ANALISIS PENERAPAN SIMRAL DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Oleh : DIAN PURNAMASARI DHAMAYANTI NIM 6661120353 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, 2019
273
Embed
ANALISIS PENERAPAN SIMRAL DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PENERAPAN SIMRAL DI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Manajemen
Dimensi kelima, manajemen perubahan. Ini terkait dengan proses
implementasi apakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan baik.
Kriteria dalam hal ini, diantaranya:
35
1. Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementasi
melibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementasi di
tempatlain. 2. Kualitas kontrol dan review. 3. Keterlibatan dan motivasi dari pegawai.
2.1.2 Konsep New Public Service
New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep
yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.Peran dari
pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga
kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat.Sistem nilai dalam masyarakat adalah
dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah.
Perspektif new public service membawa angin perubahan dalam
administrasi publik. Perubahan ini pada dasarnya menyangkut perubahan dalam
cara memandang masyarakat dalam proses pemerintahan, perubahan dalam
memandang apa yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat, perubahan
dalam cara bagaimana kepentingan tersebut diselenggarakan, dan perubahan
dalam bagaimana administrator publik menjalankan tugas memenuhi kepentingan
publik. Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara
dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.Perspektif ini membawa upaya
demokratisasi administrasi publik. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas
utama bagi administrator publik sekaligus sebagai fasilitator bagi perumusan
kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.Perspektif ini
juga mengakui bahkan menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai
jenjang pemerintahan, termasuk daerah.
36
Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt memberikan model alternatif
yang disebut dengan new public service, dimana model new public service ini
menurut Janet dan Robert Dendhardt menekankan pada empat pemikiran post -
positivism, yaitu teori democratic citizenship, model of community and civil
society atau model komunitas dan masyarakat sipil (masyarakat madani),
organizational humanism and new public administration atau humanisme
organisasi dan new public administration, dan terakhir post modern public
administration.
Model kewarganegaraan demokratik memandang warga negara bukan
sebagai entitas dan objek sistem hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak
dan kewajiban legal. Teori ini menempatkan warga negara sebagai aktor politik
aktif yang berpotensi mempengaruhi sistem politik.Negara ada, menurut
pandangan ini untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan
kepentingannya dengan aturan tertentu.
Sementara model community and civil society beragumen bahwa komunitas
- komunitas yang plural harus dijaga dari dominasi kelompok atau sistem, agar
identitasnya tetap terlindungi. Namun pluralism etnis misalnya, jangan pula
menimbulkan konflik sehingga untuk mengatasinya, diperlukan pembentukan
koalisi besar, mediasi dan negosiasi. Karena itu, menurut Gardner komunitas
harus dicirikan dengan “caring, trust, and teamwork” (Denhardt dan Denhardt,
2007 : 33).
Dari sudut politik, mereka merasa tak berdaya karena negara telah
tersandera oleh kepentingan asing, pengusaha, dan politik atau kepentingan partai,
37
kelompok, dan birokrasi. Pada organizational humanism and new public
administration, merupakan gerakan intelektual yang tidak puas dengan asumsi
dasar OPA dan NPM. Gerakan administrasi publik baru, sangat dipengaruhi oleh
paradigm kritis, konstruktivis, dan interpretif dalam yang bermuara pada
paradigma humanistic atau post-positivism. Mereka berasumsi, ilmu - ilmu sosial
berbeda dengan ilmu alam.Dari sudut aksiologis, ilmu tidak bisa dilepaskan dari
nilai. Realitas, secara epistimologis adalah hasil konstruksi bersama antara peneliti
dengan yang diteliti. Tujuan ilmu bukan menjelaskan, mengontrol dan
meramalkan melainkan pemahaman dan dengan tujuan untuk melakukan
transformasi sosial yang lebih adil dan demokratis. Karena itu, administrasi publik
baru ini disebut sebagai “dialectial organization” atau “consociated model”
dimana dijelaskan Denhardt dalam bukunya in shadow of organization.
Pemikiran berikutnya dari paradigm new public service adalah “post
modernism” yang mengubah pandangan dari kajian organisasi yang bebas nilai
menjadi value-bound. Studi tentang administrasi publik didekati dengan
pendekatan yang kini lebih sensitif terhadap nilai, bukan hanya fakta, sensitif
terhadap makna subjektif manusia, bukan hanya perilaku objektif dalam setting
interaksi sosial yang dinamis. Cara pandangan pendekatan ini adalah “government
must increasing be based on sincere and open discourse among all parties,
including citizens and administrators”, para pendukung teori posmo punya
perhatian yang menekankan pada wacana (discourse) yang membuka proses inter-
subjektivitas manusia dalam konteksi dinamika organisasi.
38
Paradigma New Public Service mengandung karakteristik berikut, (1),
helping citizens articulate and meet their shared interests. (2), building a
collective, shared notion of the public interest. (3), acting democratically through
collective efforts and collaborative processes. (4), serving citizens, not customers.
(5), paying attention to statutory and constitutional law, community values,
political norms, professional standars and citizen interest. (6) Valuing people, not
just productivity. (7) valuing citizenship and public service above
entrepreneurship.
Menurut Denhardt (2003), the new public service memuat ide pokok
sebagai berikut:
1. Serve citizen, not customers (Melayani Warga Negara, bukan customer)
Kepentingan publik adalah hasil dari sebuah dialog tentang pembagian
nilai dari pada kumpulan dari kepentingan individu. Oleh karena itu,
aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan
(customers) tetapi lebih fokus pada pembangunan kepercayaan dan
kolaborasi dengan antar warga negara.
2. Seek the public interest (Mengutamakan Kepentingan Publik)
Administrasi publik harus memberi kontribusi untuk membangun sebuah
kebersamaan,membagi gagasan dari kepentingan publik, tujuan nya adalah
tidak untuk menemukan pemecahan yang cepat yang dikendalikan oleh
pilihan-pilihan individu, lebih dari itu, adalah kreasi dari pembagian
kepentingan dan tanggung jawab.
3. Value citizenship over enterpreneurship (Kewarganegaraan lebih berharga
daripada Kewirausahaan)
Kepentingan publik adalah lebih di majukan oleh komitmen aparatur
pelayanan publik dan warga negara untuk membuat kontribusi lebih berarti
dari pada oleh gerakan para menejer swasta sebagai bagian dari
keuntungan publik yang menjadi milik mereka.
4. Think strategically, act democracally (Berpikir Strategis, Bertindak
Demokratis)
Pertemuan antara kebijakan dan program agar bisa di capai secara lebih
efektif dan berhasil secara bertanggung jawab mengikuti upaya bersama
dan proses-proses kebersamaan
5. Recognized that accountability is not simple (Tahu kalau Akuntabilitas
Bukan Hal Sederhana).
Aparatur pelayanan publik seharusnya penuh perhatian lebih baik dari
39
pada pasar.Mereka juga harus mengikuti peraturan perundangan dan
konstitusi nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar-standar
profesionaldan kepentingan warga negara.
6. Serve rather than stee (Melayani Ketimbang Mengarahkan)
Semakin bertambah penting bagi pelayanan publik utnuk menggunakan
andil, nilai kepemimpinan mendasar dan membatu warga
mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan yang menjadi bagian
mereka lebih dari pada perusahaan untuk mengontrol atau mengendalikan
masyarakat pada petunjuk baru.
7. Value people, not just productivity (Menghargai Manusia, Bukan Sekedar
Produktivitas)
Organisasi publik dan kerangka kerjanya dimana mereka dimana mereka
berpatisipasi dan lebih sukses dalam kegiatannya kalau mereka
mengoperasikan sesuai proses kebersamaan dan mendasarkan diri pada
kepemimpinan yang hormat pada semua orang.
2.1.3 Konsep Perencanaan Pembangunan
Mark Turner dan David Hulme Mendefinisikan perencanaan pembangunan
adalah proses modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau
pra modern kebentuk penguasaan teknologi dan perubahan organisasi sosial
masyarakat dengan ciri meningkatkan kesejahteraan ekonomi, stabilisasi politik
seperti dunia barat.
Coralie Bryant dan Louise G. White mendefinisikan Perencanaan
Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa
depan mempunyai beberapa implikasi. Pertama ; Memberikan perhatian terhadap
kapasitas, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan
dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua ; mencakup keadilan, perhatian yang
berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan
mengurangi kapasitasnya. Ketiga ; Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam
40
pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang
tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.
Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996) diuraikan
sebagai berikut :
a. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam
rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (steady
social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha
peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi
yang positif. b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan
perkapita. Laju petumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi
dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan
pendapatan per kapita. c. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong
peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri. d. Adanya perluasan kesempatan kerja e. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan
dan pembangunan antara daerah. f. Adanya usaha pembinaan lelmbaga ekonomi masyarakat yang lebih
menunjang kegiatan pembangunan. g. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan
sendiri/nasional. h. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi. i. Jenis Perencanaan (Conyers & Hills) j. Tujuan Perencanaan (The nature of Planning Goals)
Menurut Todaro (1986) dalam buku Perencanaan Pembangunan : Model dan
Metode, perencanaan (pembangunan) ekonomi merupakan usaha secara sadar dari
suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa
hal, bahkan mengendalikan perubahan dalam variable-variabel ekonomi yang
utama (misalnya : PDB, konsumsi, investasi, tabungan dll).
Perencanaan pembangunan nasional dari perspektif “top down” atau “central
approach” bisa dideskripsikan sebagai berikut (LAN, 1993 dalam buku Sistem
Administrasi Negara Republik Indonesia) :
41
1. Rencana Jangka Panjang
Perencanaan jangka panjang dalam pembangunan nasional sebelum era
reformasi dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
yang merupakan Ketetapan MPR.
2. Rencana Jangka Menengah
Pada Pola Umum Pelita digariskan tujuan, prioritas dan arah
kebijaksanaan pembangunan secara umum dan dalam bidang-bidang serta
sektor-sektor.
3. Rencana Pembangunan Daerah
Dari rencana jangka menengah (Repelita) diadakan pembagian kedalam
sektor-sektor pembangunan, maupun kedalam rencana pembangunan
wilayah-wilayah / propinsi.
4. Rencana Pembangunan Tahunan
Perencanaan pembangunan tahunan tercermin dalam APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara). Perencanaan tahunan merupakan
penjabaran dari Repelita.
Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 7) menyatakan bahwa perencanaan
pembangunan dapat diartikan sebagai : Suatu proses perumusan alternatif-
alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-
fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian
kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun
nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.
Sjafrizal (2009;15) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan
merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat,
terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan.
Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat
dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).
Kemudian ML Jhingan (1984) seorang ahli perencanaan pembangunan
bangsa india memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai perencanaan
pembangunan tersebut, yaitu perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah
merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh
42
suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan
tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.
Glasson (1974:5) mengemukakan bahwa “major features of general
planning include a sequence of actions which are designed to solves problems in
the future”. Jadi perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut
serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan.
Glasson kemudian menetapkan urutan langkah-langkah sebagai berikut:
1. The identification of the problem
2. The formulation of general goals and more specific and measurable
objectives relating to the problem
3. The identification of possible constraints
4. Projections of the future situation
5. The generation and evaluation of alternative course of action, and the
production of preferred plan, which in generic form may include any policy
statement of strategy as well as a definitive plan.
Untuk kebutuhan perencanaan wilayan di Indonesia, apa yang dikemukakan
Glasson masih perlu di perluas. Perencanaan wilayah-wilayah di Indonesia
setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-langkahnya sebagai
berikut :
1. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan baik jangka pendek,
jangka menengah maupun jangka panjang.
2. Tetapkan visi, misi dan tujuan umum. Visi misi dan tujuan umum haruslah
merupakan kesepakatan bersama sejak awal.
3. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang
diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.
4. Proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat controllable
(dapat dikendalikan) maupun non-controllable (diluar jangkauan
pengendalian pihak perencanaan)
5. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktut
ertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur.
6. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternative untuk mencapai sasaran
tersebut. Dalam mencari alternative perlu diperhatikan keterbatasan dan
faktor produksi yang tersedia.
43
7. Memilih alternatif yang terbaik termasuk menentukan berbagai kegiatan
pendukung yang akan di laksanakan.
8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan
sesuai dengan yang diharapkan.
Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah)
pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah
menurut Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah (2004:7) menyatakan bahwa
perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang
dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu
komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah
tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang
ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap
berpegang pada azas prioritas.
Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004:8)
mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses
atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang
melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumberdaya lain,
termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi.
Jenssen (1995) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan harus
memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus
memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia,
sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya
lainnya.
44
Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriadi
Bratakusumah (2004:9) meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah
dan panjang
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal,
namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yan jelas
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan
pembangunan jangka pendek (1 tahunan)
2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan penelitian “Analisis Penerapan Simral di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang”.Peneliti melakukan peninjauan
terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa jurnal, skripsi
maupun tesis, yang terkait dengan tema yang diambil dalam penelitian ini.Peneliti
mengambil dua penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang
dilakukan.
Pertama, penelitian dilakukan oleh Siti Mutia Nurcahyani Liputo salah satu
mahasiswi Universitas Hasanudin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu
Administrasi yang berjudul Penerapan E-Government Kelurahan di Kantor
Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukkan Kota Makasar Tahun 2015.
Tujuan dari peneliti ini adalah mengetahui efektivitas penerapan E-Government
dan faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapa e-government di
Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukkan Kota
Makasar. Peneliti ini menggunakan teori Gibson sebagai pedoman melakukan
penelitian ini dan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat
45
deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan e-government di Kantor
Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukkan Kota Makasar sudah berjalan
cukup maksimal, dengan adanya pelayanan dengan sistem e-government lebih
menghemat waktu dan biaya serta sarana prasarana pun sudah cukup baik karena
didukung oleh pemerintah Kota Makasar, hanya saja belum ada perangkat hukum
dimana belum ada perauturan tertulis terkait e-government di tersebut. Persamaan
penelitian yang dilakukan oleh Siti Mutia Nurcahyani Liputo dengan peneliti
adalah sama-sama meneliti terkait penerapan e-government sedangkan perbedaan
nya adalah locus penelitian serta teori yang digunakan oleh kedua belah pihak.
Kedua, penelitian dilakukan oleh Aditya Wijaya salah satu mahasiswa
Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum yang berjudul Penerapan E-
Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Tujuan dari peneliti ini
adalah mengetahui proses penerapan e-government dan kendala yang
menghambat proses penerapan e-government di Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang. Peneliti ini menggunakan UU No.28 Tahun 1999 dan UU No.14
Tahun 2008 sebagai pedoman melakukan penelitian dan peneliti menggunakan
metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah
penerapan e-government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang belum
berjalan dengan maksimal karena tidak adanya perhatian dari pemerintah dan
keterbatasan sumber daya finansial , sumber daya manusia dan infrastruktur
teknologi informasi. Persamaan Aditya Wijaya dengan peneliti adalah sama-sama
meneliti terkait penerapan e-government sedangkan perbedaanya adalah teori
yang digunakan dan locus penelitian dari kedua belah pihak.
46
2.3 Kerangka Pemikiran
Menurut Sugiyono (2008:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang
hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah
dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya
dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang
hubungan antar-variabel yang diteliti.
Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang
menjadi objek permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan dalam penelitian ini, diperlukan sebuah kerangka konsep atau model
penelitian.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan Simral di Kota Serang
yang kurang maksimal. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan
permasalahannya yaitu: (1) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki
keahlian dan kompetensi terkait penyusunan perencanaan di dalam sistem simral
dalam website madani plan. (2) Kurang baiknya kondisi sarana dan prasarana
yang tersedia di seluruh kecamatan Kota Serang. (3) Belum adanya persentase
keberhasilan perencanaan pembangunan daerah kota serang dengan menggunakan
sistem simral. Untuk mengetahui Strategi apa yang sudah dilakukan dalam
penerapan Simral di Kota Serang, maka peneliti menggunakan indikator
penerapan e-government menurut Indrajit untuk membantu peneliti dalam meng-
eksplorasi hal-hal terkait penelitian, dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai
kemungkinan alternatif strategi apa saja yang dapat dijalankan dalam pelaksanaan
penerapan simral sehingga meningkatnya keberhasilan Bappeda dalam penerapan
47
Simral di Kota Serang. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
48
Gambar 2.1
Kerangka berpikir
Sumber: peneliti, 2018
Permasalahan:
1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi
terkait penyusunan perencanaan di simral.
2. Kurang baiknya kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di seluruh
kecamatan Kota Serang.
3. Belum adanya persentase keberhasilan perencanaan pembangunan daerah kota
serang dengan menggunakan sistem simral
1.
Indikator penerapan e-government menurut Indrajit (2005:18) :
1. Content Development (pengembangan aplikasi)
2. Competency Building (pelatihan dan pengembangan kompetensi)
Kasubid Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Serang
Catatan Lapangan : Wawancara di lakukan pada hari Senin 5 November 2018 di Kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
I
Q I1
Q1
Menurut bapak apakah ada pengembangan yang dilakukan terhadap sistem
simral ?
“Pengembangan simral memang ada dan sedang dilakukan dan sudah tahap akhir atau
penyelesaian. Dilakukannya pengembangan sistem ini karena suatu hal teknis dan
kebijakan dari pimpinan, selain itu agar memudahkan dalam menghitung persentase
keberhasilan perencanaan melalui simral. Kami dalam pengembangan simral bekerja
sama dengan Diskominfo Kota Serang dan Pemerintah Banyuwangi. Pada saat ini
kami menggunakan simral dari BPPT, alasan kami mengembangkan sistem ini karena
mengalami kesulitan-kesulitan secara teknis yang menghambat proses kerja kami.
Maka dari itu Kota Serang melakukan pengembangan simral sesuai dengan
standarisasi yang sudah ditentukan dan menggunakan sistem simral dari Pemerintah
Banyuwangi yang mudah di modifikasi sesuai kebutuhan daerah Kota Serang”.
Q2
Menurut bapak pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Pelatihan dan pengembangan kompetensi pasti ada dan dilakukan oleh setiap instansi
kepada pegawainya. Kami pun seperti itu melakukan pelatihan kepada pegawai dan
operator terkait simral seperti bimbingan teknis (bimtek), pelatihan dan sosialisasi
perencanaan dan anggaran, pelatihan operator, dan sebagainya”
Q3
Menurut bapak bagaimanakah ketersediaan infrastruktur yang tersedia di
Bappeda Kota Serang ?
“Ketersediaan infrastruktur yang ada seperti komputer itu ada yang memakai dari
fasilitas kantor dan adapula yang memakai komputer pribadi, untuk keadaan
infrastruktur di Bappeda Kota Serang cukup baik namun ada beberapa infrastruktur
penunjang saja yang terkadang mengalami eror seperti wifi dan server. Untuk server
sendiri masih berada di BPPT dan kami selama ini sewa server tersebut untuk simral
yang di anggarkan oleh kominfo. Jadi kalau server eror kita hanya bisa menunggu
kabar dari BPPT, hal ini memang sangat menghambat kerja kita”.
Q4
Menurut bapak apa saja hukum yang mendasari dalam penerapan simral di
Kota Serang ?
“Kerangka dan Perangkat Hukum yang digunakan sebagai dasar dilakukannya
perencanaan pembangunan daerah kota serang dengan sistem simral yaitu
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi pembangunan daerah pada instansi pemerintah. Selain permendagri tadi
untuk pengembangan sistem simral dasar hukum yang mendasarinya adalah Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-government dan satu lagi perangkat hukum tentang keterbukaan
informasi publik yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008”.
Q5
Menurut bapak pengadaan SDM terkait penerapan simral dilakukan ? dan
bagaimana pengembangan kanal akses dilakukan?
“Pengadaan SDM disetiap tahun atau periode yang ditentukan pasti dilakukan, namun
dilain sisi kami juga melihat kondisi SDM yang ada, jika memang dengan kondisi
SDM yang ada masih kekurangan dan membutuhkan SDM baru, maka kami pun
berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum untuk dapat mengalokasikan pada bagian
kami, dari SDM yang sudah ada dan kemudian dilakukan rolling ke bagian kami tapi
tidak semudah itu untuk pengadaan SDM, Pengadaan SDM khusus untuk pegawai
operator layanan sebenarnya sangat perlu dilakukan, karena jumlah operator yang ada
dapat dikatakan masih kurang dari cukup, sehingga karena hal itu kami terkadanag
tidak dapat mengerjakan pekerjaan melalui sistem simral yang ada secara baik dan
cepat. Karena jika dibandingkan jumlah operator yang ada dapat dikatakan sangat
tidak seimbang dengan jumlah data yang ada setiap tahunnya. “Pengembangan kanal akses pasti dilakukan karena terkait banyak pihak kan, kita ingin
mempermudah OPD dan Kecamatan seluruh Kota Serang dalam mengakses sistem simral.
Maka dari itu kami bekerja sama dengan Bappeda Banyuwangi yang memiliki simral yang
mudah diakses oleh berbagai pihak”
Q6
Menurut bapak bagaimanakah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk
pelaksanaan penerapan simral ?
“Anggaran untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem simral itu
berasal dari APBD yang di kelola oleh BPKAD. Jadi kita mempunyai perencanaan
yang sudah di input dengan berbagai tahap, lalu dari pihak BPKAD nanti menginput
anggarannya. Setelah anggaran sudah diberikan kepada Bappeda maka Bappeda akan
membagikan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti contohnya membayar
sewa simral kepada BPPT, atau biaya pengembangan simral yang sekarang sedang
kita lakukan”.
Keterangan : I2
Operator Simral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Senin 5 November 2018 di Kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
I
Q I2
Q1
Menurut bapak apakah ada pengembangan yang dilakukan terhadap sistem
simral ?
“Pengembangan sistem memang perlu dilakukan dan itu sangat penting dan sesuai
kebutuhan operator dan admin simral. Sebenarnya sistem ini sudah cukup baik namum
sistem simral dari BPPT ini tidak sesuai dengan kebutuhan saya sebagai operator.
Untuk saat ini simral pun sedang dalam tahap pengembangan yang bekerja sama
dengan Diskominfo Kota Serang dan Bappeda Banyuwangi, mungkin secepatnya akan
selesai pengembangan sistem ini karena akan dipakai untuk perencanaan
pembangunan tahun depan”.
Q2
Menurut bapak pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Mengenai adanya pelatihan dan pengembangan, hal itu memang sudah dilakukan dari
BPPT melalui pihak Bappeda Kota Serang seperti bimbingan teknis, pelatihan
operator dan lain lain. Namun dalam pelaksanaannya pelatihan tersebut jarang dan
tidak rutin dilakukan setiap periode/tahunnya, waktunya pun tidak menentu kadang
beberapa bulan sekali bahkan setahun sekali. Sehingga hal tersebut saya rasa masih
kurang memenuhi kebutuhan operator”.
Q3
Menurut bapak kapan Pengadaan SDM terkait penerapan simral dilakukan ?
dan bagaimana proses pengadaan SDM tersebut ?
“Pengadaan sdm memang ada saja tapi kan tidak semua bidang, unuk sekarang di
bidang perencanaan pembangunan hanya 9 (Sembilan) orang termasuk Kepala Bidang
dan 9 orang ini di bagi bagi pekerjaannya. Operator khusus simral ada 2 orang saya
dan teman saya tapi teman saya lebih ke penganggarannya. Cukup sibuk sih kalo
periode perencanaan masuk ke dalam sistem kan di setiap kecamatan juga tidak hanya
satu atau dua perencanaan saja”
Keterangan : I3
Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Serang
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Selasa 13 November 2018 di Kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang
I
Q I3
Q1
Menurut bapak apakah ada pengembangan yang dilakukan terhadap sistem
simral ?
“Sebelumnya Kota Serang menggunakan simral atas dasar instruksi dari kpk awalnya
mengarahkan menggunakan simral yang sudah di kembangkan oleh BPPT dan bekerja
sama dengan BPPT. Seiring dengan berjalannya waktu ternyata pengaplikasian simral
yang dari bppt ini sangat sulit untuk dikembangkan, karena kebutuhan daerah berbeda
setiap bulan atau minggunya berubah dan simral BPPT sulit di custom. Selama masih
kerja sama dengan BPPT, Kominfo pun bekerja sama dengan banyuwangi karena
sistem di banyuwangi memberikan aplikasinya full dengan gratis sedangkan BPPT
memberikan kepada kita dan berbayar setiap tahun tanpa kita tidak bisa memodifikasi
dengan bebas sedangkan banyuwangi gratis hanya resikonya bulak balik banyuwangi”
Q2
Menurut bapak apa saja hukum yang mendasari dalam penerapan simral di
Kota Serang ?
“Penerapan dan pengembangan sistem simral ini berdasarkan atas hukum, kita ga
sembarangan mengembangkan suatu sistem seperti simral tanpa ada hukum yang
mendasarinya, karena semuanya sudah diatur dalam perangkat hukumnya. hukum
yang mendasari dalam pengembangan sistem ini yaitu Perwal Kota Serang Nomor 47
tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003”.
Q3
Menurut bapak bagaimana pengembangan kanal akses dilakukan?
“Pengembangan kanal akses memang sedang dilakukan dibarengi dengan
pengembangan sistem simral, kanal akses ini sangat penting karena kan bersangkutan
dengan seluruh OPD dan Kecamatan Kota Serang jadi harus benar benar
dikembangkan agar sistem lebih baik dan mudah diakses. Maka dari itu kami bekerja
sama dengan Bappeda Banyuwangi terkait simral karena simral yang dimiliki
Banyuwangi ini mudah diakses dan dimodifikasi jadi dapat mempermudah berbagai
pihak yang terkait”.
Q4
Menurut bapak bagaimanakah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk
pelaksanaan penerapan simral ?
“Untuk pihak diskominfo dalam hal anggaran itu menangani terkait pemeliharaan dan
pengembangan yang sedang dilakukan untuk saat ini, anggaran infrastruktur dari
diskominfo semua, untuk anggaran semenjak 2017-2018 itu ada di anggaran bappeda
simral bppt untuk pembayaran. contohnya seperti membayar ke BPPT dalm hal sewa
simral yang sekarang ini. Sumber anggaran yang kami terima itu semua berasal dari
APBD”
Keterangan : I4
Teknisi Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Serang
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Selasa 13 November 2018 di Kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang
I
Q I4
Q1
Menurut bapak apakah ada pengembangan yang dilakukan terhadap sistem
simral ?
”Pengembangan sistem simral itu sudah ada dan sedang dilakukan oleh kami dengan
Bappeda Kota Serang yang bekerja sama dengan pemerintah Banyuwangi. Untuk
sekarang ini pengembangan data pada sistem simral sudah sampai dengan perpindahan
data simral BPPT kepada simral Banyuwangi. Kami mengharapkan proses
pengembangan ini selesai sebelum periode penginputan data perencanaan agar sistem
yang baru dapat digunakan oleh operator”.
Q2
Menurut bapak pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Pelatihan terkait simral pernah saya ikuti pada awal simral akan di terapkan oleh
bappeda dan terakhir saya mengikuti pelatihan terkait simral itu beberapa bulan yang
lalu yaitu terkait bimbingan teknis seluruh operator dan teknisi. Untuk pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia terkait simral memang jarang dilakukan hanya
beberapa kali saja”.
Q3
Menurut bapak bagaimana pengembangan kanal akses dilakukan?
“Kanal akses itu berada dalam sistem simral ini jadi berbarengan pengembangannya,
tujuan di kembangkannya sistem ini memang untuk mempermudah dan terintegrasi
dengan berbagai pihak yang terkait seperti OPD dan kecamatan untuk lebih baik lagi
kedepannya”.
Keterangan : I5
Kasubid Penyusunan APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Serang
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Senin 19 November 2018 di Kantor
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang
I
Q I5
Q1 Menurut bapak bagaimanakah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk
pelaksanaan penerapan simral ?
“Berbicara pola permodalan dalam penerapan simral semua modal berasal dari APBD,
dan kami terima mateng dari Bappeda Kota Serang. Maksud terima mateng itu jadi
perencanaan dari sana dan penganggarannya seperti apa nanti kita input. Siklus ada di
apbd dari mulai perencanaan pelaksanaan sampai pertanggung jawaban. Di bappeda
itu bagian dari perencanaan kemana nih arahnya pembangunan kota serang yang
dituahkan ke rkpd setiap tahun kemudian dari rkpd itu dilanjutkan ke ppas
penganggaran, jadi kita punya uang berapa di bagi lah oleh bappeda jadi bappeda yang
membagi sesuai prioritas”.
Keterangan : I6-1
Operator Simral Kecamatan Cipocok Jaya
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Kamis 6 Desember 2018 di Kantor
Kecamatan Cipocok Jaya
I
Q I6-1
Q1 Menurut ibu pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Pelatihan atau bimtek terkait simral itu pertama awal tahun 2017 dan beberapa bulan
yang lalu, untuk pelatihan pada awal tahun itu seluruh operator kecamatan melakukan
praktek perencanaan menggunakan sistem simral dan untuk pelatihan beberapa bulan
yang lalu sih lebih ke pelatihan biasa terkait sumber daya manusianya. Saya rasa untuk
pelatihan dan praktek simral ini kurang ya karena tidak semua operator langsung
memahami sistem ini termasuk saya”.
Q2 Menurut ibu bagaimanakah ketersediaan infrastruktur penunjang sistem simral
yang tersedia di Kecamatan Cipocok Jaya ?
“Infrastruktur penunjang seperti komputer, wifi, mesin pencetak dan lainnya di
kecamatan ini banyak yang sudah rusak, seperti komputer dan mesin pencetak, wifi
pun sering eror. Jadi kami sekarang memakai barang pribadi seperti laptop dan
terkadang memakai wifi dari handphone. Pihak kecamatan sudah mengajukan
pergantian dan perbaikan tapi untuk perbaikan dan pergantian infrastruktur biasanya
lama”.
Q3 Menurut ibu kapan Pengadaan SDM terkait penerapan simral dilakukan ? dan
bagaimana proses pengadaan SDM tersebut ?
“Belum ada penambahan atau pengadaan SDM untuk saat ini, kalaupun ada
pengadaan SDM itu wewenang dan kebijakan kepala camat disini”.
Keterangan : I6-2
Operator Simral Kecamatan Curug
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Kamis 6 Desember 2018 di Kantor
Kecamatan Curug
I
Q I6-2
Q1
Menurut ibu pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang pernah saya ikuti pada awal simral di
terapkan oleh bappeda, setelah itu ada lagi pengembangan kompetensi terkait sdm
yang menangani simral. untuk pelatihan memang kurang dilakukan karena memang
hanya beberapa kali saja diadakannya”.
Q2
Menurut ibu bagaimanakah ketersediaan infrastruktur penunjang sistem simral
yang tersedia di Kecamatan Curug ?
“Ketersediaan Infrastruktur disini sebagian ada yang sudah tidak berfungsi seperti
komputer , mesin pencetak , wifi pun sama sedang tidak berfungsi. Untuk menunjang
pekerjaan kami menggunakan komputer atau laptop pribadi dan kalau mau mencetak
dokumen saya ke bidang lain. Pergantian dan perbaikan infrastruktur yang sudah tidak
bisa dipakai sudah di ajukan tapi kami tidak tahu barang barang tersebut datang”
Q3
Menurut ibu kapan Pengadaan SDM terkait penerapan simral dilakukan ? dan
bagaimana proses pengadaan SDM tersebut ?
“Pengadaan sdm di kecamatan biasanya itu di rolling, kalaupun ada penambahan sdm
itu atas dasar kebijakan Kepala Camat. Untuk di bidang yang menangani simral
sampai saat ini belum ada penambahan sdm padahal untuk di bidang ini sangat butuh
penambahan sdm , walaupun berdua dengan Kepala bidang terkadang sulit juga untuk
berkoordinasi karena Kepala Bidangpun masih memiliki pekerjaan lain bukan hanya
terkait simral saja”
Keterangan : I6-3
Operator Simral Kecamatan Kasemen
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Jumat 7 Desember 2018 di Kantor
Kecamatan Kasemen
I
Q I6-3
Q1
Menurut ibu pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Iya saya pernah mengikuti pelatihan sdm terkait simral tapi sudah lama sampai saya
pun lupa kapan terakhir pelatihan diadakan. Pelatihan dan pengembangan sdm seperti
saya sebagai operator simral di kecamatan dinilai masih kurang, karena saya sebagai
operator masih belum terlalu mengerti dengan sistem simral ini. Adapun kalo saya
tidak mengerti saya memang langsung menanyakan kepada operator simral di
kecamatan lain atau ke bappeda nya langsung, tapi kan tidak semuanya cepat
menanggapi dan tidak langsung paham apa yang dijelaskan oleh mereka. Sangat
menghambat sih ketika saya sedang menginput data dan tidak mengerti, saya harus
sibuk menghubungi orang”.
Q2
Menurut ibu bagaimanakah ketersediaan infrastruktur penunjang sistem simral
yang tersedia di Kecamatan Kasemen ?
“Untuk keadaan infrastruktur disini kami memakai barang pribadi soalnya komputer
di kecamatan kasemen banyak sudah tidak berfungsi, selain itu wifi disini pun sering
gangguan jadi saya pun sering menggunakan wifi dari handphone. Adapun pergantian
dan perbaikan infrastruktur biasanya mengajukan dan melalui prosedur yang sudah
ditentukan dan untuk hal itu terkadang lama untuk perbaikan atau pergantian
infrastruktur”.
Q3
Menurut ibu kapan Pengadaan SDM terkait penerapan simral dilakukan ? dan
bagaimana proses pengadaan SDM tersebut ?
“Sampai saat ini belum ada penambahan SDM terkait pengelola simral di kecamatan,
kalaupun nanti ada pengadaan SDM itu biasanya kebijakan camat disini bagaimana
proses pengadaannya kebijakan camat”.
Keterangan : I6-4
Operator Simral Kecamatan Serang
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Senin 3 Desember 2018 di Kantor
Kecamatan Serang
I
Q I6-4
Q1
Menurut bapak pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Ya saya pernah mengikuti pelatihan simral pada awal simral dikenalkan Bappeda,
waktu itu pelatihan pengoprasian sistem simral dan terakhir ada pula pengembangan
kompetensi tapi saya lupa kapan dan nama acaranya karena sudah lama. Pelatihan
terkait simral hanya berapa kali saja”
Q2
Menurut bapak bagaimanakah ketersediaan infrastruktur penunjang sistem
simral yang tersedia di Kecamatan Serang ?
“Untuk keadaan infrastruktur penunjang di kecamatan ya seperti ini memang ada
sebagian yang sudah tidak berfungsi seperti wifi pun sering sekali gangguan jadi kami
terkadang memakai hotspot wifi pribadi dan untuk sementara kami memakai barang
pribadi seperti laptop sambil menunggu infrastruktur yang baru dan sebelumnya sudah
mengikuti prosedur yang ada. Penyediaan infrastruktur yang sudah diajukan oleh kami
membutuhkan waktu yang lama dan infrastruktur yang berada di kecamatan
memenuhi standarisasi yang sudah ditentukan”.
Q3
Menurut bapak kapan Pengadaan SDM terkait penerapan simral dilakukan ?
dan bagaimana proses pengadaan SDM tersebut ?
“Pengadaan ada saja di setiap periodenya tapi ga merata seluruh bidang bertambah,
kalaupun ada penambahan sdm di bidang itu atas kebijakan dari atasan kita. Kalaupun
kita kekurangan sdm kita selalu mengajukan untuk ditambah sdm tapi semua nya kan
wewenang atasan”
Keterangan : I6-5
Operator Simral Kecamatan Taktakan
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Kamis 6 Desember 2018 di Kantor
Kecamatan Taktakan
I
Q I6-5
Q1 Menurut bapak pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Pelatihan dari Bappeda itu pelatihan mengakses atau menginput data ke simral itu
dilakukan pas awal simral ada, lalu pengembangan kompetensi sdm kalau tidak salah.
Saya lupa karena jarang sekali adanya pelatihan atau bimtek terkait simral”
Q2 Menurut bapak bagaimanakah ketersediaan infrastruktur penunjang sistem
simral yang tersedia di Kecamatan Taktakan?
“Jika terjadi kerusakan terhadap infrastruktur yang ada, terutama seperti komputer,
printer, wifi dan sebagainya. Kalopun sistem jaringan seperti wifi eror kami selalu
pakai personal modem, karena kalo menunggu wifi tidak eror lagi kan tidak tahu
sampai kapan dan antisipasi dan langkah lain yang kami ambil sih biasanya dengan
melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak ataupun meminta pergantian
yang baru, tetapi untuk meminta yang baru harus melalui prosedur yang cukup ribet
bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyediaannya, karena kami
harus melakukan pengajuan terlebih dahulu dan lain sebagainya”
Q3 Menurut bapak kapan Pengadaan SDM terkait penerapan simral dilakukan ?
dan bagaimana proses pengadaan SDM tersebut ?
“Pengadaan sdm di kecamatan selalu ada setiap periodenya tapi tidak menentu, untuk
prosesnya saya juga kurang begitu tahu”.
Keterangan : I6-6
Operator Simral Kecamatan Walantaka
Catatan Lapangan : Wawancara dilakukan pada hari Jumat 7 Desember 2018 di Kantor
Kecamatan Walantaka
I
Q I6-6
Q1
Menurut ibu pelatihan dan pengembangan kompetensi apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bappeda Kota Serang?
“Ya saya pernah mengikuti pelatihan dan pengembangan atau bimtek tapi yang saya
ingat pada awal dikenalkan dan pelatihan pengoprasian simral seluruh operator setelah
itupun ada bimtek tapi saya lupa karena jarang sih dilakukan pelatihan terkait simral”
Q2
Menurut ibu bagaimanakah ketersediaan infrastruktur penunjang sistem simral
yang tersedia di Kecamatan Walantaka ?
“Ketersediaan infrastruktur disini bisa dilihat untuk komputer kami memakai
komputer pribadi karena pengajuan infrastruktur kami belum turun. untuk
infrastruktur lainnya seperti printer untuk sekarang kami masih menggunakan printer
secara bersamaan dengan bidang lain karena banyak infrastruktur disini yang sudah
tidak bisa dipakai. Untuk koneksi jaringan saya sering menggunakan wifi dari
handphone karena wifi di sini sering gangguan, kalo kita nunggu perbaikan ya proses
penginputan ke dalam sistem tidak akan berjalan. Kami sudah mengajukan perbaikan
dan pergantian infrastruktur yang sudah rusak tapi harus melalui prosedur yang ada
dan cukup lama pergantian dan perbaikannya”
Q3 Menurut bapak kapan Pengadaan SDM terkait penerapan simral dilakukan ?
dan bagaimana proses pengadaan SDM tersebut ?
“Belum ada penambahan sdm untuk dibidang simral, kalaupun ada itu wewenang dan
kebijakan Kepala camat disini. Memang sangat kurang untuk sdm terkait simral di
kecamatan walantaka hanya ada dua termasuk Kepala Bidang”.
MATRIKS HASIL WAWANCARA SETELAH REDUKSI DATA
1. Content Development (Pengembangan Aplikasi)
I
Q Pertanyaan/Jawaban
I1
Apakah ada pengembangan yang dilakukan terhadap sistem simral ?
“Pengembangan simral memang ada dan sedang dilakukan dan sudah tahap akhir atau
penyelesaian. Dilakukannya pengembangan sistem ini karena suatu hal teknis dan
kebijakan dari pimpinan, selain itu agar memudahkan dalam menghitung persentase
keberhasilan perencanaan melalui simral”
Siapakah yang melakukan pengembangan pada sistem simral ?
“Kami dalam pengembangan simral bekerja sama dengan Diskominfo Kota Serang dan
Pemerintah Banyuwangi. Pada saat ini kami menggunakan simral dari BPPT”
Kapan pengembangan sistem itu dilakukan ?
“Pengembangan sistem dilakukan pada saat kami mengalami kesulitan-kesulitan secara
teknis yang menghambat proses kerja kami”
Bagaimana kualitas sistem simral yang sudah di kembangkan ?
“Kualitas sistem yang sedang dikembangkan akan dapat mempermudah kami ataupun
operator dalam pengoprasian sistem simral”
Bagaimana standarisasi sistem simral
“Pengembangan simral sesuai dengan standarisasi yang sudah ditentukan dan
menggunakan sistem simral dari Pemerintah Banyuwangi yang mudah di modifikasi
sesuai kebutuhan daerah Kota Serang”.
I2
Apakah ada pengembangan yang dilakukan terhadap sistem simral ?
“Pengembangan sistem ada dan sedang dilakukan, “Pengembangan sistem memang
perlu dilakukan dan itu sangat penting dan sesuai kebutuhan operator dan admin
simral”.
Siapakah yang melakukan pengembangan pada sistem simral ?
“Untuk saat ini simral pun sedang dalam tahap pengembangan yang bekerja sama
dengan Diskominfo Kota Serang dan Bappeda Banyuwangi”
Kapan pengembangan sistem itu dilakukan ?
“Pengembangan sistem simral dilakukan ketika banyak keluhan terkait sistem simral
ini sulit untuk dikembangkan dan dimodifikasi”
Bagaimana kualitas sistem simral yang sudah di kembangkan ?
“Kualitas sistem simral yang sudah di kembangkan saat ini nantinya lebih baik dari
sistem simral sebelumnya karena mudah untuk diakses dan di modifikasi sesuai dengan
kebutuhan masing-masing operator”
Bagaimana standarisasi sistem simral
“Untuk standarisasi sistem simral sudah ditentukan dari pusat”
I3
Apakah ada pengembangan yang dilakukan terhadap sistem simral ?
“Iya ada dan pengembangan sistem simral sedang dilakukan, karena seiring dengan
berjalannya waktu ternyata pengaplikasian simral yang dari bppt ini sangat sulit untuk
dikembangkan, karena kebutuhan daerah berbeda setiap bulan atau minggunya berubah
dan simral BPPT sulit di custom”
Siapakah yang melakukan pengembangan pada sistem simral ?
“Selama masih kerja sama dengan BPPT, Kominfo pun bekerja sama dengan
banyuwangi karena sistem di banyuwangi”
Kapan pengembangan sistem itu dilakukan ?
“Untuk pengembangan sistem simral sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu dan
pada saat ini pengembangan sistem sudah pada tahap penyelesaian”
Bagaimana kualitas sistem simral yang sudah di kembangkan ?
“Kualitas sistem simral setelah dikembangkan pasti akan lebih baik karena dapat
memenuhi kebutuhan seluruh operator sistem simral yang ada di Kota Serang”
Bagaimana standarisasi sistem simral ?
“Standarisasi untuk sistem simral kita berpedoman pada peraturan Undang-Undang
yang sudah ditentukan”
I4
Apakah ada pengembangan yang dilakukan terhadap sistem simral ?
”Pengembangan sistem simral itu sudah ada dan sedang dilakukan oleh kami”
Siapakah yang melakukan pengembangan pada sistem simral ?
“dilakukan oleh kami dengan Bappeda Kota Serang yang bekerja sama dengan
pemerintah Banyuwangi”
Kapan pengembangan sistem itu dilakukan ?
“Pengembangan ini sudah dilaksanakan oleh kami sekitar beberapa bulan yang lalu
ketika operator simral banyak mengeluhkan terkait sistem simral yang tidak bisa di
modifikasi sesuai dengan kebutuhan operator simral”
Bagaimana kualitas sistem simral yang sudah di kembangkan ?
“Untuk kualitas sistem simral kami selaku tim pengembangan sistem simral
mengharapkan kualitas sistem lebih baik dari sebelumnya dan dapat mempermudah
operator dalam melakukan tugasnya”
Bagaimana standarisasi sistem simral ?
“Pasti ada standarisasi dan standarisasi itu diatur oleh Undang-Undang yang terkait
2. Competency Building (Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi)
I
Q Pertanyaan/Jawaban
I1
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Bappeda melakukan pelatihan kepada pegawai dan operator terkait simral seperti
bimbingan teknis (bimtek), pelatihan dan sosialisasi perencanaan dan anggaran,
pelatihan operator, dan sebagainya”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Untuk pelaksaan pelatihan dan pengembangan kompetensi terhadap sdm tidak
terjadwal jadi pelaksanaanya pun tidak pasti kapan saja dilaksanakan pelatihan dan
pengembangan kompetensi”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral ?
“Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem simral pasti
lebih mengerti atau lebih baik dari sebelumnya”
I2
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Mengenai adanya pelatihan dan pengembangan, hal itu memang sudah dilakukan dari
BPPT melalui pihak Bappeda Kota Serang seperti bimbingan teknis, pelatihan operator
dan lain lain”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Pelaksanaan pelatihan , bimtek dan pengembangan kompetensi tidak menentu seperti
beberapa bulan sekali atau dalam setahun dilakukan 2 kali”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral?
“Untuk kualitas SDM tergantung individu, ada individu yang cepat menanggapi
adapula individu yang sulit menanggapi atau memahami pelatihan atau pengembangan
kompetensi yang dilakukan”
I4
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Pelatihan yang dilakukan Bappeda berupa pelatihan pengaksesan dan penginputan
data ke dalam sistem lalu bimtek terkait simral”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Pelatihan terkait simral pernah saya ikuti pada awal simral akan di terapkan oleh
bappeda dan terakhir saya mengikuti pelatihan terkait simral itu beberapa bulan yang
lalu yaitu terkait bimbingan teknis seluruh operator dan teknisi”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral?
“Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan pasti lebih baik dan mengerti terkait sistem
simral karena sudah di latih dan diberikan pengetahuan terkait sistem simral”
I6-1
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Pelatihan seluruh operator kecamatan melakukan praktek perencanaan menggunakan
sistem simral dan pelatihan lain lebih ke pelatihan biasa terkait sumber daya
manusianya”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Pelatihan atau bimtek terkait simral itu pertama awal tahun 2017 dan beberapa bulan
yang lalu, untuk pelatihan pada awal tahun itu seluruh operator kecamatan”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral?
“Untuk kualitas SDM saya rasa untuk pelatihan dan praktek simral ini kurang ya
karena tidak semua operator langsung memahami sistem ini termasuk saya”
I6-2
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan praktek penginputan data perencanaan
melalui sistem simral lalu pengembangan terkait SDM yang menangani sistem simral”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Dilakukannya pengembangan kompetensi pada awal sistem simral diterapkan dan
beberapa bulan yang lalu terkait pengembangan SDM, pelatihan memang kurang
dilakukan karena memang hanya beberapa kali saja diadakannya”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral?
“Kualitas SDM sudah cukup baik namun ada saja SDM yang masih kurang memahami
sistem simral karena memang tidak rutin dilakukannya pelatihan pada SDM yang
menangani sistem simral”
I6-3
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Pelatihan yang pernah dilakukan Bappeda yaitu praktek pengoprasian sistem simral
dan bimbingan teknis terkait pengembangan SDM yang menangani sistem simral”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Pelatihan terkait sistem simral dilakukan pada awal sistem simral diterapkan oleh
Bappeda untuk perencanaan pembangunan dan beberapa bulan yang lalu terkait
pengembangan SDM”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral?
“Kualitas SDM menurut saya belum cukup baik karena pelatihan dan pengembangan
sdm seperti saya sebagai operator simral di kecamatan dinilai masih kurang, karena
saya sebagai operator masih belum terlalu mengerti dengan sistem simral ini
I6-4
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Pelatihan dan pengembangan kompetensi itu berupa praktek sistem simral dalam hal
penginputan data kedalam sistem dan selain itu ada pengembangan SDM terkait
simral”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Untuk waktu pelatihan tidak menentu dan tidak rutin, selama sistem simral diterapkan
oleh Bappeda hanya 2 atau 3 kali saja”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral?
“Kualitas SDM terkait simral kurang baik karena Bappeda tidak rutin mengadakan
pelatihan jadi SDM yang ada hanya mengerti pada saat awal simral diterapkan
sedangkan simral tidak hanya input input saja”
I6-5
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Pelatihan praktek pengoprasian sistem simral dan pengembangan SDM terkait sistem
simral”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Pelatihan dan pengembangan dilakukan pada awal sistem ini akan diterapkan oleh
Bappeda dan terakhir beberapa bulan yang lalu”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral?
“Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan pasti lebih baik dan mengerti terkait sistem
simral tapi hal tersebut tergantung individunya”
I6-6
Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang ?
“Pelatihannya itu lebih ke praktek cara menggunakan sistem simral ini seperti
contohnya memasukan data perencanaan ke dalam sistem”
Kapan saja Bappeda Kota Serang melakukan pengembangan kompetensi ?
“Praktek dan pelatihan itu dua kali pada awal sistem simral diterapkan dan beberapa
bulan yang lalu terkait pengembangan SDM”
Bagaimana Kualitas SDM setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan sistem
simral?
“Saya rasa masih kurang dan saya belum terlalu mengerti dengan sistem ini terutama
apabila sistem sedang susah di akses dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan saya”.
3. Connectivity (Ketersediaan Infrastuktur)
I
Q Pertanyaan/Jawaban
I1
Bagaimana Ketersediaan Infrastruktur yang tersedia di Bappeda Kota Serang/
Kecamatan di Kota Serang ?
“Ketersediaan infrastruktur yang ada seperti komputer itu ada yang memakai dari
fasilitas kantor dan adapula yang memakai komputer pribadi, untuk keadaan
infrastruktur di Bappeda Kota Serang cukup baik namun ada beberapa infrastruktur
penunjang saja yang terkadang mengalami eror seperti wifi dan server”
Langkah apa saja yang dilakukan jika infrastruktur penunjang sistem simral
rusak ?
“kalau server eror kita hanya bisa menunggu kabar dari BPPT, hal ini memang sangat
menghambat kerja kita”
I6-1
Bagaimana Ketersediaan Infrastruktur yang tersedia di Bappeda Kota Serang/
Kecamatan di Serang ?
“Infrastruktur penunjang seperti komputer, wifi, mesin pencetak dan lainnya di
kecamatan ini banyak yang sudah rusak, seperti komputer dan mesin pencetak, wifi pun
sering eror. Jadi kami sekarang memakai barang pribadi seperti laptop dan terkadang
memakai wifi dari handphone”
Langkah apa saja yang dilakukan jika infrastruktur penunjang sistem simral
rusak ?
“Langkah yang dilakukan yaitu pihak kecamatan sudah mengajukan pergantian dan
perbaikan tapi untuk perbaikan dan pergantian infrastruktur biasanya lama”
I6-2
Bagaimana Ketersediaan Infrastruktur yang tersedia di Bappeda Kota Serang/
Kecamatan di Serang ?
“Ketersediaan Infrastruktur sebagian ada yang sudah tidak berfungsi seperti komputer ,
mesin pencetak , wifi pun sama sedang tidak berfungsi. Untuk menunjang pekerjaan
kami menggunakan komputer atau laptop pribadi dan kalau mau mencetak dokumen
saya ke bidang lain”
Langkah apa saja yang dilakukan jika infrastruktur penunjang sistem simral
rusak ?
“Pergantian dan perbaikan infrastruktur yang sudah tidak bisa dipakai sudah di ajukan
tapi kami tidak tahu barang barang tersebut datang”
I6-3 Bagaimana Ketersediaan Infrastruktur yang tersedia di Bappeda Kota Serang/
Kecamatan di Serang?
“Untuk keadaan infrastruktur disini kami memakai barang pribadi karena komputer di
kecamatan kasemen banyak sudah tidak berfungsi, selain itu wifi disini pun sering
gangguan jadi saya pun sering menggunakan wifi dari handphone”
Langkah apa saja yang dilakukan jika infrastruktur penunjang sistem simral
rusak ?
“Adapun pergantian dan perbaikan infrastruktur biasanya mengajukan dan melalui
prosedur yang sudah ditentukan dan untuk hal itu terkadang lama untuk perbaikan atau
pergantian infrastruktur”.
I6-4
Bagaimana Ketersediaan Infrastruktur yang tersedia di Bappeda Kota Serang/
Kecamatan di Serang?
“Untuk keadaan infrastruktur penunjang di kecamatan memang ada sebagian yang
sudah tidak berfungsi seperti wifi pun sering sekali gangguan jadi kami terkadang
memakai hotspot wifi pribadi dan untuk sementara kami memakai barang pribadi
seperti laptop”
Langkah apa saja yang dilakukan jika infrastruktur penunjang sistem simral
rusak ?
“Penyediaan infrastruktur yang sudah diajukan oleh kami membutuhkan waktu yang
lama dan infrastruktur yang berada di kecamatan memenuhi standarisasi yang sudah
ditentukan”
I6-5
Bagaimana Ketersediaan Infrastruktur yang tersedia di Bappeda Kota Serang/
Kecamatan di Serang?
“Keadaan Infrastruktur seperti komputer, mesin pencetak sebagian besar sudah tidak
berfungsi dan keadaan wifi pun sudah beberapa hari ini tidak berfungsi”
Langkah apa saja yang dilakukan jika infrastruktur penunjang sistem simral
rusak ?
“Jika terjadi kerusakan terhadap infrastruktur yang ada, terutama seperti komputer,
printer, wifi dan sebagainya. Kalopun sistem jaringan seperti wifi eror kami selalu
pakai personal modem, karena kalo menunggu wifi tidak eror lagi kan tidak tahu
sampai kapan dan antisipasi dan langkah lain yang kami ambil sih biasanya dengan
melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak ataupun meminta pergantian
yang baru, tetapi untuk meminta yang baru harus melalui prosedur yang cukup ribet
bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyediaannya, karena kami
harus melakukan pengajuan terlebih dahulu dan lain sebagainya”
I6-6
Bagaimana Ketersediaan Infrastruktur yang tersedia di Bappeda Kota Serang/
Kecamatan di Serang
“Ketersediaan infrastruktur disini bisa dilihat untuk komputer kami memakai komputer
pribadi karena pengajuan infrastruktur kami belum turun. untuk infrastruktur lainnya
seperti printer untuk sekarang kami masih menggunakan printer secara bersamaan
dengan bidang lain karena banyak infrastruktur disini yang sudah tidak bisa dipakai.
Untuk koneksi jaringan saya sering menggunakan wifi dari handphone karena wifi di
sini sering gangguan”
Langkah apa saja yang dilakukan jika infrastruktur penunjang sistem simral
rusak ?
“Menunggu perbaikan ya proses penginputan ke dalam sistem tidak akan berjalan.
Kami sudah mengajukan perbaikan dan pergantian infrastruktur yang sudah rusak tapi
harus melalui prosedur yang ada dan cukup lama pergantian dan perbaikannya”
4. Cyber Law (Kerangka dan Perangkat Hukum)
I
Q Pertanyaan/Jawaban
I1
Apa saja hukum yang mendasari penerapan sistem simral ?
“Kerangka dan Perangkat Hukum yang digunakan sebagai dasar dilakukannya
perencanaan pembangunan daerah kota serang dengan sistem simral yaitu Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan daerah pada instansi pemerintah. Selain permendagri tadi untuk
pengembangan sistem simral dasar hukum yang mendasarinya adalah Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
e-government dan satu lagi perangkat hukum tentang keterbukaan informasi publik
yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008”
Bagaimana kekuatan hukum yang mendasari penerapan sistem simral ?
“Untuk Kekuatan hukum yang mendasari dalam penerapan sistem simral sangat kuat
karena perangkat hukum seperti Undang-Undang, Instruksi Presiden dan lainnya itu
dijadikan pedoman dalam penerapan, pemeliharaan dan pengembangan sistem simral”
I3
Apa saja hukum yang mendasari penerapan sistem simral ?
“Penerapan dan pengembangan sistem simral ini berdasarkan atas hukum, kita ga
sembarangan mengembangkan suatu sistem seperti simral tanpa ada hukum yang
mendasarinya, karena semuanya sudah diatur dalam perangkat hukumnya. hukum yang
mendasari dalam pengembangan sistem ini yaitu Perwal Kota Serang Nomor 47 tahun
2017 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003”
Bagaimana kekuatan hukum yang mendasari penerapan sistem simral ?
“Kekuatan hukum yang mendasari penerapan sistem simral kuat karena hukum hukum
atau Undang-Undang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerapan sistem simral”
5. Citizen Interfaces (Pengadaan SDM dan Pengembangan Kanal Akses)
I
Q Pertanyaan/Jawaban
I1
Kapan pengadaan SDM atau pelaksana penerapan simral dilakukan ?
“Pengadaan SDM disetiap tahun atau periode yang ditentukan pasti dilakukan”
Bagaimana Proses Pengadaan SDM dilakukan ?
“Kami pun berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum untuk dapat mengalokasikan pada
bagian kami, dari SDM yang sudah ada dan kemudian dilakukan rolling ke bagian kami
tapi tidak semudah itu untuk pengadaan SDM”
Bagaimana Pengembangan kanal akses dilakukan ?
“Pengembangan kanal akses pasti dilakukan karena terkait banyak pihak kan, kita ingin
mempermudah OPD dan Kecamatan seluruh Kota Serang dalam mengakses sistem
simral. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Bappeda Banyuwangi yang memiliki
simral yang mudah diakses oleh berbagai pihak”
I2
Kapan pengadaan SDM atau pelaksana penerapan simral dilakukan ?
“Pengadaan sdm memang ada saja tapi kan tidak semua bidang, unuk sekarang di
bidang perencanaan pembangunan hanya 9 (Sembilan) orang termasuk Kepala Bidang
dan 9 orang ini di bagi bagi pekerjaannya”
Bagaimana Proses Pengadaan SDM dilakukan ?
“Proses pengadaan SDM dilakukan disetiap periodenya dari pusat ataupun dari kantor
kami sendiri dengan berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum”
I3
Bagaimana Pengembangan kanal akses dilakukan?
“Pengembangan kanal akses memang sedang dilakukan dibarengi dengan
pengembangan sistem simral, kanal akses ini sangat penting karena kan bersangkutan
dengan seluruh OPD dan Kecamatan Kota Serang jadi harus benar benar
dikembangkan agar sistem lebih baik dan mudah diakses. Maka dari itu kami bekerja
sama dengan Bappeda Banyuwangi terkait simral karena simral yang dimiliki
Banyuwangi ini mudah diakses dan dimodifikasi jadi dapat mempermudah berbagai
pihak yang terkait”
I4
Bagaimana Pengembangan kanal akses dilakukan ?
“Kanal akses itu berada dalam sistem simral ini jadi berbarengan pengembangannya,
tujuan di kembangkannya sistem ini memang untuk mempermudah dan terintegrasi
dengan berbagai pihak yang terkait seperti OPD dan kecamatan untuk lebih baik lagi
kedepannya”
I6-1
Kapan pengadaan SDM atau pelaksana penerapan simral dilakukan ?
“Belum ada penambahan atau pengadaan SDM untuk saat ini”
Bagaimana Proses Pengadaan SDM dilakukan ?
“Kalaupun ada pengadaan SDM itu wewenang dan kebijakan kepala camat disini”
I6-2
Kapan pengadaan SDM atau pelaksana penerapan simral dilakukan ?
“Pengadaan SDM dilakukan disetiap periodenya dan ketika kantor kami membutuhkan
SDM”
Bagaimana Proses Pengadaan SDM dilakukan ?
“Pengadaan sdm di kecamatan biasanya itu di rolling, kalaupun ada penambahan sdm
itu atas dasar kebijakan Kepala Camat”
I6-3
Kapan pengadaan SDM atau pelaksana penerapan simral dilakukan ?
“Sampai saat ini belum ada penambahan SDM terkait pengelola simral di kecamatan”
Bagaimana Proses Pengadaan SDM dilakukan ?
“ada pengadaan SDM itu biasanya kebijakan camat disini bagaimana proses
pengadaannya kebijakan camat”
I6-4
Kapan pengadaan SDM atau pelaksana penerapan simral dilakukan ?
“Pengadaan ada saja di setiap periodenya tapi tidak merata seluruh bidang bertambah”
Bagaimana Proses Pengadaan SDM dilakukan ?
“Ada penambahan sdm di bidang itu atas kebijakan dari atasan kita. Kalaupun kita
kekurangan sdm kita selalu mengajukan untuk ditambah sdm tapi semua nya kan
wewenang atasan”
I6-5
Kapan pengadaan SDM atau pelaksana penerapan simral dilakukan ?
“Pengadaan sdm di kecamatan selalu ada setiap periodenya tapi tidak menentu”
Bagaimana Proses Pengadaan SDM dilakukan ?
“Untuk prosesnya saya kurang tahu tapi biasanya proses pengadaan SDM itu dilakukan
atas kebijakan atasan”
I6-6
Kapan pengadaan SDM atau pelaksana penerapan simral dilakukan ?
“Belum ada penambahan sdm untuk dibidang simral tetapi di setiap periode nya ada
rolling pegawai”
Bagaimana Proses Pengadaan SDM dilakukan ?
“Itu wewenang dan kebijakan Kepala camat disini. Memang sangat kurang untuk sdm
terkait simral di kecamatan walantaka hanya ada dua termasuk Kepala Bidang”
6. Capital (Permodalan)
I
Q Pertanyaan/Jawaban
I1
Bagaimanakah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan
penerapan sistem simral ?
“Jadi kita mempunyai perencanaan yang sudah di input dengan berbagai tahap, lalu
dari pihak BPKAD nanti menginput anggarannya. Setelah anggaran sudah diberikan
kepada Bappeda maka Bappeda akan membagikan anggaran tersebut sesuai dengan
kebutuhan seperti contohnya membayar sewa simral kepada BPPT, atau biaya
pengembangan simral yang sekarang sedang kita lakukan”
Berasal dari manakah anggaran yang digunakan untuk penerapan sistem simral ?
“Anggaran untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem simral itu
berasal dari APBD yang di kelola oleh BPKAD”
I3
Bagaimanakah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan
penerapan sistem simral ?
“Untuk pihak diskominfo dalam hal anggaran itu menangani terkait pemeliharaan dan
pengembangan yang sedang dilakukan untuk saat ini, anggaran infrastruktur dari
diskominfo semua, untuk anggaran semenjak 2017-2018 itu ada di anggaran bappeda
simral bppt untuk pembayaran. contohnya seperti membayar ke BPPT dalm hal sewa
simral yang sekarang ini”
Berasal dari manakah anggaran yang digunakan untuk penerapan sistem simral ?
“Sumber anggaran yang kami terima itu semua berasal dari APBD”
I5
Bagaimanakah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan
penerapan sistem simral ?
“Perencanaan dari sana dan penganggarannya seperti apa nanti kita input. Siklus ada di
apbd dari mulai perencanaan pelaksanaan sampai pertanggung jawaban. Di bappeda itu
bagian dari perencanaan kemana nih arahnya pembangunan kota serang yang
dituahkan ke rkpd setiap tahun kemudian dari rkpd itu dilanjutkan ke ppas
penganggaran, jadi kita punya uang berapa di bagi lah oleh bappeda jadi bappeda yang
membagi sesuai prioritas”
Berasal dari manakah anggaran yang digunakan untuk penerapan sistem simral ?
“Berbicara pola permodalan dalam penerapan simral semua modal berasal dari APBD”
PEDOMAN WAWANCARA
No Indikator Sub Indikator Pertanyaan
Kode
Informan
1. Content
Development
1. Pengembangan
sistem
2. Standarisasi sistem
1. Apakah ada
pengembangan yang di
lakukan terhadap
sistem simral?
2. Siapakah yang
melakukan
pengembangan system
simral ?
3. Kapan pengembangan
system simral
dilakukan ?
4. Bagaimana kualitas
pengembangan system
simral yang telah di
lakukan ?
5. Bagaimana standarisasi
system simral ?
I1, I2,I3,I4,
2. Competency
Building
1. Pelatihan dan
kompetensi sdm
1. Pelatihan apa saja yang
telah di lakukan oleh
Bappeda Kota Serang ?
2. Kapan sajakah
Bappeda Kota Serang
melakukan pelatihan
pengembangan sdm ?
3. Bagaimana kualitas
sdm setelah mengikuti
pelatihan dan
pengembangan sistem
simral ?
I1, I2, I4, I6-
1, I6-2, I6-3,
I6-4, I6-5, I6-
6
3. Connectivity 1. Ketersediaan
infrastruktur
penunjang
1. Bagaimana
ketersediaan
infrastruktur yang
tersedia di Bappeda
Kota Serang dan
Kecamatan?
2. Bagaimana kualitas
infrastruktur yang
I1, I6-1, I6-2,
I6-3, I6-4, I6-
5, I6-6
2. Standarisasi
infrastruktur
tersedia di Bappeda
Kota Serang dan
Kecamatan?
3. Apakah infrastuktur
yang tersedia sudag
memenuhi standarisasi
yang di butuhkan oleh
pelaksana penerapan
simral ?
4. Langkah apa yang
dilakukan jika
infrastruktur system
simral yang tersedia
rusak ?
4. Cyber laws 1. Dasar hukum
2. Kekuatan dasar
hokum
1. Apa saja hukum yang
mendasari penerapan
system simral ?
2. Bagaimana kekuatan
hokum system simral?
I1, I3
5. Citizen
Interfaces
1. Pengadaan sdm
2. Kualitas sdm
1. Kapan pengadaan sdm
atau pelaksana
penerapan simral
dilakukan ?
2. Bagaimana proses
pengadaan sdm yang
dilakukan ?
3. Bagaimana
pengembangan kanal
akses dilakukan?
I1,
I2,I3,I4,I6-1,
I6-2, I6-3, I6-
4, I6-5, I6-6
6. Capital 1. Ketersediaan
anggaran
2. Sumber anggaran
1. Bagaimanakah
ketersediaan anggaran
yang dialokasikan
untuk pelaksanaan
penerapan sistem
sirmral ini?
2. Dialokasikan untuk apa
sajakah anggaran
dalam penerapan
simral ?
3. Berasal darimanakah
anggaran yang
digunakan untuk
penerapan sistem
simral ini ?
I1,I3,I5
DOKUMENTASI FOTO
Wawancara dengan Bapak Akhmad Saefulrohim selaku Kasubid
Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Serang
Wawancara dengan Bapak Ubay Mulyani selaku Operator Simral
Wawancara dengan Bapak TB. A. Teguh Pribadi selaku Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo
Kota Serang
Wawancara dengan Bapak Arif Rediwinata Selaku Kasubid
Penyusunan APBD BPKAD Kota Serang
Wawancara dengan Ibu Elisa Engriyani selaku Operator Simral di Kecamatan
Cipocok Jaya
Wawancara dengan Ibu Sudaryati selaku Operator Simral di Kecamatan
Curug
Wawancara dengan Ibu Mahsusi Lidyawati selaku Operator Simral di
Kecamatan Kasemen
Wawancara dengan Bapak Kiky selaku Operator Simral di Kecamatan Serang
Wawancara dengan Bapal Aulia Nuari selaku Operator Simral di Kecamatan
Taktakan
Wawancara dengan Ibu Nur Asiva Nabila selaku Operator Simral di
Kecamatan Walantaka
www.hukumonline.com
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Mengingat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
1 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
2 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 4
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
3 / 38
www.hukumonline.com
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal 5
(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Hak Badan Publik
Pasal 6
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik
Pasal 7
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
4 / 38
www.hukumonline.com
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.
Pasal 8
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 9
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
5 / 38
www.hukumonline.com
Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
Pasal 10
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 11
(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Pasal 12
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.
6 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 13
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.
Pasal 14
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang ini adalah:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 15
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan partai politik;
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
7 / 38
www.hukumonline.com
f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.
Pasal 16
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 17
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
8 / 38
www.hukumonline.com
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.
d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. rencana awal investasi asing;
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. korespondensi diplomatik antarnegara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
9 / 38
www.hukumonline.com
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal
i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 18
(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
a. putusan badan peradilan;
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Pasal 19
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
10 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 20
(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal 21
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
Pasal 22
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
11 / 38
www.hukumonline.com
(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.
BAB VII
KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 23
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 24
(1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
Bagian Ketiga
Susunan
Pasal 25
(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi
12 / 38
www.hukumonline.com
Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
Bagian Keempat
Tugas
Pasal 26
(1) Komisi Informasi bertugas:
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Bagian Kelima
Wewenang
Pasal 27
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum
13 / 38
www.hukumonline.com
terbentuk.
(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan
Bagian Keenam
Pertanggungjawaban
Pasal 28
(1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
(4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.
Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi
Pasal 29
(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian
14 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 30
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
i. sehat jiwa dan raga.
(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
Pasal 31
(1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 32
(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.
15 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 33
Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
Pasal 34
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.
BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 35
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud
16 / 38
www.hukumonline.com
dalam Pasal 17;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
Pasal 36
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
Pasal 37
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
Pasal 38
(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
Pasal 39
17 / 38
www.hukumonline.com
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI
Bagian Kesatu
Mediasi
Pasal 40
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.
Pasal 41
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.
Bagian Kedua
Ajudikasi
Pasal 42
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
Pasal 43
(1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 44
18 / 38
www.hukumonline.com
(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
Bagian Keempat
Pembuktian
Pasal 45
(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi
Pasal 46
(1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
(3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
19 / 38
www.hukumonline.com
(4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan
Pasal 47
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 48
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.
Pasal 49
(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan
20 / 38
www.hukumonline.com
huruf g berisi salah satu perintah berikut:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
(3) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua
Kasasi
Pasal 50
Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 52
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 53
Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 54
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g,
21 / 38
www.hukumonline.com
huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pasal 55
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 56
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.
Pasal 57
Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan
umum.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
Pasal 60
Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang- Undang ini.
22 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 61
Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 62
Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 64
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
(2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61
23 / 38
www.hukumonline.com
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
I. UMUM
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
24 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
“Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.
“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang
25 / 38
www.hukumonline.com
membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Huruf b
yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
26 / 38
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
27 / 38
www.hukumonline.com
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan:
1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud dengan ”undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah” adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang- Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.
Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
28 / 38
www.hukumonline.com
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “undang-undang yang berkaitan dengan partai politik” adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan “organisasi non pemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara” adalah Informasi tentang:
1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
29 / 38
www.hukumonline.com
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.
Angka 7
Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:
1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
30 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa” adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
31 / 38
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
“Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
32 / 38
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
“Sehat jiwa dan raga” dibuktikan melalui surat keterangan tim penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Yang dimaksud dengan ”terbuka” adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik.
Yang dimaksud dengan ”jujur” adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan non diskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini.
Yang dimaksud dengan ”objektif” adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
33 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penggantian antar waktu anggota Komisi Informasi” adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
34 / 38
www.hukumonline.com
Ayat (1)
Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.
Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
35 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
36 / 38
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Pasal 52
Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
c. kedua-duanya.
Pasal 53
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Pasal 55
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
37 / 38
www.hukumonline.com
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846
38 / 38
- 1 -
PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu mewujudkan pelaksanaan e-governmet yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat
sasaran;
b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan
berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang ……………..
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang
Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019;
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Informasi dan Komunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05
Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
18. Peraturan ………………..
- 3 -
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non
elektronik.
12. Telekomunikasi .................
- 4 -
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
14. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik
maupun non elektronik.
15. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan,
pengarsipan, dan penyebaran informasi.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi atau non elektronik.
17. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau
penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
18. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan
telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
19. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi
dan pemeliharaan perangkat jaringan.
20. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi
tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
21. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat
komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
22. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
23. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses
manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem
informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
24. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian
untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
25. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, sotfware, network, brainware, dan basis data yang bekerja sama satu sama
lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
26. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
27. Basis ..................
- 5 -
27. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
28. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
29. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
30. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer,
prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
31. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan
komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
32. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung
jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
33. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
34. Infrstruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
35. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer
yang saling terkoneksi antar Perangkat Daerah.
36. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan,
dan pengolahan data.
37. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk
memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang tergganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
38. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
39. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
40. Situs Web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan
dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
41. Internet Protocol atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP
adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan
routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
42. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol ke nama domain.
43. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya, menjadikan suatu informasi
mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
44. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi
komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
45. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
46. Security ....................
- 6 -
46. Security Level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
47. Database Management System (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis
data sesuai dengan model data yang direpresentasikan. 48. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file
yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet. 49. Gudang Data (Data Warehouse) adalah sebuah basis data yang
mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
50. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
51. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
52. Open Source yang selanjutnya disebut sumber terbuka adalah sistem
pengembangan yang tidak di koordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan
kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas. 53. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan
oleh setiap Perangkat Daerah.
54. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
55. Troubleshooting adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
56. Single Sign On adalah tekhnologi yang mengizinkan pengguna jaringan
agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
57. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
58. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
59. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait
dengan Tanda Tangan Elektronik.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di Daerah.
(2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi meliputi : a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. infrastruktur jaringan dan komputer; b. penyediaan ...................
- 7 -
b. penyediaan dan pengembangan aplikasi; c. Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi;
d. pengaturan data dan informasi; e. tanda tangan elektronik;
f. pengembangan sumber daya manusia; g. kelembagaan; h. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
i. keamanan informasi; j. pemeliharaan dan pelaporan; k. pembinaan dan pengawasan; dan
l. pembiayaan.
BAB IV
INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER
Pasal 4
(1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah
dikelola oleh Dinas. (2) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-
masing Perangkat Daerah. (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah
terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Dinas. (4) Pembangunan dan pengembangan infrastrukutr jaringan di lingkungan
pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas.
Pasal 5
(1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan
untuk penomoran IP.
Pasal 6
(1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat
pemulihan data bagi kepentingan layanan pemerintah daerah. (2) Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan
pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dipusatkan pada
pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
(4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
BAB V
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
Pasal 7
(1) Aplikasi e-government terdiri atas:
a. aplikasi umum; dan b. aplikasi khusus.
(2) Dinas mengoperasikan Sistem Single Sign On secara bertahap dalam penyelenggaraan e-governmet.
(3) Pengembangan .................
- 8 -
(3) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
(4) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berupa fasilitas untuk;
a. melakukan koreksi; b. membatalkan perintah; c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;
e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau
iklan.
Pasal 8
(1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a bersifat terbuka yang disediakan. dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Tupoksinya berkoordinasi denga Dinas.
(2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang saat ini telah dibangun dan disediakan, yaitu:
a. aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; b. aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; c. aplikasi Madani Plan;
1. e-Musrenbang 2. e-Planning
3. e-Monev d. aplikasi Reaksi Atas Berita Warga (RABEG); e. aplikasi e-Hibah Bansos;
f. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan; g. aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Data dan Gaji PNS;
h. aplikasi Tekhnologi Informasi Siklus Barang Daerah.
Pasal 9
Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,
aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan
interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
Pasal 10
(1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
(2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat serangkota.go.id dan/atau domain lain yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
(3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain serangkota.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
(4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota. (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
BAB VI ………………..
- 9 -
BAB VI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
(1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi :
a. pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan/atau c. monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2) Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi
dan Informatika.
Bagian Kedua
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 12
(1) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan pembangunan
aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data (data base) serta penyiapan sumber daya manusia.
(2) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi : a. penggalian kebutuhan sistem; b. perekayasaan ulang proses layanan;
c. perancangan logika dan fisik sistem; d. pembuatan kode program; dan
e. uji coba sistem.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 13
(1) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan pengoperasian aplikasi yang
telah dibangun pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. (2) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh
pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari satu atau lebih Perangkat Daerah.
(3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 14
(1) Monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan secara
berkala.
(2) Monitoring …………..
- 10 -
(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah
dan Dinas Komunikasi dan Informasi.
(3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan
teknologi informasi.
BAB VII
PENGATURAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 15
(1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(2) Basis data Perangkat Daerah diintergrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
(3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
meliputi : a. basis data pelayanan;
b. basis data administrasi dan manajemen; c. basis data legislasi; d. basis data pembangunan daerah;
e. basis data keuangan;basis data kepegawaian; f. basis data pemerintahan; g. basis data kewilayahan;
h. basis data kemasyarakatan; i. basis data kependudukan;
j. basis data kesehatan; k. basis data pendidikan; l. basis data ketenagakerjaan;
m. basis data pertanian; n. basis data perdagangan;
o. basis data perikanan dan peternakan; p. basis data transportasi; q. basis data pariwisata dan perhotelan;
r. basis data prasarana hotel; s. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
(4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas sebagai pusat
data. (5) Walikota menetapkan Wali Data (data stewardship) pada seluruh basis
data berdasarkan usulan Kepala Dinas. (6) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai
dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen
pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing ASN. (7) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk
Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
(8) Dinas mengintegerasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi
untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
Pasal 16
(1) Perangkat Daerah melaksanakan pemutakhiran data secara berkala
yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Data ....................
- 11 -
(2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas
sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
Pasal 17
(1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas .
(2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi,
Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.
(4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data
menjadi hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.
BAB VIII
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 18
(1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan
verifikasi atas: a. identifikasi Penanda Tangan;
b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik. (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan
persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
(3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik
dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik. (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan
Elektronik paling sedikit harus memuat;
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; b. waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik; c. informasi elektronik yang akan ditandatangani.
(5) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
Pasal 19
(1) Tanda Tangan Elektronik meliputi: a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi;
b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikat
elektronik;
b. Dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
(3) Tanda ...................
- 12 -
(3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara
sertifikat elektronik.
Pasal 20
(1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
(2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
BAB IX
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 21
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. (3) Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sumber daya aparatur
Perangkat Daerah, melalui: a. Pendidikan; b. Bimbingan teknis (bimtek);
c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis;dan d. Magang kerja.
(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 22
Penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 23
(1) Setiap Perangkat Daerah dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan e-govermment.
(2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Dinas.
BAB XI ………………..
- 13 -
BAB XI
KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA
Pasal 24
(1) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan kerjaasama interkoneksi
data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pihak Ketiga sebagaiman dimaksud pada ayat (1) antar lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.
Pasal 25
(1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola
oleh Dinas. (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB XII
KEAMANAN INFORMASI
Pasal 26
Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan,
dan integrasi di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut : a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari
penyingkapan Pihak yang tidak berhak; b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah
Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
c. Integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat
diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
Pasal 27
(1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan.
(2) Dinas harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Walikota
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3). (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah
dipindah (portable) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.
BAB XIII
PEMELIHARAAN DAN LAPORAN
Pasal 28
(1) Dinas melakukan pemeliharaan sisten e-government Pemerintah Daerah secara berkala.
(2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem e-government di lingkungan kerjanya.
Pasal 29 ……………….
- 14 -
Pasal 29
(1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Walikota melalui Dinas.
(2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Walikota.
(3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan teguran.
BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan e-government (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan
dan penyelenggaraan e-government; c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
d. pendampingan dalam pengembangan e-government. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 31
(1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain : a. Penyusunan regulasi dan kebijakan;
b. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
c. Pengelolaan operasional e-government; dan d. Pengembangan sumber daya manusia aparatur.
BAB XVI …………….
- 15 -
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 20 Juni 2017
WWAALLII KKOOTTAA SSEERRAANNGG,,
TTbb.. HHAAEERRUULL JJAAMMAANN Diundangkan di Serang pada tanggal 21 Juni 2017