1 PENDAHULUAN Latar Belakang Informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan oleh sebuah instansi atau organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan pada semua aspek kehidupan, tak terkecuali bagi dunia pendidikan. Salah satu instansi sektor publik yang memanfaatkan teknologi sistem informasi adalah lembaga perguruan tinggi. Ketersediaan teknologi informasi saat ini bagi lembaga perguruan tinggi menjadi kebutuhan untuk menunjang proses pendidikan. Fariani dan Rida (2014), salah satu kunci keberhasilan perguruan tinggi yaitu pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang optimal. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang baik dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang saat ini bukan hanya berperan sebagai support, tetapi juga sebagai enabler bagi berjalannya roda bisnis organisasi. Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengemban beberapa fungsi. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 4 menjelaskan bahwa fungsi dari perguruan tinggi adalah: (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Perguruan tinggi adalah salah satu dari subsistem pendidikan nasional. Keberadaannya didalam kehidupan berbangsa dan bernegara berperan sangat penting melalui adanya penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ketiga faktor tersebut memiliki hubungan yang erat, karena penelitian harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kedua dharma yang lain. Penelitian diperlukan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta penerapan teknologi, untuk bisa melakukan penelitian memerlukan adanya tenaga ahli yang dihasilkan setelah melalui proses pendidikan. Ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan sebagai salah satu hasil pendidikan dan penelitian hendaknya digunakan melalui pengabdian pada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan dan juga menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan terbitnya Undang-undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 yang diantaranya menetapkan IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2013 mengenai bentuk dan mekanisme pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan PP No.66 tahun 2013 mengenai Statuta IPB, Tuntuntan sebagai PTN-BH yang memiliki hak pengelolaan otonomi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, mengharuskan IPB untuk dapat menghasilkan lulusan yang unggul dan pelayanan akademik yang lebih baik lagi. Enders et al. (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan otonomi universitas adalah untuk memperkuat kebijakan manajerial dan pengendalian internal universitas yang dikombinasikan dengan kebijakan regulasi sebagai kontrol eksternal yang mengarah kepada visi organisasi. Berdasarkan hal tesebut,
6
Embed
Analisis kualitas layanan sistem informasi akademik ...repository.sb.ipb.ac.id/3174/5/E19K-05-Makbullah-Pendahuluan.pdf · bidang akademik maupun non akademik, mengharuskan IPB untuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan oleh sebuah instansi atau
organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan pada semua aspek
kehidupan, tak terkecuali bagi dunia pendidikan. Salah satu instansi sektor publik
yang memanfaatkan teknologi sistem informasi adalah lembaga perguruan tinggi.
Ketersediaan teknologi informasi saat ini bagi lembaga perguruan tinggi menjadi
kebutuhan untuk menunjang proses pendidikan. Fariani dan Rida (2014), salah
satu kunci keberhasilan perguruan tinggi yaitu pemanfaatan teknologi dan sistem
informasi yang optimal. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang baik dalam
pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang saat ini bukan
hanya berperan sebagai support, tetapi juga sebagai enabler bagi berjalannya roda
bisnis organisasi.
Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan mengemban beberapa fungsi. Undang-undang No. 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 4 menjelaskan bahwa fungsi dari
perguruan tinggi adalah: (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa; (2) mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif,
terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (3)
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora.
Perguruan tinggi adalah salah satu dari subsistem pendidikan nasional.
Keberadaannya didalam kehidupan berbangsa dan bernegara berperan sangat
penting melalui adanya penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya yaitu
pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ketiga faktor
tersebut memiliki hubungan yang erat, karena penelitian harus dilakukan dengan
menjunjung tinggi kedua dharma yang lain. Penelitian diperlukan di dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan serta penerapan teknologi, untuk bisa
melakukan penelitian memerlukan adanya tenaga ahli yang dihasilkan setelah
melalui proses pendidikan. Ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan sebagai
salah satu hasil pendidikan dan penelitian hendaknya digunakan melalui
pengabdian pada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan dan
juga menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sejalan dengan terbitnya Undang-undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun
2012 yang diantaranya menetapkan IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum, dan diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun
2013 mengenai bentuk dan mekanisme pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan PP No.66 tahun 2013 mengenai Statuta IPB,
Tuntuntan sebagai PTN-BH yang memiliki hak pengelolaan otonomi baik dalam
bidang akademik maupun non akademik, mengharuskan IPB untuk dapat
menghasilkan lulusan yang unggul dan pelayanan akademik yang lebih baik lagi.
Enders et al. (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan otonomi
universitas adalah untuk memperkuat kebijakan manajerial dan pengendalian
internal universitas yang dikombinasikan dengan kebijakan regulasi sebagai
kontrol eksternal yang mengarah kepada visi organisasi. Berdasarkan hal tesebut,
2
kedepan IPB harus terus mengupayakan visi, misi dan tujuan serta tugas dan
fungsinya yang bermuara pada terbangunnya mutu penyelenggaraan dan
pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi yang baik, tata pamong PTN-BH yang
kondusif, pelaksanaan program-program pengembangan yang berkualitas dan
didukung oleh sistem manajemen yang handal yang mencirikan reputasi
perguruan tinggi riset yang bertaraf internasional, dan mengutamakan peran aktif
dalam pengarusutamaan pertanian.
IPB memiliki visi menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa
melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian,
kelautan, dan biosains tropika. Mandat IPB menyelenggarakan Tridharma
Perguruan Tinggi dalam rumpun ilmu pertanian dan ilmu-ilmu yang mendukung
berkembangnya pertanian dalam arti luas untuk pembangunan pertanian
Indonesia, dengan kompetensi utama pertanian tropika. Dalam menjalankan
kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, IPB diarahkan untuk kemaslahatan yang
bersifat universal dan ditujukan untuk menjawab permasalahan bangsa dengan
berlandaskan prinsip:
a. pendidikan diselenggarakan secara inklusif, demokratis, dan berkeadilan
dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik, serta nilai-nilai
keagamaan, hak asasi manusia, nilai kultural, kemajemukan, kerukunan, dan
persatuan bangsa;
b. penelitian diselenggarakan secara jujur, obyektif, kreatif, dan inventif dengan
menjunjung tinggi etika penelitian untuk meningkatkan daya saing bangsa
dan kelestarian alam semesta; dan
c. pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara partisipatif sebagai
manifestasi tanggung jawab sosial IPB, diarahkan terutama untuk
pemberdayaan masyarakat tani, peternak, dan nelayan, masyarakat pedesaan,
serta pelaku usaha pertanian dalam arti luas.
Dalam rangka mencapai reputasi tersebut, perlu dirumuskan serangkaian
pilihan strategis, program yang terarah, dan pencapaian target indikator kinerja
yang terukur. Rencana strategis IPB tahun 2014-2018 terdiri dari 6 (enam) pilar,
yaitu (1) Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan
kemahasiswaan, (2) Peningkatan mutu penelitian dan inovasi IPTEKS, (3)
Pembinaan mutu pengabdian kepada masyarakat. (4). Peningkatan kapasitas dan
jejaring kerjasama, (5) Peningkatan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan,
dan mahasiswa, serta (6) Penguatan keterandalan sistem manajemen IPB.
Implementasi pilar-pilar tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan
dengan mengembangkan sistem informasi yang baik sehingga dapat mempercepat
dan mempermudah pelayanan kepada stakeholders. Nada dan Wibowo (2015),
sistem informasi berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan pengelolaan
suatu sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga. Aswati et al. (2015), sistem
informasi dikembangkan dan dibangun karena memiliki manfaat yang besar bagi
komponen sistem di dalam suatu manajemen organisasi atau perusahaan.
IPB telah mengembangkan Sistem informasi secara bertahap melalui
pengembangan sistem aplikasi yang meliputi (i) Sistem aplikasi akademik dan
SPP; KRS Online Mahasiswa Sarjana, Sistem Informasi Akademik Desktop
Mahasiswa Pascasarjana, Sistem Informasi Akademik Desktop Mahasiswa
Sarjana, Sistem Informasi Akademik Online Pascasarjana, Jadwal Ujian
Mahasiswa, Sistem Wisuda, Tuition Fee Application System (SPP); (ii)