ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL (STUDI KASUS PADA DESA PAKISREJO KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG) SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi Oleh : JERRY SETIAWAN 201210170311393 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALANG 2017
17
Embed
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK …eprints.umm.ac.id/36421/1/jiptummpp-gdl-jerrysetia-48692-1...ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK
MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
(STUDI KASUS PADA DESA PAKISREJO KECAMATAN REJOTANGAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh :
JERRY SETIAWAN
201210170311393
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALANG
2017
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan hidayah-MU peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
"Analisis pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan anggaran
pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel"
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang.
Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya
bantuan dan dukungan serta saran dan kritik dari berbagai pihak yang sangat
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
terima kasih sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Malang.
3. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Dra. Siti Zubaidah M.M. Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Dr. Ihyaul Ulum, SE., M.Si.,Ak.,CA. dan Ibu Riska Harventy,
SE.,M.Si.,Ak. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan dalam
membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis hingga
terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Akuntansi yang telah
banyak memberikan ilmu pengetahuan, nasihat dan saran kepada penulis
selama menimba ilmu.
7. Kepada orang tua saya, Ibu Hartatik terima kasih atas jasanya yang tak
terhingga, atas dukungan baik moril maupun materil, serta do’a yang
dipanjatkan selama ini untuk keberhasilan penulis untuk mencapai apa yang
dicita-citakan.
8. Untuk teman terdekat saya Nanda Inzam C.P yang telah meluangkan waktu
untuk memberikan semangat dan batuan baik dalam moril dan materil sehingga
mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya serta memberikan
motivasi dan dorongan do'a agar terus berjuang dalam menyelesaikan studi S1
yang telah saya tempuh.
9. Untuk semua teman-temanku Abang Cucha, Adi Dwi, Salman, Husein,
Berlian, Ardy, La Syahrin, Imtichanul Farichah, Dimas Levin, Fitka Putri,
APBDes Desa Pakisrejo Tahun 2016 ............................................................... 77
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA
Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1).
Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Paper presented at the An article, National Accounting Symposium.
Fölscher, A., Krafchik, W., & Shapiro, I. (2000). Transparency and participation in the budget process. Cape Town: Idasa.
Halim, A., & Kusufi, S. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
Hardjasoemantri, K. (2003). Good governance dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haryatmoko. (2011). Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.
Ihyaul, U. (2004). Akuntansi Sektor Publik: UMM Press, Malang.
Iqsan. (2016). Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) di desa long nah kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, 4, 230-240
Krina, P., & Lalolo, L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public sector reforms and financial transparency: Experiences from Indonesian districts. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 31(1), 64-87.
LAN, & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan good governance. Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Liando, H. S., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money. JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 2(3).
Mahmudi, S. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo, D., & MBA, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta, Januari.
Nasucha, C. (2004). Reformasi administrasi publik: teori dan praktik: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa: Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014).
Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014a).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014b).
Sedarmayanti. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Sisianto, D. (2015). Manajemen Keuangan Desa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu. jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1-16.
Sugiarto, I., & Bagjana, I. F. (2013). Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Rangka Membangun Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. 5, 24-35.
Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Media Trend, 10(1), 27-46.
DAFTAR PUSTAKA
Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1).
Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Paper presented at the An article, National Accounting Symposium.
Fölscher, A., Krafchik, W., & Shapiro, I. (2000). Transparency and participation in the budget process. Cape Town: Idasa.
Halim, A., & Kusufi, S. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
Hardjasoemantri, K. (2003). Good governance dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haryatmoko. (2011). Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.
Ihyaul, U. (2004). Akuntansi Sektor Publik: UMM Press, Malang.
Iqsan. (2016). Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) di desa long nah kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, 4, 230-240
Krina, P., & Lalolo, L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public sector reforms and financial transparency: Experiences from Indonesian districts. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 31(1), 64-87.
LAN, & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan good governance. Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Liando, H. S., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money. JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 2(3).
Mahmudi, S. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo, D., & MBA, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta, Januari.
Nasucha, C. (2004). Reformasi administrasi publik: teori dan praktik: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa: Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014).
Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014a).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014b).
Sedarmayanti. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Sisianto, D. (2015). Manajemen Keuangan Desa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu. jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1-16.
Sugiarto, I., & Bagjana, I. F. (2013). Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Rangka Membangun Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. 5, 24-35.
Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Media Trend, 10(1), 27-46.