ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PARA PELAKU UMKM TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013 (Survey Pada Pelaku UMKM di Pasar 16 Ilir Palembang) PROPOSAL SKRIPSI Untuk memenuhi salah satu syarat Penyusunan Skripsi Oleh: Nama : Ridho Tri Andala NIM : 10.152.095 FAKULTAS EKONOMI 1
62
Embed
ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PARA PELAKU UMKM TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN PP 46 TAHUN 2013 (survey pada pelaku UMKM di pasar 16 Ilir Palembang)
proposal penelitian ini, mengamati bagaimana tingkat pemahaman para pelaku umkm terhadap perpajakan mempengaruhi kepada kepatuhan pelaksanaan pp 46 tahun 2013.(Thanks to = Rektor Universitas Bina Darma, bapak Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M. Sc. Dekan fakultas ekonomi ibu Dr. Emi Suwarni., S.E., M.Si. Kaprodi Akuntansi bapak Ade Kemala Jaya., S.E., Ak., M.Acc. Pembimbing 1 ibu Fitriasuri S.E., Ak. M.M, dosen Pembimbing 2 ibu Yeni Widyanti S.E., M.Ak.)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PARA PELAKU UMKM
TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013
(Survey Pada Pelaku UMKM di Pasar 16 Ilir Palembang)
Kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Termasuk didalamnya adalah faktor pemahaman berdasarkan
penelitian terdahulu Wijaya (2011). Kepatuhan diukur melalui kategori yang telah
ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor.74/PMK.03/2012.
Kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor.74/PMK.03/2012 yang disebut wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang
memenuhi kategori sebagai berikut :
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan
pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran
pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama
3(tiga) kali berturut-turut; dan
19
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.
Di dalam penelitian ini, maka kategori yang dipakai sebagai wajib pajak yang
patuh untuk para pelaku UMKM adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan, dan tidak mempunyai tunggakan semua jenis pajak. Hal ini
dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi usaha para pelaku UMKM itu
sendiri yang tidak memungkinkan untuk menggunakan kategori poin 3 dan 4.
2.1.7 PP No.46 Tahun 2013
a. Maksud dan Tujuan PP 46 Tahun 2013
Maksud dari dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP 46 Tahun
2013 ini adalah :
1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam
penyelenggaraan negara.
Sedangkan tujuan dari PP 46 Tahun 2013 ini adalah :
1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
20
Dari maksud dan tujuan tersebut, hasil yang diharapkan dalam
pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 ini adalah penerimaan pajak meningkat sehinga
kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.
b. Dasar Hukum
Dasar hukum dari dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2
landasan hukum, yaitu :
1. Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh :
Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara
menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan
menggunakan UU PPH secara umum.
Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak
berdasarkan peredaran bruto (omset).
2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh :
Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk
kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
c. Pokok-Pokok Ketentuan PP 46 Tahun 2013
Yang dikenai sebagai objek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini
adalah :
1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan
peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun
pajak.
2. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua
gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
21
3. Tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran
bruto (omset).
4. Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong,
pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha
lainnya.
Hal-hal yang dikecualikan, atau tidak dikenai pajak penghasilan atau non objek
pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah :
1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya
dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik,
pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46
Tahun 2013.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat
(2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi
(perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain
sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Subjek pajak PP 46 Tahun 2013 ini adalah :
1. Orang pribadi
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset)
yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak disini
adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22
Non subjek pajak, atau yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP 46 Tahun
2013 ini adalah :
1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang
menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan
sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang
keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu
1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran
bruto melebihi Rp. 4,8 Miliar.
3. Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud diatas meskipun tidak dikenai PP 46
Tahun 2013, wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU
KUP maupun UU PPh secara umum.
Masa penyetoran dan pelaporan pajak PP 46 Tahun 2013 adalah :
1. Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
2. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP
sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam
SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.
23
2.2 Penelitian Terdahulu
No. Nama Peneliti Judul Simpulan1. Sri Rustyaningsih (2011)
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain : Pemahaman terhadap self assesment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
2. Pancawati Hardiningsih, Nila Yulianawati (2011) Universitas STIKUBANK, Semarang.
Faktor-faktor yang mempengarui kemauan membayar pajak
Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
3. Mohamad Rajif (2011) Universitas Gunadarma, Depok.
Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon
Sebagian besar pengusaha UKM di daerah cirebon sudah Memiliki NPWP, para pengusaha di daerah cirebon sudah memiliki cukup pemahaman tentang pajak, variabel pemahaman, ketegasan sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4. Putra Rezki Perdhana, dkk (2012) Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang (studi kasus pada KPP Pratama Padang Jl. Bagindo Azis Chan No.26 Padang).
Wajib pajak dikota padang cukup paham walaupun hanya sebatas gambaran umum, pemahaman yang cukup baik meminimalkan pelanggaran perpajakan, masih ada sedikit yang kurang mengerti akan pemahaman perpajakan, adanya hubungan yang relevan antara peraturan perpajakan dengan kondisi dikota padang.
2.3 Kerangka Pemikiran
Sebagai seorang warga negara, sudah sepantasnya untuk turut ikut
berperan serta dalam pembangunan negara. Pajak sebagai sebuah iuran wajib yang
dibebankan kepada warga negara sifatnya memaksa, dalam artian pajak
merupakan kewajiban bagi setiap waga negara.
Berdasarkan UU KUP No.28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak medapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dengan pengertian tersebut, jelaslah bahwa fungsi pajak itu
sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan, tanpa pajak maka roda
pemerintahan akan terganggu atau malah berhenti.
Warga negara yang memiliki penghasilan atau usaha diwajibkan untuk
membayarkan pajak penghasilan. Salah satu usaha yang dilakukan masyarakat
adalah usaha dalam sektor UMKM. Sektor UMKM termasuk salah satu sektor
terbesar penyumbang PDB di Indonesia berdasarkan data dari Kementrian
Koperasi dan UKM, 60% dari total PDB Indonesia dihasilkan dari sektor UMKM.
Namun, hal ini berbanding terbalik dengan dengan sumbangsihnya terhadap
penerimaan pajak yang hanya sekitar 5% saja. Dari data yang tersebut, tercermin
bahwa kepatuhan para pelaku UMKM terhadap pajak masih sangat rendah.
Pasar 16 Ilir Palembang merupakan salah satu sentra perekonomian
terbesar yang ada di Palembang. Dengan jumlah yang mencapai hingga 870 kios,
dan khusus dilantai dasar yang menjadi ruang lingkup penelitian memiliki jumlah
kios berkisar 320-an pedagang. Dengan banyaknya jumlah pelaku UMKM
tersebut, diharapkan dapat merepresentasikan keadaan UMKM yang
sesungguhnya, namun hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti hanya 1 dari
7 pedagang yang memiliki NPWP. Padahal, sebagai pelaku UMKM, penghasilan
yang mereka dapatkan harus disetorkan pajak penghasilannya kepada kas negara.
Dengan besarnya potensi pajak yang terlihat dari sektor UMKM tersebut,
maka semenjak pertanggal 1 juli 2013, pemerintah mulai memberlakukan
peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan yaitu PP 46 Tahun 2013, yaitu
pajak penghasilan dari usaha yang tidak melebihi dari 4,8M pertahun pajak. Tarif
pajak yang diberlakukan adalah sebesar 1% dari total peredaran bruto, atau omset
dari usaha.
Namun, dilihat dari tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut, sangat
dimungkinkan para pelaku UMKM ini belum paham terhadap peraturan yang
tegolong baru tersebut. Hal ini didasarkan dari observasi dan data-data yang
didapatkan oleh penulis seperti pernyataan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang Ibnu Rohim, dari sekitar 30.000
UMKM yang tercatat, hanya sekitar 60%nya yang memiliki NPWP. Hal ini
sangat memprihatinkan, untuk mempunyai NPWP sendiri, para pelaku UMKM ini
masih tergolong sedikit, apalagi pengetahuan mereka tentang PP 46 Tahun 2013
dikhawatirkan mereka tidak paham.
Kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Termasuk didalamnya adalah faktor pemahaman berdasarkan
penelitian terdahulu Rajif (2011). Faktor pemahaman para pelaku UMKM adalah
sebuah faktor yang berdiri sendiri. Pemahaman pelaku UMKM bisa saja
berpengaruh positif ataupun negatif , atau malah tidak berpengaruh sama sekali
terhadap PP No.46 Tahun 2013. pemahaman diukur melalui indikator berdasarkan
penelitian terdahulu. Pemahaman akan pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa
indikator, Menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitian Fikriningrum
(2012) indikator-indikator tersebut adalah :
1. Kepemilikan NPWP.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib
pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.
5. Adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui
sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training
perpajakan yang mereka ikuti.
Kepatuhan diukur melalui kategori yang telah ditetapkan pemerintah
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012. Sedangkan
kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor.74/PMK.03/2012 adalah :
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan
pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran
pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama
3(tiga) kali berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.
Di dalam penelitian ini, maka kategori yang dipakai sebagai wajib pajak yang
patuh untuk para pelaku UMKM adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan, dan tidak mempunyai tunggakan semua jenis pajak. Penelitian ini
akan melihat bagaimana pengaruh pemahaman para pelaku UMKM terhadap
kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013.
2.4 Paradigma Penelitian
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran penelitian diatas, maka paradigma
yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1
Paradigma Penelitian
Kepatuhan Pelaksanaan PP 46 tahun 2013 (Y)
Pemahaman Para pelaku UMKM (X)
2.5 Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan disebelumnya,
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H0 : Pemahaman para pelaku UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap
Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013.
H1 : Pemahaman para pelaku UMKM berpengaruh signifikan terhadap
Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013.
3. Objek dan Metodologi Penelitian
3.1 Objek Penelitian
Untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan penulis mengadakan
penelitian langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu pemilik toko di
Gedung Pasar 16 ilir Palembang lantai dasar.
3.2 Metodologi Penelitian
3.2.1 Operasional Variabel
Sanusi (2011:49), menjelaskan bahwa pada tataran empiris, peneliti
mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengoperasionalkan variabel-variabel,
termasuk menemukan hubungan-hubungan antar variabel.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berkut :
1. Variabel Bebas (X)
Menurut Sanusi (2011:50), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi
variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman para pelaku
UMKM (X).
2. Variabel Terikat (Y)
Menurut Sanusi (2011:50), variabel terikat atau variabel tergantung (dependent
variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian
ini, Pemahaman akan PP 46 tahun 2013 (Y).
Tabel 3.1
Operasional Variabel
Variable Definisi Indikator Tolak Ukur
Variabel BebasPemahaman individu Para Pelaku UMKM (X)
pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari
-Pengetahuan mengenai NPWP.
-Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak.
-Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
-Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.
-Pemahaman mengenai prosedur perpajakan.
-Pemahaman melalui sosialisasi pajak.
Skala Likert
Variabel Terikat (Y).Kepatuhan PP 46 tahun 2013 (Y)
Kategori wajib pajak yang dimasukkan kedalam kriteria
- Tepat waktu dalam penyampaian SPT.
Skala Likert
wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan.
- Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak.
3.2.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ;
a. Data kualitatif, yaitu data non angka yang sifatnya deskriptif dalam bentuk
informasi tulisan (kuisioner) yang diperoleh dari mahasiswa-mahasiswa
akuntansi yang berkompeten memberikan informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini.
b. Data kuantitatif, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuisioner yang
telah dibagikan kepada responden yang penulis anggap berkompeten.
Sumber data penelitian ini adalah :
1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli. Data primer penelitian ini adalah kuesioner
yang dikumpulkan penulis.
2. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah dilakukan melalui
literatur-literatur, buku-buku serta sumber-sumber lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.mengenai jumlah
kios, sejarah pasar 16 ilir, dan penjelasan mengenai PP 46 Tahun 2013.
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode
survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang
menggunakan pernyataan tertulis.
Dalam penelitian ini digunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan
data. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi satu persatu calon
responden, mengecek apakah calon responden bersedia untuk mengisi kuesioner.
Prosedur ini penting dilaksanakan karena peneliti ingin menjaga agar kuesioner
hanya diisi oleh responden yang telah sesuai dengan kriteria penulis.
3.2.4 Populasi dan Sampel
a. Populasi
Menurut Sanusi (2011:87) pengertian populasi adalah seluruh kumpulan
elemnen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk
membuat suatu kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah,
sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. Populasi
dalam penelitian ini para palaku UMKM yang berada di lantai dasar pasar 16 ilir
Palembang yang berjumlah sekitar 320 pedagang.
b. Sampel
Menurut Sanusi (2011:87) seorang peneliti jarang sekali melakukan
penelitian terhadap keseluruhan kumpulan elemen (populasi). Peneliti biasanya
melakukan seleksi terhadap bagian elemen-elemen populasi dengan harapan hasil
seleksi tersebut dapat merefleksikan seluruh karakteristik yang ada. Elemen
adalah subjek dimana pengukuran itu dilakukan. Bagian dari elemen-elemen
populasi yang terpilih disebut sampel. Maka dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik convenience sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan
kemudahan. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak
(non-random sampling) yang tidak mempertimbangkan peluang. Hal ini
dilakukan agar jumlah sampel yang digunakan peneliti representatif dari populasi
yang ada.
Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel menurut
ketentuan Slovin dalam Sanusi (2011:101), yang memasukkan unsur kelonggaran
ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat
ditoleransi. Batas toleransi ketidaktelitian dalam penelitian ini adalah 10%.
Rumus : n= N
1+N α 2
Dimana :
n= ukuran sampel
N= Jumlah populasi
α = Toleransi ketidaktelitian yang digunakan (dalam persen)
Jawab :
n= 3201+320¿¿
= 3204,2
= 76,1 = 76
Dari perhitungan di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini
sebanyak 76 orang pelaku UMKM dari 320 orang pelaku UMKM. Pemakaian
rumus diatas mempunyai asumsi bahwa populasi berdistribusi normal.
3.2.5 Instrumen Penelitian dan Pengujian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan
dan pernyataan tertulis (kuesioner). Pertanyaan yang diajukan kepada responden
menggunakan skala likert. Menurut Sanusi (2011:59), skala likert adalah skala
yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan
berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur.
Penelitian ini menggunakan lima skala untuk jawaban responden yaitu sebagai
berikut :
Kategori Simbol Skor
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Netral (N) 3
Tidak Setuju (TS) 2
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Menurut Purwanto (2009:27) rumus kelas interval adalah sebagai berikut :
Interval kelas= Nilai Terbesar−NilaiTerkecil
Banyak Interval Kelas
= 5−1
5
= 0.80
Penulis membagikan kuesioner dengan jawaban sebanyak 7 pertanyaan
dengan perincian mengenai pengetahuan mengenai NPWP, Pemahaman mengenai
hak dan kewajiban pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi
perpajakan, pengetahuan mengenai tarif pajak PP46 tahun 2013, pemahaman
mengenai prosedur perpajakan, pemahaman mengenai sosialisasi pajak dengan
jumlah responden sebanyak 76 orang.
Dan dengan menggunakan rumus rata-rata hitung sample dalam buku
Purwanto (2003:48) maka didapat indikator-indikator atau kategori dari hasil
pemahaman tersebut. Rumus rata-rata hitung sample dihitung dengan cara :
Rata-rata hitung sample = jumlah seluruh nilaidalam sample
jumlahdatadapat disajikan
dalam bentuk simbol sebagai berikut : X = ΣXn
X = rata-rata hitung sample
ΣX = jumlah keseluruhan nilai X sample
N = jumlah total data atau pengamatan dari sample
Tabel 3.2
Klasifikasi interval
Untuk penilaian pemahaman PP 46 tahun 2013
4,20 – 5,00 Sangat paham
3,40 – 4,19 Paham
2,60 – 3,39 Cukup paham
1,80 – 2,59 Tidak paham
1,00 – 1,79 Sangat tidak paham
Sumber : Wijaya (2011)
3.2.6 Uji Validitas, dan Uji Reliabilitas
1. Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur
telah menjalankan fungsi ukurnya. Menurut Sanusi (2011:76), suatu instrumen
dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.
validitas merupakan bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan
data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Suatu skala
pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan
mengukur apa yang seharusnya diukur.
Uji validitas kuesioner penelitian menggunakan teknik korelasi product
moment pearson, yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Dalam buku
Sanusi (2011:77) dengan rumus sebagai berikut :
r = N ¿¿
Keterangan :
r= koefisien korelasi
x= skor butir
y= skor total butir
N= jumlah sampel (responden)
Adapun cara untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka
dilakukan pembandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika
rhitung > rtabel, maka dapat dikatakan valid. Namun jika sebaliknya yang terjadi
rhitung < rtabel, berarti item tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini
menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 19,
dengan cara mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dan pernyataan dengan
skor untuk masing-masing variabel.
2. Reliabilitas
Menurut Sanusi (2011:81) perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Ada beberapa cara yang dapat
digunakan untuk menghitung reliabilitas instrumen yang sering digunakan antara
lain dengan cara pengukuran ulang dan belah dua. Pengukuran dalam penelitian
ini hanya dilakukan sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan
lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Reliabilitas diukur dengan
data statistik Cronbach Alpha. Jika nilai alpha > 0,6 maka dikatakan reliabel.
3.2.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
statistik inferensial parametik. Statistik inferensial parametik digunakan unutk
melihat keeratan hubungan dan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara satu
variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Skala ukur variabel yang
dilibatkan dalam perhitungan adalah minimal interval. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Menurut Sanusi (2011) regresi
linier sederhana terdiri dari 2 variabel. Satu variabel berupa variabel
terikat/tergantung yang diberi simbol Y, dan variabel kedua yang berupa variabel
bebas diberi simbol X. Dalam penelitian ini variabel Y adalah pemahaman para
pelaku UMKM, dan variabel X adalah kepatuhan terhadap PP 46 Tahun 2013.
Regresi sederhana ini menyatakan hubungan kausalitas antara dua variabel, dan
memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Persamaan
yang dipergunakan untuk memprediksi nilai variabel Y. Menurut Sanusi (2011)
bentuk umum dari persamaan regresi dinyatakan dengan persamaan matematika
yaitu :
Ŷ = a + bX
Dimana :
Ŷ = nilai prediksi dari variabel Y berdasarkan nilai variabel X.
a = titik potong Y; merupakan nilai bagi Y ketika X = 0
b = kemiringan atau slope perubahan rata-rata dalam ý untuk setiap perubahan dari
satu unit X, baik berupa peningkatan maupun penurunan.
X = nilai variabel X yang dipilih.
Nilai b (koefisien regresi) dan a (konstanta) dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
b=n (∑ XY )−(∑ X )(∑Y )
n (∑ X 2)−¿¿
a = ∑Y
n – b
∑ Xn
n = jumlah pengamatan (sample); X = variabel bebas; dan Y = nilai variabel terikat.
3.2.8 Uji Hipotesis
3.2.8.1 Uji t
Menurut Sanusi (2011) Uji t, atau Sign Test dapat dipergunakan untuk
mengevaluasi efek dari suatu kegiatan yang menggunakan perlakuan tertentu. Efek
dari perlakuan itu adakalanya tidak dapat diukur, tetapi hanya diberikan tanda positif
(+) dan tanda negatif (-) terhadap hasil suatu pelakuan tersebut.
Langkah-langkah menentukan uji t :
a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
p≥ α = 0,05 (perlakuan membawa hasil positif/ada perubahan)
p≤∝ = 0,05 (perlakuan tidak membawa hasil/tidak ada perubahan)
b. Menyusun pengamatan dalam bentuk tabel lalu memberi tanda (+) apabila
perubahan ke arah positif dan memberi tanda (-) apabila perubahan ke arah
negatif. Sedangkan apabila tanpa perubahan diberi tanda (0).
c. Menghitung tanda positif (N1) dan tanda negatif (N2), sedangkan tanda 0
diabaikan saja.
d. Menghitung besaran X2dengan rumus
X2 = ¿¿
5. Mengambil keputusan diterima atau ditolak H 0dengan menggunakan kriteria
berikut.
Jika X hitung2 ≤ X tabel
2 (∝: df =1¿: maka H 0diterima
X hitung2 > X tabel
2 ((∝: df =1¿: maka H 0ditolak.
3.2.8.2 Analisis Korelasi Sederhana
Fungsi utama dari analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat
hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ukuran yang menyataka
keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ukuran yang
menyatakan keeratan hubungan tersebut adalah koefisien korelasi atau yang sering
disebut korelasi Pearson (Pearson product moment). Koefisien korelasi Pearson
bernilai -1 sampai dengan +1. Menurut Sanusi (2011:122) untuk menghitung
koefisien korelasi digunakan rumus berikut ini :
r xy = n (∑ XY )−(∑ X )(Y )√¿¿¿
Dimana Y = variabel terikat; X = variable bebas; dan n = banyaknya pengamatan.
Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien
korelasi sebagai berikut :
0,00 – 0,199 Sangat rendah0,20 – 0,399 Rendah0,40 – 0,599 Sedang0,60 – 0,799 Kuat0,80 – 1,000 Sangat kuat
3.2.9 Uji Asumsi Klasik
Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik
terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS 16,
yang meliputi :
1) Uji Heteroskedastisitas
Gejala Heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan cara menyusun
regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-
masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual (α
= 0,05) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastitas.
2) Uji Autokorelasi
Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-
Watson (d). Hasil perhitungan Durbin-Watson (d) dibandingkan dengan nilai
d tabel pada α = 0,05. Tabel d memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas (dU) dan
nilai batas bawah (d L) untuk berbagai nilai n dan k.
Jika d < d L: maka terjadi autokorelasi positif
d > 4 - d L : maka terjadi autokorelasi negatif
dU < d < 4 - dU : maka tidak terjadi autokorelasi
sd L≤ d ≤ dUatau 4 - dU ≤ d ≤ 4 - d L: maka pengujian tidak meyakinkan.
3) Uji Normalitas
Bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan
variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi
yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi
adanya normalitas ialah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu
diagonal dari grafik.
Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2012. Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
Danny Darussalam Tax Center. 11 Juli 2013. DDCT Internal Discussion 17 : Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, (online), (http://www.dannydarussalam.com/2013/07/peraturan-pemerintah-no-46-tahun-2013/ diakses 22 Oktober 2013).
Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Verifikasi.
Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Fikriningrum, W.K. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Hardiningsih, Pancawati. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.3.
Koran Sindo. 1 Agustus 2013. Juknis Pajak UMKM Belum Jelas, (online), (http://www.koran-sindo.com/node/316485 diakses 22 Oktober 2012).
Mardiasmo. 2005. Perpajakan. Andi: Yogyakarta.
Perdhana, Dkk. 2012. “Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib pajak Orang Pribadi dikota Padang Studi Kasus Pada KPP Pratama Padang JL. Bagindo Aziz Chan No.26 Padang”. Universitas Putra Indonesia YPTK. Padang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Rajif, Mohamad. 2011. “Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon”. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma.
Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat: Jakarta.
Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. CV. ALFABETA: Bandung.
Supadmi, 2009. “Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan”. AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol.2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
Wijaya, mellyana. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Universitas STIE Indonesia, Banjarmasin.