ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi Oleh : NAMA NPM PROGRAM STUDI : SITI FATIMAH RAMBE : 1505170478P : AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2019
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN(PPh) PASAL 22 PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Sebagian SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi
Oleh :
NAMANPMPROGRAM STUDI
: SITI FATIMAH RAMBE: 1505170478P: AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN2019
i
BAB I
i
ABSTRAK
SITI FATIMAH RAMBE NPM 1505170478P. Analisis Penerapan AkuntansiPajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada Badan Penelitian dan PengembanganProvinsi Sumatera Utara. Skripsi 2019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara penghitungan danpemungutan, pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansi PPh Pasal 22dan mengetahui penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian danPengembangan Provinsi Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini untuk menambahwawasan peneliti tentang tatacara penghitungan dan pemungutan, pembayarandan pelaporan serta penerapan akuntansi PPh Pasal 22.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatandeskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan danmenggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupunrekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas,keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Penelitian danPengembangan Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakanwawancara.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemungutan Pajak penghasilanpasal 22 yang dilakukan oleh bendahara Badan Penelitian dan PengembanganProvinsi Sumatera Utara atas belanja barang sudah sesuai berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016. Penghitungan PPh Pasal 22 padaBadan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang dipungutbelum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor16/PMK.03/2016.Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada BadanPenelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara belum diterapkan denganbaik, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor16/PMK.010/2016 yang menunjukkan bahwa Bendahara wajib melaporkan PPhPasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 palinglama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Hasil penelitian mengenaiperhitungan, pemungutan, pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansiatas PPh Pasal 22 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor107/PMK.010/2016 belum sesuai dijalankan dengan baik.
Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, PPh Pasal 22
i
ii
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam saya sampaikan kehadirat Allah SWT, karena
berkat Rahmat-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan.
Shalawat seriring salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW,
yang telah memberikan cahaya terang dalam segenap unsur kehidupan. Dalam
skripsi ini penulis membahas “Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 22 pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara”
Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan
bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam
proses pembuatan skripsi ini, Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya
ini mendapatkan imbalan Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Dalam
kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Agussani, MAP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.
2. Bapak Januri SE, MM, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yang sangat teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Agun
Rambe S.H dan Ibunda dr. Nurhati dan seluruh keluarga yang senantiasa
memberikan perhatian dan kasih saying serta dukungannya. Do’a dan
dukungan moril maupun material kepada penulis. Kiranya Allah SWT
membalas dengan segala kebaikan-Nya.
ii
iii
4. Bapak Ade Gunawan SE,.M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE,.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Zulia Hanum SE. M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta sebagai Dosen
Pembimbing Proposal dan Skripsi.
8. Bapak Ir. H. M. Armand Efendy Pohan, M.Si selaku Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
9. Bapak H. Makrum Rambe, SE, MM, selaku Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
10. Serta kepada Siti Rahmawati Harahap, Nur Hasanah, Ratna Sari, Amirul
Khalidy Mahendra Rambe, Roni dan seluruh teman-teman yang telah
memberikan semangat, motivasi dan saran yang membangun.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara khusus bagi penulis, pembaca
dan semua pihak yang membutuhkan.
Medan, Maret 2019
Penulis
SITI FATIMAH RAMBE
NPM : 1505170478P
iii
iv
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ......................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii
DAFTAR ISI...................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah....................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ............................................................. 6
C. Rumusan Masalah ................................................................ 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 8
A. Akuntansi ............................................................................. 8
Dilihat dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
ketidaksesuaian dalam melakukan penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22.
Seharusnya nilai PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 1,5% dari Nilai
Objek Pajak. Namun, berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat jumlah
PPh Pasal 22 tidak sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak.
Data tersebut menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara masih melakukan kekeliruan dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya, khususnya PPh Pasal 22. Bukan tidak mungkin
kewajiban lainnya berupa penyetoran dan pelaporan SPT PPh 22 yang telah
dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat kekeliruan. Tentunya
hal ini juga berarti bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera
Utara belum mampu mengoptimalkan penerapan akuntansi terhadap PPh Pasal 22.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian lebih lanjut terkait penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, dengan judul
penelitian “Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara”
6
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya
adalah, yaitu:
1. Terdapat kesalahan tarif PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
2. Terdapat kesalahan penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
3. Adanya keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana tatacara penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana tatacara pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sumatera Utara?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat
ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :
7
1. Untuk mengetahui bagaimana tatacara penghitungan dan pemungutan PPh
Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera
Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana tatacara pembayaran dan pelaporan SPT
PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah, yaitu :
1. Bagi penulis
a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang
konsep-konsep tentang penerapan akuntansi PPh Pasal 22
b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan
wawasan, informasi, serta konsep pemikiran yang khususnya berkaitan
dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 22
2. Bagi Perguruan Tinggi
a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini
diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
b. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi.
3. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi
perusahaan terkait penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Akuntansi
1. Pengertian Akuntansi
Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian
keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga
menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan.
Menurut Jusup (2011:4), mendefinisikan akuntansi adalah “sistem
informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan
mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”. Sedangkan
menurut Hanum, dkk (2017:1) “akuntansi merupakan seni pencatatan,
pengelompokkan dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan
dalam nilai uang”.
Menurut Lubis (2015:4) Akuntansi yaitu :
Merupakan pemahaman berupa penerangan yang memberikanpenjelasan pada pihak yang memilik wewenang, perihal keadaan darisituasi perusahaan dan kegiatan perdagangan industri. Untukmenerapkan, ilmu akuntansi harus mematuhi dasar-dasar yangberlaku sesuai dengan ketentuan, untuk memudahkan pemilikwewenang dalam membandingkan kinerja industri dengan industridalam bidang yang sejenis.
Menurut Suwardjono (2005:10) akuntansi dapat didefinisikan:
Seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaanpenyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unitorganisasi dalam itu lingkungan Negara tertentu dan carapenyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yangberkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusanekonomi.
9
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi
adalah suatu informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan keuangan
dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan suatu
kondisi perusahaan atau instansi terkait.
2. Penerapan Akuntansi
Menurut Rahman (2013:25), ada beberapa konsep yang terkait dengan
penerapan akuntansi. Konsep-konsep penerapan akuntansi tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. PengakuanPengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapanterpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalamcatatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadibagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan darientitas pelaporan yang bersangkutanKriteria minumun yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atauperistiwa agar mendapatkan pengakuan, yaitu:1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluardari atau masuk ke dalam entitas pelaporan bersangkutan.
2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapatdiukur atau dapat diestimasi dengan andal.
b. PengukuranPengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilaiuang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporankeuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuanganmenggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan matauang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalammata uang rupiah.
c. PencatatanPencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatutransaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengancara menempatkan transaksi di sisi debet dan sisi kredit. Pencatatanterhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata bukuberpasangan (double entry), yaitu pencatatan secara berpasanganatau sering disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatantersebut ada sisi debet dan kredit. Setiap pencatatan harus menjagakeseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu: Aset = Kewajiban+ Ekuitas
10
d. PenyajianPenyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatuakun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset,kewajiban, dan ekuitas (akun riil) disajikan dalam laporan neraca,sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikandalam laporan laba rugi. Penempatan akun secara terstruktur berartibahwa akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifatlikuidasi, yaitu aset yang lebih cepat likuid disajikan terlebih dahulusehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikutidengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporankeuangan berdasarkan tanggal jatuh tempo, yaitu kewajiban yangmemiliki jatuh tempo lebih pendek disajikan terlebih dahulusehingga penyajian dimulai dari kewajiban lancar (jangka pendek)kemudian diikuti kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan bebandisajikan berdasarkan kegiatan perusahaan, yaitu pendapatan yangdiperoleh dari kegiatan pokok ditempatkan terlebih dahulu kemudiandiikuti oleh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lainnya.Demikian juga dengan beban, di mana beban untuk pengeluaranyang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan ditempatkanterlebih dahulu kemudian disusul dengan pengeluaran lainnya.
e. PengungkapanPengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasansecara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang terteradalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangandiungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).Catatan atas Laporan Keuangan ini jiga mencakup informasi tentangkebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lainyang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demimenghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.
3. Penerapan Akuntansi dalam Keuangan Daerah
Penerapan akuntansi dalam keuangan daerah tertuang dalam PP No.24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana disebutkan bahwa
akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.
Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah adalah Sistem akuntansi yang meliputi proses
11
pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD,
dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
Menurut Depkeu (2002:13) yang dikutip oleh Triwahyuni (2016:2317)
menyatakan bahwa Akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu :
Meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data,pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuanganpemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerahmerupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu :a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepadamasyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuanganmengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dandari mana sumber-sumber tersebut diperoleh.
b. Tidak adanya kepentingan pemilikPemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimanaperusahaan. Bila asset melebihi hutang, maka kelebihan tersebuttidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknyabadan usaha komesial yang membagikan deviden pada akhirtahun buku.
c. Adanya akuntansi anggaranAkuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasipendapatan, appropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan,otorisasi kredit anggaran (allotment) serta realisasi pendapatandan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan ataumembuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkandalam dokumen otorisasi kredit anggaran dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.
Definisi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Gade (2000:95):
Sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset,kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasiakuntansi dan laporan yang tepat waktu dengan mutu yang dapatdiandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif,maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.
Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk
menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar
organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang
12
diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena
informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur
dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya
yang dapat menghasilkan laporan keuangan.
Berdasarkan uraian di atas, secara eksplisit menjelaskan konteks
penggunaan informasi akuntansi untuk mengevaluasi sejauhmana kebijakan
publik dilaksanakan para manajer program dan mentaati pencapaian tujuan
dengan batasan tingkat pendanaan yang ditetapkan. Dengan membandingkan
angka-angka anggaran dengan realisasi, dapat ditetapkan berapa jumlah yang
dibelanjakan dan pada area pola belanja dimana terjadi perbedaan yang telah
diantisipasi sebelumnya.
B. Pajak Penghasilan Pasal 22
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu
bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh
Pihak lain terhadap Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan
(PPh) Nomor 36 Tahun 2008, “Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah
bentuk pomotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap
Wajib Pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang”.
Menurut Ditjen Pajak (2008:17) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah :
Pajak penghasilan yang dipungut oleh a) Bendahara PemerintahPusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran ataspenyerahan barang, b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintahmaupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataukegiatan usaha di bidang lain.
13
Menurut Waluyo (2011:273) Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :
Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintahpusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahdan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaranatas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badanpemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidangimpor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Resmi (2012:233) adalah:
Pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintahdan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan denganpembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baikbadan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
Jadi dapat diartikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan
pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang dan pembelian/
penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu yang dikenakan
pemungutan PPh pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer,
dan pemasok/pembeli barang dari bahan-bahan tertentu.
2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016,
yang menjadi objek PPh Pasal 22 dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :
1. Impor barang
2. Pembayaran atas penyerahan hasil produksi atau barang
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :
1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PajakPenghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atauPajak Pertambahan Nilai:a. Barang perwakilan negara asing beserta para jabatannya yang
bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya
yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor
14
Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan MenteriKeuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberianpembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untukkeperluan badan internasional beserta para pejabatnya yangbertugas di Indonesia.
c. Barang kiriman hadiah/ hibah untuk keperluan ibadah umum,amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentinganpenanggulangan bencana.
d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasialam dan tempat lain semacam itu terbuka untuk umum;
e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan.
f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandangcacat lainnya.
g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.h. Barang pindahan.i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengankut, pelintas
batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuaidengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau PemerintahDaerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum.
k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk sukucadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dankeamanan negara.
l. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PekanImunisasi Nasional (PIN)
m. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum,kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuanlainnya;
n. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal agkutan danau dan apalangkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapalpenangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alatkeselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yangdiimpor dan digunakan oleh Perusahan Pelayaran NiagaNasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional,Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atauPerusahaan Penyelenggra Jasa Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
o. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatanpenerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untukperbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan olehPerusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan sukucadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaanpesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk olehPerusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakandalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawatudara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
15
p. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikanatau pemeliharaan serta prasarana perkretaapian yang diimpordan digunakan oleh badan usaha penyelenggara saranaperkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggaraprasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yangdiimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usahapenyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badanusaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yangdigunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatanuntuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasaranaperkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usahapenyelenggara sarana perkeretaapian umumdan/atau badanusaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
q. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan olehKementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untukpenyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara RepublikIndonesiayang dilakukan untuk mendukung pertahananNasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TentaraNasional Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh KementerianPertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.
r. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yangimportasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;dan/atau.
s. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali.4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah
diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama ataubarang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan,pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yangditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan denganpajak:a. Yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecahatas pajak pasal 1 ayat 1 huruf, b, huruf c, dan huruf d PMKNomor 16/PMK.010/2016.
b. Yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta)dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah atas pajakpasal 1 ayat 1 huruf e PMK Nomor 16/PMK.010/2016.
c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakargas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik.
d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atauproduk sampingan dari kegiatan usaha hulu dibidang minyakdan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yangmelakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama atau kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasidan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
16
e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasilpengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankanusaha dibidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi.
f. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan,pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui prosesindustri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor olehbadan usaha industri atau ekportir yang bergerak dalam sektorkehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, yangjumlahnya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidakmerupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logamdari badan atau orang pribadi pemegang izin usahapertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ataspembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluankegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 ayat (1) huruf e.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkanbarang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan denganpenggunaan dan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor didalam negeri yang dilakukanindustri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), AgenPemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor,yang telah dikenai pemungutan Pajak penghasilan berdasarkanketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 danperaturan pelaksanaannya.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emasbatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf kkepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (KuasaPengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayaryang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendaharapengeluaran.
11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum BadanUrusan logistik (perum BULOG).
3. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 yang menjadi
pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah :
17
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :a. Impor barang, danb. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan
mineral bukan logam yang dilakukan oleh ekportir, kecualiyang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalamperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan danKontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negaralainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uangpersediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit SuratPerintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa PenggunaAnggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelianbarang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanismepembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu meliputi :a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melaluipenyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaannegara yang dipisahkan.
b. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasioleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini,dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihansaham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negaralainnya, dan
c. Badan usaha tertentu yang dimilik secara langsung olehBadan Usaha Milik Negara
d. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barangdan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industrifarmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributordidalam negeri.
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas,dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakargas, dan pelumas.
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelianbahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian,peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industrimanufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
18
10. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditastambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, daribadan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
11. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badanusaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga,atas penjualan emas batangan didalam negeri.
4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016
besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22
No Kondisi Tarif Dasar Pengenaan Pajak1. Impor Barang :
a. Barang tertentusebagaimana tercantumdalam Lampiran I
b. Barang tertentu lainnyasebagaimana tercantumdalam Lampiran II
c. Dengan API (AngkaPengenal Impor)
d. Tanpa APIe. Barang yang tidak dikuasaif. Kedelai, gandum, dan
tepung terigu
10%
7,5%
2,5%
7,5%7,5%0,5%
Nilai Impor
Nilai Impor
Nilai Impor
Nilai ImporHarga Penjualan LelangNilai Impor
2. Ekspor komoditas tambangbatubara, mineral logam danmineral bukan logam, sesuai uraianbarang dan pos tarif/HarmonizedSystem (HS) sebagimana tercantumdalam Lampiran III kecuali yangdilakukan oleh Wajib Pajak yangterikat dalam perjanjian kerjasamapengusaha pertambangan danKontrak Karya
1,5% Nilai ekspor yangtercantum dalam PEB
3. Pembelian barang yang dananyaberasal dari APBN/D, termasukpembelian yang dilakukan badan-badan yang ditunjuk sebagaipemungut
1,5% Harga pembelian tidaktermasuk PPN
19
4. Penjualan BBM jenis premix, superTT, dan gas di dalam negeri :
a. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina)
b. Permium, solar, premix/super TT (SPBU Swasta)
c. Minyak tanah, gas dan LPG
0,25%
0,3%
0,3%
Penjualan
Penjualan
Penjualan5. Penjualan hasil produksi kepada
distributor dalam negeri oleh badanusaha yang bergerak dalam bidangusaha industri:
a. Semenb. Kertasc. Bajad. Kendaraan bermotore. Obat
0,25%0,1%0,3%0,45%0,3%
DPPDPPDPPDPPDPP
6. Atas penjualan kendaraan bermotordi dalam negeri oleh Agen TunggalPemegang Merek (ATPM), AgenPemegang Merek (APM), danimportir umum kendaraan bermotor
8. Pembelian batubara, mineral logamdan mineral bukan logam daribadan atau orang pribadi pemegangizin usaha pertambangan olehindustri atau badan usaha
1,5% Pembelian tidak termasukPPN
9. Penjualan emas batangan olehbadan usaha yang memproduksiemas batangan, termasuk badanusaha yang memproduksi emasbatangan melalui pihak ketiga
0,45% Harga jual emas batangan
Besarnya pungutan diatas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang
tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif yang ditetapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
20
5. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22
Menurut Resmi (2012:282) pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22
dilakukan oleh dan dengan cara tertentu berdasar transaksi atau kegiatan sebagai
berikut :
1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barangdilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yangbersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negaramelalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk olehMenteri Keuangan.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang olehPemungut Pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendaharapengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut kekas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjukoleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajakyang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani olehpemungut pajak
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakarminyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industrisemen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajibdisetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bankdevisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan denganmenggunakan Surat Setoran Pajak
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahanuntuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri ataueksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negaramelalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk olehMenteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
5. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, DirektoratJenderal Bea dan Cukai dan Pemungut Pajak sebagaimana padanomor 2, 3, dan 4 bagian “Pemungut Pajak” (yaitu bendaharapemerintah, KPA, bendahra pengeluaran, pejabat penerbit SPM)menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagaiBukti Pemungutan Pajak
6. Pemungut pajak sebagaimana pada nomor 5, 6, dan 7 bagian“Pemungut Pajak” (yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidangusaha tertentu; produsen atau importir bahan bakar minyak, gas danpelumas; industri dan eksportrir yang bergerak dalam sektorkehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan) wajib menerbitkanBukti Pumungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3(tiga), yaitu:a. Lembar ke satu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang
pengumpul)
21
b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KantorPelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan MasaPPh Pasal 22); dan
c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan7. Setiap pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke KantorPelayanan Pajak
6. Waktu Pelaporan dan Penyetoran
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan
SPT Masa PPh Pasal 22 dan Penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi
dengan ketentuan sebagai berikut :
Tabel 2.2 Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22
No Kondisi Waktu Penyetoran Waktu Pelaporan1 Impor Barang :
a. Dengan APIb. Tanpa APIc. Barang tidak
dikuasai
Disetorkan olehimportir bersamaandengan pembayaranBea Masuk ke bankdevisa
Dilakukan oleh DJBCdengan SPT Masa PPh22 paling lambat 7hari setelah waktupenyetoran
2. Pembelian barang dandananya berasal dariAPBN/APBD, termasukpembelian yangdilakukan badan badantertentu yang ditunjuksebagai pemungut
Pemungut/bendaharapemerintah memungutdan menyetor PPhPasal 22 dengan SSPa.n rekanan pada hariyang sama
Pelaporan dilakukanoleh bendahara/pemungut palinglambat 14 hari setelahmasa pajak berakhir
3. Penjualan hasil produksiindustri tertentu didalam negeri ;a. Semenb. Kertasc. Bajad. Rokok (inal)e. Produk otomoti
Paling lambat tanggal10 setelah masa pajakberakhir
Paling lambat tanggal20 setelah masa pajakberakhir
4 Penjualan BBM jenispremix, Super TT, dangas di dalam negeri.a. Premium, solar,
premix/super TT(SPBU Pertamina)
22
No Kondisi Waktu Penyetoran Waktu Pelaporanb. Premium, solar,
premix/super TT(SPBU Swasta)
c. Minyak tanah,Gas, dan LPG
5. Pembelian barang hasilpertanian, perkebunan,kehutanan, perikanan
Paling lambat tanggal10 setelah masa pajakberakhir
Paling lambat tanggal20 setelah masa pajakberakhir
C. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu dari judul ini adalah:
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu
No Penulis(Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. SantyHardianty
Analisis Penerapan PPhPasal 22 AtasPengadaan Barang PadaBadan Penelitian KotaMedan
Penerapan PPh pasal 22 atas pengadaanbarang pada Badan Penelitian danPengembangan kota Medan belum sesuaidengan peraturan yang berlaku yaitu PMKNomor 16/PMK.010/2016, berdasarkanhasil penelitian diketahui bahwa BadanPenelitian dan Pengembangan kota Medantidak melaksanakan sepenuhnya bagiandari kewajiban perpajakannya mengenaipajak penghasilan pasal 22.
Hasil peneliitian yang dilakukan makaProsedur pemungutan dan pelaporan PPhPasal 22 atas kegiatan impor barang padaKPP Bea dan Cukai di Manado sudahsesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan No. 175/PMK.011/2013Dimana pada prosedur pemungutan PPhPasal 22 atas barang impor didasari olehpenggunaan Angka Pengenal Impor (API)2,5% maupun yang tidak memakai AngkaPengenal Impor (Non API) 7,5%.Sedangkan prosedur pelaporan disajikandalam bentuk laporan pada bulan yangberjalan dan dilaporkan sebelum tanggal14 bulan berikutnya. Ketelitian dalampemeriksaan dokumen dalam kegiatanimpor sangat diperlukan untuk mencegahterjadi kesalahan perhitungan danpelanggaran aturan dalam proses impor.
3. MariaAngelitha
Evaluasi Penerapan PPhPasal 22 atas pembelian
Penerapan perhitungan PPh Pasal 22 ataspembelian barang yang dibiayai dengan
23
Mapanawan,JullieSondakh,Rudy Pusung,2018
barang yang dibiayaidengan APBN diPengadilan Tata UsahaNegara Kota Manado
APBN di Pengadilan Tata Usaha NegaraManado belum sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku. Hal ini terbuktidengan adanya perhitungan yang tidakseharusnya dipungut karena hargabarangnya kurang dari Rp. 2.000.000,00Penerapan pembayaran PPh Pasal 22 ataspembelian barang yang dbiayai denganAPBN di Pengadilan Tata Usaha NegaraManado belum sesuai dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 107/PMK.010/2015 dikarenakanPengadilan Tata Usaha Negara Manadotidak membayarkan langsung PPh Pasal22 yang telah dipungut pada hari yangsama setelah pembelian barang
Analisis PenerapanAkuntansi PerpajakanTerhadap IndustriAsuransi Pada PTAsuransi Jiwasraya(Persero) Manado Kota
Hasil penelitian menunjukkan penerapanakuntansi perpajakan di PT AsuransiJiwasraya (Persero) Manado mengacupada peraturan-peraturan perpajakan yangada baik dalam perhitungan danpemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal4 ayat (2) dan PPN sehingga memberikankontribusi terhadap pemerintah. MelihatPT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manadoadalah BUMN yang bergerak di sektorasuransi. Pihak asuransi Jiwasraya untuklebih aktif mengadakan dan mendorongmasyarakat untuk mempercayakanperlindungan diri juga investasi bagi masadepan pada PT Asuransi Jiwasraya(Persero) Manado.
D. Kerangka Berfikir
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara merupakan
salah satu instansi pemerintah di Sumatera Utara yang tugasnya melakukan
penelitian dan pengembangan akan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang
termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Bendahara pengeluaran
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib
Pungut maka dari itu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera
24
Utara memiliki kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan melaporkan
Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22). Berdasarkan ketentuan tersebut
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Suamtera Utara harus melakukan
kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22
dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri Pajak
Penghasilan Pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari sanksi pajak berupa denda.
Salah satu faktor pendukung laporan keuangan perpajakan yang baik,
adalah dengan penerapan akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari
suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output
yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai
pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 201l). Dalam
penerapan akuntansi tersebut terdapat yaitu :
1. Pengakuan
Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi.
2. Pengukuran
Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang
demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan.
3. Pencatatan
Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu
transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas.
25
4. Penyajian
Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun
secara terstruktur pada laporan keuangan.
5. Pengungkapan
Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara
naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menggambarkan kerangka
berfikir yang menjelaskan alur penelitan sebagai berikut :
Gambar 2.1. Kerangka berfikir
Badan Penelitian dan PengembanganProvinsi Sumatera Utara
PPh Pasal 22
Penerapan Akuntansi PPh Pasal 22
Pengakuan
PPh Pasal 22Berdasarkan UU Perpajakan
Pengukuran Pencatatan Penyajian Pengungkapan
26
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:8) metode penelitian kualitatif adalah :
Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimanapeneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datadengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif danhasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripadageneralisasi.
Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu “penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel
yang lain”.
Menurut Sukmadinata (2011:73)
Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan danmenggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifatalamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikanmengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selainitu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasiatau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkanmenggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunyaperlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yangdilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk
memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang
hasilnya lebih menekankan makna. Dengan demikian, peneliti beranggapan
27
bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif sesuai dengan penelitian yang
dilaksanakan oleh penulis.
B. Defenisi Operasional Variabel
Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional variabel adalah “
Penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadivariabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan caratertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikankonstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untukmelakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama ataumengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.
Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional mengenai
analisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, maka terdapat dua
variabel yang digunakan, yaitu:
1. Penerapan akuntansi
Penerapan akuntansi adalah suatu informasi yang diberikan perusahaan
melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran
yang jelas mengenai keadaan suatu kondisi perusahaan atau instansi
terkait.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas
pembelian barang, impor barang dan pembelian/penjualan barang di
bidang usaha tertentu.
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi penelitian
Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan
28
Sisingamangaraja No. 198 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota,
Kota Medan
2. Waktu penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Desember
Muhammad Gade. 2000. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Lembaga Penerbit.Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Mustika Triwahyuni, 2016. Pengaruh Penerapan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) danPenerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap KualitasLaporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai).JOM Fekon Vol. 3No. 1 (Februari) 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008 Tentang PerubahanKeempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat danBesarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran danPelaporannya Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 Tentang Perubahankelima atas peraturan menter! Keuangan Nomor 154/PMK.03/20 10Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan DenganPembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor AtauKegiatan Usaha di Bidang Lain
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
Zulia Hanum, dkk. 2017. Akuntansi Perpajakan. Medan : Perdana Publishing
Zulia Hanum. 2010. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan nilai pada pt.Perkebunan nusantara IV (Persero) Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol11 No1 Juni 2010.