Ayu Yulianti010.09.529ANALISIS KONSTITUSI TURKI
Negara Turki adalah sebuah republik konstitusional yang
demokratis, sekular, dan bersatu. Negara Ini merupakan negara dua
benua. Sekitar 95 persen dari wilayah seluas 780.580 km2 ini berada
di Asia, selebihnya masuk ke kawasan Eropa.Turki yang saat itu
bernama Kerajaan Bizantium memang dikuasai Romawi selama empat
abad. Kekuasaan Romawi dijatuhkan kaum Barbar. Pada masa inilah
ibukota kerajaan dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel (sekarang
Istambul). Pada abad ke-12 Bizantium jatuh ke dalam kekuasaan
Kerajaan Ottoman yang dipimpin Raja Osman I. Inilah masa keemasan
Turki Ottoman.Pada masa inilah pemerintahan Turki Ottoman
memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Bahkan sepeninggal Khulafaur
Rasyiddin, Turki menjadi Khilafah Islamiyah di bawah dinasti
Utsmaniyah. Wilayahnya meliputi jazirah Arab, Balkan, Hongaria
hingga kawasan Afrika Utara. Namun kekhalifahan itu hancur akibat
perebutan kekuasaan di dalam yang melibatkan intervensi sejumlah
negara asing.Bermula dari perlawanan terhadap campur tangan asing
yang dipimpin Musthofa Kemal, aksi perjuangan berubah menjadi
penentangan terhadap kekuasaan Khalifah. Moment kehancuran Khilafah
Islamiyah sendiri terjadi saat rakyat Turki melalui wakil-wakilnya
mengeluarkan Piagam Nasional (Al Mitsaq Al Wathoni). Sejak itu,
Turki menjadi sebuah negara tersendiri, terpisah dari
wilayah-wilayah yang dulu merupakan kesatuan Khilafah Islamiyah.
Khalifah Abdul Majid yang terakhir berkuasa, terusir ke luar
Turki.Pada 1923, disepakatilah berdirinya negara Turki dengan
batas-batas wilayah seperti saat ini. Laut Hitam di utara; Irak,
Suriah dan Laut Tengah di selatan; Laut Aegea di barat dan Iran
serta Rusia di timur. Negara republik dengan ibukota Ankara itu,
pertama kali dipimpin oleh Musthofa Kemal. Ia melakukan modernisasi
besar-besaran dengan berkiblat ke Barat. Ia mengganti penggunaan
huruf Arab dengan Latin, poligami dilarang dan wanita diberi
kebebasan yang sama dengan pria. Angka melek huruf, mencapai 90
persen dari 64 juta penduduk Turki saat ini. Kemal pun beroleh
gelar Bapak Bangsa Turki (Attaturk) sehingga dikenal sebagai Kemal
Attaturk.Selepas PD II, kedekatan Turki dengan Barat semakin
kental. Turki menolak permintaan Uni Sovyet untuk membuka pangkalan
militer di wilayahnya, namun ia mengundang AS mendirikan pangkalan
militer. Pada 1960-an hubungan ini retak, AS bahkan mengembargo
Turki. Penyebabnya, Turki terlibat konflik dengan Yunani dalam
perebutan Cyprus. Dalam kasus ini, AS lebih berpihak kepada Yunani.
Namun pada 1978, embargo dicabut.Kekentalan hubungan Turki dengan
Barat mendapat tentangan, terutama dari etnis Kurdi sejak 1925 saat
Kemal Attaturk berkuasa. Tapi pemberontakan dapat dipatahkan.
Upaya-upaya untuk menegakkan kembali syariat Islam, senantiasa
disikapi secara represif oleh pemerintah. Namun sebagian dari 98
persen penduduk Turki yang beragama Islam, terus melanjutkan upaya
itu meskipun sebatas gerakan bawah tanah.Pada 1950, untuk pertama
kalinya Turki menggelar pemilu. Saat itu, Partai Republik bentukan
Attaturk dikalahkan Partai Demokrat. Pada pemilu 1961, Partai
Republik berkuasa lagi. Namun dominasinya kemudian tergeser oleh
Partai Motherland yang berkuasa sekarang. Saat ini Turki dipimpin
oleh Presiden Sulaiman Damirel dan Perdana Menteri Mesut Yilman.
Selepas pemilu pertama dan pada 1980 Turki mengalami krisis politik
yang membuat militer sempat mengambil alih kekuasaan.Lebih dari
separuh wilayah Turki merupakan pegunungan. Sungai Eufrat dan
Tigris yang pernah menjadi pusat peradaban dunia, juga melintasi
wilayah ini. Sejumlah potensi sumberdaya alam, tersedia dalam
deposit yang melimpah. Salah satu yang produksinya termasuk yang
terbesar di dunia adalah kromit. Lainnya adalah minyak dan gas bumi
serta batu bara. Dengan dukungan Barat, industri di Turki
berkembang pesat. Namun sektor pertaniannya tak ketinggalan dengan
tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 60 persen.
Republik Turki (bahasa Turki: Trkiye Cumhuriyeti) disebut Trkiye
(bahasa Turki: Trkiye) adalah sebuah negara besar di kawasan
Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia
Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan
dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut;
Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut;
Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah
di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara
yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas
wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara
transkontinental.Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang
dinamakan Turki pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin
dipercepat setelah kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium
pada pertempuran Manzikert. Beberapa Beylik (Emirat Turki) dan
Kesultanan Seljuk Rm memerintah Anatolia sampai dengan invasi
Kekaisaran Mongol. Mulai abad ke-13, beylik-beylik Ottoman
menyatukan Anatolia dan membentuk kekaisaran yang daerahnya
merambah kebanyakan Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara.
Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang
Dunia I, sebagian wilayahnya diduduki oleh para Sekutu yang
memenangi PD I. Mustafa Kemal Atatrk kemudian mengorganisasikan
gerakan perlawanan melawan Sekutu. Pada tahun 1923, gerakan
perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki Modern dengan
Atatrk menjabat sebagai presiden pertamanya.Ibu kota Turki berada
di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul.
Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua,
budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik
yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua buah
peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke
Tiongkok dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah
memperoleh kepentingan strategis yang semakin tumbuh.Turki adalah
sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan
bersatu. Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat
sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur.
Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB [4], Organisasi
Konferensi Islam (OKI), [5] OECD, [6] dan OSCE, [7] serta negara
anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, [8] dan NATO sejak tahun
1952. [9] Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam
pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan
anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota
negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang
terbesar di dunia.
Mahkamah Konstitusi TurkiMahkamah Konstitusi Turki (bahasa
Turki: Anayasa Mahkemesi) adalah badan hukum tertinggi untuk
peninjauan konstitusional di Turki. Mahkamah ini "memeriksa
konstitusionalitas, dalam pengertian bentuk dan substansinya, dari
semua hukum, dekrit yang memiliki kekuatan hukum, dan Aturan-aturan
Prosedur dari Dewan Nasional Agung Turki" (Pasal 148 dari
Konstitusi Turki). Apabila perlu, badan ini juga berfungsi sebagai
Mahkamah Agung (bahasa Turki: Yce Divan) untuk mendengarkan kasus
apapun yang diangkat mengenai Presiden Republik, anggota-anggota
Dewan Menteri, ataupun presiden dan anggota-anggota Pengadilan
Tinggi.
OrganisasiMenurut pasal 146 Konstitusi Turki, Mahkamah
Konstitusi terdiri dari 11 anggota biasa dan 4 anggota pengganti.
Presiden Republik mengangkat dua anggota biasa dan dua anggota
pengganti dari Pengadilan Banding Tinggi, dua anggota biasa dan
satu anggota pengganti dari Dewan Negara, dan satu anggota
masing-masing dari Pengadilan Banding Tinggi, Pengadilan
Administratif Tinggi Militer dan Pengadilan Audit, tiga calon
masing-masing dinominasikan untuk masing-masing jabatan yang kosong
oleh Majelis Lengkap dari masing-masing pengadilan dari antara
presiden dan anggota-anggota mereka masing-masing, dengan mayoritas
mutlak dari jumlah seluruh anggota. Presiden Republik juga
mengangkat satu anggota dari daftar yang terdiri dari tiga calon
yang dinominasikan oleh Dewan Pendidikan Tinggi dari antara
anggota-anggota dewan pengajar lembaga-lembaga pendidikan tinggi,
yang bukan anggota Dewan, dan tiga orang anggota dan satu orang
anggota pengganti dari antara para pejabat administrasi senior dan
pengacara.Untuk dapat dipilih sebagai anggota-anggota biasa maupun
pengganti dari Mahkamah Konstitusi, para anggota dewan pengajar
lembaga-lembaga perguruan tinggi, para pejabat administrasi dan
pengacara harus berusia lebih dari 40 tahun dan telah menyelesaikan
pendidikan tinggi mereka, atau pernah menjabat sekurang-kurangnya
15 tahun sebagai anggota dewan pengajar lembaga-lembaga pendidikan
tinggi atau pernah bekerja setidak-tidaknya sebagai pegawai negeri
atau telah berpraktik hukum sekurang-kurangnya 15 tahun.Mahkamah
Konstitusi memilih presiden dan wakil presiden dari antara
anggota-anggota biasanya untuk masa jabatan selama empat tahun
dengan pemilihan rahasia dan dengan mayoritas mutlak dari seluruh
jumlah anggotanya. Mereka dapat dipilih kembali pada akhir masa
jabatannya. Anggota-anggota Mahkamah Konstitusi dilarang memegang
jabatan resmi dan swasta lainnya, selain dari fungsi-fungsi utama
mereka.
SejarahMahkamah Konstitusi Turki didirikan pada 26 April 1962,
sesuai dengan ketentuan konstitusi 1961. Sebelumnya, parlemen
memiliki superioritas mutlak sesuai dengan prinsip konstitusional.
Saat itu tidak ada lembaga hukum untuk meninjau kembali
konstitusionalitas undang-undang yang disahkan oleh parlemen, dan
berbagai keputusan dan tindakan pemerintah. Pembatasan dan kontrol
terhadap kekuasaan parlemen muncul sebagai kebutuhan yang mendesak
ketika pemerintahan Demokrat Parti (1950-1960) di bawah Perdana
Menteri Adnan Menderes mulai semakin menyalahgunakan kekuasaan yang
mereka peroleh lewat pemilihan umum. Pandangan ini, yang
dipromosikan oleh Partai Rakyat Republikan yang beroposisi dan kaum
intelektual, juga dimiliki oleh junta militer yang merebut
kekuasaan melalui kudeta militer pada 27 Mei 1960. Dewan
konstituante, yang mencakup anggota-anggota junta dan sejumlah
anggota dewan perwakilan, menyisihkan satu bagian (Pasal 145-152)
untuk pembentukan mahkamah ini dalam rancangan konstitusi yang
mereka susun.Keputusan pertama yang dibuat oleh mahkamah tertanggal
5 September 1962, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara pada 3
Oktober 1962. Keputusan ini menyangkut permohonan seseorang yang
bernama na Tureren untuk pembatalan pasal dalam Undang-undang
Prosedur Kriminal (Ceza Muhakemeleri Usl Kanunu - CMUK), yang
diklaim melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 30 konstitusi.
Mahkamah menolak kasus ini, dan menyatakan bahwa permohonan
individu kepada mahkamah secara konstitusional tidak
mungkin.Presiden pertama mahkamah adalah Snuhi Arsan, yang menajbat
selama dua tahun (1962-1964). Setelah presiden yang kedua (mer Ltfi
Akadl - 1964-1966) dan ketiga (brahim Senil - 1966-1968), mahkamah
gagal memilih presiden selama 29 bulan (hingga 1970) hingga saat
itu badan ini dipimpin oleh seorang penjabat presiden.Pasal-pasal
konstitusi yang mengatur struktur mahkamah diamandemen sedikit pada
1971 dan 1973.Meskipun konstitusi 1961 dibatalkan oleh rezim
militer yang berkuasa melalui kudeta militer 12 September 1980,
mahkamah tetap beroperasi. Saat ini, Mahkamah beroperasi menurut
konstitusi 1982.Komposisi Anggota Mahkamah Konstitusi
Asal lembagaBiasaPengganti
Pengadilan Banding Tinggi22
Dewan Negara21
Pengadilan Banding Tinggi Militer1
Pengadilan Administratif Tinggi Militer1
Pengadilan Audit1
Dewan Pendidikan Tinggi1
Pejabat dan pengacara administratif senior31
Total114
Komposisi Sekarang:Anggota-anggota Mahkamah Konstitusi sekarang
ini adalah sebagai berikut (Oktober 2006): Tlay Tucu, Presiden Haim
Kl, Wakil Presiden Sacit Adal, Anggota Fulya Kantarcolu, Anggota
Ahmet Akyaln, Anggota Mehmet Erten, Anggota Mustafa Yldrm, Anggota
Cafer at, Anggota Abdullah Necmi zler, Anggota Ali Gzel, Anggota
Fettah Oto, Anggota Serdar zgldr, Anggota evket Apalak, Anggota
Serruh Kaleli, Anggota Osman Alifeyyaz Pakst, Anggota
Keputusan-keputusan penting: Keputusan no. 1989/12, tertanggal 7
Maret 1989: Mahkamah, dalam tanggapannya terhadap permohonan
Presiden Kenan Evren saat itu untuk membatalkan sebuah
undang-undang yang dibuat oleh parlemen, memutuskan bahwa pemakaian
kerudung di universitas-universitas tidak konstitusial. Keputusan
no. 1994/2, tertanggal 16 Juni 1994: Mahkamah memutuskan untuk
membuarkan Partai Demokrasi (Demokrasi Partisi - DEP), sebuah
partai pro-Kurdi, dengan alasan bahwa partai ini melanggar prinsip
integritas territorial/nasional dan keutuhan. Keputusan no. 1998/1,
tertanggal 16 Januari 1998: Mahkamah memutuskan untuk membubarkan
Partai Kesejahteraan (Refah Partisi - RP), sebuah partai pro-Islam,
dengan alas an bahwa partai itu melanggar prinsip sekularisme.
Keputusan no. 2001/2, tertanggal 21 Juni 2001: Mahkamah memutuskan
untuk membubarkan Partai Kebajikan (Fazilet Partisi - FP).
Keputusan ini menyatakan bahwa Mahkamah tidak menganggap FP sebagai
kelanjutan dari RP. Kebijakan-kebijakan anti-sekularis yang diikuti
oleh partai ini adalah alasan-alasan utama di balik pembubarannya.
Keputusan no. 2001/332, tertanggal 18 Agustus 2001: Mahkamah, dalam
menanggapi permohonan yang dibuat oleh pengadilan-pengadilan biasa,
memutuskan bahwa bagian-bagian tertentu dari Hukum Amnesti yang
disahkan oleh parlemen tidak konstitusional, yang mengakibatkan
perluasan kecil dalam cakupan amnesti yang diusulkan.
...Beberapa kalangan konservatif Turki berpendapat bahwa
konstitusi yang saat ini berlaku sudah terlalu sering diamanden (79
ayat telah diubah dan 13 amandemen telah ditambahkan dalam 26 tahun
terakhir). Karena itu yang diperlukan sekarang hanyalah sedikit
amandemen tambahan saja. Rancangan konstitusi baru akan lebih bisa
memperkuat sistem parlementer, mengurangi kekuasaan lembaga
kepresidenan, mereformasi proses peradilan, dan menjamin kebebasan
individu secara lebih jelas.Ibarat melakukan bedah jantung, upaya
untuk memperbaharui konstitusi Turki memang cukup riskan. Namun,
banyak sektor dalam masyarakat Turki yang sudah lama menginginkan
perubahan. Mereka berpendapat bahwa Turki sudah tidak lagi dalam
kekuasaan militer, dan sudah seyogyanya konstitusinya mencerminkan
hal tersebut. Namun, meyakinkan para pemimpin politik bahwa
reformasi konstitusi itu lebih diperlukan sekarang dan bukannya
nanti, serta memelihara political will untuk melaksanakannya
bukanlah hal mudah. Selain karena masih malu akibat upaya mereka
mengubah konstitusi tanpa konsultasi dengan pihak lain, juga karena
banyak masalah regional yang melibatkan Turki yang membuat mereka
sibuk...
Turki, ternasuk negara yang unik. Ketika Perang Dingin, perang
antara blok Barat dan Timur (Komunis), Turki menjadi anggota NATO.
Di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty
Organisation) ini, mayoritas negara anggotanya berasal dari Eropa
Barat.Tetapi keanggotaan Turki di NATO tidak otomatis membuat
negara Islam yang terletak di titik pertemuan Eropa dan Asia ini,
mulus menjadi anggota Masyarakat Uni Eropa. Bahkan Masyarakat Uni
Eropa yang kini sudah berkembang menjadi 27 negara anggota dimana
sebagian pernah menjadi negara komunis, tetap manghambat
keanggotaan Turki di organisasi regional itu.Sebaliknya Turki yang
secara konstitusi merupakan negara Islam karena penduduknya yang
berjumlah 70 juta jiwa, 90 prosen beragama Islam, justru dicatat
sebagai salah satu negara "pluralis".Seperti dikatakan Muhamed
Cetin, PhD, dari Komisi Luar Negeri Parlemen Turki, yang sedang
berkunjung ke Indonesia, Turki dikenal sebagai negara yang toleran
terhadap semua agama di dunia. Pemeluk agama non-Islam di Turki,
selain Kristen, juga ada masyarakat Yahudi, Hindu dan
Konghucu.Salah satu keunikan lainnya adalah nama delapan kota atau
daerah di Turki. Nama-nama itu semua tertera dalam kitab suci
Kristen (Alkitab) dan Taurat (Yahudi). Di antaranya Philadelphia.
Disamping itu, rumah terakhir bunda Maria, ibu spiritual Yesus
Kristus, nabi yang disembah oleh umat Kristen, berada di Turki.Nabi
Musa yang di kalangan umat Kristen dikenal memiliki tongkat ajaib
karena berhasil membela Laut Merah untuk menyelamatkan bangsa
Israel, juga masih tersimpan di Turki. Semuanya menjadi salah satu
kekayaan budaya masyarakat Turki yang sampai sekarang, terus mereka
lestarikan.Berbicara dalam jamuan makan yang diselenggarakan oleh
TITA (Turkish Indonesia Trade Association) Minggu malam di
Yogyakarta, di rumah pengusaha Rudy Pesik, Muhamed Cetin
menambahkan, saat ini Turki merupakan negara yang bersahabat dengan
semua negara di dunia dalam arti sesunguhnya. Tidak semata-mata
sebuah jargon diplomasi.Alasannya "Turki tidak pernah mengirimkan
tentaranya di setiap negara yang berkonflik..."! Dengan latar
belakang itu, Ceten mengajak Indonesia untuk memanfaatkan Turki
sebagai mitra bisnis dengan bagai jenis usaha. "Ayo, cepat, jangan
sampai Anda ketinggalan dengan Jepang, China dan Korea," ujar
politisi Turki tersebut.Menurut Ceten banyak perubahan mendasar
yang terjadi di Turki dalam 15 tahun terakhir. Kudeta militer,
sudah tidak ada. Berbeda dengan periode sebelumnya yang menurut
hitungannya terdapat sekitar 70 kali kudeta yang dilakukan militer
terhadap rezim berkuasa.Pekan lalu, Turki memasuki babak baru dalam
sejarah politik negara ini. Sejak dibentuk menyusul runtuhnya
imperium Utsmani, Turki mengalami banyak perubahan. Amandemen
konstitusi yang digelar pekan lalu adalah salah satu peristiwa
penting dalam sejarah transformasi politik negara ini. Tepat di
hari peringatan ke 30 kudeta militer Turki, rakyat negara ini
berbondong-bondong pergi ke tempat pemungutan suara. Akhirnya
rakyat Turki mengakhiri peran militer di mahkamah konstitusi dan
pengadilan negara ini.Setelah kudetanya berhasil, pada 12 September
1980 para jenderal Turki menyusun konstitusi baru dan menjadikan
sekulerisme sebagai dasar negara serta menghapus Islam. Tak hanya
itu, mereka juga mengokohkan posisi dan kekuasaan militer. 12
September 2010, 30 tahun pasca kudeta militer merupakan hari besar
bagi rakyat Turki. Pasalnya mereka berhasil membatasi peran militer
dalam tubuh pemerintahan dan menguatkan basis sipil dengan
mengamandemen 26 pasal UUD.Selanjutnya, militer yang bersalah dapat
dihadapkan ke pengadilan sipil dan parlemen dapat berperan dalam
mengangkat atau mencopot hakim, para pegawai dan buruh berhak
berdemo untuk menuntut haknya serta kekebalan hukum pelaku kudeta
berdarah 1970 dicabut. Saat amandemen konstitusi 12 September 2010
digelar, tercatat 58 warga setuju atas amandemen 26 pasal UUD dan
44 persen menolak. Pengadilan, militer dan birokrasi di tubuh
pemerintah adalah warisan terakhir Mustafa Kemal Ataturk. Rakyat
bersama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berhasil mengakhiri
warisan Ataturk yang sekuler dan menegakkan demokrasi.Perdana
Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan sekitar 58 persen
suara telah dihitung pasca referendum soal 26 amandemen konstitusi.
Tidak hanya itu, hasil sementara itu dinilai Erdogan sebagai
kemenangan bagi demokrasi yang akan mengakhiri konstitusi lama
setelah kudeta militer 1980.Pemerintah Turki menyebut amandemen
konstitusional sebagai langkah "di jalur yang benar" semakin dekat
menuju keanggotaan Uni Eropa. Namun demikian, kelompok oposisi juga
gencar berkampanye melawan perubahan dan menuduh partai AKP yang
berkuasa berniat menghapus prinsip-prinsip Turki negara
sekuler.Amandemen konstitusi di Turki mencakup 26 pasal. Tiga pasal
di antaranya sangat penting karana memuat kemungkinan proses
pengadilan bagi militer di pengadilan sipil. Hal ini akan menghapus
kekebalan hukum perwira tinggi dan mereka dapat diseret ke
pengadilan sipil untuk diadili. Namun demikian kasus kejahatan dan
kesalahan militer tetap dibahas di pengadilian militer. Pembaharuan
pasal ini juga membuat para jenderal tidak dapat campur tangan di
urusan sipil dan merusak tatanan sosial.Butir 17 adalah salah satu
butir yang masuk dalam program amandemen konstitusi Turki. Butir
ini terkait struktur mahkamah agung negara ini. Dengan lolosnya
amandemen ini maka anggota mahkamah agung ditambah menjadi 22
orang. Selain itu, mekanisme pemilihan anggota tersebut juga
mengalami perubahan, jika sebelumnya presiden dan parlemen tidak
dapat turut campur, maka sekarang sebaliknya. Perubahan ini
ditujukan untuk meminimalisasikan intervensi mahkamah agung dalam
urusan politik. Dengan demikian kubu sekuler Turki kehilangan basis
terakhirnya untuk memusuhi kubu Islam.Butir penting lainnya yang
turut diubah adalah butir ke 22 terkait perubahan struktur mahkamah
konstitusi. Jumlah anggota mahkamah konstitusi ditambah dari 11
menjadi 17 orang. Dari jumlah tersebut tiga orang dipilih parlemen
dan sisanya dipilih oleh lembaga lain namun pada akhirnya tetap
membutuhkan kesepakatan presiden. Dari perubahan yang ada dapat
disimpulkan bahwa amandemen konstitusi ditujukan untuk mengurangi
kekuasaan mahkamah agung dan militer Turki. Militer dan rival AKP
selanjutnya akan kehilangan pengaruhnya di lembaga peradilan dan
mahkamah konstitusi.Delapan tahun lalu saat AKP berkuasa di Turki
berbagai analisa bermunculan soal masa depan negara ini. Hanya
sedikit yang percaya bahwa kabinet pimpinan Recep Tayyip Erdogan
mampu mengubah struktur politik Turki dan mengurangi peran militer
serta mahkamah agung. Kubu sekuler sebelum kemenangan AKP dan
dengan dukungan militer berusaha keras mencegah berkuasanya kubu
Islam pimpinan Erdogan. Pada tahun 1998 kubu sekuler dengan
dukungan militer menggulingkan pemerintahan Necmettin Erbakan yang
berhaluan Islam. Tak cukup menggulingkan pemerintahan Erbakan, kubu
sekuler juga membubarkan Welfare Party (partai Erbakan).Tak lama
kemudian kubu Islam membentuk sebuah partai, namun partai ini pun
tak bertahan lama karena kubu sekuler yang didukung militer
berhasil mempengaruhi mahkamah konstitusi untuk membubarkan partai
tersebut. Sementara itu, ketidakmampuan kubu sekuler dalam
membentuk pemerintahan yang kokoh, krisis ekonomi yang parah dan
ketidakpuasan warga memberikan kesempatan AKP merangkul dukungan
besar rakyat dan berkuasa. Setelah AKP berkuasa, kubu sekuler masih
tidak pesimis, mereka berusaha mengulang kembali skenario yang
pernah diterapkan kepada pemerintahan Erbakan. Namun ternyata upaya
tersebut tidak semudah yang dibayangkan dan malah membuat posisi
AKP kian kuat di dalam negeri serta dunia.Selanjutnya manuver anti
AKP para jenderal dan kubu sekuler semakin berkurang. Sementara
itu, di sisi lain Erdogan sebagai pemimpin AKP dan perdana menteri
Turki selama delapan tahun memimpin Turki berhasil mendapat posisi
penting di sektor ekonomi dan politik. Ia berhasil mengontrol
inflasi di Turki dan menempatkan negara ini sebagai kekuatan
ekonomi baru di dunia. Di dalam negeri, Erdogan berupaya
menghidupkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Di tingkat
internasional, ia berusaha memainkan peran aktif dalam perimbangan
politik di kawasan.Dukungan rakyat terhadap amandemen konstitusi
berarti waktu perpisahan para jenderal sekuler di Turki di bidang
politik. Kini Turki bukan negara yang dikuasai para jenderal dan
militer harus kembali ke markas mereka. Hasil referendum amandemen
konstitusi 12 September adalah satu kemenangan bagi Erdogan.
Selanjutnya Erdogan dengan tenang menjalankan roda pemerintahan
tanpa adanya rasa khawatir dengan upaya kudeta para jenderal. Ia
juga dapat optimis untuk memenangkan pemilu parlemen bulan Juli
mendatang dan tetap menjabat perdana menteri untuk ketiga
kalinya.Erdogan menegaskan bahwa programnya kedepan adalah menyusun
undang-undang baru. Ia mengatakan, penyusunan undang-undang dasar
baru di negara ini akan dimulai tahun 2011. Dalam pidatonya terkait
hasil referendum amandemen UUD, Erdogan menilai reformasi
undang-undang sebuah keharusan namun upaya ini masih belum cukup.Ia
menandaskan, kini kami akan memulai penyusunan undang-undang baru
pasca pemilu tahun 2011 mendatang. Menurutnya, perubahan sejumlah
pasal UUD Turki sebagai kesempatan untuk menyusun undang-undang
baru. Ditambahkannya, dalam penyusunan undang-undang baru
diprioritaskan upaya kemufakatan seluruh kubu. Erdogan menilai
partisipasi luas rakyat dalam referendum lalu sebagai bentuk
aspirasi mereka untuk menegakkan keadilan dan demokrasi.
Dikatakannya, hasil referendum adalah kemenangan demokrasi dan
mengindikasikan kematangan politik warga.Kini Turki telah bangkit
dan menjadi salah satu kekuatan penting di kawasan. Upayanya
memperkokoh hubungan diplomatik dan ekonominya dengan negara-negara
Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur pun membuahkan hasil yang
cukup gemilang. Malah kondisi membaiknya Turki membuat rakyat
negara ini tidak begitu antusias lagi untuk menjadi anggota Uni
Eropa. Pada tahun 2004 tercatat sekitar 73 persen warga Turki
mendukung keanggotaan negara mereka di Uni Eropa. Namun berdasarkan
data terbaru, jumlah tersebut turun drastis hanya kurang dari 38
persen.Degradasi dukungan rakyat Turki atas keanggotaan negara ini
di Uni Eropa terjadi di saat Turki mengalami pertumbuhan ekonomi
yang memuaskan di samping eskalasi peran regionalnya. Berbagai
laporan menunjukkan bahwa Turki pada tahun 2003 hingga kini mampu
meningkatkan sektor investasinya hingga 150 persen. Masalah ini
membuat Turki tidak lagi membutuhkan keanggotaan di Uni Eropa,
mengingat secara gradual negara ini telah mencapai independensi
politik dan ekonominya.
Kasus Menarik dari TurkiTurki memasuki babak baru dalam sejarah
politik negara ini. Sejak dibentuk menyusul runtuhnya imperium
Utsmani, Turki mengalami banyak perubahan. Amandemen konstitusi
yang digelar pekan lalu adalah salah satu peristiwa penting dalam
sejarah transformasi politik negara ini. Tepat di hari peringatan
ke 30 kudeta militer Turki, rakyat negara ini berbondong-bondong
pergi ke tempat pemungutan suara. Akhirnya rakyat Turki mengakhiri
peran militer di mahkamah konstitusi dan pengadilan negara
ini.Setelah kudetanya berhasil, pada 12 September 1980 para
jenderal Turki menyusun konstitusi baru dan menjadikan sekulerisme
sebagai dasar negara serta menghapus Islam. Tak hanya itu, mereka
juga mengokohkan posisi dan kekuasaan militer. 12 September 2010,
30 tahun pasca kudeta militer merupakan hari besar bagi rakyat
Turki. Pasalnya mereka berhasil membatasi peran militer dalam tubuh
pemerintahan dan menguatkan basis sipil dengan mengamandemen 26
pasal UUD.Selanjutnya, militer yang bersalah dapat dihadapkan ke
pengadilan sipil dan parlemen dapat berperan dalam mengangkat atau
mencopot hakim, para pegawai dan buruh berhak berdemo untuk
menuntut haknya serta kekebalan hukum pelaku kudeta berdarah 1970
dicabut. Saat amandemen konstitusi 12 September 2010 digelar,
tercatat 58 warga setuju atas amandemen 26 pasal UUD dan 44 persen
menolak. Pengadilan, militer dan birokrasi di tubuh pemerintah
adalah warisan terakhir Mustafa Kemal Ataturk. Rakyat bersama
Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berhasil mengakhiri warisan
Ataturk yang sekuler dan menegakkan demokrasi.Perdana Menteri
Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan sekitar 58 persen suara
telah dihitung pasca referendum soal 26 amandemen konstitusi. Tidak
hanya itu, hasil sementara itu dinilai Erdogan sebagai kemenangan
bagi demokrasi yang akan mengakhiri konstitusi lama setelah kudeta
militer 1980.Pemerintah Turki menyebut amandemen konstitusional
sebagai langkah "di jalur yang benar" semakin dekat menuju
keanggotaan Uni Eropa. Namun demikian, kelompok oposisi juga gencar
berkampanye melawan perubahan dan menuduh partai AKP yang berkuasa
berniat menghapus prinsip-prinsip Turki negara sekuler.Amandemen
konstitusi di Turki mencakup 26 pasal. Tiga pasal di antaranya
sangat penting karana memuat kemungkinan proses pengadilan bagi
militer di pengadilan sipil. Hal ini akan menghapus kekebalan hukum
perwira tinggi dan mereka dapat diseret ke pengadilan sipil untuk
diadili. Namun demikian kasus kejahatan dan kesalahan militer tetap
dibahas di pengadilian militer. Pembaharuan pasal ini juga membuat
para jenderal tidak dapat campur tangan di urusan sipil dan merusak
tatanan sosial.Butir 17 adalah salah satu butir yang masuk dalam
program amandemen konstitusi Turki. Butir ini terkait struktur
mahkamah agung negara ini. Dengan lolosnya amandemen ini maka
anggota mahkamah agung ditambah menjadi 22 orang. Selain itu,
mekanisme pemilihan anggota tersebut juga mengalami perubahan, jika
sebelumnya presiden dan parlemen tidak dapat turut campur, maka
sekarang sebaliknya. Perubahan ini ditujukan untuk
meminimalisasikan intervensi mahkamah agung dalam urusan politik.
Dengan demikian kubu sekuler Turki kehilangan basis terakhirnya
untuk memusuhi kubu Islam.Butir penting lainnya yang turut diubah
adalah butir ke 22 terkait perubahan struktur mahkamah konstitusi.
Jumlah anggota mahkamah konstitusi ditambah dari 11 menjadi 17
orang. Dari jumlah tersebut tiga orang dipilih parlemen dan sisanya
dipilih oleh lembaga lain namun pada akhirnya tetap membutuhkan
kesepakatan presiden. Dari perubahan yang ada dapat disimpulkan
bahwa amandemen konstitusi ditujukan untuk mengurangi kekuasaan
mahkamah agung dan militer Turki. Militer dan rival AKP selanjutnya
akan kehilangan pengaruhnya di lembaga peradilan dan mahkamah
konstitusi.Delapan tahun lalu saat AKP berkuasa di Turki berbagai
analisa bermunculan soal masa depan negara ini. Hanya sedikit yang
percaya bahwa kabinet pimpinan Recep Tayyip Erdogan mampu mengubah
struktur politik Turki dan mengurangi peran militer serta mahkamah
agung. Kubu sekuler sebelum kemenangan AKP dan dengan dukungan
militer berusaha keras mencegah berkuasanya kubu Islam pimpinan
Erdogan. Pada tahun 1998 kubu sekuler dengan dukungan militer
menggulingkan pemerintahan Necmettin Erbakan yang berhaluan Islam.
Tak cukup menggulingkan pemerintahan Erbakan, kubu sekuler juga
membubarkan Welfare Party (partai Erbakan).Tak lama kemudian kubu
Islam membentuk sebuah partai, namun partai ini pun tak bertahan
lama karena kubu sekuler yang didukung militer berhasil
mempengaruhi mahkamah konstitusi untuk membubarkan partai tersebut.
Sementara itu, ketidakmampuan kubu sekuler dalam membentuk
pemerintahan yang kokoh, krisis ekonomi yang parah dan
ketidakpuasan warga memberikan kesempatan AKP merangkul dukungan
besar rakyat dan berkuasa. Setelah AKP berkuasa, kubu sekuler masih
tidak pesimis, mereka berusaha mengulang kembali skenario yang
pernah diterapkan kepada pemerintahan Erbakan. Namun ternyata upaya
tersebut tidak semudah yang dibayangkan dan malah membuat posisi
AKP kian kuat di dalam negeri serta dunia.Selanjutnya manuver anti
AKP para jenderal dan kubu sekuler semakin berkurang. Sementara
itu, di sisi lain Erdogan sebagai pemimpin AKP dan perdana menteri
Turki selama delapan tahun memimpin Turki berhasil mendapat posisi
penting di sektor ekonomi dan politik. Ia berhasil mengontrol
inflasi di Turki dan menempatkan negara ini sebagai kekuatan
ekonomi baru di dunia. Di dalam negeri, Erdogan berupaya
menghidupkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Di tingkat
internasional, ia berusaha memainkan peran aktif dalam perimbangan
politik di kawasan.Dukungan rakyat terhadap amandemen konstitusi
berarti waktu perpisahan para jenderal sekuler di Turki di bidang
politik. Kini Turki bukan negara yang dikuasai para jenderal dan
militer harus kembali ke markas mereka. Hasil referendum amandemen
konstitusi 12 September adalah satu kemenangan bagi Erdogan.
Selanjutnya Erdogan dengan tenang menjalankan roda pemerintahan
tanpa adanya rasa khawatir dengan upaya kudeta para jenderal. Ia
juga dapat optimis untuk memenangkan pemilu parlemen bulan Juli
mendatang dan tetap menjabat perdana menteri untuk ketiga
kalinya.Erdogan menegaskan bahwa programnya kedepan adalah menyusun
undang-undang baru. Ia mengatakan, penyusunan undang-undang dasar
baru di negara ini akan dimulai tahun 2011. Dalam pidatonya terkait
hasil referendum amandemen UUD, Erdogan menilai reformasi
undang-undang sebuah keharusan namun upaya ini masih belum cukup.Ia
menandaskan, kini kami akan memulai penyusunan undang-undang baru
pasca pemilu tahun 2011 mendatang. Menurutnya, perubahan sejumlah
pasal UUD Turki sebagai kesempatan untuk menyusun undang-undang
baru. Ditambahkannya, dalam penyusunan undang-undang baru
diprioritaskan upaya kemufakatan seluruh kubu. Erdogan menilai
partisipasi luas rakyat dalam referendum lalu sebagai bentuk
aspirasi mereka untuk menegakkan keadilan dan demokrasi.
Dikatakannya, hasil referendum adalah kemenangan demokrasi dan
mengindikasikan kematangan politik warga.Kini Turki telah bangkit
dan menjadi salah satu kekuatan penting di kawasan. Upayanya
memperkokoh hubungan diplomatik dan ekonominya dengan negara-negara
Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur pun membuahkan hasil yang
cukup gemilang. Malah kondisi membaiknya Turki membuat rakyat
negara ini tidak begitu antusias lagi untuk menjadi anggota Uni
Eropa. Pada tahun 2004 tercatat sekitar 73 persen warga Turki
mendukung keanggotaan negara mereka di Uni Eropa. Namun berdasarkan
data terbaru, jumlah tersebut turun drastis hanya kurang dari 38
persen.Degradasi dukungan rakyat Turki atas keanggotaan negara ini
di Uni Eropa terjadi di saat Turki mengalami pertumbuhan ekonomi
yang memuaskan di samping eskalasi peran regionalnya. Berbagai
laporan menunjukkan bahwa Turki pada tahun 2003 hingga kini mampu
meningkatkan sektor investasinya hingga 150 persen. Masalah ini
membuat Turki tidak lagi membutuhkan keanggotaan di Uni Eropa,
mengingat secara gradual negara ini telah mencapai independensi
politik dan ekonominya.
Konsep Negara TurkiPeradaban Islam dengan pengaruh Arab dan
Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai
peninggalan Dinasti Usmani. Islam di masa kekhalifahan diterapkan
sebagai agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk
dengan Allah SWT sebagai Khalik, Sang Pencipta; dan juga suatu
sistem sosial yang melandasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Islam yang muncul di Jazirah Arab dan telah berkembang lama di
wilayah Persia, berkembang di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Turki
dengan membawa peradaban dua bangsa tersebut. Perkembangan
selanjutnya memperlihatkan pengaruh yang kuat kedua peradaban
tersebut ke dalam kebudayaan bangsa Turki. Kondisi ini menimbulkan
kekeliruan pada masyarakat awam yang sering menganggap bahwa bangsa
Turki sama dengan bangsa Arab. Suatu anggapan yang keliru yang
selalu ingin diluruskan oleh bangsa Turki sejak tumbuhnya
nasionalisme pada abad ke-19. Selanjutnya arah modernisasi yang
berkiblat ke Barat telah menyerap unsur-unsur budaya Barat yang
dianggap modern. Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah
yang telah mewarnai identitas masyarakat Turki.Setelah Perang Dunia
I pada tahun 1918, dengan kekalahan pihak Sentral yang didukung
oleh Turki, Imperium Turki Usmani mengalami masa kemuduran yang
sangat menyedihkan. Satu persatu wilayah kekuasaan yang jauh dari
pusat membebaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Bahkan lebih
buruk lagi negara-negara sekutu berupaya membagi-bagi wilayah
kekuasaan Turki untuk dijadikan negara koloni mereka. Kondisi porak
porandanya Imperium menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi
muda Turki ketika itu. Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan
Turki dengan sejarahnya yang lalu supaya Turki dapat masuk dalam
peradaban Barat. Oleh karena itulah penghapusan kekhalifahan
merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada tanggal 1 November
1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan
kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan
pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional
Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya
negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden
Republik Turki.Setelah meniadakan kekhalifahan, politik Kemalisme
menghapuskan lembaga-lembaga syariah, meskipun sebenarnya peranan
lembaga ini sudah sangat dibatasi oleh para pembaru Kerajaan
Usmani. Bagi Kemalis, syariat adalah benteng terakhir yang masih
tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih lanjut lagi
Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun
1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam. Setelah adanya
perubahan-perubahan pemerintahan dalam negara Turki tersebut,
segera terlihat bahwa konstitusi yang diterapkan meniru pola-pola
negara Eropa. Hal ini terlihat pada bab V konstitusi yang
menyatakan:Hak-hak umum bagi warga Negara Turki, yakni menegaskan
kebebasan dan hak-hak istimewa warga negara seperti terjadi di
Barat. Dengan demikian, isi konstitusi ini merupakan kerangka Hukum
bagi negara Turki baru.Ini adalah karakteristik kecenderungan Turki
baru bahwa konstitusinya meniru pola demokrasi barat. Turki tidak
dapat disangkal dibawah Kemal Pasha mengalami perubahan radikal,
bahkan dengan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Kemal
dengan negara barunya memperlihatkan kecenderungan yang sangat
berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus
memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat.
Lokasi strategis Turki Sebagai penghubung antara Barat dan
TimurNegara Turki adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah
sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi)
wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km
persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis
itu menjadikan Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat.
Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara
historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia,
peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium
Usmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern.Sejak tahun 1923 di
bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatrk setelah kejatuhan Khilafah
Ottoman, Turki telah mulai menata pemerintahannya dan politik luar
negerinya dengan bergabung dengan Barat dan menjalin hubungan
dengan dunia Timur. Turki merupakan salah satu anggota pendiri PBB,
Organisasi Konferensi Islam (OKI), negara anggota Dewan Eropa sejak
tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki
adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding untuk
bergabung dengan Uni Eropa, setelah sebelumnya Turki menjadi
anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota
negara industri G20 yang mempertemukan 20 negara yang memiliki
ekonomi yang terbesar di dunia.
Polemik keanggotaan Turki di Uni EropaSejak tahun 1964 Turki
telah menjalin hubungan dengan negara Uni Eropa yaitu dengan
persetujuan Ankara Association Agreement. Perjanjian ini mengatur
upaya-upaya segera yang akan dilakukan untuk merancang suatu
persetujuan uni pabean antara Turki dan Uni Eropa. Karena Turki
merasa bahwa dalam hubungannya dengan Uni Eropa selalu berpegang
teguh pada kerangka uni pabean, maka Turki secara formal mengajukan
lamaran untuk menjadi anggota Uni Eropa pada tanggal 14 April 1987.
Sebagai jawaban atas lamaran Turki tersebut, pada tanggal 20
desember 1989 Uni Eropa menyatakan diantara Turki dan Uni Eropa
masih terdapat kesenjangan sosio-politik dan ekonomi yang besar
yang menyebabkan lamaran Turki di pertimbangkan.Kasus lamaran Turki
menjadi pokok diskusi yang seru bagi negara-negara Uni Eropa. KTT
Uni Eropa di luxembuorg tanggal 13 desember 1997 memerikan
konfirmasi bahwa Turki cukup memenuhi syarat untuk bergabung dengan
Uni Eropa dan bahwa Turki diberi tempat pada konferensi Eropa yag
akan dibentuk. Tapi dewan Eropa masih mempertimbangkan kondisis
ekonomi dan politik yang ada di Turki saat ini belum memenuhi
syarat.Sementara itu, kelompok kanan di benua ini menekankan bahwa
Uni Eropa adalah blok kristen dan Eropa. Kelompok ini menghendaki
dipertegasnya batasan politik dan geografi Uni Eropa. Dari sisi
lain, sejumlah negara Eropa memandang keanggotaan Turki dengan
sudut pandang politik. Negara-negara seperti Italia, Spanyol dan
sejumlah negara kecil anggota Uni Eropa memandang bergabungnya
Turki dalam Uni Eropa akan menyebabkan keseimbangan kekuasaan di
Eropa. Selain itu, Turki yang mempunyai posisi strategis dari sisi
geografi, politik dan ekonomi, bukanlah negara yang dapat
diremehkan oleh Uni Eropa. Karena itulah Sekitar 40 tahun lamanya,
Turki berada di balik pintu gerbang Uni Eropa, menanti
dikabulkannya pemohonan keanggotaan Turki di Uni Eropa. Namun
hingga kini, nasib keanggotan Turki di Uni Eropa masih belum jelas,
bahkan status identitasnya masih dipertanyakan.
Kerjasama Turki dengan negara-negara Timur dan Barata. Kerjasama
Turki dengan negara TimurMustafa Kemal Atatrk membuat perubahan
radikal dalam kebijakan domestik dan luar negeri Turki dengan
membentuk tradisi kuat demokrasi sekuler, yang berakar di Barat.
Turki semakin bergeser ke arah Barat, sementara budaya dan
ideologis menjauhkan diri dari pola pikir konservatif, praktek dan
tradisi Timur Tengah , yang dianggap oleh revolusioner Turki
sebagai sumber keterbelakangan yang menyebabkan Kekaisaran Ottoman
untuk runtuh. Geografi dari Timur Tengah dikenakan langsung campur
tangan internasional melalui intervensi di Afghanistan dan Irak dan
melalui upaya politik untuk mengubah wilayah sosial, politik, dan
ekonomi. Panggilan untuk reformasi dan renovasi telah mencapai
tingkat tinggi, dan negara-negara Barat mendorong pengembangan tata
pemerintahan yang baik, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam
masyarakat Timur Tengah.
Turki, Suriah dan Iran adalah aktor-aktor yang berpengaruh dalam
politik Timur Tengah. Hubungan dan kerjasama antara negara-negara
ini terjadi pada saat Suriah dan Iran telah dituduh oleh
pemerintahan Bush dari antagonis menjadi sebuah sistem
internasional yang damai dan demokratis. Hubungan yang
berkelanjutan antara negara-negara ini, dan bagaimana negara-negara
ini berinteraksi dengan masyarakat internasional, adalah
mengungkapkan karena mereka adalah komponen penting dari
keseimbangan kekuatan.
Turki memerintah banyak daerah selama Kekaisaran Ottoman, tetapi
antara tahun 1945 dan 1990 para pemimpin Turki sadar bahwa Turki
harus menghindari berbagai keterlibatan dalam konflik Timur Tengah.
Oleh karenanya, hubungan Turki dengan negara-negara Timur-Tengah
sempat menegang terlebih ketika Turki memiliki hubungan Diplomatik
yang sangat dekat dengan Israel. Tapi akhir-akhit ini, hubungan
yang sempat menegang tersebut mulai mencair dan Turki ingin
memperbaiki hubungan itu dengan Timur-Tengah. Diantara hubungan
Turki dengan negara-negara Timur-Tengah, yang paling disoroti
adalah hubungan Turki dengan 3 negara Timur-Tengah, Iran, Irak dan
Suriah.1. Hubungan Turki dengan IranHubungan Turki-Iran berbentuk
di bawah pengaruh sifat perubahan rezim di Iran, konflik
kepentingan di Asia Tengah dan Kaukasus, hubungan dengan Amerika
Serikat dan Israel, dan kecemasan tentang masa depan Irak pada
umumnya, khusunya di Irak utara. Hubungan Turki dengan Iran dimulai
pada tahun 1923. Ada kira-kira 12-21.000.000 penduduk yang berasal
dari Turki di Iran yang sebagian besar tinggal di wilayah utara
negara itu. Namun, periode dingin dalam hubungan bilateral ada
setelah Revolusi Iran tahun 1979 karena ideologi yang saling
bertentangan Turki sekuler dan Iran teokratis. Meskipun demikian,
hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara telah meningkat
secara signifikan pada beberapa tahun terakhir.
Saat ini, Iran dan Turki bekerja sama dalam berbagai bidang,
mulai dari memerangi terorisme dan perdagangan narkoba, dan
mempromosikan stabilitas di Irak dan Asia Tengah. Kedua negara
sangat menganjurkan integritas teritorial Irak sejak awal invasi
Irak pada tahun 2003. Iran dan Turki juga memiliki hubungan ekonomi
sangat dekat. Kedua negara merupakan bagian dari Organisasi
Kerjasama Ekonomi/Economic Cooperation Organization (ECO) dan
keduanya juga merupakan anggota aliansi Cento. Turki menerima
banyak wisatawan Iran setiap tahun, sementara Iran adalah pemasok
utama gas alam untuk Turki.
Turki maupun Iran adalah dua negara besar yang memiliki pengaruh
yang juga besar di kawasan Timur Tengah. Kedua negara tersebut
dipandang oleh banyak pengamat sebagai 'pemain baru' dan penentu
arah sejarah dan kebijakan baru di Timur Tengah, yang muncul
sebagai penyeimbang Israel, sang penentu dan pemain yang sebelumnya
bermain tunggal akibat dari kelemahan suara negara-negara Arab.
Surat kabar berbahasa Arab yang terbit di London, al-Hayat
(29/10), melansir pernyataan Erdogan yang menegaskan, bahwa Turki
dan Iran adalah poros stabilitas (mihwar al-istiqrar) di kawasan
Timur Tengah. Dua negara besar itu dalam lima tahun terakhir ini
muncul sebagai kekuatan, pengaruh, dan penentu baru di Timur Tengah
ketika negara-negara Arab tak mampu lagi memainkan peran tersebut.
Pada gilirannya, bisa diprediksi Turki akan kembali mementaskan
peran diplomatiknya untuk menjadi penengah kasus nuklir Iran ini
dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara anggota
DK (Dewan Keamanan) PBB yang dihului Amerika.2. Hubungan Turki
dengan IrakMeskipun Turki tidak secara resmi bergabung dengan
koalisi militer yang bertempur melawan Irak, tapi Turki telah
membantu dengan mengerahkan sekitar 150.000 pasukan di sepanjang
perbatasan Turki dengan Irak. Secara khusus, Turki merasa terancam
oleh anarki relatif di Irak yang juga bersamaan dengan munculnya
kekuatan Kurdi di sana. Ketakutan Turki yang sudah lama dari suatu
negara Kurdi di perbatasan merusak populasi etnis Kurdi di Turki
bagian tenggara merupakan faktor strategis dan psikologis utama di
Turki. Selain itu, hal ini dilakukan karena Turki ingin memperkuat
hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO lainnya.
Menghadapi oposisi domestik yang kuat di Turki, gerakan
pemerintah Turki mengizinkan tentara AS untuk menyerang Irak dari
perbatasan Turki pada tahun 2003. Pada tanggal 22 Februari 2008,
Angkatan Bersenjata Turki melancarkan operasi darat di utara Irak
terhadap pemberontak PKK (Partai Pekerja Kurdistan). Serangan darat
didahului oleh serangan udara dari Angkatan Udara Turki terhadap
kamp-kamp PKK di Irak utara, yang dimulai pada tanggal 16 Desember
2007. angkatan bersenjata Turki juga meningkatkan serangan mereka
terhadap pemberontak Kurdi di Irak Utara pada 27 Februari 2008 di
tengah ketegangan yang meningkat dalam hubungan diplomatik antara
Baghdad dan Ankara. Militer Turki menarik diri dari Irak utara pada
tanggal 29 Februari 2008.
Namun saat ini setelah runtuhnya pemerintahan Sadam Husein,
hubungan Irak-Turki terus membaik. Terutama dalam menangani masalah
Kurdi di Irak. Masalah pemberontak separatis Partai Pekerja
Kurdistan (PKK) yang bersembunyi di Irak utara adalah pusat dari
perundingan dalam kunjungan PM Irak Nuri al Maliki ke Ankara.
Mentri Luar Negeri Turki, Maliki mengatakan tujuan kunjungannya
adalah untuk membentuk Dewan Agung dari kerja sama strategis, yang
telah diumumkan dalam kunjungan Erdogan ke Baghdad Juli lalu. Dewan
itu akan beranggotakan termasuk para perdana menteri.
Ankara telah berusaha mempererat hubungan dan kerja sama ekonomi
dengan Baghdad, tetapi pemberontak PKK yang bebas berkeliaran di
Irak utara telah mengganggu hubungan bilateral. Komite tiga negara
telah menimbulkan harapan baru bagi kerja sama yang lebih luas
melawan pemberontak itu. PKK, masuk sebagai kelompok teroris oleh
negara itu dan banyak masyarakat internasional , mengangkat senjata
untuk mendirikan sebuah negara sendiri di wilayah Turki tenggara
yang berpenduduk mayoritas etnik Kurdi tahun 1984, yang memicu
konflik yang menewaskan sekitar 44.000 jiwa.
3. Hubungan Turki dengan SuriahUntuk waktu yang lama, baik Turki
dan Suriah terkunci dalam sebuah hubungan yang dibentuk oleh
permusuhan historis, prevalensi pembentukan ideologi bermusuhan,
dan upaya-upaya para pembuat kebijakan untuk mewujudkan beberapa
masalah domestik besar. Hubungan Turki-Suriah sempat menegang
meskipun Turki memiliki garis perbatasan terpanjang dengan Suriah
dan link lainnya berupa geografis, budaya, dan sejarah yang
mengikat kedua negara yang bertetangga ini. Ketegangan ini terjadi
karena sengketa termasuk aneksasi diri dari Provinsi Hatay ke Turki
pada 1939, sengketa air yang timbul dari Proyek Anatolia Tenggara,
dan dukungan Suriah untuk melarang Partai Pekerja Kurdistan
(PKK).
Namun, Pencairan hubungan kedua negara ini telah terjadi sejak
Oktober 1998, Setelah pengusiran yang dilakukan pemerintah Suriah
atas pemimpin separatis Partai Buruh Kurdistan Abdullah calan pada
tahun 1997, hubungan kembali ke arah yang baik. Pada bulan
Desember, akhir 2004 Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan
mengunjungi Suriah, yang membawa prospek optimis terhadap hubungan
bilateral di masa depan. Hubungan Turki-Suriah kini menjadi sangat
kuat dan intim, Pada bulan Oktober 2009, Menlu Turki Ahmet
Davutoglu mengunjungi Suriah. Dalam kunjungan tersebut, beberapa
pakta dan nota kerjasama antara Turki dan Suriah disepakati, mulai
dari investasi ekonomi, industri, dan lain sebagainya. Selain itu,
Meski pernah berada di ambang perang karena gerakan separatis
Kurdi, Turki dan Suria telah memperkuat ikatan dagang kedua negara
dan telah menandatangani sebuah kesepakatan bilateral bebas visa
antara warga Turki dan Suriahb. Kerjasama Turki dengan negara
BaratTidak dapat disangkal bahwa Turki di bawah Kemal, mengalami
perubahan radikal. Bahkan dengan perubahan revolusioner dari orde
lama ke orde baru. Hal yang paling menonjol dari revolusi Turki
adalah bahwa sebagian besar, meski secara bertahap sesuai dengan
tujuannya. Hal ini menghindari perangkap revolusi sofyet dan Nazi
yang mengganti orde lama dengan absolutisme baru. Walaupun ada
godaan berupa contoh yang disajikan oleh komunis dan fasis serta
godaan kemampuan karena memiliki kekuasaan mutlak, Kemal dengan
negara barunya memperlihatkan kecenderengungan yang sangat berbeda.
Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus
memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat. Selain itu,
tujuan pembaharuan Turki ialah memisahkan Turki dari budaya dan
tradisi kuno Arab-Asia serta mengubahnya menjadi bangsa modern ala
barat.
Kebijakan ekonomi Turki pada masa pemerintahan Kemal
mempengaruhi posisi Turki di dunia Barat. Kebijakan tersebut
disebut dengan Autarki dan industrialisasi. Kebijakan ini sesuai
dengn dasar etatisme, menuntut pengorbananwarga negara pada masa
tertentu, namun menjamin ketidakbergantungan ekonomi dalam jangka
panjang. Sofyet dijadikan contoh penting dalam pelaksanaan
kebijakan ini. Memang Kemal menolak eksperimen sofyet dibidang
ideologi, namun ia hendak memungut perencanaan di bidang ekonomi.
Dalam masa antara perang dunia, dilaksanakanlah
perencanaan-perencanaan ekonomi tersebut yang meliputi perencanaan
empat tahun bagi pertanian, rencana lima tahun bagi industri,
rencana tiga tahun bagi pertambangan, dan rencana sepuluh tahun
bagi pembangunan jalan. Dibangun pula perusahaan-perusahaan
internasional diberbagai bidang yang mempekerjakan tenaga-tenaga
Jerman, Austria, Hungaria, Inggris dan ahli-ahli Eropa lainnya.
Dalam rangka mempromosikan perdagangan luar negeri, negara
mengadakan perjanjian-perjanjian barter, melakukan berbagai
hubungan dan pameran, serta mendirikan beberapa kamr dagang.
Penyeimbnagan perdagangan luar negeri yang tepat dilakukan dengan
hati-hati. Karena berlakunya etatisme di Turki dan juga berbagai
kecenderungan autarki umum di Eropa, pada tahun 1939 sekitar 80-90%
perdagangan luar negeri dilakukan atas dasar clearing agreements.
Diantara negara-negara Eropa yang memiliki hubungan diplomatik yang
sangat penting dengan Turki adalah Rusia, Perancis, Inggris dan
Jerman.1. Hubungan Turki dengan RusiaHubungan Turki dengan Rusia
tidak terlalu baik. Disatu pihak Turki Khawatir akan revolusioner
Soniet. Dilain pihak, Rusia kecewa karena dulu Turki bersekutu
dengan barat. Namun setelah ada invasi Nazi hubungan itu menjadi
netral. Secara historis, banyak peperangan antara kedua negara
sampai akhir Perang Dunia I. Kedua negara memiliki warisan
kekaisaran dan mengalami masa traumatis pasca-kerajaan. Warisan
besar kekaisaran setelah runtuhnya kerajaan sebelumnya adalah
faktor penting yang membentuk memori nasional negara ini.
Kebijakan luar negeri Rusia saat ini lebih kritis terhadap Barat
dan mengikuti jalur yang lebih berorientasi Eurasia. Rusia agak
skeptis ketika Turki masuk ke dalam Uni Eropa dan Turki telah
diakui bersalah pada kejadian Genosida Armenia yang memiliki
potensi merusak hubungan dengan Turki. Namun kedua negara merupakan
mitra strategis kunci dalam Transkaukasus daerah. Rusia memiliki
profil daerah dan sensitif tentang kehilangan pengaruhnya di
wilayah eks-Soviet. Sejak tahun 1991, Turki telah muncul sebagai
pemain regional yang signifikan, mengejar hubungan khusus dengan
Uni Eropa dan membayar perhatian serius untuk membangun hubungan
baik di Kaukasus dan Asia Tengah.
Saat ini, hubungan Turki-Rusia mengalami kemajuan yang baik.
Mentri luar negeri Turki Davutoglu menyatakan Dalam lima tahun
terakhir, sifat hubungan Turki-Rusia telah mengalami perubahan.
Perubahan ini akan memberikan kontribusi yang serius terhadap
stabilitas dari Balkan ke Cina. Davutoglu mengatakan bahwa Turki
dan Rusia akan mendirikan sebuah model dengan Rusia yang
menunjukkan bagaimana kita maju ke dalam kerjasama dan integrasi
ekonomi daripada kompetisi. Saat ini, hubungan dagang Turki-Rusia
telah mencapai puncak kerjasama di tingkat bilateral. Karena saat
ini, Rusia tercatat merupakan negara di peringkat pertama sebagai
mitra dagang Turki. Padahal sebelumnya masih diduduki oleh
Jerman.2. Hubungan Turki dengan JermanKarakteristik yang paling
penting dari hubungan Turki-Jerman adalah bahwa mereka selalu
khusus dan istimewa sepanjang sejarah dan masih sama samapi saat
ini. Turki dan Jerman adalah Sekutu di Perang Dunia I dan sekarang
di NATO, Turki dan Jerman telah menjadi saling bergantung pada
tahun 1960-an di bidang sosial, ekonomi, budaya, kemanusiaan dan
lainnya. Sebagai mitra saling handal Turki dan Jerman memiliki
kepentingan yang kuat dalam memperkuat hubungan mereka ke tingkat
yang lebih besar. Tahap untuk pencalonan Turki untuk menjadi
anggota Uni Eropa ditetapkan dalam Jerman Kepresidenan Uni Eropa di
KTT Cologne pada tahun 1999. Jerman selalu menjadi pendukung ambisi
keanggotaan Turki. Namun, negosiasi Uni Eropa dengan Turki dianggap
sebagai proses yang terbuka.
Jerman dan Turki terikat oleh ikatan yang sangat kompleks dan
persahabatan yang erat kembali meluas selama berabad-abad. Ada tiga
faktor kunci dalam menentukan hubungan Turki-Jerman: Faktor politik
pencalonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa; faktor
manusia-sosial dari diaspora Turki di Jerman dengan tiga juta orang
yang diperkirakan, dan faktor ekonomi yang diatur oleh pertumbuhan
pesat dalam hubungan ekonomi antara kedua negara.
Jerman telah lama menjadi mitra dagang yang paling penting
Turki. Pada tahun 2009, volume perdagangan mengalami penurunan
sebesar 20,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, EUR 19,8
miliar krisis keuangan, sebagai akibat dari global. Ekspor Turki ke
Jerman senilai hampir EUR 8.300.000.000 dan ekspor Jerman ke Turki
sekitar EUR 11.500.000.000. Sejak 1980, Jerman telah
menginvestasikan lebih dari USD 7,6 miliar, dan menjadi investor
asing terbesar di Turki. Jumlah perusahaan Jerman dan perusahaan
Turki dengan bunga modal Jerman kini meningkat menjadi lebih dari
4.000.3. Hubungan Turki dengan PerancisParis dan Ankara
menandatangani rencana aksi tahun 1998 yang memperkenalkan dimensi
strategis untuk hubungan Perancis-Turki. Perusahaan Perancis
terdaftar sebagai investor terbesar di Turki, meskipun Perancis
hanya menempati peringkat kelima dari sisi volume investasi. Selain
itu, Perancis menempati peringkat keempat terbesar sebagai sumber
pariwisata untuk Turki. Tapi, Prancis tampaknya telah menjadi
semakin skeptis mengenai isu Turki menjadi anggota Uni Eropa.
Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dengan tegas menentang
keanggotaan Turki di Uni Eropa, mengklaim bahwa Eropa telah
berbohong tentang perbatasannya. Turki itu berada dikawasan di Asia
dan bukan di Eropa. Sarkozy yakin Eropa harus menghentikan
pembicaraan aksesi dengan Turki ke Uni Eropa dan bukannya bekerja
untuk sebuah kemitraan.
Konflik Internal Turki (Suku Kurdi)Kelompok minoritas dengan
dampak terbesar pada politik nasional Turki. Populasi Kurdi
menyebabkan persepsi sebagai kaum minoritas yang dapat menimbulkan
ancaman bagi kesatuan nasional Turki. Memang, ada gerakan separatis
aktif Kurdi di Turki tenggara sejak tahun 1984.
Dibandingkan dengan penduduk negara-negara Arab lainnya bahkan
di dunia suku Kurdi adalah suku bangsa terbesar karena jumlahnya
yang mencapai 30 juta jiwa. Mirip seperti nasib bangsa Palestina,
akibat kolonialisme Barat di Timur Tengah, rumpun bangsa Persia
yang mendiami daerah Kurdistan ini terancam hilang dalam sejarah
dunia. Karena Palestina berada di bawah pendudukan Israel maka
perhatian dunia Islam relatif sangat besar dibandingkan dengan suku
Kurdi yang hampir sama sekali tidak ada. Disebabkan oleh lokasinya
yang strategis secara geopolitik dan tersedianya minyak dalam
jumlah besar lengkap dengan jalur-jalur pipanya menuju Eropa dan
juga Israel, usaha bangsa Kurdi untuk menjadi bangsa yang
independen semakin sulit terealisasi. Setiap aktifitas untuk
memerdekakan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan.
Jalan menuju kemerdekaan bagi Kurdistan seakan menunggu kehancuran
tiga negara yang menguasainya. Tumbangnya Rezim Irak karena invasi
AS misalnya, berhasil membuka akses politik kaum Kurdi ini.
Dilihat sejarahnya, sebenarnya kemerdekaan Kurdi pernah
dijanjikan oleh Presiden AS Woodrow Wilson (1856-1924) melalui
perjanjian Sevres (the Treaty of Sevres) tahun 1920 antara
Kekhalifahan Turki Usmani dan sekutu AS untuk membagi-bagi wilayah
bekas kekuasaan Turki Usmani. Hanya saja terbentuknya negara baru
Turki di bawah pimpinan Kemal Atta Turk yang meliputi sebagian
besar wilayah Kurdistan telah memupus harapan itu. Sejak itu
konflik antara suku Kurdi dan Turki terus berkembang. Paska
kemerdekaan Irak tahun 1932 bangsa Kurdi semakin terisolasi dan
terpecah-pecah. Maka muncullah kelompok-kelompok militan Kurdi yang
kerap kali melancarkan aksi-aksi terorisme.
Mayoritas suku Kurdi di Turki tinggal di bagian tenggara dan
lebih setengahnya hidup di Ankara. Sebagai keturunan bangsa Persia,
suku Kurdi menjadi salah satu hambatan gerakan nasionalisme dan
sekularisme Turki. Meskipun mereka berhasil mendirikan Negara
Darurat Kurdistan di wilayah Turki pada tahun 1922-1924 dan
Republik Mahabad Kurdistan tahun 1946 tetapi dapat dihancurkan oleh
militer Turki. Dampaknya sejak tahun 1924 Turki melarang penggunaan
bahasa Kurdi di tempat umum. Operasi militer besar-besaran terus
dilakukan untuk menumpas gerakan pro kemerdeaan yang mengakibatkan
ribuan jiwa kehilangan nyawa.
Kekuatan terbesar Kurdi di Turki diwakili oleh Partai Pekerja
Kurdistan (PKK). Pada tahun 1991 ketua PKK, Abdullah Oscalan,
ditangkap oleh pemerintah Turki dan dijatuhi hukuman mati. Tekanan
Turki ternyata mampu melemahkan tuntutan kemerdekaan yang memaksa
PKK merubah orientasinya pada perjuangan otonomi daerah khusus
Kurdistan. Pada sisi lain, keinginan Turki untuk bergabung dengan
Uni Eropa berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak
minoritas. Hanya saja kebijakan semacam ini sering mendapatkan
tantangan besar dari kelompok ultra nasionalis (sekuler) Turki.
Operasi-operasi militer pun kemudian kerap dilakukan guna
memberangus kekuatan PKK. Apalagi wilayah perbatasan Turki-Irak
memiliki potensi sumber alam yang melimpah (minyak, gas, air bersih
dan sumber mineral) dan menjadi salah satu pusat investasi asing
maka membiarkan rakyat Kurdi memerdekakan diri tentu sesuatu yang
mustahil.
KERANGKA TEORI1. Neo LiberalismeDavid Baldwin mengemukakan bahwa
ada empat elmen dalam liberalisme yang mempengaruhi hubungan
internasional saat ini, yaitu, pertama; Liberalisme perdagangan
yang menggunakan konsep globalisasi dan perdagangan bebas untuk
menciptakan perdamaian. Kedua; Liberalisme republikan yang meyakini
bahwa dengan sistem demokrasi suatu negara akan lebih
mensejahterakan rakyatnya. Ketiga ; Liberalisme sosiologi yang
menganggap bahwa semua negara tergabung dalam masyarakat
internasional. Dan yang terakhir, liberalisme konstitusional yang
percaya bahwa organisasi internasional berpengaruh besar dalam
menentukan kebijakan negara dan sistem internasional.Dalam studi
kasus yang akan dibahas dalam makalah ini, Teoro neo liberalisme
yang digunakan lebih ditekankan pada liberalisasi perdagangan yang
menggunakan konsep globalisasi dan perdagangan bebas untuk
menciptakan perdamaian. Turki berusaha mengadakan kerjasama dengan
negara-negara Uni Eropa dan Timur Tengah dalam bidang perdagangan
bebas. Hal ini merupakan langkah awal bagi Turki untuk menciptakan
hubungan yang lebih baik dengan negara Uni Eropa dan Timur
Tengah.Kaum neoliberal juga menganggap bahwa sebenarnya
perekonomian adalah satu hal yang penting dalam hubungan
internasional, karena sebenarnya apabila perekonomian dalam suatu
negara terlaksana dengan baik maka kehidupan masyarakat berada
dalam kesejahteraan. Negara tidak dapat berdiri karena tidak dapat
menghindari ketergantungan dengan negara lain, dengan begitu,
negara akan bertahan dalam institusi internasional untuk menjaga
kepentingannya.Pada pemahaman kaum neoliberalisme, institusi adalah
salah satu hal yang penting dalam hubungan internasional karena
institusi menyeimbangkan perdamaian yang ada dan membuat keuntungan
akan suabtu negara karena adanya institusi tersebut. Ruang lingkup
institusi sebenarnya bukan hanya pada hubungan nasional suatu
negara tetapi pada hubungan internasional juga, karena institusi
itu sendiri dapat membantu akan terbentuknya kebijakan suatu negara
dan dapat juga mengkritik kebijakan-kebijakan hubungan
intrernasional. Tentu saja institusi internasional mengharuskan
adanya kondisi yang mendukung agar terjalinnya kerja sama. Keohane
mengatakan bahwa, Neoliberal institutionalists is relevant only if
two keys conditions: First, the actors must have some mutual
interest and potentially gain from this coorperation. Second,
variations in the degree of institutionalization exert substantial
affects on state behavior.Oleh karena itu, Turki terus berusaha
untuk mengajukan dan mendaftrakna dirinya sebagai anggota Uni
Eropa. Karena Turki melihat, institusi Uni Eropa yang terbentuk
dapat membantu Turki mengembangkan perekonomian dalam negerinya.
Uni Eropa yang memiliki kestabilan ekonomi, telah menarik perhatian
Turki untuk memperjuangkan posisinya di Uni Eropa yang dapat
memperkuat posisi Turki di tatanan dunia Internasional.
KostruktivisDalam menganalisa kasus dalam makalah ini, teori
yang digunakan adalah konstruktivis. Karena Teri konstruktivia
dapat menjelaskan kepentingan hingga aktor berbasis individu dan
kelompok-kelompok kepentingan. Karena salah satu asumsi
konstruktivis adalah hubunagn antara identitas dan kepentingan.
Antara suku Kurdi dan pemerintah Turki, sama-sama memiliki
kepentingan untuk menunjukan identitas mereka. Bangsa Kurdi ingin
tetap menunjukan identitas mereka dengan terus memelihara
budaya-budaya dan bahasa yang dahulu mereka gunakan. Sedangkan
pemerintah Turki dengan modernisasinya, ingin membawa perubahan
menyeluruh dalam negara Turki untuk memiliki kesatuan dalam Visi
dan misi.
Pada awalnya, teori kostruktivis muncul sebagai falsifikasi atas
teori-teori behavioural yang tidak dapat menjawab permasalahan yang
makin kompleks yang diakibatkan oleh gobalisasi dunia. Salah satu
asumsi dasar konstruktivis adalah identitas mempengaruhi
kepentingan aktor. Dengan menyatakn identitasnya kepada aktor lain,
maka secara tidak langsung ia telah menyatakan kepentingannya.
Konstruktivis berpendapat bahwa identitas membentuk kepentingan
dan kepentingan membentuk perilaku. Setiap aktor memiliki lebih
dari satu identitas sehingga dalam kondisi yang anarki mudah sekali
terjadi konflik diantara aktor. Identitas politik sendiri dapat
terbentuk tergantung kepada setiap isu yang sedang berkembang.
Karena setiap isu dapat mengangkat identitas yang berbeda yang
dapat membantu menjelaskan kepentingan politik yang diutamakan.
Studi kasus1. Turki membuka gerbang terhadap Timur dan Barat
untuk memajukan perekonomian Turki?Perdana Menteri Turki, Recep
Tayyib Erdogan, menyatakan bahwa ekonomi Turki, menempati posisi
keenam terbesar di Uni Eropa. Pernyataan Erdogan ini disampaikan
dalam konferensi pers, Minggu, 5 Juli 2009, di Istambul.
Perkembangan kemajuan ini adalah puncak keberhasil Partai Keadilan
dan Pembangunan (AKP), yang dipimpin Erdogan setelah berhasil
berkuasa di Turki, sejak tahun 2002 lalu. Ketika AKP mengambil alih
kekuasaan, gross domestic bruto (GDP) Turki senilai 230 milyar
dolar, dan diakhir 2008 ini mencapai 742 milyar dolar. Selain itu,
total eksport Turki dari 32 milyar dolar, kini sudah mencapai 132
milyar dolar, sejak kekuasaan di pegang Partai AKP. Inilah
merupakan keberhasilan yang dicapai AKP, dan belum pernah dicapai
partai-partai sebelumnya yang berkuasa di Turki.Tidak hanya itu,
pemerintah Turki, yang dipimpin Erdogan itu, berhasil menekan
inflasi, yang sebelumnya inflasi mencapai 30 persen, kini hanya
tinggal 5.7 persen. Inilah kemajuan yang paling gemilang dari
pemerintah Turki, yang selama ini selalu dipojokkan oleh kalangan
sekuler, di mana kelompok-kelompok sekuler sebelumnya belum pernah
mencapai kemajuan dibidang ekonomi. Bahkan, pemerintahan sebelumnya
nyaris terpuruk, dan mengalami kekacauan dibidang ekonomi, dan
tingkat inflasi mencapai lebih dari 100 persen.Dengan terus
membaiknya ekonomi Turki, dan usahanya menjadi anggota Uni Eropa,
dan peranan Turki sekarang ditingkat regional dan global, dan
masalah-masalah politik, Turki sangat mempunyai peluang menjadi
negara yang akan memiliki peranan global di masa mendatang. Tentu,
sekarang ini, peranan Turki sangat diharapkan untuk mengatasi
konflik-konflik regional, seperti konflik di Palestina, Iraq, dan
Afghanistan. Di bawah Partai AKP dan kepemimpinan Erdogan, Turki
akan memiliki peran utama didunia global.Usaha yang dilakukan Turki
untuk menjadi anggota Uni Eropa dapat memberikan kontribusi yang
menguntungkan. Turki menjadi anggota Uni Eropa dapat mempercepat
integrasi warga Turki di Eropa dengan masyarakat Eropa. Pelaksanaan
undang-undang yang sama dan aturan berikut keanggotaan penuh
membawa pemerintah dan masyarakat lebih dekat bersama-sama.
Kemungkinan Turki bergabung dengan Uni Eropa telah mendorong
perdebatan di Uni Eropa, tetapi juga menarik seluruh Timur Tengah.
Ini merupakan sinyal penting bahwa Turki telah muncul sebagai aktor
regional yang kuat. Turki yakin bahwa negara mereka dapat memainkan
peran aktif membuat perdamaian di kawasan Timur Tengah.Transformasi
Turki telah mengakhiri Perang Dingin yang memerintah negeri ini
selama setengah abad, dan telah mengubah kerangka kebijakan negara
domestik dan asing. Dengan modernisasi dan demokratisasi ini,
politisi Turki mendapatkan kepercayaan diri dalam kemampuan mereka
untuk melakukan kebijakan regional. Akibatnya, pemimpin sekarang
bersedia untuk melakukan upaya diplomasi aktif di Timur Tengah
dalam upaya untuk mengurangi masalah dengan negara tetangga.Yang
paling penting adalah bahwa Turki yang muncul sebagai panutan bagi
negara di Timur Tengah yang mencari reformasi dan modernisasi.
Pengaruh ini tidak menunjukan hubungan hegemonik, melainkan
menunjuk ke sebuah alternatif untuk reformasi dan pembangunan
ekonomi terutama negara-negara Islam. Uni Eropa adalah asosiasi
yang terkait dengan perdamaian, demokrasi, dan pembangunan ekonomi,
sedangkan Timur Tengah ditandai dengan ketidakstabilan,
otoritarianisme, dan keterbelakangan ekonomi.Dalam hal ini, Suriah
dan Iran menghargai proses Turki menjadi anggota Uni Eropa. Mereka
mempertimbangkan Keanggotaan Turki di Uni Eropa sebagai kesempatan
untuk mengembangkan hubungan mereka sendiri dengan Uni Eropa. Turki
juga menunjukkan bahwa seharusnya bentrokan antara demokrasi dan
keamanan, dan tentunya antara demokrasi dan Islam dapat didamaikan.
Selain itu negara Islam lainnya berusaha untuk memahami kebijakan
Turki tersebut. Terlebih baru-baru ini, seorang Turki dipilih untuk
pertama kalinya dan dengan suara mayoritas menjadi Sekretaris
Jenderal Organisasi Negara-Negara Islam. kontribusi besar Turki
yang lainnya datang melalui keterlibatan diplomatik konstruktif di
kawasanTimur Tengah. Pemerintah Turki telah mengadopsi peran aktif
sebagai promotor perdamaian dan kebijakan ulang terhadap sejumlah
masalah regional terutama dalam bidang ekonomi.
Hubungan Turki-Israel dan Turki-Amerika mempengaruhi posisis
Turki di Timur-Tengah.a. Hubungan Turki-AmerikaPengekangan Soviet
menyebabkan eratnya hubungan Turki dan Amerika. Diplomasi AS pada
mulanya hendak membantu Rusia ketika Rusia mempermasalahkan
konvensi Montreux. Pada konferensi tiga besar di Postdam (5 Juli
1945) delegasi Amerika dan Inggris menganggap bahwa tuntutan Rusia
mengenai lalu-lintas laut dari dan ke laut hitam itu sah. Dengan
demikian, Soviet merasa diuntungkan dan mempunyai kembali sisa
status privilese yang dinikmati oleh Rusia melalui perjanjian
Unkiar Iskelessi. Namun, AS dan Inggris cepat tanggap, dan pada
tanggal 19 Agustus 1946 menyatakan bahwa pemerintah AS menentang
segala monopoli Rusia diperairan selat.Di Yunani terdapat gerakan
bawah tanah dukungan Soviet yang mengancam pemerinthan Athena dan
keamanan Turki. Inggris menyatakan tidak lagi bertanggung jawab
atas urusan tersebut, sedangkan AS menganggap bahwa memelihara
kemerdekaan Yunani dan Turki penting sekali bagi keamanan AS. Ini
merupakan komitmen besar AS pertama bagi Timur Tengah yang bersifat
semimiliter, dan kongres melakukan debat beberapa minggu untuk
menanggapinya. Hingga pertengahan Mei 1947, kongres menyetujui
pengeluaran $400.000.000 dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer
dimana $100.000.000 diberikan kepada Turki. Turki sangat
berterimakasih. Pesan Presiden Truman ini menandai adanya era
tumbuh nya kepentingan Amerika di Turki.Pada tanggal 2 Mei 1947
unsur-unsur armada Mediterania AS berkunjung ke Istanbul dan
memberi semangat serta propaganda pro-Amerika. Pada bulan Juni
misis militer Amerika tiba di Ankara dan menjadi wakil tetap
diplomasinya. Pada bulan yang sama Turki menandatangani kontrak
pembangunan dan modernisasi pengairan dengan dua perusahaan AS.
Kepala staf Turki mengadakan kunjungan resmi ke AS pada akhir tahun
yang sama. Pada musim semi 1948 Turki menerima sejumlah kapal
perang AS, termasuk kapal selam ukuran besar dan pesawat pengebom.
Juga disepakati perjanjian awak angkatan laut Turki di
Amerika.Disahkannya program perbaikan Eropa dan kongres mempererat
hubungan kedua negara sehingga Turki termasuk diantara enam belas
negara yang memperoleh bantuan Amerika. Misi tetap bagi
administrasi kerja sama Eropa (ECA) menambah sejumlah lembaga resmi
Amerika di Turki. Ketika krisis Timur-Barat memuncak pada tahun
1949, kerja sama keduanya semakin erat. Namun, karena khawatir akan
meningkatnya kepentingan Amerika dalam pertahan Eropa, Turki
melakukan upaya diplomatik yang menekankan sikap Eropanya dari
sudut pandang politik dan strategis. Pada bulan Februari Turki
mengusulkan dibentuknya pakta pertahanan Mediterania, dan bulan
Agustus Turki diterima dalam Dewan Eropa yang dibentuk di
Starbourg.Namun, hubungan AS-Turki memburuk pada 2003 saat Ankara
menentang invasi ke Irak dan menolak penggelaran pasukan AS di
daerah Turki. Turki juga mengkritik Washington karena mengizinkan
kaum separatis Kurdi berbasis di Irak Utara. Hubungan itu semakin
memburuk dengan adanya perbedaan pendapat antara Amerika dan Turki
mengenai masalah nuklir Iran. Setelah pertemuan Erdogan dan
Presiden Barrack Obama di Washington. Ketika Obama ingin memberikan
sanksi kepada Iran akan program nuklirnya, Turki malah mengkritik
secara keras kebijakan luar negeri Amerika yang menerapkan sanksi
kepada Iran, dan menilai kebijakan sanksi kepada Iran tersebut
tidak efektif. Karena dengan sanksi tersebut, justru memberi celah
bagi para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi bisnis melalui
pasar gelap yang akan merugikan tidak saja bagi Iran, tapi juga Uni
Eropa dan Amerika.Selain itu, hubungan yang terjalin sejak lama ini
juga mulai memanas sejak Turki terus dituduh sebagai pelaku atas
kejadian genosida Armenia. Ini terjadi ketika Turki menarik duta
besarnya dari Amerika Serikat sebagai protes atas persetujuan DPR
AS terhadap sebuah resolusi yang menyebut tewasnya jutaan warga
Armenia semasa Perang Dunia I sebagai genosida pada hari Jumat 5
Maret 2010. Turki menyatakan, keputusan itu melukai hubungan kedua
negara.
b. Hubungan Turki-IsraelSetelah pembantaian brutal yang
menewaskan sedikitnya Sembilan orang Turki dan seorang warga
Amerika Serikat keturunan Turki, hubungan antara Turki dan Israel
menjadi renggang. Turki telah menarik duta besar mereka dari
Israel. Turki juga tidak segan untuk membatalkan tiga kontrak
militer dengan Israel. Kedua negara sebelumnya adalah negara yang
mempunyai hubungan yang dekat terutama setelah beridirinya Republik
Turki yang didirikan oleh seorang Yahudi Dunam Mustafa Kemal. Turki
adalah satu-satunya negara muslim dalam anggota NATO kerap
menjalani latihan militer dengan Israel.Kini hubungan kedua negara
ini di ambang yang kritis karena ulah Israel yang membajak kapal
bantuan Gaza (flotilla Gaza). Sebelumnya PM Turki Recep Tayep
Erdogan mengingatkan bahwa upaya Israel yang menghentikan kapal
tersebut akan berdampak buruk pada hubungan kedua negara. Israel
tetap menghentikan kapal tersebut dengan kekerasan. Statemen keras
datang dari presiden Turki Abdullah Gul bahwa hubungan kedua negara
tersebut tidak akan sama seperti sedia kala. Israel mungkin harus
sadar bahwa sikap keras kepala mereka akan merugikan mereka
sendiri.Sebagai negara yang berasaskan sekuler Turki boleh
berhubungan dengan negara manapun termasuk Israel. Ada satu ikatan
bathin antara pendiri Republik Turki bentukan Kemal Pasha dengan
negara Yahudi tersebut. Republik Turki adalah negara dengan
penduduk mayoritas muslim pertama yang mengakui adanya negara
Israel. Aib inilah yang sulit untuk dihapuskan oleh pemimpin Turki
yang pro-Islam.Hubungan Israel-Turki yang diresmikan Maret 1949
ketika Turki menjadi satu negara mayoritas Islam (sebelum Iran pada
tahun 1950 ) untuk mengakui Negara Israel . Sejak itu, Israel telah
menjadi pemasok senjata ke Turki. kerjasama Militer, strategis, dan
diplomatik antara Turki dan Israel diajdikan prioritas tinggi oleh
pemerintah kedua negara, yang berbagi keprihatinan sehubungan
dengan ketidakstabilan regional di Timur Tengah.Sayangnya angin
perubahan politik di negara bekas kehilafaan Islam terkahir
tersebut tidak menguntungkan bagi kedudukan Israel. Kemenangan
aktivis Islam semenjak Adnan Mandaris, Najmuddin Erbarkan hingga
Erdogan membuat Israel was-was dengan negara tersebut. Ada upaya
Israel untuk menjatuhkan kepemimpinan partai berbasis massa Islam
di negeri tersebut. Israel terlibat dalam upaya kudeta terakhir.
Aparat keamanan Turki menemukan beberapa senjata yang berasal dari
negara Israel. Mereka memanfaatkan anasir-anasir Turki seperti
militer, akademisi, sastrawan dan wartawan. Bahkan mereka juga
bersukutu dengan satu jamaah Islam yang tidak suka dengan kebijakan
Perdana Menteri Recep Tayyep Erdogan.Meski demikian ada ketegangan
hubungan Turki-Israel, beberapa pihak yang menilai bahwa Turki
adalah sekutu Israel. Ada beberapa kutipan dari hizbut-tahrir.or.id
(9/2/2009) tentang kemesraan antara kedua Negara ini, seperti :
Turki adalah partner terbesar kedelapan dalam hubungan dengan
ekonomi dengan Israel Kedua negara mengadakan latihan militer
bersama. Pemerintahan Turki menunjuk Jenderal Buykanit yang
pro-Israel sebagai panglima Angkatan Bersenjata Turki Israel dan
Turki merundingkan pembuatan proyek energi dan air yang akan
mengangkut air, listrik, gas alam dan minyak bumi ke Israel melalui
pipa.
Sementara itu Deputi Perdana Mentri Turki, Bullent Arinc,
menyebutkan bahwa Turki akan mengurangi hubungan kedua Negara
(nonblok.com, 5/6/2010). Hubungan perekonomian kedua negara hampir
sama sekali tidak ada. Yang ada adalah hubungan antara perusahaan
Turki dengan perusahaan Israel. Jadi meski Turki menduduki urutan
ke delapan sebagai negara yang berdagang dengan Israel namun
pemerintahnnya tidak memiliki perdagangan dengan Israel.Deputi
perdana menteri Turki juga menyebutkan akan mengurangi kerjasaman
militer dengan Israel. Contoh, Turki sudah membatalkan perjanjian
latihan militer dengan Israel. Meski hubungan kedua negara ini
tidak akan pernah sama namun pemutusan hubungan diplomatik akan
sulit bagi Turki. Karena dewan negara akan melarang pemerintahan
Turki.Namun, Para pengkritik Erdogan menginginkan Erdogan bersikap
ekstrim terhadap Israel dengan memutuskan hubungan diplomatik.
Padahal keputusan itu sangat sulit dilaksanakan karena baik
Presiden dan Perdana Menteri harus mengikuti garis dewan negara.
Pemerintahan Erdogan sangat sulit sekali karena terhalang oleh
dewan negara. Yayasan yang dipimpin oleh Erdogan menggalang dana
dari belahan dunia dan mengorganisasikan Gaza flotilla yang
berhasil mengumpulkan 10,000 ton bantuan dengan 750 aktivis.Tidak
mungkin akan ada Gaza flotilla jika Turki dipimpin seorang Kemalis
(pengikut sekuler Kemal Pasha) atau pemimpin yang sama sekali tidak
memihak perjuangan bangsa Palestina. Selama ini yang bersikap keras
terhadap Israel hanyalah Turki. Pemimpin Arab lainnya hanyabisa
berdiam diri terhadap pengepungan Gaza dan pembantaian Gaza. Pada
akhirnya nanti, Turki akan memutuskan hubungan dengan Israel bahkan
tidak tertutup kemungkinan Turki menyerang Israel jika saatnya
tepat. Turki pernah menyerang tetangganya sendiri yakni Yunani yang
juga anggota NATO karena konflik Siprus dengan restu dari dewan
negara Turki. Jika dewan negara setuju, Turki bisa menyerang
Israel. Dengan memburuknya hubungan antara Turki-Israel, semakin
memperkuat pengaruh Turki di Timur-Tengah. Turki mulai memperbaiki
hubungan dengan negara-negara Islam di Timur-Tengah dan mulain
menjalin kerjasama yang cukup signifikan untuk masa depan
pemerintahan negara Turki.
Konflik Internal Turki terhadap masalah Hak Asasi bangsa Kurdi
di Turki yang dipermasalahn kanegara-negara Uni EropaMasalah Kurdi
di Turki telah ada selama berabad-abad dan sejak dasar Republik
Turki pada tahun 1923 sebagai mantan Presiden Sulaiman Demirel lain
kali PKK adalah 29 dan pemberontakan Kurdi terpanjang terhadap
rezim Turki,. Selanjutnya sejak tahun 1984 Turki telah membuat 24
serangan di Irak terhadap PKK dan sebagian besar dengan bantuan
Amerika Serikat, Irak, dan partai politik Kurdi di Irak, tetapi
mereka tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah Kurdi atau PKK
di Turki. Amerika Serikat dengan bantuannya, telah menangkap
Abdullah Ocalan pendiri dan presiden PKK pada bulan Februari 1999
di Kenya, mungkin melanggar Hukum Internasional, dan menyerahkan ke
pemerintah Turki.Kondisi domestik Turki inilah yang kurang sesuai
dengan aspek politik dari Kriteria Kopenhagen. karena adanya
masalah dalam hal penghormatan terhadap HAM dan perlindungan
terhadap minoritas. Misalnya, Cara penanganan pemerintah Turki
terhadap pemberontakansuku Kurdi di Turki Tenggara yang oleh Uni
Eropa dianggap kurang sesuai dengan prinsip tersebut. hal itu akan
berpengaruh negatif terhadap prospek keanggotaan Turki dalamUni
Eropa. Selain itu, secara teoritis terdapat perbedaan yang jauh
antara karakteristik dasar sistem politik Turki dengan
karakteristik dasar negara-negara Uni Eropa.Setelah dasawarsa penuh
konflik dan kebijakan represif, Turki tampak akan mengambil
langkah-langkah penting untuk memulai sebuah prakarsa damai guna
memecahkan masalah kerusuhan yang telah lama terjadi di tengah
warga Kurdi di negaranya. Selain itu, Turki harus melampaui
upaya-upaya yang pernah dilakukan dan benar-benar melibatkan warga
Kurdi dalam prosesnya. Turki telah mencoba mengukuhkan diri sebagai
sebuah negara besar dan mediator di kawasan Timur-Tengah, melalui
berbagai prakarsa seperti memfasilitasi dialog tak langsung antara
Israel dan Syria. Munculnya Turki, yang kini anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB, telah mendorong negara ini lebih banyak bicara
mengenai peristiwa-peristiwa internasional.Namun meningkatnya
kemunculan dalam panggung internasional juga telah menarik
perhatian orang pada masalah-masalah dalam negeri Turki, khususnya
konflik dengan penduduk Kurdi, yang mencapai 20 persen dari total
penduduk negara ini. Situasi di wilayah tenggara yang didominasi
suku Kurdi memang jauh lebih baik ketimbang pada masa 1980-an dan
1990-an ketika konflik dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK)
menjadikan daerah ini semacam zona perang. Namun masih ada
masalah-masalah penting. Para politisi Kurdi setempat masih
mendapat kecaman bila berbicara dalam bahasa Kurdi pada acara
resmi. Dan beberapa tahun belakangan, belasan pemuda Kurdi yang
berunjuk rasa memprotes pemerintah telah dipenjara lantaran
mendukung PKK. Meskipun partai berkuasa, Partai Keadilan dan
Pembangunan (AKP) mempunyai anggota dari kalangan Kurdi, dan Partai
Masyarakat Demokratik Kurdi (DTP) meraih 20 kursi dari 550 kursi
parlemen, pada kenyataannya hanya ada sedikit ruang bagi aspirasi
masyarakat Kurdi dalam struktur politik Turki sekarang.
KESIMPULANa. Strategi Perdagangan bebas antara Timur dan
BaratSebagai negara yang berada di antara perbatasan Asia dan
Eropa, Turki merupakan negara yang sangat strategis yang bisa
menjadi gerbang pembuka perdaganagan antara Timur-Tengah dan Uni
Eropa. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
Turki tetap menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara
Timur-Trengah karena danaya ikatan ideologi yang menyatukan mereka.
Namun, setelah perubahan sistem pemerintahan Turki yang cenderung
mengasumsi Barat, menjadikan Turki mulai berbenah diri agar bisa
diterima dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Uni
Eropa.Oleh Karena itu, Turki berusaha menjembatani antara Timur dan
Barat. Dengan tetap menjalin hubungan yang baik dengan
negara-negara Timur-Tengah dan juga tetap mengadakan kerjasama
dengan negara-negara Uni Eropa. Hal ini terbukti menjadikan Turki
sebagai negara yang memiliki peran yang penting baik bagi
Timur-Tengah maupun Uni Eropa. Baik Timur-Tengah maupun Uni Eropa,
membutuhkan penghubung yang dapat membantu negara mereka untuk
lebih maju terutama bagi negara-negara Timur-Tengah.1. Perdagangan
dengan Uni EropaMasyarakat Ekonomi Eropa (EEC) mengadakan
Perjanjian Asosiasi pada bulan Desember 1964. Turki dan Uni Eropa
juga membentuk kesatuan pabean pada tahun 1995, dan pada tahun 1999
Dewan Eropa memberikan status negara kandidat untuk Turki. Aksesi
negosiasi dengan Turki dibuka pada bulan Oktober 2005. Sejauh ini,
negosiasi telah dibuka sebanyak 12 bab dari 33 bab yang diperlukan
untuk pendaftaran. Tantangan utama ekonomi Turki yang sedang
berlangsung adalah menyediakan kebutuhan dari suatu populasi.
Meningkatkan standar hidup yang lazim di Eropa akan membutuhkan
tingkat pertumbuhan PDB tinggi dan ekonomi pasar yang berfungsi
dengan baik. Ini akan memerlukan lanjutan reformasi struktural yang
mendorong baik investasi domestik dan asing.Sebagai calon untuk
keanggotaan di Uni Eropa, Turki yang bertujuan untuk mengadopsi
sistem dasar Uni Eropa hukum nasional dan peraturan (acquis
communataire tersebut) pada tahun 2014, berusaha menerapkan
beberapa elemen dari peraturan yang telah ditetapkan Uni Eropa
dengan biaya yang lebih mahal dan sulit (misalnya di bidang
perlindungan lingkungan dan pertanian), adopsi yang dilakukan Turki
ini merupakan salah satu strategi Turki untuk memberikan kontribusi
yang signifikan untuk modernisasi ekonomi.Uni Eropa membentuk Uni
Pabean dengan Turki pada tahun 1995. Ruang lingkup Uni pabean
meliputi perdagangan produk manufaktur antara Turki dan Uni Eropa,
dan juga memerlukan penyelarasan oleh Turki dengan kebijakan Uni
Eropa, seperti peraturan teknis produk, kompetisi, dan Hukum
Kekayaan Intelektual. Perdagangan antara Uni Eropa dan Turki di
bidang pertanian dan produk baja khusus diatur oleh perjanjian yang
terpisah. Uni Pabean telah secara signifikan meningkatkan volume
perdagangan antara Turki dan negara-negara anggota Uni Eropa. Saat
ini, lebih dari separuh perdagangan Turki berasal dari Uni Eropa.
perdagangan Turki dengan Uni Eropa hampir seimbang, defisit menjadi
kurang dari 8300000000, dan memiliki pangsa 13% dari total defisit
perdagangan Turki. Pangsa ekspor ke Uni Eropa sedikit meningkat
dari 56,0% di tahun 2006 menjadi 56,4% pada tahun 2007. Impor dari
Uni Eropa sebagai bagian dari total impor menurun, dari 42,6%
menjadi 40,4%, terutama disebabkan oleh meningkatnya impor tagihan
untuk energi, yang hampir secara eksklusif Turki diimpor dari
negara-negara non-Uni Eropa.Investasi langsung asing (FDI) Uni
Eropa di Turki telah mencapai hampir 9 miliar di tahun 2007. Mereka
melayani sekitar dua pertiga dari total aliran FDI di Turki dan
jumlah mereka menjadi 3,5% dari PDB Turki. In the first quarter of
2008, the share of FDI flows from the EU fell further to 53%. Pada
kuartal pertama 2008, pangsa FDI mengalir dari Uni Eropa jatuh
lebih jauh sampai 53%. Industri impor utama Turki dari Uni Eropa
adalah mesin, produk otomotif, bahan kimia, besi dan baja. Dan
impor utama pertanian dari Uni Eropa adalah sereal. Sedangkan impor
Uni Eropa dari Turki adalah tekstil dan kain, mesin, dan peralatan
transportasi.
2. Perdagangan dengan Timur-TengahTurki, Libanon, Yordania dan
Suriah, Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, sepakat untuk
mendirikan zona perdagangan bebas, lengkap dengan rezim perjalanan
bebas visa bagi warga negaranya, kata sebuah deklarasi bersama
tersebut dikeluarkan di Istanbul, Turki. Empat negara akan
membentuk sebuah dewan kerjasama untuk mengembangkan kemitraan
strategis jangka panjang dan membuat zona pergerakan bebas barang
dan orang-orang di antara negara-negara Timur-Tengah. Kesepakatan
itu disetujui oleh para menteri luar negeri dari empat negara yang
bertemu di sela-sela forum kerjasama Turki-Arab di Istanbul. Zona
perdagangan bebas akan didasarkan pada "perjanjian bilateral yang
ada dan praktek perdagangan bebas dan bebas visa" antara
pihak-pihak, pernyataan mengatakan, menambahkan bahwa Turki dan
Lebanon diminta untuk melengkapi pengaturan bilateral sebelum
proses empat arah dapat maju.Pemerintah berakar Islam yang diwakili
oleh partai-partai politik di Turki yang berkuasa sejak 2002, telah
secara signifikan meningkatkan hubungan dengan dunia Arab, yang
sering diabaikan di masa lalu di tengah orientasi tradisional
negara pro-Barat. Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu menolak saran
itu bahwa perkembangan hubungan Turki dengan tetangga di Timur
mewakili sebuah pencarian alternatif untuk negara-negara yang
kesulitan menawarkan untuk bergabung dengan Uni Eropa.Kerjasama
yang telah disepakati oleh Turki dan Negara-negara di Timur-Tengah
adalah langkah awal untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik
lagi dengan negara-neagar Timur-Tengah. Ini merupakan strategi
Turki untuk terus memiliki posisi yang berpengaruh bukan hanya di
Uni Eropa, tapi jiga di Timur-Tengah.
Upaya Pembinaan Hubungan luar negeri yang lebih baik dengan
Timur TengahSaat ini, Ada perkembangan yang cukup mencemaskan bagi
negara-negara Eropa Barat dan sudah tentu Amerika Serikat.
Pemerintahan Turki yang berada di bawah kepemimpinan Perdana
Menteri Recept Tayyip Erdogan dari Partai Aliansi Keadilan dan
Pembangunan (AKP), telah mengambil keputusan penting dalam
kebijakan luar negerinya: Menjalin persekutuan dengan negara-negara
Islam. Pergeseran politik luar negeri Turki justru terjadi setelah
pertemuan Erdogan dan Presiden Barrack Obama di Washington minggu
lalu. Ketika Obama ingin memberikan sanksi kepada Iran akan program
nuklirnya, Turki malah mengkritik secara keras kebijakan luar
negeri Amerika yang menerapkan sanksi kepada Iran, dan menilai
kebijakan sanksi kepada Iran tersebut tidak efektif. Karena dengan
sanksi tersebut, justru memberi celah bagi para pelaku bisnis untuk
melakukan transaksi bisnis melalui pasar gelap yang akan merugikan
tidak saja bagi Iran, tapi juga Uni Eropa dan Amerika.Sebenarnya
sikap provokatif Erdogan kepada Amerika dan kebijakannya dalam
menjalin hubungan bersahabat dengan Islam, sudah mulai terlihat
sejak Partai AKP berkuasa pada 2002 lalu. Sejak itu, hubungan Turki
kepada Azerbaijan yang nota bene negara Islam namun dianggap pro
negara-negara barat dan Amerika karena berani melepaskan diri dari
Rusia, mulai merenggang. Begitu juga kepada Georgia, Turki mulai
memperlihatkan tanda-tanda yang mulai mengambil jarak dan tidak
sedekat sebelumnya.Semua itu dilakukan Turki karena pada skema
besar politik luar negerinya, Turki memang sudah bertekad untuk
menjauh dari negara-negara Eropa Barat. Sebaliknya malah mulai
menjalin kerjasama dan hubungan yang semakin erat dengan beberapa
negara yang dianggap anti barat seperti Sudan, Iran dan Syria.
Bahkan kepada faksi Islam radikal Hamas di Palestina, Turki semakin
memperlihatkan dukungannya secara terang-terangan. Dan bahkan
menyatakan dirinya sebagai patron mereka. Sungguh hal ini merupakan
kabar gembira bagi dunia Islam mengingat sejak Perang Dunia Kedua,
Turki bisa dikatakan adalah sekutu Amerika Serikat dan
negara-negara Eropa Barat. Sehingga dalam perang dingin
Amerika-Soviet, Turki praktis berada dalam posisi pendukung Amerika
dan Eropa Barat. Sehingga dengan sikapnya itu, Turki dianggap musuh
oleh Iran dan Syria yang waktu itu merupakan elemen paling keras
terhadap Amerika di Timur Tengah.Saat ini, Turki terus berusaha
mengembangkan hubungan yang baik dengan negara-negara Timur-Tengah.
Turki telah menunjukan sikap kepeduliannya terhadap rakyat
palestina dengan memberikan bantuan mengirimkan kapal Mavi Marmara
yang membawa para relawan dan bantuan yang diperlukan rakyat
Palestina khusunya di Gaza. Setelah adanya peristiwa penyerangan
terhadap Mavi Marmara yang menyebabkan 8 warga kebangsaan Turki
meninggal dunia oleh tentara Israel, menyebabkna hubungan Turki
dengan Israel makin memburuk. Namun i