analisis performa personil pada satuan reserse polres ...

i

ANALISIS PERFORMA PERSONIL PADA SATUAN RESERSE POLRES PANGKEP

SKRIPSI

EVAL ANGGARA PUTRA NURDIN NIM 105721151617

COVER

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2021

ii

ANALISIS PERFORMA PERSONIL PADA SATUAN RESERSE POLRES PANGKEP

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan

Oleh : EVAL ANGGARA PUTRA NURDIN

NIM : 105721151617

HALAMAN JUDUL

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2021

iii

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 GedungIqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Peneltian : Analisis Performa Pada Satuan Reserse Polres

Pangkep

Nama Mahasiswa : Eval Anggara Putra Nurdin

No. Stambuk : 105721151617

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan

panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 bulan Januari tahun

2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1443 H 31 Januari 2022 M

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing II Nasrullah, S.E., M.M. NIDN : 0914049104

Pembimbing I Muh. Nur. Rasyid, S.E., M.M. NIDN : 09027078201

Dekan Dr. H. Andi Jam’an,S.E., M.Si NBM : 651 507

Ketua Program Studi Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M. NBM : 1085576

iv

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 GedungIqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Eval Anggara Putra Nurdin, NIM: 105721151617,

diterima dan disahkan oleh Paniltia Ujian Skripsi berdasarkan Surat

Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-

Y/61201/091004/2022 M, tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 H/ 31 Januari 2022

M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar SARJANA

MANAJEMEN pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Jumadil Akhir 1443 H 08 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.A (................)

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Dr. H. Andi Jam’an, S.E., M.Si (...............)

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC (..............)

(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.M (...............)

2. Muh. Nur R., S.E., M.M. (...............)

3. Dr. Syafaruddin, S.E., M.M. (...............)

4. Irwan Abdullah, S.Sos., M.M. (...............)

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi danBisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam’an, S.E., M.Si

NBM : 651 507

v

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 GedungIqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eval Anggara Putra Nurdin

Stambuk : 105721151617

program Studi : Manajemen

Judul Skripsi : Analisis Performa Pada Satuan Reserse Polres

Pangkep

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya

bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1443 H

31 Januari 2022 M

Yang membuat pernyataan,

Eval Anggara Putra Nurdin NIM: 105721151617

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Andi Jam’an, S.E., M.Si

NBM : 651 507

Ketua Program Studi

Muh. Nur Rasyid, SE., MM

NBM : 1085576

Materai

10.000

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji syukur senantiasa penulis

panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi penulis kekuatan, berkat, dan

kesempatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Performa

Pada Satuan Reserse Polres Pangkep” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat

serta salam semoga selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut

keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan Skripsi ini tidak

terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen

Universitas Muhammadiyah Makassar Sekaligus

4. Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan

mengaraahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

5. Bapak Nasrullah, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah berkenan

membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

vii

6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan

ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.

7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi

Manajemen angkatan 2017 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit

bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Teman – teman kelas saya di Manajemen Resor 2017 yang tidak sempat

saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas suka dan duka,

bantuan, kerjasamanya, canda tawa dan waktunya selama kurang lebih 4

tahun telah menemani masa-masa kuliah saya dari pertama masuk kuliah

hingga akhir penulisan skripsi ini.

10. Istri tercinta yang senangtiasa memberikan dukungan dan semangat

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu

11. Penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih

sangat jauh dari kesempurnaan oleh karna itu kepada semua pihak

utamanya para pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah mudahan skripsi yang

sederhana ini dapat bermanfaat terutama kepada kampus kami tercinta

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nashrun min Allahu wa fathun karien, billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat,

wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

viii

Pangkep, 12 Januari 2022

Eval Anggara Putra Nurdin

ix

ABSTRAK

Eval Anggara Putra Nurdin, 2021. Analisis Performa Pada Satuan Reserse Polres Pangkep, Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muh. Nur Rasyid dan Pembimbing II Nasrullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa pada satuan reserse polres pangkep. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari observasi dan dari hasil wawancara kepada personil satuan reserse polres pangkep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa personil pada satuan reserse polres pangkep memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat mengingat bahwa kejahatan tindak pidana di wilayah hukum polres pangkep cenderung banyak namun jumlah personil dan dukungan sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga para personil satuan reserse polres pangkep tidak dapat memaksimalkan performa dalam menyelesaikan tindak pidana di wilayah hukum polres pangkep.

Kata kunci: Performa, tindak pidana, Reserse

x

ABSTRACT

Eval Anggara Putra Nurdin, 2021. Performance Analysis at the Pangkep Police Investigation Unit, Essay. Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Muh. Nur Rasyid and Advisor II Nasrullah.

This study aims to determine the performance of the Pangkep Police Investigation Unit. This type of research uses qualitative methods obtained from observations and from interviews with the Pangkep Police Investigation Unit personnel.

The results showed that the personnel in the Pangkep Police Investigation Unit had heavy duties and responsibilities considering that criminal offenses in the Pangkep Police jurisdiction tended to be large but the number of personnel and support for facilities and infrastructure was still lacking so that the Pangkep Police Investigation Unit personnel could not maximize performance in resolving criminal acts within the jurisdiction of the Pangkep Police.

Keywords: Performance, Crime, Investigation

xi

DAFTAR ISI

COVER ................................................................................................................. i

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN ................... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

ABSTRAK ........................................................................................................... ix

ABSTRACT ......................................................................................................... x

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xi

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xiv

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................... 1

B. RUMUSAN MASALAH .......................................................................... 5

C. TUJUAN PENELITIAN ........................................................................... 5

D. MANFAAT PENELITIAN ........................................................................ 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 7

A. TINJAUAN TEORI ................................................................................. 7

B. TINJAUAN EMPIRIS ........................................................................... 14

C. KERANGKA PIKIR .............................................................................. 17

BAB III. METODE PENELITIAN ......................................................................... 18

A. JENIS PENELITIAN............................................................................. 18

B. FOKUS PENELITIAN .......................................................................... 19

C. PEMILIHAN LOKASI DAN SITUS PENELITIAN .................................. 19

D. SUMBER DATA ................................................................................... 19

E. PENGUMPULAN DATA ...................................................................... 19

F. INSTRUMEN PENELITIAN .................................................................. 20

G. METODE ANALISIS ............................................................................ 22

H. TAHAP-TAHAP PENELITIAN .............................................................. 23

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 25

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .......................................... 25

B. PENYAJIAN DATA (HASIL PENELITIAN) ........................................... 26

C. ANALISIS DAN INTERPRETASI (PEMBAHASAN) ............................. 45

xii

BAB V. PENUTUP ............................................................................................. 50

A. KESIMPULAN ........................................................................................... 50

B. SARAN ..................................................................................................... 50

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 52

LAMPIRAN ........................................................................................................ 53

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkep ....................... 3

Tabel 2: Data Pelatihan Kejuruan, Pendidkan Kepolisian, Pendidikan Umum

yang telah diikuti oleh anggota sat reskrim Polres Pangkep ................................ 4

Tabel 3: Penelitian terdahulu ............................................................................. 14

Tabel 4 Indikator Panduan Wawancara ............................................................. 21

Tabel 5 Tabel Jumlah Personil Reserse ............................................................ 46

Tabel 6 Jumlah Tindak Pidana ........................................................................... 46

Tabel 7 Barang Dinas Yang dipakai satuan reserse .......................................... 47

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir ................................................................................... 17

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebagai salah satu Lembaga

Penegak Hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab atas

terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta

menegakkan hukum. Tanggung jawab inilah yang mengharuskan Polri bekerja

keras dalam memecahkan dan menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di

setiap lapisan masyarakat. Meskipun sangat sulit, tetapi Polri selalu berusaha

untuk mengatasinya melalui program-program kerja Polri untuk meningkatkan

kinerjanya.

Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum

menyebabkan masyarakat semakin kritis dan menuntut banyak hal kepada Polri

khususnya dalam hal penegakan hukum. Hal tersebut Berdasarkan UU RI No 2

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri

adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) melakukan

penegakan hukum; (3) memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan

terhadap masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokoknya maka Polri dalam upaya meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, membagi daerah pelayanan menjadi banyak

wilayah teoritorial yang terdiri dari Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian

Resor/Resor Kota (Polres/Polresta), dan Kepolisian Sektor (Polsek). Pembagian

wilayah-wilayah pelayanan ini tidak lain adalah untuk menjalankan tugas pokok

Polri secara maksimal kepada masyarakat.

2

Anggota Polres Pangkep di tempatkan pada berbagai unit yang meliputi

satuan reskrim, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan shabara, satuan

binmas, satuan narkoba, satuan tahti. Satuan reserse kriminal adalah salah satu

fungsi dalam kepolisian yang tugas dan perannya sangat penting. Sat reskrim

merupakan ujung tombak dalam pilar penegakan hukum di Indonesia guna dapat

mewujudkan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dan

kepastian hukum dalam masyarakat. Maka diperlukan sesuatu sistem hukum yang

baik dan pelaksana-pelaksana yang handal dan mampu mengatasi tantangan

tugas seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan-perubahan

hukum yang akan terjadi.

Fungsi Sat reskrim di tingkat kewilayahan polres bertugas

menyelenggarakan dan membina fungsi penyidikan pada tingkat polsek jajaran

serta menyelenggarakan indentifikasi penyidikan yang pada akhirnya mampu

meningkatkan penyelesaian perkara dan mampu meningkatkan rasa aman dalam

masyarakat.

Sebagai salah satu satuan yang sangat sering bersentuhan langsung

dengan masyarakat, tentunya kinerja dari satuan ini menjadi sorotan bagi semua

pihak, tidak hanya pimpinan Kepolisian tetapi juga semua pihak yang memiliki

kepentingan terhadap institusi Kepolisian akan menyoroti kinerja Satuan Reserse

Kriminal ini. Kinerja Satuan Reserse Kriminal dalam penegakan hukum diukur dari

porsentase antara jumlah tindak pidana yang terjadi dengan jumlah penyelesaian

tindak pidana disuatu daerah yang menjadi wilayah hukumnya. Hal ini sesuai

dengan yang dinyatakan oleh Hasibuan (2004) bahwa kinerja adalah hasil kerja

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

3

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan

serta waktu.

Tabel 1: Data Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkep

No Personil Jumlah Pendidikan

Kepolisian

1 Perwira 4 Akademi Kepolisian

(AKPOL)

2 Bintara 35 Sekolah Bintara Polri

3 Tamtama - -

Jumlah 39

Sumber: Bagian Sdm Polres Pangkep

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis bermaksud untuk

mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah

penelitian yang berjudul “Analisis Performa Personil Pada Satuan Reserse Polres

Pangkep”.

4

Tabel 2: Data Pelatihan Kejuruan, Pendidkan Kepolisian, Pendidikan Umum

yang telah diikuti oleh anggota sat reskrim Polres Pangkep

N

o

Pelatihan

dan

Kejuruan

Jumla

h

Pendidika

n

Kepolisian

Jumla

h

Pendidika

n Umum

Jumla

h

1 Bintara

Reskrim (BA

RESKRIM)

9 Akademi

Kepolisian

(AKPOL)

1 Sekolah

Dasar (SD)

-

2 Penyidik

pembantu

5 Perwira

sumber

sarjana

(SPSS)

- Sekolah

Menengah

Pertama

(SMP)

-

3 Pelatihan e-

penyidikan

1 Sekola

Calon

Perwira

(SECAPA)

3 Sekolah

Menengah

Atas (SMA

27

4 Pelatihan

peyidik PPA

(perlindunga

n perempuan

dan anak)

2 Sekolah

Calon

Bintara

(SECABA)

27 Perguruan

Tinggi (D1)

-

5 Seleksi

Perwira

Alih

Golongan

Bintara

(PAG)

1 Perguruan

Tinggi (D1)

-

6 Perguruan

Tinggi (S1)

5

Sumber: Bagian SDM polres pangkep

Pada Tahun 2020, Jumlah Tindak Pidana (JTP) tercatat sebanyak 300

kasus dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 236 kasus,

sedangkan untuk Tahun 2019 lalu JTP sebanyak 376 kasus dan JPTP sebanyak 317

kasus, jadi di tahun 2020 mengalami penurunan JPT sebanyak 76 kasus dan

penurunan JPTP sebanyak 81 kasus. Serta jumlah tindak pidana yang paling menonjol

5

pada tahun 2020 sebanyak 84 kasus dengan penyelesaian kasus sebanyak 49 kasus

jika dibandignkan dengan tahun 2019 sebanyak 87 kasus dengan penyelesain

sebanyak 69 kasus, maka jumlah tindak dan penyelesaian kasus pidana yang paling

menonjol mengalami penurunan

Berdasarkan data jumlah tindak pidana yang diselesaikan di tahun 2020

mengalami peningkatan hal ini merupakan dampak positif dari jumlah personil reserse

polres pangkep yang telah melakukan pelatihan dan Pendidikan kejuruan, serta

jumlah personil baru yang berkompeten yang di tempatkan di satuan fungsi reserse

polres pangkep

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian tentang ”ANALISIS PERFORMA PADA SATUAN RESERSE POLRES

PANGKEP ” sebab pengaruh jumlah personil reserse dan jumlah kasus yang

diselesaikan memiliki dampak yang baik

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas

maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui: “Bagaimana

performa personil pada satuan reserse polres pangkep?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana performa

personil pada satuan reserse polres pangkep

6

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis, menambah pengalaman dan menjadi pembanding antara

ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam aplikasi nyata di dunia kerja

dan publik (Masyarakat) juga sebagai syarat untuk mencapai gelar

sarjana.

2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak lain

yang berguna serta dapat memberikan gambaran bagi selanjutnya yang

akan melakukan penelitian sejenis.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang

bermanfaat untuk instansi kepolisian, khususnya dapat meningkatkan

serta mempertahankan keunggulan kompetitif dan dapat meningkatkan

kinerja terhadap layanan tindak pidana satuan reserse kriminal polres

pangkep sesuai dengan tugas pokoknya. Selain itu, dapat

mengembangkan inovasi baru dari sistem pelayanan dan kinerja dimasa

mendatang.

7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TEORI

1. Teori tentang kinerja

1.1 Pengertian kinerja

Dalam melaksanakan kerja, karyawan/pegawai menghasilkan sesuatu

yang disebut kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja seorang

karyawan/pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan

berbagai kemungkinan misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang

telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.

Menurut Mangkunegara (2005) “kinerja adalah hasil kerja secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya”. Sedangkan Rivai (2009) berpendapat bahwa “kinerja adalah

suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode

waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber – sumber

daya yang dimiliki”. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi

seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi yang

antara lain termasuk kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output,

kehadiran di

8

tempat kerja, dan sikap kooperatif. Menurut Sutrisno (2010), prestasi

kerja atau kinerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang

dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja”.

Menurut Rahmawati (2012) kinerja adalah hasil kerja yang dapat

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi,

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam

upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Kinerja yang tinggi dapat diwujudkan, apabila dikelola dengan baik.

Itulah sebabnya setiap organisasi perlu menerapkan manajemen kinerja.

Berkaitan dengan manajemen kinerja ini, seringkali orang membuat

kesalahan dengan mengira bahwa evaluasi kinerja adalah manajemen

kinerja. Padahal mengevaluasi kinerja atau memberikan penilaian atas

kinerja hanyalah merupakan sebagian saja dari sistem manajemen

kinerja. Sebab menurut Bacal (2005) yang dimaksud dengan manajemen

kinerja adalah sebuah proses komunikasi yang berkesinambungan atau

berlangsung terus-menerus, yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan

antara seorang karyawan dengan penyelia langsungnya. Proses ini

meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman

mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan demikian manajemen

kinerja merupakan sebuah sistem yang memiliki sejumlah bagian, yang

keseluruhannya harus diikutsertakan, jika mengharapkan atau

menghendaki sistem manajemen kinerja ini dapat memberikan nilai

tambah bagi organisasi, manajer, dan karyawan.

9

Mathis dan Jackson (2006) mendefinisikan bahwa kinerja pada

dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan.

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka

memberikan kontribusi kepada organisasi antara lain termasuk:

(1) kuantitas keluaran

(2) kualitas keluaran

(3) jangka waktu keluaran

(4) kehadiran di tempat kerja dan

(5) sikap kooperatif.

Sementara, Wibowo (2007) mendefinisikan kinerja merupakan

implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja

dilakukan oleh SDM yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi,

dan kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan

sistem yang memuat pengelolaan kinerja satuan kerja hingga ke individu

dalam suatu organisasi atau institusi.

1.2 Penilaian Kinerja

Menurut Nawawi (2008) penilaian kinerja yang bersifat

komprehensip meliputi:

1. Penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi, mengukur atau menilai

dan mengelola pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai/karyawan.

10

2. Penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek

pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruh kepada kesuksesan

organisasi nonprofit dalam mencapai tujuannya.

3. Penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur/menilai untuk menetapkan

seorang pegawai/karyawan sukses atau gagal dalam melaksanakan

pekerjaannya dengan mempergunakan standar pekerjaan sebagai tolok

ukurnya. Dari pengertian tersebut jelas bahwa yang dinilai adalah:

a. Apa yang telah dikerjakan oleh seorang pekerja selama periode tertentu,

mungkin setelah bekerja selama satu semester atau satu tahun atau lebih

singkat, sesuai jenis dan sifat pekerjannya.

b. Bagaimana cara pegawai/karyawan yang dinilai dalam melaksanakan

pekerjaannya selama periode tersebut di atas.

c. Mengapa pegawai/karyawan tersebut melaksanakan pekerjaannya

seperti itu.

Penilaian kinerja bukanlah kegiatan kontrol atau pengawasan, dan

bukan pula mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan sanksi atau

hukuman. Kegiatannya difokuskan pada usaha mengungkapkan

kekurangan dalam bekerja untuk diperbaiki dan kelebihan bekerja

untuk di kembangkan, agar setiap pegawai atau karyawan mengetahui

tingkat efisiensi dan efektifitas kontribusinya dalam melaksanakan

pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi nonprofit yang

mempekerjakannya. Untuk itu aspek-aspek yang dinilai harus sesuai

dengan apa yang seharusnya dikerjakan, sebagaimana terdapat di

dalam analisis pekerjaan berupa deskripsi pekerjaan.

11

Tolak ukur penilaian kinerja merupakan tolok ukur kinerja yang

mendorong organisasi mencapai tujuannya. Syarat-syarat penilaian

kinerja dan indikator penilaian kinerja pendekatannya sama dan dapat

diputar balikkan penggunaannya. Beberapa organisasi menggunakan

penilaian kinerja untuk hasil yang bersifat kuantitatif, dan indikator

kinerja untuk keadaan yang bersifat kualitatif. Dalam proses penilaian

pelaksanaan pekerjaan sangat diperlukan tolok ukur sebagai

pembanding cara dan hasil pelaksanaan pekerjaan seorang

pegawai/karyawan. Tolok ukur itu disebut standar pekerjaan yang

harus dibuat jika hasil analisis pekerjaan sudah tidak sesuai lagi untuk

dipergunakan, karena sebagian besar atau seluruh tugas-tugas dan

cara melaksanakannya sudah mengalami perubahan atau

perkembangan, sebagai wujud dari dinamika pekerjaan (Nawawi,

2008).

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka pengertian

standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang dijadikan tolok ukur

atau pembanding pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pengertian

lainnya adalah harapan organisasi pada pegawai atau karyawan

dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Standar kinerja dapat dibuat dari uraian jabatan untuk mengaitkan

definisi jabatan statis ke kinerja kerja dinamis. Standar kinerja juga

dibuat untuk setiap individu dengan berpedoman pada uraian

jabatannya. Setiap karyawan mengusulkan sasaran-sasarannya

sendiri kepada pimpinan secara tertulis, bila keduanya menyepakati

setiap sasaran, kemudian dapat dibuat pernyataan sasaran secara

12

tertulis. Standar kinerja dianggap memuaskan bila pernyataannya

menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan,

memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan, dan

mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitatif bagaimana

hasil-hasil kinerjanya akan diukur.

1.3 Indikator Kinerja

Di dalam penelitian ini pengukuran kinerja diarahkan pada enam aspek

yang merupakan bidang kinerja kunci bagi perusahaan, yaitu adalah

sebagai berikut (Sutrisno, 2010):

1. Hasil kerja

Tingkat kualitas maupun kuantitas yang telah dihasilkan dan sejauh

mana pengawasan dilakukan.

2. Pengetahuan pekerjaan

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan

berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja.

3. Inisiatif Tingkat

Inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan khususnya dalam hal

penanganan masalah-masalah yang timbul

4. Kecekatan mental

Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan

menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada.

5. Sikap

13

Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas

pekerjaan

6. Disiplin waktu

Tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran

2. Performa

Performa adalah seberapa baik seseorang dalam melakukan aktifitas

atau pekerjaan tertentu, istilah inijuga sering kita pakai sebagai tolak ukur

dalam bidang pekerjaan untuk menyebutkan prestasi yang dicapai.

Istilah performa atau dalam Bahasa inggrisnya performance

merupakan penampilan/ pertunjukan atau bentuk tindakan. Performa yang

ditampilkan atau diberikan dapat dinilai secara objektif berdasarkan standar

yang telah ditentukan. Penilain performa ini bertujuan untuk memberikan

penghargaan jika hasil yang dicapai lebih baik dari sebelumnya sekaligus

sebagai evaluasi untuk performa masa mendatang jika hasil yang dicapai

kurang memuaskan, dari evaluasi inilah dapat ditentukan tindakan yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan performa.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan

memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu lembaga/instansi, di mana

dengan adanya pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan yang di miliki oleh pegawai, dengan adanya pendidikan dan

pelatihan pegawai terbantu mengerjakan pekerjaan yang ada, sehingga

pegawai tidak menghiraukan tugas dan tanggung jawab yang di berikan

14

B. TINJAUAN EMPIRIS

Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

antara lain:

Tabel 3: Penelitian terdahulu

NO NAMA DAN

TAHUN

JUDUL

PENELITIAN

METODE

PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

1. Nida

Anisatus

Sholihah

(2021)

Analisis Kinerja

Organisasi

Dalam

Mewujudkan

Pelayanan

Berkualitas

Kepada

Pengurus Unit

Kegiatan

Mahasiswa

(UKM)

UNIVERSITAS

NEGERI

MALANG (UM)

Metode

Kualitatif

Layanan staf administrasi di

Bagian Kemahasiswaan UM sudah

berkualitas dan pengurus UKM

puas dengan pelayanan

administrasi yang diberikan

meskipun masih ada beberapa

kekurangan di

awal yakni minimnya sosialisasi

tentang administrasi dan waktu

untuk konsultasi. Namun hal

tersebut

sudah diatasi dan pelayanan

administrasi dapat dilakukan

dengan cepat dan tepat apabila

pengurus

UKM telah memahami pengajuan

surat dan konten surat, prosedur

pengajuan proposal kegiatan dan

15

menyerahkan laporan dana

kegiatan yang benar dan

memahami pokok-pokok pelaporan

dana kegiatan

dan menyerahkan bukti-bukti

pengeluaran anggaran dengan

benar. Mahasiswa pengurus UKM

merasa

bahwa diselenggarakannya

Workshop Kesekretariatan sangat

penting dan konsultasi kepada

Kasubag

MPIKA dan Staf administrasi

tentang proposal dan pelaporan

dana yang digunakan perlu

dilakukan juga

merupakan hal yang diperlukan

2. Leonardo

Redigus

(2020)

Analisis Kinerja

Pelayanan

Publik di Kantor

Samsat

Provinsi

Kalimantan

Timur

Metode

Kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan di Kantor Samsat Provinsi

Kalimantan Timur Kota Samarinda

pada periode April hingga Juni

tentang Analisis Kinerja Pelayanan

Publik di Kantor Samsat Provinsi

Kalimantan Timur Kota Samarinda,

16

Maka dapat disimpulkan sebagai

berikut : 1. Kinerja Pelayanan Publik

yang ada di Kantor Samsat Provinsi

Kalimantan Timur Kota Samarinda

sudah berjalan dengan SOP yang

baik dan sudah sesuai dengan

(KEMENPAN NO.

63/KEP/M.PAN/7/2003) tentang

pedoman umum Penyelengaraan

Pelayanan dan UU No 25 Tahun

2009 tentang Pelanyanan Publik.

3. Mirna

Indriani

(2020)

Analisis Kinerja

Keuangan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten dan

Kota di Provinsi

Aceh

Kualitatif Rasio kemandirian yang di analisis

untuk Pemerintah Kabupaten dan

Kota di Provinsi Aceh tahun 2015-

2017 menggambarkan kriteria

rendah sekali. Hal ini menunjukkan

bahwa masih tingginya

ketergantungan pemerintah

kabupaten/kota dalam upaya

membiayai kegiatan

pemerintahannya terhadap

pemerintah pusat atau pihak

ekstern. Dari hasil analisis rasio

kemandirian tersebut, maka dapat

dilihat bahwa tahun 2015-2017

17

rasio kemandiriannya memiliki

hubungan pola instruktif kecuali

Kota Banda Aceh pada tahun 2017,

karena kemandirian daerah atau

daerah otonomi belum mampu

secara finansial untuk

melaksanakan otonomi daeranya

C. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena

mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk megetahui bagaimana performa pada satuan reserse polres

pangkep. Berikut ini gambar kerangka fikir yang digunakan dalam penelitian

ini, yaitu:

Gambar 1 Kerangka Pikir

POLRES PANGKEP

RESERSE POLRES PANGKEP

PERFORMA PERSONIL

SATUAN RESERSE

KESIMPULAN & SARAN

18

BAB III. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan

semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis

berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan

selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat

memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada

berbagai masalah.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data

yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya

analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong

pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan

keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti

menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat

berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian

19

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagamana performa

personil satuan reserse polres pangkep

C. PEMILIHAN LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini,

maka penulis melakukan penelitian pada pada Kantor Polisi Resor

Pangkep Jl. Cempaka 1 kelurahan padoang doangan kecamatan

pangkajene kabupaten Pangkep.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan mulai dari awal bulan Oktober 2021

sampai dengan skripsi ini selesai.

D. SUMBER DATA

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data

itu diperoleh sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama

yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian

yang berasal dari observasi dan juga wawancara dalam penelitian ini data

primer diperoleh dari anggota reserse polres pangkep

E. PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh data yang akurat dan relevan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yang dilakukan secara

20

langsung, teratur dan sistematis. Pengamatan ini meliputi para penelitian

maupun pasca penelitian.

2) Wawancara (Interview) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

mengajukan pernyataan langsung dengan pihak-pihak yang

berkepentingan atau terkait yang dapat memberikan keterangan-

keterangan yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan

data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai

pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui observasi

dan wawancara

3) Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus

menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan

dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat

dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis

dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari

arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada

diluar temapt penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian

tersebut

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Kualitas penelitan hasil dipengaruhi oleh kulaitas instrumen penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument dan perlengkapan

penelitian. Dengan kata lain dalam penelitian ini penelitI sebagai instrumen

penelitian. Pada penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument dan alat itu

sendiri guna untuk mengumpulkan data yang valid, agar data yang

dikumpulkan valid peneliti secara langsung harus terjun kelapangan guna

mengetahui bagaman performa pesonil satian reserse polres pangkep guna

melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang berisi tentang

21

indikator variable yang diteliti. Adapun indikator yang di gunakan dalam

panduan wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Indikator Panduan Wawancara

No Indikator variabel Sub indikator variabel

Kualitas layanan

1 Tangible (terwujud) 1. Penampilan petugas dalam melakukan

pemeriksan dan pelayanan

2. Kenyamanan tempat

3. Kedisiplinan petugas

4. Kemudahan dalam melakukan pelayanan

dan akses pelayanan

2 Reliability (kehandalan) 1. Kecermatan petugas dalam melakukan

penyidikan

2. Kecermatan petugas dalam melakukan

penyelidikan

3. Memiliki standar operasional pelayanan

(SOP)

4. Keahlian petugas dalam melakukan

penyelidikan dan penyidikan

3 Responsiveness

(ketanggapan)

1. Petugas Melakukan pelayanan dengan

cepat

2. Petugas melakukan pelayanan dengan

tepat

22

3. Petugas melakukan pelayan dengan

cermat

4. Petugas melukan pelayanan dengan tepat

waktu

4 Assurance (jaminan) 1. Petus menjamin pelayanan tepat waktu

2. Petugas menjamin keselamatan dalam

pelayanan masyarakat

3. Petugas menjamin kepastian

berdassarkan hukum

4. Petugas menjamin legalitas pelayanan

5 Empathy (empati) 1. Petugas malayani dengan sikap ramah

2. Petugas melayani dengan sopan dan

santun

3. Petugas melayani dengan tidak

diskriminatit (membeda-bedakan)

4. Petugas melayani dan mengahargai setiap

masyarakat

Sumber: Zeitham, dkk. (dalam Nurdin, 2019: 57-59)

G. METODE ANALISIS

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses

pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data kualitatif adalah

23

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data,

memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola

H. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan Dalam tahapan persiapan ini peneliti mulai

mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan

pembahasan penelitian mengenai performa personil pada satuan reserse

polres pangkep

2. Tahap Pelaksanaan Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan

data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian.

Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode

observasi. Setelah mendapat ijin dari Kepala kepolian resor pangkep,

peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lembaga tersebut

demi terciptanya informasi sebanyak-banyaknya dari personil satuan

reserse polres pangkep dalam pengumpulan data. Peneliti terlebih dahulu

menjalin keakraban dengan responden dalam berbagai aktifitas, agar

peneliti diterima dengan baik dan lebih leluasa dalam memperoleh data

yang diharapkan. Kemudian peneliti melakukan pengamatan lebih

mendalam, wawancara dan mengumpulkan data-data dari dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data Pada tahapan ini peneliti menyusun semua data

yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain

secara jelas. Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari

lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh

dengan teknik analisis yang telah penulis uraikan diatas, kemudian

menelaahnya, membagi dan menemukan makna dari apa yang telah

diteliti.

24

4. Tahap Pelaporan Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan

penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat

laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini

akan ditulis dalam bentuk laporan skripsi secara sistematis.

25

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Untuk membahas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam

penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Polres Pangkep. yang

belokasi di jl cempaka no 1 kelurahan padoang doangan kecamatan

pangkajene kabupaten pangkep yang terletak di antara 110°BT dan 4°.40'LS

S/D 8°.00'LS dengan Luas Wilayah Kab. Pangkajene Kepulauan = 1.112, 29

Km2 , terbagi atas 848.14 Km2 Luas Perairan dan 264.15 Km2 Luas Daratan

dengan batas wilayah Sebagai Berikut:

▪ Sebelah Utara : Kab. Barru;

▪ Sebelah Selatan : Kab. Maros;

▪ Sebelah Timur : Kab. Bone dan Kab. Maros;

▪ Sebelah Barat : Selat Makassar;

Dengan luas wilayah hukum polres pangkep keseluruhan adalah

1.112,29 Km2 yang mencakup, 13 Kecamatan, 38 Kelurahan, 65 Desa, 70

Lingkungan, 179 Dusun, 489 Rw / Rk, 1.358 Rt dan 96 Pulau ( 68 Berpenghuni

– 28 Tdk Berpenghuni ) dan memiliki sunber daya alam yang melimpah

diberbagai sektor pertanian/perkebunan dan perikanan antara lain Padi,

Jagung, Ubi, Jeruk dan Kelapa, Ikan Laut, Bandeng dan Udang. Disektor

pertambangan antara lain semen dan marmer.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat kabupaten

pangkejene dan kepulauan yang menjadi wilayah hukumnya polres pangkep

memiliki tugas yang berat dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu Polisi

harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan

keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pemaknaan akan

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat dirumuskan sebagai

berikut;

26

Pelindung : adalah anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan

perlindungan bagi masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut,

bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenteram dan

damai.

Pengayom : adalah anggota Polri wajib memilki kemampuan memberikan

bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan, dan

nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat guna

terciptanya rasa aman dan tenteram.

Pelayan : adalah anggota Polri dalam setiap langkah pengabdiannya

wajib dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan

proporsional

B. PENYAJIAN DATA (HASIL PENELITIAN)

1. Peranan satuan reserse Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Suatu

Tindak Kejahatan

1.1. Tugas satuan reserse criminal

Dalam suatu negara dimanapun di dunia ini termasuk di Indonesia

keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam rangka menuju

masyarakat yang sejahtera, merupakan faktor utama dalam hubungan

antara individu sesama masyarakat dengan masyarakat Iainnya disuatu

wilayah. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat penting

adanya penegak hukum, baik dalam menjaga ketertiban hubungan

masyarakat juga ketertiban dari para pelanggar hukum. Tanpa ada

perlindungan hukum bagi masyarakat Kejahatan yang timbul tanpa

adanya pengamanan dari penegak hukum selain akan membuat resah

masyarakat juga akan membuat terjadinya kesenjangan hukum yang

27

terjadi dimasyarakat sehingga masyarakan akan cenderung melakukan

penghakiman sendiri. Maka dari itu, Adanya penegakan hukum yang baik

akan tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang

dirasakan masyarakat dalam hal ini tugas penegakan hukum di

masyarakat dibebankan kepada kepolisian dalam hal ini yang menjadi

ujung tombaknya yaitu satuan reserse kriminal polri.

UU Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan Pasal 19

menerangkan tugas serta wewenang kepolisian

Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan

tertib hukum;

2. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam

memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi

tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan

keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam

wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat;

5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 14

1. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia:

28

a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya;

b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk

kepentingan tugas kepolisian;

c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia;

e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; f.

membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketertiban umum;

f. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

g. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan

perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

h. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

kegiatan masyarakat;

i. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;

j. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara

waktu;

k. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

29

Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian

Negara Republik Indonesia berwenang untuk;

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam

rangka penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi

dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal

terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

Peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling

membutuhkan, kita sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di

30

negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat

sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai

tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan

menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku

kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para

anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan

ketenteram. Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting

dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan di wilayah hukumnya,

namun terlepas dari fungsi-fungsi lain yang sang penting menjadi

perhatian yakni fungsi reserse kriminal polri.

1.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Reskrim Kriminal

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik

dalam rangka penanganan perkara pidana diperlukan adanya standar

kerja penyidik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Standar operasional ini sekaligus dapat digunakan untuk

menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar

internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai

Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai tolak ukur dalam menilai

efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program

kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang

mengarahkan tindakan penyidik / penyidik pembantu dalam

menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara

pidana. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membangun sistem kerja

yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,

sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya SOP dapat juga

berfungsi sebagai panduan dalam rangka menjalin hubungan tata cara

31

kerja diantara pelaksana kegiatan penegakkan hukum, sehingga

terbangun kerjasama sinergis, procedural dan transparan yang bermuara

pada terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima dan

meningtkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

Beberapa kegiatan dalam rangka proses penyidikan perkara tindak

Pidana yang memerlukan adanya SOP antara lain:

1.2.1. SOP Persiapan Penyidikan

a. Penyidik sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian

perkara bersama tim penyidik dalam rangka:

1) menentukan klasifikasi perkara yang ditangani;

2) menyusun rencana kegiatan penyidikan;

4) membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan;

5) menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara.

b. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang

ditangani mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah

dilakukan dan telah dibahas dalam gelar perkara sehingga penyidik

bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk

menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.

c. Penyidik melaksanakan penyidikan sesuai limit waktu berdasarkan

criteria perkara sebagai beriku:

1) perkara mudah, dilaksanakan dalam waktu 30 hari;

2) perkara Sedang, dilaksanakan dalam waktu 60 hari;

3) perkara Sulit, dilaksanakan dalam waktu 90 hari;

4) perkara Sangat Sulit, dilaksanakan dalam waktu 120 hari.

d. Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh

penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan

perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi

32

perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag

Wassidik.

e. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan, maka

diterbitkan Surat Perintah dengan mencantumkan waktu

perpanjangan.

f. Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan

administrasi penyidikan sebagai berikut :

1) laporan Polisi (LP);

2) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);

3) Surat Perintah Penyidikan sesuai batas waktu berdasarkan kriteria

bobot perkara;

4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

5) rencana kegiatan penyidikan;

6) rencana kebutuhan anggaran penyidikan.

1.2.2. SOP Pemanggilan

a. Pemanggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka merupakan

bagian upaya paksa sehingga dapat dilakukan setelah diterbitkannya

Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) telah dikirim ke JPU.

b. Surat panggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka wajib di

berikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan

diterima oleh orang yang dipanggil, keluarga atau penesehat

hukumnya dengan bukti penerimaan surat panggilan.

c. Dalam hal saksi yang dipanggil berhalangan hadir dengan alasan

yang sah, maka Penyidik dapat melaksanakan pemeriksaan ditempat

saksi berada.

33

d. Sebelum melakukan pemanggilan terhadap saksi maupun ahli

terlebih dahulu penyidik menghubungi yang bersangkutan untuk

menyampaikan rencana pemanggilan dengan memberikan

penjelasan keterangan yang ingin diperoleh terkait perkara pidana

yang ditangni dan kesiapan saksi mapupun ahli untuk memenuhi

maksud tersebut.

e. Dalam hal terhadap tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan

diri, menghilangkan barang bukti atau menyulitkan penyidikan,

pemanggilan dapat dikesampingkan dan dapat dilakukan

penangkapan.

f. Surat panggilan dan /atau penangkapan terhadap tersangka dapat

dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup

menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana dan

menunjuk kepada seseorang sebagai tersangka setelah melalui

proses gelar perkara.

g. Penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap tersangkka dalam

hal tersangka yang tidak dilakukan penangkapan guna kepentingan

pemeriksaan, dimana pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali, dan

apabila panggilan tersebut tidak diindahkan maka dilakukan

pemanggilan ketiga yang disertai surat perintah membawa dan atau

dilakukan penangkapan.

h. Dalam hal orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, penyidik

wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang

dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.

i. Penyidik dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Ahli, yaitu

seseorang karena keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat

terang suatu perkara, agar terlebih dahulu menyampaikan daftar

34

pertanyaan yang terkait dengan materi perkara dan keahlian yang

bersangkutan.

j. Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan

keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan

ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum

pemeriksaan dilakukan.

k. Surat panggilan baik saksi maupun tersangka dibuat oleh penyidik

dan ditanda tangani oleh Kasubdit.

l. Dalam hal tersangka atau saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak

hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa

oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah

membawa.

m. Surat Perintah Membawa ditandatangani oleh Direktur/Wakil Direktur

Reserse Krimunal Umum, tembusannya wajib disampaikan kepada

Atasan Langsung.

1.2.3. SOP Pencarian Orang

a. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka

penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak

jelas keberadaannya, dapat dicatat dalam DPO dan dibuatkan Surat

Pencarian Orang.

b. Pejabat yang berwenang menandatangani DPO adalah Direktur

Reserse Kriminal Umum.

c. Dalam hal tersangka dan /atau orang yang dicari sudah ditemukan

atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan

Pencabutan DPO.

35

d. Pejabat yang berwenang menerbitkan pencabutan DPO adalah Dir

Reskrimum dan melaporkan kepadanya kepada Kapolda.

1.2.4. SOP Penangkapan

a. Penyidik dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti

permulaan yang cukup, ditentukan oleh sekurang - kurangnya

adanya Laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana

ditentukan dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

1) saksi;

2) ahIi;

3) surat;

4) petunjuk;

b. Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan

pertimbangan:

1) tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir

tanpa alasan yang patut dan wajar;

2) tersangka diperkirakan akan melarikan diri;

3) tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;

4) tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;

5) tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan;

c. Penangkapan terhadap 1 (satu) orang tersangka menggunakan surat

perintah penangkapan yang identitasnya tercantum di dalamnya.

d. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang

terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setiap pejabat

berwenang sesuai kompetensinya wajib untuk membuat Sprin

Penangkapannya.

e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan

Surat Perintah Penangkapan adalah Dir Reskrim.

36

f. Dalam melaksanakan penangkapan penyidik wajib

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot

ancaman;

2) senantiasa menghargai, menghormati hak-hak tersangka yang di

tangkap;

3) tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi

tersangka, terhadap tersangka yang di tangkap di perlakukan

sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah

di Pengadilan;

4) penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk

memberitahu / menunjukkan tanda pengenal / identitasnya sebagai

petugas polri, menunjukkan Sprin Penangkapan, kecuali dalam

keadaan tertangkap tangan, memberitahukan alasan

penangkapan, menjelaskan tindak pidana yang di persangkakan

termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat

penangkapan, senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang

ditangkap dan memberi tahu hak-hak tersangkanya sesuai yang

diatur dalam KUHAP, dalam hal orang yang di tangkap tidak

memahami / tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh

petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang

penerjemah tanpa di pungut biaya;

g. Dalam hal orang asing di tangkap, penangkapan tersebut segera

diberitahukan kepada kedutaan atau misi diplomatik negaranya.

h. Dalam hal perempuan yang di tangkap petugas / penyidik wajib

memperhatikan perlakuan khusus yaitu sedapat mungkin di tangkap

dan di periksa oleh petugas perempuan / petugas yang berperspektif

37

gender, diperiksa diruang pelayanan khusus, perlindungan hak

privasi untuk tidak di publikasikan, mendapat perlakuan khusus,

dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki, penerapan

prosedur khusus untuk perlindungan sebagai perempuan;

i. Penyidik / petugas wajib membuat Berita Acara (BA) Penangkapan

yang berisi nama dan identitas yang melakukan penangkapan, nama

dan identitas yang di tangkap, tempat dan waktu penangkapan,

alasan penangkapan dan/atau pasal yang disangkakan, tempat

penahanan sementara selama dalam masa penangkapan, menjaga

keadaan kesehatan Tersangka yang ditangkap;

j. Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib

menyerahkan arsip Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka

dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya, wajib

memeriksakan kesehatan tersangka, terhadap tersangka dalam

keadaan luka parah, penyidik wajib memberikan pertolongan

kesehatan dan membuat Berita Acara tentang keadaan kesehatan

Tersangka, dalam hal tertangkap tangan penyidik harus segera

melaksanakan pemeriksaan paling lama 1 x 24 jam guna

menentukan perlu tidaknya dilakukan penàhanan;

k. Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau

tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan

membuat Sprin dan Berita Acara Pembebasan Penangkapan yang

ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan pihak lain yang

menyaksikannya.

38

1.2.5. SOP Penahanan

a. penyidik dapat melakukan penahanan berdasarkan pertimbangan

untuk kepentingan penyidikan dan menurut tata cara yang diatur

didalam KUHAP

b. penahanan pada dasarnya telah merampas kemerdekaan

seseorang, maka harus tetap diberlakukan azas praduga tak

bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap;

c. dalam rangka menghormati HAM tindakan penahanan harus

memperhatikan standar sebagai berikut:

1) setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan

pribadi;

2) tidak seorangpun dapat ditangkap / ditahan dengan sewenang-

wenang;

3) tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali

dengan alasan-alasan tertentu seperti yang ditentukan oleh

hukum;

d. Penyidik dalam hal melakukan penahanan wajib dilengkapi dengan

surat perintah penahanan.

e. Surat perintah penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme

gelar perkara yang dilaksanakan oleh tim penyidik dan di laporkan

kepada pejabat yang berwenang mengelurkan Surat Perintah

Penahanan.

f. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah

Penahanan adalah Dir Reskrim.

g. Tembusan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang, wajib disampaikan kepada keluarga

39

tersangka atau penasehat hukumnya sesaat setelah dilakukan

penahanan.

h. Penyidik dapat melakukan penangguhan penahanan terhadap

tersangka dengan dilengkapi Surat Perintah Penangguhan

Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

i. Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui

mekanisme gelar perkara oleh Tim penyidik bersama pawasdik untuk

menentukan perlu / tidaknya dilakukan penangguhan penahanan

terhadap tersangka.

j. Penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat

yang berwenang menangguhkan penahanan.

k. Penyidik dapat melakukan pengeluaran penahanan terhadap

tersangka dengan pertimbangan masa penahanan tersangka sudah

habis (demi hukum), tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan

negara Iainnya, tersangka ditangguhkan penahanan, tersangka

dibantarkan penahanan karena sakit, tersangka telah selesai

dilakukan pemeriksaan, pengeluaran penahanan wajib dilengkapi

dengan sprin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

pengeluaran penahanan wajib dibuatkan BA pengeluaran

penahanan

1.2.6. SOP Penggeledahan

a. penggeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah

Penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

dalam hal ini Dir Reskrimum;

40

b. penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat tertutup Iainnya

hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak;

c. pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin

Penggeledahan Rumah/Alat angkutan serta tempat tertutup Iainnya

dan Surat Perintah Penggeledahan adalah Dir Reskrimum dan

melaporkan kepada Kapolda;

d. dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik

harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat

izin dari Ketua PN setempat terlebih dahulu, penyidik dapat

melakukan penggeledahan dengan Surat Perintah yang

ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib disaksikan

oleh Ketua Lingkungan (RT/RW, Kepala Desa) atau tokoh

masyarakat setempat. Setelah dilakukan penggeledahan, penyidik

wajib membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada

Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan Surat Pemberitahuan

tentang pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua PN setempat;

e. Data untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap orang,

petugas wajib:

1) memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara

jelas dan sopan;

2) berkomunikasi yang santun dan meminta kesediaan orang yang

digeledah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan dan

disampikan ucapan permohonan maaf atas terganggunya hak

privasinya karena harus dilakukan pemeriksaan;

3) menunjukkan Surat Perintah Tugas dan atau identitas petugas.

41

4) melakukan pemnggeledahan untuk mencari barang bukti yang

diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;

5) melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan

taktik penggeledahan untuk kepentingan tugas sesuai dengan

batas kewenangannya;

6) memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;

7) melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas

perempuan;

8) melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya;

f. Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

1) melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan

tindakan penggeledahan secara jelas;

2) melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan

mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;

3) melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan

melanggar etika;

4) melakukan penggeledahan dengan cara yang menyimpang dari

teknik dan taktik pemeriksaan, tindakan yang diluar batas

kewenangannya;

5) melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang

digeledah;

6) memperlambat pelaksanaan penggeledahan sehingga merugikan

yang digeledah;

7) melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-

laki di tempat terbuka dan melanggar etika;

g. Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah

petugas wajib:

42

1) melengkapi administrasi penyidikan;

2) memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan

dan sasaran penggeledahan;

3) memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran

penggeledahan;

4) menunjukkan surat perintah tugas dan atau kartu identitas

petugas;

5) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau

orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik serta harus

didampingi oleh penghuni;

6) melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan tehnik dan

taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas

kewenangannya;

7) menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil

seoptimal mungkin dengan cara sedikit mungkin menimbulkan

kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau

pihak lain;

8) dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari,

tindakan untuk menangani barang bukti wajib disaksikan oleh

orang yang digeledah disaksikan oleh 2(dua) orang lainnya.

9) menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan;.

10) membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh

petugas, pihak yang digeledah dan para saksi;

h. Dalam hal melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas

dilarang:

1) tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;

43

2) tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang

kepentingan dan sasaran penggeledahan;

3) tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan

sasaran penggeledahan tanpa alasan yang sah;

4) melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang- wenang

sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah;

5) melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan tugas

yang diluar batas kewenangannya;

6) melakukan penggeledahan dengan cara yang berlebihan

sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-

hak yang digeledah;

7) melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang

digeledah atau saksi lainnya.

8) melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan

tindak pidana yang tenjadi;

9) bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat

orang yang digeledah;

10) melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk

mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti;

11) tidak membuat berita acara setelah melakukan penggeledahan;.

i. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik tidak diperkenankan

memasuki ruang dimana sedang berlangsung sidang DPRD, tempat

dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan,

ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan, dalam hal

penggeledahan rumah dilakukan diluar daerah hukum penyidik,

penggeledahan harus diketahui oleh ketua PN setempat dan

44

didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan

itu dilakukan;

1.2.7. SOP Gelar Perkara

a. Dalam penanganan perkara yang dilaporkan, diadukan dan / atau

ditemukan oleh Polri, maka diwajibkan untuk dilakukan gelar perkara

biasa dan bila diperlukan dapat dilaksanakan gelar perkara luar

biasa.

b. Gelar perkara biasa dilaksanakan oleh tim penyidik atau pengemban

fungsi analis dimasing-masing kesatuan reserse yang dipimpin oleh

perwira pengawas atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis

gelar yang dilaksanakan.

c. Dalam hal sangat diperlukan penyelengaraan gelar perkara biasa

dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal

polri, unsur dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak

yang melapor dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar

perkara.

d. Penyidik melaksanakan gelar perkara untuk kepentingan penyidikan

yang dilaksanakan dalam awal penyidikan, pertengahan penyidikan,

dan akhir penyidikan, gelar perkara intern dipimpin oleh Kanit atau

Kasubdit.

e. Penyidik melaksanakan gelar perkara biasa pada tahap pertengahan

penyidikan untuk menentukan tersangka, pemantapan pasal-pasal

yang dapat diterapkan, pembahasan dan pemecahan masalah

penghambat penyidikan, mengembangkan sasaran penyidikan,

supervisi pencapaian target penyidikan, percepatan penyelesaian /

penuntasan penyidikan;

45

f. Gelar perkara biasa yang dilaksanakan pada tahap akhir penyidikan

oleh tim penyidik dan dipimpin oleh perwira pengawas penyidik dan

dapat dihadiri oleh penyidik atau pejabat lainnya yang diperlukan

yang bertujuan untuk penyempurnaan Berkas Perkara,

pengembangan penyidikan, memutuskan perpanjangan penyidikan,

melanjutkan kembali penyidikan yang telah dihentikan oleh penyidik,

memutuskan untuk penyerahan berkas perkara kepada JPU.

C. ANALISIS DAN INTERPRETASI (PEMBAHASAN)

1. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi personil Reserse Dalam

Melaksanakan Tugas Pokoknya

1.1. Kekurangan Personil

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu personil satuan

reserse polres pangkep Bripka Edy Rahmat Syaputra kanit reserse mobile

polres pangkep menerangakan “terkadang dalam melaksanakan tugas

sebagai reserse mobile (resmob) kami sulit untuk melakukan penangkapan

kepada terduka pelaku karna kekurangan personil sehingga Ketika

membagi tugas pengintaian dan penangkapan kami membutuhkan waktu

yang lebih, terlebih lagi Ketika melakukan penagkapan pelaku tindak

pidanan yang berjenis kelamin perempuan dan perlu melakukan

penggeledahan kami harus meminjam personil polwan dari satuan lain

guna mendukung tugas kami” pungkasnya.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa satuan reserse criminal

pada polres pangkep sangat kurang yaitu jumlah personil reserse hanya

berjumlah 40 personil yang mana dengan jumlah tersebut sangat tidak

efektif dalam melaksanakn tugas pokoknya sehingga para personil harus

bekerja ekstra sehingga kinerja yang dihasilkan juga kurang maksimal.

46

Tabel 5 Tabel Jumlah Personil Reserse

NO PERSONIL SAT RESKRIM DSPP RILL

1 POLWAN 4 1

2 POLKI 62 39

3 JUMLAH PERSONIL 66 40

Sumber: Urmin Satuan Reserse Polres Pangkep

1.2. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan

Ukuran efektifitas polisi yang paling terkenal adalah angka

kejahatan Ketika jumlah kejahatan atau tindak pidana meningkat hal akan

menimbulkan ketidak nyamanan dalam masyarakat, kejahatan atau tindak

pidana merupakan akar masalah dalam masyarakat. Adapun jumlah tindak

pidana anatara lain

Tabel 6 Jumlah Tindak Pidana

NO JENIS TINDAK PIDANA

PERIODE OKT

2020 S/D JULI 2021

PERSETASE

PENYELESAIAN

TINDAK PIDANA LAPOR SELESAI

1 KEJAHATAN KONVENSIONAL 166 120 72,8 %

2 KEJAHAN TRANS NASIONAL 45 56 102,2 %

3 KEJAHATAN TERHADAP

KEKAYAAN NEGARA 1 3 300 %

47

4 KEJAHATAN BERIMPLIKASI

KONTIJENSI - - -

5 PELANGGARAN HAM - - -

6 JUMLAH 212 169 79,71 %

Sumber: Bagian Operasional Polres Pangkep

Berdasarkan data diatas, penyelesaian tindak pidana masih belum

mencapai target yang maskimal, dengan angka kriminalitas yang cukup

tinggi mendorong kinerja satuan reskrim polres pangkep harus lebih

ditingkatkan lagi sehingga penyelesaian tindak pidana bisa lebih maksimal.

Banyaknya laporan kepolisian dengan jumlah tindak pidana yang

diselaikan membuktikan bahwa kinerja personil satuan reskrim belum bisa

dikatakan maksimal. Profesionalisme polisi juga diperlukan dalam

menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan

semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

1.3. Sarana dan prasana yang masih kurang

Tabel 7 Barang Dinas Yang dipakai satuan reserse

NO JENIS PRASARANA SATUAN KET

1 RANMOR R4 2 KONDISI BAIK

2 RANMOR R2 4 KONDISI BAIK

3 SENPI 15 KONDISI BAIK

48

4 HT 8 KONDISI BAIK

5 LAPTOP 12 KONDISI BAIK

6 KAMERA 1 KONDISI BAIK

7 PRINTER 6 KONDISI BAIK

JUMLAH 48

Sumber: Bagian Logistik Polres Pangkep

Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak kepolisian

dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam

melaksanakan tugasnya sehingga personilnya dapat lebih memaksimalkan

tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi jumlah sarana dan prasarana yang

masih kurang menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim polres pangkep AKP Eka

Bayu beliau mengatakan bahwa, “jumlah anggaran yang diberikan negara

belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara di era modern ini

banyak peralatan yang harus diganti, diperbaiki maupun ditambah.

1.4. Masyarakat kurang berpartisipasi

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan,

Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas

kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga

keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya

penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya

laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang

49

akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan. Banyak masyarakat yang

enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau

sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar

sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak

kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka

harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan

50

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kepolisian Republik Indonesia adalah pelindung, pengayom, dan

pelayan masyarakat sesuai dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU NO 2 tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan banyaknya

kejahatan yang terjadi tentunya sudah merupakan tugas kepolisian dalam

melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Satuan reserse yang

merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum telah melaksanakan tugas

dan fungsinya sesuai dengan sop yang ada pada satuan reserse polri namun

dalam hasil penidakan tindak pidana satuan reserse belum dapat

memaksimalkan kinerjanya hal ini terjadi karna banyaknya faktor penghambat

personil satuan reserse dalam melaksanakan tugas dilapangan antara lain

a. Kekurangan Personil

b. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan

c. Sarana dan prasana yang masih kurang

d. Masyarakat kurang berpartisipasi

B. SARAN

1. Penambahan jumlah personil khususnya pada Satuan Reserse sehingga

pembagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

pokoknya dapat terlaksana dengan lebih efisien

2. penambahan sarana dan prasana agar personil satuan reserse dapat

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan efektif dan efisien.

51

3. Perlu adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat

untuk menekan tingginya angka kejahatan khusunya di wilayah hukum

Polres Pangkajene kepulauan

52

DAFTAR PUSTAKA

Jamaluddin (2014), “Pengaruh Pendidikan, Kemampuan, Pengalaman dan

Keahlian Terhadap Perstasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Gowa”, Tesis Universitas Muslim Indonesia,

Makasar

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (2012), Peraturan Kapolri No 1

Tahun 2012 tentang Rekruitmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Jakarta

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor: 23

Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi Dan

Tata Cara Kerja Pada Tingkat Resor Dan Kepolisian Sektor, Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta

Mangkunegara, Anwar Prabu (2005), Evaluasi Kinerja SDM, Penerbit PT. Refika

Aditama, Bandung

Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia

Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sedarmayanti. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, reformasi birokrasi dan

manajemen pegawai negeri sipil. Bandung. PT. Refika Aditama.

53

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap penampilan petugas dalam

melakukan pemeriksaan?

2. Apakah petugas disiplin dalam melakukan tugasnya?

3. Seperti apakah kemudahan yang diberikan petugas dalam melakukan

pemeriksaan?

4. Apakah petugas cermat dalam melaksanakn penyidikan

5. Bagaimana kualitas kerja petugas reskrim?

6. Apa saja kendala dalam melakukan penyidikan?

7. Apakah jumlah petugas sudah cukup?

8. Bagaimana cara petugas memberikan pelayanan terhadap saksi dan

tersangka?

9. Sudah baikkah fasilitas dalam melakukan penyidikan?

10. Siapa saja yang berperang penting dalam melakukan penyidikan?

54

Pedoman observasi

Peneliti :

Lokasi :

Pengamatan ini dilakukan untuk mengamati aspek aspek yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan tentang analisis performa pada satuan reserse polres

pangkep yang meliputi ketersediaan sara dan prasarana yang diberikan kepada

satuan reserse dalam melakukan tugas pokoknya serta keadaan lingkungan

kerja sehari harid

Aspek yang diamati Deskripsi Keterangan

Keadaan infrastruktur Infra struktur bangunan sat reskrim

terdiri dari 3 bangunan yang terdiri

dari 7 ruangan 1 lobi dan 1 ruangan

identifikasi. Masing masing ruangan

di tempati oleh masing masing unit

penyidikan dan 1 ruangan lainnya

ditempati oleh kepala satuan reserse

polres pangkep. Nuansa ruangan di

dominasi dengan warna hitam dan

putih.

Kondisi baik

Ketersediaan sarana

dan prasarana

Pada lingkup satuan reserse polres

pangkep ketersedian sarana dan

prasarana bisa dibilang masih

kurang dengan jumlah personil yang

jumlahnya 40an serta beban kerja

yang berat sehingga ketersediaan

55

sarana dan prasarana masih di

anggap kurang memadai

Kebiasaan sehari hari 1. Setiap pagi pukul 07.00 wita

personil staf melaksanakan apel

pagi

2. Setiap pukul 08.00 wita personil

yang melaksanakan piket fungsi

melakanakan serah terima piket

fungsi

3. Pukul 08.30 wita kasat reskrim

memberikan arahan sebelum

melaksanakan tugas

4. Pukul 12.00 – 13.00 wita istrahat,

sholat, makan

5. Setelah istrahat para penyidik

memeriksa berkas penyidikan

dan melakukan koordinasi

dengan kepala unitnya masing

masing

6. Pukul 09.00 personil unit

identifikasi membuka jam

pelayanan sidik jari bagi

masyarakat yang ingin mengurus

SKCK

56

Daftar ringkasan hasil wawancara

Nama Pangkat/

jabatan

Hasil wawancara Tanggal/

bulan

tahun

Eka bayu Akp

(Kasat

reskrim)

Pada dasarnya para personil satuan

reserse polres pangkep memiliki tugas dan

tanggung jawabnya masing masing dalam

melaksanakan tugas pokoknya sehari hari.

Direserse polres pangkep itu memiliki

beberapa unit kerja mulai dari unit PPA

yang menangani tindak pidana yang

berhubungan dengan perempuan dan anak

hingga unit Resmob yang menangani

masalah penyelidikan kasus di lapangan

tugas dan fungsi mereka saling berkaitan

satu sama lain yang saling mendukung

dalam penyelesaian penyidikan maupun

penyelidikan suatu kasus, contohnya bagian

penyidik tindak pidana umum menerima

laporan terjadinya tindak pidana kemudian

bagian unit resmob melakukan penyelidikan

serta penangkapan, hasil dari penangkapan

itu kemudian di serahkan Kembali ke

peyidik untuk dilakukan pemeriksaan saksi

dan barang bukti, kemudian bagian staf

reserse membuat rencana kebutuhannya

20/12/20

21

57

sesuai dengan level kasus yang ditangani

kemudian menyetorkannya ke bagian

bendahara polres untuk selanjutnya

dilakukan permintaan dana. Sebagai kasat

reserse saya menilai anggota saya sudah

melaksanakan tugas dan fungsinya masing

masing dengan baik namun tetap saja

masih banyak kendala yang kami hadapi

contohnya dari kurangnya sarana dan

dukungan operasional dalam melaksanakan

tugas, namun dari semua itu kendala utama

kami adalah kurangnya personil kami

sehingga banyak dari personil kani yang

kerja ektra. Serta terkadang beberapa

personil kami dilibatkan dalam tugas yang

bukan pada fungsinya sehingga bisa

menghambat kerja personil kami.

Sabriadi Iptu

(Kbo

Reskrim)

Menurut saya kinerja para personil kami

sudah baik karna sudah sesui dengan SOP

yang merupakan pedoman kerja kami, tapi

kadang juga ada masnyarakat yang tidak

terlalu paham dengan yang Namanya SOP

kerja sehingga ada beberapa masyarakat

yang sedikit risih dengan proses penyidikan

dan penyelidikan terutama saksi yang

diambil keterangannya, ada beberapa saksi

yang memberikan keterangan yang berbelit

23/12/20

21

58

belit atau kurang jelas, ada pula saksi yang

merasa terlalu lama dimintai keterangan.

Tapi semua itu kami jadikan sebagai bahan

evaluasi diri sehingga selajutnya kami dapat

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Haswar Aipda

(Kaur

mintu

reskrim)

Pada prinsipnya pelayanan administrasi

penyidikan sudah baik, saya melihat rekan

rekan kerja di reserse sudah melakukan

prosedur kerja yang sesuai juknis (petunjuk

administrasi) yang ada, tahapan tahapan

pelaksanaan tugas baik itu penyidik

penyelidik pemeriksaan masing masing

sudah melengkapi berkas administrasi

terlebih dahulu, mulai dari surat perintah

penangkapan hingga surat perintah

pemberhentian penyidikan. Karna

disamping tugas kami sebagai penegak

hukum yang di tuntut cepat dan responsive

kelengkapan berkas penyidikan juga harus

dilengkapi dengan karna itu sebagai

pertanggung jawaban atas kegiatan yang

dilakukan terutama kegiatan yang didukung

dengan anggaran

27/12/20

21

59

Rukmini Bripka

(Bamin

Sat

reskrim)

Menurut saya sebagai personil reserse

kendala kami yang paling utama itu adalah

kurangnya personil dan prasarana

pendukung dalam melaksanakan tugas,

terutama personil polwan di reserse, dalam

melakukan penyidikn maupun penyelidikan

tentu saja saksi maupun tersangka pasti

salah satunya ada perempuan, maka dari

itu sesuai SOP yang melakukan

pemeriksaan tersangka maupun saksi

adalah perempuan juga namun di satuan

reserse saat ini personil polwan hanya saya

sendiri sehingga tugas yang berkaitan

dengan perempuan akan dibebanka kepada

saya yang merupakan satu satunya polwan

di satuan reserse begitupula sarana dan

prasarana yang tersedia bisa dibilang masih

kurang seperti kendaraan dinas, alat

elektronik seperti laptop, print.

28/12/20

21

Aspar Briptu

(Bamin

sat

Reskrim)

Saya berpendapat kinerja personil reserse

sudah baik, banyak kemudahan yang

diberikan kepada saksi yang dimintai

keterangan seperti vasilitas ruangan yang

dipakai untuk mengambil keterangan saksi

yang bersih, diberikan snack dan makan

28/12/20

21

60

serta di antar jemput bagi saksi yang tidak

mempunyai kendaraan.

Saya sebagai personil baru di reserse

melihat para senior senior penyidik memiliki

kinerja yang baik dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya juga sudah

dibekali pengalama dan pelatihan di

bidangnya masing masing sehingga tugas

penyidikan kasus tindak pidana dapat

diselesaikan dengan baik, saya banyak

belajar dari senior senior saya tentang ilmu

penyidikan serta banyak belajar tentang

kedisiplinan senior senior penyidik di

reserse, yang terkadang harus begadang

beberapa hari untuk menyelesaikan

penyidikan perkara tinda pidana yang

terjadi.

61

DOKUMENTASI

62

63

64

65

66

67

68

69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

7. Nama :Eval Anggara Putra Nurdin

8. Nim :105721151617

9. Tempat tanggal lahir :Bontowa 30 Juli 1995

10. Jenis kelamin :Laki - Laki

11. Status pernikahan :Menikah

12. Agama :Islam

13. Perguruan tinggi :Universitas Muhammadiyah Makassar

14. Fakulltas / jurusan :Ekonomi dan Bisnis/ Manajemen

15. Alamat :Bonto Bila -Bila Ds. Patalassang Kec.Labakkang

Kab. Pangkep

16. No hp :085256423195

17. Email :[email protected]

B. Data keluarga

1. Nama orang tua

a. Ayah :H.Nurdin

b. Ibu :Hj.Kasmawati, S.P

2. Nama saudara :a. Erika Sakti Putra Nurdin

b.Evita Suci Ramadhani

c.Ervan Syahreza Putra Nurdin

C. Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 14 Tapole Kec. Labakkang Kab. Pangkep 2007

2. SMP Negeri 1 Labakkang Kec. Labakkang Kab. Pangkep 2010

3. SMA Negeri 1 Pangkep Kec Pangkajene Kab. Pangkep 2013

70

71