-
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010
NASKAH PUBLIKASI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
RUTH MARTHA NAPITUPULU
07081001032
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2012
-
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010
Ruth Martha Napitupulu1 , Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
2 ,
Drs. Syaifudin Zakir, M.Sc 2
Keuangan Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP,
Universitas Sriwijaya,
Indralaya
ABSTRAK
Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah. Acuan
dan pedoman dalam
pembuatan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
adalah Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Laporan
keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir berupa Laporan
Realisasi Anggaran,
Laporan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
jenis penelitian ini
merupakan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah
jenis data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara
secara mendalam dengan
staf dan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Data
sekunder adalah data yang
diperoleh berupa dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, laporan
keuangan Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010, serta arsip yang
berhubungan dengan
pengelolaan keuangan daerah.
Hasil analisis yang didapat adalah laporan keuangan Dinas
Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini
dapat dilihat Dalam
laporan neraca, tidak terdapatnya pos investasi jangka pendek
dalam akun aset tetap. Selain
itu, tidak terdapatnya pos ekuitas dana cadangan dalam akun
ekuitas dana; Dalam catatan atas
laporan keuangan, tidak terdapatnya penjelasan atas akun
kewajiban; Belum rincinya
anggaran dalam pos aset lainnya dan tidak rinci dalam
menjelaskan setiap pos-pos dalam
laporan keuangan; Kurangnya kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir dalam
mengelola hasil dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya Dinas
Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir lebih mengikuti format laporan keuangan sesuai
Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
agar dapat
dipergunakan bagi kelompok pengguna Laporan Keuangan guna
pengambilan keputusan.
Kata Kunci : Laporan Keuangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.
1. Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara 2. Dosen Jurusan
Administrasi Negara
-
ABSTRACT
Financial report is a form of responsibility of each The Unit of
Work Area (SKPD) in
the area of financial management. Reference and guidance in
making Dinas Pendapatan Ogan
Ilirs financial report is a Government Regulation No.24 of 2005
regarding the Government
Accounting Standards and Regulation of the Minister of Home
Affairs No.13 of 2006 on
Regional Financial Management Guidelines. The financial report
Dinas Pendapatan Ogan Ilir
consist of Budget Realization report, Balance Sheet Statements
and Notes to Financial
Statements.
The approach of this study used a qualitative approach, this
kind of research is a
qualitative descriptive. The data used is the type of primary
data and secondary data. Primary
data obtained through observations and interviews with staff and
employees of the Dinas
Pendapatan Ogan Ilir. Secondary data is obtained in the form of
documents, regulations,
financial report Dinas Pendapatan Ogan Ilir in 2010, and records
relating to financial
management.
The results of analytical are the financial report Dinas
Pendapatan Ogan Ilir in 2010 is
not fully according to Government Regulation no. 24 of 2005
regarding the Government
Accounting Standards and Regulation of the Minister of Home
Affairs No.13 of 2006 on
Regional Financial Management Guidelines. It can be seen in the
balance sheet, the absence
of short-term investments in the post fixed asset account. In
addition, the lack of equity funds
in the equity account reserve fund; In the notes to the
financial statements, the lack of
explanation of the liability account; yet detailed budget
headings other assets and are not
detailed in explaining each of the posts in the financial
statements; lack of performance of the
Office Ogan Ilir revenues in managing the results of tax revenue
and levies.
Suggestions can be given the author are better Ogan Ilir Revenue
Service to more
closely follow the format of financial statements according to
Government Regulation no. 24
of 2005 and the Regulation of the Minister of Home Affairs No.13
of 2006 that can be used
for groups of users of Financial Statements for decision
making.
Keywords: Financial Report, The Unit of Work Area (SKPD), Dinas
Pendapatan Ogan
Ilir.
PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang
mengalami
perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32
tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua
Undang-Undang tersebut telah
memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah.
Kewenangan dimaksud
diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana,
menentukan arah, tujuan dan
target penggunaan anggaran.
Selain itu, pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam
Permendagri No.13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah
serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah. Regulasi aturan-aturan tersebut dirasakan sangat
menyulitkan dalam hal
pelaksanaanya karena disamping butuh waktu untuk mempelajari
sekaligus memahami,
kendala berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang
belum dikeluarkan, baik
itu turunan dari undang-undang maupun peraturan-peraturan
pemerintah daerah itu sendiri
sampai sekarang belum diwujudkan, tapi pemerintah tentunya tidak
boleh hanya menunggu
dengan tidak melaksankan aturan yang ada. Kalau hal ini
dilakukan sudah pasti ada
pemeriksaan, maka akan menjadi temuan tentunya.
Perubahan-perubahan aturan yang
-
demikian cepat akan banyak menimbulkan masalah-masalah dalam hal
pengelolaan keuangan
daerah terutama pada pertanggungjawaban akhir kegiatan.
Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah
semakin meningkat pada
era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan
menyusun laporan
pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur
oleh pemerintah pusat
dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang
bersifat mengikat seluruh
Pemerintah Daerah.
Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan
pertanggung-jawaban keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat
diandalkan (reliable) serta disusun
dengan mengikuti SAP yang telah diterima secara umum. Hal ini
diatur dalam Permendagri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sedangkan untuk
memudahkan teknis pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan
sejenis petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) melalui Surat
Edaran Mendagri Nomor
S.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan
dan Akuntansi,
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Semua
peraturan ini mensyaratkan
bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
disusun dan disajikan
sesuai dengan SAP. Penerapan sistem akuntansi diharapkan mampu
membenahi sistem
pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokratis yang
tidak efisien, lambat dan
tidak efektif. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir diharapkan
mampu membuat dan menyusun laporan keuangannya sesuai dengan
peraturan yang ada agar
terwujud laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dbandingkan
dan dapat dipahami.
Apabila tidak sesauai dengan peraturan maka akan ada pemeriksaan
dan akan menjadi
temuan tentunya. Ketidaksesuaian tersebut akan menimbulkan
masalah-masalah dalam hal
penyusunan laporan keuangan SKPKD yang pada dasar pembuatan
laporannya bersumber
dari hasil laporan SKPD yang dalam hal ini adalah Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.
Tabel 1.3
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
SKPD DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010 (dalam rupiah)
NO.
UR
UT
URAIAN ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI LEBIH/
(KURANG)
1 2 3 4 5
1
1.1
1.1.1
1.1.2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi
Daerah
13.575.000.000,00
850.000.000,00
3.830.553.183,39
493.078.250,00
(9.744.446.816,61)
(356.921.750,00)
Jumlah 14.425.000.000,00 4.323.631.433,39
(10.101.368.566,61)
2
2.1
BELANJA
BELANJAOPERASI
-
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Belanja Pegawai
Belanja Barang
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan
Mesin
Belanja Gedung dan
Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Belanja Aset Tetap
Lainnya
Belanja Aset Lainnya
5.281.494.327,00
579.490.000,00
-
46.250.000,00
-
-
-
-
3.760.900.792,00
561.072.200,00
-
45.900.000,00
-
-
-
-
(1.520.593.535,00)
(18.417.800,00)
-
(350.000,00)
-
-
-
-
Jumlah 5.907.234.327,00 4.367.872.992,00 (1.539.361.335,00)
Surplus/Defisit 8.517.765.673,00 (44.241.558,61)
(8.562.007.231,61) Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2011
Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan
dari pendapatan
asli daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak dapat terealisasi dengan
baik. Penerimaan tidak
memenuhii dengan target yang telah direncanakan. Untuk tahun
2010, Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir mencanagkan target pendapatan sebesar
Rp. 14.425.000.000,00
dan terealisasi sebesar Rp. 4.323.631.433, 39.
Tabel 1.4
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
NERACA
SKPD DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR
Per 31 Desember Tahun 2010 dan Tahun 2009
(dalam rupiah)
Uraian Jumlah Kenaikan (Penurunan)
2010 2009 Jumlah %
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bank
Kas di Bendahara
Penerimaan
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Piutang
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Lain-lain PAD
yang sah
Piutang Bagi Hasil
Piutang Dana
Perimbangan
Piutang PDAM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119.647.250,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
145.054.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(25.406.750,-)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(17,52)
-
Persediaan
Jumlah 119.647.250,00 145.054.000,00 (25.406.750,-) (17,52)
ASET TETAP
Tanah
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Bangunan Monumen
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan air (Irigasi)
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak
Kesenian
Hewan/Ternak dan
Tumbuhan
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
-
660.549.000,00
49.800.000,00
-
-
-
-
-
3.467.800,00
-
-
-
-
-
614.649.000,00
49.800.000,00
-
-
-
-
-
3.467.800,00
-
-
-
-
-
45.900.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 713.816.800,00 667.916.800,00 45.900,00 6,87
ASET LAINNYA
Tagihan penjualan
angsuran
Aset tak berwujud
Aset lain-lain
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah - - - -
Jumlah Aset 833.464.050,00 812.970.000,00 20.493.250,00 2,52
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN
JANGKA PENDEK
Utang perhitungan pihak
ketiga
Uang muka dari kas
daerah
Utang jangka pendek
lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah - - - -
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA
-
LANCAR
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
-
119.647.250,00
-
145.054.000,00
-
(25.406.750,-)
-
(17,52)
Jumlah
EKUITAS DANA
INVESTASI
Diinvestasikan dalam
aset tetap
Diinvestasikan dalam
aset lainnya
710.349.000,00
3.467.800,00
664.449.000,00
3.467.800,00
45.900.000,00
-
6,91
-
Jumlah 713.816.800,00 667.916.800,00 45.900.000,00 6,87
JUMLAH
KEWAJIBAN DAN
EKUITAS DANA
833.464.050,00 812.970.800,00 20.493.250,00 2,52
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2011
Berdasarkan tabel 1.4 di atas, total aset Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan
Ilir tahun 2010 telah mengalami kenaikan daripada total aset
tahun 2009 sebesar Rp.
45.900.000,00 atau dipersentasikan sebesar 6,87%. Total aset
tahun 2010 sebesar Rp.
713.816.800,00 yang terdiri dari aset tetap berupa peralatan dan
mesin, gedung dan
bangunan, serta aset tetap lainnya sedangakan pada tahun 2009
sebesar Rp. 667.916.800,00.
Sedangkan ekuitas dana lancar tahun berupa cadangan persediaan
mengalami penurunan
sebesar Rp. 25.406.750,00 atau dipersentasikan sebesar 17,52%.
Hal itu dapat dilihat dari
jumlah ekuitas dana di tahun 2009 sebesar Rp. 145.054.000,00 dan
tahun 2010 sebesar Rp.
119.647.250,00.
Dari 2 laporan di atas, ditemukan beberapa kesalahan yang
dilakukan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam membuat laporan
keuangan. Masih
ditemukan ketidaksesuaian laporan keuangan Dispenda OI dengan
Permendagri No.13 Tahun
2006 dan PP No.24 Tahun 2005. Itu dapat dilihat di laporan
realisasi anggaran Dispenda OI
tidak merincikan anggaran dan realisasi dari Pendapatan Asli
Daerah secara rinci, pendapatan
dari pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang
sah tidak dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran. Selain
itu, terdapat kekurangan di
dalam kolom belanja yaitu tidak adanya belanja tidak terduga
dalam laporan realisasi
anggaran.
Beberapa kendala dan berbagai masalah dalam pelaporan keuangan
Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu: kurangnya sosialisasi yang
diberikan kepada pegawai
dalam menyusun laporan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir yang
sesuai dengan peraturan yang baru, sumber daya manusia yang
tidak ahli dalam bidangnya.
Selain itu, lemahnya pengendalian dan pengawasan intern,
ketidaktaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, penyusunan laporan keuangan
yang belum sesuai dengan
SAP, dan belum tertibnya pengelolaan aset yang dilakukan Dinas
Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.
Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang
penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir
yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : Analisis
Laporan Keuangan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.
RUMUSAN MASALAH
Apakah Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun
2010 telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 dan Permendagri
No.13 Tahun 2006 ?
-
KERANGKA PEMIKIRAN
I.5.1. Keuangan Daerah
Mamesah (dalam Halim, 2007:23) menyatakan bahwa :
keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban
yang dapat
dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa
uang maupun barang
yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki
oleh negara atau
daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan
perundangan yang
berlaku.
Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan
informasi
keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu,
dan dapat dipercaya. Untuk
itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi
akuntansi yang handal.
I.5.2. Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Halim dalam buku
Pengelolaan Keuangan Daerah (2007:24), bahwa:
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.
Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dapat dinilai dengan
uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah
tersebut. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara
efektif dan efisisen, salah
satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai
Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan
keuangan daerah tak lagi
bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
(Setda) Kabupaten/Kota
saja. Tapi, dalam Permendagri itupun disebutkan, setiap Satuan
Perangkat Kerja Daerah
(SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya,
yang kemudian
dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan.
I.5.3. Laporan Keuangan Daerah
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus
kas, dan kinerja keungan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya.
Menurut Pramono Hariadi dalam bukunya Pengelolaan Keuangan
Daerah
(2010:122) menerangkan bahwa :
laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan
realisasi
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi
keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta membantu
ketaatannya terhadap
Peraturan Perundang-undangan.
Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai
dari pencatatan,
pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
aplikasi komputer. PP No.24
tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan
bahwa:
-
Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian
manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan,
belanja,
transfer, dan pembiayaan.
Akuntansi anggaran sangat dibutuhkan untuk memulai sistem
akuntansi Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Akuntansi anggaran diselenggarakan setelah
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD. Pada dasarnya DPA yang dibuat
oleh masing-masing
SKPD merupakan dokumen untuk melaksanakan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) SKPD
yang sudah dibuat sebelumnya. Pembuatan RKA dan DPA ini
disesuaikan dengan struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 adalah sebagai
berikut:
a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran
menyajikan informasi tentang anggaran SKPD yang
terdiri dari pendapatan dan belanja, dan realisasi atas anggran
tersebut, informasi ini dapat
dianalisis dengan melihat selisih antara anggaran dan
realisasinya; rasio-rasio antar-rekening,
misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja
langsung terhadap belanja
tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan,
belanja langsung terhadap PAD.
Menurut Mahmudi dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
(2010:142), untuk menganalisis laporan keuangan menggunakan
beberapa metode, yaitu:
1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Analisis pertumbuhan
pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah
daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa
periode anggaran,
kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara
positif atau
negatifkah.
Pertumbuhan Pendapatan th t = 100%
2. Analisis Varians/ Selisih Anggaran Analisis varians anggaran
pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih
antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi
selisih anggaran
sangat membantu dalam memahami dan menganalisis kinerja
pendapatan.
3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Instansi
Rasio Kemandirian = 100%
4. Perhitungan Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan
Instansi
Rasio Efektivitas = 100%
5. Analisis Keserasian Belanja Analisis keserasian belanja
bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar
belanja. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik,
maka Dinas Pendapatan
perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja
antara lain berupa :
a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja Analisis
belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan
antara total
belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini
menjelaskan mengenai porsi
belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi.
Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja =
b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
-
Analisi belanja modal terhadap total belanja merupakan
perbandingan antara total
realisasi belanja modal terhadap total belanja. Rasio ini
menjelaskan porsi belanja
yang dialokasikan dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran
bersangkutan.
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja = 100%
6. Analisis Rasio Efisiensi Belanja Rasio efisiensi belanja
merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan
anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat
penghematan
anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari
rasio efisiensi ini
tidak bersifat absolut, tetapi relatif.
Rasio Efisiensi Belanja = 100%
b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai asset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang
dicakup oleh neraca terdiri
dari asset, kewajiban, dan dana ekiutas dana.
Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005, suatu aset dapat
diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan nonlancar, kewajiban diklasifikasikan menjadi utang
jangka pendek dan utang
jangka panjang, sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi
ekuitas dana lancar, ekuitas
dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
Menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si. dalam buku Akuntansi
Keuangan Daerah
(Akuntansi Sektor Publik) (2008:86), menyebutkan bahwa :
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh oleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal. Aset
diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah.
Menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si. dalam buku Akuntansi
Keuangan Daerah
(Akuntansi Sektor Publik) (2008:86), menyebutkan bahwa :
Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena
penggunaan
sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,
entitas
pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah juga terjadi
karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah,
kewajiban kepada
masyarakat luas, yaitu tunjangan, kompensasi, ganti rugi,
kelebihan setoran pajak dari
wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya,
atau kewajiban dengan
pemberi jasa lainnya.
Menurut Mahmudi dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
(2010:128) menjelaskan klasifikasi ekuitas dana sebagai
berikut:
Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu ekuitas
dana lancar, ekuitas
dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar
mencerminkan kekayaan
bersih atas aset lancar setelah dikurangi dengan kewajiban
lancar. Ekuitas dana
investasi mencerminkan kekayaan bersih yang diwujudkan dalam
dana cadangan
setelah dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana
cadangan
mencerminkan kekayaan bersih yang diwujudkan dalam bentuk dana
cadangan.
c. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan
memberikan informasi mengenai berbagai hal yang
tidak terbaca dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Catatan atas laporan
keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
-
1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan,
ekonomi makro, pencapaian target perda APBD.
2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pelaporan. 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-
transaksi.
4) Megungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi
pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan
keuangan.
5) Mengungkapkan informasi yang untuk pos-pos asset dan
kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
I.5.4. Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)
SKPD adalah entitas (konsep) akuntansi unit pemerintahan
pengguna
anggaran/pengguna barang yang diwajibkan menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Kepala
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi
keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pendapatan dan belanja, yang
berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap
SKPD harus membuat laporan
keuangan unit kerja. Sedangkan laporan keuangan yang harus
dibuat setiap unit kerja adalah
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Laporan keuangan
tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) sebagai dasar
penyusunan laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264)
mengatur tentang
prosedur akuntansi SKPD yaitu meliputi serangkaian proses mulai
dari pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban
pelaksanakan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi
komputer. Permendagri No. 13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan
264) juga mengatur
prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi
aset, dan akuntansi selain
kas. Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas
pendapatan, belanja, aset, dan
selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD
berdasarkan dokumen-dokumen
sumber yang diserahkan oleh bendahara.
1.5.5. Dinas Pendapatan Daerah
Dinas pendapatan daerah merupakan salah satu SKPD yang
bertanggung jawab kepada
Gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari
sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah,
kecamatan, dan satuan polisi
pamong praja sesuai dengan kebutuhan. Dalam Permendagri No.13
Tahun 2006 disebutkan
bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat
daerah dan dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan
Ilir selaku pengguna
anggaran atau pengguna barang.
METODE PENELITIAN
Menurut Soegiyono dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi
(2003;1),
metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk
mendapatkan data dengan tujuan
tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
ialah bersifat deskriptif
kualitatif. Deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk pengukuran
yang cermat terhadap
fenomena sosial yang terjadi. Peneliti mengembangkan konsep dan
menghimpun fakta, tetapi
tidak melakukan pengujian hipotesa.
-
Unit Analisis dalam penelitian ini adalah acuan dan pedoman
laporan realisasi
anggaran, analisis pendapatan, analisis belanja, acuan dan
pedoman laporan neraca, analisis
aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana serta acuan dan
pedoman catatan atas laporan
keuangan.
Sumber informasi dalam penelitian Analisis Laporan Keuangan
Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 adalah Sekretaris Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir,
Kepala Bidang Penerimaan di Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan
Ilir.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulis mencoba menganalisis variabel laporan keuangan Dinas
Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 yang memiliki 3 (tiga) dimensi,
yaitu Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dimensi pertama adalah Laporan Realisasi Anggaran memiliki
indikator yaitu, acuan
dan pedoman yang mengatur dalam pembuatan laporan realisasi
anggaran, analisis
pendapatan dan analisis belanja. Dimensi kedua laporan neraca
memiliki indikator yaitu,
acuan dan pedoman yang mengatur dalam pembuatan laporan neraca,
analisis aset dan
analisis kewajiban dan ekuitas dana. Dimensi terakhir adalah
catatan atas laporan keuangan
yang memiliki indikator, yaitu analisis catatan atas laporan
keuangan.
3.1. Analisis Data Laporan Realisasi Anggaran.
Analisis data Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk
mengetahui keterbukaan
dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
dalam alokasi dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola Dinas Pendapatan yang
menggambarkan perbandingan
antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.
Adapun unit analisis data dari
Laporan Realisasi Anggaran adalah :
a. Unit analisis acuan dan pedoman adalah acuan Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran Dinas
Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2010.
b. Unit analisis pendapatan adalah besarnya kontribusi
pendapatan Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terlampir dalam Laporan
Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan
Kabupetan Ogan Ilir Tahun 2010.
c. Unit analisis belanja adalah besarnya pengeluaran Dinas
Pendapatan Tahun 2010 yang terlampir dalam Laporan Realisasi
Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2010.
Demikian halnya dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
sendiri bahwa
Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu bentuk
keterbukaan dan
pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam
mengalokasikan dan
menggunakan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
berusaha untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban
dalam pengelolaan
keuangan daerah.
Menurut Sekretaris Dinas Pendapatan, Bapak Achmad Basuni
mengatakan bahwa :
Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat Dinas Pendapatan
merupakan bentuk
pertanggungjawaban Dinas Pendapatan dalam menggunakan dan
mengelola keuangan
Kabupaten Ogan Ilir.
Realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir Tahun
2010 dapat dilihat dalam tabel 3.1.
-
TABEL 3.1
REALISASI PENDAPATAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2010
(dalam rupiah)
URAIAN ALOKASI REALISASI
PEMAKAIAN
LEBIH/
(KURANG)
1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli
Daerah
1.1.1. Pendapatan Pajak
1.1.2. Pendapatan Retribusi
13.575.000.000,00
850.000.000,00
3.830.553.183,39
493.078.250,00
(9.744.446.816,61)
(356.921.750,00)
Jumlah 14.425.000.000,00 4.323.631.433,39 (10.101.368.566,61)
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011
Tabel 3.1 menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas
Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir dalam mengelola sumber daya ekonomi di
Kabupaten Ogan Ilir.
Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2010 belum mencapai
target yang ditetapkan
pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Untuk tahun 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
menganggarkan belanja
tidak langsung sebesar Rp. 5.032.914.327,- dan belanja langsung
sebesar Rp. 874.320.000,- .
Berdasarkan data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan keterbukaan dan
pertanggungjawaban atas pengelolaan
keuangan daerah.
Untuk mengetahui seberapa besar keterbukaan dan
pertanggungjawaban Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam pembuatan laporan realisasi
anggaran akan dijelaskan
secara terperinci di bawah ini.
3.1.1. Acuan dan pedoman yang mengatur pembuatan dan penyajian
laporan realisasi
anggaran.
Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis,
serasi dan
bertanggungjawab, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan
daerah perlu
ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya
pelaksanaan pembangunan dan
pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan
pertumbuhan
perekonomian daerah diperlukan kinerja keuangan yang efektif dan
efisien.
Menurut Ibu Nilawati selaku sekretaris bidang keuangan Dinas
Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 18/4/2012 , yaitu:
Dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan
ini kami
menggunakan acuan berupa PP No.24 Tahun 2005 dan Permendagri
No.13 Tahun
2006.
Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan bahwa laporan keuangan
Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No.24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kedua Peraturan
-
tersebut menjadi acuan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
dalam pembuatan laporan
keuangan.
Meskipun demikian staf Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
tidak banyak yang
mengetahui mengenai Peraturan tentang laporan keuangan tersebut,
mereka hanya mengikuti
dan mencontoh dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Hal ini
terlihat dari isi laporan
keuangan tahun 2010 masih mengikuti laporan keuangan tahun
sebelumnya. Hal ini sesuai
dengan yang dikatakan Bapak Achmad Basuni selaku sekretaris
Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir pada tanggal 17/4/2012, yaitu:
Untuk laporan keuangan tahun 2010, kami masih menggunakan
Peraturan yang lama
dan masih mengikuti prosedur seperti pembuatan laporan keuangan
tahun
sebelumnya.
Dalam laporan keuangan tahun 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir belum
mampu menggunakan peraturan yang terbaru dan masih mengikuti
prosedur yang sama
ketika membuat laporan keuangan tahun sebelumnya.
3.1.2. Analisis Pendapatan
Wewenang Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk
menganggarkan pendapatan
dalam Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dijelaskan pada
Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 30 ayat 1 bahwa pajak daerah
dan Lain-lain PAD yang
sah yang ditransfer langsung ke kas daerah.
Ibu Lita Sahara selaku bendahara penerimaan Dinas Pendapatan
pada tanggal
18/4/2012, mengatakan :
Pendapatan adalah hasil penerimaan kas daerah yang menambah
ekuitas dana dalam
periode tahun anggaran. Pendapatan yang dikelola oleh Dinas
Pendapatan adalah
pajak daerah dan retribusi daerah. Semua hasil pendapatan yang
dikelola langsung
disetorkan ke bank oleh bendahara penerimaan.
Kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk mencatat
dan melaporakan
jumlah pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan
peraturan-peraturan
yang berlaku.
TABEL 3.4
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2010
(dalam rupiah)
URAIAN ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI LEBIH/
(KURANG)
1. PENDAPATAN 1.2. Pendapatan Asli
Daerah
1.2.1. Pendapatan Pajak
1.2.2. Pendapatan Retribusi
13.575.000.000,00
850.000.000,00
3.830.553.183,39
493.078.250,00
(9.744.446.816,61)
(356.921.750,00)
Jumlah 14.425.000.000,00 4.323.631.433,39 (10.101.368.566,61)
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011
-
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun
anggaran 2010, Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun
2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Hal
itu dapat dilihat dari tidak
adanya pos lain-lain pendapatan yang sah dalam laporan realisasi
anggaran. Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir hanya mencantumkan hasil dari
pendapatan pajak dan
pendapatan retribusi. Hasil yang diperoleh Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir dari
pendapatan pajak dan pendapatan retribusi tidak terealisasi atau
tidak mencapai target yang
telah dianggarkan. Dengan tidak tercapainya anggaran yang telah
ditetapkan maka akan
berdampak bagi kekayaan Kabupaten Ogan Ilir.
Menanggapi hal itu, Ibu Nilawati selaku sekretaris keuangan
Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 18/4/2012 mengatakan bahwa
:
Untuk tahun anggaran 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
memang hanya
mengelola pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Dinas
Pendapatan menerima
hasil dari lain-lain pendapatan yang sah terakhir pada tahun
2008. Setelah tahun 2008,
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak lagi mengelola dan
menerima Lain-lain
Pendapatan yang Sah.
Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk tahun
anggaran 2010, Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak lagi mengelola hasil dari
lain-lain pendapatan yang
sah. Adapun hasil dari lain-lain pendapatan yang sah adalah
meliputi pendapatan hibah dari
badan swasta dalam negeri. Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
menerima lain-lain
pendapatan yang sah terakhir pada tahun 2008. Setelah tahun
2008, Dinas Pendapatan
Kabupaten ogan Ilir hanya mengelola dan menerima hasil dari
pendapatan pajak dan
pendapatan retribusi.
Selain itu melalui Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan
analisis pendapatan
antara lain dengan cara:
1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan. Suatu SKPD
dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu
memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang telah
dianggarkan. Apabila target tidak
dapat tercapai, butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan
penyebab tidak tercapainya
target. Berikut hasil data pendapatan yang diambil dari
informasi Laporan Realisai Anggaran
:
Untuk tahun anggaran 2010, alokasi pendapatan yang dianggarkan
Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir ditargetkan sebesar Rp.14.425.000.000,00 dan
terrealisasi sebesar Rp.
4.323.631.433,39 atau 30%. Dari data di atas, dapat dilihat
bahwa untuk tahun 2010 kinerja
pendapatan Dinas Pendapatan tidak baik karena tidak mampu
mencapai target yang sudah
ditetapkan. Penyebab tidak terealisasinya pendapatan pajak dan
pendapatan retribusi daerah
yang dikelola Dinas Pendapatan Ogan Ilir. Penyebab tidak
terealisasinya pendapatan pajak
dan pendapatan retribusi daerah, yaitu : kurang optimalnya
kegiatan pendataan wajib pajak
yang dilakukan Dinas Pendapatan, masih kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membayar
pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi kewajiban
masyarakat, dan masih lemahnya
sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dan
retribusi daerah. Selisih
antara anggaran dengan realisasi yang cukup besar menuntut Dinas
Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir untuk lebih giat lagi dalam memobilisasi pajak dan
retribusi daerah agar anggaran
dapat terealisasikan dengan baik.
2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan. Analisis pertumbuhan
pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Dinas
Pendapatan kabupaten Ogan Ilir selama beberapa periode anggaran,
kinerja anggarannya
mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau
negatif.
-
Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat pertumbuhan pendapatan
yang dikelola
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dari 4 tahun terakhir. Dari
4 tahun terakhir, total
pendapatan yang paling terbesar adalah di tahun 2008 dengan
total pendapatan sebesar Rp
68.440.032.857,00 atau mencapai 2287,69%. Hal itu dikarenakan di
tahun 2008, Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir mendapat hibah dari badan sebesar
Rp. 181.439.410,00 dan
dana perimbangan sebesar Rp. 64.758.634.132,00. Hal itu sangat
berdampak sekali untuk
pendapatan daerah. Tetapi tahun 2009 dan 2011, pertumbuhan
pendapatan terus meningkat
dari tahun ke tahun. Hal itu bisa dilihat dari total pendapatan
yang diraih di tahun 2009
sebesar Rp. 4.238.581.058,00 atau 19,87% dan tahun 2011 sebesar
Rp. 6.729.637.421,85 atau
55,64%. Sedangkan di tahun 2010 mengalami penurunan penerimaan
yaitu sebesar Rp.
4.323.631.433,39 atau 2,01%.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astuti selaku Kepala
Bidang Penerimaan
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 26 Juni 2012
mengatakan bahwa :
Jumlah penerimaan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir
Tahun Anggaran 2010 tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam laporan
keuangan.
Hasil penerimaan yang dimasukkan ke laporan keuangan adalah yang
sesuai dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Dan untuk tahun 2010, dalam DPA Dinas
Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan
hanya
mengelola pajak daerah dan beberapa retribusi daerah.
Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa hasil dari
penerimaan yang
dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak seluruhnya
dimasukkan dalam laporan
keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Yang dimasukkan
dalam laporan keuangan
adalah yang sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Dalam hal ini, sesuai dengan DPA Dinas Pendapatan
bertanggungjawab
dalam mengelola pajak daerah dan beberapa retribusi daerah.
2.1.3. ANALISIS BELANJA Kinerja anggaran belanja dinilai baik
apabila realisasi belanja lebih rendah dari
jumlah yang dianggarkan, yang lebih menunjukkan adanya efisiensi
anggaran.
Menurut Ibu Eti Fitrianti selaku Bendahara Pengeluaran Dinas
Pendapatan Ogan Ilir
pada tanggal 11/6/2012 mengatakan bahwa :
Yang menjadi pengeluaran Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
adalah belanja
langsung dan belanja tidak langsung. Adapun yang menjadi belanja
langsung yaitu
belanja pegawai, sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja
gaji dan biaya
pemungutan pajak daerah. Seluruh pengeluaran Dinas Pendapatan,
anggarannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.
Untuk tahun anggaran 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
menganggarkan
belanja operasi sebesar Rp. 5.860.984.327,- dan belanja modal
sebesar Rp. 46.250.000,-
dengan rincian sebagai berikut
Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun Anggaran 2010
(Dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Setelah
Perubahan
Realisasi Lebih/Kurang
1 BELANJA
OPERASI
-
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
5.281.494.327,-
579.490.000,-
3.760.900.792,-
561.072.200,-
(1.520.593.535,-)
(18.417.800,-)
2 BELANJA
MODAL
a. Belanja Peralatan
dan Mesin
46.250.000,-
45.900.000,-
(350.000,-)
Jumlah 5.907.234.327,- 4.367.872.992,- (1.539.361.335,-)
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011
Dari data-data di atas menjelaskan bahwa realisasi belanja Dinas
Pendapatan tidak
melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini
menunjukkan kinerja
anggaran belanja baik karena realisasi belanja lebih rendah dari
jumlah yang dianggarkan.
Berdasarkan hasil analisis kinerja anggaran belanja di atas
dapat disimpulkan bahwa
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan efisiensi
belanja terhadap belanja
operasi dan belanja modal. Hal ini dikarenakan jumlah belanja
yang dianggarkan lebih besar
dibandingkan dengan yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir atau yang
terealisasi. Namun ini tidak menandakan bahwa kinerja keuangan
Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir bagus atau tidak karena untuk mengetahui hal
tersebut harus dilihat juga
pencapaian tiap-tiap kegiatan yang telah dilaksanakan
3.2. Analisis Data Laporan Neraca.
Analisis data Laporan Neraca bertujuan untuk mengetahui proses
keterbukaan dan
pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam
memberikan laporan
yang menggambarkan posisi keuangan Dinas mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu.
Adapun analisis data Laporan Neraca adalah sebagai berikut :
a. Unit analisis acuan dan pedoman adalah acuan Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir dalam membuat Laporan Neraca Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2010.
b. Unit analisis aset adalah besarnya sumberdaya ekonomi yang
dimiliki Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terlampir dalam Laporan
Neraca Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.
c. Unit analisis kewajiban dan ekuitas dana adalah besarnya
utang dan kekayaan bersih Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang
terlampir dalam Laporan Neraca
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.
Demikian halnya dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
sendiri bahwa
Laporan Neraca merupakan keterbukaan dan pertanggungjawaban
Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir dalam memberikan laporan yang menggambarkan
posisi keuangan
Dinas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.
Menurut Sekretaris Dinas Pendapatan, Bapak Achmad Basuni
mengatakan bahwa :
Laporan Neraca yang dibuat Dinas Pendapatan menggambarkan posisi
keuangan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.
Unsur yang dicakup dalam laporan neraca terdiri atas aset,
kewajiban dan ekuitas
dana.
-
Untuk mengetahui seberapa besar keterbukaan dan
pertanggungjawaban Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam pembuatan laporan neraca
akan dijelaskan secara
terperinci di bawah ini.
3.2.1. Acuan dan pedoman yang mengatur dalam pembuatan laporan
neraca
Laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir yang
terdiri dari LRA, Neraca dan CaLK, disusun berdasarkan struktur
anggaran APBD sesuai
Permendagri No.13, sehingga terdapat perbedaan struktur akun
dengan PP No.24 Tahun 2005
oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah langkah konversi.
3.2.2. Analisis Aset
Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlacar. Aset
lancar meliputi kas,
investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset
nonlancar meliputi investasi
jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Aset
tetap meliputi tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan, aset tetap lainnya, dan
konstruksi dalam pengerjaan. Yang termasuk dalam aset lainnya
adalah aset tak berwujud
dan aset kerja sama (kemitraan).
Berdasarkan pengolahan data pada tabel di atas dapat diperoleh
informasi bahwa aset
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 31 Desember
2010 secara berurutan
sebagai berikut:
a. 85,6% aset tetap, b. 14,3% aset lancar, dan c. 0% aset
lainnya
Sementara itu, pada tahun sebelumnya, yaitu 31 Desember 2009 ,
proporsi komposisi aset
adalah :
a. 82,2% aset tetap, b. 17,8% aset lancar, dan c. 0% aset
lainnya.
Jika dibanding dengan tahun 2009, maka komposisi aset untuk
tahun 2010 dapat
dikatakan lebih baik. Hal itu dapat dilihat dengan adanya
peningkatan aset tetap, penurunan
aset lancar. Peningkatan aset tetap sebesar 3,4% dan penurunan
aset lancar sebesar (3,5%).
Sementara itu, aset lainnya proporsinya sama dengan tahun
sebelumnya.
Berdasarkan data-data dan pendapat-pendapat di atas, dapat
disimpulkan bahwa akun
aset dalam laporan neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
untuk tahun anggaran 2010
telah mendekati format yang telah dibuat di Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tetapi masih adanya
beberpa perbedaan
yang terjadi dalam akun aset lancar. Selain itu, Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk
tahun anggaran 2010 juga belum mampu membeli, melakukan, bahkan
melaksanakan
program yang dapat meningkatkan aset Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir. Di samping
itu, dapat disimpulkan pula proporsi komposisi aset dari tahun
2009 ke tahun 2010 telah ada
peningkatan. Itu dapat dilihat dari kenaikan persentase kenaikan
total aset sebesar 2,52% dari
tahun anggaran sebelumnya.
1.2.3. Analisis Kewajiban dan Ekuitas Dana Menurut Bapak Achmad
Basuni selaku sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan
Ilir pada tanggal 17 April 2012:
Kewajiban merupakan suatu tugas atau tanggungjawab untuk
bertindak atau
melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban Dinas
Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir adalah sesuatu yang harus dibayarkan dinas kepada
pihak lain dalam waktu
12 (dua belas) bulan.
-
Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan pengertian
kewajiban dan apa yang
menjadi kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.
Kewajiban merupakan tugas dan
tanggungjawab untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan
cara tertentu. Yang
menjadi kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah
membayar utang kepada
pihak lain yang dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan.
1. Analisis Kewajiban Berdasarkan hasil pengolahan data di atas
menjelaskan bahwa untuk tahun
anggaran 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak
memiliki kewajiban
untuk dibayarkan ke pihak lain. Adapun isi pos kewajiban dalam
laporan neraca telah
sesuai dengan apa yang dikerjakan Dinas Pendapatan Kabupaten
Ogan Ilir. Selain itu,
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak menerima kelebihan
setoran pajak dari
wajib pajak dan alokasi/relokasi pendapatan ke entitas
lainnya.
Selain itu dapat pula dilakukan analisis terhadap kewajiban
yaitu sebagai berikut:
a. Rasio Likuiditas Dalam menganalisis tingkat likuiditas Dinas
Pendapatan digunakan:
1. Rasio Lancar
Rasio Lancar =
= =
Berdasarkan rasio lancar di atas menunjukkan bahwa pada tahun
2010, current
ratio Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah . Rasio ini
menunjukkan
aset yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak
digunakan
untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Hal itu dikarenakan
Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki kewajiban atau
utang.
2. Rasio Kas
Rasio Kas =
= =
Berdasarkan rasio kas di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010,
cash ratio
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah . Rasio ini
menunjukkan kas
yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak
digunakan untuk
membayar kewajiban yang jatuh tempo. Hal itu dikarenakan Dinas
Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki kewajiban atau utang.
b. Rasio Solvabilitas
Rasio Solvabitas =
= =
Berdasarkan rasio solvabilitas di atas menunjukkan bahwa pada
tahun 2010, rasio
solvabilitas Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah . Rasio
ini
menunjukkan kas yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan
Ilir tidak
digunakan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Hal itu
dikarenakan
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki kewajiban
atau utang.
2. Analisis Ekuitas Dana Berdasarkan format akun ekuitas dana
laporan neraca dalam PP No.24 Tahun
2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 dengan laporan neraca yang
dibuat oleh
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir terdapat perbedaan atau
tidak sesuai dengan
pedoman yang berlaku. Itu dapat dilihat dari tidak adanya pos
ekuitas dana cadangan
dalam laporan neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk
tahun anggaran
-
2010. Ekuitas dana cadangan tersebut mencerminkan kekayaan
pemerintah yang
dicadangkan untuk tujuan tertentu.
Berdasarkan analisis di atas, maka temuan penelitian dalam
Laporan Neraca adalah
Laporan neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
kurang terbuka dan
bertanggungjawab. Hal itu dapat dilihat masih banyaknya
akun-akun yang tidak terinci
sehingga tidak diketahui jumlah rincian aset, kewajiban dan
ekuitas dana yang dikelola Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Dinas Pendapatan belum mampu
mengelola keuangan
daerah dan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang telah
diberikan Pemerintah
Daerah.
1.3. Analisis Data Catatan Atas Laporan Keuangan Adapun unit
analisis data dari Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai
berikut
:
a. Unit analisis catatan atas laporan keuangan adalah sumber
informasi atas pencapaian kinerja keuangan Dinas Pendapatan Tahun
2010 yang terlampir dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan
Ilir Tahun
2010.
Untuk mengetahui seberapa besar keterbukaan dan
pertanggungjawaban Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam pembuatan laporan neraca
akan dijelaskan secara
terperinci di bawah ini.
Secara lengkap informasi yang harus dimuat pada Catatan Atas
Laporan Keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005
tentang Standar
Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13
Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut bapak Faisal Mochtar selaku Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir
pada tanggal 17/4/2012 :
Catatan atas laporan keuangan yang dibuat Dinas Pendapatan
disusun untuk
menyediakan informasi yang nyata mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi
yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam satu
periode.
Sesuai dengan pendapat-pendapat di atas, berikut ini catatan
atas laporan keuangan
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010:
Catatan Atas Laporan Keuangan
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2010
Pentingnya Laporan Keuangan yang disusun sebagai dasar
pertanggungjawaban program dan kegiatan secara akuntabel.
Penyusunan laporan
keuangan baik triwulan, semesteran dan akhir tahun 2010 memuat
pencapaian
kondisi non fisik (keuangan) sesuai dengan aktualisasi
penerimaan dan pengeluaran
yang tertata sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan
penerapan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tahun 2005 yang baku,
meliputi :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD memberikan informasi
tentang
realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan
laporan realisasi
anggaran tahun anggaran 2010, alokasi pendapatan yang
dianggarkan Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir ditargetkan sebesar Rp.
14.425.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 4.323.631.433,39 atau 30%. Sementara
itu, realisasi belanja
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun anggaran 2010
sebesar Rp.
4.367.872.992,- dari Rp. 5.907.234.327,- sesuai dengan yang
dianggarkan dalam
APBD TA 2010.
-
b. Neraca Kas SKPD menyajikan informasi tentang posisi aset,
kewajiban, dan
ekuitas Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran
2010. Dari Neraca
tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.
833.464.050,-
dan Kewajiban sebesar 0 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih)
Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 adalah sebesar Rp.
833.464.050,-.
c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar
pengguna laporan
keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat
dalam laporan
keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang
kebijakan fiskal,
kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan,
daftar rinci atau
uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca.
Selama Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan
Ilir
menerima anggaran pengeluaran (DPA Umum SKPD) sebesar Rp.
5.907.234.327,-
bersumber dari APBD yang digunakan untuk membiayai seluruh
kegiatan di SKPD
(Dinas Pendapatan).
Dalam penerapannya, pada TA 2010 Dinas Pendapatan mengelola
Belanja
Pegawai sebesar Rp. 3.760.900.792,- ; Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp.
561.072.200,-; Belanja Modal sebesar Rp. 45.900.000,-. Sehingga
Total Dana yang
dikelola seluruhnnya selama Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar
Rp.
4.367.872.992,- terbilang Empat miliar tiga ratus enam puluh
tujuh juta delapan
ratus tujuh puuh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua
rupiah.
Estimasi Pendapatan yang dianggarkan pada Dinas Pendapatan untuk
Tahun
Anggaran 2010 sebesar Rp. 14.425.000.000,- yang berasal dari
estimasi Pendapatan
Asli Daerah, terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah dan
Pendapatan Retribusi
Daerah. Dari anggaran tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan
Ilir hanya
mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp. 4.323.631.433,39
(kurang Rp.
10.101.368.566,61 dari anggaran yang telah ditetapkan). Adapun
rinciannya adalah
Rp. 3.830.553.183,39 untuk Pendapatan Pajak dan Rp.
493.078.250,- untuk
Pendapatan Retribusi.
Posisi keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
adalah
sebagai berikut :
Total Aset sebesar Rp. 833.464.050,- ; Kewajiban sebesar Rp. 0 ;
dan Ekuitas
Dana sebesar Rp. 833.464.050,-. Jumlah Aset sebesar Rp.
833.464.050,- terdiri
dari Aset Lancar sebesar Rp. 119.647.250,- ; Aset Tetap sebesar
Rp. 713.816.800,
; serta Aset Lainnya sebesar Rp 0. Jumlah Kewajiban sebesar Rp.0
,-. Jumlah
ekuitas dana sebesar Rp. 833.464.050,- terdiri dari ekuitas dana
lancar sebesar Rp.
119.647.250,- ; dan ekuitas dana investasi sebesar Rp.
713.816.800,- Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2011
Berdasarkan analisis di atas, maka temuan penelitian dalam
Catatan Atas Laporan
Keuangan adalah Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2010 telah menjelaskan informasi posisi keuangan dan
kinerja keuangan yang diraih
Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Hal itu
menunjukkan bahwa Dinas
Pendapatan telah melaksanakan proses keterbukaan dan
pertanggungjawaban atas
pengelolaan keuangan daerah. Catatan atas laporan keuangan
tersebut menjelaskan
bagaimana Dinas Pendapatan mengelola keuangan daerah dan
melaksanakan setiap
tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
kepada Dinas Pendapatan.
Selain itu, catatan atas laporan keuangan Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir
menggambarkan kondisi keuangan Kabupaten Ogan Ilir.
KESIMPULAN
-
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2010
mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerimaan daerah dari kedua sektor
baik pajak maupun
retribusi daerah belum terealisasi secara maksimal. Hal ini
ditunjukkan dari jumlah realisasi
penerimaan yang sangat kecil dibandingkan dengan target yang
telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir sendiri. Belanja Dinas
Pendapatan tidak melebihi
dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini
menunjukkan kinerja anggaran
belanja baik karena realisasi belanja lebih rendah dari jumlah
yang dianggarkan.
Laporan Neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
mengacu pada
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah. Aset yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2010 tidak terinci
secara jelas di dalam Laporan Neraca. Dinas Pendapatan tidak
memiliki kewajiban. Hal itu
terjadi karena Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak
melakukan kemitraan dengan
pihak lain. Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2010 telah menjelaskan informasi posisi keuangan dan kinerja
keuangan yang diraih Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Hal itu menunjukkan
bahwa Dinas Pendapatan
telah melaksanakan proses keterbukaan dan pertanggungjawaban
atas pengelolaan keuangan
daerah.
SARAN
Dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka ada
beberapa saran yang
dapat diberikan sebagai masukan dalam membuat Laporan Keuangan
Dinas Pendapatan
Kabupaten Ogan Ilir : Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
hendaknya lebih memahami
format laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No.13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih
mudah memahaminya
maka dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan pembuatan dan
penyajian laporan
keuangan. Sarana yang digunakan hendaknya semakin ditingkatkan
agar lebih mudah dalam
pembuatan Laporan Keuangan. Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
hendaknya sudah siap
menggunakan Peraturan yang terbaru dalam membuat Laporan
Keuangan. Selain itu, Dinas
Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir hendaknya mampu meningkatkan
penerimaan daerah, baik
dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi maupun lain-lain
pendapatan daerah yang sah
agar dapat meningkatkan kekayaan Kabupaten Ogan Ilir.