ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEINGINAN ... - fe …fe-unimal.org/wp-content/uploads/2011/09/No.-1-Januari-2007.pdf · ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEINGINAN MENABUNG

STRUKTUR PEMBELANJAAN DAN KINERJA PERUSAHAAN................................... (APRIDAR)

1

ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEINGINAN

MENABUNG DAN MEMPEROLEH PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A i y u b

The research was conducted in Nanggroe Acheh Darussalam Province, it aimed to

indentify characteristic of society clasification and behaviour toward Islamic

banking, and also mapping potency of network developed Islamic banking in

research area. Research method was quantitative with logistic Regression Model and

Chow test. The result of the research indicated society behaviour mostly unknown

about system and islamic banking product. Society behaviour has two sides, namely

willingness to save and to get fund from Islamic Bank. It indicated mostly willingness

to save, was 462 person (92,4%) an addition, willingness to get fund was great also.,

it was 466 person (93,2%). Simoultaneously both funding side and saving side

indicated potency to develop Islamic Bank, it was at middle catagory. Although

patially it has the great potency. Chow Test indicated different among 7 research

areas, each area has differented characteristic. Therefore the developed Islamic Bank

in NAD Province need to searched partially.

Key word : Syariah Banking, Potence, Preference and behaviour

Aiyub adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

1

Jurnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 8, Nomor 1, Januari 2007

2

Pendahuluan

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan

perbankan syariah di Indonesia dan juga di NAD. Permasalahan yang muncul antara

lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama

disebabkan oleh dominasi perbankan konvensional. Disamping itu, struktur

pengetahuan dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap

bank konvesional, tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada perbankan yang

berazaskan Syariah Islam. Dengan alasan itu, penelitian ini dirasa penting untuk

mengungkapkan bagaimana struktur persepsi masyarakat NAD saat ini, serta

bagaimana peluang dan strateginya untuk dirubah agar lebih menerima perbankan

syariah. Meskipun perbankan syariah dikenal belum lama, adalah menarik untuk

mempelajari bagaimana karakteristik masyarakat yang selama ini telah mengadopsi

bank syariah. Apakah karakter tersebut bersifat khas, dan apakah mereka merupakan

pasar yang potensial untuk kedepan? Lebih khusus lagi, perlu pula digali bagaimana

potensi perbankan secara umum, baik sektor usaha maupun segmen masyarakatnya,

serta dimana lokasi yang sesuai untuk pengembangannya.

Sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam di NAD yang telah berjalan selama

empat tahun lebih, berbagai upaya dan langkah terus ditempuh oleh pihak yang

mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam

segala aspek kehidupan termasuk aspek perbankan syariah. Seiring dengan itu

rehabilitasi dan rekontruksi di NAD dan Nias pasca gempa bumi dan tsunami perlu

dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Syariat Islam dan

kebijakan-kebijakan untuk masa yang akan datang khususnya dalam aspek perbankan

syariah, oleh sebab itu perbankan syariah perlu mengembangkan jaringan

perbankannya dengan berbagai upaya baik melalui peningkatan pemahaman

masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah,

perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya demand

masyarakat terhadap sistem perbankan ini.

Oleh karena itu, agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan

pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam dalam sektor perbankan syariah agar

lebih efektif diperlukan informasi yang lengkap mengenai karakteristik dan perilaku

nasabah/calon nasabah terhadap perbankan syariah.

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat

mengenai hal-hal tersebut diperlukan sejalan dengan keinginan agar kebijakan dalam

pelaksanaan Syariat Islam mengenai perbankan syariah dapat ditumbuh kembangkan

dalam masyarakat, begitu juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

terhadap perbankan syariah di NAD haruslah didasarkan pada hasil penelitian yang

dapat dipertanggungjawabkan (research-based policy making). Adapun yang menjadi

masalah dalam penelitian ini adalah :

(1) Bagaimana perilaku kelompok masyarakat di wilayah penelitian terhadap

perbankan Islam.

(2) Bagaimana peta potensi pengembangan jaringan perbankan Islam di wilayah

penelitian.


3

Landasan Teoritis

Penelitian ini merupakan studi awal untuk mengetahui persepsi masyarakat di

Nanggroe Aceh Darussalam, karena keterbatasan dana dan waktu, penelitian ini

hanya dibatasai pada tujuh buah Kabupaten dan Kota, sementara masih terdapat 14

Kabupaten dan Kota lainnya yang tidak termasuk dalam wilayah penelitian untuk

studi awal ini. Populasi yang menjadi sampel hanya 500 orang untuk tujuh

Kabupaten. Namun demikian Kabupaten dan Kota serta sampel yang dipilih sudah

cukup mewakili daerah penelitian. Rencana pengembangan ke depan diharapkan

Kabupaten dan Kota yang dipilih serta masyarakat yang menjadi sampel jauh lebih

banyak dari studi awal ini. Yang terpenting dari rencana pengembangan hasil

penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat bagi pengembangan

bank syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori preferensi dan

pilihan konsumen. Menurut teori preferensi dan pilihan konsumen, seorang

konsumen dalam membuat keputusan terhadap apa yang ingin dibelinya melalui

beberapa proses, yaitu proses pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi

alternatif, proses pembelian dan perilaku pascapembelian (Engel, Blackwell, Miniard,

1994). Dalam proses pengenalan kebutuhan seseorang akan mencari tentang manfaat

dari produk tersebut atau konsumen berusaha menemukan sumber motivasi yang

menyebabkan dia tertarik dan melibatkan diri dalam produk tersebut. Dalam proses

selanjutnya konsumen akan berusaha mendapatkan informasi yang lebih detail

mengenai produk tersebut dalam hal ini konsumen akan mencoba mencari media-

media informasi yang menginformasikan tentang produk tersebut, misalnya media

cetak atau media elektronik.

Tahap selanjutnya seorang konsumen akan melakukan evaluasi alternatif yang

menjadi pertimbangan awal bagi konsumen untuk mendapatkan produk tersebut.

Termasuk dalam pertimbangan pada tahap ini adalah mengenai harga, mutu atau

merk dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh barang tersebut dibandingkan

dengan barang lainnya. Setelah semua selesai dan matang dalam pertimbangan

kemudian proses selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan yaitu membeli

atau tidak barang tersebut. Seandainya konsumen akhirnya memutuskan untuk

membeli maka hal penting yang perlu diketahui adalah perilaku konsumen

pascapembelian. Dalam hal ini adalah sejauhmana konsumen merasa puas terhadap

apa yang dibelinya. Adakah membawa kepada imeg yang baik atau buruk bagi

pembuatan keputusan selanjutnya. (Dijelaskan berdasarkan Gambar 1)


4

PENGENALAN

KEBUTUHAN

Manfaat yang dicari

Motivasi

Keterlibatan

PENCAIRAN

INFORMASI

Sumber Informasi

Media Berpengaruh

Fokus Perhatian

EVALUASI

ALTERNATIF

Pertimbangan Awal

Indikator Mutu

PROSES PEMBELIAN

Alasan Pemilihan

Jenis Tempat

Pengeluaran

PERILAKU

PASCAPEMBELIAN

Tingkat Kepuasan

Loyalitas

Gambar 1. Proses Keputusan Konsumen

Sumber : Engel, Blackwell, Minard (1994)

Pandangan dalam teori “Veblen Effects” juga menjadi sorotan dan

pertimbangan tersendiri dalam penelitian ini, menurut Veblen, konsumsi atraktif yang

dilakukan konsumen dipengaruhi oleh elemen sosiologi dan psikologi dimana hal ini

kemudian mempengaruhi terhadap fungsi permintaan. Elemen tersebut menjadi faktor

bahwa turunan utilitas dari suatu unit komoditi yang digunakan untuk konsumsi

atraktif tidak hanya tergantung dari tingkat kualitas sejenis dari barang tersebut tetapi

juga harga yang dibayarkan untuk unit barang tersebut. (Anny Ratnawati, dkk,

2001).


5

Menurut Bentler dan Speckart (1997) mengatakan bahwa minat atau

keinginan seseorang untuk memperoleh atau mendapatkan (membeli) sesuatu produk

atau barang selain secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor sikap dan norma

subjektif, juga dipengaruhi oleh faktor perilaku sebelumnya. Model Bentler dan

Speckart merupakan pengembangan dari reasoned action model Fishbein dan Ajzein

yang diformulasikan sebagai berikut :

B ~ BI = w1 AB + w2 SN

AB = E(bi) (ei)

SN = E(NBj) (MCj)

Dimana B adalah perilaku tertentu, BI adalah minat konsumen untuk

melaksanakan perilaku B, AB adalah sikap konsumen untuk melaksanakan perilaku

B, bi adalah kekuatan dari keyakinan penting (probabilitas subjektif yang dipegang

oleh seorang konsumen bahwa melaksanakan perilaku B cenderung menimbulkan

akibat i ("akibat" mencakup konsekuensi, upaya, biaya, karakteristik, dan atribut

lain), ei adalah evaluasi tentang akibat i, SN merupakan norma subjektif yang

berkaitan dengan apakah orang lain j (referen) menghendaki konsumen tersebut

melakukan perilaku B, NBj adalah keyakinan normatif dari konsumen bahwa orang

penting lain (referen) j berpendapat ia seyogyanya atau tidak seyogyanya

melaksanakan perilaku B, MCj adalah motivasi konsumen untuk menuruti pengaruh

dari referen j, w1 dan w2 merupakan bobot regresi yang ditentukan secara empiris, n

adalah banyaknya keyakinan penting yang dipegang oleh konsumen tersebut

berkenaan dengan pelaksanaan perilaku B dan M merupakan banyaknya referen yang

relevan.

Menurut Markoni Badri (2003) mengatakan bahwa banyak faktor yang

mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa, seperti faktor

budaya (culture), sosial (social), pribadi (personal), dan faktor psikologis

(psychological factor). Faktor psikologis yang berhubungan dengan keyakinan

(agama) konsumen biasanya akan lebih sensitif dan lebih respon dibandingkan,

beberapa teori dan pandangan di atas menjadi landasan pembuatan kerangka pikir

dalam penelitian ini.

Penelitian tentang perilaku, karakteristik, dan persepsi masyarakat terhadap

Bank Islam khususnya di Indonesia masih sangat terbatas. Namun penelitian

pendahuluan yang dilakukan Wibisana dkk. (1999) di Jawa Timur secara sederhana

dapat memberikan gambaran awal tentang perilaku dan persepsi masyarakat terhadap

Bank Islam. Penelitian lain tentang masalah yang sama dilakukan di Jordan oleh Erol

dan El-Bdour (1989) dan El-Bdour (1984).

Penelitian yang lebih lengkap tentang potensi, preferensi dan perilaku

masyarakat terhadap Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama

dengan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Undip (2004),

penelitian ini mengambil lokasi di Jogyakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa

preferensi masyarakat terhadap tingkat kompatibilitas menunjukkan tingkat

kecocokan terhadap System perbankan syariah dimana sebagian besar masyarakat


6

tidak setuju terhadap tingkat kompatibilitas dari perbankan syariah. Tingkat

kompatibilitas terendah terlihat pada Kabupaten Demak,Kota Semarang dan

Kabupaten Kendal. Dari sisi perilaku masyarakat yang dilihat dari dua aspek masing-

masing keinginan masyarakat untuk menabung dan memperoleh pembiayaan dari

perbankan syariah, penelitian ini menemukan sekitar 59,00 persen yang

menginginkan menabung di perbankan syariah dan 55,11 persen yang menyatakan

menginginkan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah. Ditinjau dari

pengembangan Bank Syariah di Jawa Tengah maupun DIY dapat dilihat bahwa

pengembangan perbankan syariah mempunyai prospek yang mengembirakan. Hal ini

tercemin dimana sebagian besar responden mempunyai respon yang positif meskipun

mereka belum mengenal tentang sistem dan produk-produk perbankan syariah.

Studi pendahuluan tentang Persepsi Masyarakat tentang Bank Perkreditan

Rakyat Islam di Jawa Timur (Wibisana dkk. 1999) menunjukkan adanya

keberagaman persepsi masyarakat terhadap B`ank Islam. Pemahaman tentang bunga,

misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar (yaitu 55%) masyarakat (responden)

mengatakan halal. Persepsi tersebut didukung oleh sebagian ulama dan santri yang

mengatakan bahwa bunga bank hukumnya halal. Dari seluruh responden yang

berjumlah 60 orang hanya 10% yang mengatakan haram, selebihnya mengatakan

subhat dan tidak tahu. Dari temuan tersebut dapat diketahui bahwa ada indikasi

bahwa masyarakat belum memahami keberadaan bank Islam secara lengkap.

(Wibisana dkk. 1999, 43-8; cf. Erol dan El-Bdour 1989; El- Bdour 1984).

Temuan di atas sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh

Erol dan El-Bdour (1989). Penelitian yang dilakukan di Jordan tersebut menunjukkan

bahwa masyarakat sebetulnya lebih berorientasi pada profit dari pada kepatuhan

mereka kepada perintah agama. Dengan kata lain, motivasi agama bukan merupakan

faktor dominan yang dipertimbangkan untuk memilih bank syariah, tetapi motivasi

yang kuat adalah berdasarkan pada motif profit oriented (Erol dan El-Bdour 1989,

33). Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian El- Bdour (1984) sebelumnya.

Apa yang diungkapkan diatas merupakan sebuah potret tentang persepsi

masyarakat terhadap Bank Islam. Namun demikian, pemahaman masyarakat tentang

bunga hanya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi preferensi

masyarakat terhadap Bank Islam. Penelitian yang lebih mendalam dan lengkap masih

sangat diperlukan untuk mengetahui preferensi dan perilaku masyarakat terhadap

Bank Islam.

Metodelogi Penelitian

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, untuk wilayah sampel

Utara/Timur dipilih Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe. Wilayah yang dekat

dengan ibukota Provinsi NAD dipilih Kabupaten Aceh Besar. Untuk wilayah tengah

(pegunungan) dipilih Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Dan,

wilayah kepulauan dipilih Kabupaten Sabang.


7

Pengambilan sampel lokasi didasarkan atas pertimbangan (1) potensi agama

(Islam) dan (2) potensi ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi potensi

agama (Islam) meliputi: (a) jumlah masjid dan meunasah, (b) proporsi jamaah haji

terhadap penduduk muslim dan (c) proporsi penduduk muslim terhadap jumlah

penduduk secara keseluruhan. Sedangkan potensi ekonomi meliputi (1) tingkat

pertumbuhan ekonomi, (2) PDRB perkapita dan (3) proporsi PAD terhadap APBD,

jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan, aktivitas perdagangan, aktivitas

perbankan dan pertimbangan peneliti.

Jumlah responden yang dikumpulkan adalah minimal sebanyak 100

responden untuk setiap Kabupaten/kota, yang terdiri atas: 20 responden pengusaha

(produsen) dan 80 responden masyarakat (konsumen atau rumah tangga konsumsi).

Yang dimaksudkan pengusaha (produsen) adalah termasuk masyarakat atau rumah

tangga yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan atau menjual barang atau jasa,

misalnya pedagang besar atau pedagang kecil. Sedangkan masyarakat (rumah tangga

konsumsi) adalah masyarakat sebagai konsumen, misalnya PNS, TNI/Polri,

Pelajar/Mahasiswa, karyawan swasta, dan lain-lain. Penentuan lokasi kecamatan

terpilih di setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kriteria yang sama

dalam pemilihan kabupaten/kota. Pengambilan responden dipilih secara accidental

dengan memperhatikan penyebaran antar kecamatan.

Metode Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan pengujian

terhadap alat ukur (kuisioner). Kuisioner yang akan digunakan sebagai alat

pengumpulan data perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas

dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment (person) sedangkan uji

reliabilitas dilakukan dengan uji Crobach Alpha. Untuk mengetahui preferensi dan

perilaku masyarakat terhadap perbankan Islam digunakan metode skoring dan untuk

memperoleh gambaran tentang hubungan antar variabel digunakan Logistic

Regression. Pembentukan model dalam penelitian berdasarkan kerangka Pikir seperti

yang tercantum pada gambar 2.

Gambar 2. Model Kerangka Pikir

Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

POTENSI

1. Demografi

2. Ekonomi

3. Nilai Sosial

4. Sistem Sosial

PREFERENSI

1. Keuntungan Relatif

2. Kompatibilitas

3. Kompleksitas

4. Triabilitas

SIKAP

Menerima atau Menolak

1. Prinsip Syariah

2. Produk Syariah

PERILAKU THD

PRODUK SYARIAH

Menerima atau Menolak

1. Tabungan

2. Pembiayaan

L

OK

AS

I


8

Keterangan :

De = Demografi Ec = Ekonomi

De1 = Jenis Kelamin Ec1 = Pekerjaan

De2 = Umur Ec2 = Pendapatan

De3 = Pendidikan Ec3 = Aksebilitas Wilayah

Sv = Nilai Sosial Ss = Sistem Sosial

Sv1 = Keragamaan Ss1 = Toleransi Thd Penyimpangan Agama

Sv2 = Keterbukaan Terhadap Ss2 = Akses terhd Informasi

Hal baru

Pf = Preferensi D = Lokasi

Pf1 = Keuntungan Relatif (Aceh Utara, Lhokseumawe,

Pf2 = Kompatibilitas A.Tengah, Bener Meriah,

Pf3 = Kompleksitas Aceh Besar, Aceh Barat dan

Pf4 = Triabilitas/Observabilitas Sabang)

Sumber : dimodivikasi dari PPKP-LP Undip (2000)

Estimasi pengembangan bank Islam dari sisi tabungan dan pembiayaan akan

digunakan model logit dengan persamaan sebagai berikut : (Gujarati, 1995;555).

iz

i

i eP

P=

−1..................................................................................................(1)

∑=

+=k

j

ijioi XZ1

ββ .......................................................................................(2)

Jadi :

∑=

−=

+k

j

ijio X

i

i eP

P1

1

ββ

.........................................................................................(3)

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritik maka persamaan (2) tersebut dapat

dioperasionalisasikan sebagai berikut :

ijiijiijiijiijii PfSsSvEcDeZ ∑∑ ∑∑∑ +++++= φδχβαα 0 ...........................(4)

Dimana :

Zi = Sikap Masyarakat Bank Syariah

De = Demografi (jenis kelamin, umur dan pendidikan)

Ec = Ekonomi (jenis pekerjaan, pendapatan dan aksebilitas wilayah)

Sv = Nilai Sosial (keberagamaan dan sikap terbuka menerima hal yang

baru)

Ss = Sistem Sosial (toleransi terhadap penyimpangan agama, kemampuan

akses informasi)

Pf = Preferensi (keuntungan Relatif, Kompleksitas, Bagi Hasil, Triabilitas)

α = adalah Konstanta

αi,βi,χi,δi,Фi = Koefisien variabel yang diestimasi


9

Untuk mencapai tujuan ke dua, akan digunakan model alternatif yaitu model

chow test (Gujarati, 1995; 263 – 264). Dengan menggunakan model tersebut akan

diuji apakah perbedaan persamaan regresi antar Kabupaten dan Kota berbeda atau

sama. Dengan menggunakan model tersebut dapat dibuat mapping mengenai potensi

pengembangan Bank Islam dan karakteristik kelompok masyarakat dan perilakunya

terhadap Bank Islam.

Hasil Penelitian

Pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah sangat terbatas, masih sebatas

pernah mendengar namanya saja dan tidak semua dari mereka yang mengaku pernah

mendengar mampu menyebutkan dengan baik nama Bank Syariah. Kebanyakan

masyarakat mendengar Bank Syariah dari media massa dan dari teman, di samping

dari media lainnya. Pengetahuan masyarakat tentang sistem pengelolaan Bank

Syariah juga masih sangat rendah, hanya 47 orang (9.4%) yang tahu tentang sistem

bagi hasil dan 1 orang saja (0,2%) yang tahu tentang wadiah. Demikian pula

pengetahuan masyarakat terhadap produk Bank Syariah, baik produk penghimpun

dana (3.2%), produk penyaluran dana (2.4%) dan produk jasa (0%) masih sangat

rendah sekali.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah melahirkan

persepsi atau pandangan yang keliru terhadap Bank Syariah dan ini akan membentuk

preferensi yang rendah pula yang berakhir dengan rendahnya keputusan masyarakat

untuk memilih Bank Syariah. Persepsi masyarakat terhadap bunga yang diberikan

oleh Bank Konvensional masih beragam, 80 orang (16%) mengatakan halal, 298

orang (59.60%) mengatakan haram, 114 orang (22.80%) menyebutkan subhat dan 8

orang (1,6%) mengatakan ragu-ragu.

Preferensi masyarakat terhadap keuntungan relatif (68%), Sistem bagi hasil

(71%), multi keuntungan (72.6%) dan kesungguhan mencari informasi (63.4%).

Dari keempat konstruk yang ditanyakan ternyata menunjukkan preferensi yang sangat

tinggi dan ini menunjukkan pengembangan Bank Syariah sangat berpotensi tinggi.

Keinginan menabung dan memperoleh pembiayaan pada Bank Syariah sangat tinggi

yaitu 462 orang (92.4%) dan 446 orang (93.2%) (hasil penambahan antara jawaban

sangat bersedia dan bersedia)

Tabel. 1

Perilaku Masyarakat Terhadap keinginan Menabung dan Memperoleh

Pembiayaan Pada Bank Syariah

Katagori Sangat

Bersedia Bersedia

Ragu-

Ragu

Tidak

Bersedia

Sangat

Tidak

Bersedia

Jlh

Jumlah 77 385 36 1 1 500 Menabung

Persen 15.4 77 7.2 0.2 0.2 100

Jumlah 119 347 30 4 0 500 Pembiayaan

Persen 23.8 69.4 6 0.8 0 100 Sumber : Data Penelitian Lapangan (2006)


10

Berdasarkan hasil regresi logistik seperti dalam Tabel 2 menunjukkan Jenis

Kelamin (De1), Pendapatan (Ec2), Keberagamaan (Sv1), Toleransi Terhadap

Penyimpangan Agama (Ss1), Akses Terhadap Informasi (Ss2), Kompatibilitas (Pf2),

Kompleksitas (Pf3) dan Triabilitas (Pf4) berpengaruh secara positif terhadap

keinginan menabung sedangkan variabel Umur (De2), Pendidikan (De3), Pekerjaan

(Ec1), Aksebilitas Wilayah (Ec3), Pendidikan (Sv2) dan Keuntungan Relatif

mempunyai pengaruh secara negatif terhadap keinginan menabung.

Tabel 2

Hasil Regresi Logistik Terhadap Keinginan Menabung

Pada Bank Syariah Variables in the Equation

1.139 .794 2.058 1 .151 3.122

-1.001 1.115 .807 1 .369 .367

-.508 .523 .944 1 .331 .601

-.103 .100 1.059 1 .303 .902

.146 .518 .080 1 .778 1.157

-.703 .937 .564 1 .453 .495

.481 1.163 .171 1 .679 1.617

-.242 .683 .126 1 .723 .785

.570 1.071 .283 1 .595 1.768

.572 1.018 .315 1 .574 1.771

-.866 .534 2.627 1 .105 .421

.257 .575 .199 1 .655 1.293

.524 .419 1.564 1 .211 1.689

.959 .591 2.636 1 .104 2.609

1.872 1.987 .888 1 .346 6.502

De1

De2

De3

Ec1

Ec2

Ec3

Sv1

Sv2

Ss1

Ss2

Pf1

Pf2

Pf3

Pf4

Constant

Step

1a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: De1, De2, De3, Ec1, Ec2, Ec3, Sv1, Sv2, Ss1, Ss2, Pf1, Pf2,

Pf3, Pf4.

a.

Sumber : Data diolah (2006)

Dari sisi keinginan memperoleh pembiayaan, hasil regresi logistik

menunjukkan bahwa variabel (De1), (Ec2), (Sv1), (Ss1), (Ss2), (Pf2) dan (Pf4)

memiliki hubungan positif dengan keinginan menabung sedangkan variabel (De2),

(De3), (Ec1), (Ec3), (Sv2), (Pf1) dan (Pf3) memiliki hubungan negatif dengan

keinginan menabung pada Bank Syariah.

Hasil uji Chow Test dari sisi tabungan ditemukan bahwa nilai Fhitung (104,63)

> dari nilai Ftabel (2,51), dan demikian pula dari sisi pembiayaan nilai Fhitug (95,68) >

nilai Ftabel (2,51) hal ini menunjukkan bahwa wujudnya perbedaan yang sangat

signifikan antar daerah penelitian. Masing-masing daerah menunjukkan karakteristik

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Untuk mengetahui bagaimana peta potensi pengembangan Bank Syariah di

wilayah penelitian, maka dilihat hubungan masing-masing faktor dengan cara

menggabungkan skor masing-masing variabel atau faktor yang telah dimasukkan ke

dalam model, yaitu faktor demografi, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor sistem

sosial. Di mana faktor demografi dihitung dengan variabel umur dan jenis pendidikan

serta pertimbangan jumlah penduduk masing-masing wilayah penelitian, faktor

ekonomi diukur dengan variabel tingkat pendidikan dan kemampuan akses wilayah,

faktor sosial diukur melalui variabel keragamaan dan sikap keterbukaan terhadap hal

yang baru sedangkan faktor sistem sosial diukur melalui sikap toleransi terhadap

penyimpangan agama dan kemampuan akses terhadap informasi. Nilai atau range


11

skor dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu katagori rendah (0-50,99 point), katagori

sedang (51-75,99 point) dan katagori tinggi (76-100 point)

Tabel 4

Pemetaan Daerah Yang Berpotensi Untuk Pengembangan Bank Syariah Dilihat dari

Sisi Tabungan

KATAGORI

No Kabupaten Demografi Ekonomi

Nilai

Sosial

Sistem

Sosial

Karakteristik

1 2 3 4 5 6 7

1 Aceh Utara Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Sangat Potensial

2

Lokseumawe Sedang Sedang Tinggi Tinggi Potensial

3 Aceh

Tengah Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang

4 Bener

Meriah Rendah Tinggi Sedang Rendah Sedang

5 Aceh Besar Sedang Rendah Sedang Tinggi Sedang

6 Aceh Barat Sedang Tinggi Rendah Rendah Sedang

7 Sabang Rendah Rendah Sedang Rendah Kurang Potensial

Jumlah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sumber : Data Penelitian Lapangan diolah, 2006

Berdasarkan hasil pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah dari sisi

tabungan di wilayah penelitian, maka terlihat bahwa Kabupaten Aceh Utara sangat

potensial untuk dikembangkan Bank Syariah karena memiliki potensi demografi,

nilai sosial dan sistem sosial yang tinggi walaupun memiliki nilai ekonomi yang

sedang. Lhokseumawe juga lahan yang potensial untuk dikembangkan Bank Syariah

karena Lhokseumawe memiliki penduduk yang relatif banyak (sedang), tingkat

ekonomi masyarakat yang relatif tinggi (sedang) serta memiliki nilai sosial serta

sistim sosial yang tinggi. Sedangkan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh

Besar dan Aceh Barat memiliki potensi yang sedang untuk pengembangan bank

syariah karena umumnya daerah tersebut memiliki kemampuan akses informasi dan

aksebilitas wilayah yang masih agak rendah.

Namun dari sisi ekonomi terlihat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Barat

memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Sedangkan kota

Sabang hasil pemetaan menunjukkan bahwa daerah tersebut untuk sekarang ini

kurang potensial untuk dikembangkan Bank Syariah, hal ini disebabkan karena

Sabang dari segi demografi memiliki jumlah penduduk yang tergolong rendah,

kemudian tingkat ekonomi dan sistem sosial terutama kemampuan akses informasi

juga tergolong dalam katagori rendah, walaupun dari nilai sosial Sabang memiliki

nilai yang agak tinggi (sedang).


12

Tabel 5

Pemetaan Daerah Yang Berpotensi Untuk Pengembangan Bank Syariah

Dari Sisi Pembiayaan

KATAGORI

No Kabupaten Demografi Ekonomi Nilai Sosial

Sistem

Sosial

Karakteri

stik

1 2 3 4 5 6 7

1 Aceh Utara Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Sangat

Potensial

2

Lhokseumawe Sedang Sedang Tinggi Tinggi Potensial

3 Aceh Tengah Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang

4 Bener Meriah Rendah Tinggi Sedang Rendah Sedang

5 Aceh Besar Sedang Rendah Sedang Tinggi Sedang

6 Aceh Barat Sedang Tinggi Rendah Rendah Sedang

7 Sabang Rendah Rendah Sedang Rendah Kurang

Potensial

Jumlah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sumber : Data Penelitian Lapangan diolah, 2006

Kalau dilihat pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah di wilayah

penelitian dari sisi pembiayaan, maka terlihat tidak ada perbedaan sama sekali dengan

pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah dari sisi tabungan. Oleh karena semua

variabel dan faktor yang diuji memiliki nilai katagori yang sama seperti telah

dijelaskan pada sisi tabungan maka dari sisi pembiayaanpun memiliki kesimpulan

yang sama.

Kesimpulan akhir yang dapat digambarkan melalui pemetaan potensi di atas

adalah bahwa secara keseluruhan potensi pengembangan Bank Syariah ditujuh

wilayah penelitian adalah berada dalam katagori sedang. Hal ini disebakan secara

rata-rata indikator, demografi, ekonomi sistem sosial dan nilai sosial berada dalam

katagori sedang. Kesimpulan ini adalah kesimpulan awal yang diambil secara

menyeluruh (rata-rata) namun apabila dilihat secara terpisah untuk masing-masing

kabupaten/kota maka kesimpulannya adalah seperti yang telah dijelaskan di atas.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan terhadap potensi, preferensi, sikap dan perilaku

masyarakat terhadap Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dapat disimpulkan

karakteristik dan perilaku kelompok masyarakat di wilayah penelitian dimana sikap

masyarakat terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukkan bahwa

sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang sistem maupun produk

perbankkan syariah, sehingga keadaan ini memberikan nilai potensi yang kurang

terhadap pengembangan Bank Syariah. Namun demikian keinginan menabung dan

memperoleh pembiayaan sangat tinggi sekali.


13

Potensi nilai sosial, terutama potensi agama terlihat bahwa hampir semua

daerah memiki potensi yang tinggi, sementara itu respon masyarakat terhadap hal-hal

yang baru, terlihat Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe dan Kota Sabang memiliki

tingkat responsif yang tinggi. Sedangkan Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam

katagori yang rendah dan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Besar

tergolong dalam katagori yang sedang.

Pemetaan terhadap keinginan menabung dan memperoleh pembiayaan pada

Bank Syariah terlihat bahwa keseluruhan kabupaten dan kota memiliki nilai potensial

yang tinggi (diatas 85%) dan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Barat (98%),

Aceh Besar (97%), Bener Meriah (96%), Lhokseumawe (95%), Aceh Utara (94%),

Aceh Tengah (86%) dan Sabang (84%).

Hasil pemetaan secara keseluruhan dengan menggabungkan semua faktor

untuk setiap daerah baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi tabungan maka dapat

disimpulkan bahwa secara umum potensi pengembangan bank syariah di wilayah

penelitian adalah berada dalam katagori sedang. Walaupun secara terpisah terlihat

beberapa daerah.

Rekomendasi

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak terkait,

pertama di Nanggroe Aceh Darussalam ada beberapa Bank Syariah yang telah

beroperasi namun selama ini Bank Syariah tersebut masih sangat rendah aktifitas

sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu ke depan diharapkan perlu dilakukan

sosialisasi yang lebih gencar dan efektif baik melalui media electronik maupun media

cetak. Hal ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

masyarakat terhadap Bank Syariah. Kedua, sosialisasi yang efektif dan intensif perlu

ditekankan pada pengenalan sisi keunggulan komparatif yang dimiliki Bank Syariah

disamping tentang produk dan jasa yang dimiliki oleh Bank Syariah. Hal ini

dilakukan untuk menepis sikap keragu-raguan dikalagan masyarakat. Ketiga, bagi

masyarakat yang sudah bersedia bergabung dan menjadi nasabah Bank Syariah

supaya tetap dijaga kepercayaan dari mereka dengan tetap memberi imeg yang baik

yaitu melalui pelayanan dan profesionalisme kerja yang tinggi. Keempat, Bagi Bank

Syariah juga perlu meningkatkan kinerja yang baik, melengkapkan perangkat kerja

yang memadai, seperti aspek legalitas, prosedural, sumber daya baik finansial yang

kuat maupun sumber daya manusia yang handal,dan kelima, bagi daerah-daerah yang

belum memiliki Bank Syariah, supaya dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah

atau pengusaha untuk melihat potensi yang sangat besar bagi penggembagan Bank

Syariah. Rendahnya jumlah nasabah dan kurang berkembangnya perbankan syariah

di Nanggroe Aceh Darussalam tidak terlepas dari langkanya jumlah perbankan

syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Apabila perlu semua bank umum yang

beroperasi di Nanggroe Aceh Darussalam diharuskan untuk membuka konter syariah

(dual banking) dalam rangka mendukung pelaksanaan Syariat Islam.


14

Referensi

Ancok, Djamaludin,1995. Teknik Penyusunan Skala Pengukur, Pusat Penelitian

Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Anonimus. 1999. Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah. Bank

Indonesia. Jakarta Al-Omar, Fuad , M.Abdel Haq. 1996. Islamic Banking :

Theory, Practice and Challenges. Oxford University Press. USA.

Anonimus. 2000. Perkembangan Ekonomi-Keuangan Daerah tahun 1999 Propinsi

Jawa Barat. Bank Indonesia. Bandung.

Anonimus. 2000. Keynote Speech : Deputi Gubernur Bank Indonesia Pada Seminar

Nasional :“Pengembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dalam

Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas” , Bandung, 14 Oktober

2000

Anonimus. 1999. Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah. Bank

Indonesia. Jakarta

Antonio, M.Syafei, 1999, “Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum ”, Tazkia

Institute dan Bank Indonesia, Jakarta.

Antonio, M.Syafei, 1999, “Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan”, Tazkia

Institute dan Bank Indonesia, Jakarta.

Al-Omar, Fuad , M.Abdel Haq. 1996. Islamic Banking : Theory, Practice and

Challenges. Oxford University Press. USA.

Aunuddin. 1989. Analisis Data. PAU Ilmu Hayat IPB. Bogor.

Arifin, Zainul. Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan

Prospek. AlvaBet. Jakarta

Aceh Tengah Dalam Angka, 2004, Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh

Tengah.

Aceh Utara Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh

Utara

Aceh Barat Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh

Barat

Aceh Besar Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh

Barat

Basri, Ikwan Abidin, MA. 2000. Perkembangan Umat Islam di Indonesia. Artikel.

www.tazkia.com. Jakarta.

____________________. 2000. Kendala Sosialisasi Perbankan Syariah di Indonesia.

Artikel. www.tazkia.com. Jakarta.


15

Bank Indonesia, 2000, “Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank

Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Bank Indonesia, 2000, “Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Bank Syariah “.

Bank Indonesia, 2000, “Potensi, Freferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank

Syariah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta.”

Bentler, P.M. dan G.Speckart, 1979, "Model of Attitude Behavior Relations",

Psychological Review, vol 86, pp. 448-465.

Bener Meriah Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten

Bener Meriah

Caragata, Warren. July 21, 2000. Shariah Lenders Make Headway in Indonesi+

a. Article. Asiaweek. Chapra, M. Umer. 1999. Why Has Islam Prohibited Interest ?

(Rationale behind The Prohibition of Interest). Pakistan.

Clark, C.T. dan L.L. Sckade. 1983. Statistical Analysis for Administrative Decisions.

South Western Publishing Co., Ohio.

Eiser, J.Richard, 1987, Social Psychology : Attitude, Cognition, and Social Behavior,

Cambrige, Cambrige University Press.

Elkington, John, et.al., 1991, The Green Business Guide : How to Take Up-and Profit

from-the Environmental Challenge, London, Victor Gollancz Ltd.

El-Bdour, R. 1984. The Islamic Economic System: a theoretical and empirical

analysis of money and banking in the Islamic economic framework.

Unpublished PhD Dissertation. Utah State University, Logan-Utah.

Erol, Cengiz and Radi El-Bdour. 1989. Attitudes, behavior, and patronage factors of

bank customers towards Islamic banks. International Banking & Marketing

Vol. 7, No.6: 31-7.

Engel, James F., Roger D. Blackwell & Paul W. Miniard. 1994. Perilaku Konsumen.

Jilid I. Edisi Keenam. Binarupa Aksara. Jakarta.

______________________________________________. 1995. Perilaku Konsumen.

Jilid II. Edisi Keenam. Binarupa Aksara. Jakarta.

Eryanto, Dian Eka Hendralesmana. 2000. Identifikasi Kepentingan Nasabah dalam

Memilih Bank. Jurusan Statistika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam IPB. Bogor.


16

Fishbein, M, I. Ajzen, 1975, Belief, Attitude, Intention, and Behavior : An

Introduction to Theory and Research, Sydney, Addison-Wesley Publishing

Company.

Gibson L, James, Ivancevic, John M., Donelly, James H., 1987, “Organisasi:

Perilaku, Struktur dan Proses”, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Gujarati, Damodar N. 1995. Basic Econometric. Mc Graw-Hill International Edition.

Hosmer, D.W. dan S. Lemeshow. 1989. Applied Logistic Regression. John Wiley &

Sons, New York.

Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi keenam, Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada

Kotler, Philip & Gary Armstrong. 1993. Manajemen Pemasaran : Analisis,

Perencanaan, Implementasi & Pengendalian. Volume Satu & Dua. Edisi

Ketujuh. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

__________________________. 1994. Dasar-dasar Pemasaran. Jilid I. Edisi V.

Intermedia. Jakarta.

Kaynak, E and Yavas, 1985, “Segmenting The Banking Market by Account Usage :

An Empirical Investigation”, Journal of Profesional Services Marketing, Vol.1

No.1/2.

Loudon, David.L. and Bitta A.D.,1984. “Consumer Behaviour : Concepts and

Applications”, Mc Graw Hill, Singapore.

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah. Pedoman Sistem

Komputerisasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Tehnik Bagi Hasil.

Modul Pelatihan.

Lhokseumawe Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kota

Lhokseumawe

Mudradjat Kuncoro dan Suharjono (2002) Manajemen Perbankan : Teori dan

Aplikasi, ed I, Jogjakarta : BPFE.

Muhammad (2000) Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah, Jogjakarta : UII

Press

McCullagh, P. and J.A. Nelder. 1983. Generalized Linear Models. Chapman,

London. Mirakhor, Abbas. 1995. Theory of an Islamic Financial System.

Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance. London.

Pindick, Robert S., and Rubenfield, Daniel. 1981. Econometric Models and Economic

Forecast. International Student Edition, Mc Graw-Hill.


17

Presley, John R and Hummayon Dar, 1999, “Attitudes Towards Islamic Finance : An

Update of Empirical Evidence”, 7th Intensive Orientation Courses : Islamic

Economic, Banking & Finance, Leicester, UK.

Siregar, Mulya. 2000. Makalah “Kajian Pengembangan Perbankan Syariah di

Indonesia. Jakarta

Sjahdeini, S. Remy. 1999. Perbankan Islam: Kedudukan dan Peranannya dalam Tata

Hukum Perbankan Indonesia. Grafiti. Jakarta..

Swastha, D.Basu, 1992, "Riset Tentang Minat dan Perilaku Konsumen: Sebuah

Catatan dan Tantangan bagi Peneliti yang Mengacu pada Theory of

Reasoned Action", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No.1, Tahun VII.

Sabang Dalam Angka, 2004 Kerjasama Bappeda dengan BPS Kota Sabang

Wibisana, M. Jusuf, Iwan Triyuwono, Nurkholis, A. Erani Yustika. 1999. Studi

Pendahuluan Persepsi Masyarakat tentang Bank Perkreditan Rakyat

Syari’ah. Malang: Centre for Business & Islamic Economics Studies –

Faculty of Economics Brawijaya University dan Bank Indonesia Jakarta.

Walpole, R. E. 1995. Pengantar Statistika, Ed.-3. Terjemahan Bambang Sumantri.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yasni, Muhammad Gunawan, SE. Ak., MM. 2000. Pembiayaan Syariah – Alternatif

Pengembangan Pembiayaan Modal Ventura Indonesia. Artikel.

www.tazkia.com. Jakarta

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967

http//www.wikipedia.org.

Harian Serambi Indonesia

Harian Pikiran Rakyat

Harian Kompas


18

KUALITAS LAYANAN DAN HUBUNGAN KEPERCAYAAN

SEBAGAI PENGUAT RELATIONSHIP OUTCOMES

Damanhur dan Faisal Matriadi

This article focuses at the impact of relationship efforts (direct mail, personalization

preferential treatment, and tangible rewarding) and service quality made by a

retailer in retail business as the strengthening relationship marketing outcomes. At

Business-to-Consumer (BTC) relationships and develops a theoretical model of the

consumer's perspective. There are two different perspectives: psychological and

behavioral outcomes of relationship marketing. The psychological outcomes of

trust, commitment and satisfaction relationship are presented. The impact of

relationship effort and service quality has been suggested that a way of increasing

Sthrenghtening relationship outcomes in retail business through secure relationships

between buyers and sellers.

Keywords: customer relationship marketing, retail business, relationship effort,

service quality, relationship outcomes.

Damanhur adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Faisal Matriadi adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

18


19

Pendahuluan

Lima filosofi dasar mengenai studi manajemen pemasaran dalam

menjalankan praktek pemasaran. Ke lima filosofi tersebut, terdiri dari pemasaran

yang berorientasi pada (1) produsen (2) produksi (3) penjual (4) pasar (5)

pemasaran sosial (Kotler, 2003: 12). Pemasaran berorientasi pasar sebagai

artikulasi dari konsep pemasaran yang kini banyak dianut perusahaan. Namun

demikian, redefinisi konsep pemasaran masih terus berlangsung, untuk mencari

konsep yang sesuai dengan tuntutan lingkungan (Kotler, 2003:25).

Redefinisi konsep pemasaran tersebut dipicu oleh terjadinya pergeseran

paradigma orientasi pasar dari transaksional (transactional) menjadi relasional

(relationship). Kotler (2003: 34) menegaskan, perusahaan perlu melakukan

penyesuaian praktek pemasaran dari transactional marketing menuju relationship

marketing. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pawitra, (2005)

bahwa telah terjadi redefinisi disiplin pemasaran dengan menekankan hal-hal

sebagai berikut: (1) "Proses of planning and executing" bergeser menjadi "an

organizational function and a set of process.“

maknanya adalah peranan

pemasaran lebih difokuskan pada tataran strategik dalam suatu organisasi dan tidak

lagi terbatas pada pengambilan keputusan taktis.

Pemasaran bukan suatu fungsi manajemen yang berdiri sendiri tetapi

menjadi kegiatan dalam proses organisasi keseluruhan. (2) 4-P yang merupa-kan

taktik pemasaran bergeser menjadi "creating, communicating and delivering value

to customer." 4-P merupakan kelompok variabel yang dapat dikendalikan

organisasi yang dimaksudkan untuk meliput pasar sasaran sehingga dapat

memuaskan sebaik mungkin para pelanggan di pasar itu. Sebenarnya para

pelanggan menginginkan proporsi nilai (value proposition) berupa penawaran

total untuk memenuhi kebutuhan preferensi, dan ekspektasi mereka sehingga

tercapai kepuasan. 4-P tidak cukup untuk menentukan persepsi nilai pelanggan

yang merupakan perbandingan antara persepsi manfaat dan persepsi

pengorbanan.

Manfaat untuk pelanggan tidak hanya ditentukan oleh atribut produk,

promosi dan distribusi, namun turut berperan atribut servis dan atribut yang bersifat

"intangibles" lain seperti merek, reputasi, ekuitas pelanggan, ekuitas karyawan,

ekuitas pemasok dan lain-lain. Di lain sisi, pengorbanan tidak hanya ditentukan

oleh biaya transaksi yakni harga yang harus dibayar untuk suatu tawaran, tetapi

turut pula menentukan biaya. Teridentifikasi pula dengan jelas peluang maupun

persaingan bisnis ritel di Indonesia sangat terbuka. Konsumen mulai kritis untuk

memilih dan mengambil keputusan dalam menentukan toko dan jenis ritel dalam

memenuhi kebutuhannya dan telah terjadi perubahan pola berbelanja pada

masyarakat perkotaan dengan munculnya kecenderungan konsumen lebih

menyukai berbelanja pada ritel-ritel modern dibandingkan ritel tradisional.

Menurut hasil sigi konsumen yang dilakukan oleh AC Nielsen dan dikutip

pada Pilar Bisnis (Juli, 2003), terjadi peralihan pola belanja, di mana sekitar 24%


20

konsumen kini cenderung untuk berbelanja di pasar modern (untuk diperkotaan

jumlahnya mencapai 41%). Pada 12 kota besar di Indonesia, konsumen memilih

pasar modern melebihi pasar tradisional yaitu sebesar 53%. Lebih lanjut, masih

berdasarkan hasil penelitian AC Nielsen dan dikutip dalam Tempo (Mei, 2003)

menunjukkan bahwa kontribusi pasar tradisional terhadap penjualan barang

konsumsi menurun dari 84,1% tahun 1999 menjadi 74,4% di tahun 2002.

Sebaliknya Supermarket mengalami kenaikan dari 3% tahun 1999 menjadi 20,1%

pada tahun 2002. Di sini terlihat bahwa pasar tradisional akan perlahan-lahan

tergeser oleh industri ritel modern.

Menurut Widjaja (2002) banyak faktor pendorong kesuksesan ritel modern

skala besar, beberapa diantaranya adalah pilihan lokasi yang tepat, dukungan

teknologi sistem informasi, harga murah, maupun kelengkapan produk. Semakin

terfragmentasinya pasar dan tidak jelasnya perbedaan antara satu format ritel

dengan format ritel yang lain. Maka keunggulan strategi format ritel yang hanya

berorientasi pada pilihan lokasi, sistem informasi handal, harga murah maupun

kelengkapan produk tidak akan cukup untuk dapat memenangkan persaingan.

Lebih jauh Meerzorg (2003) mengemukakan, bahwa salah satu kunci sukses

dalam bidang bisnis ritel modern adalah implementasi strategi customer

relationship, disamping tentunya penentuan lokasi, srategi harga, dan penggunaan

teknologi informasi. Pendapat ini dipertegas oleh Crosby et al., (1990), dengan

mengemukakan bahwa dalam lingkungan ritel dewasa ini, taktik relationship

marketing memainkan peranan penting dengan meningkatnya tuntutan konsumen

terhadap dibangunnya relasi yang harmonis antara pelanggan dan peritel.

Sedangkan Sweeney seperti dikutip dalam Suhata (2003), menegaskan bahwa

implementasi strategi relationship marketing memang sangat dibutuhkan dalam

bisnis ritel, dengan menyatakan pendapat sebagai berikut: "dibandingkan bisnis

manufaktur, peritel memiliki keunggulan dalam membina hubungan dengan

konsumen karena peritel memiliki posisi yang lebih baik dalam mendeteksi pola

pembelian konsumen dan menerapkan kemampuan tersebut dengan efisiensi biaya.

Sebagai contoh, dalam bisnis ritel memungkinkan menyapa dan memperlakukan

tamu dengan lebih baik, memberikan program loyalty dan perlakuan istimewa

(preferential treatment) dengan memberikan reward kepada pelanggan yang

berbelanja dalam jumlah tertentu."

Salah satu implementasi strategi relasional menurut Levy dan Weitz

(2004) adalah komunikasi, perlakuan istimewa (preferential treatment), perso-

nalisasi (personalisation) dan balas jasa (rewarding) yang dapat diistilahkan dengan

upaya relasional (relationship effort). Lebih jauh dijelaskan bahwa upaya relasional

(relationship effort) adalah aktivitas terintegrasi dengan tujuan membangun relasi

dengan pelanggan dalam jangka panjang.

Taruhan utama dalam meraih keberhasilan suatu strategi pemasaran adalah

menciptakan, mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai unggul kepada

pelanggan. Maka fokus pada implementasi upaya relasional (relationship effort)

saja dianggap belumlah cukup. Garbarino dan Johnson, (1999); Gruen et al.,


21

(2000); Gwinner et al., (1998); Pritchard et al., (1999) seperti dikutip dalam

Fulerton, (2004) mengemukakan pendapat sebagai berikut: "Recently, a number of

scholars have attempted to study the nature of service relationships thereby

merging two fields of study from the relationship marketing perspective, customer

commitment is seen as being the key determinant of customer retention and

loyalty. On the other hand, the services marketing literature generally views

service quality as the central construct that drives customer loyalty as a result of

this work, there is a significant opportunity to merge these two fields of study in

order to build a more comprehensive understanding of organization-consumer

relationships in services industries."

Maknanya : Saat ini, sejumlah peneliti sudah mencoba untuk melakukan

studi terhadap sifat alami service relationship dengan menggabungkan dua bidang

telaah dari perspektif relationship marketing, dimana komitmen pelanggan dilihat

sebagai kunci faktor penentu dari retensi pelanggan dan loyalitas. Sedang di sisi

lain, literatur pemasaran jasa pada umumnya melihat kualitas layanan sebagai

konstruk inti yang mendorong loyalitas pelanggan. Oleh sebab itu, merupakan

kesempatan yang signifikan untuk menggabungkan dua bidang telaah yaitu kualitas

layanan dan pemasaran relasional dalam penelitian dengan pemahaman

organization-consumer relationship yang lebih komprehensif dalam industri jasa.

Dengan demikian upaya relasional (relationship effort) dan kualitas layanan yang

unggul inilah yang dapat diistilahkan sebagai strategi penguat relationship

outcomes.

Artikel ini akan mencoba menelaah secara konseptual: (1) Implementasi

pemasaran relasional dalam bisnis ritel modern, (2) Dimensi upaya relasional

(relationship effort) sebagai strategi penguat relationship outcomes yang sesuai

dengan karakteristik bisnis ritel modern di Indonesia, (3) Dimensi dan atribut

kualitas layanan sebagai strategi penguat relationship outcomes yang sesuai dengan

karakteristik bisnis ritel modern di Indonesia. (4) Implikasi strategi penguat

relationship effort terhadap keluaran relasional (relationship outcomes) dalam

bisnis ritel modern di Indonesia.

Implementasi Pemasaran Relasional (Relationshipmarketing) dalam Bisnis Ritel

Modern

Bisnis ritel meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang

atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan

bukan bisnis (Berman, 2001:3). Sedangkan menurut Levy dan Weitz (2004:64)

bisnis ritel sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bisnis jasa, namun dengan

kebutuhan layanan yang sangat rendah. Bisnis jasa dengan layanan tinggi dapat

dikatakan sebagai jasa dalam arti murni seperti restoran, jasa perbankan, jasa

konsultan manajemen, jasa asuransi. Lebih jauh, menurut Berry (1986) dalam

Subash et al., (2000), sangat membantu untuk mengklasifikasikan peritel dalam

"good" dan "services' retailer, di mana bisnis ritel termasuk dalam kategori jasa

namun dengan prosentase service atau layanan yang sangat kecil dibandingkan


22

dengan bisnis jasa pelayanan penuh seperti restoran, salon maupun konsultan

manajemen. Dalam mengimplementasikan konsep relationship marketing dalam

bisnis ritel dibutuhkan pendekatan yang relatif sama dengan implementasi dalam

bisnis jasa khususnya jasa dengan keterlibatan layanan yang rendah (low contact

services).

Bisnis ritel sendiri telah mengalami evolusi dengan pergeseran dari bisnis

ritel tradisional menuju bisnis ritel modern. Di mana keberadaan bisnis ritel modern

ditandai dengan salah satu ciri, yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap aplikasi

teknologi sistem informasi. Seperti misalnya penggunaan aplikasi sistem operasi

toko dengan komputer seperti: Point of Sales (POS), Elektronic Data Interchange

(EDI), dan EFT (Elektronic Fund Transfer), di mana aplikasi sistem tersebut

diharapkan menunjang peningkatan efisiensi (Maulana, 1999). Namun

demikian, bergesernya orientasi pada bisnis ritel modern ternyata belum diikuti

oleh pola orientasi terhadap konsumen. Seperti dikemukakan oleh Beatty et

al.,(1996) sebagai berikut: "However, retailer generally have little knowledge on

the types of value drivers that they should focus at".

Jadi, bagaimanapun peritel pada umunya memiliki sedikit pengetahuan

tentang tipe dan nilai yang mendorong pada fokus yang harus peritel lakukan.

Bendapudi dan Berry (1997) menambahkan bahwa; "Conceptualized what some of

these drivers might be, but no systematic, empirical investigation has been

reported. Especially research pertaining to relationship marketing in consumer

market has advanced little.”

Perhatian peritel terhadap relationship marketing

dengan fokus konsumen masih dianggap kurang sistematik dan kurang didukung

oleh aktivitas investigasi empiris.

Beberapa ritel market dikatakan telah maturity (mengalami kedewasaan)

dan kesulitan dalam mendiferensiasikan diri hanya berdasarkan seleksi terhadap

merchandise (barang dagangan) saja (Berry, 1986). Peritel diharapkan melakukan

aktivitas dan usaha yang lebih keras melalui pembenahan proses, layanan dan

teknologi untuk meningkatkan customer value (Morgan dan Hunt, 1994) seperti

dikutip dalam Odekerken et al., (2003).

Menurut Odekerken et al., (2003), peningkatan usaha dalam bisnis ritel

dapat dilakukan dengan membangun relasi (relationship effort). Membangun relasi

menjadi hal penting sebagai landasan untuk membangun customer retention,

dengan alasan: (1) Harapan konsumen terhadap kualitas dari produk dan jasa yang

dikonsumsi semakin meningkat, (2) Persaingan diantara peritel juga semakin

meningkat, dengan marketing strategi dan taktik yang relatif sama, misalnya

dengan menawarkan jenis merchandise yang relatif sama, promosi harga,

melakukan share terhadap distribution channel System, dan memperlakukan

konsumen dengan lebih baik melalui layanan yang prima (Berry, 1986)) (3. Peritel

dihadapkan pada tuntutan baru tentang keterbatasan dan ketidakjelasan marketing

environment dalam bisnis ritel antara pasar dengan industri, dan meningkatnya

fragmentasi pasar maupun semakin pendeknya daur hidup produk. (Juttner dan

Wehrli, 1994) seperti dikutip dalam Odekerken etal., (2003).


23

Program keanggotaan (membership) merupakan salah satu perwujudan dari

aktivitas relasional yang dilakukan oleh peritel, seperti dikemukakan oleh

Gummesson (1999:81) sebagai berikut:"Frequent flyer' loyalty programmes are

the technically most advanced attempts to create long term individual relationship

through membership."

Bisnis ritel membutuhkan strategi relationship dengan dukungan data base

yang lengkap melalui program keanggotaan sebagai kekuatan untuk mewujudkan

relationship outcome yang pada akhirnya akan menumbuhkan retensi konsumen

yang tinggi.

Menurut Oderkeken et al.,(2003) penelitian tentang relationship

marketing, tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan atau pemahaman bahwa

variabel inti yang menjadi perhatian dari relationship adalah adanya suatu

interrelasi potensial pada saat lampau maupun akan datang bagi konsumen

dengan peritel. "One or more exchanges between a consumer and a retailer that are

perceived by the consumer as being interrelated to potential past and future

exchanges with the retailer"

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa bisnis ritel sebagai bisnis

yang sukar sekali melakukan diferensiasi membutuhkan upaya relationship

(relationship effort) untuk mewujudkan customer retention dan loyalitas pelanggan.

Menurut Odekerken et al., (2003) sebagai berikut; "A relationship effort as any

effort that is actively made by retailer towards a consumer, that is intended to

contribute to the consumer's perceived customer value above and beyond the core

product and or service efforts received, and that can only be perceived by the

consumer after continued exchange with the retailer."

Upaya relasional adalah usaha aktif peritel dalam memberikan kontribusi

terhadap harapan konsumen untuk mewujudkan customer retention melalui

penyampaian produk inti dan layanan yang membuat terjalinnya relasi yang

berkelanjutan. Menurut Oder-kerken et al., (2003) Relationship efforts mengacu

pada (1) usaha secara aktif yang dilakukan oleh peritel. Sebagai contoh:

"confinient benefit" diwujudkan dari kondisi bahwa konsumen secara rutin

belajar dari pengalaman belanja dengan mengingat lokasi produk pada display

supermarket. Confinient benefit akan lebih cepat terwujud, karena peran aktif

peritel untuk menginformasikan pada konsumen melalui signage (tanda-tanda

yang terpasang pada display ritel) ataupun komunikasi secara personal. (2) sejalan

dengan pendapat Gwinner et al., (1998) relationship effort didefinisikan mirip

dengan relationship benefit jika dilihat dari perspektif peritel, yaitu manfaat yang

didapatkan oleh konsumen dari relasi jangka panjang yang terjalin sesuai dengan

kinerja core service yang diberikan oleh produsen dalam hal ini peritel.

Menurut Levy dan Weitz (2004:348) dikemukakan pendapat sebagai

berikut:"Four approaches that retailers use to retain their best customers are (1)

frequent shopper programs, (2) special customer service, (3) personalization, (4)

community for building customer retention and loyalty is develop a sense for


24

customers to exchange information using buletin boards and develop more

personal relationship with each other and the retailer by communication."

Terdapat empat pendekatan yang dapat dilakukan peritel untuk

mempertahankan pelanggan serta membuat pelanggan menjadi setia yaitu melalui

program belanja secara teratur, perlakuan istimewa bagi pelanggan, personalisasi

dan membangun komunitas melalui pertukaran informasi dengan buletin dan

mengembangkan relasional secara personal melalui komunikasi.

Dengan demikian, terdapat 4 (empat) aktivitas relationship effort yang

diharapkan dapat menjaga orientasi retensi pelanggan pada peritel, yaitu

komunikasi (communication), perlakukan istimewa (preferential treatment),

personalisasi (personalization), dan balas jasa (rewarding). Penjelasan untuk

masing-masing upaya relasional (relationship effort) dapat dirinci sebagai berikut:

Komunikasi (communication)

Komunikasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai seberapa jauh

peritel memberikan informasi kepada konsumen secara terus menerus melalui

media komunikasi langsung, hal ini dikemukakan oleh Duncan dan Moriarty,

(1998) sebagai berikut: "Communication is a consumer perception of the extent to

which a retailer keeps its regular customer informed through direct communication

media "

Komunikasi merupakan kondisi utama yang harus ada untuk terciptanya

sebuah relasi (Duncan dan Moriaty, 1998). Dengan komunikasi, usaha-usaha

yang diarahkan untuk membangun relasi, yang dilakukan oleh peritel/produsen dapat

dipahami oleh konsumen.

Penyebaran katalog merupakan salah satu bentuk komunikasi efektif yang

dapat dilakukan oleh pihak peritel. Sebagai contoh, salah satu peritel besar yang

beroperasi di Indonesia, menyebarkan tidak kurang dari 1 juta katalog setiap kali

terbit (dua minggu sekali). Selain katalog besar yang mewakili seluruh toko, ada

juga katalog pendek yang di up date setiap lima hari sekali. Kemudian

ACTION SPOT bekerja sama dengan prinsipal produk yang dipromosikan dan

biaya promosi ditanggung bersama juga merupakan salah satu alternatif lain

dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan. Di sisi lain, promosi melalui

media televisi maupun surat kabar juga menjadi pilihan bagi peritel, berdasarkan

data AC NIELSON menunjukkan periode Januari-Oktober 2004 sebuah peritel

besar di Indonesia menghabiskan anggaran iklan sebesar Rp 20,70 miliar dengan

persentasi terbesar di surat kabar, sebesar Rp 18,33 miliar.

Perlakuan Istimewa (preferential treatment)

Perlakuan istimewa (preferential treatment) menurut Gwinner et al., (1998)

adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana perlakuan dan pelayanan

terhadap konsumen membership dilakukan lebih baik dibandingkan bukan

konsumen reguler. Terkait dengan relationship, tidak semua konsumen menyukai

diperlakukan dengan cara yang sama, diharapkan adanya konsumen yang fokus dan


25

selektif untuk mendapatkan perlakukan istimewa (Peterson, 1995). Argumentasi

terhadap hal ini adalah perlakuan umum sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dari

setiap konsumen memang penting untuk dipenuhi, namun perlakuan istimewa

terhadap konsumen selektif penting dilakukan dalam upaya sebagai retensi bagi

peritel. Hal ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengimple-

mentasikan strategi relasional.

Sedangkan preferential treatment menurut Sheth dan Parvatiyar (2002)

diartikan sebagai layanan kepada pelanggan berupa waktu belanja spesial atau

akses untuk produk baru. Diungkap pula bahwa konsumen mengharapkan tidak

ingin diperlakukan sama dengan konsumen lain. Beberapa pemasar memberikan

kritik kepada peritel yang memperlakukan konsumen secara sama dengan tidak

ada perbedaan yang mengakibatkan perusahaan akan kehilangan tidak hanya

sebagian keuntungan tetapi lebih jauh akan kehilangan kesetiaan pelanggan.

Peterson (1995) berpendapat bahwa perlakuan istimewa kepada pelanggan akan

memungkinkan penjual untuk memberikan sesuatu yang sangat mendasar bagi

pembeli yaitu perasaan dihargai, sehingga persepsi pelanggan yang lebih tinggi

terhadap perlakuan istimewa/preferential treatment akan meningkatkan tingkat

relationship outcomes secara keseluruhan.

Personalisasi (personalization)

Personalisasi (Personalization) menurut Metcalf et al.,(1992) adalah

persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana peritel berinteraksi dengan

konsumen reguler secara ramah dan dengan cara-cara personal. Pentingnya

pertukaran personal antara pembeli dan penjual dalam mempengaruhi relationship

outcomes bukan merupakan hal baru terkait dengan relationship dan proses

sosial (Beatty et al.,1996). Pentingnya hubungan personal antara pelanggan

dengan peritel akan berpengaruh pada hasil keluaran hubungan, sehingga tidaklah

mengherankan jika hubungan personal dapat dikatakan merupakan proses sosial

(Beatty et al., 1996). Sebagai contoh, Stone (1954) dalam Beatty et al.,(1996)

menekankan pentingnya hubungan personal dalam keberadaan suatu tempat

perbelanjaan.

Crosby dan Cowles, (1990) menerangkan bahwa interaksi sosial dihasilkan

oleh pusat perbelanjaan yang mampu memberikan motivasi kepada pelanggan

untuk terus berbelanja. Manfaat hubungan sosial antara lain adalah perasaan

sebagai keluarga, perasaan sebagai teman, dukungan sosial (Berry, 1995),

pengakuan personal, penyebutan nama konsumen, memahami pelanggan secara

pribadi, percakapan secara bersahabat, dan penampakan keakraban serta kehangat-

an antara peritel dengan pelanggannya.

Balas Jasa (rewarding)

Balas jasa (rewarding) menurut Peterson, (1995) adalah persepsi konsumen

terhadap sampai sejauh mana peritel menawarkan manfaat yang berwujud seperti

harga atau pemberian insentif kepada konsumen reguler untuk menumbuhkan


26

loyalitas. Manfaat yang berwujud tersebut dapat berupa, pemberian hadiah cuma-

cuma, bonus belanja, kupon belanja, point untuk menginap di Hotel, maupun

pemberian tiket film. Balas jasa mengindikasikan adanya kerja sama atau hubungan

dengan pihak lain. Banyak pemasar yang berfokus bahwa penyediaan reward

bertujuan utama sebagai insentif harga dan investasi yang mampu menjaga

loyalitas pelanggan (Berry, (1995); Peterson, (1995)). Jadi reward ditetapkan

sebagai jaminan bahwa pelanggan mendapatkan sesuatu yang bersifat nyata

karena kesetiaan mereka.

Dimensi dan Atribut Kualitas Layanan sebagai Strategi Penguat

(Relationship Outcomes)

Perbedaan karakteristik jasa dan manufaktur mempunyai implikasi yang

sangat besar dalam menetapkan pemahaman dan penentuan kualitas layanan.

Demikian halnya dalam ritel dibutuhkan pendekatan yang tepat sesuai dengan

aspek-aspek yang dibutuhkan dalam operasional ritel tersebut untuk membangun

dimensi kualitas layanan yang dapat diimplementasikan dalam bisnis ritel.

Menurut Finn dan Lamb, (1991:489) sebagai berikut;"The service

categories that were used in the development of SERVQUAL are very different to

goods retailing (they fall closer to the pure service end of the pure service-pure

goods continuum than store retailing) and it may well be that consumers use

different criteria to evaluate competing goods retailers who sell a mix of goods

and services than they use to evaluate retailers that are primarily or exclusively

service firms.”

Kategori layanan yang digunakan untuk mengembangkan SERVQUAL

sangat berbeda pada goods retailing. Demikian pula konsumen, menggunakan

kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi good retailer yang merupakan campuran

antara good dan service yang dapat disebut sebagai exclusively service firm.

Pemahaman terhadap konsep kualitas dengan dimensi dan atribut yang

sesuai dalam bisnis ritel tentunya membutuhkan telaah terhadap berbagai hasil

studi dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kualitas layanan dalam

bisnis ritel. Beberapa penelitian tentang kualitas layanan dalam ritel bisnis diawali

oleh:

a) Carman (1990) dianggap sebagai pionner works in the field of retailing

melakukan penelitian pada tyre retailer (pengecer ban), dengan menggunakan

analisis faktor poros (axis factor analysis) yang diikuti oleh rotasi terhadap

lima dimensi dalam SERVQUAL dengan instrumen yang khusus.

b) Finn dan Lamb (1991) mengembangkan penelitian pada obyek departemen

store dan discount store (toko diskon), dengan menggunakan confirmatory

factor analysis menemukan instrumen yang khusus dalam SERVQUAL.

Tanpa melakukan modifikasi pada model SERVQUAL, model tersebut tidak

dapat digunakan secara valid dalam mengukur kualitas layanan dalam

perusahaan ritel.

c) Penelitian ketiga yang banyak menyumbang konsep kualitas dalam bisnis ritel


27

dilakukan oleh Teas (1993). Mengembangkan penelitian pada discount store

dengan menggunakan penelitian conjoint untuk menetapkan ekspektasi dan

persepsi konsumen dalam skala SERVQUAL dan dibandingkan dengan

models attitudinal (model sikap) sebagai ideal point. Kesimpulan dari

penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan menggunakan ideal point

dalam menetapkan ekspektasi konsumen akan memberikan hasil yang lebih

baik dalam pengukuran kualitas layanan.

d) Sedangkan penelitian keempat dilakukan oleh Bell et al., (1997)

menggunakan teknik insidental untuk mengidentifikasikan dan mengek-plorasi

dimensi dari kualitas layanan dalam food retail operation. Dikategorisasikan

dalam dua kelompok yaitu dalam positif dan negatif insidental dan

didapatkan enam kelompok yaitu physical environment, merchandise-related,

non core service, interpersonal, process and price. Temuan dalam riset Bell

ini adalah critical insident techniques sebagai komplemen metodologi

SERVQUAL (Koelemeijer, 1995). Sedangkan tiga penelitian berikutnya,

merupakan penelitian di bidang ritel yang benar-benar melakukan modifkasi

pada item atribut SERVQUAL, yaitu;

e) Penelitian yang dilakukan oleh Guiry et al., (1992) seperti dikutip dalam

Ioccobucci (1998) dengan analisis exploratory factor analysis menetapkan 51

atribut dengan 15 atribut yang diadopsi dari model SERVQUAL dan

tambahan 36 item.

f) Dabholkar et al., (1996) juga dengan menggunakan Confirmatory Factor

Analysis, menetapkan 28 atribut, dimana 17 atribut diadopsi dari SERVQUAL

ditambahkan 11 item baru. Dengan dimensi (a) Physical aspect (b)

Reliability, (c) personal interaction, (d) problem solving, (e) Policy.

g) Vasquez dan Ruiz (1995) seperti dikutip dalam Vasquez et al., (2001) dengan

menggunakan metode analisis Principal Component Factor Analysis.

Menetapkan 24 atribut di mana 12 item berasal dari SERVQUAL dan

tambahan 12 item yang baru.

h) Subhash C. Mehta et al., (2000) dengan menggunakan lima dimensi yaitu;

service personneal, physical aspect, merchandise, confidence, parking dan

menetapkan 22 item yang berbeda dengan SERVQUAL.

i) Brady dan Cronin (2001) dengan dimensi (a) Interaction Quality - Kualitas

interaksi (b) Outcome Quality Kualitas keluaran (c) Environment Quality-

kualitas lingkungan.

Kesembilan penelitian yang terkait dengan kualitas layanan tersebut

menetapkan atribut yang dianggap sesuai dengan aspek operasional bisnis ritel,

meliputi; physical environment, policy dalam hal ini terkait dengan harga maupun

jaminan pengembalian produk), keanekaragam barang dagangan (high variation

of merchandise), lay out (tata letak) yang memudahkan konsumen menemukan

barang-barang kebutuhan mereka, maupun kesigapan-kecepatan karyawan dalam

memberikan layanan. Berikut pada Tabel 1 kesembilan penelitian dalam bidang ritel

akan dirinci dengan lebih jelas berdasarkan dimensi kualitas layanan.


28

Dimensi dan atribut pada Tabel 1 dapat digunakan sebagai dasar

pengembangan dimensi dan atribut yang sesuai untuk menilai kualitas layanan

dalam bisnis ritel. Tentunya akan lebih sempurna dengan tetap mempertimbangkan

faktor sosial, nilai, norma dan budaya masyarakat yang terkait dengan

terbentuknya pola perilaku belanja konsumen pada suatu wilayah geografis dan

demografis tertentu.

Tinjauan Konseptual: Implikasi Strategi Penguat Relationship Effort

Menurut Callaghan et al., (1995), terdapat beberapa hal yang perlu

mendapatkan perhatian dalam membangun relationship marketing yakni: (1

konsumen menghargai satu pertukaran sebagai sesuatu kondisi yang penting dan

sufficient dari suatu keberadaan relasi, ditandai dengan terbentuknya sebuah

continuum relationship. (2) terinspirasi oleh postulat Barnes (1997) yang

menyatakan bahwa tidak ada relationship yang akan tetap ada, tanpa perasaan

konsumen bahwa relasi tersebut memang benar-benar ada. Pemahaman postulat ini

terfokus pada perspektif konsumen. (3) eksistensi relationship terjadi jika pembeli

menerima pertukaran dengan penjual sebagai interaksi yang potensial pada masa

lalu maupun masa akan datang. Dengan tiga dasar pertimbangan di atas

diharapkan akan terwujud relationship outcomes yaitu: relationship satisfaction,

trust, relationship commitment serta buying behavior (Oderkerkenetal.,2003).

Tabel 1. Studi Kualitas Layanan pada Perusahaan Ritel

No Studi Instrumen Analisis Dimensi Kualitas

1 Carman (1990) 5 dimensi dalam

SERVQUAL

Axis factor

analysis

Tangible, reliability,

responsiveness, Emphaty,

assurance

2 Finn dan Lamb

(1991)

5 dimensi dalam

SERVQUAL

Confirmatory

factor anaylis



assurance (dengan

modifikasi)

3 Teas (1993) 5 dimensi dalam

SERVQUAL

Conjoint research

of expectation and

perception



assurance (dengan

modifikasi)

4 Bell (1997) 5 dimensi Critical incident

technique

Physical Environment,

merchandise-related, non

core service, interpersonal,

process and price

5 Guiry,

Hutchinson

Weitz (1992)

51 atribut, 17 dari

dan 5

SERVQUAL dan

ada tambahan 11

item

Exploratory factor

analysis

1. Personal service and

employee interaction

2. Product assortment

3. Reliability of retailer

transaction procedures

4. Employee availability

prior to transaction

5. Tangible

6. Reliability of retail

service policy

7. Price


29

6 Vazquez,

Rodriguez dan

Ruiz (1995)

24 atribut, 12 dari

SERVQUAL

ditambah 12 item.

Principal

component

factor analysis

1. Product presentation and

shopping convinience

2. Awareness of promotion

3. Quality of assortment and

of personal interaction

4. Pricing policy

5. Retailers’ recognition and

prestide

7 Dabholkar,

Thorpe

dan Rentz (1996)

28 atribut, 17 dari

SERVQUAL

ditambah 11 item.

Confirmatory

factor analysis

1. Physical aspects

2. Reliability, promises , do

it right

3. Personal interaction,

trust, kindness

4. Problem resolving

5. Retailers’ policies

8 Brady dan Cronin

(2001)

22 item

Confirmatory

Factor

Analysis

1. Interaction Quality

2. Outcome Quality

3. Environment Quality

9 Subhash C.

Mehta,

Ashok K. Lalwani

and Soon Li Han,

2000.

22 atribut

Confirmatory

factor

analysis

1. Service Personnel

2. Physical Aspect

3. Merchandise

4. Confidence

5. Parking

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Pada saat peritel mengimplementasikan relationship marketing effort untuk

membangun relationship outcomes seperti yang mereka harapkan dengan berbagai

cara, aktivitas tersebut akan memberikan kesan yang baik kepada pelanggan.

Adanya investasi waktu, usaha dan sumber lain menciptakan hubungan dengan

pelanggan, maka akan tercipta efek psikologis yang akan membuat pelanggan

bertahan dan mempertahankan hubungan tersebut dan memberikan suatu balasan

timbal balik (Smiths dan Barclay, 1997) seperti dikutip dalam Berry (1995).

Menurut Gruen (1995), seperti dirinci pada Gambar 1 di bawah ini.

Implementasi pemasaran relasional (relationship marketing) dalam konteks

Business to Customer (BTC) mengembangkan dua pendekatan terkait dengan

relationship outcomes yaitu pendekatan psychological outcomes dan behavioral

outcomes. Di mana dalam psychological outcomes meliputi tiga konstruk yaitu

commitment, trust dan relationship satisfaction, sedangkan dalam behavioral

outcomes meliputi propensity to terminate relationship, opportunistic behavior,

citizenship behavior dan allocated purchase share.


30

Sumber: Gruen T., 1995. The Outcome Set of Relationship Marketing in Consumer Markets,

International Business Review, Vol.4, No.4, pp. 447-469.

Merujuk pada apa yang menjadi inti dari postulat Barnes (1997) yang

menyatakan bahwa tidak ada relationship yang akan tetap ada, tanpa perasaan

konsumen bahwa relasi tersebut memang benar-benar ada. Pemahaman postulat

ini terfokus pada perspektif konsumen dengan demikian pendekatan psychological

outcomes meliputi tiga konstruk yaitu commitment, trust dan relationship

satisfaction dipandang mempunyai andil yang besar dalam mengevaluasi

keberhasilan implementasi relationship effort dalam bisnis ritel modern.

Berikut akan diperjelas masing-masing dimensi dari relationship outcomes

menurut perspektif psychological.

Kepercayaan (trust) Dalam konteks relationship marketing, kepercayaan merupakan salah satu

dimensi untuk menentukan seberapa jauh suatu pihak merasakan integritas dan

janji yang ditawarkan oleh pihak lain. Trust diartikan sebagai kesediaan

mengandalkan kemampuan, integritas dan motivasi pihak lain untuk bertindak

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan kepentingan seseorang sebagaimana

disepakati bersama secara implisit maupun eksplisit. (Sheth dan Mittal, 2004 seperti

dikutip dalam Tjiptono (2005: 415)).

Sedangkan menurut Callaghan et al., (1995), kepercayaan didefinisikan

sebagai keinginan untuk menggantungkan diri pada mitra bertukar yang

dipercayai. Penelitian Morgan dan Hunt (1994) mengungkapkan bahwa perilaku

hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan mitra-mitranya banyak

ditentukan oleh kepercayaan, ternyata akan mempunyai hubungan yang positif

dengan niat ulang melakukan pembelian maupun loyalitas. Dalam studi ini, trust

dikonseptualisasikan sebagai komponen dari business relationship yang

menentukan tingkat dimana peserta/anggota/parties merasakan perasaan


31

kebersamaan (integrity) dari perjanjian yang ditawarkan oleh pihak lain dalam

organisasi. (Callaghan et al., 1995).

Lebih jauh, menurut Callaghan et al., (1995) pengertian kepercayaan dalam

pemasaran ritel lebih menekankan pada sikap individu yang mengacu pada

keyakinan konsumen atas kualitas dan keandalan layanan peritel yang diterimanya.

Secara operasional, kepercayaan mengacu pada pendapat Gwinner et al., (1998)

yang lebih menekankan pada keuntungan psikologis dari pada perlakuan istimewa

terhadap pelanggan atau manfaat sosial dalam hubungan pelanggan dengan

peritel.

Sedangkan menurut Gwinner et al., (1998), kepercayaan konsumen

adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan

yang dibuat konsumen tentang obyek, atribut dan manfaatnya. Obyek dapat berupa

produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki keper-

cayaan sedangkan sikap atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin

dimiliki atau tidak dimiliki oleh obyek. Pada akhirnya, Morgan dan Hunt (1999)

mendifinisikan trust sebagai konstruk kunci dari model relationship marketing.

Sejalan dengan teori bahwa semakin tinggi level kepercayaan antara pembeli dan

penjual, semakin besar peluang untuk melanjutkan relasi dalam jangka panjang dan

berkesinambungan.

Komitmen (commitment) Menurut Tjiptono (2005: 415), sejumlah riset menunjukkan bahwa dua pilar

utama pemasaran relasional adalah trust dan commitment. Dengan kata lain

pelanggan harus mempercayai pemasar dan selanjutnya berkomitmen pada pemasar

sebelum bisa terjalin relasi yang saling menguntungkan dalam jangka panjang.

Trust merupakan faktor yang paling krusial dalam setiap relasi, pada umumnya trust

akan terbentuk lebih dahulu sebelum komitmen tersebut muncul. Menurut Tjiptono

(2005: 415) komitmen merupakan hasrat atau keinginan kuat untuk mem-

pertahankan dan melanjutkan relasi yang dipandang penting dan bernilai jangka

panjang. Komitmen biasanya tercermin pada perilaku kooperatif dan tindakan aktif

untuk tetap mempertahankan relasi yang telah terbina.

Kepuasan Relasional (relationship satisfaction) Sheth dan Parvatiyar (1995) menggunakan kognitif konsistensi teori yang

mengkaitkan kekerapan perilaku positif pelanggan dalam pasar relasional yang

disebabkan oleh pengalaman pelanggan merasakan kepuasan. Kepuasan

pelanggan telah diteliti secara ekstensif dan ditemukan bahwa peningkatan

kepuasan akan mengarahkan pada peningkatan perilaku pembelian ulang (Yi,

1990 seperti dikutip dalam Gruen, 1995). Berangkat dari pemikiran inilah,

tidaklah mengherankan jika kepuasan menjadi konstruk yang digunakan dalam

banyak penelitian pemasaran relasional.

Howard dan Sheth (1969) seperti dikutip dalam Gruen (1995)

mendefinisikan kepuasan relasional sebagai berikut: "A party's affective state of


32

feeling adequately or inadequately rewarded for the sacrifice undergone in

facilitating an exchange relationship." Kepuasan relasional adalah suatu

kecenderungan satu pihak untuk merasakan kecukupan atau ketidakcukupan

reward/balas jasa terhadap pengorbanan yang terjadi dalam memfasilitasi suatu

pertukaran relasional.

Dengan demikian, definisi ini mengarahkan pada dua hal sebagai kunci

yang membedakan dengan kepuasan transaksional yaitu ; (1) kepuasan relasional

lebih didasari oleh equity theory sehingga kepuasan yang terjadi lebih pada tataran

behaviora / perilaku. (Scholl, 1981) (2). Williams dan Hazer (1986) seperti dikutip

dalam Gruen (1995) dikemukakan sebagai berikut: "Transactional satisfaction will

be more volatile than relationship satisfaction." Kepuasan transaksional lebih

bersifat mudah berubah diban-dingkan kepuasan relasional.

Melalui relationship outcomes meliputi keeper-cayaan (trust), komitmen

(commitment) dan kepuasan relasional(relationship satisfaction) tentunya dapat

digunakan sebagai satandar dalam mengevaluasi keberhasilan dari strategi

penguat relationship outcomes meliputi upaya relasional (relationship effort) dan

kualitas layanan.

Kesimpulan Redefinisi konsep pemasaran dipicu pergeseran paradigma orientasi pasar

dari berbasis transaksional menjadi berbasis relasional. Tujuan dari bisnis saat ini

adalah menciptakan kepuasan konsumen. Profit bukanlah tujuan tetapi reward

(hasil). Pendapat ini didasari oleh opini bahwa apabila konsumen merasa puas,

maka mereka mendapatkan "value" yang akan menciptakan keuntungan bagi

shareholders dalam jangka panjang melalui aktivitas rebuying dari relasi yang

terjalin dengan lebih baik. Dalam konteks tersebut pergeseran paradigma dari

transactional menjadi relationship merupakan keharusan.

Pemahaman Relationship marketing, baik dalam perspektif sejarah

munculnya, maupun dilihat dari perspektif sempit dan luas, dapat ditemukan

satu esensi dari pemasaran relasional yaitu aktivitas pemasaran yang ditujukan

untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan

stakeholder kunci, dilandasi prinsip manfaat saling menguntungkan.

Peningkatan usaha dalam bisnis ritel dapat dilakukan dengan membangun

relasi (relationship effort). Membangun relasi menjadi hal penting sebagai

landasan untuk membangun customer value, dengan alasan: (1) Harapan konsumen

terhadap kualitas dari produk dan jasa yang dikonsumsi semakin meningkat, (2)

Persaingan diantara riteler meningkat, dengan marketing strategi dan taktik yang

relatif sama misalnya dengan menawarkan jenis merchandise yang relatif sama,

promosi harga, melakukan share terhadap distribution channel system, dan

memperlakukan konsumen dengan lebih baik melalui layanan yang prima (3)

Riteler dihadapkan pada klaim baru tentang keterbatasan dan ketidak jelasan

marketing environment dalam bisnis ritel antara pasar dengan industri, dan

meningkatnya fragmentasi pasar maupun semakin pendeknya daur hidup produk


33

Strategi penguatan relationship outcomes melalui aktivitas preferential

treatment, komunikasi, personalisasi, rewarding serta penentuan kualitas layanan

dengan dimensi yang sesuai dengan operasional ritel diharapkan mampu

menciptakan relasi yang terbangun dengan orientasi jangka panjang dan

berkelanjutan.

Referensi

B Beatty, Sharon E., James EC, Kristy ER, and Jungki Lee, 1996. Customer-

Sales Associate Retail Relationship. Journal of Retailing, Vol. 72, No. 3, pp.

223-47.

Bell J., Gilbert D., Lockwood A., 1997, Service Quality in Food Retailing

Operations : Critical Incident Analysis. The International Review of Retail,

Journal of Distribution and Consumer Research, Vol. 7, No. 4, pp. 405-423.

Bendapudi N., and Berry L., 1997. Costumer Motivations for Maintaining

Relationship with Service Provider, Journal of Retailing, Vol. 773, No. 1,pp

15-37.

Berman B., and Evans J.R, 2001. Retail Management A Strategic Approach. Eight

Edition, Prentice Hall., Inc., New Jersey, USA.

Berry, Leonard L, 1986. Retail Business are Service Business, Journal of Retailing,

Vol 62, Spring, pp.3-6.

__, 1995. Relationship Marketing of Services-Growing Interest, Emerging

Perspectives. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 23 (4),

pp.236-45.

Brady M. and Cronin J., 2001. Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived

Service Quality : A Hierarchical Approach. Journal of

Marketing,Vol65(3),pp..34-49.

__, Brand R., 2002. Performance Only Measurement of Service Quality: A

Replication and Axtension. Journal of Business Research, Vol. 55, pp. 17-

31.

Business News, 1996. Masyarakat Indonesia Gemar Berbelanja. Edisi 8 Maret.

Callaghan M., McPhail J. and Yau OHM, 1995. Dimensions of Relationship

Marketing Orientation: An Empirical Exposition, Proceeding of The Seventh

Biannual World Marketing Congress, Melbourne, Australia, July, Vol.

VII-II, pp. 10-65.

Carman M. James, 1990. Consumer Perceptions of Service Quality: An

Assessment of The SERVQUAL Dimensions, Journal of

Retailing,Vol.66,No.1,pp.33-55.


34

Christopher M, Payne A, and Ballantyne, 2002. Relationship Marketing; Creating

Stockholder Value. First Edition, Oxford: Butterword-Heinemann.

Collier, A. David, 1992. Service, Please: The Malcolm Baldrige National

Quality Award Business Horizons, July-August, 1992.

Cronin, J. Joseph and Taylor A.Steven, 1992. Measuring Service Quality: A

Reexamination and Extension, Journal of Marketing, Vol. 62, pp.55-68.

Crosby L., Evans K., and Cowles D., 1990. Relationship Quality in Service

Selling: An Interpersonal Influences Perspective. Journal of Marketing, Vol.

54, pp. 68-81.

Dabholkar PA., 1995. Contingency Framework for Predicting Causallity Between

Customer Satisfaction and Service Quality. Advances in Customer Research,

Vol. 22, pp. 101-8.

__ , Thorpe D. I. , Rentz J .O. , 1996 . A Measure of Service Quality For

Retail Stores: Scale Development and Validation. Journal of The Academy of

Marketing Science, Vol. 24, No. 1,pp3-16.

Davis, Ferd D., Bagozzi Ricard P. and Warshaw Paul R., 1989. User

Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theorical

Models. Management Science, Vol. 35, No. 8. pp. 982-1003.

Driver, Carrole and Johnston Robert, 2001. Understanding Service Customers

The Value of Hard and Soft Attributes, Journal of Service Research, Vol. 4,

No. 2, pp. 130-139.

Duncan T., and Moriaty S.C., 1998. Communication Based Marketing Model For

Managing Relationship. Journal of Marketing, Vol. 62, pp. 1-13.

Evan Jr. dan Lskin R.L., 1994. The Relationship Marketing Process : A

Conceptualiation and Aplication. Journal of Industrial Marketing

Management, Vol. 23, No. 4, pp. 439-52.

Fin D.W., Lamb C.W., 1991. An Evaluating of The SERVQUAL Scales in A

Retailing Setting.

Journal of Advances in Consumer Research, Vol. 18, Association for

Consumer Research, Provo, UT, pp.483-490.

Fullerton, Gordon, 2004. The Service Quality-Loyalty Relationship in Retail

Services: Does Comitment Matter?. Journal Of Retailing and Consumer

Service, Accepted 6 April 2004.

Ganesan, Shankar, 1994. Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-

Seller Relationship. Journal of Marketing, Vol. 58, No.2, pp. 1-19.

Gronroos, 1990. Service Management and Marketing. Lexington, MA, Lexington

Books.


35

Gruen T., 1995. The Outcome Set of Relationship Marketing in Consumer

Markets, International Business Review, Vol4, No.4, pp. 447-469.

_ _ , S u m m e r s J , a n d A c i t o F , 2 0 0 0 . Relationship Marketing Activities,

Commitment and Membership Behaviors in Professional Associations.

Journal of Marketing Vol. 64, No. 3, pp. 34-49.

Gwinner KP, Gremler DD, and Bitner MJ, 1998. Relational Benefit in Service

Industries: The Customer Perspektif. Journal Academic Marketing Science,

Vol. 26, pp. 101-114.

Huppert, John W. Sidney, J. Arenson, and Richard H. Evans, 1978. An

application of Equity Theory to Buyer-Seller Exchange Situation, Journal of

Marketing, Vol. 15, No.2, pp. 250-60.

Koelemeijer K., 1995, The Retail Service Encounter identifying Critical Service

Experiences, Journal Of Managing Service Quality, Chapman, London.

Kompas Harian, 1996. Perkembangan Bisnis Ritel di Indonesia, edisi 3 Januari.

____________, 2005, Pertumbuhan Ritel Indonesia,Edisi 8 April.

Kotler, Philip, 2003, Marketing Management Analysis, Planning,

Implememtation and Controll, International Edition, Uppersadle River,

Prentice Hall.Inc. New Jersey.

Levy M., and Weitz A. Barton, 2004. Retailing Management, Fifth Edition, Mc

Graw Hill, Irwin, New York. USA.

Levy S., and Zaltman G., 1975. Marketing Society and Conflict. Englewood Cliffs,

Prentice Hall, New York.

Looy, Van Bart, Gemmel Paul and Dierdonck Van R., 2003. Service Management

An Integrated Approach. Second Edition, Pearson Education-Prentice

Hall.Inc. Harlow-England

Maulana, Agus, 1999. Perilaku Konsumen Di Masa Krisis, Implikasinya

Terhadap Strategi Pemasaran. Usahawan No1 Th. XXVIII, edisi Januari.

Meerzorg H, 2003. Kunci Sukses Berbisnis Ritel. Majalah Manajemen, Edisi April.

Metcalf LE, Frear CR, Krishnan R,1992. Buyer -Seller Relationship an Aplication

of The IMP Interaction Model. Europian Journal of Marketing, Vol. 26, pp

27-46.

Morgan, Robert M. and Hunt Shelby D., 1999. The Commitment -Trust Theory of

Relationship Marketing. Journal of Marketing, Vol. 58, No.3, pp 20-38.

Mueller, O. Ralph, 1996. Basic Principles of Structural Equation Modeling, an

Introduction to LISREL and EQS. Springer-Verlag New York,Inc.


36

Narver J.C., Slater S.F., 1990. The Effect of A Market Orientation on Business

Profitability. Journal of Marketing, Vol. 54, pp. 20-35.

Oderkerken, S. Gaby, Wulf D.K., and Schumacher P., 2003. Strengthening

Outcomes Of Retailer-Consumer Relationships The dual Impact Of

Relationship Marketing Tactics and Consumer Personality, Journal of

Business Research Vol. 56, pp. 177-190.

Pawitra T., 2005. Redefinisi Marketing, Prasetya Mulya Management Research

Series, Report No.001, June.

Peterson RA, 1995. Relationship Marketing and The Consumer, Journal Academic

of Marketing Science, Vol. 23, pp. 278-281.

Pilar Bisnis, 2003. Pilar Utama, Peta Rirel Modern, Konsumen Tetap Jadi Raja,

Edisi 06, Tahun VI, 17-30 Maret, Hal. 10-39.

_________,2003, Mendung Di Bisnis Ritel, Edisi 13, Tahun VI, 7-13 Juli, Hal. 68-8

Pope, Nigel, 1998. Consumption Values, Sponsorship Awareness, Brand and

Product Use. Journal of Product & Brand Management, Vol.7 No.2, pp.

124-136.

Reichheld F., and Sasser W.E., 1990. Zero Defection: Quality Comes to Service,

Harvard Business Review, Vol 68, September-October, pp. 105-111

Rene Johannes, 1996. Berkembangnya Bisnis Eceran Skala Besar di Jakarta,

Management & Usahawan Indonesia, No. 2 Tahun XVIII.

Sager J., and Ferris G., 1986. Personality and Salesforce Selection in The

Pharmaceutical Industry. Industrial Marketing Manage, Vol. 15, pp. 319-24.

Samuel, 1995. Proyeksi Pasar Ritel Jabotabek, Ritel Indonesia, Vol. 1, No. 1, pp.

35-43.

Shajahan S., 2004. Relationship Marketing Text & Cases, Tata Mc Graw Hill Co.,

New Delhi.

Shani D., Chalasani S., 1992. Exploiting Niches Using Relationship

Marketing, Journal of Consumer Marketing, May Vol. 9, No. 3, pp.

33-42

Sheth, Jagdish and Atul Parvatiyar, 2002. Relationship Marketing in Consumer

Market: Antecedents and Conequences. Journal of The Academy of

Marketing Science, Vol. 23, No.4, pp. 255-71.

Smfr@nchise, 2001. Trend Industri Retail di Indonesia di Millenium Baru,

Edisi November. 2002. Pangsa Pasar Swalayan di 6 kota Besar di

Insonesia, Edisi (enam) November.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ , 2 0 0 3 . P r e d i k s i J u m l a h P e n d u d u k Indonesia Tahun 2010,

Edisi Januari.


37

Subhash, C. Mehta, Ashok K. Lalwani and Soon Li Han, 2000. Service Quality in

Retailing: Relative Efficiency of Alternative Measurement Scales For

Different Product-Service Environtment, International Journal Of Retail

and Distribution Management, Vol.28, No.2, pp. 62-72.

Suhata, H. Parlina, 2003. Analisis Pengaruh Perceived Relationship Invesment

Terhadap Relationship Quality dan Behavioral Loyalty, Tesis, Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta.

Taylor A., Steven and Baker T, 1994. An Assessment of The Relationship

Between Service Quality and Customer Satisfaction in The Formation of

Consumers' Purchase Intentions. Journal of Retailing, Vol. 70, No. 2, pp.

163-178.

________, and Cronin Joseph Jr, 1994. Modeling Patient Satisfaction and

Service Quality, Journal Of Healthcare Marketing, Vol. 14, No. 1, pp. 35-

43.

Teas R. Keneth, 1993, Consumer Expectation and The Measurement of

Perceived Service Quality, Journal of Professional Service Marketing, Vol.

8, No.2, pp. 33-54.

__________,1993. Expectation, Performance, Evaluation, and

Consumers Perception of Quality, Journal of Marketing, Vol. 57, pp. 18-34.

Tempo, 2003. Kemajuan Ritel Bisnis Indonesia, Edisi 22 Mei.

Tjiptono Fandy, 2005. Pemasaran Jasa. Edisi Pertama, Bayu Media Publishing,

Malang.

Widjaja HN, 2002. Mengungkap Sukses Hypermarket, Pikiran Rakyat Cyber

Media.

Wilson DT., 1995. An Integrated Model of Buyer -Seller Relationship. Journal

Academic of Marketing Science, Vol. 23,No.4, pp. 335-45.

Wulf K.D and Odekerken G.S, 2003. Assesing The Impact of a Retailer's

Relationship Effort on Consumers Attitude and Behavior, Jounal of

Retailing and Consumer Services, Vol.10, pp. 95-108.

Yadi E. Nur, 2003. Analisis Industri Ritel Indonesia, Tesis, Univeristas Gadjah

Mada, Yogyakarta.

Vazques, Rodolfo, Del Bosque Ignatio A. Rodriques, Diaz ana Ma, Ruiz V.

Agustin, 2001. Service Quality in Supermarket Retailing: Identifying Critical

Service Experiences, Journal of Retailing and Consumer Service, Vol. 8, pp.

1-14.


38

ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN DAN INDIVIDU KONSUMEN

DALAM KEPUTUSAN PEMILIHAN LEMBAGA MENTAL ARITMETIKA

DI KOTA MALANG

Aniek Indrawati dan Teuku Zulkarnaen

The objectives of this research are to analize the influence of consumer individual

and environmental factor toward decision in selecting Arithmetic Mental Educational

Institution in the Malang City, and which variable of the main consumer’s

consideration in selecting Arithmetic Mental Educational Institution in the Malang

City. The result of the study indicated that the consumer individual and

environmental factor have partial and simultant influence toward decision in

selecting Arithmetic Mental Educational Institution in the Malang City, and the

motivation have dominant influence in selecting Arithmetic Mental Educational

Institution in the Malang City. Based on the study results, it can be suggested that as

a profesional institution, the Arithmetic Mental Educational Institution should be

oriented the consumer needs. The managers of Arithmetic Mental Educational

Institutions should understand the consumer behaviour to plan the strategy and

policy to keep the interest of consumers.

Key words : individual factor, environmental factor, consumer behaviour

Aniek Indrawati adalah dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

Teuku Zulkarnaen adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

38


39

Pendahuluan

Menyadari tentang arti pentingnya sumber daya manusia, pendidikan

merupakan suatu kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya

manusia. Segala daya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyusun suatu sistem

pendidikan yang benar-benar bisa menjawab tantangan di masa-masa mendatang. Di

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional

disebutkan bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut memberikan peluang kepada

masyarakat untuk mendirikan atau menyelenggarakan pendidikan. Keadaan ini

ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah Lembaga-Lembaga Pendidikan Non Formal

di Indonesia yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan tersebar di seluruh

tanah air.

Salah satu Lembaga Pendidikan Non Formal yang akhir-akhir ini lagi

booming adalah Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika. Lembaga ini memberikan

semacam kursus belajar Mental Aritmetika. Mental Aritmetika adalah sebuah metoda

pengajaran matematika kepada anak yang menggunakan alat bantu soroban atau

sempoa, yaitu alat hitung tradisional Jepang atau Cina yang bisa menghitung dengan

sangat akurat dan cepat , bahkan lebih cepat daripada menggunakan kalkulator.

Pesatnya pertumbuhan Lembaga-Lembaga pendidikan tersebut serta jumlah

yang cenderung meningkat di satu sisi memang sesuai dengan hasrat untuk meratakan

kesempatan memperoleh pendidikan bagi generasi muda. Namun di sisi lain perlu

memperhatikan peningkatan mutu dan efisiensi. Permasalahan akan timbul jika

lembaga-lembaga itu tidak mengerti apa sebenarnya yang menjadi tujuan dan harapan

dari konsumen.

Memahami perilaku konsumen adalah problem mendasar ketika akan

menentukan strategi pemasaran. Dengan mengenal konsumen akan dipahami

karakteristik maupun bagaimana seseorang pembeli membuat keputusannya serta

berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan

atas pembelian suatu produk / jasa (Kotler, 1994)

Seperti halnya dalam pemilihan produk, ketika konsumen akan memilih jasa

pendidikan juga dipengaruhi banyak faktor. Pandangan yang berbeda dari konsumen

atas apa yang dihasilkan lembaga-lembaga tersebut menyebabkan adanya

ketidakmerataan jumlah peminat diantara Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika

yang ada.

Untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga, dalam rangka menarik

minat calon siswa, maka lembaga pendidikan dalam hal ini Pendidikan Mental

Aritmetika dapat mengembangkan berbagai upaya berdasarkan pada Konsep

Pemasaran. Dalam pelaksanaannya Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika harus

menetapkan bagaimana penyusunan Sistim Pemasaran yang menguntungkan, yaitu

suatu sistem yang bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih

efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaingnya.


40

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh faktor individu dan lingkungan konsumen dalam keputusan

memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang dan untuk

mengetahui variabel apa yang dominan pengaruhnya dari kedua faktor tersebut

terhadap keputusan memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota

Malang.

Perilaku Konsumen

Definisi perilaku konsumen menurut Loudon (1993) adalah “Customer

behavior may be defined as decision process and physical activity individuals engage

in when evaluating, acquaring, using or disposing of good and service”(Perilaku

konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas

individu secara fisisk yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh,

menggunakan atau dapat menggunakan barang dan jasa)

Sedangkan menurut Engel (1997), adalah “Customer behavior may defined as

the acts of individuals directly involved in decision process that preceds and

determine these acts” (Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu

yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-

barang atau jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan

menentukan tindakan-tindakan tersebut).

Bila kita tarik kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut, maka perilaku

konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau

organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam

mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa-jasa ekonomi yang dapat

dipengaruhi lingkungan, termasuk proses pengambilan keputusan. Sehingga terdapat

dua hal yang penting dalam perilaku konsumen ini, yaitu proses pengambilan

keputusan dan kegiatan fisik dalam rangka memperoleh dan menggunakan barang

serta jasa-jasa ekonomi. Setiap individu memiliki perilaku yang berbeda dalam

memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Menurut Loudon (1993) mengemukakan bahwa ada tiga variabel yang perlu

diperhatikan dalam menelaah perilaku konsumen, yaitu :

1. Stimulus variable

Merupakan variabel yang berada di luar diri individu (faktor eksternal) yang

sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Misalnya : merk, jenis barang, iklan,

kemudahan membeli barang dan penataan barang.

2. Response variable

Merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel

respon sangat tergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Misalnya :

keputusan membeli barang, penilaian terhadap barang, dan perubahan sikap

terhadap suatu produk.

3. Intervening variable


41

Merupakan variabel antara stimulus dan respon. Variabel ini merupakan faktor

internal individu, termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa

dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel ini adalah untuk

memodifikasi respon.

Model Perilaku Konsumen

Assael (1984) mengembangkan suatu model Perilaku Konsumen dimana

faktor individual konsumen, limgkungan, dan strategi marketing mix yang diterapkan

produsen akan mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk. Setelah

melakukan pembelian, konsumen memberikan respon terhadap produk yang dibeli.

Respon konsumen ini dapat dilihat sebagai umpan balik bagi pemasar untuk

pengembangan strategi pemasaran dan bagi konsumen sebagai evaluasi setelah

pembelian.

Model Assael memperlihatkan adanya penekanan hubungan antara pemasar

dan konsumen. Komponen dasar dari model tersebut adalah pada pengambilan

keputusan konsumen, yaitu proses dalam merasakan dan mengevaluasi informasi

brand, dengan pertimbangan bagaimana alternatif brand tersebut dapat memenuhi

kebutuhan, dan konsumen memutuskan untuk memilih brand yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Phlip Kotler (1996) untuk mempelajari perilaku

konsumen, tidak cukup hanya mempelajari apa yang dibeli konsumen tetapi juga

dimana mereka membeli, bagaimana mereka membeli dan kapan mereka membeli.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen antara lain :

1. Faktor Marketing Mix

Dalam bukunya Kotler mendefinisikan bahwa marketing mix adalah kelompok kiat

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam

pasar pasaran. Ada 4 faktor dalam bauran pemasaran, yaitu :

a. Product, merupakan sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk dimiliki,

digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan,

termasuk di dalamnya adalah obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan

gagasan (Kotler, 1995).

b. Price, merupakan jumlah uang yang harus dibayar pelanggan dan konsumen

untuk suatu produk (Kotler, 1995).

c. Promotion, merupakan kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual ke

pembeli atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan

perilaku. Sedangkan Swastha & Irawan (1997) mengatakan bahwa promosi

adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam

pemasaran. Akhirnya promosi adalah semua jenis kegiatan yang ditujukan untuk

mendorong permintaan.

d. Place, berhubungan dengan proses menyampaikan produk ke konsumen. Produk

tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi konsumen apabila tidak disampaikan

atau tidak tersedia pada saat dan tempat yang diinginkan konsumen.


42

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan dimana konsumen berada akan mempengaruhi perilaku

konsumen tersebut dalam membeli suatu produk baik secara langsung maupun tidak

langsung. Faktor lingkungan ini perlu dikaji oleh pihak pemasar sehingga diketahui

berapa besar pengaruhnya kepada pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor yang

termasuk dalam faktor lingkungan ini antara lain :

a. Kebudayaan, merupakan seperangkat nilai dasar, persepsi dan perilaku melalui

proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga penting lainnya (Kotler,

1995). Sedangkan Assael (1984) mendefinisikan bahwa bahwa kebudayaan

adalah nilai-nilai, norma dan kebiasaan dimana seseorang individu belajar dari

masyarakat dan membimbing mereka menuju pola perilaku yang bersifat umum

dalam masyarakat.

b. Kelas sosial merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang

mempunyai posisi (kedudukan) yang kurang lebih sama (sederajat) dalam suatu

masyarakat (Loudon & Dellabitta, 1993).

Sedangkan Kotler (1995) berpendapat bahwa kelas sosial mempunyai beberapa

karakteristik. Pertama, orang yang berada dalam suatu kelas sosial cenderung

berperilaku sama. Kedua, seseorang dipandang mempunyai posisi sesuai dengan

kelas sosialnya. Ketiga, kelas sosial seseorang dinyatakan oleh sejumlah variabel,

seperti pekerjaan, kekayaan pendidikan dan orientasi terhadap nilai dan bukan

hanya oleh salah satu variabel saja. Keempat, seseorang mampu berpindah dari

satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya dalam masa hidupnya.

c. Kelompok referensi merupakan kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh

langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang (Kotler,

1995). Menurut Engel et al (1997), kelompok referensi dapat mempengaruhi

seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk dengan tiga cara,

yaitu : 1) pengaruh utilitarian (normatif) adalah tekanan untuk menyesuaikan diri

dengan norma kelompok dalam berpikir dan berperilaku, 2) pengaruh nilai

ekspresif adalah mencerminkan keinginan akan asosiasi psikologis dan kesediaan

untuk menerima nilai dari orang lain tanpa tekanan, 3) pengaruh informasi

dimana kepercayaan dan perilaku orang lain diterima sebagai bukti mengenai

realitas.

d. Keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari dua atau lebih yang berhubungan

melalui darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama (Engel et al, 1997).

Setiap individu dalam keluarga bisa mempengaruhi seseorang dalam keputusan

pembeliannya.

3. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan faktor dasar dalam perilaku konsumen yang

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Ada beberapa faktor yang terkait dengan

faktor psikologis ini, yaitu :

a. Motivasi, merupakan suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang

diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan (Swasta & Irawan, 1997).

Segala sesuatu yang dilakukan seseorang didorong oleh sesuatu kekuatan dari

dalam diri seseorang tersebut.


43

b. Pembelajaran, bisa diartikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang terjadi

sebagai akibat dari adanya pengalaman (Swasta & Irawan, 1997). Proses

pembelajaran ini terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan

lingkungannya.

c. Sikap merupakan suatu keadaan seseorang yang mudah terpengaruh untuk

memberikan tanggapan atau penilaian terhadap suatu obyek yang ada di

lingkungan sekitarnya dan berpengaruh secara langsung terhadap perilakunya

(Kotler, 1995). Maka setiap sikap yang dibentuk dari informasi yang diperoleh

seseorang melalui pengalaman masa lalunya atau melalui hubungan dengan

orang lain.

d. Kepribadian, merupakan ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang yang

menyebabkan terjadinya tanggapan relatif terhadap lingkungannya. Kepribadian

seseorang biasanya digambarkan dengan ciri-ciri bawaan seperti kepercayaan

diri, gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, menghargai orang lain, bersifat

membela diri dan kemampuan menyesuaikan diri (Kotler, 1995).

e. Persepsi, merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan

menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran

keseluruhan yang berarti (Kotler, 1995). Jadi persepsi merupakan kegiatan

memilih, mengolah dan menafsirkan informasi yang diperoleh dan memberikan

tanggapan terhadapnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, dengan memilih enam Lembaga

Pendidikan Mental Aritmetika yang menyelenggarakan program pendidikan mental

aritmetika mulai tingkat dasar, tingkat lanjutan, sampai tingkat mahir, yang telah

terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional Sie Pendidikan Masyarakat. Keenam

lembaga tersebut adalah : Yayasan Aritmetika Indonesia Cabang Borobudur,

Yayasan Aritmetika Indonesia Cabang Suropati, Kazeoru Citarum, Kazeoru Jalan

Jeruk, Intelma Mental Aritmetika, dan Putra Bangsa Mental Aritmetika.

Populasi target penelitian adalah orang tua dari warga belajar yang mengikuti

program pendidikan mental aritmetika pada Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika

di Kota Malang. Dipilihnya orang tua sebagai populasi target dalam penelitian ini

karena pengambil keputusan dalam pemilihan lembaga adalah bukan warga belajar

atau anak didik, melainkan orang tuanya. Hal ini disebabkan karena peserta didik

Lembaga Pendidikan ini adalah anak-anak yang berusia 4 sampai 12 tahun.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Artinya sampel ditentukan dengan pertimbangan tujuan penelitian dan berdasarkan

kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria tersebut

adalah : orang tua (wali) dari siswa belajar Pendidikan Mental Aritmetika pada

tingkat pra level dan tingkat satu. Dipilihnya tingkat ini karena diharapkan para orang

tua masih memiliki ingatan yang baik tentang faktor-faktor pertimbangan dalam

memilih lembaga untuk anak mereka. Besarnya sampel setiap Lembaga ditetapkan


44

secara propotional random sampling, yaitu dipilih secara acak dengan jumlah

sebanding dengan jumlah peserta program pendidikan di setiap Lembaga.

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner yang disusun dalam

kalimat-kalimat pertanyaan. Responden diminta memberikan tanggapannya dengan

memilih salah satu pilihan jawaban. Jawaban dari responden yang bersifat kualitatif

dikuantitatifkan dan diukur dengan menggunakan skala Likert. Data dianalisis dengan

Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan program SPSS forWindows versi 11.

Hasil-hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengambil responden sebanyak 175

orang tua dari siswa yang berada tingkat pra level dan tingkat 1 dari enam Lembaga

Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang sebagai sampel, maka dari hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki

yaitu sebesar 80%. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini yang memutuskan

untuk memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika sebagian besar adalah orang

tua laki-laki dari siswa belajar atau ayah mereka.

Dari pengelompokan responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa 90 %

responden adalah berusia di bawah 40 tahun. Ini bisa ditunjukkan oleh usia siswa

didik LPMA yang rata-rata berusia dibawah 12 tahun, sehingga orang tua mereka pun

sebagian besar masih tergolong relatif muda.

Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan responden, 86 % orang tua siswa

didik LPMA didominasi oleh lulusan sarjana dan pascasarjana. Sedangkan lulusan

SMA dan Diploma hanya sekitar 14 %. Ini menggambarkan bahwa mayoritas orang

tua siswa belajar LPMA di Kota Malang adalah berpendidikan tinggi dan menyadari

arti pentingnya pendidikan Mental Aritmetika sebagai pendidikan dasar bagi putra-

putrinya.

Lebih dari 80 % siswa didik LPMA mempunyai orang tua dengan tingkat

pendapatan perbulan di atas Rp. 1.000.000. Hasil ini menggambarkan bahwa

Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang kebih didominasi oleh konsumen

dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Hasil analisis regresi berganda antara variabel-variabel kebudayaan, kelas

sosial, kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi

terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang disajikan dalam table 1.

Tabel 1

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Koefisien

regresi

Standard

Error

T Sig. t

Konstanta -2.535

Kebudayaan (X1) 0.125 0.053 2.358 0.003

Kelas Sosial (X2) 0.135 0.056 2.411 0.026

Kelompok Refrensi (X3) 0.214 0.051 4.195 0.000

Keluarga (X4) 0.120 0.059 2.034 0.030


45

Motivasi (X5) 0.351 0.054 6.499 0.000

Pembelajaran (X6) 0.155 0.030 5.167 0.006

Sikap (X7) 0.141 0.044 3.205 0.021

Persepsi (X8) 0.148 0.039 3.795 0.002

R

R square

Standard error

F hitung

Significan F

Durbin Watson Test

F tabel ( α = 5%)

t tabel ( α = 5%)

0,949

0,797

0,079

23.872

0,000

2,053

1,98

1,721

Sumber : Data Primer Diolah

Persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Y = -2.535 + 0,125X1 + 0,135X2 + 0,214X3 + 0,120X4 + 0,351X5 + 0,155X6 +

0,141X7 + 0,148X8

Dari hasil perhitungan regresi berganda diketahui bahwa nilai multiple

regression (R) sebesar 0,949 mengandung makna keseluruhan variabel independen

memiliki keeratan hubungan yang tinggi dengan variabel dependen. Sedangkan

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,797 menunjukkan kontribusi variabel-variabel

independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 79.7 %.

Sisanya yaitu sebesar 20.3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan

dalam model regresi penelitian.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk

mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial,

kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi terhadap

keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. Jika Fhitung > Ftabel, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi,

keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi berpengaruh secara simultan

terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. Uji t digunakan untuk

mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial,

kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi terhadap

keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. Jika thitung > ttabel, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi,

keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi berpengaruh secara parsial

terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 23.872 (p =

0,000) yang lebih besar dari Ftabel 1,98. Dengan demikian disimpulkan bahwa

variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, motivasi,

pembelajaran, sikap dan persepsi berpenmgaruh secara simultan terhadap keputusan


46

pemilihan LPMA di Kota Malang. Sementara itu, hasil perhitungan nilai t untuk

masing-masing variabel seperti yang dicantumkan dalam Tabel 1, menunjukkan

bahwa variabel-variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga,

motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi berpengaruh secara parsial terhadap

keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang. Kesimpulan ini didasarkan atas fakta

bahwa nilai thitung semua variabel penelitian lebih besar dari ttabel pada taraf uji 5 %.

Kontribusi efektif variabel independen dapat digunakan untuk mengetahui

pengaruh variabel independen yang paling dominan. Adapun kontribusi efektif

masing-masing variabel independen terhadap keputusan pemilihan LPMA dinyatakan

dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Kontribusi Efektif Masing-Masing Variabel Independen

Variabel Independen Koefisien Beta Koefisien Korelasi

Sederhana

Kontribusi Efektif

(%)

Kebudayaan (X1) 0.167 0.426 7.10

Kelas Sosial (X2) 0.175 0.310 5.43

Kelompok Refrensi (X3) 0.302 0.336 10.15

Keluarga (X4) 0.153 0.403 6.17

Motivasi (X5) 0.469 0.427 20.03

Pembelajaran (X6) 0.252 0.357 8.99

Sikap (X7) 0.201 0.521 10.47

Persepsi (X8) 0.208 0.546 11.36

Total 79.7

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan kontribusi efektif masing-masing variabel independen, variabel

yang dominan pengaruhnya terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang

adalah motivasi. Selanjutnya, secara berturut-turut, variabel independen yang

memiliki dominasi pengaruh terhadap keputusan pemilihan LPMA di Kota Malang

dari tertinggi ke terendah sebagai berikut : persepsi, sikap, kelompok referensi,

pembelajaran, kebudayaan, keluarga, dan kelas sosial.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kebudayaan, kelas sosial,

kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi

berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pemilihan

Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang.

Motivasi merupakan variabel dominan yang dipertimbangakan konsumen

dalam keputusan memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang.

Hal ini menunjukkan adanya motivasi dari orang tua yang mengharapkan dengan ikut

sertanya putra-putri mereka dalam program pendidikan mental aritmetika ini putra-

putri mereka akan bisa meningkat prestasi belajarnya di sekolah. Hal ini terkait

dengan salah satu tujuan Pendidikan Mental Aritmetika yaitu meningkatkan

konsentrasi berpikir anak.


47

Para konsumen dalam hal ini para orang tua berharap bahwa dengan mengikut

sertakan anak-anak mereka dalam pendidikan tersebut, maka akan bisa mengatasi

adanya mathematics phobia yang banyak dialami oleh anak-anak sekolah. Di

samping itu, Pendidikan Mental Aritmetika dianggap sebagai alternatif solusi

terhadap kurang efektifnya Lembaga Bimbingan Belajar.

Motivasi konsumen juga didukung oleh adanya beberapa penelitian yang

menunjukkan bahwa anak-anak yang telah mengikuti Pendidikan Mental Aritmetika

dengan baik, daya ingat dan daya konsentrasi mereka meningkat sehingga rata-rata

prestasi belajar mereka juga semakin baik. Inti dari belajar Mental Aritmetika

sebenarnya bukan untuk menghasilkan anak yang mampu berhitung cepat. Inti dari

Mental Aritmetika, menurut Andreas Chang, Ketua AMMA adalah untuk

meningkatkan konsentrasi, kreativitas , dan juga kecerdasan emosional anak. Hal

senada juga dikemukakan oleh pakar psikologi anak, Dr Seto Mulyadi, dimana anak-

anak yang belajar Mental Aritmetika cenderung memiliki rasa percaya diri tinggi dan

logika berfikir yang jernih. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr Dwijo

Saputro DSPJ, psikiater anak pada RS Husada Jakarta, menyatakan bahwa belajar

Mental Aritmetika dapat mengoptimalkan fungsi otak secara keseluruhan.

Pemahaman konsumen tentang arti pentingnya Pendidikan Mental Aritmetika

yang didukung oleh peran lingkungan telah membuat para konsumen mulai berpikir

untuk memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika yang tepat dan berkualitas.

Sikap dan persepsi akan kualitas lembaga terbentuk dengan berbagai tawaran menarik

yang diberikan serta pengaruh kelompok referensi. Kualitas produk ini dilihat

konsumen dari merk atau nama dari lembaga serta kualitas alumninya. Hal ini

sesuai dengan kenyataan dimana beberapa Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika

di Malang adalah merupakan lembaga cabang dari yayasan atau asosiasi Pendidikan

Mental Aritmetika yang berpusat di Jakarta, misalnya YAI (Yayasan Aritmetika

Indonesia), AMA (Abacus Mental Aritmetika), dan sebagainya, sehingga nama

lembaga sangat diperhatikan oleh konsumen karena sering dikaitkan dengan kualitas

yayasan pusat yang menaunginya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari

profesionalisme tenaga pengajar, dimana sebagian besar tenaga pengajar tersebut

telah mendapat rekomendasi dari yayasan-yayasan pusat.

Kelas sosial juga merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap

keputusan memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang. Hal ini

terkait dengan masih relatif mahalnya biaya pendidikan ini sehingga tingkat

pendapatan paling berperan dalam pertimbangan konsumen. Kondisi ini juga

semakin diperjelas dengan terpilihnya sampel responden yang sebagian besar (lebih

dari 80%) adalah orang tua yang berpenghasilan di atas Rp. 1,000,000. Faktor ini

terkait juga dengan tingkat pendidikan dari orang rua siswa. Data karakteristik

responden menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa berpendidikan

sarjana. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua peserta belajar program

pendidikan mental aritmetika adalah orang-orang yang mengerti akan pentingnya

pendidikan sejak usia dini.


48

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran juga merupakan variabel

yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemilihan Lembaga

Pendidikan Mental Aritmetika. Terkait dengan hal itu, konsumen sangat

memperhatikan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh lembaga karena hal itu

erat hubungannya dengan hasil akhir atas penguasaan materi pendidikan mulai

tingkat dasar sampai tingkat mahir. Di samping itu kurikulum pendidikan mental

aritmetika menurut orang tua siswa harus benar-benar sejalan dengan tingkat

kemampuan dasar serta usia anak-anak mereka sehingga dengan kurikulum yang

ditetapkan oleh lembaga tidak akan memberatkan atau menjadi beban bagi siswa

belajar.

Informasi mengenai Kurikulum Program ini tidak terlepas dari peranan

anggota keluarga. Anak bisa memperoleh informasi dari teman-temannya yang telah

mengikuti pendidikan mental aritmetika dan memberikan masukan pada orang

tuanya. Demikian juga dengan saudara dekat yang memberikan informasi mengenai

kurikulum program yang ditawarkan oleh lembaga tertentu yang telah mereka pilih.

Masukan dan pengaruh teman dari orang tua siswa memberikan banyak

pengaruh pada konsumen dalam memutuskan memilih lembaga yang tepat untuk

putra-putri mereka. Tidak kalah pentingnya adalah pengaruh guru sekolah. Ini terkait

dengan adanya beberapa sekolah dasar maupun taman kanak-kanak yang sudah mulai

memasukkan program pendidikan mental aritmetika ini sebagai kegiatan ekstra

kurikuler disekolah.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kebudayaan, kelas sosial,

kelompok referensi, keluarga, motivasi, pembelajaran, sikap dan persepsi

berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pemilihan

Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang.

Motivasi merupakan variabel dominan yang dipertimbangakan konsumen

dalam keputusan memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di Kota Malang.

Rekomendasi

Sebagai suatu lembaga profesional setiap Lembaga Pendidikan Mental

Aritmetika sebagai satuan dalam konteks sistem penyelenggaraan Lembaga

Pendidikan Luar Sekolah harus berorientasi pada kebutuhan konsumen (customer

oriented). Dalam hal ini maka pengelola Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika di

Kota Malang harus memaiami fakdor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam

memilih Lembaga Pendidikan Mental Aritmetika, baik faktor individu konsumen

maupun lingkungannya.

Harapan-harapan orang tua siswa hendaknya dijadikan pedoman untuk

menyusun strategi pemasaran yang tepat, terutama yang terkait dengan kualitas


49

produk yang ditawarkan, sehingga akan terbentuk motivasi, sikap dan persepsi yang

positif terhadap lembaga.

Studi dalam penelitian ini masih terbatas pada analisis regresi berganda, bagi

peneliti yang berminat dapat mengembangkan studi ini ke analisis multivariate lain

yang menganalisis respon konsumen terhadap jasa yang diberikan oleh Lembaga

Pendidikan Mental Aritmetika.

Referensi

Alma, Buchari (1992), Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Alfabeta,

Bandung.

Arikunto, Suharsimi (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet.

Ke Sepuluh, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Assael, Henry (1984), Consumer Behaviour and Marketing Action, Fourth Edition,

Kent Publishing Company, Boston.

Engel, J.F. Blacwell. Roger D & Paul W Winiard (1997), Perilaku Konsumen, Alih

Bahasa : Budiyanto F.X, Jilid I, Binapura Aksara, Jakarta.

Kotler, Philip (2000), Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan,

Implementasi dan Pengendalian, Alih Bahasa : Acelia A.H, Jilid I, Salemba

Empat, Jakarta.

Kotler Philip dan Paul N Bloom (1997), Teknik dan Strategi Memasarkan Jasa

Profesional, CV Intermedia, Jakarta.

Loudon, D.L & Della Bitta, Albert J (1993), Consumer Behaviour, Concepts and

Applications, 4th

edition, Mc Graw Hill Inc., New York.

Malhotra, Naresh K (1993), Marketing Research : Applied and Orientation, Prentice

Hall International, Inc., USA.

Stanton, J. William (1996), Fundamentals of Marketing, Diterjemahkan oleh

Drs.Yohanes Lamarto, Jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sugiyono (2000), Statistika untuk Penelitian, Alfabeta Bandung.


50

ROLE OF LOCAL LEGISLATURE IN LOCAL FINANCIAL CONTROL:

THE EFFECT OF KNOWLEDGE, AND RULES,

PROCEDURES AND POLICIES (RPPS)

(Case study of regency and municipal legislatures in Bengkulu Province)

Rini Indriani

This studi examines what budget knowledge, and RPPs (rules, procedures, and

policies) potentially influence on the role of local legislature in local financial

control. In this study, the dependent variable is role of local legislature in local

financial control, and independent variables are budget knowledge and RPPs.

The study sample was drawn from regencies and municipal in Bengkulu province:

Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, and Kota Bengkulu.

The questioner distributes are 147 questioner to local legislature members.

Questioner returned are 117 questioner, an of this amount 97 questioner can be

processed.

Result of partial hypothesis test can support first hypothesis (H1). In other words,

budget knowledge influence significantly on local legislature role in local financial

control in regencies and municipality in Bengkulu Province. Result of partial

hypothesis test cannot support H2, indicated that RPPs do not influence significantly.

Beside partial hypothesis test, regression result also indicate that variability of role

of local legislature in local financial control is influenced by independent variables of

budget knowledge and RPPs is significant with determination score (R2) smaller than

20%.

Key Words: budget knowledge, RPPs (rules, procedures, and policies), local

legislature, role of local legislature, and local financial control.

Rini Indriani adalah dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

50


51

Background

With enactment of Law (Undang-Undang Republik Indonesia) No. 22/1999 and

Law No. 25/1999 on Local Autonomy, improvement towards accountability in local

financial management begins to be clear. The indication is increasingly function local

legislature (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) in controlling local

government policies. Governmental Regulation (Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia) No.105/2000 on Local Financial management and accountability states

that: 1) local financial control management is held by local legislature; 2) local

legislature has authority to order local external supervision agency to make

examination on local financial management.

In implementation of its function, members of local legislature must be able to

represent constituents and, of course, supported with knowledge and other

requirements. Education of New Jersey legislature members is lawyer; occupation

background will build members ethic standards (legislature in New Jersey, 2001).

Moreover Yudono said that to be able to use their rights appropriately, local

legislature should not only have skill on politic, but also mastering enough

knowledge on technical concept of government, legislature working mechanism,

public policy, control technique, budget preparation and so on.

In other studies by Tinor (1993), Syahwine (1995) and Saleh (1996), it is said that

length of process must be carried to use local legislature rights may obstacle role

of local legislature in doing its function (tending to contain burden bureaucracy

element). Badein and Zammuto (1991) wrote that excessive rules, procedure and

policies can lead to (1) individual and organizational disfunctional; (2) destroy

individual initiatives, eliminate risk-taking behaviours, decrease job satisfaction,

and trigger cynicism and alienation.

Based on the above matters, the researcher is interested to make study about

impact of knowledge, RPPs, on role of local legislature in local financial controls. In

this study, the dependent variable is role of local legislature in local finance control,

and independent variables are knowledge and RPPs. Study object is regency and

municipal legislature in Bengkulu Province.

Problems formulation According to description in background section, it can be formulated problems as

follows: 1) Do knowledge influence role of local legislature in local finance

control of regencies and municipalities in Bengkulu Province. 2) Do rules,

procedure and policies influence role of local legislature in local financial control

of regencies and municipalities in Bengkulu Province

Research Limitation

Research Area

Researcher limited the research on problems of impact of knowledge, and rule,

procedure and policies on role of regency and municipal legislature in Bengkulu


52

Province, including Rejang Lebong Regency, North Bengkulu Regency, South

Bengkulu Regency and Bengkulu City.

Variables

Due to wide means of knowledge, this research limited the knowledge as

respondent perception on regional budget (RAPBD/APBD) and detecting budget

wasting or failure and leakage. In next section, knowledge is meant as budget

knowledge.

RPPs are limited as respondent perception on Law No.4/1999, Law

No.22/1999, Law Number 25/1999, Governmental Regulation No. 105/1999,

Governmental Regulation No.108/1999, Government Regulation No1/2001, and

Presidential Decree (Keputusan Presiden Republik Indonesia) No. 74/2001 In other

side, role of local legislature in local financial control is limited in use of local

legislature rights in planning, implementation and reporting regional budget. More

over, variables identification and measurement is discussed at chapter III

Research Objective Based on the above problems formulation, this research is conducted with

objectives: 1) to test influence budget knowledge on role of local legislature in

local financial control of regencies or city in Bengkulu province, 2) to test impact

of RPPs on role of local legislature in local financial control of regencies and city

in Bengkulu Province.

Literature Review And Hypothesis Development

Local finance, according to Governmental Regulation No. 105/2000 article 1

(1) mean as all regional right and obligation to implement local government that can

be assessed monetarily including many forms of wealth related to the local right and

obligation within framework of regional budget. Regional budget is annual financial

planning established base on Regional Regulation on Regional Budget.

Budget Cycle

Henley et al in Mardiasmo (2002) classified budget cycle into four steps that

consist of

Preparation step

In local level (province and regency/municipality) based on Government

Regulation No. 108/2000, local government is required to make document of regional

planning that consist of PROPEDA (RENSTRADA). Flow chart of Structure of

Local Planning Document and LPJ-KDH can be seen in figure 2.1.

Approval/ratification step

This step involves complicated political process. Executive leaders are

demanded not only to have sufficient managerial skill but also must have political

skill, salesmanship and coalition building.

Implementation Step


53

After the budget is approved by legislature, the next step is budget

implementation. In this step, the most important thing is to posses accounting

information system and management control system.

Reporting and Evaluation Step

Budget preparation, ratification and implementation relate to operational aspect

of the budget, whereas reporting and evaluation steps relate to accountability aspect.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL

PROPENAS

REALITAS DAN

KEBUTUHAN DAERAH

POLDAS • VISI

• MISI

• ARAH

• KEBIJAKAN

PROPED

A

APBD

APBN

APBN APBD

RENSTRA DINAS

R E N S T R A D A

REPETADA 2003

RAKORBANG 2002

REPETADA 2003 PENYEMPURNAAN

RAPBD 2003

LPJ-KDH

1. LAPORAN INDUK 2. LAMPIRAN

• PERHITUNGAN APBD • NOTA PERHITUNGAN APBD

• ALIRAN KAS

• NERACA DAERAH

Figure 2.1 Flowchart of Structure of Local Planning Document and LPJ-KDH


54

Regional Financial Control

Control is all activities and actions to ensure that implementation of an activity

not deviate from established goal and planning (Baswir, 1999). According to Law

No.30/1970 on State Treasury, control is an activity to obtain assurance whether

implementation of job or activity is conducted accord with established plan, rules and

goals. Therefore, regional financial control is all actions to ensure regional financial

management to be carried out according to established plan rules and goals.

Control is not only required in implementation and evaluation steps but also in

planning step (Mardiasmo, 2001). Control is meant as a observational process of

entire organization activities to all activities conducted according to determined plan

(Siagian, 1978). In addition, Suyamto define control as all attempt or activity to know

or evaluate job implementation whether or not accord to it must be.

Presidential Decree No. 74/2001, article no.1 (6) state that local government

control as an activity process to assure to local government operate as plan and rules

of law. Moreover, article 2 state that local government operation controls consist of

functional control, legislature control and society control.

Control of regional budget is not separate step in budget cycle but it is an

integral part from planning to reporting step.

Role of Regency/municipal legislature

Local legislature has two functions, that is:

As a partner of regional leader in formulate regional policy

As a controller over implementation of the policy conducted by regional leader

To implement the functions, local legislature has authorities or rights to take

certain actions. The rights are arranged in Law No. 4/1999 article 34. Refer to Kaho

(2001) to conduct first function, namely, decide local regulation and local budget,

local legislature has right to make changes over regional regulation draft, propose

regional regulation draft and define budget of local legislature while for the second

function, namely, do control, local legislature has right to require responsibility report

from Governor, regent and mayor, take explanation from local executive, make

examination, propose statement, and ask question from each members.

Governmental regulation No.105/200 article 40 state that ”control over budget

implementation is done by local legislature”, and in explanation of the article, it is

stated that such control is not examination but control that directed to assure target

achievement that determined by local legislature. Moreover, in Presidential Decree

No 74/2001, article 1 (8) states that legislature control is control activities conducted

by local legislature over regional government according to its task, authority and

rights.

Accord with new developing paradigm, local legislature has important position,

task, function and wider local financial management control. So, it must do really its

control function. Control of local financial management should be began from

planning process to reporting process. The following section will describe role of

local legislature from planning process, implementation and evaluation.


55

In regional budget planning, regional legislature has main role in activities: 1)

people aspiration collection; 2) define direction and general policy of local budget

and determining strategy and priority of local budget; 3) clarification and ratification

(budget discussion in plenary session); 4) decision and legalization. In budget

implementation step, role of local legislature can be realized by evaluating regional

budget trough quarterly report and do field monitoring by inspection and take

realization repot. It includes evaluation on budget revising or shifting. Because

problems that often rise on implementation step is any revision and shift budget

(technical training module, 2000). In reporting step, role of local legislature can be

implemented by evaluating regional budget realization report as a whole (a year

budget) by examining budget calculation report and budget calculation note as well as

field inspection.

Education and Experience

In order to able to realize its function well, quality of local legislature members

is very important. Formulation of appropriate regional policy depends heavily on

legislature skill to deal with life problems faced by people. Knowledge and skill is

obtained through education and experience. In implementing control function it also

need education and experience.

About relation between education and position of legislature member as people

representatives, Truman (1960) stated: ”Any politician, whether legislator,

administrator or judge, whether elected or appointed is obliged to make decision that

are guided in party by relevant knowledge that available to him”.

The matter close relate to education is experience that also affect one’s ability.

Many experiences will help some one to solve her/his problems. According to

legislature member position as representative of local people, they should be

experienced people in social and state organization.

Knowledge

Yudoyono said that that to be able to use their rights appropriately, local

legislature should not only have skill on politic, but also mastering enough

knowledge on technical concept of government, legislature working mechanism,

public policy, control technique, budget preparation and so on. And Guerrero (2001)

suggest that legislature has not assistance institution specializing on budget issues and

support daily activities so assessment, statement and budget realization is limited by

legislature knowledge. The legislature must have wide knowledge and perception on

local issues. From the above description, it is formulated hypothesis:

HO1: knowledge of local legislature members on budget effect role of local

legislature in local financial control.

Rule, Procedure and Policies

Badein and Zammuto (1991) stated that rules determine or prohibit action by

specifying what is allowed or not. Procedures indicate a set of strategy to achieve

goals. Policies are general statement as guidance in decision-making. The excessive


56

rules, procedure and policies can lead to (1) individual and organizational

disfunctional; (2) destroy individual initiatives, eliminate risk-taking behaviour,

decrease job satisfaction and trigger cynicism and alienation.

Accord with Osborne and Gaebler (2000), governmental affair that conducted

based on regulation will be ineffective and inefficient because its performance will be

slow and long winded. Laws also affect organizational behaviour because big

existence of the organization and its relation with daily activities in regulations

framework will involve federal, state and local regulations (Hall, 1996).

Moreover, study by Tinov (1993), Syahwinie (1995) and Saleh (1996) suggest

that the length of process must be carried to use local legislature rights may obstacle

role of local legislature in doing its function (tending to contain burden bureaucracy

element).

Of the above description, the hypothesis is formulated as follow:

H2: RPPs effect legislature role in local financial control

Research Method

Data Collection and Sample choosing

Data collection is carried out using questioners. The questioner is distributed to

respondent by giving directly to each respondent group. Questioners are also

collected directly after respondent given period of a week to complete the questioner.

In addition to questioner, the researcher also make interview directly to respondent in

determined sampling area.

It is a survey research that is a research that intended to know characteristic of

population by analyzing data taken as sample and an explanatory research that will

highlight relationship between research variables and test hypothesis formulated

(Singarimbun, 1989). Therefore, sampling method used is examining all research

objects in population area (all regency and municipal local legislature in Bengkulu

Province).

The respondent is members of regency and municipal local legislature in

Bengkulu Province that became analysis unit in this study, that consist of 1) 39

members of Rejang Lebong regency Legislature (40 minus one that no inter period

substitution), 2) 45 member of Local legislature of North Bengkulu regency, 3) 33

members of Local legislature of South Bengkulu regency (35 minus one member

appointed as vice regent and minus one member died), 3) 30 member of Local

legislature of Bengkulu city. Questioner is distributed to all legislature members and

data processed is from completely filled questioner returned.

Questioner distributes are 147 questioner accord with above calculation to each

local legislature members. Questioner returned are 117 questioner, an of this amount

97 questioner can be processed.

Survey Technique

Questioner is distributed directly to each members of regency/municipal

legislature in Bengkulu Province. Secretariat of commission in each


57

regency/municipal legislature is asked to help distributing questioner to the

respondent, except for a regency where questioners were distributed through

meeting section due to procedure exist there. In a determined day, it was held a

session to explain problems studied.

Variables Identification and Measurement

Dependent variable used in this study is role of local legislature in local

financial control that done in three steps, namely, role in budget planning, budget

implementation and reporting planning. The independent variables are knowledge

and rules, procedure and policies (RPPs). Both dependent and independent variables

are unobservable.

Instruments were prepared by researcher based on related theories and studies,

and discussed with advisor lecture and lectures of Social and politic science faculty.

Before used in study area, the instrument is pilot-tested in Sleman regency and Yogya

city, in Special Territory of Yogyakarta Province. Variables measurement used Likert

scale with range of 1 to 5.

Role of local legislature in local finance control

Syafwinei (1995) said that role of local legislature is set of behavior expected

can be implemented by local legislature members accord with job description. Local

legislatures play roles if their members do their rights actively based on Law No.

4/1999, and Presidential Decree No.74/2001 article 15. Instrument to measure local

legislature role in local financial control in this study is active use of local legislature

rights in controlling (accord with Law No.4/1999, and Presidential Decree No.

74/2001, article 15) that is ask responsibility report of governor, regent and mayor,

ask explanation from local government, make examination, make statement, ask

question by each members in their activities in budget planning, implementation and

reporting step. In planning step local legislature has right to propose local regulation

draft.

In this study, local legislature role in regional budget planning is primary in 1)

determining budget strategy and priority; 2) clarification and ratification (budget

discussion in plenary session). In budget implementation step, role of local legislature

can be realized by evaluating regional budget trough quarterly report and do field

monitoring by inspection and get realization repot. It includes evaluation on budget

revising or shifting. In reporting step, role of local legislature can be implemented by

evaluating regional budget realizations report as a whole (a year budget) by

examining budget calculation report and budget calculation note annual as well as

field inspection (technical training module, 2000).

Knowledge of local legislature members on local financial control

Indriantoro and Supomo (1999) stated that knowledge is basically output of

process of seeing, listening, feeling and thinking that to be a basic for human to

behave and act. Salim (1991) means it by 1) cleverness, something known, 2)

something known about matter studied.


58

Local finance, accord Regulation No.105/2000 article 1(1) is meant as all local

right and obligation doing local governmental business that can be asses monetary

including all wealth relate to right and obligation within regional budget framework.

It means to obtain knowledge about local financial control members of local

legislature 1) must study and understand local budget draft/budget, 2) are able to

detect wasting, failure, and budget leakage (Demographic and Policies Study Center-

UGM).

Knowledge is measured by ask if local legislature members study and

understand local budget draft/budget, budget calculation note, and are able to detect

any wasting or failure, and budget leakage. These variables are said as budget

knowledge variable.

Rules, procedures, and policies

Excessive rules, procedure and policies can lead to (1) individual and

organizational dysfunctional; (2) destroy individual initiatives, eliminate risk-taking

behaviour, decrease job satisfaction and trigger cynicism and alienation. Instrument

to measure impact of rules, procedure and Policies is developed from result of the

studies by Tinov (1993), Syahwinie (1995), and Saleh (1996) which said that: 1)

rules, procedures and policies can obstacle role of local legislature in realization its

function, 2) it is necessary for revision of rules, procedure and policies. A field study

report in Makassar said that it need to review local legislature conduct. Giving great

right to local legislature with enactment of Law No.22/1999 may raise negative

implication (Yudoyono, 2000). Measurement of RPPs is done by asking member of

legislature about the issues.

RPPs intended in this study are Law No.4/1999, Law No.22/1999, Law No

25/1999, Governmental Regulation No, 105/1999 Governmental Regulation No

108/1999, Governmental Regulation No1/2001; Presidential Decree No.74/2001; and

local Legislature Decree on local legislature regulation and conduct in each regency

or municipality.

Reliability and validity test

To see reliability of each instruments it is used Cronbach Alpha coefficient. An

instrument is reliable when it has Alpha Cronbach coefficient more than 0.6

(Nunnaly, 1978). Validity testing is done by see Kaiser’s MSA value and factor

loading value,. Kaiser’s MSA value expected is bigger than 0.5 (Kaiser and Rice,

1974). Factor loading value expected is greater than 0.4 (Riyanto, 1997). Result of

reliability and validity test over the study data indicate that instrument used is reliable

and valid. Result from reliability and validity test is presented completely in table 3.1


59

Tabel 3.1

The Result of Reability and Validity

Reability Test Validity Test N o Variable

Cronbach Alpha Factor Loading Kaiser MSA

1 Budget Knowledge 0.9158 0.650 – 0.848 0.828

2 RPPs 0.7206 0.534 – 0.782 0.668

3 Role in budget planning step 0.8345 0.527 - 0.795 0.746

4 Role in implementtation step 0.8793 0.642 – 0.779 0.839

5 Role in reporting step 0.8719 0.675 – 0.801 0.857

Data analysis

Hypothesis of this study will be tested using multiple regressions. It is to know

influence of independent variable on dependent variable both in partial and

simultaneous way. To analysis data, it used software of SPSS for Windows released

10.05 program. Regression equation in this study is: Y=b0+bix1 +b2x2 +e, where

Y=role of local legislature in local finance control, X1= knowledge on budget, X2=

Rules, Procedures, and Policies, e=error.

Appropriateness of sample regression function in predicting actual value may

be measured from its goodness of fit. It is measured using some statistics values,

among others are: t statistic value, F statistic value, and determination coefficient. A

statistical result is said significant statistically when its statistical test within critical

area (where H0 is rejected). Conversely, it is said insignificant when statistical test

score is in area where Ho is received. In this study it is used two tail test with

significance level of 95% that mean α =0.05

Descriptive Statistic

Analysis was done over 97 respondent replies that met criteria to be process

further. Table 4.1 present descriptive statistics about description of theoretical range,

actual range, mean and deviation standard.

Tabel 4.1

Descriptive Statistic

Actual Range Variable N

Theore- tical

Range Min. Maks. Means

Standard

Deviation

Budget Knowledge 97 10 – 50 10 50 41.1856 5.8955

RPPs 97 6 – 30 6 30 18,7113 4.7521

Role in budget planning step 97 9 – 45 18 45 34.7629 6.5824

Role in implementtation step 97 9 – 45 18 45 35.3711 6.6666

Role in reporting step 97 8 - 40 14 40 32.8247 6.1118


60

Hypothesis test

Result of partial regression analysis of independent variable, namely, budget

knowledge and RPPs on role of local legislature in local finance control at each step

is presented in table 4.2

Tabel 4.2

Result of Partial Regression Analysis

Dependent Variable: Role of Local Legislature (DPRD)

Budget Planning Step Implementtation Step Reporting Step Independent

Variable koef.

B t test

p

value

koef.

B t test

p

value

koef.

B t test

p

value

Budget

Knowledge 0.459 4.423 0.000 0.481 4.552 0.000 0.408 4.168 0.000

RPPs

-

0.204

-

1.581 0.117

-

0.008

-

0.064 0.949 0.102 0.843 0.401

Hypothesis 1 test.

The first hypothesis tested in this study is to see if any impact of budget

knowledge on role of local legislature in local financial control. Result of regression

analysis indicated that budget knowledge influence significantly on role of local

legislature in local finance control in planning, implementation and reporting step

with significant level of 0.000 that meant more than p<0.05.

Score of t account from regression is 4.423 in planning step, 4.552 in

implementation step, and 4.168 in reporting step, where score of t acount is bigger

than t table (1.980). H1 is supported. Therefore, conclusion from the result is that

budget knowledge influence significantly on role of local legislature in local finance

control. When its is viewed from beta coefficient that indicate positive score it can be

conclude that impact of budget knowledge on role of local legislature is positive.

It means budget knowledge can increase role of local legislature in local

financial control. Refer to Indriantoro and Supomo (1999) that knowledge is a result

of process of seeing, listening, feeling and thinking that become a base for human to

behave and act. The process is obtained from education and experience. So,

knowledge will more contribute when supported by education and experience

sufficient for each task.

Hypothesis 2 test

Result of regression analysis indicated that second hypothesis is not influence

significantly on role of local legislature in local financial control in planning,

implementation and reporting steps because significance score are 0.117 in planning

step, 0.949 in implementation and 0.401 in reporting step that greater than p

value>0.05.

Score of t account of regression is –1.581 in planning step and –0.064 in

implementation step so score of t account is greater than t table (-1.980), while in


61

reporting step t account of 0.843 is smaller than t table (1.980) that means H2 is not

supported. It can be drawn conclusion that RPPs is not significantly influence on role

of local legislature in local financial control. H2 rejection may be caused by a fact

that local legislature is a maker and approver local regulation and policies, as well as

the position of local legislature is political position.

Simultaneous Test (F test)

In addition to separated hipotesis test discussed in previous section, result of

regression indicated that variability of role of local legislature in local financial

control in each step is influenced by independent variables of knowledge and RPPs. It

is indicated from R2

of 0.188 (18.8%) and F score of 10.905 in planning step; R

2 of

0.181 (18.1%) and F score of 10.359 in implementation step; R

2 of 0.162 (16.2%) and

F score of 9.107 in reporting step; and pa value in each step of 0.000. Significance

score is smaller than determined threshold, namely, 0.05. F count in each steps also

indicate result that bigger than F table (3.80) it means variability of role of local

legislature in local financial control in each step is influenced by independent

variables of knowledge and RPPs is significant.

However, when it is viewed in determination score (R2 ) that smaller than 20 in

each step, the result indicated that influence of budget knowledge and RPPs on role

of local legislature in local financial control is weak. It means that there is many

factor influence the relationship.

Conclusion

Result of partial hypothesis test can support first hypothesis (H1). In other

words, budget knowledge influence significantly on local legislature role in local

financial control in three steps, namely, planning, implementation, and reporting in

all regencies and municipalities in Bengkulu Province. Of beta coefficient indicated

positive value it can be concluded that influence of budget knowledge on role of local

legislature is positive. Result of partial hypothesis test cannot support H2, indicated

that RPPs do not influence significantly.

Beside partial hypothesis test, regression result also indicate that variability of

role of local legislature in local financial control in each step is influenced by

independent variables of budget knowledge and RPPs. Score of F account showed

significant result, meant variability of role of local legislature in local financial

control is influenced by independent variables of budget knowledge and RPPs is

significant with determination score (R2) smaller than 20% in each step.

Limitation

This study has some limitation both from methodological side and problems

studied. The limitations, among other, are:

1. Variable of budget knowledge was measured by respondent perception not by

doing test whether respondents have actually budget knowledge.


62

2. Data collection using questioner method has weakness in control accuracy of

respondent replies, because there was possibility for respondent not to reply as

actual condition.

3. Use of Likert Scale also has inherent limitation on reply control. In relate to halo

effect disease that is any respondent’s tendency to reply neutral. So, if there is any

disease symptom it will influence obtained result.

4. Respondent used in this study is members of regency and municipal legislature in

Bengkulu Province, so the conclusion cannot generalized for other setting or for

Indonesia as whole. This study is possible to get different result when applied in

other location.

5. The low determination coefficient indicate that determination score is low. It is

due to many other factor influence role of local legislature in local financial

control.

Suggestion

To improve role of local legislature, the members must has sufficient

knowledge to decide policies. The knowledge is obtained by education and

experience. So the requirement to be members of local legislature is having education

and experience supporting in making decision.

To support their activities, local legislature may use permanent or ad hoc

assistance. Besides giving input to local legislature, members of local legislature can

use assistance in form of knowledge sharing. Especial to support local legislature role

in local financial control, local legislature need special assistance on budget issues as

well as in law issues.

The next study is expected to include other factor that influence local legislature

in local financial control such as motivation, conflict, local government transparency

and other factors. To get better result sample used must be widened so it can be

generalized on other setting. Respondent is not only regency and municipal

legislature but also provincial legislature and even central legislature.

Reference

Alamsyah (1997), Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Thesis,

MAP UGM, Yogyakarta.

Badudu, JS dan Zain, Sultan Mohammad (1994), Kamus Umum Bahasa Indonesia,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Baswir, Revrisond (1999), Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE Yogyakarta.

Bedein, Arthur G. and Zammuto, Raymond F (1991). Organizations Theory and

Design. The Dry Pres. Orlondo

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990), Kamus Besar Bahsa Indonesia,

Balai Pustaka, Jakarta.

Dewey dan Humber (1951), Human Behavior, MacMillan Company, New York, pp

571


63

Finkle, Jason L., dan Richard W. Gable (1971), Political Development and Social

Change, John Willey and Sons, New York.

German Tecnical Cooperation dan Clean Urban Project (2000), Pengkajian

Kebutuhan Pengembangan Kasitas bagi Pemerintahan Daerah: Temuan Studi

Lapangan Kota Makasar, http://www.gtzsfdm.or.id/capacity/cb

index.htmReport No. TR03/Makassar.

Griffith, Terri, Sawyer, Jhon E. and Neale, Margaret A. (1999), Information

Technology as a Jealous Misterss: Competition for Knowledge Between

Individuals and Organization,

Guerrero, Juan Pablo (2001), Role of Legislature and Civil Society in the Budget

Process in Mexico, http://www.brook.edu/views/testimony/ors2ag.

Hall, Richad (1996). Organization; Structure, Processes, and outcome. Prentice Hall,

Ellewod Chiffs.

Housel, Thomas dan Bell, Arthur H. (2001), Measuring and Managing Knowledge,

McGraw-Hill, New York.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang (1999), Metodologi Penelitian Bisnis untuk

Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.

Kaho, Josef Riwu (2001), Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:

Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya,

Rajawali Press,Jakarta.

Mardiasmo. (2001), Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja

Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

_________ (2001), Perencanaan Keuangan Publik sebagai Suatu Tuntutan dalam

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa, Makalah,

Jakarta.

_________ (2001), Akuntansi Sektor Publik, Andi. Yogyakarta

Menteri Negara Otonomi Dearah & Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi UGM

(2000), Modul Pembekalan Teknis Manajemen Stratejik dan Teknik

Pengganggaran/Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda.

New Jersey, Function and Powers, Legislature in New Jersey,

http://www.google.com.

Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah (2000),

Kerangka Normatif Peran dan Fungsi DPRD, http://www.gtzsfdm.or.id

/capacity/working_papers/kn/KNAugustB1DPRD

Obsorne, David and Gabler, Ted. (2000), Kewirausahaan Birokrasi Reinventing

Government Mentaransformasikan Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Penerbit

PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, http://www.gtzsfdm.or.id

/public/decrees.

__________, Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah,

http://www.gtzsfdm.or.id/public/decrees.


64

__________, Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra

Umbara, Bandung (2001)

__________, Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Citra Umbara, Bandung (2001).

__________, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Citra Umbara, Bandung (2001)

__________, Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, http://www.cides.or.id/otda.

__________, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, http://www.cides.or.id/otda.

__________, Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

http://www.gtzsfdm.or.id/public/decrees/kepres74_1999pdf.

__________, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tahun 2001

Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran

2002. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

__________, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 080/1160/SJ tanggal 7 Juni

2002 Perihal Pedoman Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Propinsi,

Kabupaten dan Kota Tahun 2002 dan Penyusunan Repetada 2003. Departemen

Dalam Negeri Republik Indonesia

Salim, Peter dan Salim, Yenny (1991), Kamus Bahasa Kontemporer, Modren English

Press, Jakarta

Sekaran, Uma, (1992), Research Methods for Business: Skill Bulding Approach.Jhon

Wiley & Sons Inc, New York.

Siagian, Sondang (1998), Manajemen Strategik, Bumi Aksara, Jakarta

Soenarto, Amin (1979), Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Komunikasi Primer,

dan Keuangan Daerah Terhadap Aktivitas Para Anggota DPRD Tingkat II

dalam Menjalankan Fungsi-fungsinya, Jurusan Pemerintahan Fisipol UGM,

Yogyakarta.

Suardi (2000), Strategi Peningkatan Peranan Pengawasan di Daerah: Studi Kasus

Itwilprop Jambi Selaku Aparat Pengawasan Fungsional, Thesis, MAP-UGM,

Yogyakarta.

Subakti, Ramlan A. (1977), Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan

DPRD Tingkat II dalam Menjalankan Fungsi-fungsinya, Jurusan Pemerintahan

Fisipol UGM, Yogyakarta.

Tinov, Muhammad Yohamzy (1993), Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Studi Kasus tentang Pelaksanaan Fungsi DPRD pada Lembaga DPRD Tingkat I

Riau, Tesis, Program Studi Ilmu Politik_Pasca UGM.

Tjokrowino, M. (2000) Birokrasi dalam Polemik. Penerbit Pustaka Pelajar, Malang

Truman, David B. (1960) The Governmental Process, Political Interest and Public

Opinion, Alfred A Knof, New York.

Vembriarto, St. (1977), Pendidikan Sosial, Jilid 1, Paramita, Yogyakarta.


65

Waterfield, Harry Lec (1955) The Legislative Process in Kentucky, Legislative

Research Commonweallth of Kentucky, Frankfort, Kentucky.

Yudoyono, Bambang (2000) Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/Jendela/

jendela3.htm.

Zulheri (2000), Reformasi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP),

Media Akuntasi No. 10 bulan Juni.


66

HUBUNGAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH

DENGAN PERTUMBUHANNYA

Naz’aina

Monetary crisis that happened to become economic crisis which had a great

implication to national banking has forced government to do banking

restructurizations. One of the restructurizations is to develop Islamic banking. This

research aims to know that there is a significant correlation healthiness ratio of

Commercial Islamic Bank (CIB)) with CAMEL approach consist of CAR, NPL, FBR,

ROA, BOPO, LDR and CML for the years of 2002 and 2003 with the bank

growth.Data analysis for testing hypothesis uses Pearson Correlation Analysis with

help from Series SPSS 10.00 for windows program. The result shows that there is a

significant correlation betwen healthiness ratio with growth of Commercial Islamic

Bank (CIB).

Key words : Camel, Islamic Bank, Growth.

Naz’aina adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

66


67

26.77%

14.08%12.96%

4.04%

2000 2001

Bank Konvensional

Bank Syariah

Pendahuluan

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu

1997 – 1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian

Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan termasuk

perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah

mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang akhirnya

mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya

kualitas asset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan

untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga

pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula

menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan

fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat

menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan

yang bermasalah atau NPL (non performing loan) pada bank syariah dan tidak

terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. NPL Bank Syariah lebih

rendah dan mengalami proses recovery yang lebih cepat dibandingkan bank

konvensional dalam periode pasca krisis ekonomi (lihat gambar 1).

Gambar 1

Perbandingan NPL Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sumber: Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, (BI:2002)

Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank

syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat

menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada

masyarakat. Data juga menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih dapat

menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR (Loan to Deposit Ratio)

berkisar antara 113 – 117 %. LDR bank konvensional menurun berada pada level

50% sedangkan bank syariah telah kembali diatas 100% (lihat gambar 2).


68

0

50

100

150

200

250

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Bank Konvensional

Bank Syariah

Gambar 2

Perbandingan LDR Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sumber: Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia (BI:2002)

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia dilakukan dengan

menggunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets Quality,

Management, Earnings dan Liquidity) yang tertuang dalam SK.DIR.BI Nomor :

30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank. Ketentuan tentang tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat

dipergunakan sebagai tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah

pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, juga sebagai tolok ukur untuk

menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun

industri perbankan secara keseluruhan.

Secara umum pangsa pasar perbankan syariah terhadap total bank di

Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank di Indonesia

(dalam jutaan rupiah)

Islamic Banks

Nominal Share

Total Banks

Total Asset 4.05 0.36% 1112.20

Deposit Fund 2.92 0.35% 835.80

Credit/Financing Extended 3.28 0.80% 410.30

LDR/FDR 112.30% 49.09%

NPL 4.12%

8.10% Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia Desember 2002


69

Walaupun perkembangan bank syariah secara nasional masih kecil, namun

melihat pertumbuhan asset, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan

memperlihatkan pertumbuhan yang sangat meggembirakan . Demikian juga dengan

rasio NPL dan LDR, dimana bank syariah mempunyai nilai yang lebih baik

dibandingkan dengan bank konvensional.

Riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, memproyeksikan

bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8

tahun, atau rata-rata tumbuh 356,25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan asset yang

sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya asset bank syariah ini dikarenakan

adanya kepastian disisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang

keberadaan bank syariah (Adiwarman Karim, 2003:29).

Disisi lain, pertumbuhan jaringan kantor dan Sumber Daya Manusia (SDM)

bank syariah masih kurang. Jaringan kantor menjadi penting dalam perkembangan

perbankan syariah karena ia merupakan unit layanan bagi pemenuhan base customer

sehingga masyarakat akan menjangkau unit-unit tersebut.

Masalah SDM merupakan masalah yang paling rumit bukan saja dalam

pengembangan produk, tapi dalam operasional bank syariah secara keseluruhan.

Bahkan problem ini juga bukan saja menjadi masalah lokal di Indonesia tetapi juga

bank syariah di seluruh dunia. Sumber daya manusia merupakan asset perusahaan

yang harus terus dibina, dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya. Sebagai

bank yang beroperasi dengan pola syariah, SDM yang dimiliki oleh perbankan

syariah bukan hanya dituntut kemampuan teknis perbankan, melainkan harus juga

mendalami dan menguasai masalah kesyariahannya.

Jika SDM yang dimiliki tidak memahami masalah syariah, dikhawatirkan

dalam pelaksanaannya bisa melanggar hal-hal yang dilarang oleh syar’i. Selain itu

wajib dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan oleh SDM yang ada untuk

menghindari kualitas layanan yang banyak tapi tidak excellent. Berdasarkan latar

belakang diatas maka penulis melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan

tingkat kesehatan dengan pertumbuhan Bank Umum Syariah

Landasan Teoritis

Pengertian dan Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadist (Perwataatmaja & Syafii’Antonio,1999:1). Bank

Syariah memiliki fungsi sebagai berikut (PAPSI, 2003:1):

(1) Manejer Investasi;

(2) Investor;

(3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran;

(4) Pengemban fungsi sosial


70

Adapun jenis-jenis Produk Bank Syariah

a. Produk Titipan (Al-Wadi’ah)

“ Wadi’ah yad al amanah”

“ Wadi’ah yad adh dhamanah

b. Produk bagi hasil

Mudharabah

Musyarakah

Muzara’ah

Musaqah

c. Jual – beli (sale and purchase)

Bai’ Al Murabahah

Bai’ As-salam

Bai’ Al-Istishna

d. Sewa (Operational Lease and Financial Lease)

Al-Ijarah

Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik

e. Jasa (Fee Based Services)

Al-Wakalah

Al-Kafalah

Al-Hawalah

Ar Rahn

Al-Qardh

Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha

antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi

antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima

dana pada prinsipnya referensi perhitungan bagi hasil adalah dari seluruh pendapatan

yang diperoleh bank dalam menjalankan usahanya, yang kemudian dibagikan kepada

pemilik dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Konsep bagi hasil ini dapat

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi

pendapatan (revenue sharing).

Tabel 2

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA BAGI HASIL

a. Penentuan bunga dibuat pada waktu

akad dengan asumsi harus selalu

untung

a.Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi

hasil dibuat pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan untung dan

rugi

b. Besarnya prosentase berdasarkan pada

jumlah uang (modal) yang

dipinjamkan

b.Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada

jumlah keuntungan yang diperoleh


71

c. Pembayaran bunga tetap seperti yang

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah

proyek yang dijalankan oleh nasabah

untung atau rugi

c.Bagi hasil tergantung pada keuntungan

proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi,

kerugian akan ditanggung bersama oleh

kedua belah pihak

d. Jumlah pembayaran bunga tidak

meningkat sekalipun jumlah

keuntungan berlipat atau keadaan

ekonomi sedang “ booming”.

d.Jumlah pembagian laba meningkat sesuai

dengan peningkatan jumlah pendapatan.

e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak

dikecam) oleh semua agama termasuk

Islam.

e.Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi

hasil.

Sumber : Syafi’i Antonio (2000:87)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi

semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan

perbankan yang berlaku (Y.Sri Susilo, 2000:22).

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia dilakukan dengan

menggunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets Quality,

Management, Earnings dan Liquidity) yang tertuang dalam SK.DIR.BI Nomor :

30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank

Tabel 3

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Faktor yang

dinilai

Komponen Bobot

1.Permodalan Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko 25%

2.Kualitas

Aktiva

Produktif

a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan

terhadap aktiva produktif.

b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang

dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva

produktif yang wajib dibentuk oleh bank

30%

25%

5%

3.Manajemen a. Manajemen Umum

b. Manajemen Resiko

25%

10%

15%

4.Rentabilitas a.rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha

b.rasio biaya operasional terhadap pendapatan

operasional

10%

5%

5%


72

5.Likuiditas a. rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti

b. rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank

dalam rupiah dan valuta asing

10%

5%

5%

Sumber: Bank Indonesia, S.K. No:30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998

Empat dari lima aspek tingkat kesehatan bank dinilai berdasarkan rasio-rasio

keuangan. Rasio dimaksud adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara

satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Menurut Machfoedz (1994

: 114) rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian

yang akan datang dengan menghubungkan dengan fenomena-fenomena ekonomi.

Pertumbuhan Perusahaan

Menurut Kaplan dan Norton (1996:48) bahwa “growth business are at the

early stages of their life cycle. They have products or services with the significant

growth potential”. Pertumbuhan (growth) sebagai tahapan awal siklus kehidupan

perusahaan bank yang ditunjukkan dengan adanya produk dan jasa yang secara

signifikan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Pada tahapan ini, beberapa hal

yang dijalankan pihak manajemen adalah komitmen untuk mengembangkan suatu

produk atau jasa baru, membangun fasilitas pelayanan, menambah kemampuan

operasi pelayanan, mengembangkan sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi.

Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya beroperasi dengan arus kas

yang negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Dari pengertian

diatas, peneliti membatasi pengertian pertumbuhan bank dalam hal: pertumbuhan

asset (aktiva tetap), pertumbuhan jaringan kantor, pertumbuhan sumber daya

manusia dan pertumbuhan produk (jumlah pembiayaan).

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Korelasi adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat

hubungan variabel yang berbeda dalam satu populasi. Sifat perbedaan yang utama

adalah usaha untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi (Husein Umar

1998:25). Penelitian ini dilakukan pada 2 Bank Syariah yaitu Bank Muamalat

Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada

masalah hubungan tingkat kesehatan bank syariah yang diukur dengan metode

CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earnings dan Liquidity) yang

tertuang dalam SK.DIR.BI Nomor : 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dengan pertumbuhan bank syariah

yang terdiri dari pertumbuhan asset (aktiva tetap), pertumbuhan jaringan kantor,

pertumbuhan sumber daya manusia dan pertumbuhan produk (jumlah pembiayaan).

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai tingkat kesehatan bank

menurut pola Bank Indonesia (suatu bank dikategorikan sehat, cukup sehat, kurang


73

sehat dan tidak sehat) melainkan difokuskan kepada rasio-rasio kesehatan bank

(CAMEL). Oleh karena itu tidak dilakukan perhitungan terhadap kredit dan

pembobotan terhadap rasio-rasio CAMEL.

Dalam penelitian ini Kualitas Aktiva Produktif (KAP) diproksikan dengan

NPL (Info Bank, Juni 2003). NPL mengukur kemampuan bank dalam berusaha

mengoptimalkan aktiva produktif khususnya yang berbentuk pembiayaan yang

dimilikinya dalam memperoleh laba dengan jalan meminimalkan pembiayaan macet.

Empat dari unsur CAMEL diukur dengan menggunakan rasio keuangan, yang

diperoleh melalui data sekunder sedangkan satu unsur yaitu Manajemen tidak dapat

diterapkan dengan manajemen kuesioner, tetapi dapat diproksikan dengan besarnya

pendapatan bukan bunga/bagi hasil atau fee based income (FBI) (Wilopo: 2001).

Manajemen bank saat ini tidak dapat hanya mengandalkan pendapatannya dari

pembiayaan yang disalurkan tapi harus mencari sumber-sumber lain seperti dari jasa-

jasa perbankan (fee based income), karena fee based income tidak mempunyai resiko

dan mempunyai pendapatan yang lebih pasti

Populasi dan Sample

Populasi yang dimaksud dalam suatu penelitian dapat berupa benda, manusia,

gejala, peristiwa, atau hal-hal lain yang memiliki karakteristik tertentu untuk

memperjelas masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi keseluruhan

karakteristik dan unsur-unsur yang menyangkut tingkat kesehatan bank dan

pertumbuhan bank pada Bank Umum Syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri,karena kedua bank inilah yang

merupakan bank syariah yang telah lama beroperasi di Indonesia

Operasionalisasi Variable

Secara sistematik semua variabel dalam penelitian ini, dapat disajikan dalam

matriks operasionalisasi variabel seperti pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Operasionalisasi Variabel

VARIABEL SUB

VARIABEL

KONSEP SUB

VARIABEL

INDIKATOR SKALA

Rasio-rasio

kesehatan

bank (x)

a. Capital (X1)

b. Assets

Quality (X2)

Kemampuan bank

untuk menyerap

kerugian-kerugian

yang tidak dapat

dihindarkan

Semua aktiva dalam

rupiah maupun valuta

Rasio modal terhadap aktiva

tertimbang menurut resiko

(CAR)

Rasio pembiayaan

bermasalah terhadap total

Rasio

Rasio


74

c.Management

(X3)

d.Earnings

(X4)

e. Liquidity

(X5)

asing yang dimiliki

oleh bank dengan

maksud untuk

memperoleh

penghasilan.

Diproksikan dengan

NPL

Dalam proses

pencapaian misi,

tujuan dan strategi

bank diperlukan

management yang

berkualitas yang

berkinerja baik.

Diproksikan dengan

Fee Based Income

ratio

Mengukur tingkat

efisiensi dan

profitabilitas yang

dicapai oleh bank.

Dapat memenuhi

kewajiban hutang-

hutangnya dan dapat

memenuhi permintaan

pembiayaan yang

diajukan tanpa

penangguhan.

Sumber: BI SK

No.30/277/KEP/DIR,1

9 Maret 1998

pembiayaan

(NPL)

Rasio fee based income

terhadap total pendapatan

(FBR)

a. rasio laba terhadap total aktiva

(ROA)

b. rasio biaya operasional

terhadap pendapatan

operasional

(BOPO)

a.rasio call money terhadap

modal inti

(CML)

b. rasio pembiayaan yang

diberikan terhadap dana pihak

ketiga (LDR)

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio


75

Pertumbu

han bank

(Y)

sebagai tahapan awal

siklus kehidupan

perusahaan, pada tahapan

ini, beberapa hal yang

dijalankan pihak

manajemen adalah

komitmen untuk

mengembangkan suatu

produk atau jasa baru,

membangun fasilitas

pelayanan, menambah

kemampuan operasi

pelayanan,

mengembangkan sistem,

infrastruktur dan jaringan

distribusi.

Sumber:

KaplanNorton (1996:48)

a.pertumbuhan investasi (Aktiva

Tetap)

%1001

1 xNB

NBNB

t

tt

−

−−

b. pertumbuhan SDM

%1001

1 xSDM

SDMSDM

t

tt

−

−−

c.pertumbuhan jaringan kantor

(JK)

%1001

1 xJK

JKJK

t

tt

−

−−

d. pertumbuhan pmbiayaan

(JP)

%1001

1 xJP

JPJP

t

tt

−

−−

Sumber:

Sofyan Syafri Harahap

(1998)

Rasio

Rasio

Rasio

Rrasio

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode statistik untuk menguji apakah rasio-

rasio kesehatan bank sebagai variabel bebas (independen) berhubungan dengan

pertumbuhan bank sebagai variabel terikat (dependen). Untuk menguji hubungan ini

dilakukan analisis korelasi. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan

kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk

hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam

besarnya koefisien korelasi (Sugiyono, 2002: 210).

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien

korelasi Pearson ( ρ ) yang bertujuan untuk menentukan derajat hubungan antara

variabel X dengan variabel Y (Sugiyono, 2002:215). Rumus yang digunakan adalah :


76

1 1 1

2 2

2 2

1 1 1 1

n n n

i i i i

i i iYX

n n n n

i i i i

i i i i

n X Y X Y

r

n X X n Y Y

= = =

= = = =

−

= − −

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

Adapun interpretasi dari nilai koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

� Nilai r = +1 atau mendekati +1 menunjukkan adanya hubungan yang sangat

kuat dan searah antara kedua variabel yang diteliti

� Nilai r = -1 atau mendekati -1 menunjukkan adanya hubungan yang sangat

kuat dan terbalik antara kedua variabel yang diteliti

� Nilai r = 0 atau mendekati 0 menunjukkan hubungan yang timbul antara

kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan

Analisis korelasi dilakukan terhadap masing-masing variabel tingkat kesehatan

terhadap variabel pertumbuhan untuk tahun 2002 dan 2003. Sedangkan pengujian

koefisien korelasi, digunakan rumus statistik uji-t yaitu:

Harga t hitung dibandingkan dengan harga t tabel dengan kesalahan 5% uji dua pihak

dan dk = n – 2 dengan kriteria:

Ho diterima atau Ha ditolak jika t hitung ≤ t tabel

Ho ditolak atau Ha diterima jika t hitung ⟩ t tabel


Data-data variable independent dan variable dependent

Untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka

terlebih dahulu disajikan nilai rata-rata dan standar deviasi dari data variabel

independent yaitu tingkat kesehatan bank umum syariah dan data variable dependent

yaitu pertumbuhan bank umum syariah.

Tabel 5

Nilai Rata-rata Data Variabel Tingkat Kesehatan

Variabel Rata-rata (%) Standar deviasi

Rasio CAR 20.8300 2.5072

Rasio NPL 3.6350 0.3586

Rasio FBR 11.3875 0.9903

Rasio ROA 2.4250 0.3203

Rasio BOPO 84.7900 2.4705

Rasio LDR 79.5125 5.9368

Rasio CML 0.7925 0.3877 Sumber : Laporan Tahunan BUS (data diolah, 2005)

( )2

s

s

r1

2nrt

−

−=


77

Tabel 6

Data Pertumbuhan Bank Syariah Tahun 2002 dan 2003

Aktiva Tetap SDM Jaringan Kantor Pembiayaan

01/'02 02/03 01/'02 02/03 01/'02 02/03 01/'02 02/03 Pertumbuhan

% % % % % % % %

BMI 2.02% 34.93% 8.63%

18.52

% 11.76% 34.21%

15.35

%

35.23

%

BSM

10.39

% 37.40% 8.14%

18.49

% 18.92% 31.82%

15.39

%

37.89

% Sumber : Laporan Tahunan BUS (Data diolah, 2005)

Hubungan Rasio-Rasio Kesehatan dengan Pertumbuhan Aktiva Tetap

Pada tabel berikut disajikan nilai koefisien korelasi beserta statistik uji yang

digunakan untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara rasio-rasio

kesehatan bank dengan pertumbuhan aktiva tetap.

Tabel 7

Pengujian Hubungan Rasio-Rasio Kesehatan Bank dengan

PertumbuhanAktiva Tetap

Indikator Kesehatan Bank Umum Syariah

r t-hitung t-tabel Keterangan

CAR 0.996 16.514 4.3027 Signifikan

NPL 0.980 6.915 4.3027 Signifikan

FBR -0.956 -4.627 4.3027 Signifikan

ROA 0.988 8.973 4.3027 Signifikan

BOPO -0.951 -4.371 4.3027 Signifikan

LDR -0.967 -5.381 4.3027 Signifikan

CML 0.951 4.339 4.3027 Signifikan Sumber : Hasil pengolahan data (2005)

Dari hasil pengujian seperti yang diuraikan pada table 7 menunjukkan bahwa

semua rasio-rasio kesehatan bank pada bank umum syariah memiliki hubungan yang

signifikan dengan pertumbuhan aktiva tetap. Bila dilihat dari nilai koefisien

korelasinya, rasio CAR memiliki hubungan yang paling kuat dengan pertumbuhan

aktiva tetap.

Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan SDM



kesehatan bank dengan pertumbuhan sumber daya manusia.


78

Tabel 8

Pengujian Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan SDM

Bank Umum Syariah Indikator

Kesehatan r t-hitung t-tabel Keterangan

CAR 0.971 5.761 4.3027 Signifikan

NPL 0.921 3.352 4.3027 Tdk signifikan

FBR -0.978 -6.590 4.3027 Signifikan

ROA 0.926 3.461 4.3027 Tdk signifikan

BOPO -0.864 -2.432 4.3027 Tdk signifikan

LDR -0.913 -3.167 4.3027 Tdk signifikan

CML 0.921 3.350 4.3027 Tdk signifikan

Sumber : Hasil pengolahan data (2005)

Dari hasil pengujian seperti yang diuraikan pada tabel 8 menunjukkan bahwa

rasio CAR dan FBR pada bank umum syariah memiliki hubungan yang signifikan

dengan pertumbuhan SDM, sementara rasio lainnya tidak memiliki hubungan yang

signifikan dengan pertumbuhan SDM. Bila dilihat dari nilai koefisien korelasinya,

rasio FBR memiliki hubungan yang paling kuat dengan pertumbuhan SDM.

Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan PertumbuhanKantor Cabang



kesehatan bank dengan pertumbuhan kantor cabang.

Tabel 9

Pengujian Hubungan Rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan Kantor Cabang

Indikator Kesehatan Bank Umum Syariah


CAR 0.995 14.445 4.3027 Signifikan

NPL 0.996 15.782 4.3027 Signifikan

FBR -0.899 -2.904 4.3027 Tdk signifikan

ROA 0.972 5.842 4.3027 Signifikan

BOPO -0.977 -6.421 4.3027 Signifikan


CML 0.988 9.169 4.3027 Signifikan Sumber : Hasil pengolahan data (2005)

Dari hasil pengujian seperti yang diuraikan pada table 9 menunjukkan bahwa

rasio FBR dan LDR pada bank umum syariah tidak memiliki hubungan yang

signifikan dengan pertumbuhan kantor cabang, sementara rasio lainnya memiliki

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan kantor cabang. Bila dilihat dari nilai


79

koefisien korelasinya, rasio NPL dan CAR memiliki hubungan yang paling kuat

dengan pertumbuhan kantor cabang.

Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan Pembiayaan



kesehatan bank dengan pertumbuhan pembiayaan

Tabel 10

Pengujian Hubungan Rasio-rasio Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan Pembiayaan

Bank Umum Syariah Indikator Kesehatan


CAR 0.973 5.918 4.3027 Signifikan

NPL 0.926 3.458 4.3027 Tdk signifikan

FBR -0.991 -10.411 4.3027 Signifikan

ROA 0.946 4.147 4.3027 Tdk signifikan

BOPO -0.874 -2.545 4.3027 Tdk signifikan


CML 0.906 3.028 4.3027 Tdk signifikan Sumber : Hasil pengolahan data (2005)

Dari hasil pengujian seperti yang diuraikan pada tabel 10 menunjukkan

bahwa rasio CAR dan FBR pada bank umum syariah memiliki hubungan yang

signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan, sementara rasio lainnya tidak memiliki

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan. Bila dilihat dari nilai

koefisien korelasinya, rasio FBR memiliki hubungan yang paling kuat dengan

pertumbuhan pembiayaan.

Analisis Hubungan Rasiotingkat Kesehatan Bank dengan Pertumbuhan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson

menunjukkan bahwa pada bank syariah semua rasio kesehatan bank menunjukkan

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan aktiva tetap. Aktiva Tetap merupakan

salah satu aktiva yang sangat dibutuhkan perusahaan untuk memperlancar

kegiatannya, oleh karena itu perusahaan harus melakukan usaha-usaha untuk

meningkatkannya.

Berdasarkan uji korelasi Pearson, menunjukkan bahwa rasio CAR dan FBR

pada bank syariah mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan SDM.

Sedangkan rasio NPL, ROA, BOPO, LDR dan CML tidak memiliki hubungan yang

signifikan dengan pertumbuhan SDM bank syariah. Masalah sumber daya manusia

dalam perbankan syariah merupakan masalah yang paling rumit, karena sumber daya

manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang

perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan,

serta mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Jarang

didapati dalam suatu bank SDM yang memahami kedua ilmu dasar ini. Oleh karena


80

itu diperlukan biaya yang cukup untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM

bank syariah dan biaya ini dapat diperoleh dengan peningkatan modal dan

peningkatan pendapatan fee based income.

Untuk pertumbuhan kantor cabang, sesuai dengan uji korelasi Pearson

menunjukkan bahwa rasio CAR, NPL, ROA, BOPO dan CML pada bank syariah

memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan kantor cabang, sedangkan

rasio FBR dan LDR tidak memiliki hubungan yang signifikan. Pengembangan

jaringan kantor bank diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada

masyarakat. Kurangnya jumlah bank akan menghambat kerjasama antar bank

berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah

likuiditas. Jaringan kantor menjadi penting dalam perkembangan perbankan syariah

karena ia merupakan unit layanan bagi pemenuhan based customer sehingga

masyarakat akan menjangkau unit-unit tersebut. Selain itu kebijaksanaan perusahaan

untuk menetapkan pertumbuhan kantor cabang tidak melalui fee based income dan

LDR.

Untuk pertumbuhan pembiayaan, rasio CAR dan FBR pada bank syariah

memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan. Bila dilihat

dari nilai koefisien korelasinya, rasio CAR memiliki hubungan yang paling kuat

dengan pertumbuhan pembiayaan. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya

mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari (1) sistem simpanan (2) bagi hasil

(3) margin keuntungan (4) sewa (5) fee (Antonio : 2001). Dengan keragaman

kegiatan usaha bank syariah tersebut telah menumbuh kembangkan berbagai aspek

transaksi ekonomi dalam masyarakat sehingga bank syariah akan memiliki daya

adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha. Dengan keragaman produk

maka diperlukan modal yang cukup sehingga dapat memicu pertumbuhan

pembiayaan. Sedangkan rasio NPL, ROA, BOPO, LDR dan CML tidak memiliki

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan, hal ini disebabkan

karena ada faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian korelasi Pearson, sebahagian besar rasio-rasio kesehatan

bank berhubungan dengan pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan tentang tingkat kesehatan bank

dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai: tolok ukur untuk menetapkan arah

pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun industri

perbankan secara keseluruhan. Hal serupa juga dinyatakan dalam Statement of

Financial Accounting Concepts No.1 (SFAC No.1) bahwa penilaian kinerja dapat

digunakan untuk melihat prospek perusahaan yang bersangkutan di masa yang akan

datang.

Kesimpulan

- Semua rasio kesehatan bank memiliki hubungan yang signifikan dengan

pertumbuhan aktiva tetap


81

- Rasio CAR dan FBR memilki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan

SDM, sedangkan rasio NPL, ROA, BOPO, LDR dan CML tidak memiliki

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan SDM.

- Rasio CAR, NPL, ROA, BOPOdan CML memiliki hubunganyang signifikan

dengan pertumbuhan kantor cabang, sedangkan rasio FBR dan LDR tidak

memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan kantor cabang.

- Rasio CAR dan FBR memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan

pembiayaan, sedangkan rasio NPL, ROA, BOPO, LDR dan CML tidak memiliki

hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan pembiayaan.

Rekomendasi

- Dari hasil pengujian korelasi membuktikan bahwa rasio modal (CAR) merupakan

rasio yang memiliki hubungan signifikan positif dengan pertumbuhan, oleh sebab

itu disarankan kepada perbankan untuk tetap menjaga rasio CAR

- Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi yaitu jumlah

bank dan tahun penelitian, mempertimbangkan ukuran perusahaan sehingga bank

yang bermodal besar tidak disatukan dengan bank yang bermodal kecil dan

memasukkan faktor-faktor selain faktor fundamental dalam variable penelitian

seperti subsidi pemerintah dan keadaan politik agar dapat memberikan hasil yang

komprehensif.

Referensi

Adiwarman Karim, 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kotemporer, Gema Insani.

Jakarta

________________, 2003. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. The

International Institute of Islamic Thought (IIIT). Jakarta

____________, 1998. SK. No:30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

____________, 2002.Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia.

Jakarta

___________, 2003. Statistik Perbankan Syariah. Jakarta

FASB. 1978. Statement Of Financial Accounrting Concept No.1: Objectives of

Financial Reporting by Bussiness Enterprises.

Husein Umar, 1998. Riset Akuntansi.PT Gramedia Pustaka Utama. Jaklarta.

___________________________, 2003. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah

Indonesia. Salemba Empat. Jakarta

Kaplan and Norton, 1996. Translating Strategy into Action The Balanced

Scorecard, Havard Business School Press Boston. Massachussets


82

Karnaen Perwataatmaja dan Syafi’i Antonio, 1999. Apa dan Bagaimana Bank

Islam. PT Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta

Lukman Dendawijaya, 2003. Manajemen Perbankan, Penerbit Ghalia Indonesia.

Jakarta

Martono, 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ekonisia. Yogyakarta

Mas’ud Machfoedz, 1994. Financial Ratio Analysis And The Prediction Of

Earnings Changes In Indonesia. Kelola Gajah Mada University Business

Review No.7/111

Muhammad Syafi’I Antonio, 2000. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia

Institute. Jakarta

________________________, 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek,Gema

Insani Press. Jakarta

Sofyan Syafri Harahap, 2000. Analisa Kritis atas Laporan Keuangan.PT Raja

Grafindo Persada. Jakarta

Tim Biro Riset Info Bank, 2003. Sembilan Rasio Keuangan yang Menentukan

Kinerja. Jakarta

Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Bisnis. CV.Alvabeta. Bandung

Y.S Wilopo, 2001. Prediksi Kebangkrutan Bank. Simposium Nasional Akuntansi ke

III. Jakarta

Y.Sri Susilo dkk, 2000.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cetakan Pertama:

Salemba Empat, Jakarta


83

ANALISIS PROSPEK INVESTASI PERTANIAN

TANAMAN PANGAN UNGGULAN DI KABUPATEN PIDIE

Syamsul Bahri

The goal of the research to analyze investment prospect to superior agriculture

commodity (pepper and soybean) are observed in financial side in Kabupaten Pidie

and to know the problem that face by farmers of superior agriculture commodity

(pepper and soybean)in Kabupaten Pidie. To analyze are used primary data the

result of field research. The data are respondent characteristic, land area, financing,

income of harvest per period and the others they have related with construction and

capitalization from external fund like banking and non banking institution from

government. The sample for soybean commodity has taken at Kembang Tanjong and

the pepper commodity at Kecamatan Delima. To analyze working advisability used to

some criteria investment that forecast able to answer the problems in research.

It is happens criteria that use are Net Present Value (NPV), Gross Benefit Ratio

(Gross B/C), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) Internal rate of Return (IRR) and

Break Even Point (BEP). The result of research gave expression that pepper and

soybean commodity in both locations feasible to grow up. This is establish by Net

Present Value score is Rp. 2,234,450 and Rp. 1,975,300, Gross B/C is 1.076 and

1.050, Net B/C is 2.070 and 2.310, IRR is higher than interest that is 63.61% and

49.67% per year. While pay back period has gotten on 3 month 18th

days and 6 month

5th

days age plant.

Key word: Capital, organization, commodity, criteria investment

Syamsul Bahri adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

83


84

Pendahuluan

Dalam konteks perekonomian nasional, sektor pertanian masih menempati

posisi terpenting dan cukup strategis. Kecuali memiliki kandungan impor yang

rendah, sektor ini ternyata juga relatif lebih tangguh dan mampu bertahan dari

pengaruh krisis ekonomi, dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), menurut Badan Pusat Statistik (2000),

merupakan sektor yang masih mampu bertahan dan tumbuh positif, dengan laju 0,56

persen.

Kabupaten Pidie yang terletak diantara Kabupaten Bireuen, Aceh Besar, dan

Aceh Barat, merupakan kawasan yang cocok untuk sektor pertanian (zona pertanian).

Daerah pertanian yang dimaksud disini adalah upaya pengembangan sektor pertanian

yang tidak terlepas dengan sektor industri, dalam artian pengembangan sektor yang

diikuti pula oleh tumbuhnya sektor industri, khususnya industri pengolahan. Namun

pemanfaatan sumber daya daerah tersebut masih mengalami banyak kendala. Selain

disebabkan oleh masih minimnya informasi tentang potensi daerah yang dapat

dikembangkan, juga belum terciptanya iklim investasi yang memadai, terutama dalam

penyediaan infrastruktur, disamping kestabilan politik dan keamanan yang masih

rentan oleh berbagai gangguan.

Dalam upaya mendorong dan menarik minat para calon investor baik

domestik maupun asing, maka penyediaan informasi tentang potensi daerah dinilai

sangat penting. Informasi ini diharapkan bermanfaat antara lain : (1) para calon

investor besar/profesional lebih cepat menangkap peluang usaha; (2) para pelaku

usaha kecil dan menengah di dalam dan luar daerah dapat memilih dan

mengidentifikasi usaha-usaha yang prospektif dan layak. Selama ini, informasi

tentang profil informasi investasi komoditas unggulan di Kabupaten Pidie masih

sangat terbatas. Komoditas unggulan dimaksud dari sektor pertanian tanaman pangan

adalah kedelai dan cabai yang banyak diminati untuk diusahakan oleh masyarakat di

daerah ini.

Mencermati keadaan tersebut, maka perlu dipikirkan langkah konkrit untuk

mendukung penyedian informasi bagi para calon investor dari dalam dan luar negeri.

Dalam hal ini, perlu juga mempertimbangkan persyaratan baik teknik maupun

operasional dari segi teknis yang harus mendapat perhatian adalah persyaratan

tumbuh tanaman kedelai dan cabai, maka dapat dikatakan Kabupaten Pidie sangat

potensi.

Kedelai salah satu bahan pangan bergizi tinggi yang cukup penting bagi

kehidupan manusia, dewasa ini kedelai juga banyak digunakan untuk pakan dan

bahan industri serta semakin meningkatnya perhatian masyarakat akan bahan pangan

bergizi menyebabkan permintaan kedelai diprediksikan akan mengalami peningkatan.

Sedangkan cabai merupakan bahan pangan yang harus terjamin diupayakan

ketersediaannya.

Dalam upaya merangsang pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten

Pidie dan memperluas kesempatan kerja, maka perencanaan dan pengembangan


85

produksi kedelai dan cabai yang menguntungkan petani perlu mendapat perhatian

serius. Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti

tentang peluang usaha dan analisis kelayakan investasi usahatani kedelai dan cabai di

Kabupaten Pidie ditinjau dari segi keuntungan petani.

Tinjauan Teoritis

Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang sedang

melanda Indonesia adalah dengan memberdayakan kembali sektor pertanian,

mengingat sektor ini mampu berperan mendorong upaya pemulihan ekonomi dan

memperluas lapangan kerja. Disamping juga dapat meningkatkan pendapatan dan

pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu studi tentang

prospek investasi. Dalam hali ini kriteria investasi merupakan salah satu peralatan di

dalam pengevaluasian proyek atau sebagai suatu ukuran dalam rangka pengambilan

keputusan terhadap rencana yang memungkinkan atau menguntungkan, atau bahkan

sebaliknya bisa merugikan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu

proyek.

Menurut Syakhiruddin (1981 : 46) pada umumnya kriteria investasi yang

digunakan dalam proyek investasi adalah sebagai berikut :

1. Net Present Value (NPV)

2. Net Benefit Cost Ratio

3. Gross Benefit Cost Ratio

4. Gross Benefit Cost Ratio

5. Profitabilitiy Ratio

6. Internal Rate of Return

Disamping itu, masih ada kriteria yang dianggap juga penting adalah Pay

Back Period ( PBP) dan Break Even Point (BEP). Pay Back Period merupakan suatu

jangka waktu tertentu yang menunjukkan kapan terjadinya arus penerimaan secara

kumulatif mampu mengembalikan seluruh biaya investasi yang di tanamkan ke dalam

proyek termasuk biaya pengganti (baik biaya investasi maupun arus benefit dalam

bentuk present value). Sedangkan jangka waktu terjadinya arus benefit secara

kumulatif mampu menutupi total cost disebut dengan break even point, atau sering

dikatakan waktu dimana seluruh biaya sudah dapat dikembalikan dari kegiatan

proyek.

Bagi para penentu kebijakan (policy makers) yang penting adalah

mengarahkan penggunaan sumber-sumber yang langka itu ke dalam proyek-proyek

yang dapat memberikan hasil yang terbanyak bagi perekonomian artinya yang

menghasilkan The Social Return atau Economic Return yang tertinggi.

1. Perbedaan Penilaian antara Analisis Finansial dan Analisis Ekonomi, ada

beberapa unsur yang berbeda penilaiannya antara Analisis Finansial dan Analisis

Ekonomi yakni dalam hal harga, biaya, pembayaran transfer.

2. Tahapan studi kelayakan bisnis

a. Penemuan ide pokok, untuk satu ide proyek pengambil keputusan biasanya

tergantung pada 3 faktor yaitu:


86

� cocok dengan kata hatinya

� mampu melibatkan diri dalam hal-hal teknis

� keyakinan akan kemanfaatan proyek untuk menghasilkan laba.

a. Tahap penelitian, setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan

penelitian. proses itu dengan mengumpulkan data, lalu mengelola data

dengan memasukkan teori-teori relevan, menganalisa dan

menginterprestasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang

sesuai menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil

penelitian.

b. Tahap evaluasi proyek bisnis, ada 3 (tiga) evaluasi proyek yaitu:

mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang

sedang beroperasi, mengevaluasi proyek yang selesai dibangun.

c. Tahap pengurutan usaha yang layak, dilakukan jika terdapat lebih dari proyek

yang dianggap layak, maka untuk itu diprioritaskan proyek yang mempunyai

skor tertinggi untuk direalisasikan.

d. Tahap rencana pelaksanaan proyek bisnis, setelah suatu usulan proyek di

setujui untuk direalisasikan , maka ditentukanlah jenis pekerjaan, waktu yang

dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan. Jumlah dan kreatifikasi tenaga

pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumberdaya lain, kesiapan manajemen

dan lain-lain.

e. Tahap pelaksana proyek bisnis, setelah semua rencana persiapan uang harus

dikerjakan setelah disiapkan. Tahap pelaksanaan proyekpun dimulai. Semua

tenaga pelaksana proyek dari pemimpin proyek sampai pada tingkat paling

bawah harus bekerja sama dengan sebaiknya sesuai dengan rencana yang

telah di tetapkan. Memang pada kenyataannya sulit ditemukan bahwa rencana

yang dibuat sama persis dengan realisasinya.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pidie. Penentuan daerah tersebut karena

mengingat bahwa Kabupaten Pidie merupakan daerah potensial untuk dikembangkan

usaha tani kedelai dan cabai. Hal ini sesuai dengan sistem penentuan lokasi secara

“Purposive Random Sampling”, yaitu pengambilan lokasi penelitian sesuai dengan

kepentingan penelitian. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah di Kecamatan

Delima untuk komoditas cabai dan Kembang Tanjong untuk komoditas kedelai.

Pemilihan kedua kecamatan dikarenakan daerah tersebut memiliki lebih banyak

jumlah produksinya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, yang terdapat

di kabupaten ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan petani menurut bilangan

kepala keluarga yang mengusahakan usaha tani kedelai dan cabai. Sedangkan yang

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dipilih responden untuk masing-masing

komoditas yaitu sebanyak 30 sampel. Sehingga keseluruhan menjadi 60 responden.

Penarikan sampel dilakukan secara “Stratified Random Sampling”. Sampel dipilih


87

ditiga tingkat kelompok petani masing-masing 10 sampel pada kelompok rendah,

menengah dan kelompok usaha yang sudah cukup besar.

Model Analisis

Metode analisis data akan digunakan beberapa kriteria investasi yang

dianggap mampu menjawab permasalah dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang

digunakan adalah:

1. Net Present Value (NPV)

N

∑ NBi (1 + i)-n NPV =

i = 1

2. Gross Benefit Cost Ratio ( Gross B/C)

Gross B/C =

3. Net Benefit Ratio (Net B/C)

Net B/C =

4. Internal Rate of Return (IRR)

NPV1

IRR = i1 +

NPV1 - (NPV2)

. ( i2 - i1)

5. Break Event Point (BEP)

BEP = TP-1 +

dimana :

Net NPV = Net Present Value

Gross B/C = Gross Benefit Cost Ratio

Net B/C = Net Benefit Cost Ratio

IRR = Internal Rate of Return

NB = Total Benefit yang telah hubungkan dengan tingkat bunga

C = Total Pengeluaran (biaya) yang telah dihubungkan dengan tingkat bunga

NB (-) = Pengeluaran yang telah dihubungkan dengan tingkat bunga

∑

∑C

B

∑∑

−

+

)(

)(

NB

NB

Σ TCi – Σ Biep –1

ΣBp


88

NB (+) = Penerimaan yang telah dihubungkan dengan tingkat bunga

N P- 1 = Tahun sebelum Terdapat BEP.

BC-1 = Jumlah total cost yang telah di- discount.

Biep-1 = Jumlah benafit yang telah di- discount sebelum BEP.

BP = Jumlah benefit pada saat BEP.

Untuk pengujian hipotesis yang telah dirumuskan di atas, maka digunakan

kriteria-kriteria sebagai berikut (Syakhiruddin, 1981 : 45)

(1) NPV lebih besar dari 0 (nol).

(2) Gross B/C Ratio lebih besar dari 1 (satu).

(3) Net B/C Ratio lebih besar dari 1 (satu).

(4) IRR lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku.

Apabila kriteria-kriteria tersebut dapat dipenuhi, maka hipotesis dapat

diterima, yang berarti usahatani kedelai dan cabai di Kabupaten Pidie adalah layak

untuk dilaksanakan dan dikembangkan serta menguntungkan petani kedelai dan cabai

secara finansial. Demikian pula sebaliknya bila tidak memenuhi kriteria investasi

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka baru dapat disimpulkan bahwa

pengembangan kedelai dan cabai tidak layak untuk dilaksanakan, karena merugikan

petani secara finansial.


Keadaan Sampel Petani Kedelai dan Cabai

Karakteristik petani kedelai dan cabai dalam penelitian ini meliputi umur,

tingkat pendidikan, pengalaman kerja sebagai petani kedelai dan cabai dan

tanggungan keluarga. Karakteristik petani ini merupakan salah satu unsur yang dapat

mempengaruhi kemampuan seorang petani dalam mengelola usahanya, meningkatnya

produksi, mengefisienkan pengunaan biaya produksi dan untuk meningkatkan

pendapatan. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1

Rata-Rata Karakteristik Responden di Daerah Penelitian Tahun 2005

Rata-rata

No. Karakteristik Satuan

(tahun/orang) Kec. K. Tanjong Kec. Delima

1. Umur Tahun 43,93 44,67

2. Pendidikan Tahun 11,30 10,50

3. Jumlah Tanggungan orang 4,43 4,67

4 Jumlah Angkatan Kerja orang 2,57 2,87

Jumlah Responden 30 30

Sumber : Data Primer, 2005 (diolah)


89

Luas Lahan Garapan

Luas lahan garapan yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah luas

bidang tanah yang dimanfaatkan, diusahakan, dan digarap oleh petani sampel untuk

bercocok tanam kedelai dan cabai. Keadaan rata-rata lahan garapan yang diusahakan

petani sampel di daerah penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 4.2

Rata-Rata Luas Lahan Garapan Kedelai Dan Cabai Dari Petani

Sampel di Daerah Penelitian Tahun 2005

No. Kecamatan Sampel (orang) Rata-rata

Lahan Garapan (ha)

1. Kembang Tanjong 30 1,11

2. Delima 30 0,98

Sumber : Data Primer, 2005

Produksi dan Nilai Produksi

Produksi dalam penelitian ini adalah penerimaan kotor dalam bentuk fisik

berupa hasil usaha tani kedelai dan cabai. Sementara nilai produksi merupakan hasil

perkalian antara banyaknya produksi dengan harga satu satuan. Besarnya nilai

produksi sangat ditentukan oleh banyaknya produksi. Semakin banyak produksi yang

dihasilkan perstuan waktu, maka semakin besar pula nilai produksinya. Akan tetapi

besar kecilnya yang diperoleh petani adalah sangat tergantung kepada tingkat

pengelolaan usaha tani itu sendiri, luas garapan yang diusahakan, ketersediaan modal,

dan penyediaan tenaga kerja yang tepat. Rata-rata produksi dan nilai produksi

perhektar dalam satu kali masa usaha dari usaha tani kedelai dan cabai di daerah

penelitian adalah sebagai berikut.

TABEL 4.3

Rata-Rata Produksi dan Nilai Produksi Perhektar

Di Daerah Penelitian, Tahun 2005

No. Kecamatan Luas Areal

sample (ha)

Rata-rata Produksi

(kg/ha)

Rata-rata Nilai

Produksi (Rp/ha)

1. Kembang Tanjong 33,26 1.675 8.374.400

2. Delima 29,29 1.343 10.072.450


Pembiayaan Usahatani

Pembiayaan usahatani yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah

semua biaya yang dibutuhkan pada usahatani kedelai dan cabai, baik dibayar maupun

tidak dibayar. Perhitungan pembiayaan usahatani kedelai dan cabai dimulai dari fase


90

persiapan tanaman sampai dengan fase menghasilkan produksi dalam batas umur

ekonomis, dimana didalam penelitian ini dibatasi masing-masing untuk kedelai 4

bulan dan cabai 7 bulan.

Komponen pembiayaan dalam usahatani kedelai dan cabai di daerah

penelitian mencakup biaya tenaga kerja, pengadaan bahan, peralatan, dan biaya

umum. Tenaga kerja yang dibutuhkan terutama untuk kegiatan pada : (1) fase

persiapan tanam, termasuk pembersihan, penanaman, membuat drainase, dan

pemagaran. (2) fase pemeliharaan; mencakup kegiatan pengendalian hama, serta

pemupukan dan lainnya; dan 3) pemanenan dan pemasaran hasil. Tenaga kerja yang

digunakan umumnya berasal dari dalam keluarga, kecuali pada kegiatan-kegaitan

tertentu, karena tidak mampu untuk dikerjakan oleh tenaga kerja dalam keluarga.

Bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam usaha tani kedelai dan

cabai adalah bibit, pupuk, insektisida, cangkul, parang, skop, kawat duri, gubuk, dan

lainya. Sementara biaya umum mencakup biaya yang berhubungan dengan

pengelolaan usahatani kedelai dan cabai. Besarnya rata-rata pembiayaan usahatani

kedelai dan cabai di daerah penelitian adalah sebagai berikut :

TABEL 4.4

Rata-Rata Pembiayaan Usahatani Kedelai

Di Daerah Penelitian Tahun 2005

No. Jenis Pembiayaan Rata-Rata (Rp) %

1. Tenaga Kerja 1.123.333 0,514

2. Bahan dan Peralatan 769.757 0,351

3. Biaya Umum 294.500 0,135

Jumlah 2.187.590 100,00


TABEL 4.8

Rata-Rata Pembiayaan Usaha Tani Cabai

Di Daerah Penelitian Tahun 2005

No Jenis Pembiayaan Rata-rata (Rp) %

1. Tenaga Kerja 1.059.167 0,518

2. Bahan dan Peralatan 905.667 0,443

3. Biaya Umum 78.500 0,039

Jumlah 2.043.333 100,00



91

Aspek Teknis

Aspek teknis dalam hal ini merupakan aspek yang berkenaan dengan proses

pengembangan pengusahaan komoditas kedelai dan cabai secara teknis dan

pengoperasiannya setelah proyek ini dijalankan.

Memperhatikan kondisi fisik tanah, iklim, sumber daya manusia, serta

prasarana dan sarana di Kabupaten Pidie, maka secara teknis kondisi wilayah ini

sangat mendukung bagi dikembangkannya komoditas unggulan seperti kedelai dan

cabai. Khusus komoditas kedelai, potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Pidie

sangat sesuai untuk budidaya tanaman ini, terutama di Kecamatan Kembang Tanjong.

Sementara itu, komoditas cabai yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini

diantaranya adalah lokasi proyek, luas areal, dan pemilihan jenis teknologi produksi.

Sesuai dengan pengamatan lapangan dari segi lokasi proyek dan luas areal, termasuk

pemilihan teknik produksi yang tepat. Pengembangan komoditas cabai di Kabupaten

Pidie terutama di kecamatan Delima sangat potensial.

Berkaitan dengan pemilihan teknologi yang digunakan maka perlu

diperhatikan berapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi

yang diberikan dari pemilihan teknologi tersebut. Disamping itu juga perlu

diperhatikan kemampuan pengetahuan penduduk/petani (tenaga kerja) setempat dan

kemungkinan pengembangannya, pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari

penggunaan teknologi tersebut terhadap sosial masyarakat setempat.

Aspek Organisasi/Manajemen

Pengembangan komoditas unggulan dalam konteks agribisnis tidak hanya

difokuskan pada aspek “on-farm” atau budidaya, seperti produksi (kuantitas dan

kualitas), melainkan juga perlu diberikan tumpuan pada aspek organisasi/manajemen

dalam hal budidaya maupun pemasaran hasil produksi. Tahap pertama yang

diperlukan adalah perencanaan, termasuk di dalamnya mengidentifikasi berbagai

kegiatan yang perlu dilakukan, lama waktu masing-masing kegiatan, dan biaya yang

mesti dikeluarkan, disamping supply logistik agar semua kegiatan dapat berjalan

lancar. Menyangkut dengan manajemen usahatani ini ada beberapa pertanyaan yang

mesti diatur secara optimal, yakni 1) mengenai apa, bagaimana, siapa, dan kapan

kegiatan tersebut dilaksanakan; 2) fasilitas apa yang diperlukan; dan 3) pengawasan

yang diperlukan supaya kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ketersediaan organisasi dan kemampuan manajemen usahatani sangat

menentukan keberhasilan suatu sistem agribisnis. Koordinasi yang baik antar

kelompok tani yang ada, misalnya, akan mewujudkan keseragaman dalam kegiatan

usahatani baik dalam hal produksinya (pengolahan tanah, pemilihan benih/bibit,

penanaman, pemeliharaan dan pemanenan) maupun pasca panen. Dengan cara yang

demikian, kegiatan usahatani menjadi efisien dan dapat mengantisipasi terjadinya

fluktuasi harga.


92

Persoalan yang sering mengemuka di dalam sistem agribisnis adalah belum

mantapnya keterkaitan antara subsistem-subsistem yang ada. Bahkan, salah-satu

subsistem mendasar yang belum tertangani dengan baik adalah pada “off-farm”

hilirnya (pengolahan dan pemasaran). Disisi yang sama, para petani masih kurang

pengetahuan tentang pasar sehingga mereka sering mengalami kerugian sewaktu

memasarkan hasil produksinya. Sesuai dengan ketentuan pasar, bila produksi

berlebihan secara spontan harga komoditas tersebut akan rendah, demikian pula

sebaliknya. Pada umumnya para petani produsen tidak mengetahui tentang berapa

jumlah persediaan komoditi yang bersangkutan di pasar. Demikian juga tentang

berapa harga keseimbangan yang berlaku di pasar untuk komoditi tersebut.

Fenomena ini juga berkaitan dengan struktur pasar yang dihadapi petani produsen

yang tidak memihak kepada petani.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, disamping menciptakan sistem agribisnis

yang mantap, juga diperlukan kerjasama antarmitra usaha yang saling

menguntungkan. Lembaga atau mitra usaha ini dapat dipercaya sebagai penyangga

dalam mempertahankan harga pasar yang adil dan menguntungkan para petani

produsen. Dalam kaitannya dengan aspek organisasi/manajemen, faktor kelembagaan

seperti koperasi dan kelompok tani diharapkan mampu berperan aktif dan saling

bekerjasama dalam menampung hasil produksi para petani.

Aspek Pemasaran

Pemasaran kedelai dan Cabai di Kabupaten Pidie selama ini tidak terbatas di

dalam daerah saja melainkan telah menjangkau luar daerah, khususnya Medan

(Propinsi Sumatera Utara). Perkembangan dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan

bahwa pemasaran kedelai menunjukkan trend yang meningkat. Harga yang berlaku

di tingkat petani dan pengecer terlihat sangat bervariasi dan ditentukan oleh kualitas

kedelai dan Cabai. Untuk Kedelai di tingkat petani dijual pada kisaran harga antara

Rp. 4.200,-/kg – Rp 4.750,-/kg. Harga di tingkat pengumpul/grosir sebesar Rp.

4.750,-/kg – Rp 5.000,-/kg, sementara harga yang berlaku di pusat penjualan pasar

kabupaten maupun propinsi berkisar antara Rp 6.000,- – Rp 7.000,- untuk setiap

kilogramnya. Sementara cabai juga terlihat sangat bervariasi, disamping relatif sangat

berfluktuasi. Di tingkat petani harga cabai rata-rata dijual pada kisaran Rp. 5.000,-/kg

– 7.500,-/kg. Harga ditingkat pengumpul sebesar Rp. 8.000,-/kg – Rp. 9.000,-/kg,

sementara harga yang berlaku dipusat penjualan pasar kabupaten dan provinsi

berkisar Rp. 10.000,-/kg.

Analisis Finansial Komoditas Kedelai

Menilik dari jumlah penduduk Nanggroe Aceh Darussalam yang diperkirakan

terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat diprediksikan bahwa prospek pemasaran

usaha pertanian tanaman pangan pada pasar lokal masih cukup terbuka. Dengan

asumsi bahwa faktor keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondusif, maka

Kabupaten Pidie dinilai sangat berpotensi menjadi penyedia hasil produksi kedelai,

cabai bagi daerah-daerah lain yang masih kekurangan. Bahkan untuk keperluan

ekspor daerah ini mampu menyediakannya. Hal ini tentunya perlu dukungan dari


93

semua pihak dalam rangka mempercepat proses tercapainya target tersebut.

Perhitungan analisis kelayakan agribisnis kedelai dilakukan untuk lahan seluas satu

hektar dan lokasi kegiatannya di Kabupaten Pidie, tepatnya di Kecamatan Sakti.

• Net Present Value ( NPV) Analisis NPV dalam studi ini dilakukan pada tingkat suku bunga pinjaman

pasar (20%), maka NPV yang diperoleh adalah :

n

∑ NBi (1 + i)-n NPV =

i = 1

NPV =

Rp 2.334.458

NPV =

Rp 2.334.450

Dengan asumsi bunga bank sebesar 20 % per tahun, maka penerimaan

sebenarnya yang akan diperoleh akhir empat bulan mendatang adalah Rp. 583.600,-

• Gross Benefit Cost Ratio ( Gross B/C)

Gross B/C =

Rp.2.334.458,-

Gross B/C =

Rp.2.168.650,-

= 1,076

Nilai Gross B/C Ratio sebesar 1,076 dapat dijabarkan bahwa usahatani kedelai

layak dikembangkan. penambahan di dalam total biaya sebesar 1 persen akan mampu

meingkatkan penerimaan kotor sebesar Rp. 1,076.

• Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Perhitungan nilai Net Benefit Cost Ratio (B/C) untuk Blang pohroh adalah

sebagai berikut : Σ NB(+) Net B/C = Σ NB(-)

Rp.4.093.108,-

Net B/C =

Rp.1.978.550,-

= 2,070

∑

∑C

B


94

Perhitungan Net B/C yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya

pengembangan komoditas kedelai layak untuk dikembangkan, yakni 2,070 Nilai Net

B/C ratio sebesar 2,070 berarti setiap penambahan biaya sebesar Rp 1,00 dalam

usahatani kedelai, akan diperoleh peningkatan penerimaan sebesar Rp. 2,070,

sehingga bila dikalikan seribu maka tiap penambahan biaya produksi sebanyak

Rp1.000 akan meningkatkan penerimaan sebesar Rp 2.070,-. Hal ini mengindikasikan

bahwa pengembangan usahatani kedelai di Kabupaten pidie layak diusahakan.

• Internal Rate of Return (IRR)

NPV1

IRR = i1 + NPV1 - (NPV2)

. (i2 – i1)

2.334.458

= 0,20 + 2.334.458 – (-20.912)

. (0.64-0.20)

= 0,20 + (0,99122 x 0,44)

= 0,20 + 0,4361

IRR = 0,6361 atau 63,61 % per-tahun

IRR sebesar 63,61 persen per-tahun, menunjukkan bahwa pengembangan

agribisnis kedelai di Kabupaten Pidie masih bisa dilakukan pada tingkat bunga bank

di bawah 63,61 persen per-tahun. Suku bunga pinjaman di atas 63,61 persen per

tahun usaha ini tidak dapat dikembangkan.

• Break Event Point (BEP)

BEP = BuP-1 +

BEP = 3 +

BEP = 3 + 0,613

= 3,613, atau 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) hari


ΣBp

2.168.500 – 737.303

2.334.458


95

Nilai BEP sebesar 3,613 bermakna bahwa usahatani kedelai sangat layak

untuk diusahakan, dimana pada umur proyek 3 bulan 18 hari semua biaya sudah

dapat dikembalikan. Dengan demikian kegiatan usahatani kedelai cukup baik untuk

dikembangkan dimasa mendatang.

Analisis Finansial Komoditas Cabai

Perhitungan analisis kelayakan investasi secara finansial untuk agribisnis

cabai dilakukan untuk acuan luas satu hektar dan lokasi kegiatan di Kabupaten Pidie

tepatnya di Kecamatan Delima. Kendati demikian, hasil analisis ini dapat

diaplikasikan untuk lokasi-lokasi lain, dengan tanpa mengalami perbedaan yang

berarti. Penilaian harga input dan output seluruhnya didasarkan pada harga pasar

(market price).

• Net Present Value ( NPV)

Analisis NPV dalam studi ini dilakukan pada tingkat suku bunga pinjaman

pasar (20%), maka NPV yang diperoleh adalah :

n

∑ NBi (1 + i)-n NPV =

i = 1

NPV =

Rp 1.975.342

NPV =

Rp 1.975.300

Dengan asumsi bunga bank sebesar 20 % per tahun, maka penerimaan

sebenarnya yang akan diperoleh akhir tujuh bulan mendatang adalah Rp. 1.975.300,-

atau setara dengan Rp. 282.150,- untuk setiap bulannya.

• Gross Benefit Cost Ratio ( Gross B/C)

Gross B/C =

Rp.1.975.342,-

Gross B/C =

Rp.1.881.850,-

= 1,050

Nilai Gross B/C Ratio sebesar 1,050 mengindikasikan bahwa usaha ini layak

dikembangkan, dimana penambahan didalam total biaya sebesar 1 persen akan

berdampak pada peningktan penerimaan kotor sebesar Rp. 1,050. Angka tersebut

lebih besar dari satu.

∑

∑C

B


96

• Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Perhitungan nilai Net Benefit Cost Ratio (B/C) untuk Blang pohroh adalah

sebagai berikut : Σ NB(+) Net B/C = Σ NB(-)

Rp.3.482.697,-

Net B/C =

Rp1.507.350,-

= 2,310

Perhitungan Net B/C yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya

pengembangan komoditas kedelai layak untuk dikembangkan, yakni 2,310 Nilai Net

B/C ratio sebesar 2,07 berarti setiap penambahan biaya sebesar Rp 1,00 dalam

usahatani kedelai, akan diperoleh peningkatan penerimaan sebesar Rp. 2,310,

sehingga bila dikalikan seribu maka tiap penambahan biaya produksi sebanyak

Rp1.000 akan meningkatkan penerimaan sebesar Rp 2.310,-. Hal ini mengindikasikan

bahwa pengembangan usahatani kedelai di Kabupaten Pidie layak diusahakan.

• Internal Rate of Return (IRR)

NPV1

IRR = i1 + NPV1 - (NPV2)

. (i2 – i1)

1.975.342

= 0,20 + 1.975.342– (-21.957)

. (0.50-0.20)

= 0,20 + (0,989006 x 0,30)

= 0,20 + 0,2967

IRR = 0,4967 atau 49,67 % per-tahun

IRR sebesar 49,67 persen per-tahun, menunjukkan bahwa pengembangan

agribisnis kedelai di Kabupaten Pidie masih bisa dilakukan pada tingkat bunga bank

di bawah 49,67 persen per-tahun. Suku bunga pinjaman di atas 49,67 persen per

tahun usaha ini tidak dapat dikembangkan.

• Break Event Point (BEP)

BEP = BuP-1 +


ΣBp


97

BEP = 6 +

BEP = 6 + 0,1765

= 6,1765, atau 6 (enam) bulan 5 (lima) hari

Nilai BEP sebesar 6,1765 bermakna bahwa usahatani kedelai sangat layak

untuk diusahakan, dimana pada umur proyek 6 bulan 5 hari semua biaya sudah dapat

dikembalikan. Dengan demikian kegiatan usahatani kedelai cukup baik untuk

dikembangkan dimasa mendatang.

Kesimpulan

1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kedelai dan cabai di masing-

masing kecamatan sampel yaitu Kembang Tanjong untuk komoditas kedelai

dan Delima untuk komoditas cabai. Untuk kedua komoditas unggulan tersebut

dapat digambarkan masing-masing sebagai berikut : a) umur rata-rata responden

komoditas kedelai adalah 43,93 tahun, dan 44,67 tahun untuk komoditas cabai;

b) Tingkat pendidikan rata-rata komoditas kedelai 11,30 tahun, 10,50 tahun

untuk komoditas cabai; c) Jumlah tanggungan rata-rata sebanyak 4,43 orang

untuk komoditas kedelai dan 4,67 orang untuk komoditas cabai, dan d) jumlah

angkatan anggota keluarga yang dapat menjadi tenaga kerja adalah masing-

masing 2,57 orang dan 2,87 orang.

2) Luas lahan untuk komoditas kedelai dan cabai masing-masing 33,26 ha dan

29,29 ha, dengan rata-rata produksi secara berurut adalah 1.675 kg/ha dan 1.343

kg/ha. Sementara nilai produksi untuk masing-masingnya Rp. 8.374.400 dan

10.072.450 untuk sekali masa panen.

3) Total biaya yang dibutuhkan untuk komoditas kedelai adalah Rp. 2.187.590,

terbagi dalam biaya tenaga kerja sebesar Rp1.123.333, atau 51,40 persen, biaya

bahan dan peralatan sebanyak Rp. 769.757, atau 35,10 persen, dan sisanya

sebanyak 13,50 persen untuk biaya umum, atau sebesar Rp. 294.500. Sementara

itu, total biaya untuk komoditas cabai adalah sebesar Rp. 2.043.333 yang

tersebar dalam biaya tenaga kerja sebesar Rp. 1.059.167, atau 51,80 persen,

untuk bahan dan peralatan mencapai Rp. 909.667, atau 44.30 persen, dan

alokasi untuk biaya umum hanya sebesar 3,90 persen, atau Rp. 78.500.

4) Dari hasil analisis kelayakan usaha pengembangan agribisnis komoditas kedelai

dan cabai di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa kedua komoditas ini sangat

menguntungkan untuk dikembangkan. Dengan tingkat bunga pinjaman yang

berlaku 20 persen per tahun, diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing

komoditas sebagai berikut : a) NPV kedelai sebesar Rp. 2.334.458, NPV cabai

sebesar Rp. 1.975.342; b) Gross B/C kedelai sebesar 1,076 Gross B/C Cabai

sebesar 1,050; c) Net B/C kedelai sebesar 2,070, dan Net B/C cabai sebesar

2,310; d) IRR kedelai sebesar 63,61 persen dan IRR cabai mencapai 49,67

1.881.850 – 1.533.267

1.975.342


98

persen; dan d) BEP kedelai pada saat umur tanaman 3 bulan 18 hari, BEP cabai

pada saat umur tanaman 6 bulan 5 hari.

5) Perolehan hasil tersebut menunjukkan bahwa NPV > 0 (bernilai positif), Gross

dan Net B/C > 1, IRR > dari tingkat bunga yang berlaku, dan Break Even point

relatif cepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara finansial usaha tani

kedelai dan cabai yang diusahakan petani di Kabupaten Pidie memperlihatkan

prospek yang layak untuk dikembangkan. Dengan demikian hipotesis yang

telah dirumuskan dalam penelitian ini dapat diterima.

6) Hingga saat ini, upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah belum

menyentuh secara nyata usaha pengembangan baik kualitas maupun kuantitas

produksi yang dihasilkan para petani kedelai dan cabai.

Rekomendasi

1) Sehubungan dengan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan agar usaha

tani kedelai dan cabai dapat terus dikembangkan. Pengembangan tersebut dapat

ditempuh dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, dan

diversifikasi.

2) Diharapkan kepada instansi/dinas terkait untuk terus meningkatkan pembinaan

terhadap usahatani tanaman pangan khususnya kedelai dan cabai terutama

dalam hal teknis dan mutu produksi, sehingga hasil produksi dapat ditingkatkan.

3) Peranan koperasi dan lembaga keuangan yang ada saat ini relatif masih belum

berperan dalam pengembangan usaha tani. Diharapkan ke depan dapat berperan

lebih aktif dalam pembinaan usaha ini, agar petani mampu meningkatkan

kemakmurannya.

4) Hasil usahatani masyarakat Pidie tersebut diharapkan dapat menembus pasar

ekspor. Oleh sebab itu, keberadaan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang

dapat difungsikan untuk merangsang petani daerah, melalui peningkatan ekspor

hasil pertanian termasuk kedelai dan cabai.

Referensi

Anonymous, (1994). Repelita VI 1994/1995-1998/1999, Buku III, Perum Percetakan

Negara RI, Jakarta

Armia, (1993), Analisis Tingkat Pendapatan Antara Pengrajin Pandai Besi Dan

Petani Padi, Skripsi (Tidak dipulikasikan). Fakultas Ekonomi Unsyiah,

Banda Aceh

Badan Pusat Statistik, (2000). Aceh Dalam Angka. Kantor Statistik Nanggroe Aceh

Darussalam.

______. (1986), Peluang Penanaman Modal Asing, BKPMD, Jakarta


99

Bambang TC, (1993) Beberapa Sisi Pengembangan Industri dan Sektor

Informal, Yokyakarta: BPFG UGM

Boediono, (1992), Ekonomi Makro, Liberty

Darmawin, Budi (1999), Analisis Kelayakan Kompos Pada Proyek Bahorok

Sustainable Development Program di Desa Lawang Kecamatan Bahorok

Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Skripsi (Tidak dipulikasikan).

Fakultas Pertanian Unsyiah, Banda Aceh

Djoyohadikusumo S, (1995). Indonesia Dalam Perkembagan Dunia Kini Dan

Masa Akan Datang, Yogyakarta: LP3ES

Dornbusch, Rudiger dan Fischer, Stanley (1997). Makro Ekonomi. Terjemahan J.

Mulyadi, Erlangga, Jakarta

Delorme, (1993), Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta.

Ibrahim, Yacob, H.M, (1998). Studi Kelayakan Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.

Marsudi, Edy (1997). Analisis Finansial Usahatani Melinjo di Kabupaten Pidie,

Laporan Hasil Penelitian (Tidak dipublikasikan). Fakultas Pertanian, Unsyiah,

Banda Aceh

Samuelson, Paul. A (1992). Ekonomi, Jilid I, Edisi ke-12, Jakarta:Erlangga.

Sanusi (1999), Analisis Finansial Pembibitan Melinjo Pada CV. Tanoh Anoe di

Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, Skripsi (Tidak dipulikasikan).

Fakultas Ekonomi Unsyiah, Banda Aceh

Shahril (1999), Analisis Finansial Pengembangan Usaha Jeruk Nipis di

Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Timur, Skripsi (Tidak

dipulikasikan). Fakultas Pertanian Unsyiah, Banda Aceh

Soediyono, (1992). Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional,

Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty.

Soekartawi, (1993). Prinsip—Prinsip Ekonomi Pertanian. Jakarta: PT Raja

Grafinso Persada.

Sukirno S, (2000). Pengantar Ekonomi Mikro, Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Raja

Grafinso Persada.


100

________, (1991). Pengantar Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia.

Syakhiruddin, (1981) Analisis Perencanaan Proyek, Banda Aceh: Fakultas

Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

Todaro, MP, (1999). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Cetakan Keenam.

Jakarta: Erlangga

Waluya, (1996), Pengantar Teori Ekonomi, Raja Grafika Persada, Jakarta

Yuslinaini (1994), Analisis Finansial Pembibitan Kentang Varietas Herta Pada

Proyek Pengembangan Holtikultura Terpadu di Kecamatan Pengasing

Kabupaten Aceh Tengah, Skripsi (Tidak dipulikasikan). Fakultas

Pertanian Unsyiah, Banda Aceh


101

PETUNJUK

BAGI CALON PENULIS

1. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan harus

merupakan tulisan asli dari hasil penelitian, telaah pustaka, laboratorium,

pengalaman lapangan atau gagasan yang belum dan tidak akan dipublikasikan

dalam media cetak lain;

2. Tulisan yang dimuat dalam Majalah Ilmiah E-Mabis berasal dari bidang Ilmu-

ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis;

3. Naskah diketik dengan perangkat lunak pengolahan kata Microsolft Word (MS-

Word 6.0 ke atas) yang dicetak pada satu permukaan (tidak dibolak-balik) kertas

berukuran A-4 putih 80 gram /m2, dengan jarak 1,5 spasi (kecuali abstrak),

dengan tata letak porfraif, serta jarak margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah

3 cm. Panjang naskah 15-20 halaman, termasuk halaman dan table;

4. Naskah yang termasuk katagori penelitian, disusun dengan urutan sebagai berikut

a. Judul : diusahakan singkat dan mencerminkan isi penelitian/karya ilmiah,

ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris;

b. Nama Penulis : ditulis dibawah judul, tanpa gelar kesarjanaan. Jika penulis

lebih dari satu orang hendaknya diurutkan dan diberi angka Arab di akhir nama

masing-masing penulis. Angka-angka Arab tersebut diberi keterangan sebagai

catatan kaki pada halaman pertama, lengkap dengan alamat lembaga penulis;

c. Abstrak : ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik satu spasi dan

maksimum 150 kata. Dibawah abstrak dicantumkan kata kunci (key-words)

antara 3-5 frasa (phrase);

d. Pendahuluan : (tanpa subjudul, berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Tinjauan Pustaka);

e. Metode Penelitian (alat/bahan, cara penelitian, teknik pengambilan data dan

teknik analisis);

f. Hasil dan Pembahasan : menguraikan hasil yang diperoleh, disertai

pembahasan baik dalam bentuk tabel, grafik dan gambar;

g. Kesimpulan dan Rekomendasi;

h. Daftar Pustaka;

i. Biodata Penulis (daftar riwayat hidup/curriculum vitae);

5. Naskah yang termasuk katagori non penelitian/konseptual, disusun dengan

urutan sebagai berikut;

a. Judul ( sama dengan poin 4.a)

b. Nama Penulis (sama dengan poin 4.b)

c. Abstrak (sama dengan poin 4.c)

d. Pendahuluan (berisi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Sedikit Tinjauan

Pustaka. Tidak dipecah menjadi anak sub judul, tetapi dalam bentuk alinea

saja)

e. Pembahasan (Isi Informasi/pemikiran ilmiah penulis)

f. Kesimpulan dan Saran (saran tidak merupakan keharusan)

g. Daftar pustaka


102

6. Naskah tidak diperkenankan memakai lampiran;

7. Daftar pustaka yang ditampilkan hanya yang benar-benar diacu/dikutip saja:

penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama pengarang secara

kronologis:

a. Untuk buku : nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit. Judul Buku

jilid, edisi. tempat/kota penerbit : nama penerbit

b. Untuk karangan/artikel dalam pertemuan ilmiah atau seminar nama pokok dan

inisial pengarang, tahun “Judul Karangan”. Singkatan nama pertemuan

(penyelenggara). Waktu; tempat/kota pertemuan.

c. Untuk karangan/artikel dalam majalah atau jurnal : nama pokok dan inisial

pengarang, tahun. Judul karangan : nama majalah atau jurnal. Jilid (nomor)

halaman permulaan dan akhir.

d. Untuk tulisan dari internet : nama pokok dan inisial pengarang, tahun. Judul

tulisan. Nama jurnal atau majalah/sumberlainnya. (online), vol.,no., (alamat

sumber rujukan dan tanggal diakses)

8. Naskah yang dikirim ke redaksi rangkap 2 (asli dan foto copynya) dan disertakan

disketnya selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum penerbitan

9. Dewan redaksi dapat mengubah dan mengoreksi bahasa dan istilah, tanpa

merubah isi dan maknanya dengan atau tanpa memberitahukan penulis.

10. Dewan redaksi dapat menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi persyarat

atas pertimbangan dan saran reviewer.

11. Tulisan dapat dikirim ke kesekretariatan Emabis Jl. Tgk. Chiek Ditiro No. 26 Lt.

3 Lancang Garam – Lhokseumawe Telp. (0645) 41373 – 45006 – 40915 Fax.

(0645) 44450 E-mail : [email protected] http://malikussaleh/journal.com

ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEINGINAN ... - fe …fe-unimal.org/wp-content/uploads/2011/09/No.-1-Januari-2007.pdf · ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEINGINAN MENABUNG

Documents