i ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TARENGGE TIMUR KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR SKRIPSI Oleh SRI RAVIKA JAMALUDDIN 105720559815 PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKAKASSAR MAKASSAR 2020
99
Embed
ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGANDESA DI DESA TARENGGE TIMUR KECAMATAN
WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR
SKRIPSI
OlehSRI RAVIKA JAMALUDDIN
105720559815
PROGRAM STUDI MANAJEMENFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKAKASSARMAKASSAR
2020
ii
ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGANDESA DI DESA TARENGGE TIMUR KECAMATAN
WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR
SKRIPSI
SRI RAVIKA.JAMALUDDIN105720559815
Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjanapada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
PROGRAM STUDI MANAJEMENFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKAKASSARMAKASSAR
2020
iii
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segalah
kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung
jawab, bakti dan ungkapan terima kasihku kepada:
1. Orangtuaku tercinta, JAMALUDDIN dan NURHAENI ROGE, juga
kedua adikku, Muh ABDU JAMALUDDIN dan Muh NUR ABDI
JAMALUDDIN. Yang memberikan ketulusan, doa, dukungan, nasehat
dan kasih sayang yang senantiasaa mengiringi setiap langkah
usahaklu hingga kini;
2. Keluarga besarku yang selama ini telah membantu, mendoakan, dan
memeberikan dukungan semangat padaku;
3. Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat,
bantuan dan masukan kepadaku.
MOTTO
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu
Kecuali dari Allah”
(QS. An-Nahl: 128)
vii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segalah rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-
Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW berserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.
Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang
berjudul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Tarengge Timur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur” , Skripsi
yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih
kepada kedua orang tua penulis JAMALUDDIN dan NURHAENI ROGE
yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih saying
dan doa tulus tanpa pamri. Dan seluruh keluarga besar atas segalah
pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi
keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah
mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya pewnerang
kehidupan di dunia dan akhirat.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula
viii
penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak
disampaikan dengan hormat kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh Nur Rasyid, SE.,MM., selaku Ketuan Program
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.
4. Bapak Drs. H. Sultan Sarda, MM., Selaku Pembimbing I yang
senantiasa meluangjkan waktunya membimbing dan mengarahkan
penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Firman Syah, SE.,MM., Selaku Pembimbing II yang telah
berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian
skripsi.
6. Bapak Syafaruddin, SE.,MM., Selaku Pembimbing Akademik yang
selalu memberikan arahan serta petunjuk mulai dari proses
perkuliahan sampai pada proses penyelesaian ini.
7. Bapak/ibu dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unuiversitas
Muhammadiyah Makassar yang telah membekali ilmu kepada penulis.
8. Kepala Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu
Timur, Karyawan dan Masyarakat yang telah bersedia menerima
penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian
SRI RAVIKA.JAMALUDDIN, 2019. Analisis PerencanaanPengelolaan Keuangan Desa di Desa Tarengge Timur Kecamatan WotuKabupaten Luwu Timur. Skripsi program studi manajemen fakultasekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar. Dibimbing olehpembimbing I Bapak H.Sultan sarda dan pembimbing II BapakFirmansyah.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dimana yang menjadifokus penelitian adalah partisipatif dan transparansi dalam pengelolaankeuangan desa di Desa Tarengge Timur, dimana yang menjadi informandalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, aparatur desadan kepala dusun.
Hasil dari penelitian ini merujuk kepada analisis perencanaanpengelolaan keuangan desa Tarengge Timur, Kecamatan WotuKabupaten Luwu Timur dengan menggunakan pendekatan partisipatif dantransparansi. Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tarengge Timurpartisipasi masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalamperencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benarberdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapatbagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datanghanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintahDesa Tarengge Timur telah berupaya menginisiasi pertemuan denganmasyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa.perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa sangattransparan dalam memaparkan jumlah anggaran yang di kelola olehpemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yangmelibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampumenyingkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaandengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Tarengge Timur.
Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan dan Keuangan Desa
xi
ABSTRACT
SRI RAVIKA JAMALUDDIN, 2019. Analysis of village financialmanagement planning in the eastern tarengge village wotu sub-district ofeastern luwu district. Thesis of management study program at the Facultyof Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar.Supervised I Mr H.Sultan Sarda and II mentors guide Firmansyah.
This type of research is qualitative research, where the focus of thestudy is participatory and transparency in village financial management inEast Tarengge Village, where the informants in this study are the villagehead, village secretary, village apparatus and hamlet head.
The results of this study refer to the analysis of financialmanagement plans in the village of East Tarengge, Wotu District, EastLuwu Regency using a participatory and transparency approach. Villagefund budget management in East Tarengge Village communityparticipation is very high. Community involvement in the planning variesgreatly, some are really discussing for development, some come becausethey want to take part in development activities, there are also people whocome just to enliven. But overall the East Tarengge Village governmenthas sought to initiate meetings with the community in village fundmanagement planning activities. village financial management planningvillage government is very transparent in describing the amount of budgetmanaged by the village government so that in making plans that involveelements of the village government, BPD and the community is able tosynchronize with development needs and empowerment with the amountof budget managed by East Tarengge Village.
Keywords: Analysis, Village Management and Finance
xii
DAFTAR ISI
SAMPUL ................................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN v
SURAT PERNYATAAN vi
KATA PENGANTAR ................................................................................ iv
b) Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Pada intinya Penyusunan Peraturan Desa bukanlah sebuah kegiatan
yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban
oleh Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan
permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Peraturan
Desa sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat
harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri.
3. Konsep Dana Desa
Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang di gunakan
untuk bagi desa dan ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota.
Dana yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah,
15
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72
Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang desa disebutkan bahwa desa memiliki
kewajiban diantaranya yitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,
menegembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memeberikan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu masyarakat desa memiliki hak untuk ikut berpartipasi dalam
penyelengaraan pemerintah desa diantaranya (Rozaki 2003): (1). Meminta lalu
mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta memantau suatu kegiatan
penyelenggraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa. (2). Mendapat pelayanan yang sama dan adil.
(3). Menyampaikan saran dan aspirasi. (4). Mendapatakan pengayoman dan
perlindungan dari gangguan ketentraaman dan ketertiban desa.
Anggaran Belanja Negara Tahun 2015 direncanakan sebesar, Rp2.039,5
Triliun,yaitu trdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1. 392,4 Triliun,serta
anggaran dana yang diberikan kedaerah dan anggaran dana desa
direncanakan sebesar Rp 646,96 Triliun. Anggaran transfer kedaerah
direncanakan sebesar Rp 637,9Triliundan dana desa direncanakan sebesar Rp
9,06Triliun atau 0,44 % dari semua belanja APBN 2015. Tetapi sesuai dengan
tujuan Pemerintah dalam Membangun negara indonesia dari jumlah alokasi
dana di dalam APBN-P 2015 menjadi Rp.20.766,2Miliar. Kemudian pada tahun
anggaran 2016 Dana Desa diberikan sebanyak Rp.46.982 miliar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan
16
untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan
prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari
Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah
diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk
mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan
kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.
Soemantri (2011: 169) bahwa pelaksaan kegiatan-kegiatan yang
pembiayaannya bersumber dari DD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan
oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota,
maka peruntukan DD sebagai berikut.
a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes.
c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
e. Teknologi Tepat Guna.
f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
g. Pengembangan sosial budaya.
h. Dan sebagainya yang dianggap penting
Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan
Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan
Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
meliputi (Karyana 2010):
17
a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
b. Anggaran Dana Desa.
c. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
d. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin
segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya
desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan
desentralisasi fiscal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-unadang
tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh
Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar
per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal
kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam ( hal ini akan diantisipasi
melalui aturan-aturan desentralisasi fiscal yang mengatur besarnya anggaran
desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan
pemerintah.
Soemantri (2011: 158) rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa
sebagai berikut.
a. Azaz merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama
untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal
(ADDM)
b. Azaz Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai
Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu
(misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan
lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
18
Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan
kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa
secara nasional dalam APBN setiap tahun (Sholekan 2011).
Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung
berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa,
dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan
angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan
bobot:
a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa.
b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa.
c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa (DD)
merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah
dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.
4. Sumber Dana Desa
Telah dikemukakan, bahwa Desa yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri membutuhkan biaya untuk membiayai penyelenggaraan roda
Pemerintahan. Maka Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk mencari
sumber pendapatan Desa sesuai dengan kemampuannya.
19
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana
yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan
pengelolaan keuangan desa (Arief 2007).
Dalam PP No.72 Tahun 2005 mengenai desa pasal 1 ayat 11, dana desa
(DD) merupakan data yang diambil dari APBD daerah dimana desa itu berada
yang merupakan bagian dari dana perimbangan pusat yang disalurkan oleh
kabupaten atau kota yang kemudian diberikan kepada desa paling sedikit 10%
atau lebih, besar kecilnya di lihat apakah desa itu tertinggal atau tidak (Pradita,
2015).
Mengenai pendapatan desa, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa
(PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Sementara itu, pendapatan
desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah
anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Astuti 2015).
Sumber-sumber keuangan desa (PP No. 72 Tahun 2005):
a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan
partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
20
d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketika
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata
usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran (Wahyudin 2015).
Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan
pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala
Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pendapatan Desa ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai
dengan uang Sedangkan yang dimaksud dengan sumbersumber ialah sumber-
sumber pendapatan Desa yang pada umumnya sebagai berikut (Kusnandar
2015):
a. Dari pemerintah ialah sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing sebesar 10% untuk dana
alokasi desa. Adapun jenis-jenis sumbangan dari Pemerintah Pusat, adalah
sebagai berikut :
21
a) Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari Pemerinta
b) Bantuan dari Pemerintah Provinsi.
c) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
d) Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan,
e) Sebagian pajak dan retsibusi yang diberikan kepada Desa.
b. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai
sebutan, seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, iuran, urunan,
dan lain-lain.
c. Dari pihak ketiga adalah Pemerintah Desa dapat menerima sumber dari
pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan,
badanbadan dan organisasi.
d. Dari kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi
desa bersangkutan, kekayaan desa tersebut di atas terdiri atas :
a) Tanah kas
b) Pasar desa
c) Bangunan desa
d) Objek rekreasi yang diurus desa
e) Pemandian umum yang diurus desa
f) Hutan desa
g) Tempat-tempat pemancingan di hutan
h) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
i) Jalan desa
Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Desa yang
berhak mengurus rumah tangganya sendiri untuk setiap tahun menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) setelah
22
mendapatkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dari Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pengelolaan
anggaran tersebut di atas dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada
Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya setelah berakhir tahun
anggaran.
5. Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa
keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan
bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6
Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
Perencanaan
a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh
kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk
disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati
disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila
23
Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka
peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus
dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil
evaluasi.
e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa
tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa
menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa
dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran
sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat
melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah
desa.
f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD
mencabut peraturan desa dimaksud.
g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan
desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang
dilakukan adalah:
a) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20
(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa
tentang APBDesa.
24
b) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.
c) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang
harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
d) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala
desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang
APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan
pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.
B. Tinjauan Empiris
Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang
mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan Analisis
Sumber dan Penggunaan Dana Desa pada Kantor Pemerintah Desa Tarengge
Timur Kabupaten Luwu Timur. Beberapa studi empiris maupun deskriptif yang
menjadi acuan penulisan skripsi ini antara lain :
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No.Nama
PenelitiJudul
VariabelHasil Penelitian(X) (Y)
1. Siti
Khoiriah
Analisis Sistem
Pengelolaan
Dana Desa
Regulasi Keuangan
Desa
Desa merupakan
entitas terkecil dalam
pemerintahan
25
Berdasarkan
Regulasi
Keuangan
Desa
Indonesia yang diakui
dan dihormati
berrsadarkan konstitusi.
Desa telah melalui
sejarah pengaturan
yang panjang yang
akhirnya pengaturan
tentang desa secara
khusus diatur dalam
Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang
Desa. Pengaturan
tersebut membawa
desa memasuki babak
baru dan membawa
harapanharapan baru
bagi kehidupan
kemasyarakatan dan
pemerintahan desa
yang berdampak erat
kepada keuangan desa
terkhusus terkait
dengan sistem
pengelolaan dana
desa. Dengan
26
menggunakan
pendekatan yuridis-
normatif, penelitian ini
menyimpulkan bahwa
Indonesia telah
memiliki regulasi
signifikan terkait
dengan pengelolaan
dana desa mulai dari
tahapan pengelolaan
dana desa sampai
kepada sistem
pengawasan
pengelolaan dana
desa. Tahapan
pengelolaan dan
pengawasan
pengelolaan dana desa
seperti yang terdapat
dalam peraturan
perundang-undangan
akan berpotensi positif
dalam pelaksanaan
akuntanbilitas
penyelenggaraan
27
ataupun akuntanbilitas
publik pemerintahan
desa.
2. M.
Rinaldi
Aulia
Analisis
Pengelolaan
Dana Desa
Pada
Pemerintahan
Desa
Pengelolaan
Dana Desa
Pemerintahan
Desa
pengelolaan dana desa
yang dilakukan oleh
dua nagari, yaitu Nagari
Sikucur dan Nagari
Campago cukup baik,
yaitu mulai dari
perencanaan sampai
dengan
pertangungjawabanny.
3. Chandra
Kusuma
Putra
Pengelolaan
Alokasi Dana
Desa Dalam
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa (Studi
Kasus Desa
Wonorejo
Kecamatan
Singosari
Kabupaten
Malang).
Dana Desa Pemberdayaan
masyarakat
Hasil Penelitian adalah
menunjukan bahwa
sebagian dari dana
ADD untuk
pemberdayaan
masyarakat digunakan
untuk biaya operasional
pemerintah desa dan
BPD sehingga
penggunaan ADD tidak
sesuai dengan
peruntukannya.
4. Elisabeth Pengelolaan Pengelolaan Dana Desa Kewenangan
28
Siringo
Ringo
Keuangan
Desa Di Desa
Adi Jaya
Kecamatan
Terbanggi
Besar
Kabupaten
Lampung
Tengah
Keuangan mengelola dana desa
ini adalah hal yang
baru di desa Adi Jaya.
Desa Adi Jaya
Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten
Lampung Tengah
sudah menerima
alokasi dana desa
sejak tahun 2015 untuk
mewujudkan
pengelolaan keuangan
desa yang baik ada
beberapa hal kegiatan
yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan , dan
pertanggung jawaban
dengan selanjutnya
permasalahan dari data
skripsi inilah adalah
untuk mengetahui
pengelolaan keuangan
29
desa di Desa Adi Jaya
Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten
Lampung Tengah dan
faktor-faktor yang
menjadi penghambat
dalam pengelolaan
keuangan desa di desa
Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung
Tengah.
5. Sumiati Pengelolaan
Alokasi Dana
Desa Pada
Desa
Ngatabaru
Kecamatan
Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi
Pengelolaan Dana Desa Mengamati kenyataan
yang terjadi berkenaan
dengan fenomena
Pengelolaan Alokasi
Dana Desa mendorong
peneliti untuk meneliti
bagaimana
sesungguhnya
Pengelolaan Alokasi
Dana Desa pada Desa
Ngatabaru Kecamatan
Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi.
30
C. Kerangka Pikir
Gambar. 2.1 Kerangka Pikir
Pada gambar 2.1 menunjukan bentuk kerangka pikir yang di muat penulis
terkait Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tarengge
Timur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dimana Partisipasi adalah
tindakan ikut serta masyarakat dalamrangka terlibat pada keseluruhan proses
perencanaan pengelolaan keuangan desa. Sementara transparansi adalah
keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
a. Partisipatifb. transparansi
PerencanaanPengelolaan Dana Desa
Analisis
31
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk
menjawab tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Tarengge Timur Kec.Wotu, Kab.Luwu Timur secara mendalam konteks waktu
dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan
kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar
focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiyono (2012). Proses
penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap
narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami
bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu meneliti harus terjun dalam lapangan
dalam waktu yang cukup lama.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan judul terkait Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan
Desa di Desa Tarengge Timur Kec.Wotu Kab.Luwu Timur maka yang menjadi
fokus penelitian penulis adalah:
a) Partisipasif adalah melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka
menyususn perencanaan pengelolaan keuanga desa yang ada di desa
taerengge timur kec.wotu kab. Luwu timur.
b) Transparansi adalah terbukanya aksesbagi masyarakat dalam memperoleh
informasi mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di
desa tarengge timur kec.wotu kab.luwu timur.
32
C. Pemilihan Lokasi Dan Situs Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di kantor pada desa tarengge timur kec.wotu
kab.luwu timur, provinsi sulawesi selatan. Subyek yang akan diteliti adalah para
aparat pemerintahan desa dan masyarakat yang berada pada desa tersebut.
Sedangkan waktu penelitian berangsung selama kurang lebih 2 bulan. Dengan
rincian, bulan pertama pengurusan surat izin penelitian dan pengambilan data.
Dan bulan ke 2 analisis data.
D. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dijaring dari sumber data primer dan
sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini:
1. Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk
menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal
ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlakukan
untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai
upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama
diperoleh melaui dokumentasi.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada
dua cara, yaitu:
1. Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan dengan
cara mempelajari, membaca dan meneliti berbagai referensi daam bentuk
33
buku, jurnal, karya ilmiah serta referensi ilmiah lainnya yang berhubungan
dengan topik penelitian ini.
2. Penelitia lapangan (Field Research). Metode pengumpulan data ini
merupakan metode yang dilakukan dengan cara turun langsung ke
lapangan/lokasi penelitian untuk bertemu dengan objek penelitian. Adapun
beberapa teknik yang akan ditempuh dalam penelitian lapangan adalah:
a) Observasi. Teknik ini dilakukan untuk melalukan pengamatan langsung
terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran awal tentang
objek penelitian tersebut.
b) Wawancara. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan dalam
rangka melakuakn interaksi langsung antara penelitian dan objek
penelitian. Dalam teknik wawancara, peneliti akan menanyakan
beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data yang ingin
dikumpulkan oleh peneliti.
c) Dokumentasi. Yaitu bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan objek penelitian yang dilakukan penulis untuk dijadikan bahan
dalam penyusunnan.
F. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus
“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen
meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan
wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek
penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti kualitatif sebagai
34
human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulannya atas temuannya.
G. Teknik Analisis
a) Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan,mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat
diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagaikuantifikasi data.
b) Penyajian data adalah kegiatan data ketika sekumpulan informasi
disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan
kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif
(berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
c) Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk
mengambil tindakan.
35
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Profil Desa Tarengge Timur
Desa Tarengge Timur merupakan desa yang berada dalam wilayah
administrasi Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi
Selatan. Desa Tarengge Timur dipimpin oleh seorang kepala desa atas nama
Desius Rantetana yang di lantik pada tanggal 26 September 2013. Adapun batas
dari desa Tarengge Timur adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Desa Manunggal dan Desa Bangun Jaya
Sebelah Selatan : Lampenai, Madani, Maramba dan Kanawatu
Sebelah Barat : Desa Tarengge
Sebelah Timur : Desa Karambua
Desa Tarengge Timur terdiri atas 5 dusun yaitu:
1. Dusun Muktisari
2. Dusun Buah Sari
3. Dusun Roda
4. Dusun Tete Tallu
5. Dusun Rantetiku
2. Visi dan Misi
Visi :Visi diinterpretasikan sebagai gambaran yang menantang keadaan Desa,
masa depan Desa yang ideal seperti yang diinginkan dengan melihat
potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Tarengge Timur
dilakukan dengan pendekatan partisifatif, melibatkan pihak-pihak yang
36
berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa itu
sendiri pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti
satuan kerja wilayah, pembangunan dititikberatkan pada sektor
pembangunan fisik, pertanian, sosial, ekonomi, budaya dan peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM). Maka berdasarkan konsideran tersebut,
VisiDesa Tarengge Timur adalah :“Mewujudkan Masyarakat Desa
Tarengge Timur yang Aman,Sejahtera, Aktif dan Berkualitas“
Misi: Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu
pernyataan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi Desa
tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyatan Visi kemudian dijabarkan
dalam Misi agar dapat diimplementasikan /dikerjakan.
Sebagaimana penyusunan Visi, Misi dalam penyusunannya menggunakan
pendekatan partisifatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tarengg
Timur sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Tarengge Timur
antara lain :
1. Mewujudkan tersedianya Prasarana dan sarana publik yang memadai
2. Mendorong kemajuan sektor usaha mikro , kecil dan menengah
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat
atas hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan.
5. Menggiatkan kegiatan pembinaan Keagamaan, budaya, kepemudaan dan
Olahraga.
6. Mendorong terlaksanaya Pemerintahan yang efektif dan efisien.
37
3. Struktur Organisasi
Gambar 4.1
(Sumber : Kantor Desa Tarengge Timur 2019)
KEPALA DESADESUS RANTETENA
SEKRETARIS DESAARIF WIBOWO
KAURTATA USAHA & UMUM
PONIATI
KAURPERENCANAAN
HENRIYANI
KAURKEUANGAN
FITRIANI
KASIPELAYANANSUJARWO
KASIKESEJAHTERAAN
TASLIM
KASIPEERINTAHAN
MULIANI
KEPALA KEWILAYAAN/KEPALA DUSUN
DUSUNRODA
BURBANUS G
DUSUNBUAH SARISUKARMIN
DUSUNMUKTISARITUMIJAN
DUSUNTETETALLUASIRMAN
DUSUNRANTETIKUYULIANA P
37
38
4. Jumlah Penduduk
1. Laki-laki : 796
2. Perempuan : 820
3. Kepala Rumah Tangga : 339
4. Kepala Keluarga : 382
5. Mata Pencaharian Penduduk
Tabel 4.1 Mata Pencarian penduduk
No Prosentase Jalur profesi %
1 Petani 80,90
2 Sektorusaha/perdagangan 0,10
3 Sektor Industri Rumah 0,20
4 PNS 0,25
5 TNI/polri 0,15
6 Non Formal 0,27
7 Lain-lain profesi 0,13
(Sumber : Kantor Desa Tarengge Timur 2019)
6. Strategi dan arah kebijakan Desa Tarengge Timur
Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Tarengge
Timur selalu diawali dengan Musyawarah Desa yang mengahadirkan tokoh-tokoh
masyarakat, Lembaga Desa, BPD dan Wali Amanah Desa dalam rangka
penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui
permasalahan yang ada di Desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja
yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa Tarengge Timur
39
juga rutin mengadakan kegiatan Kumpul Bareng Kepala Desa.Dimana dalam
kegiatantersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun Pembangunan Desa. Dengan
adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.
Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Tarengge Timur
Kecamatan Wotu adalah Program Pembangunan partisipatif yang mana dalam
Pelaksanaan Pembangunan mulai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan
Disamping Pelaksanaan Pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka
mendapat kepercayaan masyarakat, pemerintah desa merupakan sistem
pemerintahan terbuka atau Open Goverment yang mana semua masyarakat bisa
melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai
pelayanan pablik,pembangun desa dan pengelolaan keuangan desa melalui
media media yang telah disediakan.Selanjutnya program dan kebijakan
Pemerintah Desa Tarengge Timur yang menjadi fenomenal adalah Program
Berbasis Lingkungan yang mana seluruh warga dan ketua RT ikut berpartisipasi
langsung dalam musyawarah untuk perencanaan pembangunan di masing-
masing RT dan Pemerintah Desa sebagai fasilitator administrasi dan penyediaan
anggaran melalui APBDesa dengan model pelaksanaan HOK menggunakan
partisipasi swadaya masyarakat di lingkungan tersebut. Dari kebijakan yang
tertulis diatas, Pemerintah Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu berharap
nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (Trust) untuk melaksanakan
pembangunan berkelanjutan (Sustainble Development) dengan suasana terbuka.
Sehubungan dengan arah kebijakan pemerintah Desa maka kebijakan
umum pembangunan Desa Tarengge Timur merupakan hasil rumusan dari 4
masukan utama:
40
1. Kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan
yang dimiliki serta kelemahan atau factor-factor yang mungkin menghambat
proses pembangunan dimasa depan.
2. Environmental input yaitu berupa peluang sekaligus ancaman yang potensial
dihadapi dalam proses pembangunan yang tercipta akibat dinamika
lingkungan strategis.
3. Instrumental Input yaitu berupa peraturan Perundangan yang berlaku yang
menjadi bingkai batin yang harus ditaati dalam proses pembangunan Desa
Tarengge Timur.
4. Dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Desa
Tarengge Timur mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari
strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan dimaksud
merupakan perwujudan dari upaya – upaya pemenuhan hak dasar
masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif dan
pemberdayaan kelembagaan.
7. Agama yang dianut masyarakat Desa Tarengge Timur
Tabel 4.2 Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Tarengge Timur
1. Islam 68,07%
2. Kristen 6,19%
3. Katolik 22,65%
4. Hindu 2,48%
5 Aliran kepercayaan lain 0,62%
(Sumber : Kantor Desa Tarengge Timur 2019)
41
B. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tarengge Timur Kec.
Wotu, Kabupaten Luwu Timur.
Anggaran Sektor Publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasiakan
dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu
moneter.Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik
merupakan suatu dokumen yang menggambarkan suatu kondisi keuangan dari
suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan
aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apayang akan dilakukan organisasi
dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa
yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.
Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa
keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan
bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6
Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.
Selanjutnya penulis akan membahas terkait analisis perencanaan
pengelolaan keuangan desa yang dipaparkan penulis berdasarkan teori yang di
bangun, yang di paparkan sebagai berikut:
a. Partisipatif
Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good governance yang dilakukan
melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru
42
yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat
masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang
memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembanguan yang ada di
dalamnya.
Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat
desa Tarengge Timur dalam rangka perumusannya. Keterlibatan masyarakat
menurut Kades Tarengge Timur merupakan bentuk evaluasi dan keterlibatan
masyarakat dalam rangka pembangunan desa Tarengge Timur.
“Partisipasi masyarakat Desa Tarengge Timur di setiap perencanaan program
pembangunan cukup tinggi.Hal tersebut wajib dilakukan, karena pada dasarnya
pembangunan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga memudahkan
pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan, karena secara keseluruhan
pihak pemerintah telah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dari
masyarakat.” (Hasil wawancara dengan DR tanggal 4/11/2019).
Hasil wawancara dengan DR dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat
dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka
pembuatan program sangat membantu pemerintah desa dalam menentukan
kerangka kebijakan yang akan di buat oleh pemerintah desa.
Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat
dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan
program dan pembangunan masyarakat, yang di laksanakan di dalam maupun di
luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.
Kehadiran masyarakat Tarengge Timur dalam rangka ikut berpartisipasi pada
perencanaan pengelolaan keuangan dalam pembuatan program pembangunan
43
merupakan sebuah tanggung jawab moril yang ditunjukkan masyarakat pada
wilayah pembangunan desa. Pada akhirnya masyarakat dapat merumuskan dan
mengetahui sendiri apa saja yang menjadi program desa sehingga mudah untuk
mereka awasi.
“Dalam kegiatan perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat
merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab
masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk
memperbaiki mutu hidup mereka.Artinya, melalui partisipasi yang diberikan,
berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga
menuntut keterlibatan masyarakat.”(Wawancara dengan HR tanggal 4/11/2019).
Hasil wawancara dengan informan HR keterlibatan masyarakat dalam
rencana pengelolaan keuangan merupakan sebuah tanggung jawab masyarakat
dalam ikut berpartisipasi pada wilayah pembangunan desa.
Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk
keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnya
partisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan
kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat
secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya
partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah
bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan,
melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan
kemauan yang dapat diandalkan dalam setiap pembangunan.
Proses pembangunan Desa Tarengge Timur diharapkan dapat memberikan
manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu
44
manfaat dari pembangunan desa merupakan penentu atau akhir dari proses
keikutsertaan masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan desa.
“Partisipasi masyarakat desa Tarengge Timur terhadap pembangunan desa
terdiri dari dua kelompok.Kelompok pertama adalah kelompok yang
berpartisipasi atas keinginannya sendiri dan kelompok yang kedua adalah
kelompok yang berpartisipasi tapi mengharapkan upah kerja.Jadi dapat di
gambarkan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki nilai-
nilai gotong royong, bahu-membahu dan rela berkorban untuk pembangunan
demi tercapainya tatanan masyarakat. Sadar akan diri dan tanggung jawabnya
sebagai mahluk sosial yang hidup untuk saling membantu dan mementingkan
kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Sedangkan kelompok kedua
adalah segelintir orang-orang yang hanya mementingkan rasa ego yang tinggi
akibat kurang di dasari dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang telah lama
ada dan tertanan dalam diri setiap masyarakat desa.”(Wawancara dengan SY
tanggal 5/11/2019).
Hasil wawancara dengan informan SY dapat dilihat bahwa ada dua tipikal
kelompok masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi pada wilayah
perencanaan pengelolaan keuangan desa guna ditujukan pada wilayah
pembangunan.
Perencanaan dengan pendekatan partisipasitif merupakan sebagai strategi
pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat
bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses
pembangunan.
45
Pemerintah Desa Tarengge Timur memberikan kebebasan bagi warganya
untuk menyampaikan aspirasi dan idenya terutama masalah perencanaan
pembangunan yang ada di Desa.Hal ini bertujuan kemajuan bersama.
“Pada proses perencanaan pembangunan Desa Tarengge Timur masyarakat
di berikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan saran mereka terkait
pembangunan desa yang harus di prioritaskan, selanjutnya kita cocokkan
dengan jumlah APBDes sehingga bisa di petakan jumlah anggaran yang harus di
gunakan dalam program pembangunan.” (Wawancara dengan BD tanggal
5/11/2019).
Hasil wawancara dengan informan BD dapat dilihat bahwa pemerintah desa
Tarengge Timur memberikan kebebasan penuh terhadap masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi dan saran dalam proses pembangunan juga
perencanaan keuangan yang akan digunakan.
Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014
adalah:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun
Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang
mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten.
2. Proses penganggaran (APBDesa) Setelah RKPDesa ditetapkan maka
dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana
anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman
dalam proses penganggaranya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah
46
desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang
menjadi kewenangan desa.
Tabel 4.3 Perencaan Anggaran Pembangunan
NoAsal
Program/KegiatanNama Program/ Kegiatan
Prakiraan Pagu
Dana (Rp.)
Prakiraan
Pelaksana
1 Dari Pemerintah Air Bersih 800,000,000 PU Pusat
2Dari Pemerintah
Daerah Provinsi
Pengaspalan Jalan Poros
Tarengge timur4,000,000,000 PU Provinsi
3Dari Pemerintah
Daerah Kabupaten
Drainase jln Karya
Sejahtera550,000,000 PU Kabupaten
Pengaspalan Jalan
Marannu2,000,000,000 PU Kabupaten
Pengaspalan Jalan B.Kali 1,100,000,000 PU Kabupaten
Bronjong Sungai Rombe 350,000,000 PU Kabupaten
Pembagunan Jembatan
Jalan Pajatobu 2450,000,000 PU Kabupaten
Lanjutan Pembagunan
Jides BR 6 Kanan tengah350,000,000 Pertanian
Proteksi Jln. Karya
Sejahtera700,000,000 PU Kabupaten
(Sumber: Desa Tarengge Timur 2019)
Pada tabel 4.1 dapat dilihat jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan
pembangunan. Proses penyusunan anggaran tersebut merupakan hasil
musyawarah pemerintah desa dan masyarakat desa Tarengge Timur. Sehingga
masyarakat dapat ikut mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa.
47
Masyarakat desa Tarengge Timur mengapresiasi pemerintah desa dalam
melibatkan masyarakat pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.
Hal tersebut menjadi bentuk pengawasan masyarakat agar anggaran yang di
berikan kepada Desa dapat ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa.
“Pemerintah desa Tarengge Timur selalu memberikan informasi dan
sosialisasi kepada masyarakat baik melalui lisan atau undangan kepada
masyarakat untuk ikut serta dalam proses musyawarah pembahasan anggaran
yang akan di gunakan dalam kegiatan pembangunan Desa Tarengge Timur.
Kegiatan tersebut sangat bermanfaat juga sebagai bentuk pengawasan
masyarakat dalam pengelolaan dana desa.” (Wawancara dengan IH Tanggal
6/11/2019)
Hasil wawancara dengan informan IH menunjukan bahwa masyarakat sangat
mengapresiasi etikad baik dari pemerintah desa Tarengge Timur dalam rangka
melibatkan masyarakat pada persoalan perumusan pengelolaan anggaran Desa.
Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan
matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk
pelaksanaan kegiatan dengan anggaran alokasi dana desa sehingga apa yang
menjadi tujuan dan sasaran program alokasi dana desa dapat tercapai sesuai
dengan yang diharapkan.
Sebagian masyarakat Desa Tarengge Timur menganggap bahwa pengelolaan
dana desa selama ini hanya menguntungkan pemerintah saja tanpa di gunakan
pada wilayah pembangunan. Sehingga keterlibatan masyarakat pada wilayah
perencaan pengelolaan keuangan desa memberikan kesempatan kepada
masyarakat guna melibatkan diri pada prosedur penyunan program
pembangunan desa Tarengge Timur.
48
“Musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk
menampung aspirasi masyarakat, jadi pada saat berlangsung musyawarah
semua tokoh masyarakat, BPD, LPM dan perangkat desa di undang untuk hadir,
kita rapat di balai desa dan usulan apa saja yang dibawa oleh kepala dusun dari
wilayah masing-masing.” (Wawancara dengan HM Tanggal 06/11/2019).
Hasil wawancara dengan informan HM dapat dilihat seluruh stakeholder yang
berkepentingan di Desa Tarengge Timur di kumpulkan untuk melakukan
musyawarah terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa dan program yang
di tawarkan dalam pembangunan desa.
Anggaran dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang
penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun
melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya
yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat
merespon kebutuhan/ aspirasi yang berkembang.
Kepala Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur melihat keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa sangat
membantu proses pembangunan desa. Masyarakat mempunyai peran dalam
pembangunan desa terutama perencanaan anggaran.
“Seharusnya memang seperti itu, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam
perencanaan keuangan. Masyarakat yang sangat tahu apa kebutuhan, apa yang
kurang, dan apa yang harus dibenahi. Walaupun pada dasarnya kehadiran
masyarakat tidak mempengaruhi full dari pengambil kebijakan tapi minimal
49
masyarakat mengetahui prosedur perumusan anggaran.” (Wawancara dengan
TM tanggal 07/11/2019)
Hasil wawancara dengan informan TM dapat dilihat bahwa kterlibatan
masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan pada dasarnya
mempunyai batasan tertentu dalam pengambilan keputusan namun kehadiran
masyarakat paling tidak dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil.
Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat
tercapai tujuan dalam pembagunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber
pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan oprasional
desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana desa atau bisa
disebut juga dengan dana dana desa.
Pengelolaan dana desa di Desa Tarengge Timur pada dasarnya merupakan
wewenang dari pemerintah desa, namun sebagai opsi dalam menyusun
anggaran untuk kegiatan program dana desa di butuhkan partisipasi dari
masyarakat desa Tarengge Timur agar penggunaan dana desa tepat sasaran
dan tidak cenderung asal membuat program pembangunan.
“Perencanaan penggunaan dana desa untuk kegiatan program pembangunan
bagi masyarakat tentu harus mendapatkan dukungan dan masukan dari
masyarakat Desa Tarengge Timur. Masyarakat di perbolehkan untuk ikut
bermusyawarah mendiskusikan anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan
pembangunan. Saya melihat setiap perencanaan di Desa ini selalu melibatkan
masyarakat dalam perumusannya, tentu langkah ini sanga bagus agar anggaran
yang ada bisa di maksimalkan untuk kegiatan pembangunan.”(Wawancara
dengan YP tanggal 07/11/2019).
50
Hasil wawancara dengan informan YP dapat dilihat bahwa proses
penyusunan anggaran untuk kegiatan pembangunan dengan partisipasi dari
masyarakat akan sangat mendukung pemerintah desa dalam memaksimalkan
program pembangunan di Desa Tarengge Timur.
Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait partisipasi masyarakat
dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa
Tarengge Timur partisipasi masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar
berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian
dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk
turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Tarengge Timur
telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan
perencanaan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat kedepannya tentu
sangat di harapkan agar pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih bersinergi
dalam pembangunan Desa Tarengge Timur.
b. Transparansi
Transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat
dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan pengelolaan keungan desa
yang bertujuan dalam membangun desa secara sistematis dan
terstruktur.Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.
Pemerintah desa Tarengge Timur telah menjalankan prinsip keterbukaan
dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik.Pada wilayah perencanaan
pengelolaan keuangan desa aparatur desa memaparkan usulan kegiatan dan
51
jumlah anggaran yang akan di gunakan selanjutnya pemerintah desa dan
masyarakat bermusyawarah terkait program yang akan di buat.
“Transparansi dalam perencanaan maupun pelaksanaan di dalam
pelaksanaan kegiatan kita membuat semacam pengumuman atau papan
informasi, dalam perencanaan kita berikan kepada masyarakat dananya dana
dari apa kemudian besaran dana berapa, volume yang di capai berapa,
pekerjaannya apa, waktunya berapa hari dan sebagainya kita tunjukkan dengan
papan nama untuk satu kegiatan. Kalau untuk kegiatan keseluruhan semua
program desa dari januari sampai desember kita membuat baliho yang akan
dilihat seluruh masyarakat.” (Wawancara dengan DR tanggal 4/11/2019)
Hasil wawancara dengan informan DR dapat dilihat bahwa dalam kegiatan
perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tarengge Timur pemerintah desa
terlebih dahulu memaparkan kegiatan dan jumlah anggaran yang akan di
gunakan dan bagaimana prosedur kegiatan tersebut di bentuk. Serangkaian
prosedur tersebut di rembukan bersama dengan masyarakat kemudian disahkan.
Kemudahan dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintahan
merupakan salah satu hal yang kini menjadi perhatian bagi masyarakat.Hal ini
disebabkan adanya keterkaitan antara transparansi dan isu-isu mengenai etika,
korupsi, penyimpangan administrasi, dan akuntabilitas.
Prinsip transparansi menjadi perhatian penting pemerintah Desa Tarengge
Timur, di dalam setiap keegiatan pemerintah selalu berupaya melibatkan
masyarakat didalamnya.Hal ini sangat penting agar tidak memicu kecurigaan
pada tataran masyarakat sehingga penting selalu melibatkan masyarakat
termasuk pada teknis kegiatan.
52
“Prinsip keterbukaan dalam kegiatan pemerintahan merupakan prioritas bagi
kami demi membangun kepercayaan bagi masyarakat Desa Tarengge Timur.
Dalam kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap
evaluasi kami selalu membentuk tim yang didalamnya berisi pemerintah desa,
tokoh masyarakat, lembaga yang ada di desa, dan masyarakat itu sendiri yang
wilayahnya menjadi sasaran program dalam pembangunan. Selanjutnya tim yang
di bentuk tersebut terlibat dalam pembuatan teknis, penyusunan anggaran,
pembelanjaan, sehingga dalam keseluruhan prosedur ada prinsip keterbukaan
sehingga bisa memaksimalkan peran dari masyarakat bagi pembangunan Desa
Tarengge Timur.” (Wawancara dengan HR tanggal 04/11/2019)
Hasil wawancara dengan infroman HR menunjukkan adanya pembentukan
tim dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa sampai pada tahap
pelaporan menujukkan terbukanya pemerintah desa dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang transparatif kepada masyarakat.
Keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Transparansi mengandung unsur
pengungkapan (disclosure) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah
diakses oleh pemangku kepentingan.
Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, pemdes melibatkan serta
BPD dan unsur masyarakat dalam proses perencanaan tersebut. Masyrakat
menjadi elemen yang sangat penting dalam menerima informasi guna menjadi
53
bahan pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan
anggaran desa.
“Prinsip keterbukaan oleh pemerintah desa merupakan sarana penyampaian
informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dalam perencanaan
pengelolaan keuangan desa.Terlebih transparansi sudah diatur dalam undang-
undang yang bagi aparatur pemerintaha desa harus di laksanakan. Desa
Tarengge Timur telah melakukan berbagai upaya untuk terbuka kepada
masyarakat terkait peraturan yang ada, termasuk melakukan sosialisasi dengan
menghadirkan orang Dinas ataupun yang paham pada bidangnya. Langkah
tersebut saya fikir sangat baik untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat terkait prosedur dalam membuat perencanaan sampai pada tahap
laporan, tentu dengan adanya transparansi akan semakin meningkatkan
partisipasi dari masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah guna
pembangunan desa.” (Wawancara dengan SY tanggal 05/11/2019)
Hasil wawancara dengan informan SY dapat dilihat dengan adanya prinsip
keterbukaan kepada masyarakat akan semakin meningkatkan kepedulian
masyarakat dalam berpartisipasi guna pembangunan desa yang berorientasi
pada kesejahteraan masyarakat.
Keuntungan dari adanya transparansi adalah dapat meningkatkan
akuntabilitas pemerintah dan bagi masyarakat dapat menjadi pangawas dalam
setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kinerja pemerintah
menjadi semakin baik. Apabila informasi atas penyelenggaraan pemerintahan
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menjadikan pemerintahan dapat
bebas dari korupsi karena adanya pengawasan yang ketat dari pihak masyarakat
sehingga menjadikan pejabat publik lebih bertanggungjawab akan tugasnya
54
dalam melayani masyarakat. Selain itu transparansi dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial
yang lebih erat antara keduanya.
Pemerintah Desa Tarengge Timur melaksanakan pemerintahan dengan
memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat dalam melakukan
pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.Dengan penyelenggaraan
pemerintah yang mudah di akses oleh masyarakat maka semakin mudah
masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Tabel. 4.4 Transparansi RPJMDES Tarengge Timur Tahun 2019
No. Bidang Sub Bidang Jenis KegiatanPerkiraan
volume
Sumber
Dana
Penyelenggaraan
pemerintah Desa
Belanja kades
dan perangkat
desa
Penghasilan tetap dan
tunjangan Kades
Beserta aparat
12 orang APBDes
Ops. Rt/Rw Operasional 11 Orang APBDes
Tunjangan dan
Ops BPD
1. Tunjangan BPD
2. Ops. BPD
5 Orang
Keg./Tahun
APBDes
APBDes
Ops. TIM 1. Tim Penyusn RKP
Desa
2. Tim Penyusun
RPJM Review
3. Tim Sosialisasi
P2MP
1 Keg/ tahun
1 Kegiatan
1 kali/ tahun
APBDes
APBDes
APBDes
55
Ops.
Perkantoran
Pemdes
1. ATK
2. Konsumsi
3. Meubeuler
4. Sppd
5. Pemeliharaan
kendaraan dinas
dan inventaris
kantor
6. Listrik dan internet
kantor
7. Profile desa
8. Pendataan desa
9. Penetapan tapal
batas desa
10. Alat kebersihan
kantor
11. Peralatan kerja
pemdes
12. Belanja modal
Laptop
Printer
Lemari arsip
Kursi
Meja
Proyektor
Pengadaan
seragam olahraga
13. Pengadaan PDH
bagi perangkat
desa
14. Pembangunan
Lembaga,Bumdes
serta penyertaan
1 kali/tahun
8 unit
8 unit
12 unit
100 unit
10 unit
1 unit
30 stell
30 stel
1 Keg
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
56
modal Bumdes
15. Asuransi
kesehatan dan
kecelakaan kerja
bagi kepala dan
aparat desa.
16. Pengadaan
kendaraan
operasional desa
17. Pengadaan aset
desa
18. Biaya operasional
pelayanan
masyarakat,
pilkades, pemilihan
BPD dan seleksi
perangkat desa.
1 kali/ tahun
1 unit
1 tim
1 tim
APBDes
APBDes
APBDes
APBDes
(Sumber: Desa Tarengge Timur)
Dari tabel 2 dapat dilihat bentuk transparansi pemerintah desa Tarengge
Timur dalam rangka melaksanakan pelayanan publik berbasis administratif,
kesemua hal tersebut merupakan hasil musyawarah antara Pemdes, BPD
beserta unsur masyarakat.
57
Tabel. 4.5 Sumber Dana Desa Tarengge Timur
No. Uraian Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Dana Desa dari APBN
BHP dan Retribusi Daerah
Dana Desa dari APBD
PAD
Bantuan Keuangan Kabupaten
Silva Tahun 2017
Kegiatan Pemerintahan
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Pemberdayaan
Kegiatan Pembinaan
Rp. 723.609.000
Rp. 70.266.959
Rp. 504.393.000
Rp. 2.000.000
Rp. 272.500.000
Rp. 8.445.862
Rp. 751.535.750
Rp. 499.300.000
Rp. 264.809.000
Rp. 65.570.071
11 Total Rp. 3.162.429.642
(Sumber : Pemerintah Desa Tarengge Timur)
”Keterbukaan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam rangka
perencanaan penggunaan anggaran desa itu sangat baik agar masyarakat bisa
melihat sendiri berapa jumlah anggaran yang ada, di pergunakan untuk apa, dan
berapa besaran anggaran yang digunakan. Dengan demikian masyarakat
mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan di
Desa Tarengge Timur.” (Wawancara dengan BD tanggal 05/11/2019)
Hasil wawancara dengan informan BD dapat dilihat bahwa keterbukaan
pemerintah dalam melaksanakan perencanaan dalam pengeloaan anggaran
desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk senantiasa melakukan
pengawasan dalam kegiatan pemerintahan Desa Tarengge Timur. Dengan
demikian hal tersebut akan menyulitkan para aparatur untuk bermain curang
ataupun melakukan korupsi.
58
Dokumen mengenai penggunaan anggaran tersedia dikantor pemerintahan
dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi.Selain itu
dokumen tentang penganggaran harus jelas dan informasi mengenai
penggunaan anggaran haruslah lengkap. Setiap proses mengenai penganggaran
haruslah terbuka bagi masyarakat dan tersedianya regulasi yang menjamin
adanya transparansi sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan terhadap
penggunaan anggaran.
Masyarakat Desa Tarengge Timur mempunyai pegangan ataupun dokumen
terkait besaran anggaran yang di kelola pemerintah desa dalam menjalankan
kegiatan pemerintahan.Informasi terkait jumlah anggaran juga dengan mudah di
akses oleh masyarakat melalui papan pengumuman yang tertempel di depan
kantor desa.
“Tentu kita sebagai masyarakat mempunyai dokumen tentang besaran
anggaran yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat dapat dengan mudah
mengakses anggaran tersebut yang tersedia di kantor desa dan papan
pengumuman yang terpasang di kantor desa. Jadi kita masyarakat selain
mengetahui apa yang menjadi perencanaan pembangunan pemerintah kita juga
sudah dapat memilah tentang apa kebutuhan yang kedepan harus dilaksanakan
oleh pemerintah desa.” (Wawancara dengan IH tanggal 06/11/2019)
Hasil wawancara dengan informan IH menunjukkan bahwa masyarakat dalam
mengakses kegiatan pembangunan dan penganggaran yang dilaksanakan
pemerintah sangat mudah untuk di akses oleh masyarakat di kantor desa dan
juga papan pengumuman yang terpasang di halaman kantor desa. Sehingga
dengan demikian masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan.
59
Transparansi dapat menjembatani masyarakat untuk mendapatkan informasi
tentang pengelolaan anggaran yang diperoleh oleh pemerintah yang bertujuan
untuk kepentingan masyarakat.Masyarakat berhak tahu dan berhak
mendapatkan informasi terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka
sendiri dan pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang
benar dan jujur yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Walau keterbukaan informasi di Desa Tarengge Timur sudah cukup berjalan
baik, namun masyarakat masing mengeluhkan bentuk pelayanan yang di anggap
sangat rumit, padahal dalam pemaparan bentuk pelayanan tidak sejalan dengan
penerapan dilapangan.
“Jika saya melihat bahwa keterbukaan pemerintah dalam rangka penggunaan
anggaran desa dan pelaksanaan sudah cukup baik, namun praktik di lapangan
yang masih terkesan monoton dan rumit tidak sesuai dengan prosedur yang
masyarakat ketahui.Hal tersebut yang sebenarnya harus di musyawarahkan agar
tidak merepotkan masyarakat.” (Wawancara dengan HM tanggal 06/11/2019)
Hasil wawancara dengan informan HM dapat disimpulkan bahwa penerapan
kegiatan pelayanan publik di masyarakat masih mengalami kendala.Bentuk
pelayanan yang masih terkesan rumit menjadi kendala tersendiri selain
keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat.
Bentuk dari transparansi oleh pemerintah khususnya pemerintah desa
terhadap penggunaan Dana Desa berwujud seperti pemasangan baliho di depan
kantor desa maupun jalan-jalan yang sering dilalui oleh masyarakat desa. Hal ini
diharapkan agar terhadap penggunaan Dana Desa masyarakat dapat ikut
mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan terhadap penggunaannya. Oleh
karena prioritas utama penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan dan
60
pemberdayaan masyarakat maka pengawasan oleh masyarakat menjadi penentu
akan keberhasilan prioritas ini. Selain itu pemerintahan yang baik akan dapat
terlaksana dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah itu
sendiri.
Perencanaan pengelolaan keuangan di desa Tarengge Timur pada dasarnya
lebih banyak menyentuh pembangunan dan pemeberdayaan bagi masyarakat di
Desa Tarengge Timur.Jadi, keterbukaan pemerintah desa dalam melaksanakan
pemerintahan sangat baik dalam pengembangan desa dan meminimalisir
kecurangan dari aparatur desa.
“Pemerintah desa Tarengge Timur memasang kegiatan dan jumlah anggaran
desa yang digunakan di setiap fasilitas pemerintahan yang ada di Desa Trengge
Timur.Termasuk dalam kegiatan pemberdayaan pemerintah dalam setiap
pembukaan kegiatan selalu memaparkan jumlah anggaran yang
digunakan.Sejalan dengan itu pada wilayah pembangunan juga jumlah anggaran
yang digunakan telah di pasang pada papan pengumuman.Disana masyarakat
bisa melihat apakah jumlah anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan
jumlah perencanaan yang telah di tetapkan.” (Wawancara dengan TM tanggal
07/11/2019)
Hasil wawancara dengan TM dapat dilihat bahwa fungsi dari pemaparan
pemerintah desa pada kegiatan yang menggunakan anggaran desa menjadi
perhatian masyarakat dan disesuaikan dengan perencanaan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait transparansi
pengelolaan keuangan desa Tarengge Timur sudah di paparakn secara lugas
kepada masyarakat,sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara
61
langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang digunakan pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan pengelolaan
keuangan desa pemerintah desa memaparkan jumlah anggaran yang di kelola
oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan
unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyingkronkan dengan
kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang
dikelola oleh Desa Tarengge Timur.
C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian
Dari hasil pemparan data hasil penelitian dapat dijelaskan pembahasan
mengenai Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tarengge Timur
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dijelaskan sebagai berikut:
1. Partisipasif
Partisipasif masyarakat dalama kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran
dana desa di desa tarengge timur partisipasif masyarakat sangat tinggi.
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangan bervariasi, ada
yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang
karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula
masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara
keseluruhan pemerintah Desa Tarengge Timur telah berupaya menginisiasi
pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan
dana desa. Partisipasif masyarakat kedepannya tentu sangat diharapkan agar
pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih bersinergi dalam pembangunan
Desa Tarengge Timur.
62
2. Transparansi
Pengelolaan keuangan desa tarengge timur sudah dipaparkan secara lugas
kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan
secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang digunakan
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan
pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan jumlah anggaran
yang dikelolah oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan
perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat
mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta
pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelolah oleh Desa Tarengge
Timur.
65
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengelolaan Keuangan Desa Tarengge Timur termasuk didalamnya
penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tarengge
Timur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan
Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Mekanisme
Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung
Jawaban. Hal ini senada dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 02 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
a. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran
dana desa di Desa Tarengge Timur partisipasi masyarakat sangat tinggi.
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada
yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang
karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula
masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara
keseluruhan pemerintah Desa Tarengge Timur telah berupaya menginisiasi
pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan
dana desa.
b. Transparansi Pengelolaan keuangan desa tarengge timur sudah dipaparkan
secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan
pengawasan secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang
digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam
perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan
66
jumlah anggaran yang dikelolah oleh pemerintah desa sehingga dalam
pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan
masyarakat mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta
pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelolah oleh Desa Tarengge
Timur.
B. Saran
a. Untuk pemerintah Desa Tarengge Timur peningkatan pemahaman dan
penggunaan system informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan
desa dengan cara menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai
dan pelatihan-pelatihan kepada aparatur desa dalam menunjang kinerja
pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
b. Untuk masyarakat Desa Tarengge Timur diharapkan adanya peran dari
perwakilan masyarakat desa untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan
desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dia ambil
pemerintah desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di desa.
c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mencari faktor-faktor yang dapat
meningkatkan pengelolaan keuangan desa seperti halnya kompetensi sumber
daya manusia, system pengendalian internal, system informasi akuntansi dan
faktorlainnya.
67
DAFTAR PUSTAKA
Aditiawati, Pingkan Dkk, (2016), Pengembangan Potensi Lokal di DesaPanawangan sebagai Model Desa Vokasi dalam pemberdayaanMasyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional, JurnalSosioteknologi,Vol 15 No 1, April
Arif, Muhammad, 2007, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa DanPengelolaan Kekayaan Desa, ReD Post Press, Pekanbaru.
Astuti, Indri. 2015. “Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di DesaNgombakan kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)”.Skripsi UMS. Surakarta
Bambang Trisantoro Soemantri, 2011,“ Pedoman Penyelenggaraan PemerintahDesa“, Fokusmedia, Bandung.
Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2013, Pengelolaan AlokasiDana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam PemberdayaanMasyarakat Desa. Jurnal AdministrasiPublik, vol I, No. 6
Eddi B. Handono, 2005, Membangun Tangung Gugat Tata Pemerintahan Desa,Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), Yogyakarta
Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.Jakarta : penerbit ERLANGGA
Karyana Ayi, 2010, “Pengorganisasian Perencanaan Desa”, FISIP, UniversitasTerbuka, Bandung
Kessa,Wahyudin. 2015.“Perencanaan Pembangunan Desa”. Jakarta;KementrianDesa,Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesia.
Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto. 2013. Implementasi KebijakanPemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara(Vol. 12. No.2)
Kushandajani, 2008, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam PerspektifSocio-Legal, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip
Kusnandar dan Dodik. 2012. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan AsliDaerah,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wlayah TerhadapBelanja Modal”. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Moch Sholekan, 2011, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD”,Progam Pasca Sarjana UNIBRAN, Malang.
Pradita, Silvya A. P. 2015. Analisis hubungan auditor klien: Faktor-faktor yangmempengaruhi auditor switching Studi empiris pada perusahaan yang
68
terdaftar di bursa efek indonesia, e-journal, Universitas Diponegoro,Semarang, diakses 25 Agustus 2017.
Purnomo, Joko, 2016, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta