ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PNPM MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA DI JAWA TIMUR

1

ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PNPM MANDIRI TERHADAP

PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA DI JAWA TIMUR

Siti Nuraini, SE, ME

Email : [email protected]

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi dana PNPM Mandiri dengan

indek pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2007-2011 dan melihat perkembangan pola

pengelompokan kota/kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2007-2011 berdasarkan alokasi dana

PNPM Mandiri, indek pembangunan manusia dan indek kemiskinan. Metode yang digunakan

adalah analisa jalur (path analysis) dan analisa kluster. Hasil analisa jalur menunjukkan pengaruh

alokasi dana PNPM Mandiri secara langsung adalah positif terhadap indek pembangunan manusia.

Total hubungan antara alokasi dana PNPM Mandiri terhadap indek pembangunan manusia melalui

indek kemiskinan dan indek pendidikan, indek kesehatan dan indek kemampuan daya beli akan

menaikkan indek pembangunan manusia. Hasil analisa kluster menunjukkan posisi masing-masing

kota/kabupaten di Jawa Timur yang mengalami kenaikan indek pembangunan manusia setelah

adanya program PNPM Mandiri adalah Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten

Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten

Lumajang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Posisi masing-masing kota/kabupaten

yang mengalami penurunan indek kemiskinan adalah Kota Probolinggo, Kabupaten Pacitan,

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten

Bojonegoro, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Tuban.

Kata Kunci : indek pembangunan manusia, PNPM Mandiri, analisa jalur, analisa kluster

Abstract

This research purpose to analysis influence fund allocation of PNPM Mandiri with human

development index in East Java 2007-2011 and see growth of pattern subdividing of town/regencies

in East Java in the 2007-2011 based on fund allocation of PNPM Mandiri, human development

index and head count index. Method that used in this research are Path analysis and Cluster

analysis. Result of path analysis showed influence of fund allocation of PNPM Mandiri directly

positive to human development index. Total relation among fund allocation of PNPM Mandiri to

human development index pass through head count index and of education index, health index and

of purchasing power parity will increased human development index. Result of cluster analysis

showed position of each town/regencies in East Java that increase of human development index

after existence of program PNPM Mandiri are regencies of Madiun, Ngawi, Lamongan, Ponorogo,

Banyuwangi, Ngawi, Lumajang, Pamekasan and Sumenep. Position of each town/regencies with

degradation of head count index are Probolinggo city, Pacitan, Trenggalek, Lamongan, Nganjuk,

Gresik, Bojonegoro, Ngawi and Tuban.

Keyword : human development index, PNPM Mandiri, path analysis, cluster analysis

2

PENDAHULUAN

Kebijakan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan menurunkan angka

kemiskinan telah dilakukan pemerintah

Indonesia untuk mencapai tujuan MDG’s di

tahun 2015 dengan membuat program-program

pembangunan manusia, yang didanai oleh dana

APBN, APBD maupun bantuan lembaga donor.

Tujuan program ini diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui pendidikan dan kesehatan, menurunkan

kemiskinan, meningkatkan partisipasi

masyarakat sehingga pembangunan manusia

yang berkelanjutan dapat tetap berjalan.

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat

kemiskinan di samping diperoleh melalui

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas juga dibarengi dengan program-

program penanggulangan kemiskinan yang

diberlakukan oleh pemerintah. Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K) saat ini memiliki berbagai program

penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi

mulai dari program penanggulangan

kemiskinan berbasis bantuan sosial, program

penanggulangan kemiskinan yang berbasis

pemberdayaan masyarakat serta program

penanggulangan kemiskinan yang berbasis

pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan

oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat

maupun daerah. Strategi dasar yang telah

ditetapkan dalam percepatan penanggulangan

kemiskinan adalah menyempurnakan program

perlindungan sosial, peningkatan akses

masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar,

pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan

yang inklusif.

Kemiskinan merupakan suatu

integrated concept yang memiliki lima dimensi

yaitu: kemiskinan, ketidakberdayaan,

kerentanan menghadapi situasi darurat,

ketergantungan dan keterasingan secara

geografis maupun sosiologis dan ditandai

dengan tiadanya enam modal yaitu: (1) Human

Capital (kesehatan, pendidikan, nutrisi), (2)

Modal usaha, (3) Infrasruktur (jalan, listrik, air

bersih, sanitasi), (4) Modal alam, (5)

Administrasi publik yang dikelola baik, (6)

Modal pengetahuan, sebagian mereka hidup

dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya

di bawah garis tertentu, seperti dibawah $1 atau

$2 per hari, atau di bawah level yang ditetapkan

masing-masing negara (Prastyo, 2010; Santoso,

2011).

Dalam pelaksanaannya Pemerintah

telah menetapkan instrumen penanggulangan

kemiskinan berdasarkan tiga klaster yaitu

Klaster I, program bantuan sosial terpadu

berbasis keluarga, Klaster II program

penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat, Klaster III

penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan

Kecil (TNP2K, 2012). PNPM Mandiri

merupakan program nasional pemerintah

sebagai salah satu program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sebagai salah satu program penanggulangan

kemiskinan berbasis Community Driven

Development (CDD) yang diterapkan mulai

tahun 2006 dan memiliki alokasi dana cukup

besar untuk seluruh provinsi di Indonesia,

tujuan umum program adalah meningkatnya

kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja

masyarakat miskin secara mandiri. Kategori

program PNPM Mandiri meliputi PNPM

Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan,

PNPM Pembangunan Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah (PISEW), PNPM

Infrastruktur Perdesaan dan Daerah Tertinggal

dan Khusus (P2DTK), PNPM Infrastruktur

Perdesaan. Sumber pendanaan PNPM Mandiri

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD), kontribusi swasta dalam

bentuk CSR (Corporate Social Responsibity)

dan swadaya masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan terbuka bagi

semua kegiatan penanggulangan kemiskinan

yang meliputi penyediaan dan perbaikan sarana

prasarana, penyediaan sumber daya keuangan

melalui dana bergulir, kegiatan peningkatan

kapasitas masyarakat terutama yang bertujuan

mempercepat pencapaian MDG’s. Pada tahun

2012 empat program utama dalam pelaksanaan

PNPM Mandiri yaitu PNPM Perdesaan

memiliki alokasi dana Rp. 8,1 trilyun di 5.100

3

kecamatan, PNPM Perkotaan dengan alokasi

dana Rp. 1,7 trilyun dialokasikan untuk 1.153

kecamatan, PNPM Infrastruktur Perdesaan

(RIS) dengan alokasi dana Rp. 150 milyar

rupiah di 187 kecamatan dan yang terakhir

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

(PISEW) yang memiliki alokasi Rp. 536,5

milyar di 237 kecamatan.

Sebagai program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,

PNPM Mandiri bertujuan untuk memberikan

kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang

yang tidak beruntung sehingga rakyat,

organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat

berkuasa atas kehidupannya, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan

dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan

keputusan. Pemberdayaan merupakan

kompetensi kerakyatan, melek sosiopolitik dan

kompetensi partisipasi dan menekankan pada

pentingnya masyarakat lokal yang mandiri

sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan

diri mereka sendiri. Pendekatan ini diharapkan

memberikan peranan individu bukan sebagai

obyek tetapi sebagai pelaku yang menentukan

hidup mereka (Ritonga, 2011; Sachari, 2011;

Adiyoso, 2009;Suryono, 2006; Fahrudin).

Program pengentasan kemiskinan yang

dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak lain

tetapi dampaknya belum nyata terhadap

peningkatan kualitas masyarakat karena belum

adanya keterpaduan program antar sektor

maupun antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Kurang berhasilnya alokasi

dana program terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat juga menjadi faktor

yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut.

Besarnya alokasi dana pengentasan kemiskinan

dari dana APBN dan APBD walaupun mampu

menurunkan kuantitas penduduk miskin tetapi

masih belum mampu menaikkan kualitas

penduduk miskin. Hal ini bisa disebabkan

karena angka kemiskinan hanya diukur dari

kuantitas penduduk miskin bukan dari kualitas

penduduk miskin. Indikator kualitas penduduk

miskin ini adalah indeks harapan hidup, indek

pendidikan serta indeks pendapatan (PPP-

purchasing power parity) atau yang lebih

dikenal dengan indek pembangunan manusia

(IPM).

Indeks Pembangunan Manusia

merupakan suatu indeks komposit yang

mencakup tiga bidang pembangunan manusia

yang dianggap sangat mendasar yaitu umur

harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup

layak yang merupakan indeks pengukuran

gabungan kemampuan suatu negara dalam

dimensi dasar pembangunan manusia (BPS,

2010; Harttgen dan Klasen, 2011). Pengukuran

indek pembangunan manusia meliputi hidup

yang sehat dan panjang umur yang diukur

dengan harapan hidup saat kelahiran,

pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat

baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per

tiga) dan kombinasi pendidikan dasar,

menengah, atas gross enrollment ratio (bobot

satu per tiga) dan standard kehidupan yang

layak diukur dengan GDP per kapita gross

domestic product/produk domestik bruto dalam

paritas kekuatan beli purchasing power parity

dalam Dollar AS (Harahap, 2010).

Sebagai program pengentasan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

diperlukan anggaran sebagai salah satu

penunjang pelaksanaan program. Kebijakan

anggaran pro poor budgeting merupakan suatu

anggaran yang mengarahkan pada pentingnya

kebijakan pembangunan yang berpihak kepada

orang miskin, praktik penyusunan dan

kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by

design) ditujukan untuk membuat kebijakan,

program dan proyek yang berpihak kepada

masyarakat miskin, kebijakan anggaran yang

dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan

dan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar

rakyat miskin. Secara umum pro poor policy

merupakan suatu tindakan politik yang

dilakukan dengan tujuan memberikan alokasi

hak-hak dan sumber daya kepeda individu,

organisasi dan wilayah yang terpinggirkan oleh

pasar dan negara. Hal ini dapat diartikan bahwa

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh

pemerintah harus menekankan pada perbaikan

indikator-indikator sosial ekonomi yang

berpengaruh pada masalah kemiskinan.

Pemerintah dianjurkan untuk cepat

merespon masalah kemiskinan dengan

melakukan alokasi serta distribusi sumberdaya

kepada masyarakat miskin. Wujud dari alokasi

serta distribusi tersebut adalah dengan

4

menyediakan pelayanan dasar berupa

pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-

lain. Kebijakan ini merupakan salah satu

kebijakan yang diperlukan untuk

menanggulangi kemiskinan (Hogantara, 2011).

Dana pro poor budgeting yang masuk ke

pedesaan ada dua yakni Alokasi Dana Desa

(ADD) dan Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM). Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

merupakan program dan dana yang dikucurkan

ke masyarakat oleh program-program sektoral

dari kementrian seperti PNPM Mandiri (IRE,

2011).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah

satu penerima alokasi dana PNPM Mandiri

sejak tahun 2007. Jumlah alokasi dana PNPM

Mandiri di Provinsi Jawa Timur tertinggi pada

tahun 2011 yaitu sebesar 996.230 milyar, tetapi

belum berpengaruh terhadap kualitas manusia

yang diukur lewat indek pembangunan manusia

yang masih berada di bawah indek

pembangunan nasional. Angka indek

pembangunan manusia Jawa Timur sebesar

72,18 masih berada di bawa rata-rata nasional

yaitu sebesar 72,37 pada tahun yang sama.

Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian

terhadap pengaruh alokasi dana PNPM Mandiri

terhadap indek pembangunan manusia.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh

alokasi dana PNPM Mandiri terhadap indek

pembangunan manusia Jawa Timur dan

mengetahui perkembangan pola

pengelompokan kota/kabupaten di Jawa Timur

pada berdasarkan alokasi dana PNPM Mandiri,

indek pembangunan manusia dan indek

kemiskinan pada tahun 2007-2011.

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam

penelitian ini adalah paradigm positivistik atau

paradigm ilmiah yang memandang kenyataan

sebagai sesuatu yang berdimensi tunggal dan

cenderung bersifat tetap. Pendekatan yang

digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan

obyek penelitian adalah seluruh kota/kabupaten

di Provinsi Jawa Timur pada rentang waktu

tahun 2007-2011. Sumber data yang digunakan

merupakan data sekunder yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan

situs resmi PNPM Mandiri. Jenis data yang

digunakan adalah data panel yang merupakan

gabungan antara data cross section dan data

time series. Keuntungan data panel ini mampu

mengatasi heterogenitas antar individu, lebih

banyak degree of freedom sehingga lebih

efisien dan lebih cocok untuk mempelajari

dinamika perubahan dan meminimumkan bias

yang terjadi.

Metode analisis pertama yang

digunakan adalah analisis jalur (path analysis)

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

langsung dan tidak langsung alokasi dana

PNPM Mandiri terhadap indek kemiskinan dan

indek pembangunan manusia. Analisa jalur

merupakan perluasan regresi yang mampu

menggunakan model yang cukup kompleks

yaitu dengan adanya variabel yang berperan

ganda dalam suatu hubungan, dimana salah satu

variabel berperan sebagai variabel independen

dalam satu hubungan dan menjadi variabel

dependen pada hubungan yang lain. Model

analisa jalur yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

Untuk menghitung besarnya pengaruh

langsung, pengaruh tidak langsung serta

pengaruh total variabel eksogen terhadap

variabel endogen secara parsial dapat dilakukan

sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh langsung variabel

eksogen (Xi) terhadap variabel endogen ρyxi

2. Besarnya pengaruh tidak langsung variabel

eksogen (Xi,Xj) terhadap variabel endogen

ρyxi x ρyxj

3. Besarnya pengaruh total variabel eksogen

terhadap variabel endogen adalah

penjumlahan besarnya pengaruh langsung

5

dengan besarnya pengaruh tidak langsung

(ρyxi) + (ρyxi x ρyxj)

Metode analisa deskriptif dalam

penelitian ini menggunakan analisa kluster.

Analisa kluster (kelompok) merupakan sebuah

metode analisa untuk mengelompokkan obyek-

obyek pengamatan menjadi beberapa kelompok

sehingga akan diperoleh kelompok dimana

obyek-obyek dalam satu kelompok mempunyai

banyak persamaan sedangkan dengan anggota

kelompok yang lain mempunyai banyak

perbedaan (Komariyah & Akbar, 2011).

Metode ini menggambarkan indek

pembangunan manusia tahun t dengan dana

alokasi PNPM Mandiri satu tahun sebelumnya

(t-1) dari kota/kabupaten di Provinsi Jawa

Timur dalam diagram kartesius. Diagram

kartesius tersebut terbagi dalam empat kuadran.

Dari hal tersebut dapat dilihat posisi masing-

masing kota/kabupaten di Jawa Timur pada

tahun 2007-2011 dengan adanya program

PNPM Mandiri di wilayahnya. Pada penelitian

ini akan menggunakan tiga kluster untuk

melihat pola pengelompokan masing-masing

kota/kabupaten di Jawa Timur. Analisa ini

dalam pengelompokannya menggunakan

diagram kartesius empat sumbu, sumbu

horizontal (X) merupakan rata-rata alokasi dana

PNPM Mandiri pada tahun (t-1) Provinsi Jawa

Timur sedangkan sumbu vertikal (Y)

merupakan rata-rata indek pembangunan

manusia pada tahun (t) Provinsi Jawa Timur.

Penggunaan lag time pada analisa ini karena

dana PNPM Mandiri tahun berjalan belum bisa

dirasakan manfaatnya pada tahun yang sama,

alokasi dana PNPM Mandiri baru dapat

dirasakan pada tahun berikutnya.

Gambar 1. Diagram Empat Kuadran antara

Indek Pembangunan Manusia dan Alokasi Dana

PNPM Mandiri

Gambar 2. Diagram Empat Kuadran antara

Indek Kemiskinan dan Alokasi Dana PNPM

Mandiri

Gambar 3. Diagram Empat Kuadran antara

Indek Pembangunan Manusia dan Indek

Kemiskinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian regresi untuk menentukan

hasil analisa jalur menggunakan software

Eviews 17.0 dengan metode fixed effect.

6

Pendekatan metode fixed effect dilakukan

setelah hasil uji Hausman dan Uji Chow

menunjukkan bahwa metode yang digunakan

lebih baik menggunakan pendekatan fixed

effect. Pertimbangan lain yang digunakan dalam

pendekatan ini adalah data seluruh

kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang

memiliki karakteristik yang tercermin dari

variasi intersep modelnya. Hasil pengujian

regresi untuk menentukan koefisien analisa

jalur diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisa Regresi Data Panel

Setelah dilakukan pengujian regresi untuk

masing-masing model, maka akan diperoleh

koefisien analisa jalur sebagai berikut:

Pada hasil estimasi jalur tersebut

terdapat hubungan yang tidak signifikan antara

P0 (X2) dan PPP (X5) sehingga variabel yang

tidak signifikan tersebut tidak akan diikut

sertakan dalam pembahasan. Metode ini disebut

dengan metode trimming. Sehingga hasil

estimasi analisa jalur tersebut setelah dilakukan

trimming akan menjadi sebagai berikut:

Dari hasil analisa jalur dapat dilihat

bahwa alokasi dana PNPM secara langsung

mempengaruhi indek pembangunan manusia

secara positif sebesar 0,0147. Hal ini sesuai

dengan tujuan program PNPM Mandiri selain

sebagai salah satu program pengentasan

kemiskinan juga sebagai program yang

bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan

MDG’s untuk meningkatkan kualitas manusia.

Selain itu pengaruh secara tidak langsung antara

alokasi dana PNPM Mandiri melalui indek

kemiskinan dan kesehatan memberikan

pengaruh yang positif terhadap indek

pembangunan manusia sebesar 0,000543.

Pengaruh positif dari modal kesehatan ini

sesuai dengan Todaro (2006) yang

menyampaikan bahwa modal kesehatan

merupakan investasi jangka panjang yang dapat

menyebabkan tingkat pendidikan yang lebih

baik. Selain itu, pengaruh alokasi dana PNPM

Mandiri dapat dirasakan manfaatnya secara

langsung bagi penerima manfaat. Sedangkan

pengaruh alokasi dana PNPM Mandiri melalui

indek kemiskinan dan pendidikan memberikan

pengaruh yang negatif terhadap indek

pembangunan manusia sebesar -0,000355.

Hasil estimasi ini bertentangan dengan

pendapat Noor (2013) bahwa belanja kebutuhan

publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi hal tersebut sejalan dengan penelitian

yang telah dilakukan oleh Santoso (2011) yang

menyatakan bahwa dana PNPM dan alokasi

belanja daerah untuk pendidikan tidak

berpengaruh secara langsung terhadap indek

kemiskinan, berbeda dengan dana PNPM dan

alokasi belanja daerah untuk kesehatan yang

memberikan pengaruh yang positif terhadap

indek kemiskinan. Diduga karena dana ini tidak

digunakan secara langsung untuk meningkatkan

pendapatan penduduk miskin dan hanya mampu

mempertahankan pendapatan masyarakat

miskin tetapi belum mampu membantu keluar

dari garis kemiskinan. Selain itu, manfaat

alokasi dana PNPM untuk pendidikan lebih

banyak diterima oleh anggota keluarga usia

sekolah yang lebih memberikan manfaat secara

jangka panjang daripada jangka pendek. Hal

tersebut berbeda dengan pengaru kesehatan

yang manfaatnya dapat dirasakan pada saat

Koefisien Prob. R-square Keterangan

Y = f(X1) 0,0147 (0,000) 0,997 signifikan

X4 = f(X2) -0,012 (0,000) 0,998 signifikan

X3 = f(X2) 0,0165 (0,040) 0,999 signifikan

X5 = fX2) 0,0166 (0,234) 0,999 tidak signifikan

X2 = f(X1) -0,017 (0,000) 0,999 signifikan

Y = f(X3,X4,X5) 0,998

X3 -1,936 (0,000) signifikan

X4 3,017 (0,000) signifikan

X5 -1,740 (0,000) signifikan

PERSAMAANHasil Uji

7

yang bersamaan dengan pemberian dana PNPM

Mandiri. Pengaruh secara positif terlihat dari

hubungan alokasi dana PNPM melalui indek

kemiskinan dan bersama-sama dengan indek

kesehatan, indek pendidikan dan indek

kemampuan daya beli terhadap indek

pembangunan manusia sebesar 0,014888.

Hasil analisa jalur yang menunjukkan

bahwa hubungan alokasi dana PNPM terhadap

indek pembangunan manusia melalui indek

kemiskinan menunjukkan hasil yang positif

sejalan dengan penelitian Syukri, Mawardi,

Akhmadi (2013); Santoso (2011); Park dan

Wang (2010) yang menunjukkan bahwa dengan

adanya alokasi dana PNPM mampu mengurangi

tingkat kemiskinan.

Hasil analisa kluster memperkuat hasil

analisa jalur sebelumnya, bahwa hubungaan

antara alokasi dana PNPM Mandiri dan indek

kemiskinan selama empat tahun dari tahun

2008 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan

adanya perubahan posisi wilayah masing-

masing kota/kabupaten di Jawa Timur.

Tabel 5. Kuadran Alokasi Dana PNPM Mandiri

dan Indek Kemiskinan

Setelah dilaksanakannya PNPM

Mandiri maka pada akhir tahun penelitian 2011,

kota/kabupaten yang masih berada pada

wilayah dengan indek kemiskinan yang tinggi

meliputi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten

Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten

Sampang dan Kabupaten Sumenep. Sedangkan

kota/kabupaten yang mengalami penurunan

indek kemiskinan secara keseluruhan karena

adanya PNPM Mandiri adalah Kota

Probolinggo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten

Trenggalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten

Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten

Bojonegoro, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten

Tuban. Kabupaten Tuban merupakan kabupaten

mengalami penurunan indek kemiskinan pada

tahun 2011.

Tabel 6. Kuadran Alokasi Dana PNPM Mandiri

dan Indek Pembangunan Manusia

Selama tahun penelitian kota/kabupaten

yang mengalami kenaikan indek pembangunan

manusia yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten

Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten

Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten

Ngawi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten

Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Sedangkan pada periode yang sama terdapat

kota/kabupaten yang mengalami penurunan

indek pembangunan manusia yaitu Kabupaten

Tuban, Kabupaten Situbondo, Kabupaten

Bondowoso dan Kabupaten Pamekasan.

Tabel 7. Kuadran Indek Pembangunan Manusia

dan Indek Kemiskinan

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Bangkalan Kota Probolinggo Pamekasan Bojonegoro Bangkalan Bangkalan Bangkalan

Bondowoso Lamongan Gresik Bojonegoro Probolinggo Pamekasan

Kota Probolinggo Lamongan Bondowoso Sampang Probolinggo

Pacitan Nganjuk Pamekasan Sumenep Sampang

Sampang Ngawi Probolinggo Tuban Sumenep

Trenggalek Pamekasan Sampang

Probolinggo Sumenep

Sumenep Tuban

Tuban

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Jember Gresik Bondowoso Blitar Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi

Kota Batu Kota Batu Kota Batu Jombang Blitar Blitar Blitar Bojonegoro

Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Batu Jombang Jember Bojonegoro Bondowoso

Kota Kediri Kota Kediri Kota Kediri Kota Blitar Kediri Jombang Gresik Gresik

Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Kediri Kota Surabaya Kediri Jember Jember

Kota Malang Kota Malang Kota Malang Kota Madiun Lumajang Kota Surabaya Jombang Kediri

Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Malang Malang Lumajang Kediri Lamongan

Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Mojokerto Mojokerto Magetan Lamongan Lumajang

Madiun Madiun Kota Probolinggo Kota Pasuruan Pasuruan Malang Lumajang Malang

Magetan Mojokerto Kota Surabaya Kota Probolinggo Ponorogo Ngawi Malang Mojokerto

Situbondo Nganjuk Madiun Kota Surabaya Sidoarjo Pasuruan Mojokerto Ngawi

Pacitan Magetan Madiun Tulungagung Ponorogo Nganjuk Pasuruan

Situbondo Pacitan Magetan Sidoarjo Ngawi Ponorogo

Trenggalek Trenggalek Nganjuk Pasuruan Sidoarjo

Tulungagung Tulungagung Pacitan Ponorogo Situbondo

Trenggalek Sidoarjo Tuban

Tulungagung Situbondo

KUADRAN II (Dana rendah, P0 tinggi) KUADRAN I (Dana tinggi, P0 tinggi)

KUADRAN III (Dana rendah, P0 rendah) KUADRAN IV (Dana tinggi, P0 rendah)

P0

Alokasi Dana

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Gresik Kota Batu Gresik Kota Batu Blitar Blitar Blitar Banyuwangi

Kota Batu Kota Blitar Kota Batu Kota Blitar Jombang Gresik Jombang Blitar

Kota Kediri Kota Kediri Kota Blitar Kota Kediri Kediri Jombang Kediri Gresik

Kota Madiun Kota Madiun Kota Kediri Kota Madiun Kota Blitar Kediri Kota Surabaya Jombang

Kota Mojokerto Kota Malang Kota Madiun Kota Malang Kota Malang Kota Surabaya Magetan Kediri

Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Malang Kota Mojokerto Kota Surabaya Lamongan Malang Lamongan

Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Pasuruan Malang Malang Ponorogo Malang

Magetan Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Probolinggo Sidoarjo Mojokerto Sidoarjo Mojokerto

Mojokerto Madiun Kota Probolinggo Kota Surabaya Tulungagung Nganjuk Nganjuk

Nganjuk Magetan Lamongan Madiun Ponorogo Ngawi

Pacitan Pacitan Madiun Magetan Sidoarjo Ponorogo

Trenggalek Trenggalek Mojokerto Pacitan Tulungagung Sidoarjo

Nganjuk Trenggalek

Pacitan Tulungagung

Trenggalek

Tulungagung

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Bangkalan Bangkalan Situbondo Bondowoso Banyuwangi Banyuwangi Bangkalan Bangkalan

Bondowoso Bondowoso Pamekasan Bojonegoro Bojonegoro Banyuwangi Bojonegoro

Jember Jember Pasuruan Lumajang Bojonegoro Jember

Lamongan Sampang Probolinggo Ngawi Bondowoso Lumajang

Lumajang Situbondo Situbondo Pamekasan Jember Pasuruan

Madiun Pasuruan Lumajang Probolinggo

Ngawi Probolinggo Ngawi Sampang

Pamekasan Sumenep Pamekasan Situbondo

Ponorogo Tuban Pasuruan Sumenep

Sampang Probolinggo Tuban

Sumenep Sampang

Tuban Sumenep

Tuban

KUADRAN II (Dana PNPM rendah, IPM tinggi) KUADRAN I (Dana PNPM tinggi, IPM tinggi)

KUADRAN III (Dana PNPM rendah, IPM rendah) KUADRAN IV (Dana PNPM tinggi, IPM rendah)

IPM

Alokasi Dana

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Blitar Blitar Blitar Blitar Gresik Gresik Gresik Gresik

Jombang Jombang Jombang Jombang Kota Probolinggo Kediri Kediri Kediri

Kediri Kota Batu Kota Batu Kota Batu Pacitan Kota Probolinggo Kota Probolinggo Kota Probolinggo

Kota Batu Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Trenggalek Nganjuk Nganjuk Pacitan

Kota Blitar Kota Kediri Kota Kediri Kota Kediri Pacitan Pacitan Trenggalek

Kota Kediri Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Trenggalek Trenggalek

Kota Madiun Kota Malang Kota Malang Kota Malang

Kota Malang Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto

Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan

Kota Pasuruan Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya

Kota Surabaya Magetan Magetan Magetan

Magetan Mojokerto Mojokerto Mojokerto

Mojokerto Sidoarjo Sidoarjo Nganjuk

Nganjuk Tulungagung Tulungagung Sidoarjo

Sidoarjo Tulungagung

Tulungagung

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan

Jember Jember Jember Jember Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso

Madiun Malang Malang Malang Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Malang Pasuruan Pasuruan Pasuruan Ngawi Madiun Madiun Madiun

Pasuruan Ponorogo Ponorogo Ponorogo Pamekasan Ngawi Ngawi Ngawi

Ponorogo Probolinggo Pamekasan Pamekasan Pamekasan

Situbondo Sampang Probolinggo Probolinggo Probolinggo

Sumenep Sampang Sampang Sampang

Tuban Situbondo Situbondo Situbondo

Sumenep Sumenep Sumenep

Tuban Tuban Tuban

KUADRAN I (P0 tinggi, IPM tinggi)KUADRAN II (P0 rendah, IPM tinggi)

KUADRAN IV (P0 tinggi, IPM rendah)KUADRAN III (P0 rendah, IPM rendah)

IPM

P0

8

Dari posisi awal tahun 2007 hanya

tujuh kota/kabupaten yang mengalami

perpindahan posisi. Kota Probolinggo dan

Kabupaten Kediri merupakan dua wilayah yang

mengalami kenaikan indek kemiskinan

walaupun masih tetap memiliki indek

pembangunan manusia yang diatas rata-rata

Jawa Timur. Hal tersebut berbeda dengan

Kabupaten Jombang yang mengalami

penurunan angka indek kemiskinan dan

Kabupaten Nganjuk yang mengalami fluktuasi

naik turunnya indek kemiskinan hingga pada

tahun 2011 mampu menurunkan angka indek

kemiskinannya. Kabupaten Lumajang,

Kabupaten Madiun dan Kabupaten Pasuruan

merupakan wilayah yang mampu menurunkan

angka indek kemiskinan walaupun memiliki

angka indek pembangunan manusia yang

rendah. Sedangkan Kabupaten Situbondo

merupakan wilayah yang mengalami fluktuasi

sejak tahun 2007. Kenaikan indek kemiskinan

terjadi pada tahun 2009 dari sebelumnya yang

berada pada posisi indek kemiskinan rendah

dan indek pembangunan rendah.

Dalam pembahasan kuadran terdapat

inkonsistensi dengan berbagai teori kemiskinan

yang dipahami selama ini bahwa kemiskinan

merupakan kondisi dengan tidak adanya modal

manusia (kesehatan, pendidikan, nutrisi, modal

usaha, infrastruktur, modal alam dan modal

pengetahuan (Sama’i; Ginanjar, 2006).

Penelitian di Provinsi Jawa Timur menunjukkan

bahwa tidak semua wilayah yang memiliki

indek kemiskinan tinggi memiliki indek

pembangunan manusia yang rendah demikian

pula sebaliknya tidak semua wilayah yang

memiliki indek kemiskinan rendah memiliki

indek pembangunan manusia yang tinggi.

Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, Kota

Probolinggo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten

Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek merupakan

wilayah dengan indek kemiskinan yang tinggi

tetapi memiliki indek pembangunan manusia

yang cukup tinggi pula.

Sedangkan pada kuadran yang lain

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember,

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang,

Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Ponorogo

merupakan wilayah dengan indek kemiskinan

yang rendah dan memiliki indek pembangunan

manusia yang rendah. Penyebab perbedaan

kedua hal tersebut apabila dilihat secara parsial

melalui PNPM Mandiri dirasakan belum

mampu memberikan jawaban secara pasti

karena dimungkinkan ada faktor-faktor lain

yang mempengaruhi indek kemiskinan dan

indek pembangunan manusia seperti kondisi

geografis, faktor sosial masyarakat dan peran

pemerintah daerah.

Hasil analisa jalur dan analisa kluster

tersebut secara keseluruhan menunjukkan

bahwa alokasi dana PNPM Mandiri

memberikan pengaruh yang positif terhadap

kenaikan indek pembangunan manusia. Selain

indek pembangunan manusia, dengan adanya

PNPM Mandiri juga mampu menurunkan angka

indek kemiskinan di Jawa Timur. Walaupun

pengaruh secara tidak langsung melalui indek

pendidikan memberikan pengaruh yang negatif

karena hasil manfaat alokasi dana PNPM

Mandiri tidak secara langsung dapat dirasakan

oleh pemanfaat penerima dana tersebut. Selain

itu, pelaksanaan PNPM Mandiri sebagian besar

digunakan untuk program pembangunan

infrastruktur daripada program peningkatan

kapasitas pembangunan manusia merupakan

salah satu faktor penyebab pengaruh alokasi

dana PNPM Mandiri melalui indek pendidikan

memberikan hasil yang negatif.

Sejalan dengan hasil analisa tersebut

diharapkan kebijakan pemerintah terkait dengan

program pengentasan kemiskinan lebih mampu

tepat sasaran dengan lebih mengutamakan

program berbasis peningkatan pendidikan,

kesehatan dan modal secara langsung agar tepat

dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pembatasan program pembangunan

infrastruktur perlu dilakukan agar pelakasanaan

program peningkatan kualitas manusia seperti

kegiatan pelatihan disertai pemberian modal

usaha, bantuan beasiswa bagi anak usia sekolah.

Keterlibatan unsur masyarakat miskin dalam

pelakasanaan program diharapkan mampu

menghilangkan kesan ekslusif dan kepentingan

antar masyarakat (Jusmaliani, 2010; Baird and

Ozler, 2011). Perlunya peran serta pemerintah

daerah sangat diperlukan terutama dalam

mengambil kebijakan arah kegiatan program

PNPM Mandiri terutama yang sesuai dengan

visi dan misi Kepala Daerah sehingga mampu

9

mendorong percepatan penurunan angka

kemiskinan dan terlaksananya target MDG’s

sehingga pelaksanaan program PNPM Mandiri

dan program pemerintah daerah mampu

berjalan beiringan. Selain itu, pemerintah

daerah diharapkan mampu menciptakan

keberlanjutan hasil program PNPM Mandiri

agar tetap berjalan dan mampu dinikmati

masyarakat umum.

Peran pemerintah telah diatur dalam

pelaksanaan program PNPM Mandiri sehingga

ikut serta memberikan dana sharing bagi

keseluruhan total alokasi dana PNPM Mandiri

yang diberikan oleh pemerintah pusat pada

masing-masing kota/kabupaten. Apabila

pemerintah daerah tidak bersedia memberikan

sharing dana terhadap pelaksanaan PNPM

Mandiri sesuai dengan ketentuan pemerintah

pusat maka daerah tersebut akan dicabut

keikutsertaannya dalam program PNPM

Mandiri. Selain itu peran pemerintah daerah

juga melalui pengawasan pelaksanaan program

PNPM Mandiri, terutama dalam proses

pelaksanaan kegiatan. Peran ini sebagai kontrol

atas masyarakat agar tidak terjadi kecurangan

ataupun pelaksanaan program yang berjalan

tidak sesuai dengan tujuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa jalur dan

analisa kuster dapat disimpulkan bahwa

pengaruh alokasi dana PNPM Mandiri terhadap

indek pembangunan manusia melalui indek

kemiskinan dan indek pendidikan, indek

kesehatan dan indek kemampuan daya beli akan

menaikkan indek pembangunan manusia.

Sedangkan posisi kota/kabupaten di Jawa

Timur yang mengalami kenaikan indek

pembangunan manusia setelah adanya program

PNPM Mandiri adalah Kabupaten Madiun,

Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan,

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi,

Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lumajang,

Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten

Sumenep. Sedangkan kota/kabupaten yang

mengalami penurunan indek pembangunan

manusia yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten

Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan

Kabupaten Pamekasan. Posisi masing-masing

kota/kabupaten yang mengalami penurunan

indek kemiskinan adalah Kota Probolinggo,

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek,

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk,

Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro,

Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Tuban.

Sedangkan kota/kabupaten yang masih

memiliki indek kemiskinan tinggi adalah

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan,

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang

dan Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil analisa dan

kesimpulan, maka peneliti memberikan saran

bagi pemerintah dan pembuat kebijakan sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan program PNPM Mandiri lebih

difokuskan untuk masyarakat miskin dan

peningkatan kualitas manusia seperti

pelaksanaan kegiatan pelatihan, pemberian

modal usaha, bantuan beasiswa bagi anak

usia sekolah terutama untuk keluarga miskin

dan mengurangi pelaksanaan kegiatan

infrastruktur

2. Pelaksanaan program pemerintah dihrapkan

lebih fokus kepada program pengantasan

kemiskinan yang berbasis peningkatan

kualitas manusia

3. Sebagai salah satu program penanggulangan

kemiskinan pemerintah pusat bersama-sama

dengan pemerintah daerah dapat

meningkatkan jumlah alokasi dana PNPM

Mandiri terutama untuk wilayah-wilayah

dengan indek kemiskinan tinggi dan indek

pembangunan manusia rendah

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.

Khusnul Ashar, SE., MA dan Dr. Marlina

Ekawaty, SE., M.Si atas bimbingannya selama

proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyoso, Wignyo. 2009. Menggugat

Perencanaan Partisipatif dalam

Pemberdayaan Masyarakat. Putra

Media Nusantara. Surabaya

10

Asmanto, Priadi. 2008. Evaluasi Millenium

Development Goals (MDGs) Indonesia:

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan. Agustus.

http://ssrn.com/abstract=1996301

diakses 30 Maret 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2013. Sistem Manajemen Informasi

Terpadu PNPM Mandiri.

http://simpadu-bappenas.go.id diakses 5

November 2013

Badan Pusat Statistik. 2013. Indek

Pembangunan Manusia. http://bps.go.id

diakses 10 Oktober 2013

--------------. 2013. Data dan Informasi

Kemiskinan 2007-2011. Jakarta

--------------. 2013. Statistik Daerah Provinsi

Jawa Timur 2013. Surabaya

--------------. 2011. Statistik Potensi Desa

Provinsi Jawa Timur 2011. Surabaya

Baird, Sarah. McIntosh, Craig. Ozler, Berk.

2011. The Regressive Demands of

Demand-Driven Development. Policy

Research Working Paper. The World

Bank

Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C.

2010. Basic Econometric 5th ed.

Mardanugraha, Eugenia (terj.). Dasar-

Dasar Ekonometrika Edisi 5. Salemba

Empat. Jakarta

Hamzah, Muhammad Zilal. Risqiani, Renny

dan Sofilda, Eleonora. 2012. Human

Development Quality and its Problem

in Indonesia. OIDA International

Journal of Sustainable Development.

Vol. 5, No. 07 p.29-36

Harahap, Riva Ubar. 2010. Pengaruh Dana

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

dan Bagi Hasil terhadap Indek

Pembangunan Manusia pada

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra

Utara. Tesis. Program Sekolah

Pascasarjana, Universitas Sumatra

Utara

Harttgen, Kennethh and Klasen, Stephen. 2012.

A Household-Based Human

Development Index. Journal World

Development. Vol. 40, No. 5 p. 878-899

Institute for Research and Empowerment (IRE).

2011. Mempertemukan Dua Hulu

(Pelajaran Desentralisasi Fiskal dan

Penanggulangan Kemiskinan dari

Gunungkidul). Eko, Sutoro dan

Zamroni, Sunaji (ed). Cetakan ke-1.

IRE Yogyakarta. Yogyakarta

Jusmaliani. 2010. Analisis Dampak Conditional

Cash Transfer untuk Pengentasan

Kemiskinan: Studi Kasus pada

Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri. Laporan

Akhir Kegiatan Program Insentif

Peneliti dan Perekayasa LIPI. P2E-

LIPI. Jakarta

Komariyah, Nurul dan Akbar, Muhammad

Sjahid. 2011. Pengelompokan

Kabupaten/Kota di Provinsi jawa

Timur Berdasarkan Indikator

Kemiskinan dengan Metode Cluster

Analysis.

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-

Undergraduate/17290-1309105013-

Paper.pdf diakses pada tanggal 1

Januari 2014

Labombang, Mastura. 2011. Dampak

Pembangunan Infrastruktur Perdesan

pada Program PNPM Mandiri

Perdesaan di Kabupaten Toli Toli.

Jurnal Majalah Ilmih Mektek. Tahun

XIII, No. 1 p. 53-59

Labonne, Julien and Chase, Robert S. 2011. Do

Community-driven Development

Projects Enhance Social Capital?

Evidence from the Philippines. Journal

11

of Development Economics. Vol. 96 p.

348-358

Li, Ching Chun. 1975. Path Analysis: a primer.

The Boxwood Press. California. USA

Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Usman,

Hardius. 2006. Pendekatan Populer

dan Praktis Ekonometrika untuk

Analisis Ekonomi dan Keuangan. LPFE

UI. Jakarta

Noor, Henry Faisal. 2013. Ekonomi Publik

(Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat).

Cetakan Ke-1. Akademia Permata.

Padang

Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. 2012.

Pembangunan Wilayah: Perspektif

Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Edisi

revisi. Cetakan ke-2. LP3ES. Jakarta

Park, Albert and Wang, Sangui. 2010.

Community-based Development and

Poverty Alleviation: An Evaluation of

China’s Poor Village Investment

Program. Journal of Public Economics.

Vol. 94 p. 790-799

Prastyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat

Kemiskinan (Studi Kasus 35

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun

2003-2007). Skripsi. Program Sarjana

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Fakultas Ekonomi Universitas

Diponegoro

Ritonga, Susilistiawati. 2011. Analisis Dampak

Pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) terhadap

Peningkatan Pendapatan dalam

Pengembangan Ekonomi Lokal di

Kabupaten Asahan. Tesis. Program

Sekolah Pascasarjana, dadan.

Universitas Sumatra Utara

Sachari, Agus. 2011. Desain dan Permasalahan

Pembangunan Menjemput Era

Perekonomian Kreatif di Masa Depan.

ITB. Bandung

Santoso, Lukman Adi. 2011. Pengaruh PNPM

dan Alokasi Belanja Daerah untuk

Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan

Umum terhadap Penanggulangan

Kemiskinan (Studi Kasus

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur tahun 2007-2009). Tesis.

Program Magister Perencanaan dan

Kebijakan Publik. Program

Pascasarjana, Universitas Indonesia

Soetomo. (2011). Strategi-Srategi

Pembangunan Masyarakat. Cetakan

ke-3. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Surjono, Agus dan Nugroho, Trilaksono. 2008.

Paradigma, Model, Pendekatan

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Era Otonomi Daerah.

Cetakan ke-1. Bayumedia. Malang

Suryono, Agus. 2006. Ekonomi Politik

Pembangunan dalam Perspektif Teori

Ilmu Sosial. Cetakan ke-1. Edisi

pertama. UM Press. Malang

Syukri, Muhammad. Mawardi, Sulton.

Akhmadi. 2013. Studi Kualitatif

Dampak PNPM-Perdesaan di Provinsi

Jawa Timur, Sumatra Barat, dan

Sulawesi Tenggara. SMERU. Jakarta

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan. 2013. Daftar Lokasi dan

Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri

tahun 2009-2013. http://tnp2k.go.id

diakses pada 30 Oktober 2013

Todaro, P. Michael dan Smith, Stephen C.

2006. Pembangunan Ekonomi Dunia

Ketiga (jilid 2). Erlangga : Jakarta

Trenggonowati. 2009. Metodologi Penelitian

Ekonomi dan Bisnis. Edisi pertama.

Cetakan ke-1. BPFE-Yogyakarta.

Yogyakarta

12

Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika

Pengantar dan Aplikasinya. Edisi

keempat. UPP STIM YKPN.

Yogyakarta

Winarno, Wing Wahyu. 2007. Analisis

Ekonometrika dan Statistika dengan

Eviews. Cetakan pertama. UPP STIM

YKPN. Yogyakarta