ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN RESPONSIBILITY CENTER (STUDI KASUS DI PT.WIJAYA KARYA, Tbk DAN PT. WASKITA KARYA, Tbk) Renjani Ekalaya Savira – 0906491194 Dosen Pembimbing: Purwatiningsih Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia I. Pendahuluan Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan tanda positif dimana di tengah kemerosotan ekonomi global, perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Buiter dan Rahbari (2011) menyatakan dalam riset mereka bahwa di tahun 2040 Indonesia akan menjadi salah satu global growth generators (3Gs) dan menempati posisi keempat dalam daftar sepuluh besar perekonomian dunia, dengan posisi diatasnya adalah Cina, India, dan Amerika Serikat. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama untuk mencapai posisi tersebut adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Di Indonesia sendiri, total realisasi investasi Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sampai Desember 2012 telah mencapai Rp 623,91T, dimana sebesar Rp243T telah terealisasi untuk infrastruktur yang terdiri dari jalan, trasportasi, sumber daya air dan energi (Kemenkeu, 2012). APBN Indonesia 2013 menekankan bahwa arah kebijakan belanja negara adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pengendalian subsidi dan peningkatan belanja infrastruktur. Belanja negara dianggarkan dalam APBN 2013 sebesar Rp1.683,0T, yang sekitar 17 persennya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika berbicara mengenai infrastruktur, maka industri yang berperan langsung dengan kemajuan infrastruktur adalah industri konstruksi. Dengan semakin giatnya pemerintah membangun infrastruktur untuk memajukan perekonomian Indonesia, maka semakin banyak pula kesempatan dan perusahaan yang muncul di industri konstruksi. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (2012), sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,3 persen per tahun, serta menempati tiga besar sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi. Dalam tujuh tahun terakhir, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia bertambah sebesar 54 persen, sehingga rata-rata pertumbuhan per tahunnya adalah Analisis metode..., Renjani Ekalaya Savira, FE UI, 2013
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN RESPONSIBILITY CENTER
(STUDI KASUS DI PT.WIJAYA KARYA, Tbk DAN PT. WASKITA KARYA, Tbk)
Renjani Ekalaya Savira – 0906491194
Dosen Pembimbing: Purwatiningsih
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
I. Pendahuluan
Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan tanda positif dimana di tengah
kemerosotan ekonomi global, perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Buiter
dan Rahbari (2011) menyatakan dalam riset mereka bahwa di tahun 2040 Indonesia akan
menjadi salah satu global growth generators (3Gs) dan menempati posisi keempat dalam
daftar sepuluh besar perekonomian dunia, dengan posisi diatasnya adalah Cina, India, dan
Amerika Serikat. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama untuk mencapai posisi
tersebut adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat
mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Di Indonesia sendiri, total
realisasi investasi Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) sampai Desember 2012 telah mencapai Rp 623,91T, dimana sebesar Rp243T telah
terealisasi untuk infrastruktur yang terdiri dari jalan, trasportasi, sumber daya air dan energi
(Kemenkeu, 2012). APBN Indonesia 2013 menekankan bahwa arah kebijakan belanja negara
adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pengendalian subsidi dan peningkatan
belanja infrastruktur. Belanja negara dianggarkan dalam APBN 2013 sebesar Rp1.683,0T,
yang sekitar 17 persennya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendorong
pertumbuhan ekonomi. Ketika berbicara mengenai infrastruktur, maka industri yang berperan
langsung dengan kemajuan infrastruktur adalah industri konstruksi. Dengan semakin giatnya
pemerintah membangun infrastruktur untuk memajukan perekonomian Indonesia, maka
semakin banyak pula kesempatan dan perusahaan yang muncul di industri konstruksi.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (2012), sektor konstruksi mengalami
pertumbuhan sebesar 7,3 persen per tahun, serta menempati tiga besar sektor yang mengalami
pertumbuhan tertinggi. Dalam tujuh tahun terakhir, jumlah perusahaan konstruksi di
Indonesia bertambah sebesar 54 persen, sehingga rata-rata pertumbuhan per tahunnya adalah
Analisis metode..., Renjani Ekalaya Savira, FE UI, 2013
sekitar 7,8 persen. Meningkatnya jumlah permintaan atas jasa konstruksi pun terlihat dari nilai
konstruksi menurut BPS yang terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp 56T di tahun
2004 dan mencapai nilai Rp 110T di tahun 2009 (BPS, 2012). Perusahaan konstruksi yang
dijadikan objek penelitian pada skripsi ini adalah PT.Wijaya Karya, Tbk. dan PT.Waskita
Karya, Tbk. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara
dan sudah merupakan perusahaan terbuka. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab
pertanyaan bagaimana PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT.Waskita Karya (Persero),
Tbk. mengakui pendapatan dan beban kontrak jasa konstruksi dan bagaimana kaitan antara
eveluasi kinerja melalui responsibility center yang ditetapkan pada suatu unit usaha terhadap
proses pengakuan pendapatan dan biaya pada kontrak konstruksi.
II. Landasan Teori
Peraturan yang digunakan sebagai landasan dalam skripsi ini adalah Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 (revisi 2010) tentang Kontrak Konstruksi. Tujuan dari
dibuatnya PSAK No. 34 (revisi 2010) ini adalah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi
pendapatan dan beban yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Dalam PSAK No.34
(Revisi 2010), kontrak konstruksi memiliki definisi suatu kontrak yang dinegosiasikan secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu
sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok
penggunaan. Berdasarkan PSAK No.34 (Revisi 2010) pendapatan kontrak terdiri dari dua,
yaitu:
a. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak, dan
b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang
hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal.
Sementara itu, biaya suatu kontrak konstruksi terdiri dari:
a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu, termasuk biaya pekerja
lapangan, termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi,
penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak, biaya pemindahan
sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak, biaya
penyewaan sarana dan peralatan, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara
langsung berhubungan dengan kontrak, estimasi biaya pembetulan dan jaminan
Analisis metode..., Renjani Ekalaya Savira, FE UI, 2013
pekerjaan, termasuk yang mungkin timbul selama masa jaminan, dan klaim dari pihak
ketiga.
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat
dialokasikan pada kontrak tersebut, yaitu asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis
yang tidak secara langsungberhubungan dengan kontrak tertentu, dan overhead
konstruksi.
c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.
Menurut PSAK No.34 (Revisi 2010) dikatakan bahwa biaya-biaya yang berhubungan
langsung dengan suatu kontrak dan terjadi untuk memperoleh kontrak juga dimasukkan
sebagai bagian dari biaya kontrak, dengan syarat biaya tersebut dapat diidentifikasi secara
terpisah dan dapat diukur dengan andal dan kemungkinan besar kontrak tersebut dapat
diperoleh. Namun, apabila biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak diakui sebagai
beban pada periode terjadinya, maka biaya tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya
kontrak ketika kontrak tersebut diperoleh pada periode selanjutnya. Diungkapkan dalam
PSAK No.34 (Revisi 2010) bahwa pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan
dengan kontrak konstruksi harus diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan
tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan apabila hasil
kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. PSAK No. 34 (Revisi 2010) menjelaskan
metode persentase penyelesaian membutuhkan estimasi bagian yang boleh diakui baik
pendapatan maupun bebannya. Dengan demikian, terdapat beberapa cara yang disebutkan
dalam PSAK No.34 (Revisi 2010) untuk menentukan tahap penyelesaian suatu kontrak,
sebagai berikut:
a. Proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai
tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak,
b. Survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan
c. Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak.
III. Profil Perusahaan
PT.Wijaya Karya, Tbk. dinasionalisasikan pada tahun 1960 dengan nama Perusahaan
Negara Bangunan Widjaja Karya. Pada tahun 1972, PN Bangunan Widjaja berubah nama
menjadi PT. Wijaya Karya. Kemudian, pada tanggal 27 Oktober 2007 melakukan penawaran
Analisis metode..., Renjani Ekalaya Savira, FE UI, 2013
saham perdana (IPO) di BEJ (sekarang BEI). PT.Wijaya Karya, Tbk. saat ini memiliki empat
Strategic Business Unit (Konstruksi Sipil, Konstruksi Bangunan Gedung, Industrial Plant,
Minyak, dan Gas, dan Energi), dan enam anak perusahaan (PT. Wijaya Karya Beton, PT.
Wijaya Karya Intrade, PT.Wijaya Karya Realty, PT.Wijaya Karya Bangunan Gedung,
PT.Wijaya Karya Insan Pertiwi, PT.Wijaya Karya Jabar Power). Market Capital PT.Wijaya
Karya, Tbk. sampai dengan 11 Januari 2013 adalah sebesar Rp10.017.070,00. Aset PT.Wijaya
Karya, Tbk. pada tahun 2011 adalah Rp8.322.979.000.000,00, laba bersih pada tahun 2011
adalah Rp390.946.000.000,00, dan total ekuitasnya tahun 2011 adalah
Rp2.219.375.875.000,00.
PT.Waskita Karya, Tbk. dinasionalisasikan pada 1 Januari 1961 sebagai PN Waskita
Karya. Kemudian, pada tanggal 5 Maret 1973, PN Waskita Karya berubah dari perusahaan
negara menjadi perusahaan Perseroan sehingga namanya berubah menjadi PT.Waskita Karya
(Persero). Pada tanggal 19 Desember 2012, PT.Waskita Karya, Tbk. melakukan penawaran
saham perdana (IPO) di BEI. Jaringan Operasi PT.Waskita Karya, Tbk. terdiri dari Kantor
Pusat dan Divisi (ada delapan divisi, yaitu divisi EPC, divisi I, divisi II, divisi III, divisi IV,
divisi V, divisi VI, divisi VII). Total aset Waskita di tahun 2011 adalah
Rp5.116.002.000.000,00, laba bersih di tahun 2011 adalah Rp171.989.000.000,00, dan total
ekuitas tahun 2011 adalah Rp620.220.000,00.
IV. Pembahasan
Kebijakan Perusahaan Fungsi Akuntansi PT.Wijaya Karya, Tbk. menyatakan bahwa
pendapatan bidang usaha konstruksi untuk kontrak jangka panjang (multi years) di PT.Wijaya
Karya, Tbk diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. Yang dimaksud dengan
persentase penyelesaian adalah kemajuan fisik dari proyek yang dinyatakan dalam suatu
berita acara yang disetujui oleh pemberi kerja. Berdasarkan analisis penulis, metode
pengakuan pendapatan bidang usaha konstruksi yang diterapkan di PT. Wijaya Karya, Tbk
telah sesuai dengan PSAK No.34 (Revisi 2010) yaitu menggunakan metode persentase
penyelesaian. Dimana persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan
fisik proyek yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) yang
ditandatangani kedua belah pihak. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut merupakan
dokumen yang digunakan dalam proyek-proyek PT.Wijaya Karya, Tbk untuk menentukan
tahap penyelesaian suatu kontrak konstruksi. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) ini
disebut pula dengan Rincian Kemajuan Pekerjaan. Item-item yang terkandung dalam Rincian
Analisis metode..., Renjani Ekalaya Savira, FE UI, 2013
Kemajuan Pekerjaan/BAKP adalah jenis pekerjaan, omzet kontrak, progres yang telah terjadi,
progres yang dilakukan dalam suatu periode tertentu, dan progres yang telah dilakukan
sampai periode tersebut. Sehingga pada akhirnya, akan terlihat berapa progres pekerjaan
tersebut. Rincian Kemajuan Pekerjaan/BAKP ini tentunya tidak sembarang dibuat. Agar
progres tersebut dapat diakui secara sah, maka Rincian Kemajuan Pekerjaan/BAKP harus
mendapat persetujuan dari pemberi kerja (owner), konsultan, dan manajer proyek. Penentuan
tahap penyelesaian suatu kontrak yang diukur melalui Rincian Kemajuan Kerja/BAKP ini
sesuai dengan PSAK No. 34 (Revisi 2010) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa cara
yang disebutkan dalam PSAK No.34 (Revisi 2010) untuk menentukan tahap penyelesaian
suatu kontrak, sebagai berikut:
d. Proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai
tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak,
e. Survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan
f. Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penentuan tahapan-tahapan penyelesaian
suatu kontrak yang dimaksud dalam PSAK telah tergambar dalam dokumen Rincian
Kemajuan Pekerjaan atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang diterapkan untuk semua
proyek multi years di PT.Wijaya Karya, Tbk.
Analisis selanjutnya adalah terkait komponen-komponen pendapatan kontrak. Dalam
PSAK No.34 (Revisi 2010) disebutkan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari:
a) jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak, dan
b) penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif:
∑ Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan, dan
∑ Dapat diukur secara andal.
PT.Wijaya Karya, Tbk. dalam Instruksi Direksi No.IN.03.00/A.DIR.0027/2011 Tentang
Pelaksanaan Metode Pengakuan Pendapatan Jasa Kontruksi mengungkapkan bahwa hal-hal
yang dapat diakui sebagai pendapatan adalah:
Analisis metode..., Renjani Ekalaya Savira, FE UI, 2013
a) nilai/angka kemajuan fisik pekerjaan sesuai kontrak yang telah diselesaikan sampai
dengan suatu periode tertentu dan telah dibuat Berita Acara yang disahkan oleh
pemberi kerja atau kuasa pemberi kerja;
b) eskalasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara dan disahkan oleh pemberi kerja
serta diaudit oleh pihak yang berwenang;
c) klaim
Untuk item jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak yang dikemukakan
dalam PSAK No.34 (Revisi 2010), diperjelas dalam Instruksi Direksi
No.IN.03.00/A.DIR.0027/2011 Tentang Pelaksanaan Metode Pengakuan Pendapatan Jasa
Kontruksi bahwa pengakuan atas pendapatannya didasarkan pada nilai kemajuan fisik yang
telah dibuat Berita Acara dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa menyimpang dari
kontrak yang telah disepakati.
Dalam laporan keuangannya, PT.Wijaya Karya, Tbk. juga mengungkapkan jumlah
uang muka yang diterima maupun retensi dimana pengertian yang dianut sama dengan yang
dijabarkan dalam PSAK No.34 (Revisi 2010). Selanjutnya, WIKA pun mencatat tagihan bruto
sebagai piutang perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan
namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar
selisih antara biaya yang terjadi ditambah dengan laba yang diakui dikurangi dengan kerugian
yang diakui termin. Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode
persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang
belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara progress fisik dengan
pengajuan penagihan pada tanggal neraca.
Baik metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT.Wijaya Karya, Tbk.
maupun tahap-tahap penyelesaian pekerjaan dan pengungkapan di PT. Wijaya Karya, Tbk.
tidak meyimpang pada ketentuan yang diatur dalam PSAK No.34 (Revisi 2010). Pada
akhirnya dapat disimpulkan bahwa di PT.Wijaya Karya, Tbk dalam mengakui pendapatan
kontrak konstruksinya sejalan dengan PSAK No.34 (Revisi 2010). Kesesuaian tersebut tidak
hanya dalam metode pengakuan pendapatan yang digunakan, yaitu metode persentase
penyelesaian, tetapi juga pada komponen-komponen yang membentuk pendapatan. Selain itu,
tahapan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak di PT.Wijaya Karya, Tbk pun
konsisten dengan yang diatur dalam PSAK No.34 (Revisi 2010). Penerapan metode
Analisis metode..., Renjani Ekalaya Savira, FE UI, 2013
persentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan kontrak konstruksi di PT.Wijaya Karya,
Tbk dinilai sudah wajar oleh KAP PT.Wijaya Karya, Tbk saat ini, yaitu KAP HLB Hadori
dan rekan. Selain itu, karena PT.Wijaya Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara,
PT.Wijaya Karya, Tbk juga diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Akan tetapi, BPKP ini hanya melakukan audit terhadap PT.Wijaya Karya, Tbk
apabila dalam Perseroan termasuk proyek yang sedang dikerjakan oleh PT.Wijaya Karya,
Tbk. terdapat kejadian-kejadian luar biasa.
PT. Wijaya Karya, Tbk. mengklasifikasikan beban dari kontrak jangka panjang ke
dalam komponen beban yang membentuk harga pokok. Atas beban ini diakui dalam laporan
laba/rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan terkait yang
diperoleh (matching of cost against revenues). Pada prinsipnya, penerapan pola matching of
cost against revenues yang dilakukan perusahaan lebih mengutamakan pada pengakuan
pendapatan sebagai acuan, artinya besaran beban yang diperhitungkan dalam laporan dihitung
dengan mengacu ke besaran pendapatan yang diakui per tahapan pekerjaan. Sehingga bila
terdapat beban yang sudah dikeluarkan atas tahap pekerjaan tertentu namun di akhir periode
laporan (biasanya di akhir bulan /monthly progress) atas tahap pekerjaan tersebut tidak
disetujui oleh pemberi kerja/owner maka beban yang telah diakui untuk tahap pekerjaan
tersebut di-reverse (jurnal balik) ke Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi (PDPK). Sementara
itu, apabila terjadi sebaliknya, pendapatan atas tahap pekerjaan tertentu oleh owner telah
disetujui maka dapat diakui sebagai pendapatan, sedangkan atas pekerjaan tersebut dimana
subkontraktor atau mandor belum menagih sehingga beban belum diakui, maka proyek akan
membukukan beban pada beban akan dibayar (cadangan biaya) untuk tahap pekerjaan
tersebut. Komponen-komponen yang diakui sebagai biaya/beban konstruksi di PT.Wijaya
Karya, Tbk. adalah biaya langsung, yang terdiri dari biaya material, biaya upah, biaya alat,
dan biaya subkontraktor, serta biaya tak langsung (overhead) yang terdiri dari biaya