Analisis Logika Perang dan Damai dalam Perang Vietnam (1961-1975)

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Perang dan Damai

Analisis Logika Perang dan Damai dalam Perang Vietnam (1961-1975)

Annisa Rizki Aulia 170210110017

Ravio Patra Asri 170210110019

Denisa Ruvianty 170210110051

Greaty Fitraharani 170210110085

Diwintya Fernidyanti 170210110103

Shinta Permata Sari 170210110111

Viddy M. Naufal Ranawijaya 170210110131

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

SUMEDANG

2014

Latar Belakang

Perpecahan di Vietnam yang terjadi pada tahun 1961-1975, tepatnya

pada masa Perang Dingin, telah menimbulkan banyak pertanyaan. Konflik

yang merupakan bentuk nyata dari Perang dingin ini dikenal oleh Bangsa

Amerika dan Barat sebagai Perang Vietnam, namun penyebutan ini sering

dianggap sebagai perendahan tentang apa yang terjadi di Vietnam pada saat

itu. Maka untuk rakyat Vietnam yang melihat banyaknya intervensi asing

lebih menyukai untuk menyebutnya “Perang Amerika” atau kaum komunis

lebih senang untuk menyebutnya “Perang Perlawanan Melawan Amerika

Serikat.”

Intervensi asing memang terlihat banyak terutama dalam timbulnya

eskalasi dan perpecahan di Vietnam Selatan, pemerintah melawan

beligerensi yaitu National Liberation Front. Dinamika politik dunia terutama

mengenai perang Vietnam berubah-ubah pada saat itu, seiring dengan

pergantian rezim dari negara yang membelakangi peristiwa, yaitu Amerika

Serikat, yang diakhiri dengan pertanyaan besar yaitu invasi Vietnam Utara

atas Vietnam Selatan atas respon penarikan tentara secara perlahan oleh

Amerika Serikat.

Maka dengan meneliti kronologi, aktor utama, dan logika perang

Vietnam kita dapat mencari sesungguhnya jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan mengenai dinamika politik dunia, dari mulai awal perang

Vietnam, pergantian rezim, hingga akhirnya reunifikasi Vietnam menjadi satu

Vietnam yang sekarang berdiri dan diakui secara internasional sebagai

negara yang berdaulat.

Kronologi

Masa Prakolonialisme

Dominasi asing di Vietnam diawali dengan kedatangan Cina untuk

menaklukan negara tersebut pada sekitar 111 SM (Wong 2012, h. 4-18). Pada

saat itu, Dinasti Han yang sedang berkuasa mampu menaklukkan Delta

Sungai Merah di Vietnam Utara. Setelah penaklukan tersebut, dinasti-dinasti

lainnya di Cina ikut memerintah Vietnam hingga sekitar 1000 tahun lamanya.

Hubungan rumit dikembangkan antara keduanya, dimana Vietnam secara

tidak langsung telah banyak mengadaptasi budaya dan kebiasaan-kebiasaan

masyarakat Cina di dalam negaranya, mulai dari agama, teknologi, bahasa,

arsitektur hingga ekeonomi. Proses adaptasi yang dilakukan masyarakat

Vietnam pada saat itu, merupakan salah satu misi Cina untuk membangun

sistem serupa dengan apa yang diterapkan oleh Cina. Cina menggunakan

kedudukannya di Vietnam untuk menjajah hasil pertanian dan menerapkan

sistem pemerintahannya di negara ini.

Dominasi Cina di Vietnam memicu pemberontakan pada masyarakat

Vietnam. Pemberontakan ini dibuat untuk menghentikan control Cina dari

Vietnam, salah satunya yang terkenal adalah pemberontakan yang dipimpin

oleh Trung bersaudara (Trung Trac dan Trung Nhi). Pemberontakan didasari

oleh rasa benci dua bersaudara tersebut pada pemerintahan Su Ting pada

tahun 29 M yang sangat tamak dan banyak merugikan masyarakat Vietnam

pada saat itu (Mori, 2013). Pemberontakan juga didasari pada balas dendam

atas pembunuhan yang dilakukan Su Ting kepada Ti Sach, suami dari Trung

Tac. Pemberontakan singkat tersebut membawa pengaruh sesaat pada

kedudukan Cina di Vietnam yang meluas hingga ke prefektur Yue di Guangzi.

Dua bersaudara ini akhirnya mampu mengusir kedudukan Cina di Vietnam

pada tahun 39M dan mengangkat dirinya sebagai Ratu.

Kekuasaan mereka tidak bertahan lama, karena 3 tahun setelahnya

pasukan Cina kembali datang. Dibawah pimpinan Jenderal Ma Yuan, Cina

kembali untuk menguasai Cina. Trung bersaudara yang melihat kedatangan

Cina untuk kedua kalinya, memutuskan untuk bunuh diri yang kemudian

diikuti oleh para pengikutnya. Pada abad kesepuluh, Dinasti Tang runtuh

karena tidak mampu membayar sumber daya untuk mempertahankan

kontrolnya di Vietnam. Pada 939 M, tentara Vietnam akhirnya menyerang

tentara Cina dengan pasukan yang lebih banyak di Haiphong. Vietnam

akhirnya mampu mengalahkan Cina dan mendapatkan kedaulatan

negaranya. Walaupun Cina terus berupaya untuk mendapatkan wilayah

Vietnam kembali, tetapi rakyat Vietnam tetap mempertahankan

kemerdekaannya melalui jalan diplomasi, pembayaran upeti ke ibukota Cina

dan kampanye militer yang sukses melawan penjajahan. Aksi perlawanan

rakyat Vietnam ini juga diadaptasi oleh keberanian Trung bersaudara dalam

melawan dominasi Cina di wilayah ini.

Setelah merdeka, kerajaan Viet akhirnya memperluas ekspansinya ke

wilayah Selatan. Hal ini didorong karena pertumbuhan ekonomi di wilayah

utara yang tidak disertai dengan sumber daya yang melimpah. Ekspansi

tersebut meluas hingga ke wilayah Delta Mekong yang subur. Pada tahun

1613, perang sipil kembali meledak yang akhirnya memisahkan Vietnam

kedalam dua wilayah, yaitu Utara dan Selatan yang masing-masingnya

diperintah oleh Trinh dan Nguyen.

Setelah perang yang meledak antara kedua wilayah tersebut, revolusi

sempat terjadi yang didalangi oleh para petani. Revolusi petani ini terjadi di

wilayah Tay Son dan sempat menggeser kedudukan Trinh dan Nguyen di

masing-masing wilayah dan mempersatukan wilayah Vietnam pada akhir

abad ke-18. Namun, kembali mendapatkan perlawanan dari anggota keluarga

Nguyen dan merebut kedudukan wilayah ini. Dinasti Nguyen kemudian

memberi nama kerajaan baru mereka dengan “Nam Viet” yang berarti Viet

Selatan.

Masa Kolonialisme

Masa Kolonialisme ditandai dengan masuknya Perancis ke wilayah

Selatan Vietnam pada sekitar abad ke-19. Perancis berusaha mengambil alih

seluruh wilayah termasuk wilayah Vietnam bagian utara. Perancis

melakukan dominasinya di wilayah Vietnam, mulai dari mengambil alih

pemerintahan dan juga sumber daya yang ada. Kaisar-kaisar di Vietnam

bahkan tidak dapat berkutik karena para pejabat Perancis mengambil alih

pemerintahan mereka. Nguyen Anh yang menjadi pemimpin Dinasti Nguyen

telah meramalkan bahwa kekuatan Barat akan mulai mendominasi di Asia.

Mengetahui hal tersebut, ia tetap memberikan kesempatan pada masuknya

barang impor Barat dan mentoleransi masuknya christianity di wilayah

Vietnam. Nguyen Anh tidak bermaksud untuk memberi keuntungan pada

kedudukan Barat di Vietnam, termasuk Perancis.

Nguyen Anh kemudian memberikan tahtanya kepada anaknya yang dia

anggap mampu memerintah dengan baik yaitu Minh Mang. Minh Mang

memimpin dengan lebih otoriter dibandingkan ayahnya yang masih terbuka

pada kehadiran Barat. Ia menolak kehadiran segala macam budaya barat

yang menyebar di wilayah Vietnam. Ia berpedoman pada ajaran konfusiusme

sebagai kepercayaan yang harus dimiliki seluruh masyarakatnya dan bagi

sistem pemerintahannya. Ia tidak mengizinkan adanya christianity di wilayah

tersebut, karena baginya itu berarti mengindikasikan bahwa Barat telah

mendominasi. Prinsipnya tersebut kemudian direalisasikan melalui

penangkapan para pendeta katolik di Vietnam dan warga Perancis yang

berada di wilayah kekuasaannya.

Revolusi industri di Perancis dalam tatanan ekonomi, kemudian

membuka mata elit bisnis Perancis untuk mencari wilayah yang berpotensi

dalam sumber daya alam. Pada saat itu, elit bisnis Perancis melihat potensi di

wilayah Asia Tenggara, salah satunya adalah di wilayah Vietnam ini. Pada

tahun 1858, era kekuasaan kolonial dimulai melalui serangan tempur oleh

Perancis di Pelabuhan Danang dan mencapai kemenangannya empat tahun

kemudian. Vietnam tidak dapat berkutik dan menyerahkan tiga provinsi

lainnya. Kontrol Perancis di Vietnam akhirnya meluas hingga ke seluruh

wilayah Selatan Vietnam termasuk Mekong Delta yang terkenal akan

kesuburan wilayahnya. Pada tahun 1867, Perancis mendirikan koloni mereka

yang dikenal dengan nama Cochin China (Wong, 2012).

Awal abad ke-20 para ahli dari Vietnam yang telah banyak

mendapatkan pendidikan di Perancis mengorganisasi pergerakan anti

kolonial dan menyulut nasionalisme di Vietnam. Dibawah pimpinan Ho Chi

Minh, kaum komunis Vietnam mengorganisasi kelompok-kelompok anti

kolonial dalam sebuah gerakan bernama Viet Minh. Mereka akhirnya berhasil

menduduki Hanoi dan Vietnam bagian utara. Setelah Perang Dunia II

berakhir, pada 2 September 1945 Ho Chi Minh mengumumkan kemerdekaan

Republik Demokratik Vietnam. Vietnam berhasil keluar dari dominasi

Perancis.

Masa Pascakolonialisme

a. Indo-China War (1946-1954)

Perang Indo-china merupakan perang yang terjadi di wilayah

Asia Tenggara, khususnya di Vietnam, Laos dan Kamboja. Perang ini

terjadi atas dasar mempertahankan status kemerdekaan negara-

negara tersebut dari ancaman penjajahan kembali. Di Vietnam

khususnya, saat Perang Dunia II wilayahnya dikuasai oleh Jepang

(Windrow 1998, h. 11). Pasca PD II dan kalahnya Jepang, sekutu,

menyusun strategi untuk mengeluarkan Jepang dari Vietnam dan

membagi Vietnam menjadi dua yaitu utara kepada Nasionalis Cina dan

selatan kepada Britania Raya (Le 2011, h. 128-148).

Inggris saat itu membantu Perancis berkuasa lagi di wilayah

Indochina. Orang-orang Vietnam sangat membenci pemerintahan

tirani dan implementasi politik dan sosial dari Perancis sehingga

muncul organisasi gerilya revolusioner yaitu Viet Minh yang berperan

untuk mengusir Perancis hingga pasca kolonialisasi atau Perang Indo

China pertama. Viet Minh dipimpin oleh Ho Chi Minh yang berasal dari

Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Viet Minh

memperoleh kemajuan yang signifikan dalam mengusir Perancis di

tahun 1954 (Dommen 2001, h. 252).

Pada tahun 1949, Perancis mendirikan Negara Vietnam

(Vietnam Selatan) di bawah Bao Dai karena Bao tergolong kooperatif

dengan Perancis di masa kolonial. Kedua wilayah ini, utara dan selatan

saling bentrok dalam urusan cita-cita politik dan sosial serta tujuan

nasionalnya. Wilayah-wilayah di Vietnam lainnya merasa bahwa

upaya ini bukan merupakan langkah signifikan menuju kemerdekaan

Vietnam, melainkan hanya menjadikan Vietnam sebagai negara

boneka.

Melihat maksud Perancis tersebut, Ho Chi Minh merasa

bargaining belum kuat sehingga memilih cara perundingan untuk

merelakan ancaman terhadap kemerdekaan yang baru

diproklamasikannya. Namun jurang perbedaan mereka tak

terjembatani dengan perundingan, sehingga September 1946

tercapailah ‘kesepakatan untuk tidak sepakat’ (Neville 2007, h. 119).

Dengan posisi ini, maka Ho menyimpulkan bahwa satu-satunya cara

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Vietnam hanyalah

lewat senjata. Situasi ini muncul di bulan November 1946 dengan

pecahnya konflik di kota pelabuhan Haiphong antara pasukan

Perancis dengan Viet Minh.

Perancis memanfaatkan momentum ini untuk mengenyahkan

Ho Chi Minh. Tentara Perancis segera menguasai ibukota Hanoi dan

Ho bersama pasukannya mundur ke pedalaman. Pada 19 Desember,

Jenderal Vo Nguyen Giap mengumumkan perang perlawanan nasional

yang melibatkan seluruh rakyat Vietnam. Perancis menyatakan bahwa

perang ini bukanlah sekadar peperangan kolonial, melainkan sudah

merupakan bagian dari Perang Dingin melawan ekspansi komunisme.

Sehingga AS pun mulai termakan dengan apa yang menjadi doktrin

Perancis itu.

Memasuki masa perang dingin, di Januari 1950, Uni Soviet dan

Republik Rakyat Tiongkok mengakui pemerintahan Ho atas Republik

Demokrasi Vietnam. Dengan pengakuan dua negara tadi, maka sekutu

Uni Soviet di Eropa Timur, seperti Polandia, Romania, Cekoslowakia

ikut memberikan pengakuan terhadap pemerintahan tersebut

(Errington 1990, h. 63). Dalam perang kolonial ini, Perancis memiliki

100.000 pasukan terlatih dengan persenjataan lengkap, termasuk

kekuatan udara dan laut, dipimpin oleh Jenderal Jean de Lattre de

Tassigny. Sedangkan Viet Minh yang dibantu rakyat terdiri dari

150.000 orang. dengan persenjataan terbatas, memperoleh bantuan

dari Partai Komunis Cina berupa bantuan militer (Moise 1998)

Melihat hal tersebut, AS tidak bisa lagi duduk diam sehingga

ikut mengumumkan pengakuannya atas Perancis yang didukung

Asosiasi Serikat Vietnam, yang dipimpin oleh Bao Dai. Kemudian, di

bulan Mei, pemerintahan Truman juga memberikan bantuan militer

dan ekonomi sebesar $15 kepada Vietnam Selatan dan Perancis untuk

membangun tentara nasional Bao Dai dengan mengintegrasikan

pasukan Cao Dai dan Hoa Hao, namun kedua kelompok tersebut

memprotes hilangnya otonomi mereka, sehingga terpecahlah aliansi

Perancis. Kemunduran tersebut mengakibatkan meningkatnya

kebrutalan milisi Perancis dengan membakar desa-desa, memperkosa

wanita, dan membunuh orang yang diduga berhubungan dengan

Vietminh.

Meskipun Perancis memiliki teknologi senjata superior dan

bantuan keuangan dari Amerika Serikat, mereka kalah jumlah dengan

pasukan Viet Minh. Kendala lainnya adalah tentara Viet Minh ini sulit

untuk diidentifikasi dilihat dari tampak tidak berbeda dari warga sipil.

Namun, prestasi yang paling mengesankan dari para pejuang gerilya

Viet Minh adalah bahwa mereka menyalip Red River Delta tanpa

pertempuran besar. Taktik gerilya mereka dan intelijen sipil

memungkinkan Viet Minh untuk mengalahkan Prancis.

b. Pembentukan Dua Negara

Pada tahun 1954, diplomasi dilakukan untuk mencapai

kesepakatan di Perang Indochina dengan dibentuknya Perjanjian

Jenewa (Geneva Accord) yang menghasilkan keputusan bagi Perancis

untuk meninggalkan koloni mereka di Indocina (Cold War Museum

1998). Selain Perancis, pihak yang terlibat di konferensi ini antara lain

Uni Soviet, AS, Britania Raya dan Cina (MFA PR China, 2000).

Konferensi ini membagi Vietnam sementara menjadi dua, Democratic

Republic of Vietnam yang dikuasai oleh Viet Minh dengan pimpinan

Ho Chi Minh dan Republic of Vietnam yang di pimpin oleh Kaisar Bao

Dai, tetapi tidak mengakhiri pertempuran yang terjadi di Vietnam.

- Democratic Republic of Vietnam

Berdasarkan hasil perundingan Jenewa yang membagi Vietnam

Utara dan Vietnam Selatan, Ho tidak menyetujui adanya

pemisahan wilayah Vietnam. Ho sempat menyatakan diri memiliki

kekuasaan atas seluruh wilayah Vietnam dan memerintahkan Viet

Minh dan pasukan Vietnam Utara untuk berjuang di daerah

Vietnam Selatan yang dipengaruhi oleh Ameriksa Serikat

(Broucheux, 2011). Kemudian terjadilah perang saudara antara

pendukung Ho (sebagian besar di Vietnam Utara) dan Vietnam

Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat (BBC, 2014).

Pada akhir tahun 1950-an, Ho membentuk suatu gerakan

gerilya komunis di bagian Vietnam Selatan yang bernama Viet

Cong. Bersama dengan Vietnam Utara, Vietcong berhasil

mengalahkan intervensi militer Amerika Serikat selama satu

dekade dan bersembunyi dari Perdana Menteri Ngo Dinh Diem

(pimpinan Vietnam Selatan yang didukung oleh AS) di bawah

tanah (Whitman, 2010).

- Republic of Vietnam

Ngo Dihn Diem mucul menjadi tokoh baru di Vietnam Selatan.

Ngo Dihn Diem

sebelumnya pernah diasingkan ke Tiongkok, juga pernah

mengasingkan diri ke AS. Diem kembali saat diminta menjadi

Perdana Menteri oleh Bao Dai. Ia merupakan tokoh yang cakap

dalam melakukan hubungan luar negeri dan dapat memberikan

kontribusi pembangunan modernisasi di Vietnam Selatan. Selain

itu, Diem menghadapi beberapa tantangan dalam membantu

pemerintahan Bao Dai saat itu seperti pemerintahan yang kacau

dan daerah pedesaan yang berada dibawah kendali Cao Dai dan

Hoa Hao.

Pemerintahan Diem bersifat otoriter dan nepotistik. Pejabat

yang paling dipercayainya adalah adiknya yaitu Ngo Dinh Nhu,

pemimpin partai politik pro-Diem yang paling utama. Ngo Dinh

Can, abangnya, diberi tanggung jawab bekas Kota Kerajaan Hue.

Saudara lelakinya yang lain, Ngo Dinh Luyen, ditunjuk sebagai

Duta Besar di Britania Raya dan juga diberinya tanggung jawab

atas suku Cham Cham yang minoritas di Dataran Tengah Vietnam.

Madame Nhu, istri abangnya Nhu, menjadi Ibu Negara Vietnam

Selatan. Ia memimpin program-program Diem untuk

memperbarui masyarakat Saigon sesuai dengan nilai-nilai Katolik

mereka. Bordil-bordil dan tempat-tempat mengisap opium

ditutup, perceraian dan aborsi dijadikan ilegal, dan undang-

undang perzinahan diperkuat. Diem sangat anti-komunis, dan

melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang-orang

yang dicurigai komunis (Fitzgerald, 1972).

Sebagai bagian dari minoritas Katolik Vietnam, kebijakan-

kebijakan tersebut membangkitkan amarah orang-orang Buddhis

Vietnam. Sehingga terjadi konflik agama dalam bentuk protes-

protes massal dan penyiksaan diri yang berpuncak pada upaya

kudeta, dan eksekusi mati Diem dan adiknya Nhu (Mann, 2001).

Pendirian National Front for the Liberation Vietnam Selatan (NLF)

Pembatalannya pemilihan umum oleh Diem yang seharusnya sesuai

dengan Perjanjian Jenewa, membuat kader Viet Minh yang meninggalkan

selatan setelah negara terbagi, melakukan pemberontakan bersenjata. Pada

Januari 1959 kongres partai di Hanoi mengusulkan untuk mendukung

revolusi di Vietnam Selatan. Pada September 1960, Hanoi mengumumkan

dua program, yaitu untk reformasi sosialis di Vietnam utara dan pembebasan

bagi Vietnam Selatan dari pemerintah Saigon dan pendukung Amerikanya.

Dengan restu Hanoi, pada Desember 1960 dengan 20 organisasi, menentang

rezim Diem dan dukungannya kepada AS. Para revolusioner ini membentuk

National Front for the Liberation Vietnam Selatan atau terkenal juga sebagai

Viet Cong. Kelompok ini bertujuan untuk menumbangkan rezim Diem

(Wilbanks, 2013).

NLF didirikan pada Desember 1960. Eksistensi NLF sendiri muncul

ketika secara jelas Diem tidak ingin melaksanakan pemilihan untuk

bersatunya Vietnam seperti yang disepakati pada Perjanjian Jenewa 1954.

Ketika Diem mengetahui bahwa ketiadaannnya pemilihan tersebut tak dapat

diterima oleh oponen dari Vietnam Selatan, Diem memerintahkan mereka

untuk dipenjarakan. Diperkirakan terdapat 100,000 orang dipenjara hanya

karena mereka adalah anti-Diem. Sebelum semuanya dipenjara, sebagaian

dari mereka berpindah dari perkotaan ke hutan. Mereka melakukan

serangan-serangan sebagai bentuk penentangan terhadap Diem.

Namun sayangnya mereka tidak terorganisir dengan baik dan tidak

ada kepemimpinan di dalamnya. Ho Chi Minh paham bahwa tindakan kohesif

akan jauh lebih efektif dan berbahaya bagi pemerintahan Diem. Ia

menggunakan pengaruhnya untuk membentuk sebuah angkatan kohesif—

National Front for the Liberation Vietnam Selatan. Pemimpinnya adalah Hua

Tho—seorang pengacara yang bukan komunis, meskipun kebanyakan dari

anggota NLF adalah komunis. NLF harus memenangkan hati dan pikiran

ribuan masyarakat Vietnam Selatan yang tinggal di pedesaan dan memimpin

gaya hidup para petani. NLF berjanji untk meredistribusi tanah, mengambil

dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin.

NLF juga berjanji akan membuat Diem lepas dari kekuasaan dan

menciptakan sebuah pemerintahan baru yang merepresenasikan semua

orang dan tidak hanya elit katolik di antara masyarakat Vietnam Selatan.

Untuk mengambil simpati masyarakat, NLF berusaha menunjukkan upaya

mereka meringankan beban kesulitan hidup para petani. Hal ini agar para

petani dan juga masyarakat secara keseluruhan turut dengan tujuan mereka,

yaitu menggulingkan rezim Diem yang otoriter.

Usaha Perdamaian

Paris Peace Accords

Paris Peace Accords merupakan suatu kesepakatan perdamaian antra

Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat, yang ditandatangani

pada 27 Januari 1973 di Paris (Ken, 2013). Kesepakatan ini memang tidak

mengakhiri Perang Vietnam yang telah berlangsung selama 2 dekade ini

secara langsung, namun keberadaannya memiliki peran yang cukup

signifikan terhadap akhir Perang Vietnam pada 1975.

Paris Peace Accords merupakan hasil Paris Peace Talks pada tahun

1968. Paris Peace Talks sendiri merupakan usaha penyelesaian konflik

Perang Vietnam dengan jalan damai yang diinisiasikan oleh Amerika Serikat.

Perang Vietnam merupakan perang terlama yang pernah diikuti oleh

Amerika Serikat (PBS, 2000). Usaha penyelesaian secara damai diinisiasikan

karena selain telah berlangsung lama, Perang Vietnam telah memakan

korban sekitar 50.000 tentara Amerika Serikat belum lagi kerugian material

yang begitu besar. Kerugian-kerugian ini pun menimbulkan sekitar 500.000

protes masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1967, yang mempertanyakan

apakah partisipasi Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dapat sukses dan

berlangsung efektif, serta justifikasi moral partisipasi Amerika Serikat dalam

Perang Vietnam.

Awal dari keberadaan peace talks ini dimulai pada tahun 1962, ketika

John F. Kennedy secara diam-diam menawarkan penawaran negosiasi

dengan pemerintah Vietnam Utara, di Jenewa. Negosiasi ini selalu tertunda,

hingga akhirnya dilakukan peace talks di Paris pada 10 Mei 1968 antara

Amerika Serikat yang diwakili oleh Duta Besar Avarell Harriman dengan

Vietnam Utara yang diwakili oleh Xuan Thuy (USIP, n.d). Sayangnya setelah

berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, perundingan damai ini tidak

mengalami kemajuan sama sekali. Perdebatan terjadi antara Amerika Serikat

yang menuntut Vietman Utara untuk menarik pasukannya dari Vietnam

Selatan, dengan Vietnam yang mengajukan syarat bahwa penarikan pasukan

akan dilakukan setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Vietnam

Selatan. Kelambanan proses perundingan ini juga disebabkan karena

ketidaksediaan pihak Vietnam Selatan untuk berpartisipasi dalam

perundingan damai dengan alasan bahwa perundingan merupakan

perangkap dari pihak komunis dan merupakan tanda pengakuan terhadap

Viet-Cong.

Negosiasi akhirnya mencapai titik pencerahan ketika Lyndon Johnson,

pihak Amerika Serikat, memutuskan untuk menghentikan pemboman ke

Vietnam Utara (Llewellyn, n.d). Hal ini dianggap sebagai suatu komitmen

serius terhadap tercapainya penyelesaian yang damai. Pada Januari 1969, 5

hari setelah Richard Nixon naik menjadi Presiden Amerika Serikat, delegasi

dari Amerika Serikat terbang ke Paris untuk secara formal berunding dengan

Vietnam Utara, NLF, dan Vietnam Selatan, yang akhirnya mau turut serta

dalam negosiasi (The VietnamWar, 2014).

Meskipun semua pihak yang terlibat dalam perang ini telah mau

duduk bersama, sayangnya negosiasi ini tetap mengalami jalan buntu selama

4 tahun selanjutnya. Hal ini diakibatkan karena pernyataan dan kemauan

masing-masing negara yang saling bertentangan. Vietnam Selatan menolak

untuk mengakui kedaulatan Vietnam Utara dan NLF. Sedangkan Vietnam

Utara tetap pada kemauannya agar Amerika Serikat mundur dari Vietnam

Selatan. Sementara itu Amerika Serikat menuntut Vietnam Utara untuk

mengakui dan menghormati kedaulatan Vietnam Selatan. Segala argumen

dan tuntutan yang berbeda-beda ini tetap dipertahankan oleh masing-masing

pihak, sehingga mengakibatkan perundingan ini tidak menemukan satu titik

temu.

Dalam rangka menemukan suatu kesepakatan Richard Nixon sempat

memerintahkan Henry Kissinger, penasehat pertahanan negara untuk

melakukan pertemuan diam-diam dengan Le Duc Tho, perwakilan dari

Vietnam Utara. Pada Oktober 1972, akhirnya pertemuan ini menghasilkan

pernyataan Vietnam Utara yang mau mengakui kedaulatan Vietnam Selatan

dengan syarat adanya proses pemilihan umum yang bebas yang diikuti

dengan reformasi politik. Menanggapi hasil dari pertemuan diam-diam yang

dilakukan oleh Vietnam Utara dan Amerika Serikat, presiden Vietnem

Selatan, Nguyen Van Thieu sangat marah dan menolak untuk menerima

perjanjian tersebut. Penolakan ini terjadi karena ia merasa bahwa hal ini

akan merendahkan harga diri negaranya, karena hasil perundingan ini

dianggap merupakan pemberian dari Viet-Cong.

Menanggapi penolakan Vietnam Selatan, Vietnam Utara pun marah

dan mengancam untuk keluar dari negosiasi tersebut. Menanggapi respon

kedua pihak ini, Amerika Serikat pun mengambil tindakan dengan

melakukan Operasi Linebacker II, yaitu pemboman Hanoi, Vietnam Utara,

pada 18 Desember 1972. Hal ini dilakukan karena Viet-Cong yang semakin

kuat dan tindakannya yang semakin offensive sehingga menghambat proses

perdamaian yang sedang berjalan (Kesby, 2012). Sedangkan terhadap

Vietnam Selatan, untuk menunjukkan keseriusannya, Nixon menjanjikan

bantuan militer sebesar 1 juta dollar, dan niat untuk memberikan 1 juta

dollar ganti rugi lagi jika Vietnam Utara melanggar perjanjian tersebut.

Akhirnya dengan terpaksa kedua pihak setuju untuk melanjutkan

negosiasi. Pada 15 Januari 1973, Amerika Serikat menghentikan pemboman

terhadap Hanoi untuk menunjukkan keseriusan niatnya menegosiasikan

perdamaian. Setelah 12 hari perundingan, tanggal 27 Januari 1973 akhirnya

dihasilkanlah Paris Peace Accords yang ditandatangani oleh Amerika Serikat,

Vietnam Selatan, Vietnam Utara, dan NLF.

Paris Peace Accords yang dihasilkan mengandung beberapa poin

utama, yaitu (Rogers, 1973):

Dilakukan gencatan senjata antara Vietnam Utara dan Vietnam

Selatan, yang diikuti dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari

wilayah Vietnam Selatan.

Pembebasan dan pengembalian tawanan Vietnam Utara dan Vietnam

Sealtan

Rakyat Vietnam Selatan memiliki kebebasan untuk menentukan

nasibnya sendiri, yang pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip

demokrasi.

Proses reunifikasi Vietnam akan dilakukan dengan metode negosiasi

yang damai antara kedua belah pihak tanpa campur tangan dari pihak

lain.

Pengaruh Pergantian Rezim terhadap Perubahan Kebijakan Amerika Serikat

Intervensi Amerika Serikat dalam Perang Vietnam diawali pada masa

kepemerintahan Dwight David Eisenhower. Beberapa elemen kebijakan luar

negeri Amerika Serikat yang dicanangkan oleh Amerika Serikat adalah

memperkuat negara untuk dapat bertahan dalam Perang Dingin serta tidak

segan-segan untuk menggunakan nuklir dalam memunculkan deterrence

atau bahkan berperang dengan pihak-pihak komunis (UV, 2013).

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, dapat dikatakan bahwa Eisenhower

benar-benar memerangi komunis. Hal ini ditandakan dengan niatnya dalam

penggunaan nuklir dan fokusnya kepada bidang militer dalam rangka

menekan keberadaan komunisme di dunia.

Prinsip-prinsip tersebutlah yang melatarbelakangi intervensi Amerika

Serikat dalam konflik Vietnam. Setelah diberi kemerdekaan oleh Prancis,

konflik internal Vietnam yang memang sejak awal terdiri dari 2 kubu, yaitu

Komunis dan non-Komunis masih terus berlangsung. Amerika Serikat

sengaja memberi dukungan kepada Ngo Dinh Diem untuk mendirikan

pemerintahan non-Komunis di Vietnam Selatan untuk menandingi

pemerintahan Komunis yang berpusat di Ho Chi Minh. Hal ini pun

memperpanjang konflik Vietnam dengan campur tangan Amerika Serikat di

dalamnya.

John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang menggantikan

Eisenhower memiliki prinsip visi dan misi untuk membatasi perkembangan

komunis dalam suatu kawasan, dalam hal ini metodenya adalah dengan terus

membantu pemerintah Vietnam Selatan untuk mengurangi pengaruh

komunis Vietnam Utara (Feinstein, 2006). Kennedy percaya akan

keberadaan teori domino, di mana jika suatu negara dikuasai oleh komunis

secara keseluruhan, hal ini akan berakibat pada negara sekitarnya. Dalam

pidatonya, Kennedy menyatakan “Pay any price, bear any burden, meet any

hardship, support any friend…to assure the survival and success of Liberty

(Barnsley, n.d.).” Hal inilah yang mengakibatkan Amerika Serikat rela

memberikan dukungan baik secara ekonomi maupun militer dalam jumlah

besar kepada Vietnam Selatan, bahkan ketika bantuan tersebut sangatlah

besar dan memberikan beban yang sangat berat terhadap Amerika Serikat.

Pasca terbunuhnya Kennedy, Lyndon B. Johnson pun

menggantikannya. Tetapi selama kepemerintahan Johnson, kebijakan

Amerika Serikat terhadap Vietnam masih serupa dengan Kennedy. Amerika

Serikat dengan keantiannya terhadap komunis, tetap memberikan bantuan

secara militer dan ekonomi bagi Vietnam Selatan.

Perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika Richard Nixon naik

menjadi Presiden Amerika Serikat. Seiring dengan semakin banyaknya kritik

keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, Nixon pun mengusung

prinsip “end the war and win the peace” (Brown 1993). Hal ini pun

mendasari kebijakan Vietnamization yang merupakan kebijakan Amerika

Serikat untuk memperkuat militer Vietnam Selatan dengan cara training dan

memasok senjata, sehingga pasukan Amerika Serikat dapat ditarik secara

perlahan, hingga akhirnya Amerika Serikat tidak lagi turut dalam perang

tersebut (Simkin, 1997). Dalam pidatonya, Richard Nixon menyatakan bahwa

Amarika Serikat telah menanggung banyak beban dan kerugian selama

keterlibatannya dalam Perang Vietnam, maka ia merencanakan penarikan

pasukan Amerika Serikat dari Vietnam (Peters et al., n.d). Hal ini pun

mendasari tindakan Amerika Serikat yang agresivitasnya di Vietnam mulai

berkurang dan lebih mendorong terjadinya kesepakatan dan perjanjian

damai antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.

Kejatuhan Saigon

Pasca penandatanganan Paris Peace Accords, pasukan Amerika

Serikat sebagian besar ditarik dari Vietnam Selatan Bagi masyarakat Amerika

Serikat, mungkin inilah akhir dari perang Vietnam. Sebenarnya masih

disisakan sebanyak 159 tentara untuk mengamankan kedutaan Amerika

Serikat, dan 50 tentara lainnya bagi Defense Attache’s Office yang bertugas

untuk mengawasi situasi Vietnam Selatan dan mengamankan bantuan

keuangan dan persenjataan bagi Army of the Republic of Vietnam (Vietnam

Centre and Archive, 2013). Selain itu, Amerika Serikat juga masih

memberikan bantuan keuangan untuk menyokong Vietnam Selatan sebagai

negara merdeka yang berdiri sendiri.

Pada tahun 1973, akibat perang Arab-Israel, distribusi minyak dunia

terhambat sehingga terjadi krisis ekonomi yang sangat besar di Amerika

Serikat (Larry, 2013). Hal ini mengakibatkan penurunan ekonomi Amerika

Serikat. Masyarakat pun banyak yang memprotes alokasi dana yang cukup

besar terhadap Vietnam Selatan. Nixon pun menyerakan surat pengunduran

dirinya pada 1974 dan digantikan oleh Gerald Ford (Op. cit., n.d). Karena

tekanan dari kongres dan masyarakat maka dana bantuan untuk Vietnam

Selatan pun dipotong. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan Vietnam

Selatan untuk membeli senjata dan memperkuat militernya.

Pada Desember 1974, People’s Army of North Vietnam (PANV)

melakukan serangan besar-besaran terhadap Vietnam Selatan (Kennedy,

2014). Pada 1975, Phuoc Long jatuh ke tangan Vietnam Utara. Vietnam

Selatan pun meminta bantuan Amerika Serikat, dengan alasan bahwa

Vietnam Utara telah melanggar kesepakatan damai yang telah ditandatangani

pada 1973. Namun sayangnya dengan krisis ekonomi yang melanda Amerika

Serikat, bantuan tidak dapat serta merta diberikan. Amerika Serikat pun

mengirim tim pengamat untuk mengamati situasi Vietnam Selatan. Tim

tersebut menyimpulkan bahwa harus ada bantuan dana yang segera

terhadap Vietnam Selatan, karena dikhawatirkan Vietnam Selatan tidak akan

dapat bertahan lebih lama lagi.

Ternyata kejatuhan Vietnam Selatan memang terjadi secara perlahan-

lahan dengan jatuhnya Ban Me Thuot pada 10 Maret, serta Pleiku, Kontum

dan Darlac pada 15 Maret (ibid., 2014). Pada 26-28 Maret, Amerika Serikat

berusaha mengevakuasi seluruh personil Amerika Serikat disana beserta

sebanyak mungkin pengungsi Vietnam Selatan. Pada tanggal 29 April 1975,

dipimpin oleh Van Tien Dung, PANV melancarkan serangan terakhir kepada

Saigon, ibukota Vietnam Selatan. Kejadian ini diikuti dengan evakuasi besar-

besaran oleh Amerika Serikat dengan helicopter yang dinamai Operation

Frequent Wind (US. Naval Institute, 2010). Pada tanggal 30 April 1975

akhirnya Saigon pun jatuh ke tangan Vietnam Utara dan diganti namanya

menjadi Ho Chi Minh City. Hal ini mengakhiri perang Vietnam yang telah

berlangsung selama 2 dekade dengan kemenangan komunis atas wilayah

Vietnam secara keseluruhan.

Analisis Perang Vietnam

Aktor Kunci

a. Democratic Republic of Vietnam

Democratic Republic of Vietnam (DRV) atau yang dikenal sebagai

Vietnam Utara pertama kali di mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 2

September 1945 melalui deklarasi Ho Chi Minh. Pada perang Vietnam

tersebut, pada awalnya DRV enggan untuk merestui pemberontakan

bersenjata di Selatan, tetapi sejak lama DRV telah mendukung kader-kader

National Liberation Front (NLF) yang ada di Selatan. Sehingga pada jalan

geriliya atau dikenal dengan jalan Ho Chi Min di sepanjang perbatasan

Kamboja, disediakanlah suplai persediaan darah, persenjataan, dan prajurit

dari Utara untuk membantu kekuatan Selatan dalam melakukan

pemberontakan terhadap Amerika Serikat. Kematian Ho Chi Minh pada 3

september 1969, telah membangkitkan penerusnya yang menganggap

kekalahan Amerika Serikat dan aliansi Vietnam Selatan adalah suatu tugas

suci, bukan masalah untuk berkompromi atau berkapitulasi terhadap taktik

carrot-and-stick Nixon. Meskipun demikian, Uni Soviet menekan DRV untuk

membatalkan penolakan awal mereka untuk bernegosiasi. Sementara itu

RRT mendukung mereka untuk melanjutkan perjuangan.

b. Soviet Union

Uni Soviet disini memiliki peran yang cukup penting, dimana ia adalah

negara yang memberikan perlengkapan untuk melengkapi kebutuhan

Vietnam Utara yaitu artileri berat dan berbagai persenjataan. Selain itu, Uni

Soviet juga telah membekali pasukan Vietnam Utara dan NLF dengan

berbagai pengetahuan dan peringatan dini terhadap operasi yang akan

dilakukan oleh Amerika Serikat. Alasan utama dukungan Soviet ini adalah

untuk menjatuhkan pengaruh Amerika Serikat di Vietnam Selatan serta

menyebarkan pengaruh komunis ke Vietnam Selatan. Hal ini terjadi karena

pada masa itu tengah terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni

Soviet atau dikenal dengan Perang Dingin, sehingga kedua negara berlomba

untuk memperkuat kekuatan atau pengaruhnya di wilayah Vietnam.

c. National Liberation Front

National Liberation Front (NLF) adalah gerakan perlawanan di dalam

Vietnam Selatan yang terbentuk pada tanggal 20 Desember 1960. NLF terdiri

dari berbagai organisasi masyarakat diantaranya asosiasi petani, pekerja,

penulis, pemuda, mahasiswa, perempuan, berbagai kelompok agama, hingga

etnis minoritas. NLF sendiri terbentuk karena adanya rasa kekecewaan

warga Vietnam Selatan yang terus tumbuh terhadap rezim pemerintahan

Ngo Dinh Diem, hingga pada akhirnya timbul keinginan untuk melakukan

revolusi terhadap rezim Diem dan salah satunya adalah dengan membentuk

NLF. Bersatunya masyarakat yang kecewa terhadap rezim Diem dalam NLF,

telah membawa mereka kepada pengaruh-pengaruh pemikiran komunis

yang sangat bertolak belakang dengan tujuan Diem untuk membendung

masuknya komunis kedalam Vietnam Selatan. Sehingga bergabungnya NLF

pada aliran komunis membawa kelompok ini berhasil melakukan perang

geriliya untuk menjatuhkan rezim Diem dan melepaskan diri dari pengaruh

Amerika Serikat dengan bantuan dari negara-negara komunis yaitu DRV, Uni

Soviet dan RRT.

d. United States

Pada awalnya keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam

ditujukan untuk memberikan bantuan terhadap Perancis pada perang

Indochina pertama. Kemudian Amerika Serikat melihat potensi Vietnam

untuk menekan penyebaran pengaruh komunis pada wilayah Asia Tenggara

karena letaknya yang dianggap sebagai garis depan untuk masuk ke dalam

wilayah Asia Tenggara. Hal ini didasarkan pada ketegangan antara Amerika

Serikat dengan negara komunis yaitu Uni Soviet, apabila Soviet berhasil

melakukan penyebaran pengaruh yang luas maka dapat dikatakan bahwa

Soviet akan menjadi lebih kuat dari Amerika Serikat. Pada saat berakhirnya

perang antara DRV dan Perancis yang menjadikan Vietnam terbagi menjadi

dua bagian yaitu utara dan selatan. Amerika melihat Vietnam Selatan masih

mengalami kekosongan sehingga AS mengambil langkah cepat dengan

mendukung Diem untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republic of Vietnam

dan sekaligus menjadi pemimpin yang baru. Hal ini tidak lain dilakukan

untuk menyebarkan pengaruh Amerika Serikat dan membendung perluasan

penyebaran komunis di Vietnam.

e. Republic of Vietnam

Republic of Vietnam (RVN) atau dikenal sebagai Vietnam Selatan

pertamakali dipimpin oleh Diem, kemudian mengalami beberapa revolusi

atau pergeseran menjadi rezim junta militer, hingga pada akhirnya dipimpin

oleh Thieu. RVN pada awal pembentukannya sangat bergantung kepada

Amerika Serikat dalam dukungan terhadap ekonomi dan militernya karena

dalam pendiriannya sendiri Amerika Serikat memiliki andil yang cukup

besar. Tetapi seiring dengan perkembangan dalam Vietnam Selatan, tepatnya

di bawah kepemimpinan Thieu RVN telah mengalami perbaikan di daerah

dan bidang administratif lainnya sebagai penebusan dosa terhadap kaum

tani. Namun akhirnya rezim Thieu kembali ditentang masyarkakat dan

pejabat yang menjabat pada masa kepemimpinan Thieu banyak yang

melakukan tindakan korupsi, penyuapan dan lain sebagainya. Sehingga pada

akhirnya Vietnam Selatan menyerah dan bergabung dengan Vietnam Utara.

Logika Perang Vietnam

Mempertemukan pasukan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan yang

sama-sama memiliki dukungan dari pihak luar, Perang Vietnam merupakan

salah satu proxy war terbesar pada masa Perang Dingin. Viet Kong, atau

dikenal sebagai National Liberation Front (NLF), merupakan pasukan

komunis dari Vietnam Selatan yang dikendalikan oleh Vietnam Utara;

memerangi gerakan antikomunis di wilayah selatan. Pada awalnya, pasukan

Vietnam Utara (People’s Army of Vietnam) hanya sedikit terlibat dalam

melakukan beberapa serangan berskala besar.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam mengerahkan dukungan dan

bantuan militer bagi Vietnam Selatan dijustifikasi sebagai sebuah upaya

menghambat penyebaran ideologi komunisme; dikenal sebagai containment

policy. Sesuai dengan teori Domino, Amerika Serikat percaya bahwa jika

sebuah negara menganut komunisme, maka negara lain di kawasan yang

sama akan mengikuti.

Pada masa pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem (McNamara 1998, h.

200—201), Vietnam dilanda gerakan antikomunis besar-besaran. Diem yang

merupakan penganut Katolik Roma taat, merupakan figue yang konservatif

dan nasionalis. Ia meluncurkan kampanye ‘Denounce the Communists’ pada

tahun 1955 dengan menangkap, memenjarakan, menyiksa, dan

mengeksekusi aktivis komunis dan penggiat antipemerintah. Setahun

berselang, ia menetapkan hukuman mati bagi setiap aktivitas komunis

(Kolko 1985, h. 89).

Kedekatan Diem dengan Amerika Serikat memunculkan beragam

reaksi, termasuk kekerasan politik selama bertahun-tahun. Pada Desember

1960, Viet Kong pun secara resmi didirikan sebagai NLF dengan penekanan

pada penentangan terhadap pengaruh Amerika Serikat serta netralisasi

Vietnam. Gerakan ini kemudian sering dikaitkan dengan pihak Vietnam Utara

yang berhaluan komunis. Pun begitu, hal ini selalu disangkal karena dianggap

sebagai pelanggaran terhadap Geneva Accord.

Baru pada Maret 1956 lah kemudian pemimpin komunis Vietnam

Selatan, Le Duan, memperkenalkan ‘The Road to the South’, sebuah rencana

pemberontakan komunis; namun ditolak oleh Cina dan Uni Soviet (Ang 2002,

h. 58) karena konfrontasi dianggap bukan pilihan terbaik ketika itu. Pun

akhirnya pada Desember tahun yang sama (Olson & Roberts 2008, h. 67),

pemimpin Vietnam Utara mendukung rencana pemberontakan komunis di

selatan.

Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat pada tahun 1960 juga

ikut berperan dalam eskalasi Perang Vietnam. John F. Kennedy, presiden

yang terpilih pada pemilihan umum tahun itu, awalnya lebih mengedepankan

Eropa dan Amerika Latin dibanding Asia (Karnow 1997, h. 264). Namun,

Kennedy menghadapi krisis pada tahun 1961 (Karnow 1997, h. 265); dipicu

oleh kegagalan invasi Bay of Pigs, pembangunan Tembok Berlin, serta konflik

pro-Barat dan komunis di Laos. Krisis ini membuat Kennedy berpikir bahwa

Amerika Serikat menghadapi masalah pelik dan perlu mengambil tindakan

untuk mengembalikan kredibilitas kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat.

Dengan konflik yang memuncak, Vietnam pun menjadi lahan Amerika Serikat

untuk mempertontonkan kekuatannya bagi seluruh dunia (Mann, 2002).

Pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963 kemudian

membawa angina perubahan terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam

Perang Vietnam menjadi lebih agresif. Lyndon B. Johnson, yang mengambil

alih tampuk kepresidenan, awalnya tak menganggap Vietnam sebagai

masalah yang penting (Karnow 1997, h. 336—339). Namun tak lama

kemudian ia berubah pikiran dan menetapkan perang melawan komunisme

sebagai perang bersama dengan kekuatan dan determinasi (Karnow 1997, h.

339). Hal ini bertepatan dengan kondisi Vietnam Selatan yang semakin

terdesak setelah pembunuhan dan kudeta terhadap Diem. Johnson kemudian

membatalkan rencana penarikan mundur 1,000 pasukan militer Amerika

Serikat di Vietnam dan malah menggantinya dengan kebijakan untuk

memperluas perang.

Keterlibatan Amerika Serikat yang semakin agresif kemudian direspon

(Young 1991, h. 172) oleh pemimpin komunis Vietnam Utara, Ho Chi Minh,

dengan peringatan bahwa jika Amerika Serikat ingin berperang selama 20

tahun, maka kita berperang selama 20 tahun; jika Amerika Serikat ingin

berdamai, maka kita berdamai. Ia juga menekankan bahwa tujuan dari

Perang Vietnam bukanlah penaklukan atau penyebaran komunisme ke

seluruh Asia Tenggara, namun untuk mempersatukan Vietnam Utara dan

Selatan serta mengamankan kemerdekaannya (McNamara 1998, h. 48).

Peringatan Ho Chi Minh tak digubris sama sekali oleh Amerika Serikat.

Malah, pada pertengahan tahun 1965, Jendral William Westmoreland

merekomendasikan sebuah rencana pemenangan perang sebagai respon

terhadap kekalahan beruntun (losing streak) Vietnam Selatan di berbagai

titik (US Department of Defense and the House Committee on Armed Services

1971, h. 8—9), yang terdiri atas 3 tahap:

Tahap 1: Komitmen pasukan Amerika Serikat (dan dunia bebas

lainnya) yang dibutuhkan untuk mengakhiri runtutan kekalahan

sebelum akhir 1965.

Tahap 2: Pasukan Amerika Serikat dan sekutu akan mengambil

tindakan ofensif untuk mengakhiri perlawanan pasukan gerilya dan

pasukan musuh yang terorganisir. Tahap ini berakhir jika musuh

berhasil dipukul mundur, mengganti taktik menjadi defensif, dan

menarik pasukan dari wilayah padat penduduk.

Tahap 3: Jika musuh terus melakukan perlawanan, tahap 2

diperpanjang selama 12 hingga 18 bulan untuk memastikan

kehancuran pasukan musuh (final destruction) yang tersisa di wilayah-

wilayah terpencil.

Rencana ini diterima oleh Presiden Johnson dan menjadi titik balik kebijakan

Amerika Serikat yang sebelumnya bersikukuh bahwa pemberontakan

haruslah diakhiri sendiri oleh pemerintah Vietnam Selatan. Perubahan

kebijakan ini menunjukkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat pada

akhirnya tidak lagi sesuai dengan penyebab awal keterlibatan mereka dalam

perang ini.

Pada pertengahan tahun 1965, pemerintahan junta militer Vietnam

Selatan mulai berhasil menciptakan stabilitas politik setelah Marsekal Udara

Nguyen Cao Ky naik sebagai perdana menteri dan Jenderal Nguyen Van Thieu

sebagai kepala negara. Dua tahun berselang, Thieu terpilih sebagai presiden

melalui proses pemilihan umum yang ditengarai penuh kecurangan dengan

Ky sebagai deputinya. Keduanya berkuasa hingga 1975 meskipun diwarnai

berbagai konflik internal.

Pemerintahan Johnson di Amerika Serikat pun tak terhindar dari

kemelut politis. Kebijakannya yang cenderung berupaya mengendalikan

pemberitaan media massa mengenai perang di Vietnam agar

menggambarkan keterlibatan Amerika Serikat sebagai pasukan perdamaian

mulai dikritik oleh penduduk sendiri; cikal-bakal dari credibility gap

(Karnow 1997, h, 18) yang hingga kini masih laten eksistensinya.

Situasi di Vietnam kembali kritis setelah tentara Viet Kong melancarkan

serangan di lebih dari 100 kota pada pada Januari 1968. Serangan ini

bertentangan dengan tradisi damai yang biasa diatributkan pada perayaan

Tahun Baru Imlek (Tet atau Lunar New Year). Serangan besar ini dikenal

sebagai The Tet Offensive (Ankony, 2009), termasuk di dalamnya serangan

terhadap markas besar tentara Amerika Serikat di bawah komando Jenderal

Westmoreland serta Kedutaan Besar Amerika Serikat di Saigon (McNamara

1999, h. 363—365). Meskipun pada akhirnya pasukan Viet Kong berhasil

diredam, peristiwa ini menurunkan kepercayaan publik di Amerika Serikat

terhadap Presiden Johnson sehingga ia urung maju kembali dalam pemilihan

umum ketika itu. Oleh karena itulah, meskipun peristiwa Tet merupakan

kemenangan bagi militernya, secara politik malah berdampak buruk pada

Amerika Serikat. Pada pemilihan umum tahun 1968, Partai Republik berhasil

memukul Partai Demokrat—afiliasi Johnson—dengan calon Richard Nixon.

Pada masa pemerintahan Nixon, penarikan tentara mulai dilakukan

dari Vietnam. Kebijakannya yang populer, Doktrin Nixon, menggariskan

bahwa Amerika Serikat akan menaklukkan Army of the Republic of Viet Nam

(ARVN) dengan mengambil alih pertahanan di Vietnam Selatan; dikenal pula

sebagai Vietnamisasi. Secara umum, kebijakan Nixon hampir serupa dengan

Kennedy. Hanya saja Nixon lebih agresif dalam melibatkan diri di konflik

sementara Kennedy pada masanya menekankan pentingnya Vietnam Selatan

memperjuangkan nasibnya sendiri.

Selagi terus menarik mundur pasukannya dari Vietnam, Nixon juga

meneruskan upaya menghentikan perang melalui negosiasi. Sayangnya,

proses ini urung berhasil karena Cina dan Uni Soviet terus memasok bantuan

bagi pasukan ARVN. Deteren pun tak pelak dilancarkan, dengan ancaman

nuklir menjadi salah satu isu utama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Situasi berbalik 180 derajat ketika publik nasional Amerika Serikat dan

internasional dikejutkan oleh temuan dari Pembantaian My Lai (My Lai

Massacre) yang mengonfirmasi bahwa sebuah pleton dari militer Amerika

Serikat memerkosa dan membunuh rakyat sipil di samping Green Beret 1969

di mana delapan tentara khusus (special forces) meninggal di tangan seorang

komando pasukan khusus lainnya yang dicurigai merupakan agen ganda atau

mata-mata.

Pada tahun 1972, pembicaraan damai mulai menemui titik terang

melalui Paris Peace Accords yang ditandatangani pada 27 Januari 1973.

Perjanjian ini menandai berakhirnya keterlibatan Amerika Serikat dalam

perang di Vietnam. Pun begitu, banyak sumber mengindikasikan bahwa

kesepakatan tercapai setelah Nixon mengancam pemimpin Vietnam Selatan

untuk segera menerima butir-butir perjanjian atau Amerika Serikat tidak lagi

akan menyalurkan bantuan. Meskipun begitu, dari seluruh butir kesepakatan,

menurut Peter Church (2006, h. 193—194) hanya satu butir yang benar-

benar dilaksanakan, yaitu penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari

teritori Vietnam dalam periode 60 hari.

Dari kisah keterlibatannya di Perang Vietnam, terlihat banyak

inkonsistensi dalam kebijakan Amerika Serikat. Kennedy yang awalnya

memutuskan intervensi dengan motif mencegah penyebarluasan ideologi

komunis di wilayah Asia Tenggara, disuksesi oleh Johnson yang kemudian

bukannya meneruskan taktik containment Kennedy, malah melakukan

ekspansi dan memicu eskalasi skala perang. Administrasi Nixon, yang

meskipun berhasil mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam

melalui Paris Peace Accords, bukan lebih baik karena tidak lagi memiliki

justifikasi yang cukup untuk meneruskan ‘pendudukan’ militer di Vietnam;

terlebih setelah temuan pelanggaran perang pada akhir 1960an.

Di samping Amerika Serikat, terdapat beberapa negara lain yang ikut

terlibat dalam perang ini. Cina di bawah komando Mao Zedong, Uni Soviet

dengan Nikita Khrushchev, Korea Utara dengan Kim Il-sung, serta Kuba

dengan Fidel Castro merupakan pendukung utama pasukan Viet Kong

meskipun tidak terlibat sedalam Amerika Serikat. Sementara di pihak

berseberangan, selain Amerika Serikat, Korea Selatan dengan komando Park

Chung-hee, Australia dan Selandia Baru dengan pakta pertahanan ANZUS

(Australia, New Zealand, United States), Filipina, Thailand, Taiwan, serta

Kanada melalui International Control Commission bersama India dan

Polandia menjadi penyokong Vietnam Selatan; meskipun tak semuanya

terlibat secara militer.

Simpulan

Perang Vietnam merupakan gambaran nyata dari bentuk proxy war

selama Perang Dingin, pemecahbelahan di Vietnam Selatan yang dibelakangi

Vietnam Utara menjadi awal mula pemberontakan National Liberation Front

di Vietnam, yang memicu perang yang melibatkan Amerika Serikat sebagai

penyokong utama dari Vietnam Selatan.

Eskalasi politik yang pergantian rezim yang terjadi di Amerika Serikat

menyebabkan pergantian persepektif, pandangan, beserta aksi yang

dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap perang Vietnam. Puncaknya

terjadi saat rezim Nixon menguasai Amerika Serikat, dengan kebijakan

Vietnamization yang memiliki kebijakan untuk menarik secara perlahan

tentara Amerika Serikat dari Vietnam.

Perjanjian damai telah dilakukan, dengan melucuti dan gencatan

senjata antara kedua belah pihak yang bertikai yaitu NLF dan Vietnam

Selatan. Perjanjian damai kurang lebih berisi tentang usaha-usaha

referendung untuk reunifikasi dua Vietnam. Namun, semua usaha akhirnya

digagalkan oleh invasi dari Vietnam Utara ke Selatan yang merupakan

perubahan proxy war menjadi intervensi atau aksi langsung dari Vietnam

Utara untuk reunifikasi Vietnam di bawah komunis secara paksa.

Referensi

Ang, Cheng Guan (2002) The Vietnam War from the Other Side. London:

Routledge.

Ankony, Robert C. (2009) Lurps: A Ranger’s Diary of Tet, Khe Sanh, A Shau,

and Quang Tri. Maryland: Rowman & Littlefield Publishing Group.

Barnsley, Cindy. (n.d) US Involvement in Indochina [VIDEO]. <Tersedia

dalam:

http://teams.as.edu.au/groups/yr12modernhistory2011/weblog/6fe

20/US_Involvement_19541963.html>

BBC, (2014) Ho Chi Minh (1890-1969), diakses di

[http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/ho_chi_minh.shtml]

Broucheux, Pierre (2011) Ho Chi Minh: A Biography, Cambridge University

Press.

Brown, Gene. (1993) The Nation in Turmoil: Civil Rights and the Vietnam

War (1960-1973). New York: Twenty-First Century Books.

Church, Peter (ed.) (2006) A Short History of South-East Asia. Singapore:

John Wiley & Sons.

Dommen, Arthur J. (2001) The Indochinese Experience of the French and the

Americans, Indiana: Indiana University Press

Elliot, Larry. (2013). “What 1973 Can Tell Us about Today;s Economic Crisis”.

The Guardian. <Tersedia dalam:

http://www.theguardian.com/business/2013/oct/06/what-1973-

today-economic-crisis>

Errington, Elizabeth Jane. (1990) The Vietnam War as history. Greenwood

Publishing Group

Feinstein, Stephen. (2006). The 1960s: from the Vietnam War to Flower

Power. New Jersey: Enslow Publishers.

Fitzgerald, Frances. (1972) Fire in the Lake: The Vietnamese and Americans

in Vietnam, Boston: Little, Brown and Company.

Hickman Kennedy. (2014). Vietnam War: The Fall of Saigon. <Tersedia

dalam: http://militaryhistory.about.com/od/vietnamwar/p/Vietnam-

War-Fall-Of-Saigon.htm>

Hughes, Ken. (2013). The Paris Peace Accords was a “Deadly” Deception.

George Mason University History News Network. <Tersedia dalam:

http://hnn.us/article/150424>

Le, Long S., (2011) Colonial and Postcolonial Views of Vietnam’s Pre-History,

Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol. 26, No.1, Diakses di

[http://viet-studies.info/kinhte/Colinial_PostColonialView.pdf]

Karnow, Stanley (1997) Vietnam: A History (2nd ed.) New York: Penguin

Books.

Kesby, Rebbeca. (2012). “North Vietnam, 1972: The Christmas Bombing of

Hanoi”. BBC News Magazine. <Tersedia dalam:

http://www.bbc.com/news/magazine-20719382>

Kolko, Gabriel (1985) Anatomy of a War: Vietnam, the United States, and the

Modern Historical Experience. New York: Pantheon Books.

Llewellyn, J. dkk. (n.d) Vietnam War peace talks. Alpha History. <Tersedia

dalam: http://alphahistory.com/vietnam/vietnam-warpeace-talks/>

Mann, Robert. (2001) A Grand Delusion: America's Descent into Vietnam,

New York: Perseus.

McNamara, Robert S., et al. (1998) Argument without End: In Search of

Answers to the Vietnam Tragedy. New York: Public Affairs.

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, (2000) “The

Geneva Conference”

Moise, Edwin E. (1998) “The First Indochina War”, Diakses di

[http://alphahistory.com/vietnam/first-indochina-war/]

Mori, Memento. (2013) Tradisi Perlawanan Vietnam Bermula dari Trung

Sisters, dalam [http://web.budaya-

tionghoa.net/index.php/item/3550-tradisi-perlawanan-vietnam-

bermula-dari-trung-sisters]

Neville, Peter. (2007) Britain in Vietnam: prelude to disaster, Psychology

Press

Olson, James S. & Roberts, Randy (2008) Where the Domino Fell: America

and Vietnam, 1945—1955 (5th ed.) Massachusetts: Blackwell

Publishing.

Public Broadcasting Service Online. (2000). People & Events: Paris Peace

Talks. <Tersedia dalam:

http://www.pbs.org/wgbh/amex/honor/peopleevents/e_paris.html

>

Rector and Visitors of the University of Virginia. (2013). “American

President: A Reference Resource”. Militer Center <Tersedia dalam:

http://millercenter.org/president/eisenhower/essays/biography/5>

Rogers, William P., dkk. (1973). Paris Peace Accords. <Tersedia dalam:

http://en.wikisource.org/wiki/Paris_Peace_Accords>

Richard Nixon: "Address to the Nation on the War in Vietnam," November 3,

1969. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American

Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=2303.

Simkin, John. (1997). “Vietnamization”. Spartacus Educational. <Tersedia

dalam:

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/VNvietnamization.htm>

The Cold War Museum, (2008) First Indochina War, diakses di

http://www.coldwar.org/articles/40s/FirstIndochinaWar.asp

The Vietnam War. (2014). What Was Paris Peace Accords?. <Tersedia dalam:

http://thevietnamwar.info/what-was-paris-peace-accords/>

United States Institute of Peace. (n.d). Simulation on The Paris Peace Talks of

December 1972 – January 1973. <Tersedia dalam:

http://www.usip.org/sites/default/files/resources/paris.pdf>

US Department of Defense and the House Committee on Armed Services

(1971) US-Vietnam Relations, 1945—1967, volume 5.

U.S. Naval Institute. (2010). Operation Frequent Wind: April 29-30, 1975.

<Tersedia dalam:

http://www.navalhistory.org/2010/04/29/operation-frequent-wind-

april-29-30-1975>

Vietnam Center and Archive. (2014). The Fall of Saigon. <Tersedia dalam:

http://www.vietnam.ttu.edu/exhibits/saigon/>

Whitman, Alden. (2010) Ho Chi Minh Was Noted For Success in Blending

Nationalism and Comunism diakses di

[http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0519.h

tml]

Willbanks, James. H. (2013) Vietnam War: The Essential Reference Guide,

California, ABC-CLIO

Windrow, Martin. (1998) The French Indochina War 1946–1954, London:

Osprey Publishing

Wong, Charlene S. (2012) Paris Peace Summit, 1971 World Model UN

Background Guide, Boston: Harvar World MUN 2012

Young, Marilyn B. (1991) The Vietnam Wars, 1945—1990. New York: Harper

Perennial.