik sosial demokrat.

3. Perkembangan koperasi di Korea Selatan sejak masa penjajahan sampai tahun

1980an sebagian masih termasuk kedalam perkembangan koperasi negara

berkembang, dan belum sepenuhnya termasuk kedalam perkembangan koperasi

faham ekonomi politik heterodoks. Perkembangan koperasi di Korea Selatan

setelah memasuki tahun 1980an termasuk kedalam perkembangan koperasi faham

ekonomi politik heterodoks. Selain itu karakteristik koperasi yang diterapkan pada

koperasi di Korea Selatan sebagian termasuk kedalam faham ekonomi politik

heterodoks.

4. Perkembangan koperasi di Indonesia sejak masa penjajahan sampai masa orde

baru masih termasuk kedalam perkembangan koperasi negara berkembang dan

memasuki tahun 2000an pada masa reformasi mengarah kedalam perkembangan

koperasi faham ekonomi politik heterodoks. Selain itu karakteristik koperasi yang

diterapkan pada koperasi di Indonesia sebagian mengarah kedalam faham

ekonomi politik heterodoks.

Saran

Saran yang bisa direkomendasikan berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara

pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat

khususnya koperasi karena untuk mengurangi terbatasnya kemampuan

89

koperasi dalam mencipatakan atau menjangkau jaringan usaha antar

koperasi dan antara koperasi dengan swasta atau usaha besar.

2. Pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan

koperasi untuk menumbuhkan kesadaran anggota koperasi berpartisipasi

dalam meningkatkan modal, menumbuhkan generasi baru yang mengerti

tentang koperasi, memajukan usaha koperasi, dan meningkatkan kerja sama

antara semua koperasi, sehingga pada akhirnya nilai dan prinsip koperasi

dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Pemerintah perlu membentuk lembaga atau bagian yang mengurusi

kelengkapan data dan sistem informasi riil tentang koperasi untuk keperluan

pemetaan koperasi dan perencanaan kebijakan, program seperti pembinaan

koperasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ake, Sven. 1988. The Co-operative Movement in Sweden: Past, Present, The Future

an overview. Sweden (SE): The Swedish Institut.

Ali, Fachry, dkk. 1996. Beras, Koperasi, dan Politik Orde Baru. Jakarta (ID): Pustaka

Sinar Harapan.

Bakken, Henry H, dan Marvin A Scharrs. 1937. The Economics of Cooperative

Marketing. California (US): McGraw-Hill Book Company Inc.

Baswir, Revrisond. 1997. Koperasi Indonesia. Yogyakarta (ID): BPFE-

YOGYAKARTA.

Battilani, Patrizia, dan Harm G Schoter. 2012. The Cooperative Business Movement,

1950 to the Present. New York (US): Cambridge University Press.

Birchall, Johnston. 2009. A Comparative Analysis of Cooperative Sectors in

Scotland, Finland, Sweden, and Switzerland [Artikel]: Democracy at Work

Institute. Diakses pada 18 Maret 2016

http://institute.coop/resources/comparative-analysis-cooperative-sectors-

scotland-finland-sweden-and-switzerland

[BPS] Badan Pusat Statustik. Berbagai Tahun. Statistik Indonesia. Jakarta. BPS.

[BPS] Badan Pusat Statustik. Berbagai Tahun. Rekapitulasi Data Koperasi Seluruh

Indonesia. Jakarta. BPS.

Burley, Orin E. 1939. The Consumers’ Cooperative as a Distributive Agency. New

York (US): McGraw-Hill Book Company Inc.

Caporaso, James A dan David P Levine. 2008. Teori-Teori Ekonomi Politik.

Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: Suraji.

Choi, Jae-Hak. 2006. Agricultural Cooperatives in Korea [Artikel]. Korea. NACF.

Diakses pada 18 Maret 2016

http://www.agnet.org/activities.php?func=view&id=20110719103351

Cobia, David W, dkk. 1989. Cooperatives in Agriculture. New Jersey (US): Prentice-

Hall Inc.

Damanhuri, Didin S. 1987. Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia. Bandung (ID):

PT Alumni.



http://www.agnet.org/activities.php?func=view&id=20110719103351

90

Damanhuri, Didin S. 1996. Ekonomi Politik Alternatif. Jakarta (ID): Pustaka Sinar

Harapan.

Damanhuri, Didin S. 1999. Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik. Jakarta (ID):

Pustaka Hidayah.

Damanhuri, Didin S. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan. Bogor (ID): IPB

Press.

Dumbauld, Edward. 1964. The Constitution of the United States. Oklahooma (US):

University of Oklahoma Press.

Djamhari, Choirul. 1985. Ke Arah Pemahaman Bangun Perusahaan Koperasi.

Jakarta (ID): Badan Penelitian Pengembangan Koperasi.

Djohan, Djabaruddin. 2009. Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia. Jakarta (ID):

LSP2I-ADOPKOP INDONESIA.

Elder, Neil C M. 1970. Government in Sweden. New York (US): Pergamon Press.

Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. Perekoperasian: Sejarah Teori

dan Praktek. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.

Gullander, Ake. 1951. Farmers’ Cooperation in Sweden. Iowa (SE): The IOWA State

College Press.

Hastad, Elis. 1957. The Parliament of Sweden. New Southgate (SE): The Chiswick

Press.

Hustedt, Thurid dan Jan Tiessen. 2006. Central Government Coordination in

Denmark, Germany, and Sweden. Postdam (SE): Universitas Postdam.

Ismail, Munawar, Dwi Budi Santosa, dan Ahmad Erani Yustika. 2014. Sistem

Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta (ID):

Erlangga.

Jonsson, Pernilla. 2006. Marketing Innovations and the Swedish Consumer

Cooperative Movement 1904-1930 [Artikel]. Uppsala: Uppsala University.

Diakses pada 18 Maret 2016 http://www.ekhistmotet09.ekhist.uu.se/node3 Jordan, Terry L. 2009. The U.S. Constitution. Naperville (US): Oak Hill Publishing

Company.

Juanda, Bambang. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Bogor (ID): IPB

Press.

Kim, Myung Oak dan Sam Jaffe. 2010. The New Korea (An Inside South Korea’s

Economic Rise). New York (US): AMACOM.

Lawless, Greg. 2002. History of Cooperatives in Wisconsin [Buletin]. Wisconsin

(US): University of Wisconsin Center. Diakses pada 18 Maret 2016


Lexy, Moleong J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung (ID). PT Remaja

Rosdakarya.

Masngudi, DR H. 1990. Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di

Indonesia [Jurnal]. Jakarta (ID): Badan Penelitian Pengembangan Koperasi

Departemen Koperasi.

Mason, Alpheus Thomas dan Donald Griver Stephenson. 1993. American

Constitutional Law. New Jersey (US): Prentice Hall.

MD, Sagimun. 1983/1984. Koperasi Indonesia. Jakarta (ID): Manasco. Departemen

Perdagangan dan Koperasi.

Nasution, Muslimin. 2008. Koperasi Menjawab Ekonomi Nasional. Jakarta (ID): PIP

& LPEK.

http://www.ekhistmotet09.ekhist.uu.se/node3


91

Parker, Florence. 1956. The First 125 Years: A History of Distributive and Service

Cooperative in the United States 1890-1954. New York (US): Superior WI.

The Cooperative Publishing Association.

Reynolds, Bruce J. 2002. Black Farmers in America, 1865-2000 [Jurnal]. U.S.

Department of Agriculture.

Ricklefs, M.C. 2008 Sejarah Indonesia Modern. Jakarta (ID): PT Serambi Ilmu

Semesta.

Satori, Djam‟an, dan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung

(ID): ALFABETA CV.

Sihono, Teguh. 2008. Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia

[Jurnal]. Yogyakarta (ID): FISE UNY.

Sitio, Arifin, dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi: Teori dan Praktik. Jakarta (ID):

Erlangga.

Soedjono, Ibnoe, dkk. 1996. Koperasi Di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi. Jakarta

(ID): Laksmi Studio.

Soesilo, H M Iskandar. 2008. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia. Jakarta (ID):

PT Wahana Semesta Intermedia.

Soetrisno, Noer. 2001. Rekonstruksi Pemahaman Koperasi. Jakarta (ID): INSTRAS.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

dan R&D). Bandung (ID): ALFABETA.

Swasono, Sri-Edi. 1985. Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia. Jakarta (ID):

UI Press.

Tambunan, Togap. 2006. Kaji Ulang Peran Koperasi Dalam Menunjang Ketahanan

Pangan [Jurnal]. Jakarta (ID): Departemen Koperasi.

Tambunan, Tulus. 2008. Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan

Masih Relevankah Koperasi Di Dalam Era Modernisasi [Jurnal]. Jakarta (ID):

Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti.

[WB] World Bank. Berbagai Tahun. World Data Bank: World Development

Indicators. Washington, D.C. WB.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2003. Koperasi dan Perekonomian Indonesia.

Jakarta (ID): Rinerka Cipta & Bina Adiaksara.

Wirartha, I Made. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta (ID):

ANDI.

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan

Kebijakan. Jakarta (ID): Erlangga.

Zeuli, Kimberly A, dan Robert Cropp. 2004. Cooperative: Principles and Practices

in The 21st Century. Wisconsin (US): University of Wisconsin.

92

LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Sebaran 300 Koperasi Kelas Dunia

93

Lampiran 2 300 Koperasi Kelas Dunia Tahun 2010

Rangking Nama Koperasi Negara Total Pendapatan

(triliun rupiah)

1 Zenkyoren Japan 643

2 Zen-Noh (National Federation of

Agricultural Co-operatives) Japan 553

3 Edeka Zentrale Germany 529

4 State Farm Group USA 517

5 Nippon Life Japan 505

6 ReWe Group Germany 474

7 ACDLEC - E.Leclerc France 423

8 Groupe Crédit Agricole France 416

9 Kaiser Permanente USA 402

10 Meiji Yasuda Life Japan 344

11 Sumitomo Life Japan 321

12 Groupe BPCE France 284

13 Liberty Mutual Insurance USA 254

14 Achmea B.V. Netherlands 241

15 Système U France 236

16 Nationwide Mutual Insurance

Company USA 235

17 Migros Switzerland 234

18 CHS Inc. USA 230

19 Mapfre Spain 215

20 The Co-operative Group Limited UK 210

21 New York Life Group USA 207

22 Coop Swiss Switzerland 195

23 Groupama France 182

24 Groupe Crédit Mutuel France 179

25 Covea France 173

26 Farmers Insurance Group USA 159

27 Rabobank Group Netherlands 155

28 R+V Versicherung AG Germany 141

29 Fonterra Cooperative Group New Zealand 141

30 Northwestern Mutual Group USA 136

31 VGZ-IZA-Trias Netherlands 128

32 John Lewis Partnership PLC UK 116

33 Unipol Italy 113

34 SOK Corporation Finland 113

35 MassMutual Financial Group USA 113

36 AG2R La Mondiale France 112

37 Royal Friesland Campina Netherlands 109

38 Debeka Group Germany 109

39 Vienna Insurance Group Austria 109

40 Desjardins group Canada 105

41 TIAA Group USA 103

42 USAA Group USA 102

94

43 HDI Germany 102

44 Land O'Lakes, Inc. USA 101

45 GRUPO EROSKI Spain 99

46 BayWa Group Germany 96

47 TOPCO Associates LLC USA 95

48 Dairy Farmers of America USA 90

49 Wakefern Food Corp. USA 86

50 CZ Netherlands 86

51 Bupa UK 85

52 Leverandørselskabet Danish Crown

AmbA Denmark 84

53 Edeka Minden eG Germany 81

54 Arla Foods Denmark 80

55 MACIF France 78

56 National Agricultural Cooperative

Federation (NACF) Republic of Korea 76

57 Suedzucker Germany 75

58 Guardian Life Group USA 71

59 Signal Iduna Germany 71

60 UNIQA Austria 68

61 Fenaco Switzerland 66

62 AGRAVIS Raiffeisen AG Germany 66

63 Associated Wholesale Grocers USA 66

64 Metsäliitto Finland 65

65 Fukoku Life Japan 65

66 Federated Co-operatives Limited Canada 65

67

National Federation of Workers and

Consumers Insurance Co-operatives

(ZENROSAI)

Japan 65

68 DLG Group Denmark 64

69 HUK Coburg Germany 64

70 Natixis France 63

71 Pacific Life Group USA 60

72 Federal Farm Credit Banks Funding

Corporation USA 58

73 Cattolica Assicurazioni Italy 56

74 GROWMARK, Inc. USA 56

75 American Family Insurance Grp USA 55

76 In Vivo France 54

77 Asahi Life Japan 53

78 RZB Austria 51

79 Württembergische Germany 50

80 FJCC Japan 50

81 Royal London Group UK 50

82 Kooperativa Förbundet (KF) Sweden 50

83 Gothaer Germany 49

84 Lantmännen Sweden 49

85 Sodiaal France 49

95

86 Varma Mutual Pension Insurance

Company Finland 47

87 SNS REAAL Netherlands 47

88 Terrena France 47

89 DZ Bank Germany 46

90 Auto-Owners Insurance Group USA 46

91 Old Mutual Financial Network USA 45

92 Noweda eG

Apothekergenossenschaft Germany 45

93 JCCU – Japanese Consumers' Co-

operative Union Japan 44

94 Thrivent Financial Lutherans USA 43

95 Indian farmers fertiliser cooperative

ltd. (IFFCO) India 43

96 Tereos France 43

97 Ilmarinen Finland 43

98 Securian Financial Group USA 42

99 Astera (ex-CERP ROUEN) France 41

100 MAIF Group France 41

101 Mutual of Omaha USA 40

102 Alte Leipziger Hallesche Germany 40

103 Länsförsäkringar Sweden 39

104 Copersucar Brazil 37

105 Erie Insurance Group USA 37

106 Agribank, FCB USA 36

107 Pension Mutuals Germany 36

108 La Coop fédéréé Canada 36

109 Unified Grocers, Inc. USA 36

110 Ethias Belgium 35

111 American National Group USA 34

112 Unicoop Firenze Italy 34

113 Centrale Adriatica Italy 33

114 LVM Versicherung Germany 33

115 Alecta Sweden 33

116 HealthPartners, Inc. USA 33

117 Old Republic international

corporation USA 32

118 Ace Hardware Corp. USA 32

119 KLP Insurance Norway 32

120 Agricola Tre Valli Italy 31

121 Agropur Coopérative Canada 30

122 Liverpool Victoria UK 30

123 Tapiola Group Finland 30

124 Ag Processing, Inc. USA 30

125 Champagne Céréales France 30

126 NTUC Income Insurance Co-

operative Limited Singapore 30

127 TINE SA Norway 29

96

128 Group Health Cooperative USA 29

129 VHV Versicherung Germany 29

130 Die Continentale Germany 29

131 DEVK Versicherungen Germany 29

132 Navy Federal Credit Union USA 29

133 Co-op Sapporo Japan 28

134 Coop Consorzio Nordovest Italy 28

135 PFA Pension Denmark 28

136 Agrial France 27

137 Hauptgenossenschaft Nord AG Germany 27

138 Coop Adriatica Italy 27

139 Co-op Kobe Japan 27

140 Nortura Norway 27

141 California Dairies, Inc. USA 27

142 The Co-operators Group Ltd. Canada 27

143 FM Global Group USA 27

144 Axéréal France 27

145 Triskalia France 27

146 Sodra Skogsagarna Sweden 27

147 Mobiliar Switzerland 26

148 Western & Southern Finl Group USA 26

149 Gjensidige Forsikring Norway 26

150 MACSF France 26

151 Glanbia Ireland Ireland 26

152 Mutuelle Vaudoise Switzerland 26

153 Emmi Switzerland 26

154 Camic 92 Mutual Members Canada 26

155 DMK Deutsches Milchkontor GmbH Germany 25

156 Country Financial USA 25

157 Pac 2000 Italy 25

158 Foodstuffs (Auckland) New Zealand 25

159 Co-operative Bulk Handling Ltd Australia 24

160 AS Voyages France 24

161 Coöperatie Agrifirm U.A. Netherlands 24

162 BBV Bayerische Beamten

Versicherungen Germany 24

163 SMABTP France 24

164 Auto Club Enterprises Ins Grp USA 23

165 Irish Dairy Board Co-operative Ltd Ireland 23

166 Coamo Brazil 23

167 Mercury General Group USA 23

168 RWZ Germany 23

169 ACMN France 23

170 ReWe Dortmund eG Germany 23

171 MATMUT France 23

172 Societa Reale Mutua di assicurazioni Italy 23

173 Associated Wholesalers, Inc. USA 22

174 The Greenery Netherlands 22

97

175 Valio Group Finland Finland 22

176 C10 France 22

177 California State Auto Group USA 22

178 Even France 22

179 CUNA Mutual Group USA 21

180 Cosun Netherlands Netherlands 21

181 Ohio National Life Group USA 21

182 Barmenia Versicherungen Germany 21

183 Do it Best Corp. USA 21

184 Unitrin Inc USA 21

185 Murray Goulburn Co-operative Co

Limited Australia 21

186 Wawanesa Mutual Group Canada 21

187 Cooperl Arc Atlantique France 21

188 OP-POHJOLA Group Finland 21

189 CONSUM Spain 20

190 HOK Elanto Finland 20

191 Gedex (Gedimat) France 20

192 Folksam Sweden 20

193 SSQ Financial Group Canada 20

194 Swiss Union of Raiffeisen Banks Switzerland 19

195 Sentry Insurance Group USA 19

196 Kyoei Fire & Marine Insurance Co

Ltd Japan 19

197 National Cable Television

Cooperative, Inc. USA 19

198 West Fleisch Germany 19

199 P&V Belgium 19

200 UNIFI Companies USA 19

201 Sperwer Netherlands 18

202 Conad del Tirreno Italy 18

203 National Life Group USA 18

204 Co-op Tokyo Japan 18

205 Fairprice Singapore 17

206 Foodstuffs South Island Cooperative New Zealand 17

207 Japan CO-OP Insurance Consumers'

Cooperative Federation (JCIF) Japan 17

208 FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS Spain 17

209 Coop Estense Italy 17

210 Pensiondanmark Avia Vereinigung

Unabhängiger Denmark 17

211 Schweizer Importeure Von

Erdölprodukten, Genossenschaft Switzerland 17

212 True Value Company USA 16

213 Limagrain France 16

214 Central Grocers Cooperative USA 16

215 Auto Club Group USA 16

216 Associated Food Stores USA 16

98

217 FELLESKJØPET AGRI SA Norway 16

218 Foodstuffs (Wellington) Cooperative

Society New Zealand 16

219 Blue Cross and Blue Shield KS USA 16

220 United Farmers of Alberta Co-

operative Limited Canada 16

221 Groupe Maîtres Laitiers du Cotentin France 16

222 NFU Mutual UK 16

223 Atria Group Finland 16

224 Ag First Farm Credit Bank USA 16

225 Cecab France 16

226 Penn Mutual Group USA 16

227 Landi Attinghausen, Genossenschaft Switzerland 16

228 Shinkin Central Bank Japan 16

229 State Auto Insurance Companies USA 16

230 Volkswohl Bund Versicherungen Germany 16

231 Associated Milk Producers, Inc. USA 16

232 Southern States Cooperative USA 15

233 Mutual of America Life Ins Co USA 15

234 Co-op Kanagawa Japan 15

235 The Economical Insurance Group Canada 15

236 Co-op Schleswig Holstein Germany 15

237 Groupe Euralis France 15

238 Recreational Equipment Inc. USA 15

239 Darigold USA 15

240 Co-operative Insurance (CIS) UK 15

241 Silver Fern Farms New Zealand 15

242 Aurora Alimentos Brazil 15

243 Groupe Intersport France France 15

244 Fundación Espriu Spain 15

245 Mutual Madrilena Automovilista

SSPF Spain 15

246 Febelco Belgium 15

247 ERBESKOPF EIFELPERLE EG Germany 15

248 Amica Mutual Group USA 14

249 Ocean Spray USA 14

250 Eläke-Fennia Mutual Insurance

Company Finland 14

251 PSVaG Pensions-Sicherungs-Verein Germany 14

252 Farm Bureau Mutual Group USA 14

253 HanseMerkur Versicherungsgruppe Germany 14

254 Unione Farmaceutica Italy 14

255 Midlands Co-operative Society

Limited UK 14

256 Basin Electric Power Cooperative

M.R.B.B. OF MAATSCHAPPIJ USA 14

257 Voor Roerend Bezit Van De

Boerenbond Belgium 14

99

258 Manutencoop Italy 14

259 Sacmi Italy 14

260 Gesco Italy 14

261 Cristal Union France 14

262 Prairie Farms Dairy Inc. USA 14

263 Gadol France 14

264 WWK Versicherungen Germany 14

265 Unicoop Tirreno Italy 13

266 Seminole Electric Cooperative USA 13

267 Bigmat France France 13

268 CCC Italy 13

269 Coop Lombardia Italy 13

270 HCF Australia 13

271 SUPERBEST AMBA Denmark 13

272 U.S. Agbank, FCB USA 13

273 SpareBank 1 (Livsforsikring AS &

Skadeforsikring AS) Norway 13

274 Foremost Farms USA Cooperative USA 12

275 Nova Coop Italy 12

276 United Merchants Public Limited

Company UK 12

277 GENOSSENSCHAFT ELEKTRA

RAPPERSWIL Switzerland 12

278 Maïsadour France 12

279 American National P&C Group USA 12

280 Harleysville Insurance USA 12

281 Union Nationale de la Prévoyance de

la Mutualité Française (MUTEX) France 12

282 United Suppliers, Inc. USA 12

283 Shelter Insurance Companies USA 12

284 State Insurance Fund NY (WC) USA 12

285 KommunePension(Sampension) Denmark 12

286 Saitama Co-op Japan 12

287 Oglethorpe Power Corporation USA 12

288 Conserve Italia Italy 12

289 SALUDCOOP EPS Colombia 12

290 Affiliated Foods Midwest Co-op Inc. USA 12

291 Coop Nordest Italy 12

292 INTERSPORT Spain 12

293 Groupe Welcoop (ex-CERP

Lorraine) France 12

294 OK A.M.B.A. Denmark 12

295 KRAVAG Versicherung Germany 12

296 COREN, S.C.G. Spain 11

297 Miyagi Co-op Japan 11

298 Unimed Rio Brazil 11

299 EMC Insurance Companies USA 11

300 Coop Atlantique France 11

100



(triliun rupiah)


2 Zen-Noh (National Federation Of

Agricultural Co-operatives) Japan 548



5 Rewe Group Germany 458


7 Acdlec - E.Leclerc France 430




11 Chs Inc. USA 324

12 NACF South Korea 274


14 Groupe Bpce France 265


16 Nationwide Mutual Insurance Company USA 249

17 Liberty Mutual Insurance USA 249


19 Achmea B.V. Netherlands 240

20 Mapfre Spain 239


22 New York Life Group USA 207

23 The Co-operative Group Limited UK 202

24 Covea France 175


26 Mondragon Spain 169



29 R+V Versicherung Ag Germany 138

30 Fonterra Cooperative Group New

Zealand 136

31 Northwestern Mutual Group USA 135

32 Massmutual Financial Group USA 129

33 Sok Corporation Finland 128

34 Usaa Group USA 128

35 Dairy Farmers Of America USA 114

36 Hdi Germany 114

37 Desjardins Group Canada 113


39 John Lewis Partnership Plc UK 112

40 Royal Friesland Campina Netherlands 110

41 Baywa Group Germany 109


101

43 Debeka Group Germany 108

44 Unipol Italy 108

45 Rabobank Nederland Netherlands 104

46 Ag2R La Mondiale France 103

47 Tiaa Group USA 101

48 Bupa UK 91




A.M.B.A. Denmark 79

52 Grupo Eroski Spain 75

53 Growmark, Inc. USA 75

54 Agravis Raiffeisen Ag Germany 73

55 Coöperatieve Inkoopvereniging

Superunie B.A. Netherlands 73

56 Guardian Life Group USA 73


58 Federated Co-operatives Limited Canada 71


60 Macif France 69

61 Cz Netherlands 69

62 Associated Wholesale Grocers USA 68


64 Pacific Life Group USA 66

65 Uniqa Austria 65

66 Huk Coburg Germany 65


68

National Federation Of Workers And

Consumers Insurance Co-operatives

(Zenrosai)

Japan 64

69 Dlg Group Denmark 62

70 Metsäliitto Finland 61


72 Fjcc Japan 58

73 Menzis Netherlands 56


Corporation USA 55


76 Dmk Deutsches Milchkontor Gmbh Germany 52

77 American Family Insurance Grp USA 51

78 Natixis France 50

79 Astera France 50


81 Tereos France 50


83 Royal London Group UK 49

84 Varma Mutual Pension Insurance

Company Finland 49

102

85 Kooperativa Förbundet (KF) Sweden 48

86 Württembergische Germany 47

87 Gothaer Germany 47

88 Auto-Owners Insurance Group USA 47


90 Ilmarinen Finland 46

91 JCCU - Japanese Consumers' Co-

operative Union Japan 45

92 Vivescia France 45

93 Sns Reaal Netherlands 45

94 Old Mutual Financial Network UK 44

95 Coop Norge Norway 44

96 Thrivent Financial Lutherans USA 44

97 Mutual Of Omaha USA 43


99 Societa Reale Mutua Di Assicurazioni Italy 43

100 Sanacorp Eg Pharmazeutische

Großhandlung Germany 42

101 Noweda Eg Apothekergenossenschaft Germany 42

102 Securian Financial Group USA 41

103 Rzb Austria 41

104 Alte Leipziger Hallesche Germany 40

105 La Coop Fédéréé Canada 39

106 Erie Insurance Group USA 39



109 Ag Processing, Inc. USA 38

110 Maif Group France 38

111 Korea National Federation Of Fisheries

Cooperatives South Korea 36

112 Dz Bank Germany 36

113 Liverpool Victoria UK 36

114 Old Republic International Corporation USA 36

115 Klp Insurance Norway 35

116 Indian Farmers Fertiliser Cooperative

Ltd. (Iffco) India 35


118 Healthpartners, Inc. USA 34

119 Unified Grocers, Inc. USA 34


121 Lvm Versicherung Germany 33



124 Hauptgenossenschaft Nord Ag Germany 32


126 Mobiliar Switzerland 31


128 Agribank, Fcb USA 31

103



131 Tapiola Group Finland 30

132 Ntuc Income Insurance Co-operative

Limited Singapore 30

133 Co-op Sapporo Japan 30

134 Co-op Kobe Japan 30

135 As Voyages France 30

136 Devk Versicherungen Germany 29



139 Lso Osuuskunta Finland 29

140 Tine Norway 28



143 Vhv Versicherung Germany 28

144 Fm Global Group USA 28

145 Citizens Property Insurance

Corporation USA 27

146 Pfa Pension Denmark 27

147 Nortura Norway 27

148 Coamo Brazil 27

149 Rwz Germany 26

150 Smabtp France 26

151 Coöperatie Agrifirm U.A. Netherlands 26

152 Grupo Asces Spain 26

153 Co-operative Bulk Handling Ltd Australia 26


155 Macsf France 25

156 The Co-operators Group Ltd. Canada 25

157 West Fleisch Germany 25



160 Danish Agro A.M.B.A. Denmark 24

161 Western & Southern Finl Group USA 24


163 Foodstuffs (Auckland) NewZealand 24

164 California State Auto Group USA 24

165 Auto Club Enterprises Ins Grp USA 23

166 Bbv Bayerische Beamten

Versicherungen Germany 23




170 Cecab France 23

171 Even France 23


173 Ssq Financial Group Canada 23

104

174 Irish Dairy Board Co-operative Ltd Ireland 23

175 Univé Zorg Netherlands 22

176 Wawanesa Mutual Group Canada 22

177 Rewe Dortmund Eg Germany 22

178 Ohio National Life Group USA 22


180 Matmut France 22


182 Cosun Netherlands Netherlands 21

183 Nfuca Japan 21

184 Kyoei Fire & Marine Insurance Co Ltd Japan 20

185 Do It Best Corp. USA 20

186 Murray Goulburn Co-operative Co


187 Hok Elanto Finland 20

188 Cuna Mutual Group USA 20

189 Op-Pohjola Group Finland 20


191 Consum Spain 20

192 Gedex (Gedimat) France 20

193 National Cable Television Cooperative,

Inc. USA 20

194 Swiss Union Of Raiffeisen Banks Switzerland 19

195 Ameritas Life USA 19

196 Pac 2000 Italy 19

197 Unitrin Inc USA 19

198 United Sugars Corp USA 19

199 Sentry Insurance Group USA 19





204 Groupe Maîtres Laitiers Du Cotentin France 18

205 Northwest Dairy Association/Darigold USA 18

206 United Farmers Of Alberta Co-

operative Limited Canada 18

207 Co-op Tokyo (Co-op Mirai) Japan 18

208 Nfu Mutual UK 18

209 P&V Belgium 18



212 Associated Milk Producers, Inc. USA 17

213 Ccc Italy 17

214 Acmn France 17



217 Pensiondanmark Denmark 17


105

219 Aurora Alimentos Brazil 17

220 Penn Mutual Group USA 17

221 Japan Co-op Insurance Consumers'

Cooperative Federation (JCIF) Japan 17


223 Cobank, Acb USA 17

224 Coöperatieve Mosadex U.A. Netherlands 16

225 Foodstuffs South Island Cooperative NewZealand 16

226 Fairprice Singapore 16

227 Conad Del Tirreno Italy 16

228 Plains Cotton Cooperative Association USA 16

229 Volkswohl Bund Versicherungen Avia

Vereinigung Unabhängiger Germany 16

230 Schweizer Importeure Von

Erdölprodukten, Genossenschaft Switzerland 16

231 True Value Company USA 16


233 Felleskjøpet Agri Norway 16

234 Fagor Electrodomésticos Spain 16


Society NewZealand 16



238 Hcf Australia 15

239 Hansemerkur Versicherungsgruppe Germany 15

240 American National P&C Group USA 15


242 National Life Group USA 15

243 Blue Cross And Blue Shield Ks USA 15

244 Co-op Kanagawa (U Co-op) Japan 15

245 Co-operative Insurance (Cis) UK 15


247 Landi Attinghausen, Genossenschaft Switzerland 15

248 Basin Electric Power Cooperative USA 15

249 Amica Mutual Group USA 15

250 Atria Group Finland 15


252 Hochwald Milch Eg Germany 15

253 Eläke-Fennia Mutual Insurance

Company Finland 15

254 Sparebank 1 (Livsforsikring As &

Skadeforsikring As) Norway 15

255 Foremost Farms Usa Cooperative USA 15

256 Eandis Belgium 15

257 Mutual Madrilena Automovilista Sspf Spain 14

258 Co-op Schleswig Holstein Germany 14

259 Gesco Italy 14

260 Silver Fern Farms NewZealand 14

106





265 Cooperativa Regional De Cafeicultores

Em Guaxupé Ltda. Brazil 14


267 Zg Raiffeisen Eg Germany 14


269 Unimed Rio Brazil 14

270 Countrymark Cooperative Holding

Corporation USA 14



273 Mutual Of America Life Ins Co USA 14

274 American Crystal Sugar Co. USA 14

275 Midlands Co-operative Society Limited UK 14

276 Uneal France 14

277 Psvag Pensions-Sicherungs-Verein Germany 13

278 Gadol France 13

279 Ok A.M.B.A. Denmark 13

280 State Insurance Fund Ny (Wc) USA 13

281 Wwk Versicherungen Germany 13

282 C.Vale Brazil 13


284 Unione Farmaceutica Novarese Italy 13

285 Zorgen Zekerheid Netherlands 13

286 La Capitale Canada 13

287 Ag First Farm Credit Bank USA 13

288 Saitama Co-op (Co-op Mirai) Japan 12

289 C10 France 12

290 Shelter Insurance Companies USA 12


292 Kommunepension(Sampension) Denmark 12

293 Kravag Versicherung Germany 12

294 South Dakota Wheat Growers

Association USA 12

295 Affiliated Foods Midwest Co-op Inc. USA 12

296 Mfa Incorporated USA 12

297 Md & Va Milk Producers Cooperative

Association USA 12


Company UK 12

299 Elektra Rapperswil Switzerland 12

300 Miyagi Co-op Japan 12

107



(triliun rupiah)






6

Zen-Noh (National Federation Of

Agricultural Co-Operatives) Japan

534


8 Nh Nonghyup (Formerly Nacf) South Korea 476




12 Chs Inc. USA 381



15 Liberty Mutual USA 283



18 Nationwide USA 266

19 Mapfre Spain 260

20 Migros-Genossenscafts-Bund Switzerland 256

21 Achmea Netherlands 247

22 New York Life USA 210

23 The Co-Operative Group Limited UK 208

24 Massmutual Financial USA 202



27 Covéa France 179

28 Mondragon Spain 174

29 Fonterra Cooperative Group New

Zealand 153

30 Northwestern Mutual USA 152



33 Sok Corporation Finland 145

34 R+V Versicherung Germany 143

35 Rabobank Group Netherlands 141

36 Unipol Italy 141


38 Baywa Group Germany 130


40 Royal Frieslandcampina Netherlands 128


42 Hdi Germany 117

108



45 Debeka Versichern Germany 113

46 The Norinchukin Bank Japan 105

47 Arla Foods Amba Denmark 105


49 Bupa UK 103




Amba Denmark 97


54 Agravis Raiffeisen Ag Germany 88

55 Singapore National Co-Operative

Federation Singapore 88


57 Pacific Life USA 83

58 Federated Co-Operatives Limited Canada 83

59 Guardian Life USA 83

60 Forfarmers Group Netherlands 81

61 Dlg Group Denmark 81

62 Coöperatieve Inkoopvereniging

Superunie B.A. Netherlands 80


64 Cz Groep Netherlands 75

65 Associated Wholesale Grocers, Inc USA 74


67 Coop Amba Denmark 67

68 Huk-Coburg Germany 67

69 Uniqa Austria 67

70

National Federation Of Workers And

Consumers Insurance Co-Operatives

(Zenrosai)

Japan 67



73 Macif France 66

74 Tereos France 62

75 Metsä Group Finland 62

76 Fjcc Japan 61


Corporation USA 61


79 American Family Insurance USA 58


81 Noweda Eg Germany 57


83 Astera France 55

84 Kooperativa Förbundet (Kf) Sweden 55

109

85 Dmk Deutsches Milchkontor Gmbh Germany 55

86 Floraholland Netherlands 54



89 Coop Norge Sa Norway 52

90 Royal London UK 52


92 Auto-Owners Insurance USA 51

93 Varma Mutual Pension Finland 51


95 Securian Financial USA 50

96 Vivescia (Champagne Céréales +

Nouricia) France 49


98 Thrivent Financial For Lutherans USA 49

99 Ilmarinen Mutual Pension Finland 48

100 Klp Norway 48

101 Gothaer Versicherungen Germany 47

102 La Coop Fédérée Canada 47

103 Old Republic International Corporation USA 47

104 Ag Processing Inc. USA 46

105 Sanacorp Eg Germany 46

106 Erie Insurance USA 45



109 Rzb Austria 44


Limited (Iffco) India 44


112 Alte Leipziger Germany 43


114 Reale Mutua Italy 42

115 Sns Reaal Nv Netherlands 42

116 Japanese Consumers' Co-Operative

Union Japan 41

117 Lv UK 40

118 Dz Bank Germany 40

119 Mfa USA 40


121 Healthpartners Inc. USA 37

122 Maif France 37

123 Ohio National Life USA 36


125 Unified Grocers, Inc USA 36




129 Natixis Assurances France 35

110





134 Localtapiola Finland 34

135 Tine Sa Norway 33

136 Fm Global USA 33

137 Swiss Mobiliar Switzerland 33

138 Selectour Afat France 32

139 Nortura Sa Norway 32


141 Mutua Madrileña Spain 32

142 Oneamerica Group USA 32


144 Hkscan Oyj Finland 32

145 Rwz Germany 31

146 Westfleisch Eg Germany 31



149 Agrifirm Netherlands 30

150 Co-Operative Bulk Handling Limited Australia 30

151 Citizens Property Insurance Corp USA 30


153 Pac 2000 Italy 30

154 Danish Agro A.M.B.A Denmark 29


156 Vhv Versicherungen Germany 29


158 Coop Sapporo Japan 29

159 Grupo Asces Spain 28


161 The Co-Operators Canada 28

162 Foodstuffs (Auckland) New

Zealand 28




166 Coop Kobe Japan 27

167 Auto Club Enterprises USA 26

168 California State Auto USA 26


170 Rewe Dortmund Großhandel Eg Germany 26

171 Ntuc Income Singapore 26


173 Landgard Eg Germany 26

174 Cecab France 25

175 Irish Dairy Board Co-Operative Ltd Ireland 25


111

177 Even France 25


179 Do-It-Best Corp. USA 24


181 Wawanesa Mutual Canada 24

182 Royal Cosun Netherlands 24

183 Hok-Elanto Finland 23

184 Darigold USA 23

185 Murray Goulburn Co-Operative Co


186 Macsf France 23

187 Sogiphar France 22


189 Western & Southern Financial USA 22




193 National Cable Television, Inc. USA 22

194 Consum Spain 22

195 Gedex France 22


197 Sentry Insurance USA 22




201 Ntuc Fairprice Co-Operative Ltd Singapore 21



204 The Kyoei Fire & Marine Insurance Co Japan 21

205 Op-Pohjola Group Finland 21

206 Cuna Mutual USA 21


Operative Limited Canada 20

208 Nfu Mutual Insurance Group UK 20

209 Penn Mutual USA 20


211 Groupe Maîtres Laitiers Du Cotentin France 20



214 Foodstuffs South Island New

Zealand 19

215 Felleskjøpet Agri Sa Norway 19


217 Hcf Australia 18

218 State Insurance Fund USA 18

219 Rei (Recreational Equipment, Inc.) USA 18

220 Zg Raiffeisen Eg Germany 18


112



Society

New

Zealand 18


225 National Life USA 18

226 Kfccc South Korea 18

227 P&V Belgium 17


229 Coforta/The Greenery Netherlands 17


231 Pensions-Sicherungs-Verein (Psvag) Germany 17

232 Jcif Japan 17

233 Coop Tokyo (Co-Op Mirai) Japan 17



236 25 Maïsadour France 17



239 Amica Mutual USA 17

240 Associated Milk Producers, Inc USA 17

241 Atria Oyj Finland 17

242 Volkswohl Bund Versicherungen Germany 17


244 Eläke-Fennia Mutual Finland 16



Corp. USA 16

247 Blue Cross And Blue Shield Of Kansas USA 16

248 Hochwald Milch Eg Germany 16

249 South Dakota Wheat Growers Assn. USA 16

250 Mutual Of America Life USA 16

251 Sparebank 1 Norway 16


253 Silver Fern Farms New

Zealand 15


255 Ccc Italy 15



258 Coöperatieve Mosadex U.A. Netherlands 15

259 Societe Internationale De

Telecommunications Aeronautiques Belgium

15

260 Sacmi Italy 15


262 Dairylea Cooperative Inc. USA 15



265 Advitam (Groupe Uneal) France 15

113

266 Coop Eg Germany 15


268 The Midcounties Co-Operative Limited UK 14


270 Czech And Moravian Consumer

Cooperatives

Czech

Republic 14

271 Gadol France 14

272 Tawuniya Saudi Arabia 14

273 Affiliated Foods Midwest Co-Op Inc. USA 14


Company UK

14

275 Lur Berri France 14


277 Coop Kanagawa (U Co-Op) Japan 14


279 Affiliated Foods Inc. USA 14

280 Innovative Ag Services Co. USA 14

281 The Main Street America Group USA 14

282 Fagor Electrodomésticos Spain 13

283 Acmn France 13

284 Nova Coop Italy 13

285 Co-Operative Insurance UK 13

286 True Value Corporation USA 13

287 Emc Insurance USA 13


289 Kommunepension (Sampension) Denmark 13

290 Coren, S.C.G. Spain 12


292 Coop Nordest Italy 12

293 Tennessee Farmers Insurance USA 12

294 Md & Va Milk Producers Cooperative

Assn. USA 12

295 Sancor Seguros Argentina 12

296 Coop Atlantique France 12

297 Farmers Cooperative Company USA 12

298 Zorg En Zekerheid Netherlands 12

299 Norges Råfisklag Sa Norway 12

300 Tri-State G&T Association USA 12

114



(triliun rupiah)

1 Insurance Federation Of Agricultural

Cooperatives) Japan 663


3 State Farm USA 638



6 Nh Nonghyup (Nacf) South Korea 576


8 Zen-Noh (National Federation Of

Agricultural Co-Operative Associations) Japan 506

9 Chs Inc. USA 465


11 Edeka Zentrale Bundesverband Der Germany 394

12 Deutschen Volksbanken Und

Raiffeisenbanken (Bvr) Germany 387



15 Liberty Mutual USA 325

16 Nationwide USA 323


18 Mapfre Spain 315



21 Achmea Netherlands 292


23 New York Life USA 249

24 Unipol Italy 241

25 Bay Wa Germany 230

26 Covéa France 225

27 Co-Operative Group Limited UK 221


29 Massmutual Financial USA 207

30

Confereração Nacional Das

Cooperativas Médicas Unimed Do

Brasil

Brazil

204

31 Grupo Mondragon Spain 203


33 R+V Versicherung Germany 182

34 Northwestern Mutual USA 181



37 Frieslandcampina Netherlands 165

38 Sok Finland 164

39 Rabobank Netherlands 160

115

40 Fonterra Cooperative Group New Zealand 160

41 Coöperatie Vgz Netherlands 157

42 Hdi Germany 156

43 Hokuren Japan 151


45 Gdw Germany 147



48 Debeka Versichern Germany 139







55 Dlg Denmark 115


57 Danish Crown Denmark 113

58 Agravis Germany 108


60 Cca Global Partners Inc. USA 106

61 Pacific Life USA 106

62 Vion Food Netherlands 102

63 Cz Netherlands 94

64 Superunie Netherlands 93

65 Federated Co-Operatives Limited Canada 93

66 Guardian Life USA 90

67 Invivo France 89

68 Associated Wholesale Grocers, Inc USA 88

69 Rzb Austria 87

70 Huk-Coburg Germany 87


72 Kerry Group Ireland 84

73 Macif France 82


75 Coop Amba Denmark 77

76 Dmk Germany 77


Corporation USA 76

78 Uniqa Austria 74

79 American Family Insurance USA 74

80 Fenaco Genossenschaft Switzerland 73

81 Metsä Group Finland 71

82 Noweda Eg Germany 70

83 Tereos France 68

84 Royal London UK 68



116



89 Floraholland Netherlands 65

90 Astera France 65


92 Securian Financial USA 64

93 Kooperativa Förbundet (Kf) Sweden 62

94 Varma Mutual Pension Finland 62

95 Vivescia France 61


97 Auto-Owners Insurance USA 60

98 Ag Processing Inc. USA 59

99 Ilmarinen Mutual Pension Finland 59

100

Zenrosai(National Federation Of

Workers And Consumers Insurance

Cooperatives)

Japan

58

101 Thrivent Financial USA 57

102 Gothaer Versicherungen Germany 57


104 Natixis Assurances France 56

105 Mutua Madrileña Spain 56


107 Fjcc Japan 56

108 Erie Insurance USA 55

109 Klp Norway 55

110 Healthpartners Inc. USA 55

111 Sanacorp Eg Germany 55

112 Coop Norge Sa Norway 54




116 Alte Leipziger Germany 53

117 Reale Mutua Italy 51

118 La Coop Fédérée Canada 51

119 Pohjola Pankki Oyj Finland 50

120 Danish Agro Denmark 49



123 Glanbia Ireland 47

124 Agricola Tre Valli - Societa'

Cooperativa Italy 47

125 Sns Reaal Netherlands 46


127 Maif France 46

128 Lv= UK 45

129 Agrana Austria 44


131 Gdf Suez Energy Management Trading Belgium 43

117




135 Mgen - Istya Group France 41



138 Korean National Federation Of Fisheries

Cooperatives South Korea 41

139 Swiss Mobiliar Switzerland 40




143 Rwz Rhein Main, Köln Germany 39

144 Unified Grocers, Inc USA 39

145 Rwa Austria 38

146 Oneamerica USA 38




150 Japanese Consumers' Co-Operative

Union Japan

38

151 Fm Global USA 37

152 Forfarmers Netherlands 37

153 Agrifirm Netherlands 37


Ltd. (Iffco) India

37

155 Vhv Versicherungen Germany 37

156 Ohio National Life USA 37

157 Cofares Sociedad Cooperativa

Farmaceutica Espanola Spain

37


159 Westfleisch Germany 36

160 Co-Op Mirai Japan 36

161 Pac 2000 A Italy 36

162 Hkscan Oyj Finland 36

163 Coamo Brazil 36

164 Tine Norway 35

165 Foodstuffs Auckland New Zealand 33

166 Harmonie Mutuelles France 33


168 Zorg En Zekerheid Netherlands 32

169 Cosun Netherlands 32




173 Auto Club Enterprises Insurance USA 30


175 Cooperl Arc Atlan-Tique France 30

118

176 Irish Dairy Board Ireland 30

177 Nortura Sa Norway 30

178 Even France 30

179 Csaa Insurance USA 30


181 Landgard Germany 29

182 Valio Oy Finland 29

183 Citizens Property Insurance Corp USA 29

184 Macsf France 28

185 The Co-Operators Group Limited Canada 28

186 Do-It-Best Corp. USA 28




190 Hok-Elanto Finland 28

191 Cecab France 28


193 Södra Sweden 27

194 Darigold USA 27

195 Co-Op Sapporo Japan 27


197 Cocamar Cooperativa Agroindustrial

(Cocamar) Brazil 27

198 Consum Spain 27

199 National Cable Television Cooperative,

Inc. USA 27


201 Kopenhagen Für Denmark 26

202 Wawanesa Mutual Canada 26

203 Western & Southern Financial USA 26

204 Sentry Insurance USA 26

205 Cbh Group Australia 25

206 Cuna Mutual USA 25

207 Co-Op Kobe Japan 25

208 New York State Insurance Fund USA 24


210 Ntuc Fairprice Singapore 24


212 Nfu Mutual Insurance Group UK 24

213 Ntuc Income Singapore 23

214 M.R.B.B. Of Maatschappij Voor

Roerend Bezit Van De Boerenbond Belgium 23



217 Euralis France 22

218

Conad Del Tirreno Societa' Cooperativa

In Forma Abbreviata Conad Del Tirreno

S.C.

Italy 22

119

219 Murray Goulburn Co-Operative Co Ltd Australia 22


221 Cobank USA 22

222 P&V Belgium 22

223 Gesco Italy 22

224 Hochwald Germany 22

225 Kfccc South Korea 22



228 Zg Raiffeisen, Karlsruhe Germany 21





Operative Limited Canada 21

233 State Auto Insurance USA 21


235 Felleskjøpet Agri Sa Norway 21

236 Atria Oyj Finland 20

237 Volkswohl-Bund Versicherungen Germany 20

238 Maîtres Laitiers Du Cotentin France 20


240 Publi-T Belgium 20

241 The Midcounties Co-Operative Limited UK 20

242 Penn Mutual USA 20



245 Foodstuffs Wellington Cooperative

Society New Zealand 20

246 The Hospitals Contribution Fund Of

Australia Ltd (Hcf) Australia 20

247 Amica Mutual USA 20

248 South Dakota Wheat Growers

Association USA 20


250 Advitam France 19

251 Foodstuffs South Island New Zealand 19

252 National Life USA 19

253 Elo Finland 19

254 The Kyoei Fire & Marine Insurance Co Japan 19

255 C. Vale Cooperativa Agroindustrial (C.

Vale) Brazil 19



258 Associated Milk Producers, Inc USA 19

259

Consorzio Cooperative Costruzioni -

Ccc Societa' Cooperativa In Forma

Abbreviata Ccc - Societa' Cooperativa

Italy 19

120

260 Mutual Of America Life USA 19

261 National Federation Of University Co-

Operative Associations (Nfuca) Japan 19

262 Coop Eg Germany 18


264 U Co-Op Japan 18

265 Blue Cross And Blue Shield Of Kansas USA 18


267 Mutex France 18

268 Societe Internationale De

Telecommunications Aeronautiques Belgium 18


Corporation USA 18

270 Mosadex Netherlands 18

271 Bayernland Germany 17

272 Dairylea Cooperative Inc. USA 17


274 Avebe Belgium 17

275 Silver Fern Farms New Zealand 17


277 Sparebank 1 Norway 17

278 Manco Investment Company Belgium 17



281 Farmlands Co-Operative New Zealand 17


283 Rwz Kurhessen-Thüringer, Kassel Germany 16

284 Lur Berri France 16


Company UK 16

286

Conad - Consorzio Nazionale

Dettaglianti - Societa' Cooperativa In

Sigla Conad

Italy 16

287 Jcif Japan 16

288 Sicredi Pioneira Rs Brazil 16


290 Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Finland 16


292 Kommunepension Denmark 16

293 Acmn France 16

294 Tawuniya Saudi Arabia 16


296 Emc Insurance USA 16


298 La Mutuelle Générale France 16

299 Shelter Insurance USA 15

300 Saludcoop Eps Colombia 15

121

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cianjur pada tanggal 16 Juli 1993 dari pasangan Ruyatman

dan Siti Lisje Aisjah. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Tahun 2011

penulis lulus dari SMA Negeri 1 Cianjur dan pada tahun yang sama lulus seleksi

masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) undangan. Penulis diterima sebagai mahasiswa

di Depatemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah menjadi pengurus Himpunan

Profesi dan Peminat Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HIPOTESA) divisi

Cooperation and External Relationship (CER) periode 2012-2013 dan menjadi wakil

ketua eksternal HIPOTESA periode 2013-2014, anggota Ikatan Mahasiswa Ekonomi

Pembangunan Indonesia (IMEPI) periode 2011-2013 dan menjadi ketua IMEPI Jawa

Bagian Barat (Jabagbar) periode 2013-2015. Selain itu penulis mengikuti

kepengurusan panitia acara-acara BEM FEM, KAREMATA FEM, dan HIPOTESA.

ANALISIS PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA …repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/83884/1/H16mim.pdf · Dibandingkan Dengan Negara-Negara Maju Dalam Perspektif Ekonomi

Documents