Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Page 1 Development of BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation

Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Dr. Donny Maha Putra

Pembahasan

1.Updating Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

2. Likuidasi Satker BLU

3.Telaah dan Analisis LK BLU oleh Kanwil DJPb


01Updating Segmen Akun pada Bagan

Akun Standar (BAS)

Updating Segmen Akun pada Bagan AkunStandar (BAS)

Updating BAS Penanganan COVID-19 (..1)Surat Dirjen Pb No. S-369/PB/2020 - Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

525xxx/537xxx Akun-Akun Belanja BLU

Akun Uraian

525152 Bel Barang BLU - Penang Pan C-19

525153 Bel Barang Persediaan BLU - Penang Pan C-19

525154 Bel Jasa BLU - Penang Pan C-19

525155 Bel Pemeliharaan BLU - Penang Pan C-19

523114 Bel Perjalanan - Penang Pan C-19

537122 Bel Modal PM BLU - Penang Pan C-19

537123 Bel Modal GB BLU - Penang Pan C-19

537124 Bel Modal Lainnya BLU - Penang Pan C-19

Tinjauan Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisikserta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

2. ATB mensyaratkan kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan, serta biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

BMN-Aset Lainnya

1. Persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan berdasarkan niat awalnya (intention) sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak alokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan.

2. Suatu barang dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja.

BMN-Persediaan

1. Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan nilai perolehan per satuannya memenuhi satuan minimum kapitalisasi BMN.

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

BMN-Aset Tetap

NonBMN

1. Digunakan untuk belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan, belanja jasa, pemeliharaan, perjalanan dan belanja barang BLU.

2. Digunakan untuk perolehan Aset Tetap yang nilai per satuannya dibawah satuan minimum kapitalisasi.

3. Digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah, Bantuan Sosial dalam bentuk uang.

Kriteria Kapitalisasi Saat Awal PerolehanJenis Aset Tetap PMK 181/PMK.06/2016

Peralatan dan Mesin ≥ 1.000.000

Gedung dan Bangunan ≥ 25.000.000

MULAI BERLAKU Mulai tahun 2018

Pemilihan antaraBelanja Barang

dan Belanja Modal dalam pengadaan

awal

Memenuhi Kriteria

Pengakuan Aset

Tetap/Aset Lainnya?

Iya

Tidak

Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi:

P/M ≥ 1.000.000G/B ≥ 25.000.000

Iya Belanja Modal sesuai

peruntukannya

Belanja Barangsesuai

peruntukannyaTidak

Kriteria Kapitalisasi Setelah Perolehan

Belanja Modal

1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS;

2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR

KINERJA ATAU VOLUME ASET

3. NILAI MINIMUM KAPITALISASI:

• PM ≥ 1jt (2018)

• GB ≥ 25jt (2018)

Belanja Barang

Minimal 1 (satu)

terpenuhi

RKA KL

Tidak memenuhi satu pun kriteria di atas

Kebijakan Implementasi Akun Khusus Covid

Satker K/L telah menggunakan akun khusus COVID-19 dalam proses revisi DIPA. Bagi Satker K/L yang sudah melakukan revisi DIPA dengan menggunakan akun lama agar menyesuaikan/merevisi POK ke Kanwil DJPb dengan menggunakan akun terbaru

Bagi Sakter K/L yg sudah melakukan revisi DIPA dan merealisasikannya (telah terbit SP2D) untuk saat ini tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun agar melakukan revisi POK terhadap sisa pagunya ke akun baru

Satker K/L agar menghimpun informasi tentang realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang telah terbit SP2D-nya dengan menggunakan akun lama, untuk nantinya diminta oleh KPPN mitra kerjanya

Perubahan/revisi akun lama ke akun baru khusus penanganan pandemi COVID-19 agar dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN

S-308/PB/2020

&S-

369/PB/2020Panduan Teknis

Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah

Pusat Edisi 28

Kebijakan Implementasi Akun Khusus Covid

Refocussing dan Realokasi AnggaranK/L menyisir kegiatan-kegiatan dan/atau belanja-belanja yang tidak menjadi

prioritas di masa pandemi. Dialihkan untuk penang anan pandemi C-19.

Akun Penanganan Pandemi COVID-19Penjelasan atas penggunaan akun-akun khusus dalam rangka penanganan

Pandemi COVID-19 pada LRA dan LO serta informasi penggunaan akun lama pada pengungkapan lainnya

Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19 pada LK• anggaran dan realisasinya termasuk penerimaan hibah langsung,

• pekerjaan fisik yang terhambat sehingga berpotensi meningkatkan nilai KDP, • kerugian mitra yang berpotensi meningkatkan piutang tak tertagih,

• potensi turunnya penerimaan perpajakan dan PNBP, dsb

UU No. 2 / 2020Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19)

Langkah Pengungkapan

Apabila ada informasi lain yang relevan dapat ditambahkan

penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan pada setiap pos

laporan keuangan.2

Dampak dan penang pan C-19 atas Pendapatan, Belanja, Aset,

Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan LO, dan Beban diungkapkan

secara khusus pada masing-masing pos laporan keuangan terkait.

Apabila terdapat informasi penting lainnya terkait dampak dan

penang pan C-19 yang tidak spesifik mempengaruhi pos laporan

keuangan dapat diungkapkan pada penjelasan penting lainnya.

1

3

Daftar Dampak dan Penang Pan C-19No. Data Uraian Jenis Pengungkapan

1. Laporan Realisasi Anggarana. Pendapatan Perpajak

an

Kenaikan/penurunan Pendapatan Perpajakan yang

dapat ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi d

an konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan

fiskalmisal relaksasi perpajakan .

• Jenis Pendapatan Perpajakan• Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perpajakan Th 2020 dan

perbandingan dengan Th 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

b. Pendapatan PNBP Kenaikan/Penurunan PNBP karena dapat ditinjau

dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan konsum

si masyarakat, serta adanya kebijakan sosial seper

ti PSBB

• Jenis Pendapatan PNBP• Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Th 2020 dan


c. Penerimaan Hibah la

ngsung

Hibah langsung uang diprediksi akan meningkat

terutama pada K/L langsung menangani pan C-19

terutama Kemenkes dan BNPB

• Jenis penerimaan hibah langsung• Tanggal perjanjian Hibah langsung• Estimasi penerimaan hibah langsung Th 2020• Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung s.d. T

h 2020, dan perbandingan dengan Th 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan.

d. Realokasi Anggaran Realokasi anggaran atas belanja yang tidak priorita

s ke belanja dalam rangka penanggulangan da

mpak C-19.

• Satuan Kerja• Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan• Jenis Belanja• Jumlah Refocussing/Realokasi Anggaran• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

e. Realisasi Belanja Realisasi belanja dalam rangka penang pan C-19 ya

ng telah terbit SP2D dengan menggunakan ak

un lama.

• Jenis Belanja• Jumlah• Koreksi yang dilakukan• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

Realisasi belanja dengan akun rangka penangananpan Covid-19

• Jenis Belanja• Jumlah• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

Daftar Dampak dan Penang Pan C-19

2. Laporan Operasional

a. Pendapatan Perpajakan Kenaikan/penurunan Pendapatan Perpajakan yang

dapat ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi d

an konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan fi

skal misal relaksasi perpajakan .

• Jenis Pendapatan Perpajakan• Jumlah Pendapatan Perpajakan Th 2020 dan p

erbandingan dengan Th 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

b. Pendapatan Penerimaaan

Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kenaikan/ Penurunan Pendapatan PNBP karena dap

at ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan

konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan sosial

seperti pembatasan sosial berskala besar.

• Jenis Pendapatan PNBP• Jumlah Pendapatan PNBP Th 2020 dan


c. Penerimaan Hibah langsung Hibah langsung barang maupun uang diprediksi aka

n meningkat terutama pada K/L yang langsung

menangani pan C-19 terutama Kemenkes

• Jenis penerimaan hibah langsung• Tanggal perjanjian Hibah langsung• Estimasi penerimaan hibah langsung Th 2020• Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah

langsung sampai dengan Th 2020, danperbandingan dengan Tahun 2019.

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan.d. Beban Realisasi Beban dalam rangka penang pan C-19 yan

g

telah terbit SP2D dgn menggunakan akun lama.

• Jenis Beban• Jumlah• Koreksi yang dilakukan• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

Realisasi beban dengan akun rangka penang pan Co

vid-19

• Jenis Beban• Jumlah• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

Daftar Dampak dan Penang Pan C-193. Laporan Perubahan Ekuitas

Transfer Antar

Entitas (Transfer

Masuk - Transfer

Keluar)

Transaksi Antar Entitas TK-TM, dapat

berupa persediaan, peralatan dan mesi

n berupa alat kesehatan, dan/atau jeni

s- jenis BMN lainnya yang spesifik un

tuk penanganan pandemi Covid-19

• Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)• Satker yang melakukan TM dan Jumlahnya• Satker yang melakukan TK dan Jumlahnya• Penjelasan atas selisih, jika ada.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

4. Neracaa. Piutang

Perpajakan

Penagihan Piutang Perpajakan yang

terhambat karena dampak C-19 shg

meningkatkan jumlah penyisihan piuta

ng dan piutang kategori macet

• Jenis Piutang Perpajakan• Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Des 2020• Jumlah Piutang Perpajakan yang masuk kategori macet per 31 Des 2020

dan perbandingan dengan 31 Des 2019• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan

b. Piutang PNBP Penagihan Piutang PNBP terhambat

karena dampak C-19 sehingga

meningkatkan jumlah penyisihan piuta

ng dan piutang kategori macet

• Jenis Piutang PNBP• Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Des 2020• Jumlah piutang PNBP yang masuk kategori macet per 31 Des 2020 dan

perbandingan dengan 31 Des 2019• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan

c. Persediaan Timbulnya persediaan dalam rangka

penang pan C-19

• Jenis Persediaan dalam rangka penang pan C-19• Perbandingan Saldo Persediaan dengan periode sebelumnya• Sumber perolehan persediaan (APBN atau Hibah)• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan

d. KDP Penyelesaian KDP yang terhambat

sehingga berpotensi masih terdapat

saldo KDP pada akhir tahun yang

seharusnya sudah selesai sesuai kontr

ak

• Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan.• Realisasi pekerjaan s.d Th 2020.dan perbandingan Th 2019.• Penyebab tertundanya penyelesaian KDP• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan

e. Kewajiban Kewajiban yang berasal dari belanja

penang pan C-19 yang secara signifika

n belum terbayar

• Jenis kewajiban (belanja yang masih harus dibayar)• Jumlah per 31 Des 2020 dan perbandingannya dengan 31 Des 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan


02Likuidasi Satker BLU

(PMK No.48/PMK.05/2017)

Likuidasi Satker BLU

(PMK No.48/PMK.05/2017)

Likuidasi (PMK No.48/PMK.05/2017)Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat

pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga

Entitas Akuntansi (EA) adalah:

unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.

Contoh : Satker Kejari, Satker Polres, Satker Dinas Pertanian, dll

Entitas Pelaporan (EP) adalah:

unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan per-UU-an wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa LK.

Contoh : Kementerian Perdagangan, Badan Narkotika Nasional, Bendahara Umum Negara, dll

Tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan

Perubahan status menjadi BLU atau BUMN dan sebaliknya, serta perubahan UBL Satker menjadi UBL Bagian Satker atau UBL Bukan Satker

Perubahan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang antara lain disebabkan karena:

Tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau

Kriteria Likuidasi

Penyelesaian Likuidasi BLU: Saldo Aset dan Kewajiban

Untuk pemindahan saldo BMN (persediaan, aset tetap, dan aset lainnya)dilakukan transfer keluar pada Aplikasi SIMAK-BMN/Persediaan di Satker yang Dilikuidasi

Untuk pemindahan Saldo Aset (selain Kas di BLU dan BMN) dan Kewajibandilakukan perekaman jurnal pada menu Jurnal Transfer Keluar/Masuk padaAplikasi SAIBA di Satker yang Dilikuidasi kemudian dilakukan pengeriman ADK transfer ke Satker yang Ditunjuk

Untuk pemindahan Saldo Kas di BLU dilakukan perekaman jurnal manual pada menu Jurnal Umum pada Aplikasi SAIBA, baik di Satker yang Dilikuidasi maupun Satker yang Ditunjuk

Jurnal atas Pemindahan Saldo Kas di BLU pada Satker yang Dilikuidasi

Jurnal atas Kas di BLU yang sudah Disahkan

D/K Akun Uraian Laporan

D 311315 Penyesuian SAL BLU LPSAL, LAK, LPE

K 1119xx Kas pada BLU (selain Kas dan Bank

BLU Belum Disahkan -111914)

Neraca

K 1133xx Invetasi Jangka Pendek BLU Neraca

K 166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya Neraca

Selanjutnya atas perekaman jurnal tersebut Satker BLU yang dilikuidasi mengajukan permintaan penyesuaian nilai Kas dan

Bank BLU kepada KPPN mitra kerja.

Jurnal Kas di BLU yang Belum Disahkan dan Kas Lainnya BLU


D 391119 Koreksi Lainnya LAK, LPE

K 111826 Kas Lainnya di BLU Neraca

K 111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Neraca

K 165111 Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasik

an

Neraca

Jurnal atas Saldo Kas di BLU pada Satker yang Ditunjuk Jurnal atas Kas di BLU yang sudah Disahkan

Selanjutnya atas perekaman jurnal tersebut Satker BLU yang ditunjuk mengajukan permintaan penyesuaian nilai Kas dan

Bank BLU kepada KPPN mitra kerja.

Jurnal Kas di BLU yang Belum Disahkan dan Kas Lainnya BLU


D 1119xx Kas pada BLU (selain Kas dan Bank

BLU Belum Disahkan -111914)

Neraca

D 1133xx Invetasi Jangka Pendek BLU Neraca

D 166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya Neraca

K 311315 Penyesuian SAL BLU LPSAL, LAK, LPE


D 111826 Kas Lainnya di BLU Neraca

K 111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Neraca

K 165111 Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan Neraca

K 391119 Koreksi Lainnya LAK, LPE


03Telaah & Analisis LK

BLU

oleh Kanwil DJPb

Dasar Hukum Pelaksanaan Telaah dan Analisi Laporan Keuangan BLU oleh Kanwil DJPb

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan


tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum


tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang

Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Gambaran Umum Telaah & Analisis LK BLUPasal 3 huruf g, Pasal 10 huruf g dan Pasal 18 huruf n PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Bidang yang memiliki fungsi

pembinaanakuntansi dan

pelaporankeuangan

Bidang yang memiliki fungsi

pemabinaan pola pengelolaan

keuangan BLU

Telaah LK BLU

Analisis LK BLU

kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur berserta pos-posnya

dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam

memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

kegiatan untuk menyediakan bahan dan informasi permasalahan,

serta langkah-langkah perbaikan kinerja manajemen Satker BLU yang

berkaitan dengan posisi keuangan BLU saat ini dan mendatang

KANWIL DJPB

Lampran PER-28/PB/2019:

Modul Pedoman Telaahdan Analisis LaporanKeuangan BLU oleh

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

Gambaran Umum Telaah & Analisis LK BLUPersiapan Petugas dalam Melakukan

Telaah LK BLU

Persiapan Petugas dalam Melakukan

Analisis LK BLU

1. Mempedomani PSAP 13 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum;

2. Mempedomani PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan

Layanan Umum;

3. Mempelajari dan mengenal seluk beluk sistem aplikasi

yang digunakan dalam melakukan pengesahan

pendapatan BLU dan belanja BLU, serta sistem aplikasi

pendukung lainnya dalam menatausahakan Barang Milik

Negara;

4. Mempelajari dan mengenal seluk beluk serta mendapatkan

akses ke dalam sistem aplikasi e-Rekon&LK sesuai tingkat

kewenangan yang diberikan;

5. Mempelajari karakteristik rumpun dan kebijakan akuntansi

yang diatur khusus masing-masing Satker BLU yang ada di

wilayah kerja Kanwil DJPb; dan

6. Mempelajari laporan keuangan BLU periode pelaporan

terakhir pada masing-masing Satker BLU yang ada di

wilayah kerja Kanwil DJPb.

1. Mempedomani PSAP 13 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum;

2. Mempedomani PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan

Layanan Umum;

3. Mempelajari dan mengenal seluk beluk komponen LK BLU

dan laporan detailnya misalnya neraca percobaan akrual;

dan

4. Mempelajari karakteristik rumpun dan kebijakan akuntansi

yang diatur khusus masing-masing Satker BLU yang ada di

wilayah kerja Kanwil DJPb.

Pedoman Pelaksanaan Telaah LK BLUTime Frame Periode Pelaksanaan Telaah LK BLU oleh Kanwil DJPb

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV

Bahan

Telaah

LK BLU

unaudited

Data aplikasi

e-rekon&LK

Data

aplikasi e-

rekon&LK

LK BLU

Semester I

Data aplikasi

e-rekon&LK

Data aplikasi

e-rekon&LK

Kegiatan

1. Telaah penyampaian & kelengkapan LK BLU

2. Telaah kesesuaian & konsisten data LK yg

disajikan

3. Telaah angka & penyajian komponen LK BLU

1. Telaah saldo awal Neraca & LPE

2. Telaah data transaksi realisasi pdpatan & blanja

TAB

3. Telaah keandalan data hasil monitoring aplikasi

e-rekon&LK

1. Telaah penyampaian & kelengkapan LK BLU

2. Telaah kesesuaian & konsisten data LK yg

disajikan

3. Telaah angka & penyajian komponen LK BLU

1. Telaah data transaksi realisasi pndptan & blanja

TAB

2. Telaah keandalan data hasil monitoring aplikasi

e-rekon&LK

Pedoman Analisis LK BLUPelaksanaan analisis laporan keuangan BLU dilakukan secara mandiri oleh Kanwil DJPb terhadap laporan keuangan BLU periode

tahunan telah diaudit (audited). Kanwil DJPb secara mandiri mengumpulkan data dan informasi yang ada di laporan keuangan

BLU, baik dalam tahun berkenaan maupun dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan analisis tren dan analisis rasio.

AnalisisTren

AnalisisRasio

1. Analisis tren laporan keuangan BLU secara horisontal dan interpretasi hasilnya

Mengetahui kecenderungan kenaikan/penurunan kinerja keuangan BLU dengan membandingkan data keuangan secara

horisontal pada pos laporan keuangan atau data pada rasio keuangan pada beberapa tahun sebelumnya atau bersifat

time series.

2. Analisis tren laporan keuangan BLU secara vertikal dan interpretasi hasilnya

Mengetahui kecenderungan kenaikan/penurunan kinerja keuangan BLU dengan membandingkan data keuangan secara

vertikal hubungan keuangan antar pos – pos LK pada satu periode.

1. Analisis rasio keuangan BLU aspek likuiditas dan interpretasi hasilnya

2. Analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan dan interpretasi hasilnya

3. Analisis rasio keuangan BLU aspek pengembangan dana dan interpretasi hasilnya

4. Analisis rasio keuangan BLU aspek pengelolaan aset dan interpretasi hasilnya

Pedoman Pelaksanaan Telaah LK BLU

Tahap I

1. Telaah saldo awal pada neraca percobaan akrual dan LPE;

2. Telaah data transaksi realisasi pendapatan dan belanja

tahun anggaran berjalan; dan

3. Telaah keandalan data berdasarkan hasil monitoring pada

aplikasi E-Rekon&LK.

1. Telaah penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan BLU

tahun sebelumnya unaudited;

2. Telaah kesesuaian data laporan keuangan BLU tahun

sebelumnya unaudited antara yang disampaikan dengan

cetakan aplikasi;

3. Telaah Neraca BLU periode tahunan unaudited;

4. Telaah LRA BLU periode tahunan unaudited;

5. Telaah LPSAL BLU periode tahunan unaudited;

6. Telaah LO BLU periode tahunan unaudited;

7. Telaah LPE BLU periode tahunan unaudited;

8. Telaah LAK BLU periode tahunan unaudited;

9. Telaah Neraca Percobaan (akrual) BLU periode tahunan

unaudited; dan

10. Telaah antar laporan keuangan BLU periode tahunan

unaudited.

Tahap II

Pedoman Pelaksanaan Telaah LK BLU

Tahap III

Tahap IV

1. telaah data transaksi realisasi pendapatan dan belanja tahun

anggaran berjalan; dan

2. Telaah keandalan data berdasarkan hasil monitoring pada

aplikasi E-Rekon&LK.

1. Telaah penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan BLU

semester I tahun anggaran berjalan;

2. Telaah kesesuaian data laporan keuangan BLU semester I

tahun anggaran berjalan antara yang disampaikan dengan

cetakan aplikasi e-Rekon&LK;

3. Telaah Neraca BLU periode semester I;

4. Telaah LRA BLU periode semester I;

5. Telaah LPSAL BLU periode semester I;

6. Telaah LO BLU periode semester I;

7. Telaah LPE BLU periode semester I;

8. Telaah LAK BLU periode semester I;

9. Telaah Neraca Percobaan (akrual) BLU periode semester I; dan

10. Telaah antar laporan keuangan BLU periode semester I.

Pedoman Analisi LK BLU: Analisis Rasio

analisis rasio keuanganBLU aspek likuiditas dan

interpretasi hasilnya

• Rasio kas

• Rasio Lancar

• Perhitungan

periode

penagihan piutang

• Perhitungan Non

Performing Loan

(NPL)

• Rasio perputaran

aset tetap

• Rasio imbalan

atas aset tetap

• Rasio optimalisasi

aset

• Rasio

pengembangan

kas

• Rasio

pengembalian

investasi

• Rasio POBO

• Rasio BOPO

• Rasio imbal jasa

layanan

• Rasio belanja

pegawai

analisis rasio keuanganBLU aspek pengelolaan

aset dan interpretasihasilnya

analisis rasio keuanganBLU aspek pengembangan

dana dan interpretasihasilnya

analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja

layanan dan interpretasi hasilnya

Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Documents