ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH ATAS INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2009 - 2014) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Oleh: Bambang Rizki Saputra NIM. 108084000053 JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H / 2016 M
131
Embed
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH … · ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH ATAS INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
ATAS INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2009 - 2014)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Bambang Rizki Saputra
NIM. 108084000053
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H / 2016 M
i
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
ATAS INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi BengkuluTahun 2009 - 2014)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat – syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Bambang Rizki Saputra
NIM. 108084000053
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. Yoghi Citra Pratama, M.Si.
ekonomi yang tinggi atau peningkatan pendapatan dapat tidak mempunyai
makna jika rakyat tidak mempunyai akses pada pelayanan kesehatan,
pelayanan pendidikan dan pelayanan administrasi pemerintahan (Wrihatnolo
dan Nugroho, 2006:78).
Tingkat pelayanan kesehatan pada kabupaten / kota di Bengkulu masih
cukup rendah, hal ini ditandai dengan masih kurangnya sarana dan prasarana
kesehatan pada kabupaten / kota Bengkulu. Jumlah posyandu dan puskesmas
yang masih sangat rendah (http://www.antarabengkulu.com, diakses pada
tanggal 2 Februari 2016).
Pengalokasian anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan
kesehatan merupakan bagian yang terpenting dalam kebijakan anggaran,
kebijakan ini dikaitkan dengan peran pemerintah sebagai penyedia barang
publik. Dampak eksternalitas dari kebijakan pengalokasian anggaran untuk
8
kedua bidang tersebut tentunya diharapkan berpengaruh pada peningkatan
kemampuan dari human capital untuk dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi. Anggaran pengeluaran pendidikan terdiri dari pengeluaran untuk
pelaksanaan pelajaran, untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana dan
prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai sekolah, administrasi, pembinaan
teknis educative dan pendataan (Sudjana, 2007:289).
Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh
besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya
investasi. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Sjafii,
2009:27). Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan
keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga
kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang
pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
Adhisasmita (2005:21) menjelaskan bahwa investasi merupakan sarana
bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan
mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik. Di daerah perkotaan
yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong
pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi, dan
demikian seterusnya. Di daerah-daerah lainnya dimana perkembangan sangat
lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah
sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang
cenderung makin rendah. Perbedaan perkembangan terseut dan
terkonsentrasinya investasi di daerah-daerah yang mapan mengakibatkan
terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan.
9
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti
masalah yang terkait tentang pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya timbul suatu
masalah apakah yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh
karena itu peneliti mengajukan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran
Pemerintah Daerah Atas Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan
Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2014)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik
beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pengeluaran pemerintah
daerah atas infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi
ceteris paribus?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pengeluaran pemerintah
daerah atas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi
ceteris paribus?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parisl antara pengeluaran pemerintah
daerah atas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi ceteris
paribus?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pengeluaran pemerintah
daerah atas investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi ceteris
paribus?
5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara pengeluaran pemerintah
daerah atas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi dengan asumsi ceteris paribus ?
10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Agar penelitian ini dapat dicapai hasil seperti apa yang diharapkan
dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Adapun tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara pengeluaran
pemerintah daerah atas infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan asumsi ceteris paribus
b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara pengeluaran
pemerintah daerah atas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan asumsi ceteris paribus
c. Untuk mengetahui pengaruh secara parisl antara pengeluaran pemerintah
daerah atas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi
ceteris paribus
d. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara pengeluaran
pemerintah daerah atas investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan
asumsi ceteris paribus
e. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara pengeluaran
pemerintah daerah atas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan investasi
terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi ceteris paribus
11
2. Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat
dan kontribusi sebagai berikut:
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah
dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBN dan
APBD.
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran
pemerintah daerah atas fungsi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan
terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi
pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Teori Pengeluaran Pemerintah
a. Definisi Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah.
apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli
barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang
harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan
tersebut. Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan
anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran
defisit. Menurut Usmaliadanti (2011:15) anggaran surplus digunakan jika
pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan
pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka
pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya.
Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil
dibandingkan pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan
cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi.
Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran
pemerintah lebih pada: a. Pajak yang diharapkan akan diteriman; b.
Pertimbangan politik; dan c. Permasalahan yang dihadapi (Samuelson
dan Nordhaus, 2001).
13
Pengeluaran Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi
dua macam (Bastian, 2006:205):
1) Pengeluaran Rutin
Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan oleh
pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan
roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja
barang, berbagai macam subsidi pembayaran angsuran dan bunga
utang negara. Anggaran belanja rutin tersebut memiliki peran yang
penting guna menjunjung jalannya pemerintahan, melalui pengeluaran
rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga
kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan
pemeliharaan asset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada
pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang
mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Bastian, 2006:205).
2) Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan
untuk membiayai ptoyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada
anggrana belanja Negara dalam rangka pelaksanaan sasaran
pembangunan nasional. Pengeluaran pembangunan terdiri dari 1)
pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan rupiah yang
pendanaannya bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri dalam
bentuk pinjaman program, 2) pengeluaran pembangunan dalam bentuk
pembiayaan proyek yang pendanaannya bersumber dari luar negeri
dalam bentuk pinjaman proyek (Bastian, 2006:205).
14
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah
diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu
kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah
mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan
kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2001:45). Dasar teori pengeluaran
pemerintah adalah identitas keseimbangan pendapatan nasional (Y = C +
I + G + (X - M)) dimana Y mengambarkan pendapatan nasional
sekaligus penawaran agregat, permintaan agregat digambarkan pada
persamaan C + I + G + (X - M) dimana G merupakan pengeluaran
pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah
dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah
akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Pemerintah tidak
cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya,
tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati
atau terkena kebijakan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar
peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan
kegiatan swasta (Dumairy, 2007:42).
Pengertian Pengeluaran Pemerintah menurut Sukirno (2011:192)
adalah sebagai berikut: “Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan
pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi
dan investasi”. Sedangkan pengertian Pengeluaran Pemerintah menurut
Sukirno (2011:61) adalah sebagai berikut: “Pengeluaran (Perbelanjaan)
pemerintah adalah perbelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal,
barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa”.
15
Menurut Susanti (2000:69) pengeluaran pemerintah adalah
sebagai berikut: “Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek
penggunaan sumber daya ekonomi yang secara dikuasai dan dimiliki oleh
masyarakat melalui pembayaran pajak”.
b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah
Menurut Suminto (2004:26) format baru belanja negara adalah
sebagai berikut:
1) Belanja Pemerintah Pusat
Pengertian Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 adalah sebagai berikut:
“Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah
pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja
hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain”. Belanja Pemerintah Pusat
terdiri dari:
a) Belanja Pegawai
Pengertian belanja pegawai menurut Suminto (2004:27)
adalah belanja pegawai yang menampung seluruh pengeluaran
negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk
berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar
honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta
membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial).
Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek
16
yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran
pembangunan. Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang
tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan
sebagai rutin dan pembangunan. Di sinilah nantinya efisiensi akan
bisa diraih”.
Sedangkan pengertian Belanja Pegawai menurut Sri Lestari
(2011:4) adalah Belanja pegawai yang mencakup seluruh
pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai,
termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, membayar
honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan belanja pegawai
transito, pensiun serta asuransi kesehatan”.
b) Belanja Barang
Pengertian Belanja Barang menurut Suminto (2004:27)
adalah sebagai berikut: “Belanja barang digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan
barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian
juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran
pembangunan”. Sedangkan pengertian Belanja Barang menurut
Lestari (2011:4) adalah sebagai berikut: “Belanja barang digunakan
untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk
pengadaan barang dan jasa”.
c) Belanja Modal
Pengertian Belanja Modal menurut Suminto (2004:27)
adalah sebagai berikut: “Belanja modal menampung seluruh
pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-
17
barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset
lainnya). Pos belanja modal dirinci atas belanja modal asset
tetap/fisik dan belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam
prakteknya selama ini belanja lainnya non fisik secara mayoritas
terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak
terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan”.
d) Pembayaran Bunga Utang
Pengertian Pembayaran Bunga Utang menurut Sri Lestari
(2011:4) adalah sebagai berikut: “Pembayaran bunga utang yaitu
meliputi utang dalam negeri dan utang luar negeri”.
e) Subsidi Pengertian Subsidi
Menurut Suminto (2004:27) adalah sebagai berikut:
“Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang
dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital
dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak,
dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh
sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan
melalui perusahaan negara dan perusahaan swasta”.
f) Belanja Hibah
Pengertian Belanja Hibah berdasarkan Permendagri No.
59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 Pasal 42
Ayat 1 adalah sebagai berikut: “Belanja hibah digunakan untuk
menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang,
dan/atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
18
yang secara spesifik telah ditetapkan”. Sedangkan pengertian
Belanja Hibah menurut Lestari (2011:5) adalah sebagai berikut:
“Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk
uang atau barang atau jasa dari pemerintah kepada Pemerintah
Daerah dan instansi lainnya yang tidak perlu dibayar kembali,
sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat”.
g) Bantuan Sosial
Pengertian bantuan sosial menurut Suminto (2004:27)
adalah sebagai berikut: “Bantuan sosial menampung seluruh
pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang
yang diberikan kepada penduduk, guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk
pembayaran dana kompensasi sosial”. Sedangkan pengertian
bantuan sosial menurut Lestari (2011:5) adalah sebagai berikut:
“Bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang
diberikan kepada masyarakat guna melindungi kemungkinan
terjadinya resiko sosial, yaitu berupa bantuan untuk pemenuhan
kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, dan perlindungan sosial”.
h) Belanja Lain-lain
Pengertian Belanja Lain-lain berdasarkan Buletin Teknis
No. 04 Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah adalah
sebagai berikut: “Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial,
19
dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah
pusat/daerah”. Sedangkan pengertian Belanja Lain-lain menurut
Lestari (2011:5) adalah sebagai berikut: “Belanja lain-lain adalah
merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat mendesak dan
belum terprogram, terprogram, belanja penunjang, dan cadangan”.
2) Belanja Untuk Daerah
Pengertian Belanja Untuk Daerah menurut Suminto (2004:27)
adalah sebagai berikut: “Belanja untuk daerah menampung seluruh
pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang
pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah”.Sedangkan
pengertian Belanja Untuk Daerah menurut Suminto (2004:26) adalah
sebagai beikut: “Belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku
selama ini terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan
penyesuaian”.
c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah
Menurut Suparmoko (2003:12) pengeluaran pemerintah dapat
dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat
klasifikasi sebagai berikut:
1) Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah
kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
2) Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat.
3) Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.
20
4) Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyediaan kesempatan
kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.
Oleh karena itu pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi
beberapa golongan yaitu sebagai berikut:
1) Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya
pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari
masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.
Contohnya, pengeluaran untuk jasa negara pengeluaran untuk jasa-
jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif
barang ekspor.
2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-
keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya
tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan
menaikan penerimaan pemerintah. misalnya, pemerintah menetapkan
pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk
pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
3) Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif,
yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan
kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi, objek-
objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga
menaikkan penghasilan dalam kaitannya jasa-jasa tadi.
4) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan
pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang
meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang
menerimanya akan naik.
21
5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.
Misalnya pengeluaran unuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak
dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka
di masa yang akan datang pasti akan lebih besar.
Menurut Suparmoko (2003:17), pengeluaran pemerintah juga
dapat dibedakan macam klasifikasi sebagai berikut:
1) Perbedaan antara pengeluaran atau belanja rutin dan pengeluaran atau
belanja pembangunan.
2) Perbedaan antara Current Account atau Current Expenditure dengan
Capital Expenditure atau Capital Account.
a) Current Expenditure atau Current Budget (anggaran rutin), yaitu
anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari termasuk
belanja pegawai dan belanja barang serta belanja pemeliharaan.
b) Capital Expenditure atau Capital Budget (belanja pembangunan),
yaitu rencana untuk pembelian capital (tetap).
3) Perbedaan Obligatory Expenditure dengan Optional Expenditure,
antara Real Expenditure dengan Transfer Expenditure dan antara
Liquidated Expenditure dengan Cash Expenditure.
a) Obligatory Expenditure atau pengeluaran wajib adalah pengeluaran
yang bersifat wajib adalah pengeluaran yang bersifat wajib harus
dilakukan agar efektivitas pelaksanaan dapat terselenggara dengan
baik.
b) Optional Expenditure atau pengeluaran opsional adalah
pengeluaran yang dilakukan pada saat tiba-tiba dibutuhkan.
22
c) Real Expenditure atau pengeluaran nyata adalah pengeluaran untuk
pembelian barang dan jasa.
d) Transfer Expinditure atau pengeluaran yang tidak ada kaitannya
dengan mendapatkan barang dan jasa, jadi tidak ada direct quid
quo.
e) Liquidated Expenditure adalah pengeluaran pemerintah yang sudah
diajukan dan disetujui oleh DPR atau DPRD. Semula dalam
RAPBN/RAPBD setelah mendapatkan pengesahan menjadi
APBN/APBD.
f) Cash Expenditure adalah pengeluaran yang telah sungguh-sungguh
dilaksanakan berupa pembayaran-pembayaran konkrit.
2. Pengeluaran Pemerintah Atas Infrastruktur
Menurut Kodoatie (2003:24) mendefinisikan infrastruktur sebagai
fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen
publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga
listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya
untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.
Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan
dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara
langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan
kegiatan produksi yang akan menciptakan ouput dan kesempatan kerja,
namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran
kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya.
23
Hanafie (2010:21) adanya infrastruktur ekonomi yang memadai
merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan
perekonomian secara umum di pedesaan, infrastruktur esensial bagi
agribisnis dan perekonomian pedesaan secara umum mencakup sistem
pengairan, pasar, komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan
telekomunikasi.
Menurut Hanafie (2010:27), infrastruktur dapat dikategorikan ke
dalam tiga jenis, yaitu:
a. Infrastruktur ekonomi, merupakan asset fisik yang diperlukan untuk
menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi
final, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum,
sanitasi dan gas), public work (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi
dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, rel, kereta api, angkutan
pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
b. Infrtastruktur sosial, merupakan asset yang mendukung kesehatan dan
keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan),
kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi
(taman, museum, dan lain-lain).
c. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol
administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.
Infrastruktur juga dapat digolongkan menjadi infrastruktur dasar dan
pelengkap. Infrastruktur dasar meliputi sektor-sektor yang mempunyai
karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk perekonomian
24
lainnya, tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik
secara teknis maupun apesial. Contohnya jalan raya, rel kereta api,
pelabuhan laut, drainase, bendungan dan sebaginya.sedangkan infrastruktur
pelengkap misalnya gas, listrik, telepon dan pengadaan air minum.
Infrastruktur dasar biasanya diselenggarakan oleh pemerintah karena
sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun dalam
penyediaannya pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha sesuai
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005
tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur. Perbedaan antara infrastruktur dasar dan pelengkap tidaklah
selalu sama dan dapat berubah menurut waktu. Misalnya pengadaan air
minum yang dulunya digolongkan sebagai infrastruktur pelengkap, sekarang
digolongkan sebagai infrastruktur dasar.
Fasilitas infrastruktur bukan hanya berfungsi melayani berbagai
kepentingan umum tetapi juga memegang peranan penting pada kegiatan-
kegiatan swasta di bidang ekonomi. Kebutuhan prasarana merupakan
pilihan, dimana tidak ada standar umum untuk menentukan berapa besarnya
fasilitas yang tepat di suatu daerah atau populasi. Fasilitas pelayanan
meliputi kategori-ketegori sebagai berikut:
a. Pendidikan, berupa Sekolah Dasar, SMP, SMA dan perpustakaan umum.
b. Kesehatan, berupa rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas pemeriksaan
oleh dokter keliling, fasilitas perawatan gigi dengan mobil keliling,
fasilitas kesehatan mental dengan mobil keliling, rumah yatim piatu,
25
perawatan penderita gangguan emosi, perawatan pecandu alkohol dan
obat bius, perawatan penderita cacat fisik dan mental, rumah buta dan
tuli, serta mobil ambulans.
c. Transportasi, berupa jaringan rel kereta api, bandar udara dan fasilitas
yang berkaitan, jalan raya, dan jembatan di dalam kota dan antar kota
serta terminal penumpang.
d. Kehakiman, berupa fasilitas penegakan hukum dan penjara.
e. Rekreasi, berupa fasilitas rekreasi masyarakat dan olahraga.
Menurut Hanafie (2010:31) fasilitas produksi meliputi kategori-
kategori sebagai berikut:
a. Energi, yaitu penyuplai energi langsung.
b. Pemadam kebakaran, berupa stasiun pemadam kebakaran, mobil
pemadam kebakaran, sistem komunikasi, suplai air dan penyimpanan air.
c. Sampah padat, berupa fasilitas pengumpulan dan peralatan sampah padat
dan lokasi pembuangannya.
d. Telekomunikasi, berupa televisi kabel, televisi udara, telepon kabel dan
kesiagaan menghadapi bencana alam.
e. Air limbah, berupa waduk dan sistem saluran air limbah, sistem
pengolahan dan pembuangannya.
f. Air bersih, berupa sistem suplai untuk masyarakat, fasilitas penyimpanan,
pengolahan dan penyalurannya, lokasi sumur dan tangki air di bawah
tanah.
26
Dengan melihat jenis-jenis infrastruktur yang banyak berhubungan
dengan masyarakat, peranan pemerintah sangat penting dalam
penyediaannya. Walaupun pengadaan infrastruktur bisa dilakukan dengan
kerjasama dengan badan usaha yang telah ditunjuk, tidak semua layanan
infrastruktur bisa dilaksanakan oleh pihak swasta karena ada layanan
infrastruktur yang memerlukan modal yang besar dengan waktu
pengembalian yang lama dan resiko investasi yang besar.
Pemerintah sebagai pemain utama dalam penyediaan infrastruktur
selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur
dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional,
sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas.
Selain itu perlu pendekatan yang lebih terpadu dalam pembangunan
infrastruktur guna menjamin sinergi antar sektor dan wilayah (Bulohlabna,
2008:14).
3. Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan
Sumber daya manusia bagi suatu bangsa merupakan salah satu faktor
yang menentukan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa tersebut. Untuk
itu pendidikan formal merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat yang
wajib disediakan oleh negara. Tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan,
norma-norma, nilai luhur dan cita-cita pun bisa sekaligus tertanam, yang
ikut andil dalam pembangunan bangsa.
Pendidikan yang kurang memadai dan tidak dikembangkan secara
terus menerus tentu akan membuat suatu bangsa tidak siap bersaing dengan
27
bangsa-bangsa lainnya. Walaupun sulit dicatat dalam dokumen statistik,
perluasan kesempatan bersekolah dalam segala tingkat telah mendorong
pertumbuhan ekonomi secara agresif melalui: (Todaro and Smith, 2003:47)
a. Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena pengetahuan dan
bekal keterampilan yang lebih baik.
b. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
c. Terciptanya kelompok pimpinan yang terdidik untuk mengisi lowongan
di suatu unit usaha atau lembaga.
d. Terciptanya berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk membina
sikap-sikap modern.
Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari
kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan
atau disebut juga investment in human capital. Hal ini berarti peningkatan
kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam
melakukan pembangunan di suatu wilayah.
Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa
pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan
masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan
dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya
sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori
ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam
meningkatkan produktivitas masyarakat.
28
Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah
harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik.
Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan
wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan
untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan
pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk secara perata. Anggaran
pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk
meningkatkan pendidikan.
Menurut Setiawan (2006:12) implikasi dari pembangunan dalam
pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam
kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi
kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan
kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup/investasi
sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap
tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembangunan pendidikan penting dilaksanakan supaya masyarakat
dapat maju, sehingga menambah ilmu pengetahuan, kecakapan, dan
keterampilan pembangunan pendidikan diusahakan untuk membantu
masyarakat yang ingin bergerak maju ke arah perkembangan yang
dikehendaki.
Belajar secara terus-menerus memang multak perlu, akan tetapi
orang dapat belajar dari pengalaman tanpa menerima pengajaran secara
29
formal. Jika ada pengangkutan maka dengan sendirinya akan banyak petani
yang bepergian mengunjungi kota-kota. Sebagai akibatnya, akan
memperoleh pengetahuan dan gagasan yang baru. Jadi, orang dapat belajar
tanpa harus ada fasilitas-fasilitas formal untuk pendidikan. Adanya fasilitas
formal dapat mempercepat proses belajar (Hanafie, 2010:16).
4. Pengeluaran Pemerintah Atas Kesehatan
Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia,
tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas
bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan
kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital
bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada
faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2006:11).
Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat berdasarkan mutu dan
layanan yang diberikan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Pasien /
masyarakat melihat layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan
kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan dan
diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat waktu, tanggap
dan mampu menyembuhkan keluhannya serta mencegah berkembangnya
atau meluasnya penyakit (Pohan, 2004:13).
Untuk mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat, perlu adanya
anggaran yang menjadi pengeluaran bagi suatu kota melalui pemungutan
pajak bagi masyarakat. Pemilihan jenis pajak menjadi sangat penting dalam
upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Fluktuasi kepatuhan pajak akan
30
mempengaruhi perolehan penerimaan pajak dan selanjutnya akan
berdampak pada pengeluaran pemerintah daerah yang pada akhirnya akan
berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Siamanjuntak dan Mukhlis,
2012:198).
5. Investasi
Investasi yang sering dikenal dengan istilah penanaman modal.
Kegiatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga
dapat meningkatkan perekonomian guna memperbesar dan meningkatkan
tingkat produksi dalam suatu usaha dan meningkatkan kesempatan kerja.
Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau
pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli
barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah
kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam
perekonomian (Sukirno, 2011:22).
Investasi adalah setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan
harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan
hasil yang positif (Elyani, 2010:12). Adhisasmita (2005:9), mengemukakan
bahwa investasi atau perpindahan modal (Swasta maupun pemerintah)
merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarahkan ke atas di daerah
yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak
baik. Di daerah perkotaan yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan
permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya
menaikkan investasi, dan demikian seterusnya. Di daerah-daerah lainnya
31
dimana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal
untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran
modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Perbedaan
perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi di daerah-daerah
yang mapan mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya
ketidakmerataan.
Todaro (2006:25) mengatakan bahwa sumber daya yang akan
digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang
akan datang disebut investasi. Investasi merupakan suatu hal yang penting
dalam pembangunan ekonomi karena investasi ini dibutuhkan sebagai faktor
penunjang didalam peningkatan proses produksi. Dengan demikian investasi
diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal
atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-
perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang
dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga
dengan penanaman modal (Sukirno, 2011:14).
Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi saat ini untuk
memperbesar konsumsi di masa datang. Selain itu investasi mendorong
terjadinya akumulasi modal. Penambahan stok bangunan gedung dan
peralatan penting lainnya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa
dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang.
Investasi ini memiliki peran aktif dalam menentukan tingkat output,
dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju investasi (Arsyad,
32
2009:23). Lebih lanjut, Jhingan (2008:27) menyebutkan salah satu efek
kegiatan investasi pada sisi permintaan agregat yang mempengaruhi
pendapatan bila investasi meningkat, maka pengeluaran agregat akan
meningkat, yang kemudian meningkatkan pendapatan daerah melalui proses
multiplier.
Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi
dari waktu ke waktu, ada tiga macam cara (berdasarkan tiga gugus data)
yang bisa dilakukan (Dumairy, 2007:42). Pertama, dengan menyoroti
kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam konteks permintaan
agregat, yakni dengan melihat sumbangan atau perkembangan variabel
investasi dalam persamaan pendapatan nasional, Y=C+I+G+X-M. Data
investasi merupakan data keseluruhan investasi domestik bruto, meliputi
baik investasi oleh swasta (PMDN dan PMA) maupun oleh pemerintah.
Kedua, ialah dengan mengamati data PMDN dan PMA, dimana dengan cara
ini berarti hanya mengamati investasi oleh kalangan dunia usaha swasta
saja. Ketiga, adalah dengan menelaah perkembangan dana investasi yang
disalurkan oleh dunia perbankan. Cakupan data dengan cara ini relatif lebih
terbatas, karena belum memperhitungkan modal sendiri yang ditanam oleh
investor.
Pembentukan modal tetap bruto mencakup pengadaan, pembuatan
atau pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru
maupun bekas dari luar negeri.Barang modal yang dibeli atau dibuat sendiri
adalah barang tahan lama yang digunakan untuk berproduksi dan biasanya
33
berusia pakai satu tahun lebih. Pembentukan modal tetap domestik bruto
dibedakan atas: (Jhingan, 2008:26)
a. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi; nilainya dihitung
dengan menjumlahkan nilai seluruh keluaran (output) sektor konstruksi
yaitu nilai bahan bangunan/konstruksi ditambah ongkos angkut dan
marjin perdagangan serta biaya lain berupa jasa serta biaya primer. Nilai
keluaran sektor bangunan yang berasal dari perbaikan-perbaikan
ringan/kecil tidak dihitung sebagai pembentukan modal.
b. Pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan
baik yang berasal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri yang
nilainya dihitung dengan menjumlahkan nilai mesin/alat yang
bersangkutan ditambah ongkos angkut dan marjin perdagangan serta
biaya-biaya lainnya.
Secara garis besar investasi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:
(Sukirno, 2011:29)
a. Autonomous investment, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh
tingkat pendapatan, misalnya investasi pada rehabilitasi prasarana jalan
dan irigasi. Investasi jenis ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh
sektor pemerintah, karena investasi ini akan menyangkut banyak aspek
sosial budaya yang ada di masyarakat.
b. Induced investment, yaitu macam investasi yang mempunyai kaitan
dengan tingkat pendapatan, misalnya adanya kanaikan pendapatan yang
ada pada masyarakat di suatu tempat atau negara menyebabkan kenaikan
34
kebutuhan barang tertentu. Kenaikan atau pertambahan permintaan
terhadap barang sudah tentu akan mendorong untuk melakukan investasi.
c. Investasi yang sifatnya dipengaruhi oleh adanya kenaikan tingkat bunga
uang atas modal yang berlaku di masyarakat.
6. Pertumbuhan Ekonomi
Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri
pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan
kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan
sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman,
pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Harga yang berubah merupakan salah satu masalah yang harus
dipercahkan ahli ekonomi ketika mereka menggunakan uang sebagai tolak
ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur nilai uang dari
barang dan jasa adalah menggunakan harga pasar untuk barang dan jasa
yang berbeda (Samuelson, 2004). Berdasarkan teori tersebut peneliti
mengunakan PDRB harga berlaku sebagai alat ukur untuk menilai
pertumbuhan ekonomi.
Blakely (1994) dalam Darwanto (2007:19) juga mengemukakan
akan pentingnya peran pemerinah, dengan mengemukakan sejumlah faktor
yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah
sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan,
transportasi, komunikasi, komposis sektor industri, teknologi, pasar ekspor,
situasi perekonomian internasional, kapasitas Pemerintah Daerah,
35
pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian
tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian
tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun
pemerintah. Hal inilah mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam
menyusun anggaran belanja modal.
Tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome dari kesesuaian
preferensi masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang tercipta karena
makin pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah. Secara
teori, desentralisasi fiskal diperkirakan akan memberikan peningkatan
ekonomi mengingat Pemerintah Daerah mempunyai kedekatan dengan
masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding
Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah dapat memberikan
pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Tanggung
jawab fiskal yang semakin besar oleh Pemda dapat menstimulus
pembangunan. Hal ini akan berdampak pada hubungan positif yang akan
terjadi antara pendelegasian fiskal yang semakin besar dengan tingkat
kesejahteraan penduduk di daerah. Adanya desentralisasi fiskal akan
berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi
pemerintah dan laju pertumbuhan ekonomi (Wibowo, 2008:15).
Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2004:11), proses
pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan
keterkaitan antara satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja
pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal,
36
mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas
pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.
Boediono (2001:28), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator
pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama,
misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih.
Pertumbuhan ekonomi akan terjadi artinya harus berasal dari kekuatan yang
ada di dalam perekonomian itu sendiri.
Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam
Todaro (2006:13) mengemukakan hubungan perkembangan pengeluaran
pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan
antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal
perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total
investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan
prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi
dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi
pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta
sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap
menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak
menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus
menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan
37
kualitas yang lebih baik selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi
menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit.
Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap
bangsa, yaitu (Syafrizal, 2008:95):
a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru
yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber
daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus
dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi
infrastruktur ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan-
jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan
sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang
kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan
mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.
b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah
angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja
secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang
mencakup pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja produktif,
sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan
ukuran pasar domestiknya.
c. Kemajuan teknologi, terdapat tiga klasifikasi yaitu:
1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral.
2) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja.
3) Kemajuan teknologi yang hemat modal.
38
B. Penelitian Terdahulu
Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran dalam penelitian
maka perlu kiranya untuk membahas hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai
acuan dalam membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu
sehingga akan menghasilkan suatu analisa yang sesuai dengan teori dan
penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan di
bawah ini:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No. Nama Peneliti
dan Judul
Persamaan
Penelitian
Perbedaan
Penelitian
Hasil Penelitian
1. Ilyas, dkk
(2014).
Pengaruh
Pengeluaran
Pemerintah
Sektor
Pendidikan
Dan Sektor
Kesehatan
Terhadap IPM
dan
Pertumbuhan
Ekonomi
Kabupaten
Sinjai
a. Menggunakan
Variabel
independen
pengeluaran
sektor
pendidikan
dan sector
kesehatan
b. Menggunakan
Variabel
dependen
pertumbuhan
ekonomi
c. Analisis
regresi linier
dengan two
stage least
square
a. Objek
penetlitian di
Sinjai
b. Menggunakan
variabel
tingkat
pendidikan
tenaga kerja
sektor
pertanian,
Indeks
Pembangunan
Manusia
c. Menggunakan
variabel IPM
Hasil penelitian ini
menunjukkan
bahwa belanja
sektor pendidikan
dan sektor
kesehatan memiliki
hubungan positif
dan signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi melalui
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Kabupaten Sinjai.
Tingkat pendidikan
tenaga kerja sektor
pertanian memiliki
hubungan positif
dan signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten Sinjai
Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
39
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Nama Peneliti
dan Judul
Persamaan
Penelitian
Perbedaan
Penelitian
Hasil Penelitian
2. Suparno (2014) Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur.
a. Menggunakan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.
a. Menggunakan variabel indeks pembangunan manusia.
b. Metode analisa data menggunakan analisis jalur.
c. Sampel penelitian Provinsi Kalimantan Timur
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastuktur terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh tidak langsung antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastuktur terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Rahayu (2011) Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
a. Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi
a. Menggunakan variabel pengeluaran aparatur, dan pelayanan publik
b. Metode analisa data menggunakan Ordinary Least Square (OLS)
c. Sampel penelitian Sumatera Utara
Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran aparatur daerah (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Variabel X2 (pelayanan publik) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
40
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Nama Peneliti
dan Judul
Persamaan
Penelitian
Perbedaan
Penelitian
Hasil Penelitian
4. Lubis 2012).
Pengaruh
pengeluaran
publik
terhadap
pembangunan
(Studi kasus
pada negara-
negara
ASEAN-4).
a. Menggunakan
variabel
Pengeluaran
Pendidikan,
Pengeluaran
Kesehatan,
Pengeluaran
Infrastruktur,
dan
Pertumbuhan
Ekonomi
a. Metode analisa
data
menggunakan
Three Stages
Least Square
(3SLS)
b. Sampel
penelitian
Negara
ASEAN-4.
Dari hasil estimasi
dan uji statistik
diperoleh bahwa
pengeluaran publik
ketiga sektor
tersebut
berpengaruh positif
terhadap Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM) dan
Pertumbuhan
Ekonomi melalui
peningkatan
pendapatan
perkapita
masyarakat.
Sementara
Investasi
bermanfaat dalam
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi yang
diketahui dari hasil
uji statistik yang
positif dan
signifikan, tetapi
tidak berpengaruh
dalam peningkatan
IPM secara
langsung pada
model penelitian
ini karena investasi
yang digunakan
adalah investasi
secara keseluruhan
yang tidak khusus
untuk investasi
human capital
Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
41
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Nama Peneliti
dan Judul Persamaan Penelitian
Perbedaan Penelitian
Hasil Penelitian
5. Fasoranti (2012), The Effect of Goverment Expenditure on Infrastructure on the Growth of the Nigerian Economy, 1977-2009,
a. Menggunakan variabel Pengeluaran Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi
a. Metode analisa data menggunakan regresi linear sederhana
b. Sampel penelitian pemerintah Nigeria
Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara pertumbuhan pengeluaran ekonomi dan pemerintah dalam pendidikan, lingkungan dan perumahan, pelayanan kesehatan, sumber daya air, tingkat inflasi, pertanian, keamanan, transportasi dan komunikasi. Makalah ini mengamati bahwa pengeluaran pemerintah pada layanan kesehatan, transportasi dan komunikasi berdampak negatif pada pertumbuhan sementara pengeluaran di bidang pertanian dan keamanan yang tidak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Suryanto (2009), Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008
a. Menggunakan variabel Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah
b. Menggunakan variabel dependen pertumbuhan ekonomi
a. Objek penelitian pada peruahaan Subosukawonosraten Tahun 2004-2008
Dari hasil istimasi regresi, variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan
Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
42
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Judul dan
Nama Peneliti
Persamaan
Penelitian
Perbedaan
Penelitian
Hasil Penelitian
7. Robinson Monday Olulu, Eravwoke Kester Erhieyovwe and Ukavwe, Government Expenditures and Economic Growth: The Nigerian Experience, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5 No. 10 June 2014.
a. Menggunakan variabel Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, pengeluaran pemerintah atas kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi
a. Menggunakan variabel utang pelayanan publik dan total pengeluaran pemerintah.
b. Metode analisa data menggunakan regresi linear berganda.
c. Sampel penelitian pemerintah Nigeria.
Hasil tes menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah pada kesehatan dan pertumbuhan ekonomi; sementara pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, dipandang tidak cukup untuk memenuhi sektor pengeluaran di Nigeria. Hal itu juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di Nigeria bisa di investasi asing dan lokal lipatan. Itu kertas yang direkomendasikan pemerintah harus menghabiskan lebih banyak pada makro-variabel kunci, seperti kesehatan, infrastruktur, listrik, dll Itu ini diyakini bahwa pengeluaran bijaksana pemerintah, akan daya agenda transformasi pemerintahan serta menimbulkan pertumbuhan ekonomi Nigeria.
Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu
43
C. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Kabupaten / Kota Propinsi Bengkulu
Pendidikan (X2) Investasi (X4) Kesehatan (X3) Pengeluaran
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa semua variabel memiliki
nilai prob < 0,05 maka hasil model Fixed Effect baik digunakan.
c. Hasil Model Random Effect
Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan
pendekatan Random Effect Model dengan metode pendekatan Pooled
Least Square pada uji F-restricted. Efek random digunakan untuk
75
mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel
semu, metode random efek menggunakan residual, yang diduga memiliki
hubungan antar waktu dan antar objek (Winarno, 2007:17). Dari hasil
pengolahan Eviews 7.0 mendapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.8
Regresi Data Random Effect
Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/20/16 Time: 12:04 Sample: 2009 2014 Included observations: 6 Cross-sections included: 10 Total pool (balanced) observations: 60
_J--C 0.016446 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.049030 0.6499
Idiosyncratic random 0.035989 0.3501 Weighted Statistics
R-squared 0.573132 Mean dependent var 0.029273 Adjusted R-squared 0.542088 S.D. dependent var 0.051684 S.E. of regression 0.034974 Sum squared resid 0.067276 F-statistic 18.46140 Durbin-Watson stat 2.312230
Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.437787 Mean dependent var 0.101980
Sum squared resid 0.152686 Durbin-Watson stat 1.018811
Sumber: Data diolah
76
Berdasarkan data di atas hasil random effect terlihat bahwa nilai
prob. < 0,05 maka dinyatakan signifikan, maka hasil random effect
dinyatakan baik digunakan dalam penelitian.
d. Uji Chow Test
Chow Test merupakan uji untuk menentukan model yang paling
tepat antara Common effect dengan Fixed effect yang akan digunakan
dalam untuk mengestimasi data panel. Hipotesis dalam pengujian ini
adalah:
H0 : Model yang terbaik adalah Common effect
Ha: Model yang terbaik adalah Fixed effect.
Kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis diatas dengan
membadingkan antara F-statistik dengan F tabel. Jika F-statistik > F tabel
maka H0 ditolak sehingga model yang baik adalah Model Fixed effect.
Begitu sebaliknya. Jika F-statistik < F tabel maka H1 ditolak sehingga
model yang baik adalah Model Common effect.
Langkah lain dalam pengambilan keputusan dilihat dari nilai
Probabilitas. Jika probalilitas > 5% maka H1 ditolak sehingga model
yang baik adalah model Common effect. Begitu sebaliknya jika
probabillitas < 5% maka H0 ditolak sehingga model yang baik adalah
Fixed effect.
77
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Chow Test
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 7.763312 (9,46) 0.0000
Cross-section Chi-square 55.429549 9 0.0000
Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI Method: Panel Least Squares Date: 04/20/16 Time: 12:04 Sample: 2009 2014 Periods included: 6 Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.068011 0.029464 -2.308232 0.0248