ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRI …

1

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRI

DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

TAHUN 2012 – 2015

Disusun oleh:

Rifaldo Adyaksa Kurniawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Brawijaya Malang

[email protected]

Dosen Pembimbing:

Satriya Candra Bondan Prabowo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Brawijaya Malang

Abtract: This study aims at identifying and analyzing the financial performance of the

city of Kediri in the implementation of regional autonomy during 2012 -2015. This

research is descriptive quantitative research. The data are in the form of financial

statements obtained from Kediri City’s BPPKAD for the fiscal year of 2012 - 2015. The

analytical tools used to measure the financial performance of the city of Kediri are

independency ratio, fiscal decentralization ratio, routine capability index ratio,

harmony ratio, PAD effectiveness and efficiency ratio, and growth ratio.Overall indicate

that the financial performance of Kediri area is still lacking in the area and increase the

potential need to reduce dependence on the central government.

Keywords: Regional Financial Performance, Regional Autonomy, Regional Financial

Independence Ratio, Ratio Degree of Fiscal Decentralization, Ratio routine capability

index, Harmony Ratio, Ratio Effectiveness and efficiency of PAD, Growth Ratio.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan

daerah Kota Kediri dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2012 - 2015. Penelitian ini

merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa laporan

keuangan yang diperoleh dari BPPKAD Kota Kediri tahun anggaran 2012 – 2015. Alat

analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kota Kediri adalah

rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio

keserasian, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, dan rasio pertumbuhan. Secara

keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Kediri masih kurang

dalam meningkatkan potensi daerah dan perlu mengurangi ketergantungan terhadap

pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio

Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian, Rasio

Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Pertumbuhan.

mailto:[email protected]

2

1. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era otonomi

daerah dengan diterapkannya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 (kemudian menjadi UU No.32

Tahun 2004) tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1999 (kemudian menjadi

UU No.33 Tahun 2004) tentang

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penerapan perimbangan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah di Indonesia

tercermin dalam penyelenggaraan

Pemerintahan dan pelayanan Publik

yang berdasarkan atas azas

desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

Otonomi daerah adalah

kewenangan daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai peraturan

perundang-undangan. Sedangkan

perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan daerah

merupakan pemerataan antar daerah

secara proporsional, demokratis, adil,

dan transparan dengan

memperhatikan potensi, kondisi, dan

kebutuhan daerah sejalan dengan

kewajiban dan pembagian

kewenangan tersebut, termasuk

pengelolaan dan pengawasan

keuangannya. Tujuan utama

penyelenggaraan otonomi daerah

(Mardiasmo, 2004 : 46) adalah untuk

meningkatkan pelayanan publik

(public service) dan memajukan

perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah merupakan

subsistem dari Pemerintah Pusat.

Efektivitas Pemerintah Pusat

tergantung pada efektivitas dari

penyelenggaraan Pemerintah di

daerah, keberhasilan kepemimpinan

di daerah harus sesuai dengan

kebijakan Pemerintah Pusat, dengan

demikian muncul kebijakan terkait

Otonomi Daerah. Hal ini merupakan

langkah yang konkret dalam

mewujudkan desentralisasi

pemerintahan yang sesungguhnya.

Salah satu perwujudan pelaksanaan

otonomi daerah adalah pelaksanaan

desentralisasi. Desentralisasi yaitu

penyerahan urusan, tugas dan

wewenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan

Pemerintahan dan kepentingan

3

masyarakat setempat dengan tetap

berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dua manfaat desentralisasi yaitu :

pertama, mendorong pemerataan

hasil-hasil pembangunan (keadilan)

diseluruh daerah dengan

memanfaatkan sumber daya dan

potensi yang tersedia dimasing-

masing daerah. Kedua, memperbaiki

alokasi sumber daya produktif

melalui pergeseran peran

pengambilan keputusan publik ke

tingkat Pemerintah yang paling

rendah yang memiliki informasi yang

paling lengkap Shah (1997) dalam

Mardiasmo (2004:25). Kriteria

penting untuk mengetahui secara

nyata kemampuan daerah dalam

mengatur dan mengurus rumah

tangganya adalah kemampuan self-

supporting bidang keuangan, di

samping faktor yang lain seperti

kemampuan sumber daya alam,

kondisi demografi, potensi daerah,

serta partisipasi masyarakat. Faktor

keuangan merupakan faktor yang

esensial dalam mengukur tingkat

kemampuan daerah dalam

melaksanakan otonominya, dimana

daerah mampu membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan

daerahnya dengan tingkat

ketergantungan kepada Pemerintah

Pusat mempunyai proporsi yang

semakin mengecil.

Dalam Keputusan Menteri dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang

diubah menjadi Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengurusan, pertanggung jawaban

dan pengawasan keuangan daerah

serta tata cara penyusunan anggaran

pendapatan belanja daerah (APBD).

APBD adalah : “Semua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintah Daerah

yang dapat dinilai dengan uang

termaksud didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah, dalam

kerangka anggaran pendapatan dan

belanja daerah.”

Selanjutnya dalam Ketentuan

Umum Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, disebutkan bahwa keuangan

daerah adalah semua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan

4

uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah

tersebut, tidak ada satupun kegiatan

Pemerintah di daerah yang tidak

memerlukan biaya.

Salah satu ciri utama daerah

mampu dalam melaksanakan

otonomi daerah terletak pada

kemampuan keuangan daerah untuk

membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerahnya dengan

tingkat ketergantungan kepada

Pemerintah Pusat mempunyai

proporsi yang semakin mengecil dan

diharapkan bahwa pendapatan asli

daerah (PAD) harus menjadi bagian

terbesar dalam memobilisasi dana

penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Yuliati, 2001:22).

Peneliti mengambil objek

penelitian pada Pemerintah Daerah

Kota Kediri dengan alasan, Kota

Kediri sebagai daerah otonom dalam

melaksanakan urusan desentralisasi

berusaha untuk dapat meningkatkan

kemampuan keuangan daerah.

Dengan pengambilan objek

penelitian di Kota Kediri peneliti

ingin mengetahui kemampuan

keuangan daerah dalam mendukung

pelaksanan otonomi daerah.

Selanjutnya, Kota Kediri berada pada

jalur transportasi regional yang

menghubungkan Kota Surabaya

dengan Tulungagung, Nganjuk dan

Malang, dalam konteks

pengembangan wilayah Provinsi

Jawa Timur, Kota Kediri merupakan

pusat pengembangan SWP (Satuan

Wilayah Pembangunan) Kediri dan

sekitarnya yang meliputi : Kabupaten

Kediri, Nganjuk, Trenggalek dan

Tulungagung. Fungsi Kota Kediri

sebagai pusat pelayanan bagi wilayah

sekitarnya, tumbuh dan berkembang

didukung oleh keberadaan

infrastruktur transportasi yang

menghubungkan dengan beberapa

daerah disekitarnya. Keberadaan

infrastruktur transportasi

mempengaruhi pola pemanfaatan

lahan yang cenderung linier terutama

di sepanjang jalan arteri primer arah

ke Surabaya

(http://kedirikota.go.id/). Kota Kediri

memiliki pertumbuhan ekonomi

yang cenderung meningkat bila di

bandingkan pertumbuhan ekonomi

Jawa Timur dan Nasional.

http://kedirikota.go.id/

5

147.716.0

20.399,86

193.100.0

28.058

219.328.8

94.587,40

2013 2014 2015

AnggaranRealisasi

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota

Kediri 2009 – 2013

Berdasarkan Gambar 1.1.

menunjukkan pertumbuhan ekonomi

Kota Kediri dengan pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Pada tahun 2009 pertumbuhan

ekonomi Kota Kediri masih rendah

yaitu sebesar 4,66%, bila

dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur sebesar 5,01%.

Pada tahun 2010 dan 2011

pertumbuhan ekonomi Kota Kediri

meningkat masing-masing sebesar

5,06% dan 5,91%, namun

pertumbuhan ekomomi tersebut

masih rendah bila di bandingkan

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

dan Nasional. Pada tahun 2012 dan

2013 pertumbuhan ekonomi Kota

Kediri meningkat sebesar 7,93% dan

7,51%. Sedangkan pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur pada tahun

2012 dan 2013 sebesar 7,27% dan

6,55%. Untuk pertumbuhan Ekonomi

Nasional pada tahun 2012 sebesar

6,23% dan tahun 2013 sebesar

5,78%.

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri,

2016 (Data Diolah)

Gambar 1.2

Realisasi PAD Kota Kediri Tahun

2012 - 2015

Pada Gambar 1.3 menunjukkan

bahwa realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Kediri dari

tahun 2013 sampai tahun 2015

menunjukkan pertumbuhan

pendapatan yang terus meningkat.

Hal tersebut menunjukkan kinerja

keuangan dan pengelolaan keuangan

yang baik.

Penggunaan analisis rasio pada

sektor publik, khususnya terhadap

APBD dan realisasinya belum

banyak dilakukan sehingga secara

6

teori belum ada kesepakatan secara

bulat mengenai nama dan kaidah

peraturannya. Namun, analisis rasio

terhadap realisasi APBD harus

dilakukan untuk meningkatkan

kualitas pengelolaan keuangan

daerah. Disamping meningkatkan

kualitas pengelolaan keuangan

daerah, analisis rasio terhadap

realisasi APBD juga dapat digunakan

sebagai alat untuk menilai efektivitas

otonomi daerah sebab kebijakan ini

yang memberikan keleluasaan bagi

Pemerintah Daerah untuk mengelola

keuangan daerahnya yang

seharusnya bisa meningkatkan

kemampuan keuangan daerah yang

bersangkutan.

Disamping itu, analisis rasio

tersebut juga dapat mengindikasikan

kemandirian Pemerintah Daerah,

pertumbuhan dan pergerakan tren

alokasi pendapatan, serta tingkat

pertumbuhan ekonomi dan tenaga

kerja suatu daerah. Dengan demikian

maka suatu daerah yang kinerja

keuangannya dinyatakan baik berarti

daerah tersebut memiliki

kemampuan keuangan untuk

membiayai pelaksanaan otonomi

daerah.

Berdasarkan uraian yang telah

diungkapkan di atas, maka dirasa

perlu untuk meneliti bagaimana

kinerja kuangan Pemerintah Daerah

Kota Kediri dalam pelaksanaan

Otonomi Daerah periode 2012 –

2015.

Tujuan penelitian adalah Untuk

mengetahui dan menganalisis kinerja

keuangan daerah dalam mendukung

pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota

Kediri periode 2012 - 2015.

2. LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004: 24) kinerja

keuangan daerah atau kemampuan

keuangan daerah merupakan satu

ukuran yang dapat digunakan untuk

melihat kemampuan daerah dalam

menjalankan otonomi daerah.

Kinerja sektor publik adalah sistem

yang bertujuan untuk membantu

manajer publik menilai capaian suatu

strategi melalui tolak ukur kinerja

yang ditetapkan. Pengukuran kinerja

ini sangat penting untuk menilai

akuntabilitas organisasi dan manajer

dalam menghasilkan pelayanan

publik yang lebih baik (Abdul Halim

dan Kusufi, 2014:124). Dari

beberapa pengertian di atas dapat

7

disimpulkan bahwa Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah adalah

tingkat capaian dari suatu hasil kerja

di bidang keuangan daerah yang

meliputi anggaran dan realisasi

anggaran dengan menggunakan

indikator keuangan yang ditetapkan

melalui suatu kebijakan atau

ketentuan perundang-undangan

selama periode anggaran.

Indikator Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah

Daerah harus mencakup pengukuran

Kinerja Keuangan. Menurut

Mohamad Mahsun (2012:196)

indikator Kinerja Keuangan Daerah

meliputi:

1) Indikator Masukan (Inputs)

2) Indikator Proses (Process)

3) Indikator Keluaran (Output)

4) Indikator Hasil (Outcome)

5) Indikator Manfaat (Benefit)

6) Indikator Dampak (Impact)

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)

Menurut Abdul Halim dan Syam

Kusufi (2013:37), APBD dapat

didefinisikan sebagai rencana

operasional keuangan pemda, dimana

pada satu pihak menggambarkan

perkiraan pengeluaran setinggi-

tingginya guna membiayai kegiatan-

kegiatan dan proyek-proyek daerah

selama satu tahun anggaran tertentu,

dan di pihak lain menggambarkan

perkiraan dan sumber-sumber

penerimaan daerah guna menutupi

pengeluaran-pengeluaran yang

dimaksud.

Otonomi Daerah

Kaho (1998) dalam Safi’i (2007)

mengemukakan bahwa yang

dimaksud dengan Otonomi Daerah

adalah hak dan wewenang untuk

mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Urusan rumah

tangga sendiri ialah urusan yang lahir

atas adanya prakarsa daerah dan

dibiayai dengan pendapatan daerah

yang bersangkutan. Sedangkan

menurut Ateng Safrudin dalam

Winarna Surya Adisubrata (2003),

istilah otonomi mempunyai makna

kebebasan atas kemandirian tetapi

bukan kemerdekaan, artinya

kebebasan yang terbatas, kebebasan

yang harus dipertanggung jawabkan

kepada Pemerintah yang lebih tinggi

(Pemerintah Pusat).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dikategorikan

ke dalam penelitian deskriptif

8

kuantitatif. Penelitian deskriptif

menurut Mohammad Nazir

(2003:54) adalah suatu metode dalam

meneliti status kelompok manusia,

suatu obyek, suatu set kondisi, suatu

sistem pemikiran ataupun suatu kelas

peristiwa pada masa sekarang.

Lokasi penelitian ini dilakukan

pada Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPPKAD) Kota Kediri

yang berlokasi di Jalan Pahlawan

Kusuma Bangsa Nomor 97, Kota

Kediri Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan data

kuantitatif berupa Laporan realisasi

serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri

dan data pendukung lainnya dari

hasil wawancara. Data yang

digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer, yaitu data yang

telah ada dari dokumen resmi

Pemerintah Kota Kediri. Sumber

data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung dari objek

penelitian. Analisis data yang

digunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah

(Abdul Halim, 2007:232)

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

(Anita Wulandari, 2001: 22)

c. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Sumber : Abdul Halim (2007 : 234)

d. Rasio Keserasian

Sumber : Abdul Halim (2007 : 234)

e. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

PAD

Sumber : Mahsun (2006 : 187)

Sumber : Mahsun (2006 : 187)

f. Rasio Pertumbuhaan

9

Sumber : Ilhyaul Ulum (2009:33)

4. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah

Sumber data: Data diolah, 2017

Gambar 4.3

Grafik Prosentase Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah

Kota Kediri Tahun Anggaran

2012-2015

Pada Rasio kemandirian keuangan

daerah Kota Kediri tahun anggaran

2012 - 2015 menunjukkan

peningkatan secara keberlanjutan

tiap tahunnya. Walaupun demikian

peningkatan tesebut masih tergolong

dalam kemandirian keuangan yang

rendah atau instruktif dengan rata-

rata 24,01%. Rasio kemandiran ini

menggambarkan tingkat partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

daerah. Semakin tinggi rasio

kemandirian ini partisipasi

masyarakat dalam membayar pajak

dan retribusi daerah akan

menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat Kota

Kediri.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal


Gambar 4.4

Grafik Prosentase Rasio DDF

Tahun Anggaran 2012-2015

Pada Rasio derajat desentralisasi

fiskal menunjukkan seberapa besar

kemampuan daerah dalam

meningkatkan sumber daya dan

potensi daerah tersebut. Indikator

dari rasio derajat desentralisasi fiskal

20,09% 20,62% 26,65% 28,67%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Prosentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kediri

Tahun 2012-2015 14,05% 14,75% 17,43% 18,07%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Prosentase Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF) Tahun Anggaran 2012-2015

10

dilihat dari PAD terhadap total

penerimaan daerah. Semakin besar

rasio derajat desentralisasi fiskal

maka ketergantungan Pemerintah

Daerah terhadap Pemerintah Pusat

semakin kecil.

Kemampuan Kota Kediri dalam

membiayai pembangunan daerah

masih dalam kategori kurang, namun

jika dilihat dari Gambar 4.3 Kota

Kediri terus mengalami peningkatan

prosentase rasio derajat desentralisasi

fiskal. Apabila PAD Kota Kediri

terus meningkat maka bantuan

Pemerintah Pusat akan semakin

kecil. Hal tersebut merupakan tren

positif bahwa Kota Kediri dalam

memaksimalkan potensi sumber daya

daerah terus mengalami kemajuan.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

(IKR)

Dari Grafik Prosentase Rasio

Indeks Kemampuan Rutin Kota

Kediri selama tahun anggaran 2012-

2015 selalu mengalami peningkatan,

hasil tersebut menunjukkan trend

yang positif. Namun, rata-rata

kemampuan keuangan daerah Kota

Kediri masih rendah karena rata-rata

prosentase rasio indeks kemampuan

rutin menunjukkan angka 34,27%.

Hasil tersebut termasuk pada kriteria

kurang (skala 20,01% - 40,00%)

dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk meningkatkan rasio indeks

kemampuan rutin Pemerintah Kota

Kediri perlu meningkatkan

Pendapatan Asli Daerahnya atau

mengurangi total pengeluaran rutin.

Peningkatan PAD dapat terus digali

melalui potensi pajak yang ada di

Kota Kediri. Potensi PAD yang

paling banyak menyumbang

pendapatan terbesar antara lain Pajak

Restoran, Pajak Hotel, Pajak

Penerangan Jalan dan Pajak

Reklame.

Sumber : Data diolah, 2017

Gambar 4.5

Grafik Prosentase Rasio IKR


Rasio Keserasian

Pada Rasio Keserasian dapat

diketahui rasio belanja rutin terhadap

total belanja APBD berkisar antara

47,13% sampai dengan 56,96% atau

27,42% 29,84% 39,48% 40,35%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Prosentase Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Tahun Anggaran 2012-

2015

11

rata-rata sebesar 52,56%. Sedangkan

rasio belanja pembangunan terhadap

total belanja APBD berkisar antara

43,79% sampai dengan 52,86% atau

rata-rata sebesar 47,43%. Selama

tahun 2012 sampai 2014 belanja

daerah didominasi oleh belanja rutin

(belanja tidak langsung). Hal ini

berarti dana yang dialokasikan untuk

belanja rutin lebih besar

persentasenya dibanding untuk

belanja investasi (belanja

pembangunan). Namun pada tahun

2015, Kota Kediri dalam

mengalokasikan dana belanja daerah,

lebih besar pada belanja

pembangunan (belanja langsung).

Hal ini berarti Kota Kediri lebih

mengoptimalkan belanja daerahnya

untuk menyediakan sarana dan

prasarana ekonomi masyarakat

cenderung lebih besar.


Gambar 4.6

Grafik Prosentase Rasio Belanja

Rutin dan Rasio Belanja

Pembangunan Tahun 2012-2015

Rasio Efektivitas PAD

Dari hasil perhitungan rasio

efektivitas PAD dapat diketahui

bahwa rasio efektivitas PAD di Kota

Kediri tahun anggaran 2012-2015

berkisar antara 105,596% sampai

dengan 123,703% dan memiliki rata-

rata 115,04%. Berdasarkan hasil rata-

rata tersebut Kota Kediri

menunjukkan kinerja keuangan yang

sangat efektif karena

kontribusi/relaisasi yang telah

dicapai dalam anggaran tahun 2012-

2015 melebihi hasil sebesar 100%.

Dari hasil tersebut Kota Kediri dalam

mencapai target Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sangat baik dan

kemampuan keuangan daerah

semakin baik dalam pelaksanaan

otonomi daerah.

Pada Gambar 4.7 grafik

prosentase rasio efektivitas PAD

Kota Kediri tahun 2012-2015

dikategorikan sangat efektif.

Peningkatan paling signifikan PAD

terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar

123,703%. Walaupun pada tahun

52,95% 56,20% 53,96% 47,13% 47,04% 43,79% 46,03% 52,86%

0,00%

50,00%

100,00%

2012 2013 2014 2015

Prosentase Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan

Tahun 2012-2015

Belanja RutinBelanja Pembangunan

12

2014 mengalami peningkatan yang

cukup tinggi. Pada tahun 2013 rasio

efektivitas Kota Kediri menunjukkan

prosentase yang paling rendah yaitu

sebesar 105,596%. Penurunan

prosentase rasio efektivitas PAD ini

terjadi akibat tidak terealisasinya dua

komponen PAD, yaitu hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan hasil retribusi daerah.


Gambar 4.7

Grafik Prosentase Rasio

Efektivitas PAD Kota Kediri

Tahun 2012-2015

Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan Rasio

Efisien dapat dilihat bahwa rasio

efisiensi PAD Kota Kediri pada

tahun anggaran 2012-2015 selalu

mengalami penurunan. Semakin

kecil prosentase rasio efisiensi maka

semakin efisien. Dari perhitungan

rasio efisiensi Kota Kediri

menunjukkan rata-rata hasil sebesar

10,17%. Hal ini menunjukkan secara

kesuluruhan Pemerintah Kota Kediri

sangat efisien dalam melakukan

pemungutan pendapatan daerah.

Kriteria sangat efisien dari rasio

efisiensi PAD Kota Kediri tahun

anggaran 2012-2015 dapat diketahui

dari rata-rata rasio efisiensi berkisar

antara 6% - 15,66% (<60%).

Pada Gambar 4.8 grafik

prosentase rasio efisiensi PAD

menunjukkan penurunan hasil

prosentase. Hal ini merupakan trend

yang positif karena semakin kecil

hasil prosentase rasio efisiensi maka

semakin efisien Pemerintah daerah

dalam pembiayaan untuk

memperoleh PAD. Penurunan Hasil

Prosentase tersebut berasal dari

turunnya realisasi biaya untuk

memperoleh pendapatan pada

komponen belanja SKPD.

Komponen realisasi biaya untuk

memperoleh pendapatan terdiri atas

belanja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yaitu belanja

pegawai pada belanja tidak langsung

dan belanja pegawai pada belanja

langsung. Belanja SKPD yang

110,312

105,596

123,703 120,547

95

100

105

110

115

120

125

130

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Pro

sen

tase

(%

)

Prosentase Rasio Efektivitas PAD Kota Kediri Tahun 2012-2015

13

dimaksud yaitu Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Kota Kediri sebagai pegawai/aparat

terkait pada SKPD yang melakukan

pemungutan pajak.

Gambar 4.8

Grafik Prosentase Rasio Efisiensi

PAD Tahun Anggaran 2012-2015

Rasio Pertumbuhan

Pada Gambar 4.9 secara

keseluruhan rasio pertumbuhan

menunjukkan bahwa Pemerintah

Kota Kediri dalam mengelola

keuangan daerahnya yaitu dilihat

Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio

Pertumbuhan Pendapatan, Rasio

Pertumbuhan Belanja Rutin, Rasio

Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Kota Kediri tahun anggaran 2012-

2015. Berdasarkan pada Gambar 4.9

dapat disimpulkan kondisi rasio

pertumbuhan rata-rata positif. Hal ini

diakibatkan Pertumbuhan PAD dan

total pendapatan daerah diikuti oleh

pertumbuhan belanja pembangunan.

Dari grafik pertumbuhan diatas

dapat diketahui pertumbuhan

masing-masing komponen sumber

pendapatan dan pengeluaran Kota

Kediri. Dengan demikian dapat

dilakukan evaluasi terhadap potensi-

potensi daerah yang perlu mendapat

perhatian. Pada rasio pertumbuhan

belanja pembangunan (garis

berwarna ungu) mengalami trend

yang fluktuatif dengan tingkat

pertumbuhan yang besar. Pada

Gambar 4.9 grafik pertumbuhan

dengan peningkatan yang cukup

signifikan ditunjukkan pada garis

berwarna ungu yaitu rasio

pertumbuhan belanja pembangunan.

Rasio pertumbuhan belanja

15,66%

10,70% 8,32%

6% 0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Prosentase Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah


2,55%

17,98%

43,55%

6,93%

18,56% 12,34%

21,49%

3,13% 2,03%

9,65% 7,93%

-0,08%

39,80%

-3,84%

18,18%

31,34%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

2012 2013 2014 2015

Prosentase Rasio Pertumbuhan PAD,

Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio

Pertumbuhan Belanja Rutin Rasio

Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Daerah Kota Kediri Tahun 2012-2015

Rasio Pertumbuhan PADRasio Pertumbuhan PendapatanRasio Pertumbuhan Belanja RutinRasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

14

pembangunan menunjukkan

pertumbuhan rata-rata yang lebih

besar daripada rasio pertumbuhan

lainnya pada tahun anggaran 2012-

2015.

Peningkatan pertumbuhan ini

terjadi akibat bertambahnya target

dan realisasi belanja pembangunan.

Pemerintah Kota Kediri mengalami

pertumbuhan belanja dan jasa yang

meningkat karena terdapat beberapa

(Satuan Kerja Perangkat Daerah)

SKPD yang mengalami pergantian

regulasi organisasi atau pergantian

nama. Akibatnya terjadi penambahan

belanja pembangunan untuk

membiayai kegiatan tersebut. Namun

pada tahun 2013 prosentase rasio

belanja pembangun mengalami

penurunan yang cukup signifikan

dengan hasil prosentase rasio

pertumbuhan belanja pembangunan

sebesar -3,84%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan tingkat

kemandirian keuangan daerah Kota

Kediri tahun angaran 2012 - 2015

memiliki pola hubungan yang

instruktif karena peranan pemerintah

pusat lebih dominan daripada

kemandirian keuangan daerah

dengan rasio rata-rata mencapai

24,01%.

Rasio Derajat Desentralisasi

Fiskal Kota Kediri tahun anggaran

2012 - 2015 menunjukkan angka

rata-rata sebesar 16,075% dengan

kemampuan keuangan yang kurang,

karena masih dalam skala interval

10,01%-20,00.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Kota Kediri tahun anggaran 2012-

2015 menunjukkan hasil rata-rata

sebesar 34,27% dengan pola

kemampuan keuangan keuangan

yang masih berada dalam interval

20,01% - 40,00%. Hasil ini

menunjukkan bahwa Pendapatan

Asli Daerah mempunyai kemampuan

kurang untuk membiayai total

pengeluaran rutin.

Rasio Keserasian Kota Kediri

menunujukkan kemampuan

keuangan dan kinerja yang baik

dalam mendukung pelaksanaan

otonomi daerah. Hasil rata-rata dari

rasio belanja rutin sebesar 52,56%

dan rata-rata rasio belanja

pembangunan sebesar 47,43%.

Pemerintah Kota Kediri lebih

15

memperioritaskan dana belanja

daerah pada belanja rutin untuk

tahun 2012 sampai dengan 2014.

Pada tahun 2015 belanja

pembangunan lebih dominan yaitu

sebesar 52,86% dibanding belanja

pembangunan yaitu sebesar 47,13%.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Kediri tahun

anggaran 2012 sampai dengan 2015

menunjukkan bahwa kinerja

keuangan Kota Kediri dalam

merealisasikan PAD sangat efektif.

Hal ini dibuktikan dengan target

PAD yang selalu diatas 100% yang

berarti masuk kategori sangat efektif.

Hasil rata-rata dari Rasio Efektivitas

PAD Kota Kediri tahun anggaran

2012-2015 yaitu sebesar 115,04%.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Kediri tahun

anggaran 2012-2015 menunjukkan

bahwa kinerja keuangan Kota Kediri

dalam pembiayaan untuk

merealisasikan seluruh pendapatan

yang diterima termasuk dalam

kategori sangat efisien. Hasil rata-

rata Rasio Efisiensi PAD Kota Kediri

tahun anggaran 2012-2015 yaitu

sebesar 10,17% dengan kriteria

kinerja keuangan < 60%.

Berdasarkan Rasio Petumbuhan,

Pemerintah Kota Kediri

menunjukkan hasil pertumbuhan

rata-rata positif untuk tahun anggaran

2012 sampai dengan tahun 2015. Hal

ini diakibatkan pertumbuhan nilai

PAD dan total pendapatan daerah

diikuti dengan pertumbuhan belanja

pembangunan. Hasil ini

menunjukkan bahwa pemerintah

daerah Kota Kediri telah mampu

mempertahankan dan meningkatkan

kenerjanya untuk menyediakan

sarana dan prasarana ekonomi

masyarakat untuk meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik.

SARAN

Pemerintah Daerah Kota Kediri

perlu meningkatkan sumber daya dan

potensi daerah, baik yang sudah ada

maupun yang belum terdata agar

dapat memaksimalkan sumber

pendapatan daerah. Potensi daerah

berupa BUMD yaitu PDAM dan

BPR diharapkan lebih kreatif dan

memiliki perencanaan yang strategis

untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah.

Pemerintah daerah Kota Kediri

diharapkan lebih menggali sumber-

16

sumber keuangan yang terdapat pada

pajak daerah guna meningkatkan

PAD yang sangat menentukan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah.

Komponen pajak daerah yaitu pajak

restoran berupa kafe dan restoran

yang belum mencantumkan PPN

10% perlu dilakukan validasi.

Karena semakin tinggi PAD di suatu

daerah maka daerah tersebut akan

menjadi lebih mandiri dan

mengurangi ketergantungan kepada

pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Kediri perlu

lebih produktif dalam menyusun

APBD. Pemerintah Daerah Kota

Kediri diharapkan dapat mengurangi

porsi belanja pegawai pada belanja

daerah, pemerintah perlu mengurangi

dana alokasi umum (DAU) dan

meningkatkan dana alokasi khusus

(DAK) berbasir insfrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Adisubrata, Winarna Surya. 2003.

Perkembangan Otonomi Daerah

di Indonesia. Semarang:

CV.Aneka Ilmu

Anita Wulandari. 2001.

“Kemampuan Keuangan

Daerah”. Jurnal Kebijakan dan

Administrasi Publik. Vol 5 No 2,

Tahun 2001

Anonim. Keputusan Menteri dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2002

yang diubah menjadi

Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman

Pengurusan, pertanggung

jawaban dan pengawasan

keuangan daerah serta tata cara

penyusunan anggaran

pendapatan belanja daerah

(APBD), 2006, Jakarta.

Anonim. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ,

2005, Jakarta.

Anonim. Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah,

2004, Jakarta

Anonim. Undang-Undang No. 22

Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah, 1999,

Jakarta

Anonim. Undang-UndangNomor 32

Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, 2004,

Jakarta

Ayu Febriyanti Puspitasari, 2013,

“Analisis Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Malang

Tahun Anggaran 2007-2011”,

Skripsi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Brawijaya,

Malang.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi

Sektor Publik : Suatu Pengantar.

Jakarta: Erlangga.

17

Chairul adhim, 2014, “Kemampuan

Keuangan Daerah Dalam

Mendukung Pelaksanaan

Otonomi Daerah (Studi Di

Kabupaten Dompu Nusa

Tenggara Barat Tahun Anggaran

2007-2011)”, Skripsi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas

Brawijaya, Malang.

Galuh Ayu Pangastuti, 2015,


Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2010 – 2013”, Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya, Malang.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam

Kusufi. 2013, Teori, Konsep, dan

Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.

Jakarta : Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam

Kusufi. 2014, Teori, Konsep, dan

Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.

Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.

Halim,Abdul dan Muhammad Syam

Kusufi. 2012, Akuntansi Sektor

Publik : Keuangan Daerah.

Jakarta : Salemba Empat

__________, 2007. Edisi Refisi

Akuntansi dan Pengendalian

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jogjakarta: UPP STIM YKPN.

__________, 2002, Seri Akuntansi

Sektor Publik Akuntasi Keuangan

Daerah, Salemba Empat, Jakarta

__________, 2002, Akuntansi Sektor

Publik. Edisi II. Yogyakarta : PT.

Andi.

__________, 2007, Akuntansi

Keuangan Daerah. Edisi 3.

Jakarta : Salemba Empat

Heny Susantih dan Yulia Saftiana.

2010. “Perbandingan Indikator

Kinerja Keuangan Pemerintah

Propinsi se Sumatera Bagian

Selatan”. Jurnal Simposium

Nasional Akuntansi XII Ikatan

Akuntan Indonesia.

Indriantoro, Nur dan Bambang

Supomo. 2002. Metodologi

Penelitian Bisnis: Untuk

Akuntansi dan Manajemen. Edisi

Pertama. Yogyakarta : BPFE

Kaho, Josef Riwu, 2007, Prospek

Otonomi Daerah, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada.

Kedirikota. 2016 (Online). Potensi

Kota Kediri.

http://kedirikota.go.id/read/Inves

tasi/29/1/49/Potensi%20Kota.ht

ml. (Diakses 12 Januari 2017).

Mohamad Mahsun. 2006.

Pengukuran Kinerja Sektor

Publik, Penerbit

BPFE,Yogyakarta

Mudrajad, Kuncoro. 2000. Ekonomi

Pembangunan (Teori, Masalah

dan Kebijakan). Yogyakarta:

UPP AMP YKPN.

_________________, 2012.

Pengukuran Kinerja Sektor

Publik, . Yogyakarta: BPFE.

Majuta J. Mamogale. 2014.

“Financial Performance of Local

Government in Limpopo

Province, 2010-2012”. African

http://kedirikota.go.id/read/Investasi/29/1/49/Potensi%20Kota.html



18

Studies Quarterly. Vol. 15,

Tahun 2014.

Mardiasmo, 2004. Otonomi dan

Manajemen Keuangan Daerah,

Edisi 2. Yogyakarta : PT. ANDI.

Mohammad Nazir. 2003. Metode

Penelitian. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

R. C. Gomes, S. Alfinito, P. H. M.

Albuquerque. 2013. “Analyzing

Local Government Financial

Performance: Evidence from

Brazilian Municipalities 2005-

2008”. Revista de Administração

Contemporânea. Vol. 17, Tahun

2013, pp. 704-719.

Rondonuwu, Giftovel. 2016.


Pemerintah Provinsi Sulawesi

Utara Tahun Anggaran 2009-

2014”. Jurnal Riset Bisnis dan

Manajemen. Vol 4 No.2, 2016:

189-200.

Safi’i, H. M. 2007. Strategi dan

Kebijakan Pembangunan

Ekonomi Daerah Perspektif

Teoritik. Cetakan I. Averroes

Press. Malang.

Sugiyono. 2013. Metode

Penelitian Pendidikan

(Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D). Bandung :

Alfabeta.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian

Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa

Depdiknas.

SuryaMalang. 2016. (Online).

Presiden Jokowi Beri

Penghargaan Wali Kota Kediri,

Karena ini.

http://suryamalang.tribunnews.c

om/2016/08/04/presiden-jokowi-

beri-penghargaan-wali-kota-

kediri-karena-ini. (Diakses 12

Januari 2017).

Trenggonowati. 2009. Metode

Penelitian Ekonomi dan Bisnis.

Yogyakarta : BPFE

Ulum,Ihyaul. 2009. Audit Sektor

Publik. Jakarta : Bumi Aksara

Ulum,Ihyaul. 2012. Audit Sektor

Publik. Jakarta : Bumi Aksara

Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas

Metodologi Penelitian (Sebuah

Pengenalan dan Penuntun

Langkah demi Langkah

Pelaksanaan Penelitian). Edisi

Pertama. Yogyakarta: Graha

Ilmu

Wijaya, Tony. 2013. Metodologi

Penelitian Ekonomi dan Bisnis;

teori dan praktik. Edisi Pertama.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan

Keuangan Daerah dalam

menghadapai Otonomi Daerah,

Manajemen Keuangan Daerah.

Yogyakarta : UPPYKPN.

Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo,

Suheiry Zein dan Azrafiany A.

R. 2008. Memahami APBD dan

Permasalahnnya (Panduan

Pengelolaan Keuangan

Daerah). Edisi Pertama.

Malang: Bayumedia Publishing.

http://suryamalang.tribunnews.com/2016/08/04/presiden-jokowi-beri-penghargaan-wali-kota-kediri-karena-ini




ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRI …

Documents