BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSebagai calon guru khususnya
guru sekolah dasar, kita dituntut untuk menguasai semua mata
pelajaran di sekolah dasar. Salah satu mata pelajaran yang wajib
dikuasai adalah Pendidikan Kewarganegaraan.Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan
hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang
cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila
dan UUD 1945.Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk dapat
berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab
dan bertindaksecara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara serta anti korupsi, berkembang secara aktif dan
demokratis, dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam
pencaturan dunia.Selain harus menguasai materi yang akan diajarkan,
seorang guru juga harus mengetahui Standar Kompetensi dan Kompensi
Dasar apa yang harus dicapai agar sesuai dengan tujuan diadakannya
pembelajaran tersebut.B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang
masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:1.
Apa yang dimaksud dengan PKn?2. Bagaimana kurikulum PKn itu?3.
Bagaimana PKn dalam Kurikulum KTSP?4. Apa saja kelebihan dan
kekurangan Kurikulum KTSP?5. Bagaimana contoh analisis materi PKn
dalam Kurikulum KTSP?6. Bagaimana PKn dalam Kurikulum 2013?
C. TujuanBerdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh
berbagai tujuan sebagai berikut:1. Mengetahui yang dimaksud PKn2.
Menunjukkan yang dimaksud dengan kurikulum PKn3. Mengetahui PKn
dalam Kurikulum KTSP4. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan
Kurikulum KTSP5. Mengetahui materi PKn SD dalam Kurikulum KTSP6.
Mengetahui PKn dalam kurikulum 2013
BAB IIPEMBAHASANA. Pengertian PKnPendidikan Kewarganegaraan
dikenal civic education dalam konteks wacana pendidikan untuk
kewarganegaraan yang demokratis menurut konstitusi negaranya
masing-masing. Sebagaimana berkembang di berbagai belahan dunia,
tercatat adanya berbagai nomenklatuur untuk itu, yakni: Citizenship
education (UK), termasuk di dalamnya civic education (USA) atau
disebut juga pendidikan kewarganegaraan (Indonesia), atau talimatul
muwwatanah/at tarbiyatul alwatoniyah (Timur Tengah) atau educacion
civicas (Mexico), atau Sachunterricht (Jerman) atau civics
(Australia) atau social studies (New Zealand) atau Life Orientation
(Afrika Selatan) atau People and society (Hungary), atau Civics and
moral education (Singapore)Pendidikan kewarganegaraan (PKn) atau
Civic Education adalah program program pendidikan/pembelajaran yang
secara programatik-prosedural berupaya memanusiakan (Humanizing)
dan membudayakan (Civilizing) serta memberdayakan (empowering)
manusia dalam hal ini peserta didik (diri dan kehidupannya menjadi
warganegara yang baik sebagimana tuntutan keharusan/ yuridis
konstitusional bangsa/ Negara yang bersangkutan (Kosasih
djahiri,2006:9).Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 37 dinyatakan bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran wajib untuk jenjang
sekolah dasar. Dengan pernyataan ini PKn memiliki dasar hukum yang
sangat kuat dan wajib tidak saja untuk diselenggarakan tetapi juga
dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan jaman. B. Pengertian
Kurikulum PKnKurikulum adalah seperangkat rencana/acuan dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara
yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu.Kurikulum PKn adalah acuan
untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan Kewarganegeraan
yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berfikir secara
kritis, rasional dan Kreatif. di samping itu untuk meningkatkan
partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab serta membiasakan
bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dalam menanggapi isu-isu
kewarganegaraan.Kemasan kurikuler pendidikan Pancasila secara
historis-kurikuler telah mengalami pasang surut (Winataputra:2001).
Dalam kurikulum sekolah sudah dikenal, mulai dari Civics tahun
1962, Pendidikan Kewargaan Negara dan Kewargaan Negara tahun 1968,
Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, Pendidikan Pencasila dan
Kewarganegaraan tahun 1994, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun
2003. Sementara itu di perguruan tinggi sudah dikenal Pancasila dan
Kewiraan Nasional tahun 1960-an, Pendidikan Pancasila dan
Pendidikan Kewiraan tahun 1985, dan Pendidikan Kewarganegaraan
tahun 2003.Sementara itu ditetapkan pula bahwa Kedalaman muatan
kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan
dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik
sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur
kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi
dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar
kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri
merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah.C. PKn dalam Kurikulum 2006
(KTSP)Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan
mengenai tujuan isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan) yang diberlakukan Departemen Pendidikan Nasional
melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sesungguhnya
dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan KBK (Kurikulum Berbasis
Kompetensi) artinya kurikulum baru ini tetap memberikan tekanan
pada pengembangan kompetensi siswa.KTSP untuk jenjang pendidikan
dasar dikembangkan oleh sekolah (komite sekolah) dengan berpedoman
pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan
penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh BSNP. Pengembangan KTSP
berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral
untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan
tujuan mata pelajaran PKn.Dalam kurikulum 2006 (KTSP) materi
keilmuwan mata pelajaran Pkn mencakup dimensi pengetahuan
(knowledge), ketrampilan (skills), dan nilai (values). Sejalan
dengan ide pokok mata pelajaran Pkn yang membentuk warga negara
yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, ketrampilan, dan
nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip PKn. Pada
gilirannyawarga Negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu
terwujudnya masyarakat yang demokratisAdapun hal-hal yang
dipertimbangkan dalam penyusunan KTSP adalah sebagai berikut:a.
Peningkatan iman dan takwa serta akhlak muliab. Peningkatan
potensi, kecerdasan sesuai dengan tingkat perkembangan dan
kemempuan peserta didikc. Perkembangan IPTEK dan Senid. Dinamika
perkembangan globale. Persatuan nasional dan nilai-nilai
kebangsaanf. Kondisi sosial budaya masyarakat setempatHal-hal
tersebut diatas mempunyai prinsip dan tujuan yang sama dengan mata
pelajaran PKn di sekolah dasar karena secara ideal PKn membentuk
warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara serta
nasionalisme yang tinggi.D. Kelebihan dan Kekurangan KTSP1.
Kelebihan Kurikulum 2006 (KTSP)Setiap kurikulum yang diberlakukan
diIndonesiamemiliki kelebihan masing-masing tergantung pada situasi
dan kondisi pada saat kurikulum diberlakukan. Kelebihan-kelebihan
KTSP ini antara lain :a. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah
dalam pendidikan.Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk
kegagalan pelaksanaan kurikulum damasa lalu adalah adanya
penyeragaman kurikulum diseluruhIndonesia, tidak melihat situasi
riil dilapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal.
Untuk itulah kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban
yang konkrit terhadap mutu dunia pendidikan diIndonesia. Dengan
semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat
secara bersama-sama merumuskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan
situasi dan kondisi lingkungan.b. Mendorong guru, kepala sekolah
dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreatifitasnya dalam
penyelenggaraan program pendidikan.Dengan berpijak pada panduan
KTSP sekolah diberi kebebasan untuk merancang, mengembangkan, dan
mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi,
kondisi dan potensi keunggulan local yang bisa dimunculkan oleh
sekolah. KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk
mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa.c. KTSP
menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling
membutuhkan siswanya. Sebagai contoh sekolah yang berada dalam
kawasan pariwisata dapat lebih menfokuskan pada mata pelajaran
bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan
lainnya.d. KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat
dan memberatkan kurang lebih 20 persen.Dengan diberlakukannya KTSP
beban belajar siswa berkurang karena KTSP lebih sederhana. Tetapi
tetap memberikan tekanan bagi perkembangan siswa. Alasan
diadakannya pengurangan jam pelajaran ini karena menurut pakar
pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-sekolah selama ini
terlalu banyak. Sehingga suasana yang tercipta pun terkesan sangat
formal. Akibat yang lebih jauh lagi dapat mempengaruhi perkembangan
jiwa anak. Hal ini dirasakan oleh siswa SD yang masih anak-anak dan
mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk mengembangkan
kepribadiannya secara alami.e. KTSP memberikan peluang yang lebih
luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum
sesuai dengan kebutuhannya.2. Kekurangan Kurikulum 2006 (KTSP)
Setiap kurikulum yang diberlakukan diIndonesiadisamping memiliki
Kelebihan juga memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan KTSP antara
lain:1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada
kebanyakan satuan pendidikan yang ada.Pola penerapan KTSP terbentur
pada masih minimnya kualitas guru. Sebagian guru belum bisa
diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif
untuk menjabarkan panduan KTSP. Selain itu juga disebabkan pola
kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreatifitas guru.2.
Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai
kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.Ketersediaan sarana dan prasarana
yang lengkap merupakan salah satu syarat yang paling penting bagi
pelaksaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukan masih
banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium serta
fasilitas penunjang lainnya.3. Masih banyaknya guru yang belum
memahami KTSP secara komprehensip baik konsepnya, penyusunannya,
maupun praktek pelaksaannya di lapangan. 4. Masih rendahnya
kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP
dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum
terlaksana secara menyeluruh.5. Penerapan KTSP yang
merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada
pendapatan guru.
E. Contoh Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar MateriPKn SD
Menurut KTSP 2006Kelas I, Semester 1StndarKompetensiKompetensi
Dasar
1.Menerapkan hidup rukun dalamperbedaan1.1Menjelaskan perbedaan
jeniskelamin, agama, dan suku bangsa.1.2Memberikan contoh hidup
rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah1.3Menerapkan hidup
rukun dirumah dan di sekolah
2.Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah2.1Menjelaskan
pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah2.2Melaksanakan tata
tertib dirumah dan di sekolah
Kelas I, Semester 2StndarKompetensiKompetensi Dasar
3.Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah3.1Menjelaskan hak
anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar
pendapatnya3.2Melaksanakan hak anak di rumah dan disekolah
4.Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah4.1Mengikuti
tata tertib di rumah dan di sekolah4.2Melaksanakan aturan yang
berlaku di masyarakat
Kelas II, Semester 1StndarKompetensiKompetensi Dasar
1.Membiasakan hidup bergotong royong1.1Mengenal pentingnya hidup
rukun, saling berbagi dan tolong menolong1.2Melaksanakan hidup
rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di
sekolah
2.Menampilkan sikap cinta lingkungan2.1Mengenal pentingnya
lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia
hewan2.2Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam
Kelas II, Semester 2StndarKompetensiKompetensi Dasar
3.Menampilkan sikap demokratis3.1Mengenal kegiatan
bermusyawarah3.2Menghargai suara terbanyak
(mayoritas)3.3Menampilkan sikap mau menerima kekalahan
4.Menampilkan nilai-nilaiPancasila4.1Mengenal nilai kejujuran,
kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan
sehari-hari4.2Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang
bekerja dalam kegiatan sehari-hari
Kelas III, Semester 1StndarKompetensiKompetensi Dasar
1.Mengamalkan makna Sumpah Pemuda1.1Mengenal makna satu nusa,
satu bangsa dan satu bahasa1.2Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda
dalam kehidupan sehari-hari
2.Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat2.1Mengenal
aturan-aturan yang berlaku di lingkungan
masyarakatsekitar2.2Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku
di lingkungan masyarakat sekitar2.3Melaksanakan aturan-aturan yang
berlaku di lingkungan masyarakat sekitar
Kelas III, Semester 2StndarKompetensiKompetensi Dasar
3.Memiliki harga diri sebagai individu3.1Mengenal pentingnya
memiliki harga diri3.2Memberi contoh bentuk harga diri, seperti
menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri
sendiri dan lain lain3.3Menampilkan perilaku yang mencerminkan
harga diri
4.Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia4.1Mengenal
kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam,
keramahtamahan4.2Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia
Kelas IV, Semester 1StndarKompetensiKompetensi Dasar
1.Memahami sistem pemerintahan desadan pemerintahkecamatan
1.1Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan
pemerintah kecamatan1.2Menggambarkan struktur organisasi desa dan
pemerintah kecamatan
2.Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan
provinsi2.1Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan
kabupaten, kota, dan provinsi2.2Menggambarkan struktur organisasi
kabupaten, kota, dan provinsi
Kelas IV, Semester 2StndarKompetensiKompetensi Dasar
3.Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat3.1Mengenal
lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat,
sepertiMPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dll.3.2Menyebutkan
organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil
Presiden dan para Menteri
4.Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di
lingkungannya4.1Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di
lingkungannya4.2Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah
ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional4.3Menentukan sikap
terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya
Kelas V, Semester 1StndarKompetensiKompetensi Dasar
1.Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)1.1Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia1.2Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia1.3Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat
dandaerah2.1Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan
perundang-undangan tingkat pusat dan daerah2.2Memberikan contoh
peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah,
sepertipajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok
Kelas V, Semester 2StndarKompetensiKompetensi Dasar
3.Memahami kebebasan berorganisasi3.1Mendeskripsikan pengertian
organisasi3.2Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah
dan masyarakat3.3Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi
di sekolah
4.Menghargai keputusan bersama4.1Mengenal bentuk-bentuk
keputusan bersama4.2 Mematuhi keputusan bersama
Kelas VI, Semester 1StndarKompetensiKompetensi Dasar
1.Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila
sebagai Dasar Negara1.1Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam
proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara1.2Menceritakan
secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila
sebagai Dasar Negara1.3Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang
berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
dalam kehidupan sehari-hari
2.Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia2.1Menjelaskan
proses Pemilu dan Pilkada2.2Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara
sesuai UUD 1945 hasil amandemen2.3Mendeskripsikan tugas dan fungsi
pemerintahan pusat dan daerah
Kelas VI, Semester 2StndarKompetensiKompetensi Dasar
3.Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di
Asia Tenggara2.1Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia
Tenggara2.2Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan
negara-negara di Asia Tenggara
4.Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era
globalisasi4.1Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas
dan aktif4.2Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia
dalam percaturan internasional
F. PPKn dalam Kurikulum 2013Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan Kurikulum
2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan 2006. Menurut Pasal 1 ayat
(19) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Selanjutnya Tujuan Pendidikan nasional
sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomer 20 Tahun
2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan
insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan
warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen
pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi
dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.1.
Penataan Ulang PKn Menjadi PPKnSalah satu langkah dalam penyusunan
kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn, dengan
rincian sebagai berikut:a. Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn).b. Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai
bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi
pengokohan kebangsaanMengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn
secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai
dan norma UUD NRI Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal
Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik
Indonesia.c. Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi:
(1) pengetahuan kewarganegaraan; (2) sikap kewarganegaraan; (3)
keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan kewarganegaraan; (5)
komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan.d.
Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada
pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas
dan baik secara utuh.e. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model
penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.2. Hakikat
dari PPKnMenurut (Sumber : Balitbang Puskurbuk Kemdibud, 2012)
salah satu pertimbangan PKn berubah kembali menjadi PPKn adalah
karena pada pada kurikulum 2006, Pancasila tidak dimunculkan secara
eksplisit sehingga (seolah) hilang dalam Kurikulum PKn walau ada
pokok bahasa yang khusus membahas tentang Pancasila, hanya porsinya
sedikit. Oleh karena itu, saat ini Pancasila dimunculkan kembali
untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa karakteristik Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila, tidak
mengadopsi secara mentah-mentah nilai-nilai pendidikan
kewarganegaraan versi barat (Amerika) yang membuat kondisi
demokrasi di Indonesia kebablasan seperti saat ini. Masuknya
kembali Pancasila sebagai bagian dari perubahan mata pelajaran PKn
menjadi PPKn adalah sebagai bagian dari penguatan 4 (empat) pilar
kebangsaan yang meliputi: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar tersebut saling
terkait antara satu dengan yang lain, dan kesemuanya dijiwai oleh
Pancasila.Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PPKn
merupakan mata pelajaran yang sangat relevan untuk mewujudkan
fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut.Nama PPKn sebenarnya
bukan hal yang baru pada kurikulum pendidikan nasional. Pada
Kurikulum 1994 nama PPKn juga muncul, kemudian pada kurikulum 2006
hilang, dan pada Kurikulum 2013 Pancasila dimunculkan kembali. Pada
kurikulum 2006 disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sedangkan pada kurikulum 2013 Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan
untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.3. Ruang lingkup
kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn adalah sebagai
berikut :PKn 2006:1. Persatuan dan kesatuan bangsa2. Norma, hukum,
dan peraturan;3. Hak asasi manusia;4. Kebutuhan warga negara;5.
Konstitusi negara;6. Kekuasaan dan politik;7. Pancasila;8.
GlobalisasiPPKn 2013:1. Pancasila, sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa;2. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi
landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman
yang kohesif dan utuh;4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sebagai bentuk negara Indonesia.Berdasarkan uraian pada tabel
tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penyederhanaan dari
kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Hal-hal yang dibahas pada pada
kurikulum 2006 bukan berari dihilangkan atau tidak diajarkan pada
kurikulum 2013, tetapi hal-hal dikaitkan dengan penguatan empat
pilar kebangsaan.Empat pilar kebangsaan merupakan empat nilai atau
empat ajaran yang pada mulanya disosialisasikan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 2009. Hal ini dilandasi
atas keprihatinan semakin lunturnya kepribadian dan jati diri
bangsa. Bangsa Indonesia seolah-olah menjadi bangsa yang lupa
terhadap nilai-nilai yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa.
Gejolak sosial terjadi di banyak daerah. Kekerasan, pemaksaan
kehendak, dan anarkisme menjadi headline berita media. Kasus
korupsi semakin mewabah dan seolah menjadi budaya.Pancasila adalah
kristalisasi kepribadian bangsa. Ajaran yang dinilai paling tepat
untuk kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Kedudukan Pancasila
adalah sebagai ideologi bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara
Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dipelajari,
dipahami, dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila
merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya.
Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti secara
terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya dan menggambarkan
adanya paham persatuan.Undang-undang Dasar 1945 adalah perjanjan
luhur para pendiri negara yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya, pascabergulirnya
reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4
(empat) kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Sementara
pembukaan UUD 1945 disepakati tidak boleh diubah karena pembukaan
UUD 1945 adalah fondasi dari bangunan negara NKRI. Merubah
pembukaan UUD 1945 berarti mengubah bangunan negara.
BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanKesimpulan yang dapat diperoleh
menurut Kosasih Djahiri, 2006:9 Pendidikan kewarganegaraan (PKn)
atau Civic Education adalah program program pendidikan/pembelajaran
yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiakan
(Humanizing) dan membudayakan (Civilizing) serta memberdayakan
(empowering) manusia dalam hal ini peserta didik (diri dan
kehidupannya menjadi warganegara yang baik sebagimana tuntutan
keharusan/ yuridis konstitusional bangsa/ Negara yang bersangkutan
.Sedangkan Kurikulum PKn adalah acuan untuk mewujudkan tujuan
pembelajaran pendidikan Kewarganegeraan yang merangsang siswa untuk
memiliki kecakapan berfikir secara kritis, rasional dan Kreatif. di
samping itu untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa
bertanggung jawab serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan
masyarakat dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan.Jika di dalam
kurikulum KTSP materi keilmuwan mata pelajaran Pkn mencakup dimensi
pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills), dan nilai (values).
Sedangkan PKn dalam kurikulum 2013 pancasila dimunculkan kembali
dan lebih menekankan pada empat pilar kebangsaan. Selanjutnya Ruang
lingkup kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn adalah
sebagai berikut :PKn 2006:1. Persatuan dan kesatuan bangsa2. Norma,
hukum, dan peraturan;3. Hak asasi manusia;4. Kebutuhan warga
negara;5. Konstitusi negara;6. Kekuasaan dan politik;7.
Pancasila;8. GlobalisasiPPKn 2013:1. Pancasila, sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa;2. UUD 1945 sebagai hukum dasar
yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud
keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam
keberagaman yang kohesif dan utuh;4. Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia.jadi dapat dilihat
bahwa terdapat penyederhanaan dari kurikulum 2006 ke kurikulum
2013. Hal-hal yang dibahas pada pada kurikulum 2006 bukan berari
dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi
hal-hal dikaitkan dengan penguatan empat pilar kebangsaan.B.
SaranDengan adanya makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
penulis pada khususnya dan bagi guru-guru pada umumnya. Diharapkan
seorang guru mampu menganalisis materi PKn SD serta kurikulum yang
sesuai, yang cocok untuk digunakan di Indonesia,sehingga guru dapat
menentukan metode strategi pembelajaran yang menarik dan baik.
15 | Makul PKn Kelompok 11