Page 1
ANALISIS KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(Studi Kasus di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kutoarjo)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Winda Ayu Tyas Saraswati Harja
NIM : 152114075
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 2
i
ANALISIS KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(Studi Kasus di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kutoarjo)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Winda Ayu Tyas Saraswati Harja
NIM : 152114075
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 3
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 4
iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 5
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Yeremia 17: 7-8
“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada
Tuhan! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-
akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang
daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti
menghasilkan buah.”
Roma 4: 21
“Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang
telah Ia janjikan.”
Yakinlah kepada Tuhan bermimpi yang besar dan kerja keras maka kesuksesan
akan datang padamu.
Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang penulis kasihi:
1. Kepada Tuhan Yesus yang telah membimbing, menuntun, dan memberikan
kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papaku Ida Rustiana Harja dan Mamaku Wiji Lestari yang selalu memberikan
semangat dan yang selalu mendoakan.
3. Teman dekatku Isai Vada Gautama yang selalu sabar dan selalu memberikan
semangat untuk selalu berusaha.
4. Sahabat-sahabatku Stephani, Mariza Nor, Harpranisa, dan Sinta yang selalu
menolong dan menyemangati.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 6
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
ANALISIS KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(Studi Kasus di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kutoarjo)
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 19 Juli 2019 adalah hasil karya saya
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol
yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang
saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak
disengaja dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai
hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti saya ternyata melakukan
tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya
sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya
terima.
Yogyakarta, 31 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,
Winda Ayu Tyas Saraswati Harja
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 7
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Nama: Winda Ayu Tyas Saraswati Harja
NIM: 152114075
Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
ANALISIS KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(Studi Kasus di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kutoarjo)
Beserta perangkat yang diberikan demikian saya memberikan kepada
perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan,
dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data,
mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media
lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memberikan royalti kepada saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, 31 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,
Winda Ayu Tyas Saraswati Harja
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 8
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan
dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima
kasih yang tak terhingga kepada:
1. Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan
mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA., CA selaku Pembimbing yang telah
membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Drg. Tri Joko Budi Susilo selaku Kepala Puskesmas Kutoarjo yang
memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan Subakat Adi Hermanto
S.Kep selaku Kepala Bagian Tata Usaha yang telah membantu saya untuk
melakukan penelitian ini. Serta segenap karyawan khususnya bagian keuangan
Puskesmas Kutoarjo yang telah membantu dengan mencarikan data yang
dibutuhkan.
4. Orangtua yang peduli pada pendidikan anaknya dan banyak mendorong dan
mendoakan penulis hingga skrpsi ini dapat selesai.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 31 Juli 2019
Winda Ayu Tyas Saraswati Harja
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 9
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ............................... v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN ..................................................... vi
HALAMAN KATA PENGANTAR ................................................................... vii
HALAMAN DAFTAR ISI................................................................................ viii
HALAMAN DAFTAR TABEL .......................................................................... xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR ................................................................... xiii
ABSTRAK ....................................................................................................... xiv
ABSTRACT ...................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................................1
B. Rumusan Masalah ................................................................................................3
C. Batasan Masalah ..................................................................................................3
D. Tujuan Penelitian .................................................................................................4
E. Manfaat Penelitian ...............................................................................................4
F. Sistematika Penulisan ...........................................................................................6
BAB II KAJIAN PUSTAKA ............................................................................... 8
A. Kinerja .................................................................................................................8
1. Definisi Kinerja ...............................................................................................8
2. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik .................................................... 11
B. Analisis Kinerja Keuangan ................................................................................. 12
C. Laporan Keuangan ............................................................................................. 14
1. Definisi Laporan Keuangan............................................................................ 14
2. Kegunaan Laporan Keuangan ........................................................................ 15
3. Tujuan Laporan Keuangan ............................................................................. 16
D. Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan ................ 17
1. Definisi Rasio Keuangan................................................................................ 17
2. Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan ......................................... 17
3. Manfaat Analisis Rasio Keuangan .................................................................. 18
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 10
ix
4. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan ............................................................ 18
E. Kinerja Keuangan BLUD ................................................................................... 19
F. Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D) ............................................................ 22
1. Konsep dan Definisi Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D) ....................... 22
2. Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), menurut Lukman (2015: 131- 138). ................................................ 24
3. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Lukman 2015: 164-167). ........... 31
4. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Menurut Lukman
(2015: 169). ................................................................................................... 34
G. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) .......................................................... 38
1. Pengertian Puskesmas .................................................................................... 38
2. Penilaian Kinerja Puskesmas .......................................................................... 39
3. Manfaat Penilaian Kinerja Puskesmas ............................................................ 40
4. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja Puskesmas ................................................. 41
Hasil Penelitian Terdahulu ........................................................................................ 47
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 55
A. Jenis penelitian ................................................................................................... 55
B. Objek Penelitian ................................................................................................. 55
C. Subjek Penelitian ............................................................................................... 55
D. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................................. 56
E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................. 56
F. Variabel Penelitian ............................................................................................. 56
G. Teknik Analisis Data .......................................................................................... 59
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN ................................... 66
A. Sejarah Puskesmas Kutoarjo ............................................................................... 66
B. Luas Wilayah Dan Jumlah Desa/Kelurahan ........................................................ 70
C. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai ....................................................................... 71
D. Bidang Kegiatan Puskesmas Kutoarjo ................................................................ 74
E. Struktur Organisasi UPT Puskesmas Kutoarjo .................................................... 74
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ............................................ 78
A. Analisis Data ...................................................................................................... 78
B. Hasil Pembahasan .............................................................................................. 96
BAB VI PENUTUP ......................................................................................... 106
A. Kesimpulan ...................................................................................................... 106
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 11
x
B. Keterbatasan Penelitian .................................................................................... 107
C. Saran………………………………………….……………………………………………………………107
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 108
LAMPIRAN .................................................................................................... 110
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 12
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Pengukuran Variabel Kinerja Keuangan…………………........... 58
Tabel 2. Daftar Skor Rasio RK……………………………………………60
Tabel 3. Daftar Skor Rasio RL…………………………………………….61
Tabel 4. Daftar Skor Rasio PPP……………………………………...…....61
Tabel 5. Daftar Skor Rasio PAT…………………………………...…….. 62
Tabel 6. Daftar Skor Rasio ROFA………………………………...……... 62
Tabel 7. Daftar Skor Rasio ROE……………………………...………….. 63
Tabel 8. Daftar Skor Rasio PP…………………………...………………. 63
Tabel 9. Daftar Skor Rasio PB………………………...…………………. 64
Tabel 10. Hasil Perhitungan RK Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017, dan
2018……………………………………………….…………….. 79
Tabel 11. Hasil Perhitungan RL Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017, dan
2018………………………….………………………………….. 81
Tabel 12. Hasil Perhitungan PPP Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017, dan
2018………………………………….………………………….. 83
Tabel 13. Hasil Perhitungan PAT Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018…………………………….…………………….…….. 85
Tabel 14. Hasil Perhitungan ROFA Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018……………………..………………………………….. 87
Tabel 15. Hasil Perhitungan ROE Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018……….…………….………………………………….. 89
Tabel 16. Hasil Perhitungan PP Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017, dan
2018…………………………….……………………………….. 91
Tabel 17. Hasil Perhitungan PB Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017, dan
2018…………….……………………………………………….. 93
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 13
xii
Tabel 18. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun
2016, 2017, dan 2018……....………………………………...…. 94
Tabel 19. Penilaian Kinerja BLUD Puskesmas Kutoarjo…………...…….. 95
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 14
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar I. Alur Proses Tahapan Penetapan BLU Daerah………………..… 28
Gambar II. Peta Wilayah Kerja Puskesmas Kutoarjo………………...……... 71
Gambar III. Struktur Organisasi Puskesmas Kutoarjo…….……...………….. 77
Gambar IV. Grafik Perkembangan Rasio Kas Tahun 2016, 2017, dan
2018……...……………………………………………………….96
Gambar V. Grafik Perkembangan Rasio Lancar Tahun 2016, 2017, dan
2018…………………………………………………………...… 97
Gambar VI. Grafik Perkembangan Rasio Periode Penagihan Piutang Tahun
2016, 2017, dan 2018……………….…………………………... 99
Gambar VII. Grafik Perkembangan Rasio Perputaran Aset Tetap Tahun 2016,
2017, dan 2018..………………………………...……………... 100
Gambar VIII. Grafik Perkembangan Rasio Imbalan atas Aset Tetap Tahun 2016,
2017, dan 2018.………………..…………...…………………...101
Gambar IX. Grafik Perkembangan Rasio Imbalan Ekuitas Periode 2016, 2017,
dan 2018..…………………………………………………..…...102
Gambar X. Grafik Perkembangan Rasio Perputaran Persediaan Tahun 2016,
2017, dan 2018…………………………………………….…... 103
Gambar XI. Grafik Perkembangan Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional
Periode 2016, 2017, dan 2018..…………………………….….. 103
Gambar XII. Grafik Perkembangan Kinerja Keuangan Puskesmas Kutoarjo
Tahun 2016, 2017, dan 2018………….………………...……... 104
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 15
xiv
ABSTRAK
ANALISIS KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(Studi Kasus di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kutoarjo)
Winda Ayu Tyas Saraswati Harja
NIM : 152114075
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2019
Tujuan Penelitian ini untuk: untuk mengetahui kinerja keuangan
Puskesmas Kutoarjo setelah ditetapkan sebagai BLUD tahun 2016, 2017, dan
2018. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu banyak organisasi
pemerintah termasuk organisasi kesehatan yang perlu meningkatkan kinerjanya
demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah membangun sutu
institusi bernama Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D). Salah satu organisasi
kesehatan yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan
dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif, untuk mengukur kinerja
keuangan berdasarkan rasio keuangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Puskesmas
Kutoarjo setelah menyandang sebagai BLUD tahun 2016, 2017, dan 2018 dilihat
dari pengukuran menggunakan rasio keuangan seperti: rasio kas, rasio lancar,
periode penagihan piutang, perputaran aset tetap, imbalan atas aset tetap, imbalan
ekuitas, perputaran persediaan, dan rasio PNBP terhadap biaya operasional. Dari
perhitungan rasio-rasio keuangan tersebut menghasilkan total skor yang
berfluktuasi, dari hasil tersebut berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-36 /PB/2016 dapat disimpulkan kinerja keuangan Puskesmas
Kutoarjo tahun 2016 dan 2017 masuk dalam kriteria Baik dengan predikat A dan
tahun 2018 masuk dalam kriteria Sedang dengan predikat BB.
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Laporan Keuangan, Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD), Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 16
xv
ABSTRACT
LOCAL PUBLIC SERVICE AGENCY PERFORMANCE ANALYSIS
(Case study at Kutoarjo Public Health center)
Winda Ayu Tyas Saraswati Harja
NIM : 152114075
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2019
The purpose of this research is to: to investigate the financial performance
of Kutoarjo Puskesmas after being designated as BLUD in 2016, 2017, and 2018.
The background of the problem in this research is that many governmental
organizations including health organizations need to improve their performance
for the welfare of the community. Thus the government established an institution
called the General Service Body/region (BLU/D). One of the health Organization
is the Public Health Center (Puskesmas).
The type of research is case study. The data are obtained by conducting
documentation. Quantitative descriptive data analysis technique is used to
measure the financial performance based on financial ratios.
The results show that the financial performance of Kutoarjo Puskesmas
after bearing as BLUD in 2016, 2017, and 2018 judging from the measurements
using financial ratios such as: cash ratio, current ratio, receivables Billing
period, turnover of fixed assets, Reward for fixed assets, equity rewards, inventory
turnover, and PNBP ratios on operational costs. The financial ratios result in the
total that fluctuating score. From the result based on the regulation of the
Directorate General of Treasury number PER-36/PB/2016 can be concluded the
financial performance of Kutoarjo Puskesmas year 2016 and 2017 entered in the
criteria of good with predicate A and year 2018 entry in medium criteria with BB
predicate.
Keywords: Financial Performance, Financial Ratios, Financial Statements,
BLUD, Puskesmas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 17
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Banyak organisasi nirlaba yang beroperasi di kalangan masyarakat.
Organisasi tersebut tidak berfokus pada pencarian laba melainkan berfokus
pada pemberian layanan yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini peran
organisasi nirlaba sangat penting di tengah-tengah masyarakat, dalam hal
pemberian layanan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Salah
satu organisasi nirlaba pemberi layanan kesehatan yaitu Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, menyatakan bahwa Puskesmas adalah “fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan
upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya”. Maka
Puskesmas dapat dikatakan sebagai suatu unit organisasi pemerintahan
yang dibangun untuk melakukan perbaikan dan pembangunan terhadap
masyarakat untuk memberikan suatu pelayanan dan arahan tentang
kesehatan.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan mutu
pelayanan Puskesmas, karena dapat diakses dengan biaya yang relatif
mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 18
2
kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat pemerintah membangun suatu institusi yaitu Badan Layanan
Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Institusi
penyelenggaraan atau penyedia layanan publik yang berbentuk
BLU/BLUD muncul di tengah masyarakat sejak diberlakukannya UU
No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan diikuti oleh PP
No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(BLU) sebagai penjabaran lebih lanjut pasal 68 dan 69 UU tersebut.
Menurut Lukman (dalam PP No.23 Tahun 2005) dinyatakan secara
gamblang bahwa BLU merupakan “instansi pemerintah yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa dengan motif
tanpa pencarian keuntungan”. Puskesmas yang telah menyandang
BLU/BLUD, diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dari aspek
keuangan maupun aspek pelayanan.
Demi memenuhi tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan
upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,
khususnya Pemerintah Daerah memiliki peluang yang lebih baik dalam
melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya
pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan yang bermutu. Pemerintah
Daerah di Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk memperbaiki pelayanan
kesehatan dengan melakukan perbaikan kelembagaan dan manajemen
pengelolaan Puskesmas. Dengan demikian salah satu cara yang dilakukan
oleh pemerintah daerah yaitu mengubah status Puskesmas yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 19
3
sebelumnya berstatus sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Salah satu Puskesmas
yang telah berstatus sebagai BLUD di Provinsi Jawa Tengah adalah
Puskesmas Kutoarjo yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian.
Penelitian ini dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap
Puskesmas Kutoarjo yang telah berstatus BLUD dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018. Dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai
kinerja keuangan setelah menyandang status sebagai BLUD. Penilaian
pada aspek kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio-rasio
berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016
yang mencakup rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang,
perputaran aset tetap, imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas, perputaran
persediaan, dan rasio PNBP terhadap biaya operasional.
B. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana kinerja
keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kutoarjo setelah
ditetapkan sebagai BLUD tahun 2016, 2017, dan 2018?
C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan melakukan penilaian terhadap
kinerja keuangan dari rasio keuangan tanpa meneliti kinerja keuangan
tentang kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD dan tidak meneliti
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 20
4
tentang kinerja layanan setelah ditetapkan sebagai BLUD pada Puskesmas
Kutoarjo pada Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan menggunakan rasio
keuangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER- 36 /PB/2016.
D. Tujuan Penelitian
Hasil dari penelitian yang dilakukan melalui analisis data bertujuan untuk
memberikan gambaran atau untuk mengetahui kinerja keuangan
Puskesmas Kutoarjo setelah ditetapkan sebagai BLUD tahun 2016, 2017,
dan 2018.
E. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran sejauh mana
penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) yang dilakukan Puskesmas Kutoarjo sesuai dengan
peraturan-peraturan tentang BLUD. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan
memberikan manfaat untuk pemerintah, untuk Puskesmas Kutoarjo dan
Puskesmas lainnya, serta untuk peneliti selanjutnya.
1. Manfaat untuk pemerintah
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menilai
sejauh mana penerapan PPK-BLUD yang telah dilaksanakan
Puskesmas Kutoarjo.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 21
5
2. Manfaat untuk Puskesmas Kutoarjo
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu masukan, saran,
dan evaluasi oleh Puskesmas Kutoarjo. Sekiranya masih terdapat
kekurangan dan hal-hal yang belum dilaksanakan secara optimal
dalam menerapkan PPK-BLUD. Hasil penelitian ini juga dapat
digunakan sebagai motivasi jika terdapat hasil positif saat
menerapkan PPK-BLUD.
3. Manfaat untuk Puskesmas lainnya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan referensi
bagi Puskesmas yang belum, sedang, atau sudah melakukan
implementasi PPK-BLUD mengenai seperti apa penerapan PPK-
BLUD. Hal ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi Puskesmas
yang belum menerapkan PPK-BLUD, untuk segera menerapkannya,
atau pun menjadi bahan evaluasi bagi Puskesmas yang sedang atau
sudah menerapkan PPK-BLUD.
4. Manfaat untuk peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat menjadi
bahan kajian untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan
penerapan PPK-BLUD dan dampaknya bagi puskesmas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 22
6
F. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II Kajian Pustaka
Bab ini akan menguraikan kajian pustaka sebagai dasar dalam
pengolahan data yang diperoleh dari penelitian. Kajian pustaka
yang akan diuraikan dalam bab ini meliputi: pemahaman tentang
kinerja, kinerja keuangan, laporan keuangan, rasio keuangan
sebagai alat analisis kinerja keuangan perusahaan, kinerja
keuangan BLUD, Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D), dan
Puskesmas.
BAB III Metode Penelitian
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, subjek
penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik
pengumpulan data, variabel penelitian dan skala pengukuran, dan
teknik analisis data.
BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian
Bab ini akan menjelaskan secara garis besar objek yang diteliti,
seperti: sejarah perusahaan; luas wilayah dan jumlah
desa/kelurahan; visi, misi, tujuan dan tata nilai; bidang kegiatan,
dan struktur organisasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 23
7
BAB V Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini berisi tentang analisis data dan hasil pembahasan. Dalam
bab ini akan menjelaskan tentang penilaian kinerja keuangan
setelah ditetapkan sebagai BLUD.
BAB VI Penutup
Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran
yang bermanfaat bagi pihak yang memanfaatkan penelitian ini,
maupun bagi peneliti selanjutnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 24
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kinerja
1. Definisi Kinerja
Menurut Mahsun (2006: 25) kinerja (performance) adalah
“gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan saran, tujuan, misi
dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi”.
Menurut Robertson (2002) (dalam Mahsun 2006: 25) pengukuran
kinerja (performance measurement) adalah suatu proses dalam
melakukan penilaian terhadap kemajuan suatu pekerjaan yang sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,
termasuk informasi atas: efisiensi dalam penggunaan sumber daya
dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa
(seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan
sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan
dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas
tindakan dalam mencapai tujuan. Sementara menurut Lohman (2003)
(dalam Mahsun 2006: 25) pengukuran kinerja merupakan suatu
aktivitas penilaian yang dilakukan dalam melihat suatu pencapaian
target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.
Tujuan dilakukannya penilaian kinerja di sektor publik adalah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 25
9
a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
Penilaian kinerja memiliki fungsi sebagai tonggak yang akan
menunjukkan tingkat ketercapaian suatu tujuan dan juga akan
menunjukkan apakah organisasi tersebut berjalan sesuai arah atau
menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari
perspektif pengendalian internal, sistem pengukuran kinerja
didesain untuk memonitor implementasi rencana-rencana
organisasi, menentukan kapan rencana tersebut berhasil dan
bagaimana cara memperbaikinya (Atikinson dkk 1997) dalam
Kloot (1999). Pengukuran kinerja juga digunakan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan operasional
organisasi, yang dapat diatasi dengan menyesuaikan proses yang
ada, dan mengindikasikan permasalahan-permasalahan yang lebih
mendasar yang membutuhkan penyesuaian strategi organisasi
Argyris (1997).
b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
Pengukuran kinerja merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi
dan sistematik untuk memperbaiki kinerja suatu organisasi dalam
rangka mencapai tujuan strategik organisasi dan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja tersebut
sebagai suatu sarana dalam hal pembelajaran bagi pegawai tentang
bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar
dalam perubahan sikap dan/atau perilaku, pengetahuan kerja, atau
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 26
10
skill yang harus dimiliki oleh pegawai untuk mencapai hasil kerja
yang terbaik.
c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
Pengukuran kinerja sebagai suatu sarana pembelajaran dalam
perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Budaya kinerja atau
budaya berprestasi dapat diwujudkan apabila sistem pengukuran
kinerja dapat menciptakan atmosfir organisasi sehingga setiap
orang di dalam organisasi tersebut dituntut supaya dapat lebih
berprestasi. Dalam menciptakan atmosfir tersebut diperlukan suatu
perbaikan kinerja secara terus menerus. Kinerja organisasi saat ini
harus lebih baik dari kinerja sebelumnya dan kinerja yang akan
datang harus lebih baik dari kinerja sekarang.
d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman
(punishment)
Pengukuran kinerja memiliki tujuan dalam memberikan dasar
sistematik bagi manajer dalam pemberian reward, misalnya dalam
bentuk kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau pemberian
punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan
teguran. Organisasi yang memiliki kinerja tinggi akan berusaha
untuk meciptakan sistem insentif, reward, dan gaji yang memiliki
hubungan yang jelas dengan skill, knowledge, dan kontribusi
individu terhadap kinerja organisasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 27
11
e. Memotivasi pegawai
Pengukuran kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi
pegawai. Dengan pengukuran kinerja yang memiliki hubungan
dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang memiliki
kinerja tinggi akan memperoleh reward. Pengukuran kinerja juga
akan mendorong manajer dalam memahami suatu proses dalam
memotivasi, bagaimana individu membuat suatu pilihan dalam
bertindak berdasarkan dengan preferensi, reward, dan prestasi
kinerjanya.
f. Menciptakan akuntabilitas publik
Pengukuran kinerja dapat menunjukkan seberapa besar kinerja
manajerial yang sudah dicapai, seberapa bagus kinerja finansial
suatu organisasi, dan kinerja lain yang menjadi dasar penilaian
akuntabilitas. Kinerja tersebut diukur dan dilaporkan dalam bentuk
laporan kinerja.
2. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga
pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa
berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan
barang-barang publik. Beberapa manfaat pengukuran kinerja baik
untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik menurut
BPKP, 2000 (dalam Mahsun 2006: 33):
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 28
12
a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang
digunakan untuk pencapaian kinerja.
b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan
membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan
tindakan untuk memperbaiki kinerja.
d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi
pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran
kinerja yang telah disepakati.
e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya
memperbaiki kinerja organisasi.
f. Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.
B. Analisis Kinerja Keuangan
Menurut Fahmi (2011: 239) analisis kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan
secara baik dan benar. Tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan
suatu perusahaan, yaitu.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 29
13
1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan
Review di sini dilakukan dengan tujuan supaya laporan keuangan yang
sudah dibuat sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku
secara umum dalam dunia akuntansi, sehingga hasil laporan keuangan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan
Penerapan metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan
permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan
akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang
diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
Dari hasil hitungan yang diperoleh kemudian dilakukan perbandingan
dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang
paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ada dua
yaitu.
a. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu
atau antar periode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara
grafik.
b. Cross section approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap
hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu
perusahaan dan perusahaan lain dalam ruang lingkup yang sejenis
yang dilakukan secara bersamaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 30
14
4. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang
ditemukan
Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah
setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan
penafsiran untuk melihat apa saja permasalahan dan kendala yang
dialami perusahaan tersebut.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai
permasalahan yang ditemukan
Pada tahap terakhir setelah ditemukan berbagai permasalahan yang
dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau
masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini
dapat terselesaikan.
C. Laporan Keuangan
1. Definisi Laporan Keuangan
Menurut Fahmi (2011: 22) laporan keuangan merupakan “suatu
informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana
selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan
tentang kinerja suatu perusahan.” Menurut Farid dan Siswanto (dalam
Fahmi 2011: 22) laporan keuangan merupakan “informasi yang
diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk
membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”. Sedangkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 31
15
menurut Munawir (dalam Fahmi 2011: 22) laporan keuangan
merupakan “alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi
sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai
oleh perusahaan yang bersangkutan”.
2. Kegunaan Laporan Keuangan
Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha
dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk
mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Pada
dasarnya laporan keuangan merupakan suatu hasil proses akuntansi
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data
keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak berkepentingan
yang memerlukan data keuangan tersebut. Sehingga laporan keuangan
memegang peranan yang sangat luas dan mempunyai suatu posisi yang
mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan adanya laporan keuangan maka sangat membantu pihak
pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga
berdasarkan data laporan keuangan yang diperoleh dan disajikan oleh
manajemen perusahaan akan bisa melakukan analisis bagaimana
kondisi perusahaan serta prospek perusahaan nantinya khususnya dari
segi kemampuan profitabilitas yang dihasilkan. Dengan begitu laporan
keuangan sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan baik
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 32
16
kondisi pada saat ini atau dijadikan sebagai alat untuk memprediksi
kondisi di masa yang akan datang.
3. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada
pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut
angka-angka dalam satuan moneter. Menurut Standar Akuntansi
Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia,1994) (dalam Fahmi 2011: 26)
tujuan dari laporan keuangan yaitu “menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi”.
Dengan adanya laporan keuangan maka diharapkan laporan
keuangan bisa membantu dalam tujuan untuk menghindari analisis
yang keliru dalam melihat kondisi perusahaan. Maka laporan keuangan
akan memberikan informasi keuangan yang mencakup perusahaan dari
unsur-unsur laporan keuangan, dapat dipahami bahwa laporan
keuangan dijadikan sebagai suatu masukan yang sangat berarti bagi
suatu perusahaan bagi beberapa pihak yang terlibat dalam menilai
kinerja suatu perusahaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 33
17
D. Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan
1. Definisi Rasio Keuangan
Rasio keuangan atau financial ratio sangat penting untuk melakukan
suatu analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor
jangka pendek dan menengah lebih banyak tertarik pada kondisi
keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar
deviden yang memadai. Secara jangka panjang rasio keuangan dapat
dipakai dan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kondisi
kinerja suatu perusahaan.
2. Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan
Menurut Warsidi dan Bambang (dalam Fahmi 2011: 45) analisis rasio
keuangan merupakan instrument analisis prestasi perusahaan yang
menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang
ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau
prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend
pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan
peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan”. Rasio
keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang sangat
erat, karena untuk menilai suatu kondisi dan kinerja perusahaan dapat
digunakan rasio yang merupakan perbandingan angka-angka yang
terdapat pada pos-pos laporan keuangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 34
18
3. Manfaat Analisis Rasio Keuangan
Manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan rasio keuangan
yaitu.
a. Analisis rasio keuangan bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat
untuk menilai kinerja dan prestasi suatu perusahaan;
b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen
sebagai rujukan untuk membuat perencaan;
c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk
melakukan evaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif
keuangan;
d. Analisis rasio keuangan bermanfaat bagi para kreditur untuk
memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan
dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan
pengembalian pokok pinjaman;
e. Analisis rasio keuangan juga dapat dijadikan sebagai penilaian bagi
pihak stakeholder organisasi.
4. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan
Menurut Sofyan Syafri Harahap (dalam Fahmi 2011: 47) menyatakan
bahwa analisis rasio keuangan memiliki keunggulan yaitu.
a. Rasio merupakan angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah
dibaca dan ditafsirkan;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 35
19
b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang
disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit;
c. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain;
d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model
pengambilan keputusan dan model prediksi;
e. Menstandardisasi size perusahaan;
f. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan
lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau
time series;
g. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di
masa yang akan datang.
E. Kinerja Keuangan BLUD
Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-36/PB/2016
pada Pasal 1 ayat (3), penilaian aspek keuangan adalah “penilaian kinerja
BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan BLU dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolan keuangan
BLU”. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan berdasarkan data Laporan Keuangan BLU dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan
BLU, yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur
Jendral Perbendaharaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 36
20
Aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a, meliputi: Rasio keuangan, dan Kepatuhan pengelolaan keuangan BLU.
Rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan
untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos Laporan
Keuangan BLU, yang meliputi pengukuran terhadap:
a. Rasio Kas (Cash Ratio), yang digunakan untuk melihat perbandingan
antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.
b. Rasio Lancar (Current Ratio). Rasio kas digunakan untuk melihat
perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
Menurut Fraser dan Ormiston (2018: 263) rasio lancar merupakan
pengukuran likuiditas jangka pendek, untuk melihat kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kebutuhan akan kas ketika kebutuhan itu
muncul.
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Periode). Periode penagihan
piutang digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha
dengan pendapatan usaha dalam satu tahun. Menurut Fraser dan
Ormiston (2018: 263) periode penagihan piutang merupakan
menunjukkan banyaknya hari yang dibutuhkan untuk mengubah
piutang ke kas.
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over). Perputaran Aset Tetap
digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional
dengan aset tetap. Menurut Fraser dan Ormiston (2018: 264)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 37
21
perputaran aset tetap merupakan untuk mengukur efisiensi perusahaan
dalam mengelola aset tetap.
e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset), untuk melihat
perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian,
tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN,
ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak
termasuk konstruksi dalam pengerjaan. Menurut Fraser dan Ormiston
(2018: 265) tingkat pengembalian total aset adalah untuk mengukur
keseluruhan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan
menghasilkan laba.
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity), yang digunakan untuk melihat
perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian,
tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN,
ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi
surplus/defisit tahun berjalan. Menurut Fraser dan Ormiston (2018:
265) tingkat pengembalian atas ekuitas adalah untuk mengukur tingkat
pengembalian atas investasi pemegang saham (pemilik).
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over). Perputaran Persediaan
digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan
dengan pendapatan usaha. Menurut Fraser dan Ormiston (2018: 263)
perputaran persediaan adalah untuk mengukur efisiensi perusahaan
dalam mengelola dan menjual persediaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 38
22
h. Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional, yang digunakan untuk
melihat perbandingan antara penerimaan PNBP dengan biaya
operasional.
i. Rasio Biaya Subsidi, yang digunakan untuk melihat perbandingan
antara jumlah subsidi pasien dengan pendapatan BLU.
Kepatuhan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLU
terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
keuangan BLU. Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
meliputi: Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) Definitif; Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan
BLU berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan; Penyampaian Surat
Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU; Persetujuan tarif
layanan; Penetapan sistem akuntansi; Persetujuan pembukaan
rekening; Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP)
pengelolaan kas; Penyusunan SOP pengelolaan piutang; Penyusunan
SOP pengelolaan utang; Penyusunan SOP pengelolaan barang dan
jasa; dan Penyusunan SOP pengelolaan barang investasi.
F. Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D)
1. Konsep dan Definisi Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D)
Badan Layanan Umum/Daerah mulai masuk ke sektor publik sejak
diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 39
23
Perbendaharaan Negara, pada Bab XII pasal 68-69 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam
menindaklanjuti penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum di sektor pemerintah pusat dan daerah maka pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam peraturan
pemerintah tersebut dijabarkan secara jelas mulai dari konsep,
persyaratan, penetapan, dan pencabutan BLU/D hingga pengelolaan
keuangan BLU/D.
Dalam peraturan pemerintah (Menurut Lukman, 2015: 20), definisi
Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai “instansi di lingkungan
pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.
Menurut peraturan pemerintah (dalam Lukman 2015: 20) Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) diartikan
sebagai “pola pengelolaan keuangan yang dapat memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktik-praktik
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah diatur dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 40
24
peraturan pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan negara pada umumnya”.
2. Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), menurut Lukman (2015: 131- 138).
a. Persyaratan untuk menjadi BLUD
Sama dengan persyaratan BLU di pemerintah pusat, satker
pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang disebut sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah/SKPD juga memerlukan persyaratan untuk
ditetapkan menjadi BLUD. Beberapa persyaratan tersebut antara
lain sebagai berikut.
1) Persyaratan Substantif. SKPD yang akan ditetapkan sebagai
BLUD harus menyediakan layanan umum berupa penyediaan
barang dan jasa demi meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan masyarakat. Untuk penyediaan layanan umum,
SKPD didorong untuk memberikan layanan kesehatan
misalnya rumah sakit daerah, baik yang dikelola oleh
pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.
Sementara, SKPD yang menyediakan layanan pembuatan KTP,
pendirian bangunan, dan pungutan daerah tidak diperkenankan
untuk dikelola dalam bentuk BLUD. Kriteria persyaratan
substantif lainnya adalah bagi calon BLUD harus menyediakan
pelayanan dalam hal pengelolaan wilayah yang bertujuan untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 41
25
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum,
dan pengelolaan dana dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
2) Persyaratan Teknis. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi
oleh calon BLUD adalah.
a) Kinerja pelayanan pada bidang tugas dan fungsi harus layak
dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD
atas rekomendasi dari sekretaris daerah untuk SKPD atau
kepala SKPD unit-unit kerja. Bagi calon BLUD harus
memiliki potensi dalam meningkatkan penyelenggaraan
pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif, serta
memiliki spesifikasi teknis yang langsung terkait dengan
layanan umum masyarakat, dan
b) Kinerja keuangan SKPD atau unit kerja, yang ditunjuk
dengan tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang
cenderung terus meningkat dan efisien dalam membiayai
pengeluarannya. Pada kriteria ini dapat diteliti lebih lanjut
dengan memperhatikan pendapatan sebelum ditetapkan
sebagai BLUD dan proyeksi pendapatan setelah ditetapkan
sebagai BLUD.
3) Persyaratan Administratif. Persyaratan administratif calon
BLUD dapat terpenuhi apabila bisa menyajikan seluruh
dokumen administratif yang diperlukan sebagai berikut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 42
26
a) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Surat pernyataan tersebut dibuat oleh SKPD dan diketahui
oleh sekretaris daerah untuk kategori sebagai BLUD-
SKPD, sedangkan untuk kategori BLUD-Unit kerja dibuat
oleh kepala unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
b) Pola Tata Kelola, merupakan suatu peraturan internal bagi
SKPD atau unit kerja yang akan menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLUD.
c) Rencana Strategis Bisnis. Rencana strategi ini merupakan
rencana strategi lima tahunan yang mencakup visi, misi,
program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan, atau proyeksi keuangan lima
tahunan dari SKPD atau unit kerja.
d) Standar Pelayanan Minimal (SPM), memuat batasan
minimal mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
harus dipenuhi oleh SKPD atau unit kerja.
e) Laporan Keuangan Pokok atau Prognosis/Proyeksi Laporan
Keuangan. Laporan Keuangan ini harus sesuai dengan
sistem akuntansi yang berlaku bagi pemerintah daerah.
Laporan keuangan pokok tersebut terdiri dari laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan
keuangan. Prognosis laporan keuangan tersebut terdiri dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 43
27
prognosis/proyeksi neraca, dan prognosis/proyeksi laporan
operasional. Prognosis ini diwajibkan bagi SKPD atau unit
kerja yang baru akan dibentuk, dengan berpedoman kepada
standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi
akutansi Indonesia.
f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk
diaudit secara independen. Laporan audit terakhir,
merupakan laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor
eksternal, sebelum SKPD atau unit kerja yang diusulkan
untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Jika
audit terakhir tersebut tidak tersedia maka untuk BLUD-
SKPD yang surat pernyataannya dibuat oleh kepala SKPD
dan diketahui oleh sekretaris daerah. Sedangkan bagi calon
BLUD-Unit kerja yang surat pernyataannya dibuat oleh
kepala unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
b. Penetapan dan Pencabutan BLUD
Ada beberapa tahap atau proses yang harus dilalui oleh calon BLUD
untuk ditetapkan sebagai BLUD penuh atupun bertahap. Tahap-
tahapan yang harus dilalui tersebut sebagai berikut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 44
28
Gambar 1. Alur Proses/Tahapan Penetapan BLU Daerah
Sumber: Buku Mediya Lukman
Tahap pertama. Dalam tahap ini merupakan suatu tahap
dalam penyiapan dokumen administratif yang harus dilakukan oleh
calon BLUD-SKPD ataupun Calon BLUD-Unit Kerja. Dokumen
administratif yang harus disiapkan oleh calon BLUD tersebut yaitu
berupa surat pernyataan kesanggupan, pola tata kelola, rencana
strategis, Standar Pelayanan Minimal (SPM), laporan keuangan
atau prognosis laporan keuangan, dan laporan audit terakhir.
Kemudian semua berkas dokumen tersebut diserahkan atau
1
2
3 4
5
Calon BLUD
SKPD/Unit Kerja
Kepala Daerah
Keputusan Kepala
Daerah
Tim Penilai
Rekomendasi
Sekretaris
Daerah
Tolak Setuju
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 45
29
disampaikan kepada sekretaris daerah sebelum disampaikan ke
kepala daerah.
Tahap kedua. Pada tahap ini sekretaris daerah memeriksa
dokumen administratif atas usulan calon BLUD-SKPD ataupun
calon BLUD-Unit Kerja oleh sekretariat daerah dan apabila
semuanya sudah lengkap, selanjutnya sekretaris daerah
meneruskannya kepada kepala daerah untuk dinilai dan ditetapkan.
Tahap ketiga. Tahap selanjutnya kepala daerah kemudian
membentuk suatu tim penilai sekaligus menugaskan tim penilai
untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kelayakan calon
BLUD untuk ditetapkan menjadi BLUD. Tim penilai tersebut
berasal dari unsur-unsur pemerintah dan profesional, paling sedikit
terdiri dari unsur.
1) Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah /SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah, sebagai anggota (Kepala BAPEDA);
3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota
(Inspektur Daerah);
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 46
30
4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku sekretaris
merangkap anggota; dan
5) Tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidangnya apabila
diperlukan sebagai anggota.
Tahap keempat. Tahapan ini merupakan tahapan penilaian
dan evaluasi terhadap usulan calon BLUD-SKPD ataupun BLUD-
Unit kerja, dimana untuk mengetahui apakah mereka layak
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD atau tidak.
Kalaupun layak apakah statusnya penuh ataupun bertahap.
Tahap kelima. Pada tahap terakhir ini atas dasar
rekomendasi dari tim penilai, kepala daerah selanjutnya
menetapkan status BLUD yang diterbitkan dalam bentuk
keputusan kepala daerah. Perlu diperhatikan juga bahwa kepala
daerah harus memutuskan status calon BLUD
(penolakan/persetujuan) paling lama adalah 3 (tiga) bulan sejak
usulan diterima oleh kepala daerah secara lengkap. Namun jika
dalam jangka waktu tersebut kepala daerah tidak memberikan
keputusannya maka usulan calon BLUD dianggap disetujui. Oleh
karena itu, paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga)
bulan terlampaui, kepala daerah menetapkan SKPD atau unit kerja
untuk penerapan atau peningkatan status Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD. Keputusan kepala daerah ini harus juga
disampaikan kepada pimpinan DPRD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 47
31
3. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Lukman 2015: 164-
167).
a. Pola dan Prinsip Tata Kelola
Pola tata kelola memuat tentang peraturan internal yang harus
mencakup hal-hal sebagai berikut.
1) Struktur organisasi, menggambarkan posisi jabatan, pembagian
tugas, fungsi dan tanggung jawab, serta wewenang organisasi.
2) Prosedur kerja, menggambarkan mekanisme dan hubungan
kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
3) Pengelompokan fungsi yang logis, menggambarkan pembagian
fungsi yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan
fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian
internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
4) Pengelompokkan sumber daya manusia, yang memuat tentang
pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya
manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kompeten
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien,
efektif, dan produktif.
Untuk dapat menjalankan pola tata kelola secara lebih baik
bagi organisasi BLUD, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip tata
kelola sebagai berikut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 48
32
1) Transparansi, merupakan suatu asas keterbukaan yang
dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi
tersebut dapat secara langsung diterima bagi yang
membutuhkan.
2) Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem
yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat
dipertanggungjawabkan.
3) Responsibilitas, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam
pengelolaan organisasi terhadap suatu prinsip bisnis yang sehat
serta perundang-undangan.
4) Independensi, yaitu kemandirian pengelolaan organisasi secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
b. Pejabat Pengelola dan Kepegawaian
Pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh
kepala daerah terdiri dari sebagai berikut.
1) Pemimpin.
Tugas dan kewajiban pemimpin BLUD yaitu sebagai berikut.
a) Memimpin, membina, mengendalikan, mengawasi,
mengarahkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan
BLUD.
b) Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran /RBA.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 49
33
c) Menyiapkan Rencana Strategi (Renstra) bisnis BLUD.
d) Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
BLUD, selain dari pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.
e) Mengusulkan calon pejabat teknis dan pengelola keuangan
kepala daerah sesuai ketentuan.
f) Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap kinerja
keuangan dan operasional BLUD kepada kepala daerah.
2) Pejabat Keuangan.
Pejabat keuangan BLUD-SKPD atau BLUD-Unit Kerja
memiliki fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
Tugas dan kewajiban pejabat keuangan adalah.
a) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA),
b) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan
investasi,
c) Menyelenggarakan pengelolaan kas,
d) Menyiapkan daftar pelaksanaan anggaran/DPA BLUD,
e) Melakukan pengelolaan utang-piutang,
f) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan,
g) Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya, dan
h) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 50
34
3) Pejabat Teknis
Pejabat teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di
dalam masing-masing bidang BLUD yang berkaitan dengan
mutu, administrasi, standardisasi, peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan peningkatan sumber lainnya. Tugas dan
kewajibannya yaitu.
a) Menyusun rencana kegiatan teknis di bidangnya,
b) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan
c) Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di
bidangnya.
4. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Menurut
Lukman (2015: 169).
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
Rencana bisnis dan anggaran BLUD memuat hal-hal sebagai
berikut.
1) Kinerja tahun berjalan, dapat mencakup faktor yang
mempengaruhi kinerja, hasil kegiatan usaha, perbandingan
RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun
berjalan, dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti yang
berhubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 51
35
2) Asumsi makro dan mikro, dapat memuat indikator-indikator
ekonomi pokok seperti tingkat pertumbuhan, pertumbuhan
ekonomi, inflasi, volume layanan, nilai kurs, dan tarif.
3) Target kinerja, dapat mencakup perkiraan keuangan dan
pencapaian kinerja layanan pada tahun yang telah
direncanakan.
4) Analisis dan perkiraan biaya satuan, merupakan suatu perkiraan
biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang
diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya
dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
5) Perkiraan harga, adalah suatu estimasi harga jual produk
barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan
dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif
layanan.
6) Anggaran pendapatan dan biaya, berupa rencana anggaran
untuk seluruh kegiatan tahunan yang telah dinyatakan dalam
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
7) Besaran persentase ambang batas, merupakan besaran suatu
persentase perubahan anggaran yang bersumber dari
pendapatan operasional dimana diperkenankan dan ditentukan
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLUD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 52
36
8) Prognosis laporan keuangan, merupakan perkiraan suatu
realisasi keuangan tahun berjalan yang tercermin pada laporan
operasional, neraca, dan laporan arus kas.
9) Perkiraan maju, suatu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang telah direncanakan untuk
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun
berikutnya.
10) Rencana pengeluaran investasi/modal, yaitu berupa rencana
pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
11) Ringkasan pendapatan dan biaya konsolidasi RKA-
SKPD/APBD, berupa suatu ringkasan pendapatan dan biaya
dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-
SKPD/APBD.
b. Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
Perbedaan BLUD dengan SKPD dalam hal
penyelenggaraan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
akuntansinya yaitu bahwa BLUD diperkenankan untuk
menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangannya
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia supaya
tercapainya suatu pelaksanaan manajemen bisnis yang sehat.
Dengan begitu dalam penyelenggaraannya harus menggunakan
akrual basis baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 53
37
kewajiban, dan ekuitas dana. Sedangkan dalam pengembangan dan
penerapan sistem akuntansinya, BLUD harus berpedoman pada
standar akuntansi yang sudah berlaku dan yang sudah ditetapkan
oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Mengenai
pelaporannya maka BLUD harus membuat laporan keuangan
sesusai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdiri
dari:
1) Neraca, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
2) Laporan Operasional, berisi informasi jumlah pendapatan dan
biaya BLUD selama satu periode.
3) Laporan arus kas, menyajikan informasi kas berkaitan dengan
aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan
dana/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode
tertentu.
4) Catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
Laporan keuangan di atas harus diaudit oleh pemeriksa
eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan
keuangan tersebut disertai dengan laporan kinerja yang memuat
informasi tentang pencapaian hasil/keluaran BLUD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 54
38
G. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
1. Pengertian Puskesmas
Terdapat kesempatan dan peluang dalam memperbaiki tata nilai
dan sistem pada bidang kesehatan, seperti dengan adanya Amandemen
UUD 1945 Pasal 28 H yang menyatakan bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, adanya
reformasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan
tata pemerintahan yang baik (good governance), dan lain-lain, adanya
kebijakan otonomi daerah/desentralisasi, komitmen, dan dukungan
politis dari pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/kota untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerahnya merupakan
kesempatan dan peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan
sistem, rencana strategis, dan rencana operasional program kesehatan
yang disesuaikan dengan permasalahan dan potensi daerah.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah supaya dapat dijadikan sebagai pedoman
untuk menyejahterakan masyarakat melalui pelayanan, peningkatan,
pemberdayaan, peran masyarakat, peningkatan daya saing di daerah
dengan memperhatikan prinsip pemerataan, demokrasi, keistimewaan,
keadilan, dan kekhususan dengan memberikan kewenangan yang
penuh kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban dalam
menyelenggarakan otonomi daerah. Hal tersebut dapat dijadikan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 55
39
sebagai sebuah tantangan dan peluang dalam pembangunan kesehatan
daerah yang lebih berorientasi pada potensi dan permasalahan.
Maka dari itu puskesmas didirikan dihampir seluruh pelosok tanah
air, supaya dapat menjangkau seluruh wilayah. Terdapat 2 jenis
puskesmas yang dibentuk yaitu puskesmas pembantu dan puskesmas
keliling. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,
menjelaskan bahwa Puskesmas adalah “fasilitas pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan
upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya”.
Dengan begitu tujuan didirikannya puskesmas untuk memberikan
pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh, dan terpadu bagi
seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kerja puskesmas. Program
dan upaya kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas merupakan suatu
program pokok yang bersifat wajib dilaksanakan oleh Pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penilaian Kinerja Puskesmas
Menurut Sulaeman (2011: 312) penilaian kinerja Puskesmas (PKP)
adalah “suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil/prestasi
puskesmas”. Tujuan dari penilaian kinerja puskesmas itu sendiri
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 56
40
mencakup 2 hal, yaitu tujuan umum penilaian puskesmas yaitu supaya
tercapainya tingkat kinerja puskesmas yang berkualitas secara
menyeluruh untuk mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan
kesehatan. Sedangkan tujuan khusus penilaian kinerja puskesmas
yaitu. (1) untuk mendapatkan gambaran tingakt pencapaian hasil yang
diperoleh atas mutu kegiatan dan manajemen puskesmas, (2) dapat
mengetahui tingkat kinerja puskesmas berdasarkan urutan peringkat
kategori kelompok puskesmas, (3) mendapatkan informasi tentang
analisis kinerja puskesmas dan masukan dalam menyusun perencanaan
kegiatan puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk tahun mendatang.
3. Manfaat Penilaian Kinerja Puskesmas
Menurut Sulaeman (2011: 313) dalam melakukan penilaian kinerja,
terdapat beberapa manfaat, yaitu.
a. Puskesmas dapat mengetahui tingkat pencapaian kunjungan apakah
melebihi dengan target yang telah ditentukan.
b. Puskesmas dapat melakukan suatu identifikasi dan analisis masalah
untuk mencari penyebab serta hambatan masalah kesehatan di
wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan pencapaian
kinerja puskesmas.
c. Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat menetapkan tingkat urgensi
suatu kegiatan untuk dilaksanakan berdasarkan prioritasnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 57
41
d. Dinas Kesehatan dapat menetapkan dan mendukung kebutuhan
akan sumber daya puskesmas dan terhadap pembinaan puskesmas.
4. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja Puskesmas
Menurut Sulaeman (2011: 314) ruang lingkup penilaian kinerja
puskesmas meliputi: (1) penilaian pencapaian hasil pelaksanaan
pelayanan kesehatan, (2) manajemen puskesmas, (3) mutu pelayanan
puskesmas.
a. Penilaian pencapaian hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan,
ditunjukan pada upaya-upaya puskesmas, meliputi.
1) Upaya Kesehatan Wajib
Upaya kesehatan wajib merupakan upaya yang ditetapkan
berdasarkan dengan komitmen nasional, global, dan regional
serta mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Dalam melakukan penilaian
kinerja upaya kesehatan wajib puskesmas, meliputi.
a) Promosi kesehatan: promosi kesehatan di dalam gedung
puskesmas, dan promosi kesehatan di luar gedung
puskesmas.
b) Kesehatan lingkungan: penyehatan air, penyehatan tempat
pembuangan sampah dan limbah, penyehatan lingkungan
permukiman dan jamban keluarga, pengawasan sanitasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 58
42
tempat-tempat umum, pengamanan tempat pengelolaan
pestisida, dan pengendalian vektor.
c) KIA termasuk KB: kesehatan bayi, kesehatan ibu,
kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia
sekolah dan remaja, dan pelayanan keluarga berencana.
d) Perbaikan gizi masyarakat: pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular, TB paru, pelayanan imunisasi, diare,
ISPA.
e) Upaya pengobatan: pengobatan dan pemeriksaan
laboratorium.
2) Upaya Kesehatan Pengembangan
Upaya kesehatan dalam pengembangan puskesmas adalah
upaya yang ditetapkan berdasarkan dengan permasalahan
kesehatan yang ditemukan di tengah masyarakat serta yang
disesuaikan dengan kemampuan puskesmas tersebut. Penilaian
kinerja untuk upaya kesehatan dalam pengembangan
puskesmas, meliputi.
a) Puskesmas dengan diberlakukannya rawat inap,
b) Upaya kesehatan untuk usia lanjut,
c) Upaya kesehatan untuk mata/pencegahan kebutaan,
d) Upaya untuk kesehatan telinga/pencegahan gangguan
pendengaran,
e) Kesehatan jiwa,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 59
43
f) Kesehatan olahraga,
g) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi,
h) Perawatan kesehatan masyarakat,
i) Bina kesehatan tradisional, dan
j) Bina kesehatan kerja.
3) Upaya Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan Melalui Program Desa Siaga.
Program Desa Siaga merupakan upaya dalam merekonstruksi
atau membangun kembali berbagai upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat (UKB) dan upaya untuk revitalisasi
pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) sebagai
pendekatan edukatif yang perlu dihidupkan kembali,
dipertahankan, dan ditingkatkan. Program Desa Siaga juga
dimaksud sebagai upaya dalam bentuk pemberdayaan
masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat menjadi lebih
mandiri untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan yang
dihadapi dan supaya mereka sanggup untuk memenuhi
kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka
dari bantuan pihak luar. Dengan membentuk desa siaga maka
akan melengkapi struktur pelayanan kesehatan, mulai dari
Posyandu, Pos kesehatan desa (Poskesdes), Puskesmas, dan
Rumah sakit kabupaten/kota.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 60
44
4) Upaya Kesehatan Inovasi
Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat menetapkan puskesmas
untuk melakukan pengembangan suatu kegiatan dalam upaya
kesehatan inovatif yang belum dilaksanakan secara menyeluruh
di semua puskesmas. Seperti program inovasi upaya kesehatan
dasar, pendanaan kesehatan bersumber daya masyarakat
dengan pola JPKM, pola pengembangan kesehatan
bersumberdaya masyarakat (PPKBM), pola pelayanan
kesehatan berbasis dokter keluarga, dan lain-lain.
b. Manajemen Puskesmas
Penilaian pelaksanaan manajemen puskesmas, meliputi.
1) Manajemen operasional puskesmas, meliputi: penyusunan
perencanaan puskesmas (rencana strategis dan rencana
operasional), pelaksanaan lokaraya mini bulanan dan
tribulanan, dan pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas.
2) Manajemen sumber daya meliputi:
a) Manajemen alat dan obat (pengelolaan obat di gudang obat
puskesmas): kegiatan permintaan obat; penerimaan obat;
pemeriksaan terhadap obat yang diragukan kualitasnya;
lokasi dan kelengkapan penyimpanan obat di gudang;
sarana/gedung obat puskesmas, fasilitas penyimpanan;
proses distribusi; kegiatan pelayanan obat; proses
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 61
45
pelayanan obat; cara penyerahan dan pemberian informasi;
dan pembuatan PWS indikator peresapan.
b) Manajemen keuangan: puskesmas mempunyai buku/catatan
administrasi keuangan; membuat catatan bulanan uang
masuk dan keluar dalam buku kas; pemeriksaan keuangan
secara berkala oleh kepala puskesmas; dan laporan
pertanggungjawaban keuangan program Jamkesmas
tahunan.
c) Manajemen Ketenagaan: membuat daftar/catatan
kepegawaian/Daftar Urut Kepangkatan (DUK); puskesmas
mempunyai arsip kepegawaian; puskesmas memiliki SOTK
puskesmas beserta uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
dan tanggung jawab setiap pegawai; puskesmas membuat
rencana kerja bulanan dan tahunan bagi setiap pegawai
sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab; puskesmas
melakukan pembinaan kepada pegawai dengan melakukan
penilaian D3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil), pemberian penghargaan,
kesejahteraan petugas dan pemberian sanksi; puskesms
mempunyai data keadaan, kebutuhan tenaga kesehatan,
nontenaga kesehatan, PNS, non-PNS; puskesmas
mempunyai data keadaan dan kebutuhan bidan di desa;
puskesmas mempunyai daftar pejabat fungsional yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 62
46
disusun per jenis tenaga, membuat tugas, pokok dan fungsi
sesuai dengan profesi, membuat catatan kegiatan harian,
membuat DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit)
per semester, DUPAK ditandatangani oleh kepala
puskesmas; puskesmas mempunyai data sarana pelayanan
kesehatan yang ada di wilayah kerjanya; dan puskesmas
mempunyai daftar institusi pendidikan kesehatan yang ada
di wilayah kerjanya.
3) Manajemen Program, meliputi:
a) Program pengamatan dan pencegahan penyakit: membuat
PWS per desa/per wilayah; menyampaikan hasil analisis
dan rencana tindak lanjut PWS dalam rapat koordinasi
tingkat kecamatan; menjalin kemitraan; kewaspadaan dini
KLB penyakit potensial wabah; dan menjalankan sistem
kewaspadaan dini faktor risiko.
b) Program JPKM/Jamkesmas: dokumen Jamkesmas; data
distribusi kartu program Jamkesmas; tim pengelola
program Jamkesmas; pelayanan kesehatan peserta
Jamkesmas di puskesmas; dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
c. Penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas merupakan suatu
proses manajemen yang dilakukan secara sistematis, objektif,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 63
47
terpadu, dan berkesinambungan serta yang berorientasi kepada
pelanggan. Dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di
puskesmas didasari atas paradigma bahwa dalam meningkatkan
mutu pelayanan puskesmas akan dapat tercapai jika proses
pelayanan diperbaiki dengan menerapkan prinsip-prinsip dan
metode jaminan mutu. Dalam melakukan penilaian mutu pelayanan
puskesmas, meliputi.
1) Penilaian input pelayanan yang didasarkan pada standar yang
telah ditetapkan.
2) Penilaian proses pelayanan dengan dilakukan penilaian
terhadap tingkat kepatuhannya dengan standar pelayanan yang
telah ditetapkan.
3) Penilaian output pelayanan didasarkan pada upaya kesehatan
yang diselenggarakan di masing-masing kegiatan dengan
mempunyai indikator mutu tersendiri.
4) Penilaian outcome pelayanan dapat melalui pengukuran tingkat
kepuasan pelanggan terhadap jasa pelayanan yang telah
diberikan oleh puskesmas.
Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian Ermawan (2018) mengenai Analisis Kinerja Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan
berguna untuk mengetahui kinerja keuangan, meliputi: 1) Pertumbuhan aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan arus kas Rumah Sakit
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 64
48
Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan pasca ditetapkan sebagai
BLUD. 2) Rasio likuiditas, solvabilitas, leverage, tingkat ketergantungan terhadap
subsidi pemerintah, tingkat efektifitas pendapatan dan tingkat efisiensi pendapatan
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan pasca ditetapkan
sebagai BLUD. Penilaian kinerja keuangan RSJ Sambang Lihum dilakukan untuk
periode tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 karena data keuangan untuk periode
tahun 2012 dan 2013 tidak tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
umum kinerja keuangan RSJ Sambang Lihum tahun 2014-2016 kurang sehat,
yang ditandai dengan: 1) Pertumbuhan (trend) pendapatan mengalami penurunan
sejak tahun 2015 hingga 2016 dan trend arus kas tahun 2016 mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2015. Sedangkan untuk pos-pos aset, kewajiban,
ekuitas dan belanja mengalami fluktuasi. Aset, ekuitas dan belanja mengalami
penurunan di tahun 2015 namun naik di tahun 2016. Kewajiban
mengalami kenaikan di tahun 2015 dan menurun di tahun 2016. Aktivitas
pembiayaan mengalami kenaikan di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.
2) Rasio likuiditas, solvabilitas dan leverage tahun 2014, 2015 dan 2016
menunjukkan hasil yang sangat baik/positif, namun harus mewaspadai adanya
trend penurunan rasio likuiditas dan solvabilitas. Hasil rasio ketergantungan
menunjukkan RSJ Sambang Lihum memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi
atas subsidi dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rasio
efektifitas pendapatan menunjukkan hasil sangat efektif untuk tahun 2014,
menurun menjadi cukup efektif di tahun 2015 dan menjadi kurang efektif di tahun
2016. Sedangkan rasio efisiensi pendapatan tahun 2014, 2015 dan 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 65
49
menunjukkan hasil tidak efisien. 3) Proporsi aset, kewajiban dan ekuitas
dalam kategori wajar, namun kewajiban jangka pendek yang dimiliki RSJ
Sambang Lihum hanya berupa utang pembelian obat dan BAKHP serta utang
kepada karyawan yakni Jasa Pelayanan, oleh karenanya terlihat bahwa
fleksibilitas belum digunakan secara optimal guna memenuhi pendanaan yang
berasal dari pihak ketiga dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap
subsidi APBD. Hasil analisis keserasian belanja untuk tahun 2014, 2015 dan 2016
menunjukkan kondisi yang wajar. 4) Variance pendapatan tahun 2014
menunjukkan hasil positif namun tahun 2015 dan 2016 hasilnya negatif.
Artinya target pendapatan yang dibebankan pada tahun 2015 dan 2016 tidak
dapat dicapai oleh manajemen RSJ Sambang Lihum. Variance belanja tahun
2014, 2015 dan 2016 menunjukkan hasil favourable variance, namun penyerapan
anggaran belanja tahun 2015 dan 2016 rendah yakni hanya terserap masing-
masing 74,24% dan 83,91%. Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan
adanya kelemahan dalam perencanaan kegiatan.
Penelitian Priastuti dan Masdjojo (2017) mengenai Efektivitas Kinerja
Keuangan Dan Non Keuangan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK BLUD) RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang bertujuan
untuk menilai tingkat efisensi dan efektivitas rumah sakit dapat diukur dengan
Cost Recovery Rate (CRR) dan Tingkat Kemandirian (TK) RSUD. Berdasarkan
hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa secara keseluruhan RSUD
Ambarawa memiliki kesehatan keuangan yang baik berdasarkan periode
pengamatan tahun 2012 sampai 2014. Melalui analisis rasio keuangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 66
50
berdasarkan Indikator Kinerja Keuangan BLU (RK-IKK), didapatkan hasil bobot
nilai kinerja keuangan RSUD Ambarawa tergolong baik dan semakin meningkat
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, bobot nilainya sebesar 16,7 poin dari total
20 poin. Nilai ini terus meningkat secara konsisten tiap tahun hingga pada tahun
2014 nilainya mencapai 18,7 poin. Nilai ini semakin mendekati nilai maksimal
indikator kinerja keuangan BLU, yakni 20 poin. Hasil analisis indikator kinerja
non keuangan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Keputusan Menteri
Kesehatan 1164/MENKES/SK/X/2007, dimana indikatornya terdiri dari indikator
kinerja pelayanan dan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi
masyarakat menunjukkan hasil yang semakin naik dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2014. Dimana pada tahun 2012 menunjukkan nilai 68,5 dan terus
meningkat sampai tahun 2014 yaitu sebesar 74,16. Kemudian dari perhitungan
indikator kinerja keuangan dan indikator kinerja non keuangan tersebut dapat
diketahui mengenai tingkat kesehatan dari kinerja rumah sakit. RSUD Ambarawa
pada tahun 2012 memperoleh nilai sebesar 84, 95 dikategorikan SEHAT AA dan
terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan nilai 92,85 dengan kategori
SEHAT AA. Dengan demikian kinerja keuangan dan non keuangan BLUD RSUD
Ambarawa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 masuk dalam kriteria SEHAT.
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan
keuangan PPK BLUD diukur dengan perhitungan Cost Recovery Rate (CRR) dan
Tingkat Kemandirian (TK). Perhitungan Cost Recovey Rate (CRR) pada tahun
2012 yaitu 104% terus meningkat sampai tahun 2014 yaitu 143%. Hal ini
menunjukkan bahwa BLUD RSUD Ambarawa surplus sehingga rumah sakit
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 67
51
mampu membiayai kegiatan operasional dari pendapatan yang diterimanya.
Sedangkan untuk Tingkat Kemandirian (TK) BLUD RSUD Ambarawa pada
tahun 2012 memperoleh nilai 104 % dan terus meningkat sampai dengan tahun
2014 yaitu 307%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan operasinal BLUD
RSUD Ambarawa mampu membiayai biaya operasional dan biaya investasi. Dari
perhitungan mengenai tingkat kesehatan pengelolaan keuangan dan non keuangan
yang masuk dalam kategori SEHAT AA serta terus meningkatnya Cost Recovey
Rate (CRR) serta terus meningkatnya tingkat kemandirian rumah sakit dalam
pembiayaan kegiatan operasionalnya, namun disisi lain tingkat ketergantungan
terhadap subsidi dari APBD terus meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2014.
Hal tersebut dikarenkan pada tahun 2012 sampai tahun 2014 merupakan tahap
permulaan BLUD RSUD Ambarawa untuk menjalankan PPK BLUD sehingga
perlu adanya subsidi untuk dana investasi.
Penelitian Qaiman, Muspa, dan Arman (2018) mengenai Analisis
Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit
Umum RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar bertujuan untuk melakukan
analisis mengenai kinerja keuangan RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makasar
pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
Wahidin Sudirohusodo Makasar telah menyusun dan mengimplementasikan
semua persyaratan administratif PPK-BLU yang meliputi Pola Tata Kelola,
Rencana Stratgis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, Standar Pelayanan Minimal,
dan Laporan Keuangan, Implementasi pola tata kelola diwujudkan dalam bentuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 68
52
organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, serta transparansi. 2) Implementasi
Pengelolaan keuangan BLU telah memberikan peningkatan nilai kerja,
peningkatan pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan kemandirian rumah sakit.
Hasil analisis rasio kas, rasio lancar, dan periode penagihan piutang menunjukkan
bahwa kondisi keuangan dan perkembangan finansial RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo Makasar selama tahun 2013-2016 tergolong kurang baik, dimana
rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil analisis rasio keuangan tersebut berada di
bawah nilai kisaran maksimum yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER34/PB/2014, yakni: rasio kas dengan skor
1,5 dari skor maksimum 2, rasio lancar dengan skor 1,5 dari skor maksimum 2,5,
dan periode penagihan piutang selama 59 hari dengan skor 1 dari skor maksimum
2. 3) Hasil analisis Perputaran Aset Tetap (PAT), Imbalan atas Aktiva Tetap
(ROFA), dan Imbalan Ekuitas (ROE) menunjukkan kondisi keuangan RSUP Dr.
Wahidin Sudirohusodo Makasar selama tahun 2013-2016 tergolong baik, dimana
rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil analisis rasio keuangan tersebut mendekati
atau mencapai nilai kisaran maksimum yang disyaratkan berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER34/PB/2014, yakni: Perputaran
Aset Tetap (PAT) dengan skor 2. 4) Imbalan atas Aktiva Tetap (ROFA) dengan
skor 2, Imbalan Ekuitas (ROE)dengan skor 2, dan dan rasio pendapatan PNBP
terhadap biaya operasional dengan skor 2,5. 5) Hasil penilaian rasio keuangan dan
pendapatan BLU secara keseluruhan dengan bobot maksimum 65 menurut
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER34/PB/2014,
menunjukkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar yang memiliki
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 69
53
nilai rasio keuangan dan pendapatan BLU secara keseluruhan adalah dengan skor
15 dengan predikat penilaian kinerja keuangan digolongkan dalam klasifikasi
“cukup sehat” karena nilai rasio tersebut berada di atas rata-rata dari bobot
maksimum yang disyaratkan yakni bobot 65. 6) Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
Wahidin Sudirohusodo Makasar masih menghadapi kendala didalam
implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLU, diantaranya aturan pelaksanaan
untuk beberapa kegiatan yang belum ada, kelemahan sistem pengendalian
internal, sistem manajemen pelayanan kesehatan yang belum terpadu, belum
dilakukan evaluasi secara berkala oleh instansi pengelola keuangan teknis dan
birokrasi pemerintahan.
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan perbedaan penelitian saya
dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan yaitu: dari tempat penelitian
yang saya ambil, dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan penelitian
tersebut melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum namun saya melakukan
penelitian di Puskesmas karena belum begitu banyak peneliti yang melakukan
analisis kinerja keuangan di Puskesmas. Perbedaan lain dari penelitian saya
dengan penelitian lain yaitu saya menggunakan acuan yang berbeda dengan
peraturan yang lain yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang
Kesehatan, karena pedoman tersebut merupakan perubahan dari Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER34/PB/2014 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 70
54
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-23/PB/2015.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 71
55
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian studi kasus.
Menurut Narbuko dan Achmadi (2007:46) penelitian studi kasus
merupakan penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang
hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganim mengenai kasus
tersebut. Surakhmad (1982:143) studi kasus memusatkan perhatian pada
suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diteliti terdiri dari
satu unit atau satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Dengan
begitu penelitian studi kasus tidak dapat digeneralisasikan hasil
temuannya, karena perbedaan data antara tempat yang satu dengan tempat
yang lainnya.
B. Objek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan
Keuangan Puskesmas Kutoarjo Periode 2016-2018.
C. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Bagian
Keuangan di Puskesmas Kutoarjo.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 72
56
D. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Kutoarjo pada bulan Februari
sampai Maret 2019.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi
lapangan (field research), dengan cara dokumentasi. Dokumentasi
merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau
informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat,
pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur-
literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Penggunaan
dokumen berkaitan dengan apa analisis data, cara menganalisis isi
dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematik bentuk-
bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen
secara objektif. Pada penelitian ini peneliti mengambil dari laporan
keuangan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
dokumen yang berhubungan dengan kinerja keuangan pada Puskesmas
Kutoarjo.
F. Variabel Penelitian
Pada penelitian ini terdapat 1 (satu) aspek, yaitu variabel kinerja keuangan.
Berikut merupakan penjelasan dari variabel yang digunakan dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 73
57
penelitian ini. Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun
oleh kepala daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan
dan non keuangan. Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
pada Permendagri No.61 Tahun 2007 Pasal 127 ayat (1), bertujuan untuk
mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana
ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA. Metode yang digunakan untuk
menilai kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan analisis rasio
keuangan (Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016).
a) Rasio Kas (Cash Ratio), yang digunakan untuk melihat perbandingan
antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.
b) Rasio Lancar (Current Ratio), yang digunakan untuk melihat
perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
c) Periode Penagihan Piutang (Collection Periode), yang digunakan
untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan
usaha dalam satu tahun.
d) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over), yang digunakan untuk
melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap.
e) Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset), untuk melihat
perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian,
tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN,
ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak
termasuk konstruksi dalam pengerjaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 74
58
f) Imbalan Ekuitas (Return on Equity), yang digunakan untuk melihat
perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian,
tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN,
ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi
surplus/defisit tahun berjalan
g) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over), yang digunakan untuk
melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan
pendapatan usaha.
h) Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional, yang digunakan untuk
melihat perbandingan antara penerimaan PNBP dengan biaya
operasional.
i) Rasio Biaya Subsidi, yang digunakan untuk melihat perbandingan
antara jumlah subsidi pasien dengan pendapatan BLU.
Tabel 1. Pengukuran Variabel Kinerja Keuangan
Indikator Skala
a. Rasio Kas
Kas dan Setara Kas
Kewajiban Jangka Pendekx100%
b. Rasio Lancar
Aset Lancar
Kewajiban Jangka Pendekx100%
c. Periode Penagihan Piutang
Piutang Usaha x 360
Pendapatan Usahax1 hari
Rasio
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 75
59
Tabel 1. Pengukuran Variabel Kinerja Keuangan (Lanjutan)
Indikator Skala
d. Perputaran Aset Tetap
Pendapatan Operasional
Aset Tetapx100%
e. Imbalan atas Aset Tetap
Surplus atau Defisitsebelum pos keuntungan atau kerugian
Aset Tetapx100%
f. Imbalan Ekuitas
Surplus atau Defisitsebelum pos keuntungan atau kerugian
Ekuitas − Surplus atau Defisitsebelum pos keuntungan atau kerugian
x100%
g. Perputaran Persediaan
Total Persediaan x 365
Pendapatan BLUx 1 hari
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional
Pendapatan PNBP
Biaya Operasionalx100%
Rasio
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 36 /PB/2016
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data deskriptif kuantitatif yang dapat menggambarkan dan
menjelaskan secara sistematis mengenai data yang dianalisis dan terhadap
hasil perhitungan. Teknik analisis data pada penelitian ini berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 36 /PB/2016
dari segi keuangan. Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan terdapat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 76
60
delapan indikator berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER- 36 /PB/2016. Adapun perhitungannya sebagai berikut:
a. Rasio Kas (Cash Ratio), dengan rumus:
RK = Kas dan Setara Kas
Kewajiban Jangka Pendekx100%
Tabel 2. Daftar Skor Rasio RK
Rasio Kas (%)
(RK)
Skor
RK > 480 0,25
420 < RK ≤ 480 0,5
360 < RK ≤ 420 1,0
300 < RK ≤ 360 1,5
240 < RK ≤ 300 2,0
180 < RK ≤ 240 1,5
120 < RK ≤ 180 1,0
60 < RK ≤ 12 0,5
0 < RK ≤ 60 0,25
RK = 0 0
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 Lampiran II
b. Rasio Lancar (Current Ratio), dengan rumus:
RL =Aset Lancar
Kewajiban Jangka Pendekx100%
Tabel 3. Daftar Skor Rasio RL
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 77
61
Rasio Lancar (%)
(RL)
Skor
RL > 600 3,0
480 < RL ≤ 600 2,5
360 < RL ≤ 480 2,0
240 < RL ≤ 360 1,5
120 < RL ≤ 240 1,0
0 < RL ≤ 120 0,5
RL = 0 0
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 Lampiran II
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period), dengan rumus:
PPP =Piutang Usaha x 360
Pendapatan Usahax1 hari
Tabel 4. Daftar Skor Rasio PPP
Periode Penagihan Piutang (hari)
(PPP)
Skor
PPP < 30 2,0
30 ≤ PPP < 40 1,5
40 ≤ PPP < 60 1,0
60 ≤ PPP < 80 0,5
80 ≤ PPP < 100 0,25
PPP ≥ 100 0
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 Lampiran II
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover), dengan rumus:
PAT = Pendapatan Operasional
Aset Tetapx100%
Tabel 5. Daftar Skor Rasio PAT
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 78
62
Perputaran Aset Tetap (%)
(PAT)
Skor
PAT > 20 2,0
15 < PAT ≤ 20 1,5
10 < PAT ≤ 15 1,0
5 < PAT ≤ 10 0,5
0 < PAT ≤ 5 0,25
PAT = 0 0
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 Lampiran II
e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset), dengan rumus:
ROFA =
Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian
Aset Tetapx100%
Tabel 6. Daftar Skor Rasio ROFA
Return on Fixed Asset (%)
(ROFA)
Skor
ROFA > 6 2,0
5 < ROFA ≤ 6 1,7
4 < ROFA ≤ 5 1,4
3 < ROFA ≤ 4 1,1
2 < ROFA ≤ 3 0,8
1 < ROFA ≤ 2 0,5
0 < ROFA ≤ 1 0
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 Lampiran II
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity), dengan rumus:
ROE =
Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian
Ekuitas − Surplus atau Defisitsebelum pos keuntungan atau kerugian
x100%
Tabel 7. Daftar Skor Rasio ROE
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 79
63
Return on Equity (%)
(ROE)
Skor
ROE > 8 2,0
7 < ROE ≤ 8 1,8
6 < ROE ≤ 7 1,6
5 < ROE ≤ 6 1,4
4 < ROE ≤ 5 1,2
3 < ROE ≤ 4 1,0
2 < ROE ≤ 3 0,8
1 < ROE ≤ 2 0,6
0 < ROE ≤ 1 0,4
ROE = 0 0
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 Lampiran II
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover), dengan rumus:
PP =Total Persediaan x 365
Pendapatan BLUx 1 hari
Tabel 8. Daftar Skor Rasio PP
Perputaran Persediaan (hari)
(PP)
Skor
PP > 60 0
55 < PP ≤ 60 0,5
45 < PP ≤ 55 1,0
35 < PP ≤ 45 1,5
30 < PP ≤ 35 2,0
25 < PP ≤ 30 1,5
15 < PP ≤ 25 1,0
5 < PP ≤ 15 0,5
0 ≤ PP ≤ 5 0
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 Lampiran II
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional, dengan
rumus:
PB =Pendapatan PNBP
Biaya Operasionalx100%
Tabel 9. Daftar Skor Rasio PB
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 80
64
Rasio PNBP terhadap Biaya
Operasional (%)
(PB)
Skor
PB > 65 4,0
57 < PB ≤ 65 3,5
50 < PB ≤ 57 3,0
42 < PB ≤ 50 2,5
35 < PB ≤ 42 2,0
28 < PB ≤ 35 1,5
0 < PB ≤ 28 1,0
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 Lampiran II
Hasil penilaian kinerja BLUD ditentukan berdasarkan Total Skor
(TS) yang diperoleh BLUD. Hasil penilaian kinerja BLUD
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-36 /PB/2016 dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG,
dan BURUK.
a. Kriteria Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas.
1) AAA, apabila TS > 95;
2) AA, apabila 80 < TS ≤ 95; dan
3) A, apabila 68 < TS ≤ 80.
b. Kriteria Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas.
1) BBB, apabila 56 < TS ≤ 68;
2) BB, apabila 45 < TS ≤ 56; dan
3) B, apabila 35 < TS ≤ 45.
c. Kriteria Buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas.
1) CC, apabila 15 ≤ TS ≤ 35, dan
2) C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang
dicapai BLUD kurang dari 50% (lima puluh persen).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 81
65
Dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36
/PB/2016 dilakukan suatu modifikasi terhadap pengelompokkan
kriteria. Modifikasi tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini
hanya akan melakukan penilaian terhadap aspek kinerja keuangan
dengan menggunakan rasio keuangan tanpa menilai kepatuhan
pengelolaan keuangan BLUD dan aspek pelayanan. Hasil penilaian
kinerja keuangan BLUD ditentukan berdasarkan Total Skor (TS)
yang diperoleh BLUD, hasil penilaian kinerja keuangan tersebut
dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG, dan BURUK.
a. Kriteria Baik jika skor yang didapatkan terdiri atas.
1) AAA, apabila TS > 18,05;
2) AA, apabila 15,2 < TS ≤ 18,05; dan
3) A, apabila 12,92 < TS ≤ 15,2.
a. Kriteria Sedang jika skor yang didapatkan terdiri atas.
1) BBB, apabila 10,64 < TS ≤ 12,92;
2) BB, apabila 8,55 < TS ≤ 10,64; dan
3) B, apabila 6,65 < TS ≤ 8,55.
b. Kriteria Buruk jika skor yang didapatkan terdiri atas.
1) CC, apabila 2,85 ≤ TS ≤ 6,65, dan
2) C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang
dicapai BLUD kurang dari 50% (lima puluh persen).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 82
66
BAB IV
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
A. Sejarah Puskesmas Kutoarjo
Puskesmas Kutoarjo beralamat di Jalan Mardi Usodo 22 Kutoarjo
yang berdiri pada tahun 1921, diawali terjadinya bencana banjir dari
sungai “Jali”. Banjir tersebut dikenal dengan tragedi “BLEDU” yang
kemudian menyebabkan Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Bayan
tergenang air keruh yang bercampur lumpur, banyak hewan ternak yang
mati dan bangkainya berserakan tidak terurus. Kondisi tersebut
menyebabkan masyarakat Kutoarjo dan Bayan terserang berbagai macam
penyakit seperti wabah penyakit demam, cacar, malaria, dan lain - lain.
Tetapi pada saat itu di wilayah Kutoarjo belum terdapat pusat layanan
pengobatan atau balai pengobatan lainnya untuk menyembuhkan penyakit
tersebut.
Pada tahun 1921 atas jasa Dr. Karto Oesodo dengan biaya gotong
royong dari para tokoh masyarakat, didirikan sebuah klinik atau balai
pengobatan yang diberi nama “Mardi Oesodo”. Awal perkembangan balai
pengobatan “Mardi Oesodo” ini dipimpin oleh Dr. Karto Oesodo yang
sekaligus menjadi dokter tetap yang bertugas dua kali dalam seminggu
yang dibantu oleh seorang Mantri yaitu Mantri Pramudie. Tetapi sampai
tahun 1930 balai pengobatan “Mardi Oesodo” ini tidak mengalami
kemajuan. Sehingga dengan persetujuan dari Lurah wilayah, balai
pengobatan “Mardi Oesodo” pindah alih pimpinan dan dikelola di bawah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 83
67
Yayasan ZENDING. Setelah diserahkan kepada Yayasan ZENDING, balai
pengobatan “Mardi Usodo” ini diperbaiki sarana dan prasarananya sehingga
menjadi sebuah Rumah Sakit Pembantu sebagai cabang dari Rumah Sakit
Umum Purworejo. Rumah Sakit Pembantu ini dipimpin oleh Sletter Mar, tetapi
tidak lama kemudian Sletter Mar yang memimpin Rumah Sakit Pembantu
diganti oleh Dokter Ranges yang selanjutnya diganti oleh Dokter Wardoyo yang
dibantu oleh Mantri Pramudie.
Pada masa penjajahan Jepang, Rumah Sakit Pembantu Kutoarjo
dijadikan Rumah Sakit Pembantu di bawah Pemerintah Jepang dengan tenaga
pelaksana tetapnya yaitu Dr. Wardoyo, Mantri Nurwaskito, dan Bidan Ny.
Nurwaskito yang kemudian diganti oleh Dr. Sutikno, Mantri R. Banter Sukarno
dan Ny. R. Banter Sukarno. Pada masa revolusi dan konfrontasi, Rumah Sakit
tersebut dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditangani oleh Dr.
Sutikno yang dibantu oleh Mantri Salmon dan Bidan Ny. Salmon. Karena Dr.
Sutikno diangkat menjadi Dokares (Dokter Karisidenan), pimpinan Rumah Sakit
ini diganti oleh Dr. Lima Soewito yang dibantu oleh Mantri Mangun, Mantri
Salmon serta Bidan Ny. Sulastri. Kemudian pada tahun 1964 Rumah Sakit ini
dipimpin oleh Dr. Sudarman, Mantri Misromo, Mantri Suwarno serta Bidan Ny.
Sulasminingsih. Pada tahun anggaran 1 April 1973, Rumah Sakit ini menjadi
Rumah Sakit Umum Pembantu yang berdikari lepas dari Rumah Sakit Umum
Purworejo dan segala hal interen yang mengenai penggajian, biaya listrik, biaya
air bersih, dan pemeliharaan gedung menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Tingkat Dua Purworejo. Tanggal 1 Juni 1980, Dr. Sudarman diganti oleh
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 84
68
Dr. Harun Rusito, yang kemudian Dr. Harun Rusito diangkat menjadi Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan jabatan Kepala RSU Pembantu
diganti oleh Dr. Ulfah Hidayati.
Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang
pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Dinas Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo maka nama Rumah Sakit Pembantu
Kutoarjo berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Kutoarjo
di bawah pimpinan Dr. Victor Zebua, M.Kes yang menjabat sebagai kepala
Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Kutoarjo dengan dibantu 3 (tiga) pejabat
struktural yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dijabat oleh Sudarmono, Kepala Sub
Seksi Pelayanan Medik dijabat oleh Subakat Adi Hermanto AMK, dan Kepala
Sub Seksi Pelayanan Penunjang dijabat oleh Faudji. Pada tahun 2007 Dr. Victor
Zebua, M.Kes diganti oleh Dr. Ika Endah Lestariningsih. Berdasarkan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 32 tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 bahwa
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 pada saat kepemimpinan Dr. Ika Endah
Lestariningsih status RSUD Tipe D (Rumah Sakit Umum Daerah) Kutoarjo
berubah menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Puskesmas Kutoarjo.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 tahun 2009
tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan
tata kerja unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada Dinas
Kabupaten Purworejo yang tertanggal 5 Januari 2009 maka UPTD Puskesmas
Kutoarjo berubah menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Kutoarjo
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 85
69
dan struktur organisasi berubah dengan adanya pengangkatan pejabat struktural
Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dijabat oleh Subakat Adi Hermanto, AMK.
Sejak saat itu dilakukan pembenahan – pembenahan mulai dari bangunan
gedung, sarana dan prasarana, pelayanan medis, serta struktur organisasi. Dari
hasil pembenahan tersebut, UPT Puskesmas Kutoarjo mengalami kemajuan dan
diminati masyarakat untuk melakukan kunjungan pengobatan. Pada hari Kamis
tanggal 25 Februari 2010 Jabatan Kepala UPT Puskesmas Kutoarjo diserah
terimakan dari Dr. Ika Endah Lestariningsih kepada Dr. Utomo Budi Santoso.
Masa jabatan Dr. Utomo Budi Santoso tidak berlangsung lama hanya 17 bulan
dan digantikan oleh Drg. Ekowati Kadiyanti tanggal 04 Juni 2011. Masa jabatan
Drg. Ekowati Kadiyanti juga tidak berlangsung lama yang pada akhirnya jabatan
kepala tersebut digantikan oleh Dr. Sutrisno berdasarkan SK Bupati Purworejo
Nomor 821.2/1134/2013. Serah terima jabatan dilaksanakan pada hari Rabu, 20
Maret 2013. Pada saat dipimpin oleh Dr. Sutrisno, berhasil disusun visi, misi,
strategi dan sistem layanan yang dapat diterima oleh masyarakat dan masih
digunakan sampai sekarang. UPT Puskesmas Kutoarjo mulai menunjukkan
kemajuan yang pesat karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
menimbulkan kesan baik bagi masyarakat itu sendiri. Namun masa jabatan yang
diemban Dr. Sutrisno juga tidak berlangsung lama. Pada tanggal 7 Februari 2015
dilaksanakan serah terima jabatan dari Dr. Sutrisno kepada Drg. Tri Joko Budi
Susilo.
Kondisi fisik bangunan dan kondisi lingkungan yang masih
memprihatinkan, menjadi fokus pembenahan yang dilakukan oleh Drg. Tri Joko
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 86
70
Budi Susilo bersama Subakat Adi Hermanto, S.Kep. Selain itu dilakukan rotasi
dan penempatan SDM untuk menunjang peningkatan kinerja Puskesmas. Dalam
rangka peningkatan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien,
maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18 /730/2015
tanggal 30 Oktober 2015, UPT Puskesmas Kutoarjo ditetapkan sebagai Badan
Layanan Umum Daerah dengan status bertahap.
B. Luas Wilayah Dan Jumlah Desa/Kelurahan
Puskesmas Kutoarjo merupakan salah satu puskesmas yang ada di wilayah
Kecamatan Kutoarjo, terletak di sebelah Barat Kota Purworejo, Luas wilayah
kerja Puskesmas Kutoarjo adalah 4.4 km2, dengan rincian sebagai berikut:
Kelurahan kutoarjo dengan luas 2,38 km2, Kelurahan Bandung dengan luas 0.97
km2 dan Desa Sokoharjo dengan luas 1.05 km2. Wilayah kerja Puskesmas
Kutoarjo terdiri dari 1 desa dan 2 kelurahan yaitu: desa Sokoharjo, kelurahan
Kutoarjo dan kelurahan Bandung. Berikut adalah peta wilayah kerja Puskesmas
Kutoarjo
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 87
71
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Puskesmas Kutoarjo
Sumber: Puskesmas Kutoarjo
C. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai
1. Visi
Visi merupakan gambaran mengenai perwujudan dari kinerja organisasi
yang ingin dicapai di waktu yang akan datang sebagai arah, perekat, dan
motivasi dalam pengembangan suatu organisasi. Pernyataan visi harus dapat
menumbuhkan rasa wajib dalam diri personil organisasi untuk dapat
mewujudkannya, memberi tantangan, praktis, dan realistis. Manajemen
harus melakukan internalisasi, menjelaskan, dan menyebarkan visi sehingga
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 88
72
menjadi shared division dalam diri seluruh personil organisasi. Visi
Puskesmas Kutoarjo adalah: “Terwujudnya masyarakat Kutoarjo yang sehat,
mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.
2. Misi
Misi merupakan penjelasan atas pilihan program/upaya yang akan dijalankan
oleh organisasi dalam menuju masa depan. Untuk mencapai visi yang telah
ditetapkan oleh organisasi, Puskesmas Kutoarjo menetapkan misi organisasi
sebagai berikut.
a. Mengembangkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
segenap lapisan masyarakat;
c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang
kesehatan; dan
d. Meningkatkan kinerja program berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
3. Tujuan
Untuk melihat gambaran mengenai pencapaian hasil yang diinginkan,
organisasi perlu menetapkan ukuran keberhasilan yang sering disebut
sebagai tujuan, yang merupakan penjabaran terhadap visi dan misi organisasi
mengenai kondisi masa depan yang hendak diwujudkan. Ukuran
keberhasilan atau tujuan yang ingin dicapai Puskesmas Kutoarjo adalah akan
mewujudkan masyarakat Kutoarjo supaya,
a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 89
73
b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
c. Hidup dalam lingkungan sehat; dan
d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga,
maupun kelompok dan masyarakat.
4. Tata Nilai
Tata nilai merupakan pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi
tindakan dan tingkah laku pegawai. Tata nilai juga merupakan serangkaian
niat, janji, dan kesungguhan hati yang senantiasa dipegang teguh oleh
karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tata nilai
diperlukan komitmen dari petugas untuk melaksanakannya. Dengan adanya
tata nilai yang jelas akan memberikan dorongan dan motivasi bagi petugas
untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam berkarya. Tata nilai yang
dipakai Puskesmas Kutoarjo yaitu.
a. Kompak. Melaksanakan tugas bersama-sama sebagai tim kerja
berdasarkan komitmen dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
b. Tanggung jawab. Menjalankan tugas sesuai dengan uraian tugasnya dan
berdasarkan aturan/ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan target
waktu yang telah ditentukan.
c. Adil. Memberikan pelayanan kepada pelanggan baik internal maupun
eksternal sesuai dengan haknya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 90
74
D. Bidang Kegiatan Puskesmas Kutoarjo
Kegiatan utama Puskesmas Kutoarjo adalah UKM dan UKP dalam usaha
meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pendekatan
pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan pelayanan
penunjang medik, dan upaya rujukan. Dengan core bisnis adalah pelayanan
dasar yang meliputi: BP.Umum, KIA dan KB, BP.Gigi dan pelayanan penunjang
medik laboratorium, farmasi, konsultasi gizi pelayanan imunisasi. Puskesmas
Kutoarjo juga melayani Rawat Inap dan UGD 24 jam.
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan pendekatan pelayanan luar
gedung melalui kegiatan anatara lain surveilans, kunjungan rumah, penyuluhan,
pembinaan masyarakat, dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, promosi
kesehatan, peningkatan kesehatan ibu anak, peningkatan kesehatan lansia,
perbaikan kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular. Jenis-jenis
pelayanan yang tersedia di Puskesmas Kutoarjo tertuang dalam Surat Keputusan
Kepala Puskesmas Kutoarjo Nomor: 188/11/2017 tertanggal 10 Januari 2017
sebagaimana terlampir.
E. Struktur Organisasi UPT Puskesmas Kutoarjo
Organisasi Puskesmas Kutoarjo mengacu pada Permenkes RI Nomor 75 Tahun
2014, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 93 Tahun 2016 dan Surat Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Nomor 188/123/2017, terdiri
atas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 91
75
1. Kepala Puskesmas
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan
a. Sistem Informasi Puskesmas
b. Kepegawaian
c. Rumah Tangga
d. Keuangan
3. Penanggung jawab UKM Esensial dan Perkesmas, membawahkan
a. Promosi Kesehatan dan UKS
b. Kesehatan Lingkungan
c. KIA-KB
d. Gizi
e. P2 Penyakit
f. Perkesmas
4. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahkan
a. Yankes Indera
b. Yankes Lansia
5. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, membawahkan
a. Pemeriksaan Umum
b. Pemeriksaan Gigi dan Mulut
c. KIA-KB
d. Gizi
e. Kefarmasian
f. Laboratorium
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 92
76
g. Persalinan
h. Instalansi Gawat Darurat
i. Rawat Inap
j. Radiologi
k. Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasyankes
a. Puskesmas Keliling
b. PKD Sokoharjo
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 93
77
Gambar 3. Struktur Organisasi Puskesmas Kutoarjo
Sumber: Puskesmas Kutoarjo
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 94
78
BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Data
1. Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
diukur dari Rasio Kas (Cash Ratio), yang digunakan untuk melihat
perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka
pendek. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kas:
RK = Kas dan Setara Kas
Kewajiban Jangka Pendekx100%
Perhitungan Rasio Kas untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai
berikut:
a) Tahun 2016
b) Tahun 2017
c) Tahun 2018
Kas dan Setara Kas
Kewajiban Jangka Pendek
105.120.605
12.988.888
= 809%
Rasio Kas = x 100%
= x 100%
Kas dan Setara Kas
Kewajiban Jangka Pendek
94.024.736
40.451.556
= 232%
x 100%=Rasio Kas
= x 100%
Kas dan Setara Kas
Kewajiban Jangka Pendek
3.780.561
6.393.641
= 59%
Rasio Kas = x 100%
= x 100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 95
80
Tabel 10. Hasil Perhitungan RK Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Tahun Kas dan Setara
Kas
(Rp)
Kewajiban Jangka
Pendek
(Rp)
RK Skor
2016 105.120.605 12.988.888 809% 0,25
2017 94.024.736 40.451.556 232% 1,5
2018 3.780.561 6.393.641 59% 0,25
Sumber: Laporan Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018 yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas RK Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017,
dan 2018 mengalami penurunan hal tersebut terlihat dari hasil RK
tahun 2016 sebesar 809%, tahun 2017 yaitu 232%, kemudian tahun
2018 yaitu 59%. Dari hasil rasio kas tersebut menunjukkan bahwa
tahun 2016 kemampuan kas untuk menutupi kewajiban jangka pendek
sebesar 809%, tahun 2017 kemampuan kas untuk menutupi kewajiban
jangka pendek sebesar 232%, dan tahun 2018 kemampuan kas untuk
menutupi kewajiban jangka pendek sebesar 59%. Berdasarkan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 hasil
penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa skor rasio kas tahun 2016,
2017, dan 2018 menunjukkan skor < 2, meskipun tahun 2016 dan 2017
kas yang dimiliki oleh puskesmas tersebut lebih tinggi dari kewajiban
sehingga kas tersebut dapat menjamin kewajibannya.
2. Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
diukur dari Rasio Lancar (Current Ratio), yang digunakan untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 96
81
melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka
pendek. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Lancar:
RL =Aset Lancar
Kewajiban Jangka Pendekx100%
Perhitungan Rasio Lancar untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai
berikut:
a) Tahun 2016
b) Tahun 2017
c) Tahun 2018
Aset Lancar
Kewajiban Jangka Pendek
284.696.100
6.393.641
= 4453%
Rasio Lancar = x 100%
= x 100%
Aset Lancar
Kewajiban Jangka Pendek
394.078.400
40.451.556
= 974%
=
=
x 100%
x 100%
Rasio Lancar
Aset Lancar
Kewajiban Jangka Pendek
309.633.427
12.988.888
= 2384%
Rasio Lancar = x 100%
= x 100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 97
82
Tabel 11. Hasil Perhitungan RL Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Tahun Aset Lancar
(Rp)
Kewajiban Jangka
Pendek
(Rp)
RL Skor
2016 309.633.427 12.988.888 2384% 3,0
2017 394.078.400 40.451.556 974% 3,0
2018 284.696.100 6.393.641 4453% 3,0
Sumber: Laporan Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018 yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas RL Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017,
dan 2018 mengalami fluktuasi hal tersebut terlihat dari hasil RL tahun
2016 sebesar 2384% dengan nilai aset lancar lebih tinggi dari
kewajiban jangka pendek dengan begitu kebutuhan akan aset lancar
dapat terpenuhi ketika kewajiban jangka pendek muncul, tahun 2017
mengalami penurunan yaitu 974% karena naiknya nilai kewajiban
yang lebih besar dari tahun 2016 namun kenaikan nilai kewajiban
tersebut tidak mempengaruhi kemampuan puskesmas untuk memenuhi
kebutuhan akan aset tetapnya, kemudian tahun 2018 mengalami
kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu 4453% yang
disebabkan karena menurunnya kembali nilai kewajiban setelah terjadi
kenaikan pada tahun 2017 maka dari itu pada tahun 2018 puskesmas
dapat memenuhi kebutuhan akan aset tetapnya. Berdasarkan Peraturan
Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 hasil penelitian di atas
dapat disimpulkan bahwa meskipun RL tahun 2016, 2017, dan 2018
mengalami fluktuasi, hal tersebut tidak mempengaruhi skor RL
sehingga menunjukkan skor yang sama yaitu 3,0.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 98
83
3. Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
diukur dari Periode Penagihan Piutang (Collecting Period), yang
digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan
pendapatan usaha dalam satu tahun. Rumus yang digunakan untuk
menghitung Periode Penagihan Piutang:
PPP =Piutang Usaha x 360
Pendapatan Usahax1 hari
Perhitungan Periode Penagihan Piutang untuk tahun 2016, 2017, dan
2018 sebagai berikut:
a) Tahun 2016
b) Tahun 2017
c) Tahun 2018
Piutang Usaha x 360
Periode Pendapatan Usaha
Penagihan 75.133.900 x 360
Piutang 997.219.700
= 27 hari
= x 1 hari
= x 1 hari
Piutang Usaha x 360
Periode Pendapatan Usaha
Penagihan 174.601.450 x 360
Piutang 1.342.887.125
= 46 hari
= x 1 hari
= x 1 hari
Piutang Usaha x 360
Periode Pendapatan Usaha
Penagihan 88.456.600 x 360
Piutang 1.203.451.161
= 26 hari
= x 1 hari
= x 1 hari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 99
84
Tabel 12. Hasil Perhitungan PPP Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Tahun Piutang Usaha x 360
(RP)
Pendapatan Usaha
(RP)
PPP Skor
2016 27.048.204.000 997.219.700 27 hari 2,0
2017 62.856.522.000 1.342.887.125 46 hari 1,0
2018 31.844.376.000 1.203.451.161 26 hari 2,0
Sumber: Laporan Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018 yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas PPP Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017,
dan 2018 mengalami fluktuasi hal tersebut terlihat dari hasil PPP tahun
2016 yaitu 27 hari, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan
yaitu 46 hari, kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan kembali dari
tahun sebelumnya yaitu 26 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa tahun
2016 banyaknya hari yang dibutuhkan untuk mengubah piutang
menjadi pendapatan yaitu 27 hari, tahun 2017 banyaknya hari yang
dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi pendapatan yaitu 46 hari,
dan tahun 2018 banyaknya hari yang dibutuhkan untuk mengubah
piutang menjadi pendapatan yaitu 26 hari. Berdasarkan Peraturan
Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016, pada tahun 2016
periode penagihan piutang selama 27 hari menunjukkan skor 2 dari
skor maksimum 2 maka nilai rasio periode penagihan piutang tersebut
berada di atas nilai maksimum. Sedangkan tahun 2017 periode
penagihan piutang selama 46 hari menunjukkan skor 1 dari skor
maksimum 2 maka nilai rasio periode penagihan piutang tersebut
berada di bawah nilai maksimum. Dan tahun 2018 selama 26 hari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 100
85
dengan menunjukkan skor 2 dari skor maksimum 2 maka nilai rasio
periode penagihan piutang tersebut berada di atas nilai maksimum.
4. Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
diukur dari Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over), yang
digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional
dengan aset tetap. Rumus yang digunakan untuk menghitung
Perputaran Aset Tetap:
PAT = Pendapatan Operasional
Aset Tetapx100%
Perhitungan Perputaran Aset Tetap untuk tahun 2016, 2017, dan 2018
sebagai berikut:
a) Tahun 2016
b) Tahun 2017
c) Tahun 2018
Pendapatan Operasional
Perputaran Aset Tetap
Aset 3.958.181.492,83
Tetap 4.061.121.776,64
= 97%
x 100%
= x 100%
=
Pendapatan Operasional
Perputaran Aset Tetap
Aset 6.019.896.023,86
Tetap 3.976.246.076,64
= 151%
=
=
x 100%
x 100%
Pendapatan Operasional
Perputaran Aset Tetap
Aset 4.121.080.751,78
Tetap 2.622.572.528,2
= 157%
= x 100%
= x 100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 101
86
Tabel 13. Hasil Perhitungan PAT Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Tahun Pendapatan Operasional
(Rp)
Aset Tetap
(Rp)
PAT Skor
2016 4.121.080.751,78 2.622.572.528,20 157% 2,0
2017 6.019.896.023,86 3.976.246.076,64 151% 2,0
2018 3.958.181.492,83 4.061.121.776,64 97% 2,0
Sumber: Laporan Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018 yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas PAT Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017,
dan 2018 mengalami penurunan hal tersebut terlihat dari hasil PAT
tahun 2016 yaitu 157%, tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 151%,
kemudian tahun 2018 mengalami penurunan kembali yaitu 97%.
Setiap penurunan perputaran asset tetap diakibatkan karena kecilnya
nilai aset tetap dibandingkan dengan pendapatan operasional tahun
2016 dan 2017, sedangkan tahun 2018 meskipun nilai aset tetap lebih
besar dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya tidak membuat
rasio perputaran aset tetap menjadi mengalami kenaikan. Rasio
perputaran aset tetap yang diperoleh dengan skor sebesar 2 dari
maksimum skor 2 yang telah disyaratkan atau bahwa nilai rasio
perputaran aset tetap tersebut mencapai nilai maksimum berdasarkan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa perputaran aset tetap Puskesmas
Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 tergolong efisien, yang berarti
bahwa puskesmas tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelola
seluruh aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 102
87
mendukung kinerja keuangan di masa yang akan datang, meskipun di
tahun 2018 puskesmas tersebut mengalami penurunan dalam
mengelola aset tetapnya sehingga mengakibatkan puskesmas tidak
dapat menghasilkan pendapatan.
5. Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
diukur dari Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset), untuk
melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos
keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang
bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai
perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan.
Rumus yang digunakan untuk menghitung Imbalan atas Aset Tetap:
ROFA =
Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian
Aset Tetapx100%
Perhitungan Perputaran Aset Tetap untuk tahun 2016, 2017, dan 2018
sebagai berikut:
a) Tahun 2016
b) Tahun 2017
Imbalan
Atas Aset
Tetap
=
= x 100%
=
Surplus atau Defisit
x 100%sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
Aset Tetap
571.438.000,78
2.622.572.528,2
22%
Imbalan
Atas Aset
Tetap
=
= x 100%
Surplus atau Defisit
sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
Aset Tetap
x 100%=
1.411.655.853,44
3.976.246.076,64
36%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 103
88
c) Tahun 2018
Tabel 14. Hasil Perhitungan ROFA Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Tahun Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan
atau kerugian(Rp)
Aset Tetap
(Rp)
ROFA Skor
2016 571.438.000,78 2.622.572.528,20 22% 2,0
2017 1.411.655.853,44 3.976.246.076,64 36% 2,0
2018 10.500.815 4.061.121.776,64 0,26% 0
Sumber: Laporan Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018 yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas ROFA Puskesmas Kutoarjo tahun 2016,
2017, dan 2018 mengalami fluktuasi hal tersebut terlihat dari hasil
ROFA tahun 2016 sebesar 22%, dan pada tahun 2017 mengalami
kenaikan yaitu 36%, namun tahun 2018 mengalami penurunan kembali
dari tahun sebelumnya yaitu 0,26%. Tahun tahun 2016, 2017, dan
2018 rasio imbalan atas aset tetap memperoleh skor sebesar 2 dari skor
maksimum 2 yang telah disyaratkan sehingga nilai rata-rata nilai rasio
imbalan atas aset tetap dianggap telah mencapai nilai maksimum
berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016,
dengan demikian kondisi rasio imbalan atas aset tetap tergolong efisien
yang berarti bahwa Puskesmas Kutoarjo memiliki kemampuan dalam
Imbalan
Atas Aset
Tetap
=
=
= x 100%
Surplus atau Defisit
sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
Aset Tetap
x 100%
10.500.815
4.061.121.776,64
0,26%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 104
89
mengelola asetnya sehingga dapat menghasilkan laba untuk
mendukung kinerja keuangan. Namun di tahun 2018 rasio imbalan atas
aset tetap mendapatkan skor sebesar 0 dari skor maksimum 2, maka
dari itu dapat disimpulkan bahwa kondisi rasio imbalan atas aset tetap
pada tahun tersebut masih tergolong tidak efisien karena Puskesmas
Kutoarjo belum mampu dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan
laba.
6. Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
diukur dari Imbalan Ekuitas (Return on Equity), yang digunakan
untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos
keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang
bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas
setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan. Rumus yang
digunakan untuk menghitung Imbalan Ekuitas:
ROE =
Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian
Ekuitas − Surplus atau Defisitsebelum pos keuntungan atau kerugian
x100%
Perhitungan Imbalan Ekuitas untuk tahun 2016, 2017, dan 2018
sebagai berikut:
a) Tahun 2016
Imbalan Ekuitas
=
=
Surplus atau Defisit
x 100%sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
Ekuitas -Surplus atau Defisit
sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
= x 100%2.9192170672 - 571.43800078
24%
571.438.000,78
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 105
90
b) Tahun 2017
c) Tahun 2018
Tabel 15. Hasil Perhitungan ROE Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Tahun Surplus atau Defisit sebelum
pos keuntungan
atau kerugian
(Rp)
Ekuitas − Surplus atau
Defisitsebelum pos keuntungan
atau kerugian(Rp)
ROE Skor
2016 571.438.000,78 2.347.779.066,42 24% 2,0
2017 1.411.655.853,44 2.918.217.067,20 48% 2,0
2018 10.500.815 4.328.923.420,64 0,24% 0,4
Sumber: Laporan Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018 yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas ROE Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017,
dan 2018 mengalami fluktuasi hal tersebut terlihat dari hasil ROE
tahun 2016 sebesar 24%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan
yaitu 48%, namun tahun 2018 mengalami penurunan kembali dari
tahun sebelumnya yaitu 0.24%. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2016
Imbalan Ekuitas
=
x 100%=
sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
Surplus atau Defisit
x 100%=
sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
Ekuitas -Surplus atau Defisit
10.500.815
4.339.424.235,64 - 10.500.815
0,24%
Imbalan Ekuitas
=
x 100%
= x 100%
Surplus atau Defisit
sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian
Ekuitas -Surplus atau Defisit=
48%
1.411.655.853,44
4.329.872.920,64 - 1.411.655.853,44
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 106
91
tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham sebesar 24%,
tahun 2017 tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham
sebesar 48%, dan tahun 2018 tingkat pengembalian atas investasi
pemegang saham sebesar 0.24%. Pada ROE tahun 2016 dan 2017 nilai
rasio yang diperoleh > 8 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor Per-36/PB/2016 maka skor penilaian rasio ROE tersebut
sebesar 2 dari skor maksimum 2 yang telah disyaratkan. Dan pada
tahun 2018 nilai rasio ROE diperoleh < 1 dengan begitu maka skor
penilaian rasio ROE tersebut 0.4 dari nilai maksimum 2.
7. Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
diukur dari Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over), yang
digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan
dengan pendapatan usaha. Rumus yang digunakan untuk menghitung
Perputaran Persediaan:
PP =Total Persediaan x 365
Pendapatan BLUx 1 hari
Perhitungan Perputaran Persediaan untuk tahun 2016, 2017, dan 2018
sebagai berikut:
a) Tahun 2016
Total Persediaan x 365
Perputaran Pendapatan BLU
Persediaan 129.378.922 x 365
997.219.700
= 47 hari
= x 1 hari
= x 1 hari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 107
92
b) Tahun 2017
c) Tahun 2018
Tabel 16. Hasil Perhitungan PP Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Tahun Persediaan x 365
(Rp) Pendapatan BLU
(Rp)
PP Skor
2016 47.223.306.530 997.219.700 47 hari 1,0
2017 45.790.058.110 1.342.887.125 34 hari 2,0
2018 70.247.512.735 1.203.451.161 58 hari 0,5
Sumber: Laporan Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018 yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas PP Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017,
dan 2018 mengalami fluktuasi hal tersebut terlihat dari hasil PP tahun
2016 sebesar 47 hari, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu
34 hari, namun tahun 2018 mengalami penurunan kembali dari tahun
sebelumnya yaitu 58 hari. Berdasarkan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 pada tahun 2016 skor untuk
rasio perputaran persediaan sebesar 1 dari nilai maksimum 2, dengan
begitu dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan pada
Puskesmas Kutoarjo masih tergolong kurang efisien karena belum
mampu dalam mengelola persediaannya. Tahun 2017 skor rasio
Total Persediaan x 365
Perputaran Pendapatan BLU
Persediaan 125.452.214 x 365
1.342.887.125
= 34 hari
=
=
x 1 hari
x 1 hari
Total Persediaan x 365
Perputaran Pendapatan BLU
Persediaan 192.458.939 x 365
1.203.451.161
= 58 hari
x 1 hari
x 1 hari
=
=
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 108
93
perputaran persediaan sebesar 2 dari nilai maksimum 2, dengan begitu
dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan pada Puskesmas
Kutoarjo tergolong efisien karena sudah mampu dalam mengelola
persediaannya. Dan tahun 2018 skor rasio perputaran persediaan
kembali menurun sehingga menjadi 0,5 puskesmas tersebut
mendapatkan skor yang sangat rendah jauh dari skor yang telah
disyaratkan, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perputaran
persediaan pada Puskesmas Kutoarjo masih tergolong kurang efisien
karena belum mampu dalam mengelola persediaannya.
8. Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
diukur dari Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional, yang digunakan
untuk melihat perbandingan antara penerimaan PNBP dengan biaya
operasional. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio PNBP
terhadap Biaya Operasional:
PB =Pendapatan PNBP
Biaya Operasionalx100%
Perhitungan Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional untuk tahun
2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut:
a) Tahun 2016
Pendapatan PNBP
Rasio Pendapatan
PNBP terhadap
Biaya Operasional 997.219.700
3.561.641.617
= 28%
= x 100%Biaya Operasional
= x 100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 109
94
b) Tahun 2017
c) Tahun 2018
Tabel 17. Hasil Perhitungan PB Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Tahun Pendapatan PNBP
(Rp)
Biaya Operasional (Rp)
PB Skor
2016 997.219.700 3.561.641.617 28% 1,5
2017 1.342.887.125 4.616.799.587,42 29% 1,5
2018 1.211.687.542 3.947.680.677,83 31% 1,5
Sumber: Laporan Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017,
dan 2018 yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas PB Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017,
dan 2018 mengalami peningkatan hal tersebut terlihat dari hasil PB
tahun 2016 sebesar 28%, kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan
yaitu 29%, dan tahun 2018 mengalami kenaikan kembali yaitu 31%.
Dari tabel di atas meskipun rasio PB setiap tahunnya terlihat
mengalami peningkatan namun Puskesmas Kutoarjo masih belum
mempunyai kemampuan dalam meningkatkan pendapatannya melalui
penggunaan biaya yang efektif hal tersebut dapat terlihat dari tingginya
Pendapatan PNBP
Rasio Pendapatan
PNBP terhadap
Biaya Operasional 1.211.687.542
3.947.680.677,83
= 31%
Biaya Operasional= x 100%
= x 100%
Pendapatan PNBP
Rasio Pendapatan
PNBP terhadap
Biaya Operasional 1.342.887.125
4.616.799.587,42
= 29%
= x 100%Biaya Operasional
= x 100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 110
95
nilai biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan yang dimiliki
oleh puskesmas. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 karena rasio PB puskesmas
tersebut < 65 maka penilaian skor PB yaitu sebesar 1,5 dari skor
maksimum 2.
9. Perkembangan kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016,
2017, dan 2018, dapat diketahui pada setiap rasio. Hasil perhitungan
rasio keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 akan
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 18. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun
2016, 2017, dan 2018
S
u
m
b
e
r
:
S
u
m
b
e
r
:
Sumber: Data Diolah
Pada tabel 18. Hasil perhitungan rasio keuangan Puskesmas Kutoarjo
tahun 2016, 2017, dan 2018 terlihat bahwa total skor mengalami fluktuasi.
INDIKATOR
TAHUN
2016 2017 2018
Rasio
Kinerja Skor
Rasio
Kinerja Skor Rasio Kinerja Skor
Keuangan Keuangan Keuangan
RK 809% 0,25 232% 1,5 59% 0,25
RL 2384% 3,0 974% 3,0 4435% 3,0
PPP 27 hari 2,0 46 hari 1,0 26 hari 2,0
PAT 157% 2,0 151% 2,0 97% 2,0
ROFA 22% 2,0 36% 2,0 0,26% 0
ROE 24% 2,0 48% 2,0 0,24% 0,4
PP 47 hari 1,0 34 hari 2,0 58 hari 0,5
PB 28% 1,5 29% 1,5 31% 1,5
Total Skor (TS) 13,75 15 9,65
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 111
96
Hal tersebut dapat terlihat dari tahun 2016 mendapatkan total skor 13,75.
Tahun 2017 mengalami kenaikan dengan mendapatkan total skor 15, dan
tahun 2018 mengalami penurunan kembali dengan mendapatkan total skor
9,65. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor Per-36/PB/2016 ayat (1) hasil penilaian kinerja BLUD UPT
Puskesmas Kutoarjo tergolong dalam kriteria sebagai berikut:
Tabel 19. Penilaian Kinerja BLUD UPT Puskesmas Kutoarjo
Sumber: Data Diolah
B. Hasil Pembahasan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa
kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 belum
mampu memenuhi kriteria penilaian yang baik. Kinerja keuangan
Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat diketahui melalui
perkembangan kinerja keuangan dilihat dari rasio keuangan. Berikut
perkembangan rasio keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan
2018.
1. Ditinjau dari Rasio Kas (Cash Ratio)
Penilaian kinerja keuangan untuk rasio kas mengalami peningkatan
namun juga sempat mengalami penurunan. Penurunan rasio kas tahun
2017 tidak mempengaruhi kemampuan kas untuk menutupi
Tahun Total Skor
(TS)
Kriteria Predikat
2016 13,75 BAIK A
2017 15 BAIK A
2018 9,65 SEDANG BB
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 112
97
kewajibannya karena nilai kas lebih besar dari nilai kewajiban jangka
pendek. Namun menurunnya rasio kas tahun 2018 diakibatkan karena
kenaikan nilai kewajiban jangka pendek dan menurunnya nilai kas.
Karena penurunan rasio kas tersebut maka mempengaruhi skor yang
akan diperoleh, sehingga skor rasio kas juga mengalami penurunan.
Gambar 4. Grafik Perkembangan Rasio Kas Tahun 2016, 2017,
dan 2018
Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo ditinjau dari Rasio Kas (Cash
Ratio) dapat dilihat pada Gambar 4 (Grafik Perkembangan Rasio Kas
Tahun 2016, 2017, dan 2018). Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa
grafik Puskesmas Kutoarjo bergerak menurun dari tahun 2016 sampai
2018. Dengan adanya grafik yang terlihat menurun tersebut, sebaiknya
Puskesmas Kutoarjo lebih dapat meningkatkan kemampuannya dalam
meningkatkan kas untuk dapat menutupi segala kewajiban jangka
pendek dan/atau mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban
jangka pendek dengan posisi kas Puskesmas Kutoarjo.
0
200
400
600
800
1000
2016 2017 2018
Ras
io (
%)
Grafik Perkembangan Rasio Kas Tahun 2016,
2017, dan 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 113
98
2. Ditinjau dari Rasio Lancar (Current Ratio)
Penilaian kinerja keuangan untuk rasio lancar mengalami fluktuasi, hal
tersebut dikarenakan adanya penurunan di tahun 2017, namun tahun
2018 mengalami kenaikan kembali. Menurunnya rasio lancar tahun
2017 diakibatkan karena nilai kewajiban jangka pendek pada tahun
2017 lebih besar dari tahun 2016 dan 2018. Adapun penurunan rasio
lancar tersebut tidak mempengaruhi skor yang diperoleh karena skor
rasio lancar pada tahun 2017 tidak mengalami penurunan.
Gambar 5. Grafik Perkembangan Rasio Lancar Tahun 2016,
2017, dan 2018
Perkembangan kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016,
2017, dan 2018 ditinjau dari Rasio Lancar (Current Ratio) dapat dilihat
pada Gambar 5 (Grafik Perkembangan Rasio Lancar Tahun 2016,
2017, dan 2018). Berdasarkan gambar 5, terlihat bahwa grafik
Puskesmas Kutoarjo bergerak fluktuatif. Dengan grafik yang terlihat
berfluktuatif, sebaiknya Puskesmas Kutoarjo dapat lebih meningkatkan
kemampuannya dalam mengelola aset lancar untuk dapat memenuhi
kebutuhan akan kas bagi Puskesmas Kutoarjo.
0
1000
2000
3000
4000
5000
2016 2017 2018
Ras
io (
%)
Grafik Perkembangan Rasio Lancar Tahun
2016, 2017, dan 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 114
99
3. Ditinjau dari Periode Penagihan Piutang (Collecting Periode)
Penilaian kinerja keuangan untuk rasio periode penagihan piutang
bergerak fluktuasi, hal tersebut terjadi karena penurunan di tahun 2018
saat terjadi kenaikan di tahun 2017. Jika semakin kecil nilai periode
penagihan piutang berarti semakin kecil risiko tidak tertagihnya
piutang, dan jika semakin besar nilai periode penagihan piutang berarti
semakin besar risiko tidak tertagihnya piutang. Hal tersebut dapat
terlihat dari nilai yang dihasilkan Puskesmas Kutoarjo pada tahun 2016
mendapatkan nilai periode penagihan piutang sebesar 27 hari maka
akan mendapatkan skor 2, namun pada tahun 2017 nilai periode
penagihan piutang yang dihasilkan sebesar 46 hari maka akan
mendapatkan skor 1, dan tahun 2018 mendapatkan nilai periode
penagihan piutang sebesar 26 hari maka mendapatkan skor 2.
Perkembangan kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016,
2017, dan 2018 ditinjau dari Periode Penagihan Piutang (Collecting
Periode) dapat dilihat pada Gambar 6 (Grafik Perkembangan Rasio
PPP Tahun 2016, 2017, dan 2018). Berdasarkan gambar 6, terlihat
bahwa grafik Puskesmas Kutoarjo bergerak fluktuatif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 115
100
Gambar 6. Grafik Perkembangan Rasio Periode Penagihan
Piutang Tahun 2016, 2017, dan 2018
4. Ditinjau dari Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over)
Kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018
ditinjau dari Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over) bergerak
menurun, namun jika nilai perputaran aset tetap bergerak menurun hal
tersebut tidak mempengaruhi skor yang diperoleh sehingga skor yang
diperoleh tidak mengalami penurunan. Kinerja keuangan Puskesmas
Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 ditinjau dari Perputaran Aset
Tetap (Fixed Asset Turn Over) dapat dilihat pada Gambar 7 (Grafik
Perkembangan Rasio Perputaran Aset Tetap Tahun 2016, 2017, dan
2018). Berdarkan gambar 7 terlihat bahwa grafik Puskesmas Kutoarjo
bergerak menurun, dengan adanya grafik yang menurun sebaiknya
Puskesmas Kutoarjo dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam
mengelola aset.
0
10
20
30
40
50
2016 2017 2018
Har
i
Grafik Perkembangan Rasio Periode Penagihan
Piutang Tahun 2016, 2017, dan 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 116
101
Gambar 7. Grafik Perkembangan Rasio Perputaran Aset Tetap
Tahun 2016, 2017, dan 2018
5. Ditinjau dari Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)
Perkembangan kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016,
2017, dan 2018 ditinjau dari Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed
Asset) bergerak fluktuasi. Namun jika nilai imbalan atas aset tetap
bergerak fluktuatif hal tersebut tidak mempengaruhi skor yang
diperoleh pada tahun 2016 dan 2017, tetapi pada tahun 2018 karena
nilai yang dihasilkan kembali menurun sehingga mengakibatkan skor
yang diperoleh menjadi menurun. Perkembangan kinerja keuangan
Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 ditinjau dari Imbalan
atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) dapat dilihat pada Gambar 8
(Grafik Perkembangan Rasio Imbalan atas Aset Tetap Tahun 2016,
2017, dan 2018). Berdasarkan gambar 8 dapat dilihat bahwa imbalan
atas aset tetap bergerak fluktuatif.
0
50
100
150
200
2016 2017 2018
Ras
io (
%)
Grafik Perkembangan Rasio Perputaran Aset
Tetap Tahun 2016, 2017, dan 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 117
102
Gambar 8. Grafik Perkembangan Rasio Imbalan atas Aset Tetap
tahun 2016, 2017, dan 2018
6. Ditinjau dari Imbalan Ekuitas (Return on Equity)
Perkembangan kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016,
2017, dan 2018 ditinjau dari Imbalan Ekuitas (Return on Equity)
bergerak fluktuasi. Namun jika nilai imbalan ekuitas bergerak
fluktuatif hal tersebut tidak mempengaruhi skor yang diperoleh pada
tahun 2016 dan 2017, tetapi pada tahun 2018 karena nilai yang
dihasilkan kembali menurun sehingga mengakibatkan skor yang
diperoleh menjadi menurun. Perkembangan kinerja keuangan
Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 ditinjau dari Imbalan
Ekuitas (Return on Equity) dapat dilihat pada Gambar 9 (Grafik
Perkembangan Rasio Imbalan Ekuitas Tahun 2016, 2017, dan 2018).
Berdasarkan gambar 9 dapat dilihat bahwa imbalan ekuitas bergerak
fluktuatif.
0
10
20
30
40
2016 2017 2018
Ras
io (
%)
Grafik Perkembangan Rasio Imbalan atas Aset
Tetap Tahun 2016, 2017, dan 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 118
103
Gambar 9. Grafik Perkembangan Rasio Imbalan Ekuitas Tahun
2016, 2017, dan 2018
7. Ditinjau dari Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)
Penilaian kinerja keuangan untuk rasio perputaran persediaan bergerak
fluktuasi, hal tersebut karena terjadi penurunan di tahun 2018 saat
terjadi kenaikan di tahun 2017. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai
yang dihasilkan Puskesmas Kutoarjo pada tahun 2016 mendapatkan
nilai rasio perputaran persediaan sebesar 47 hari maka akan
mendapatkan skor 1,0, pada tahun 2017 nilai rasio perputaran
persediaan yang dihasilkan menjadi kecil sebesar 34 hari maka akan
mendapatkan skor 2,0, namun tahun 2018 mendapatkan nilai rasio
perputaran persediaan yang membesar sebesar 58 hari maka
mendapatkan skor 0,5. Perkembangan kinerja keuangan Puskesmas
Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 ditinjau dari Perputaran
Persediaan (Inventory Turn Over) dapat dilihat pada Gambar 10
(Grafik Perkembangan Rasio Perputaran Persediaan Periode 2016-
2018). Berdasarkan gambar 10, terlihat bahwa grafik Puskesmas
Kutoarjo bergerak fluktuasi.
0
10
20
30
40
50
60
2016 2017 2018
Ras
io (
%)
Grafik Perkembangan Rasio Imbalan Ekuitas
Tahun 2016, 2017, dan 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 119
104
Gambar 10. Grafik Perkembangan Rasio Perputaran Persediaan
Tahun 2016, 2017, dan 2018
8. Ditinjau dari Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional
Perkembangan kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo dilihat dari rasio
PNBP terhadap biaya operasional tahun 2016, 2017, dan 2018
mengalami kenaikan. Perkembangan kinerja keuangan tersebut dilihat
pada Gambar 11 (Grafik Perkembangan Rasio PNBP terhadap Biaya
Operasional tahun 2016, 2017, dan 2018). Berdasarkan gambar 11,
terlihat bahwa grafik Puskesmas Kutoarjo bergerak naik tahun 2016,
2017, dan 2018.
Gambar 11. Grafik Perkembangan Rasio PNBP terhadap Biaya
Operasional Tahun 2016, 2017, dan 2018
26
27
28
29
30
31
32
2016 2017 2018
Har
i
Grafik Perkembangan Rasio PNBP terhadap
Biaya Operasional Tahun 2016, 2017, dan 2018
0
20
40
60
80
2016 2017 2018
Har
i
Grafik Perkembangan Rasio Perputaran
Persediaan Tahun 2016, 2017, dan 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 120
105
9. Perkembangan Kinerja Keuangan Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016,
2017, dan 2018
Perkembangan kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo tahun 2016,
2017, dan 2018 secara keseluruhan bertumpu pada bobot total skor
yang dihasilkan. Perkembangan kinerja tersebut dapat dilihat pada
Gambar 12 (Grafik Perkembangan Kinerja Keuangan Puskesmas
Kutoarjo Tahun 2016, 2017, dan 2018).
Gambar 12. Grafik Perkembangan Kinerja Keuangan Puskesmas
Kutoarjo Tahun 2016, 2017, dan 2018
Berdarkan gambar 12 terlihat bahwa grafik Puskesmas tahun 2016,
2017, dan 2018 mengalami fluktuasi, maka dengan adanya nilai yang
bergerak secara fluktuatif maka Puskesmas Kutoarjo diharapkan agar
lebih meningkatkan kinerja keuangan terutama pada hal rasio kas,
rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran aset tetap, imbalan
atas aset tetap, imbalan ekuitas, perputaran persediaan, dan rasio
pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Kinerja keuangan
Puskesmas Kutoarjo tahun 2016, 2017, dan 2018 berdasarkan
0
5
10
15
20
2016 2017 2018
Har
i
Grafik Perkembangan Kinerja Keuangan
Puskesmas Kutoarjo Tahun 2016, 2017, dan
2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 121
106
perhitungan rasio-rasio yang telah dilakukan yang kemudian
dihasilkan adanya total skor, kinerja keuangan puskesmas mengalami
penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari total skor yang diperoleh
tahun 2016 dan 2017 tergolong dalam kategori Baik, namun di tahun
2018 dilihat dari total skor tergolong dalam kategori Sedang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 122
106
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan menggunakan kriteria
penilaian kinerja keuangan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor Per-36/PB/2016 yang telah dilakukan modifikasi terhadap
pengelompokkan kriteria penilaian kinerja, yaitu bahwa hasil penilaian
kinerja keuangan Puskesmas Kutoarjo pada tahun 2016 dari total skor
yang telah dihasilkan sebesar 13,75 maka kinerja keuangan Puskesmas
Kutoarjo dikelompokkan dalam kriteria BAIK, tahun 2017 dari total skor
yang telah dihasilkan sebesar 15 maka kinerja keuangan Puskesmas
Kutoarjo dikelompokkan dalam kriteria BAIK dan tahun 2018 dari total
skor yang telah dihasilkan sebesar 9,65 maka kinerja keuangan Puskesmas
Kutoarjo dikelompokkan dalam kriteria SEDANG.
B. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan tahun 2016,
2017, dan 2018. Data Laporan Keuangan tahun 2016 dan 2017 yaitu data
Laporan Keuangan yang sudah diaudit, namun data Laporan Keuangan
tahun 2018 yaitu data Laporan Keuangan yang belum diaudit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 123
107
C. Saran
1. Bagi Puskesmas Kutoarjo
Dari kesimpulan yang telah dilakukan bahwa kinerja keuangan
Puskesmas Kutoarjo tahun 2016 dan 2017 masuk dalam kriteria BAIK,
dan tahun 2018 masuk dalam kriteria SEDANG. Maka peneliti ingin
memberikan suatu saran bagi Pihak Puskesmas Kutoarjo yaitu bahwa
pihak Puskesmas Kutoarjo sendiri diharapkan dapat meningkatkan
kinerja keuangannya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama
maka diharapkan menggunakan data Laporan Keuangan yang sudah
diaudit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 124
108
DAFTAR PUSTAKA
Ermawan, Deny. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan. Focus. Vol. 8, No. 1.
Fahmi, Irham. 2011. Analisis Kinerja Keuangan. ALFABETA CV, Bandung.
Fraser, Lyn M. Dan Aileen Ormiston. 2018. Memahami Laporan Keuangan.
Indeks, Jakarta.
Lukman, Mediya. 2015. Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju
Korporasi. Bumi Aksara, Jakarta.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN,
Yogyakarta.
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta.
Narbuko, Cholid. Dan H.Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Bumi
Aksara, Jakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Menteri Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang
Layanan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Priastuti, Wahyu Yuli dan Gregorius Nasiansenus Masdjojo. 2017. Efektivitas
Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Pada Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) RSUD Ambarawa Kabupaten
Semarang. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For
Papers Unisbank Ke-3 (SENDI_U3).
Qaiman, Bahar; Muspa, Agus, Arman. 2018. Analisis Implementasi Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum RSUP Dr. Wahidin
Sudirohsodo Makassar. Patria Artha Manajemen Journal (PAMJou). Vol.
2 Issue 1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 125
109
Sulaeman, Endang Sutisna. 2011. Manajemen Kesehatan Teori dan Praktik di
Puskesmas. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Surakhmad, Winarno. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah. TARSITO, Bandung.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 126
110
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 127
111
Lampiran 1. Laporan Keuangan (Neraca) Tahun 2016
(Dalam Rupiah)
NoKode
RekeningTahun 2016 Tahun 2015
ASET
Aset Lancar
1110101 105,120,605.00 114,260,477.00
1120201 - -
1130101 75,133,900.00 49,559,000.00
1140101 - -
1150101 129,378,922.00 77,665,311.00
1160101 - -
1170101 - -
Jumlah Aset Lancar 309,633,427.00 241,484,788.00
Investasi Jangka Panjang - -
Aset Tetap
1310101 471,386,000.00 471,386,000.00
1320101 907,168,714.00 907,168,714.00
1330101 2,560,377,335.15 2,044,749,745.37
1340101 - -
1350101 481,000.00 481,000.00
1360101 - -
Jumlah Aset Tetap 3,939,413,049.15 3,423,785,459.37
1370101 (1,316,840,520.95) (1,316,856,180.95)
Nilai Buku Aset Tetap 2,622,572,528.20 2,106,929,278.42
JUMLAH ASET 2,932,205,955.20 2,348,414,066.42
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
2110101 - -
2130101 910,471.00 -
2140101 12,078,417.00 -
2150101 - -
2160101 - -
2170101 - -
2180101 - -
Jumlah kewajiban Lancar 12,988,888.00 -
2190101 Kewajiban Jangka Panjang - -
JUMLAH KEWAJIBAN 12,988,888.00 -
EKUITAS
Ekuitas Tidak Terikat
3110101 2,347,779,066.42 2,348,414,066.42
3110102 - -
3110103 571,438,000.78 -
3110104 - -
3120101 - -
3130101 - -
JUMLAH EKUITAS 2,919,217,067.20 2,348,414,066.42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2,932,205,955.20 2,348,414,066.42
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016
Uraian
Kas dan Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Uang Muka
Biaya Dibayar Dimuka
Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan Dan Mesin
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Utang Usaha
Utang Pajak
Biaya Yg Msh Harus Dibayar
Pendapatan Diterima Dimuka
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Utang Bunga
Ekuitas Terikat Temporer
Ekuitas Terikat Permanen
Utang Jangka Pendek Lainnya
Ekuitas Awal
Surplus Dan Defisit Tahun Lalu
Surplus Dan Defisit Tahun Berjalan
Ekuitas Donasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 128
112
Lampiran 2. Laporan Keuangan (Laporan Operasional) Tahun 2016
(Dalam Rupiah)
NoKode
RekeningTahun 2016 Tahun 2015
A. PENDAPATAN
4110101 997,219,700.00
4210101 -
4220101 -
4310101 -
4410101 3,123,861,051.78
4430101 -
4510101 -
Jumlah Pendapatan 4,121,080,751.78 -
B. BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya Pelayanan
5110101 a. Biaya Pegawai 504,396,060.00
5110201 b. Biaya Bahan 345,789,110.00
5110301 c. Biaya Jasa Pelayanan 128,198,520.00
5110401 d. Biaya Pemeliharaan -
5110501 e. Biaya Barang dan Jasa 27,453,900.00
5110601 f. Biaya Penyusutan Aset Tetap -
5110701 g. Biaya Pelayanan Lain-Lain -
Jumlah Biaya Pelayanan 1,005,837,590.00 -
2. Biaya Umum & Administrasi
5120101 a. Biaya Pegawai 2,049,250,981.00
5120201 b. Biaya Administrasi Kantor 29,853,100.00
5120301 c. Biaya Pemeliharaan 60,250,142.00
5120401 d. Biaya Barang dan Jasa 413,994,298.00
5120501 e. Biaya Promosi -
5120601 f. Biaya Penyusutan Aset Tetap -
5120701 g. Biaya Umum Dan Administrasi Lainnya 2,455,506.00
Jumlah Biaya Umum & Administrasi 2,555,804,027.00
Jumlah Biaya Operasional 3,561,641,617.00 -
Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional 559,439,134.78 -
4610101 11,998,866.00 -
5210101 - -
Jumlah Pendapatan dan biaya Non Operasional 11,998,866.00
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih 571,438,000.78 -
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Uraian
Pendapatan APBN
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah
Pendapatan Non Operasional
Biaya Non Operasional
Pendapatan Jasa Layanan
Hibah Tidak Terikat
Hibah Terikat
Hasil Kerjasama Operasional
Pendapatan APBD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 129
113
Lampiran 3. Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas) Tahun 2016
(Dalam Rupiah)
No Tahun 2016 Tahun 2015
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk :
Pendapatan Operasional
Jasa layanan 971,009,800.00
Hibah -
Hasil Kerjasama -
Pendapatan APBD -
Pendapatan APBN -
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah -
Pajak 2016 yang belum disetor 910,471.00
Pendapatan Non Operasional 11,998,866.00
Jumlah Arus Kas Masuk 983,919,137.00 -
Arus Kas Keluar :
Biaya Operasional
Biaya Layanan 731,780,280.00
Biaya Umum & Administrasi 247,638,729.00
Biaya Non Operasional -
Jumlah Arus Kas Keluar 979,419,009.00 -
4,500,128.00 -
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk :
Hasil Penjualan Aset Tetap
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang
Hasil Penjualan Aset Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk - -
Arus Kas Keluar :
Perolehan Aset Tetap 13,640,000.00
Perolehan Investasi Jangka Panjang -
Perolehan Aset Lainnya -
Jumlah Arus Kas Keluar 13,640,000.00 -
(13,640,000.00) -
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk :
Perolehan Pinjaman
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman -
Jumlah Arus Kas Masuk - -
Arus Kas Keluar :
Pembayaran Pokok Pinjaman -
Pemberian Pinjaman -
Jumlah Arus Kas Keluar - -
- -
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas (9,139,872.00) -
Kas dan Setara Kas Awal 114,260,477.00
Jumlah Saldo Kas Akhir Tahun 105,120,605.00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Uraian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 130
114
Lampiran 4. Laporan Keuangan (Neraca) Tahun 2017
(Dalam Rupiah)
NoKode
RekeningTahun 2017 Tahun 2016
ASET
Aset Lancar
1110101 94,024,736.00 105,120,605.00
1120201 - -
1130101 174,601,450.00 75,133,900.00
1140101 - -
1150101 125,452,214.00 129,378,922.00
1160101 - -
1170101 - -
Jumlah Aset Lancar 394,078,400.00 309,633,427.00
Investasi Jangka Panjang - -
Aset Tetap
1310101 471,386,000.00 471,386,000.00
1320101 2,142,580,775.00 907,168,714.00
1330101 2,944,428,950.01 2,560,377,335.15
1340101 397,371,944.00 -
1350101 481,000.00 481,000.00
1360101 - -
Jumlah Aset Tetap 5,956,248,669.01 3,939,413,049.15
1370101 (1,980,002,592.37) (1,316,840,520.95)
Nilai Buku Aset Tetap 3,976,246,076.64 2,622,572,528.20
JUMLAH ASET 4,370,324,476.64 2,932,205,955.20
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
2110101 - -
2130101 - 910,471.00
2140101 40,451,556.00 12,078,417.00
2150101 - -
2160101 - -
2170101 - -
2180101 - -
Jumlah kewajiban Lancar 40,451,556.00 12,988,888.00
2190101 Kewajiban Jangka Panjang - -
JUMLAH KEWAJIBAN 40,451,556.00 12,988,888.00
EKUITAS
Ekuitas Tidak Terikat
3110101 2,346,779,066.42 2,347,779,066.42
3110102 571,438,000.78 -
3110103 1,411,655,853.44 571,438,000.78
3110104 - -
3120101 - -
3130101 - -
JUMLAH EKUITAS 4,329,872,920.64 2,919,217,067.20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,370,324,476.64 2,932,205,955.20
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017
Uraian
Kas dan Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Uang Muka
Biaya Dibayar Dimuka
Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan Dan Mesin
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Utang Usaha
Utang Pajak
Biaya Yg Msh Harus Dibayar
Pendapatan Diterima Dimuka
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Utang Bunga
Ekuitas Terikat Temporer
Ekuitas Terikat Permanen
Utang Jangka Pendek Lainnya
Ekuitas Awal
Surplus Dan Defisit Tahun Lalu
Surplus Dan Defisit Tahun Berjalan
Ekuitas Donasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 131
115
Lampiran 5. Laporan Keuangan (Laporan Operasional) Tahun 2017
(Dalam Rupiah)
NoKode
RekeningTahun 2017 Tahun 2016
A. PENDAPATAN
4110101 1,342,887,125.00 997,219,700.00
4210101 - -
4220101 - -
4310101 - -
4410101 4,677,008,898.86 3,123,861,051.78
4430101 -
4510101 -
Jumlah Pendapatan 6,019,896,023.86 4,121,080,751.78
B. BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya Pelayanan
5110101 a. Biaya Pegawai 766,453,225.00 504,396,060.00
5110201 b. Biaya Bahan 438,680,341.00 345,789,110.00
5110301 c. Biaya Jasa Pelayanan - 128,198,520.00
5110401 d. Biaya Pemeliharaan - -
5110501 e. Biaya Barang dan Jasa 11,968,700.00 27,453,900.00
5110601 f. Biaya Penyusutan Aset Tetap - -
5110701 g. Biaya Pelayanan Lain-Lain - -
Jumlah Biaya Pelayanan 1,217,102,266.00 1,005,837,590.00
2. Biaya Umum & Administrasi
5120101 a. Biaya Pegawai 1,975,652,379.00 2,049,250,981.00
5120201 b. Biaya Administrasi Kantor 61,462,900.00 29,853,100.00
5120301 c. Biaya Pemeliharaan 80,284,015.00 60,250,142.00
5120401 d. Biaya Barang dan Jasa 616,352,456.00 413,994,298.00
5120501 e. Biaya Promosi - -
5120601 f. Biaya Penyusutan Aset Tetap 663,162,071.42 -
5120701 g. Biaya Umum Dan Administrasi Lainnya 2,783,500.00 2,455,506.00
Jumlah Biaya Umum & Administrasi 3,399,697,321.42 2,555,804,027.00
Jumlah Biaya Operasional 4,616,799,587.42 3,561,641,617.00
Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional 1,403,096,436.44 559,439,134.78
4610101 8,559,417.00 11,998,866.00
5210101 - -
Jumlah Pendapatan dan biaya Non Operasional 8,559,417.00 11,998,866.00
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih 1,411,655,853.44 571,438,000.78
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
Uraian
Pendapatan APBN
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah
Pendapatan Non Operasional
Biaya Non Operasional
Pendapatan Jasa Layanan
Hibah Tidak Terikat
Hibah Terikat
Hasil Kerjasama Operasional
Pendapatan APBD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 132
116
Lampiran 6. Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas) Tahun 2017
(Dalam Rupiah)
No Tahun 2017 Tahun 2016
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk :
Pendapatan Operasional
Jasa layanan 1,242,419,575.00 971,009,800.00
Hibah -
Hasil Kerjasama -
Pendapatan APBD -
Pendapatan APBN -
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah -
Pajak 2017 yang belum disetor - 910,471.00
Pendapatan Non Operasional 8,559,417.00 11,998,866.00
Jumlah Arus Kas Masuk 1,250,978,992.00 983,919,137.00
Arus Kas Keluar :
Biaya Operasional
Biaya Layanan 825,143,825.00 731,780,280.00
Biaya Umum & Administrasi 357,642,148.00 247,638,729.00
Biaya Non Operasional -
Jumlah Arus Kas Keluar 1,182,785,973.00 979,419,009.00
68,193,019.00 4,500,128.00
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk :
Hasil Penjualan Aset Tetap
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang
Hasil Penjualan Aset Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk - -
Arus Kas Keluar :
Perolehan Aset Tetap 66,300,000.00 13,640,000.00
Perolehan Investasi Jangka Panjang - -
Perolehan Aset Lainnya - -
Jumlah Arus Kas Keluar 66,300,000.00 13,640,000.00
(66,300,000.00) (13,640,000.00)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk :
Perolehan Pinjaman
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman -
Jumlah Arus Kas Masuk - -
Arus Kas Keluar :
Pembayaran Pokok Pinjaman -
Pembayaran Biaya yg harus dibyr 12,988,888.00
Pemberian Pinjaman -
Jumlah Arus Kas Keluar 12,988,888.00 -
(12,988,888.00) -
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas (11,095,869.00) (9,139,872.00)
Kas dan Setara Kas Awal 105,120,605.00 114,260,477.00
Jumlah Saldo Kas Akhir Tahun 94,024,736.00 105,120,605.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
Uraian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 133
117
Lampiran 7. Laporan Keuangan (Neraca) Tahun 2018
(Dalam Rupiah)
No Tahun 2018 Tahun 2017
1 ASET
2 Aset Lancar
3 3,780,561.00 94,024,736.00
4 0.00 0.00
5 88,456,600.00 174,601,450.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 192,458,939.00 125,452,214.00
10 Jumlah Aset Lancar 284,696,100.00 394,078,400.00
11 Aset Tetap
12 471,386,000.00 471,386,000.00
13 3,029,304,650.01 2,944,428,950.01
14 2,142,580,775.00 2,142,580,775.00
15 397,371,944.00 397,371,944.00
16 481,000.00 481,000.00
17 0.00 0.00
18 Jumlah Aset Tetap 6,041,124,369.01 5,956,248,669.01
19 (1,980,002,592.37) (1,980,002,592.37)
20 Nilai Buku Aset Tetap 4,061,121,776.64 3,976,246,076.64
21 Aset Lainnya 0.00 0.00
22 Akumulasi Amortisasi 0.00 0.00
23 Nilai Buku Aset Lainnya 0.00 0.00
24 Aset Lain-lain 0.00 0.00
25 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 0.00 0.00
26 Nilai Buku Aset Lainnya 0.00 0.00
27 4,345,817,876.64 4,370,324,476.64
28
29 KEWAJIBAN
30 Kewajiban Jangka Pendek
31 0.00 0.00
32 0.00 0.00
33 0.00 0.00
34 0.00 0.00
35 6,393,641.00 40,451,556.00
36 0.00 0.00
37 Jumlah kewajiban Lancar 6,393,641.00 40,451,556.00
38
39 Kewajiban Jangka Panjang
40 Utang Jangka Panjang - DN 0.00 0.00
41 6,393,641.00 40,451,556.00
42
43 EKUITAS
44 4,339,424,235.64 4,329,872,920.64
4,339,424,235.64 4,329,872,920.64
4,345,817,876.64 4,370,324,476.64
Utang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN
Ekuitas
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Utang Pajak/PFK
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima di Muka
Utang Beban
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
JUMLAH ASET
Beban Dibayar di Muka
Persediaan
Tanah
Peralatan Dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
NERACA
PER DESEMBER 2018 DAN 2017
Uraian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 134
118
Lampiran 8. Laporan Keuangan (Laporan Operasional) Tahun 2018
(Dalam Rupiah)
No Tahun 2018 Tahun 2017
A KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN - LO
1,203,451,161.00 1,342,887,125.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,236,381.00 8,559,417.00
2,746,493,950.83 4,677,008,898.86
Jumlah Pendapatan 3,958,181,492.83 6,028,455,440.86
PENDAPATAN TRANSFER - LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0.00 0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Pegawai 2,785,943,776.00 2,742,105,604.00
Beban Barang & Jasa
Beban Persediaan 428,014,254.83 438,680,341.00
Beban Barang dan Jasa 328,287,001.00 633,713,225.00
Beban Pemeliharaan 52,017,750.00 80,284,015.00
Beban Langganan Daya dan Jasa 56,992,896.00 41,954,331.00
Beban Perjalanan Dinas 296,425,000.00 16,900,000.00
Beban Bunga
Bunga Utang Pinjaman 0.00 0.00
Beban Hibah
a. Beban Hibah Uang 0.00 0.00
Beban Bantuan Sosial
b. Beban Bantuan Sosial Uang 0.00 0.00
Beban Penyusutan
c. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 0.00 663,162,071.42
d. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 0.00 0.00
e. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0.00 0.00
f. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00
g. Beban Amortisasi 0.00 0.00
Jumlah Beban Operasi 3,947,680,677.83 4,616,799,587.42
Jumlah Surplus (Defisit) Operasional 10,500,815.00 1,411,655,853.44
B KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar 0.00 0.00
(Kerugian)/Penurunan Nilai Aset 0.00 0.00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0.00 0.00
Jumlah Surplus (Defisit) Non Operasional 0.00 0.00
Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa 10,500,815.00 1,411,655,853.44
C POS LUAR BIASA
0.00 0.00
0.00 0.00
Surplus (Defisit) - LO 10,500,815.00 1,411,655,853.44
Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat
Pendapatan Hibah
Pendapatan Hasil Kerjasama
Pendapatan Usaha Lainnya
Pendapatan APBD/APBN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017
Uraian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 135
119
Lampiran 9. Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas) Tahun 2018
(Dalam Rupiah)
No Tahun 2018 Tahun 2017
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk :
Pendapatan Operasional
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat 1,288,646,511.00 1,242,419,575.00
Pendapatan Hibah (Kas) 0.00 0.00
Pendapatan Hasil Kerjasama 0.00 0.00
Pendapatan Usaha Lainnya 8,236,381.00 8,559,417.00
Pendapatan APBD/APBN 469,181,172.00 0.00
Jumlah Arus Kas Masuk 1,766,064,064.00 1,250,978,992.00
Arus Kas Keluar :
Pembayaran Pegawai 803,534,227.00 713,968,225.00
Pembayaran Barang dan Jasa 967,898,312.00 468,817,748.00
Pembayaran Bunga 0.00 0.00
Pembayaran Hibah 0.00 0.00
Pembayaran Bantuan Sosial 0.00 0.00
Pembayaran Tak Terduga 0.00 0.00
Jumlah Arus Kas Keluar 1,771,432,539.00 1,182,785,973.00
(5,368,475.00) 68,193,019.00
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk :
Penjualan atas aset 0.00 0.00
Jumlah Arus Kas Masuk 0.00 0.00
Arus Kas Keluar :
Perolehan Tanah 0.00 0.00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin 84,875,700.00 66,300,000.00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan 0.00 0.00
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00 0.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00
Perolehan Aset Lainnya 0.00 0.00
Perolehan Lain-lain 0.00 0.00
Jumlah Arus Kas Keluar 84,875,700.00 66,300,000.00
(84,875,700.00) (66,300,000.00)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Pinjaman 0.00 0.00
Penerimaan Kembali Pinjaman dari Pihak Lain 0.00 0.00
Jumlah Arus Kas Masuk 0.00 0.00
Arus Kas Keluar :
Pembayaran Pokok Pinjaman 0.00 0.00
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain 0.00 12,988,888.00
Penyetoran Ke Kas Daerah 0.00 0.00
Jumlah Arus Kas Keluar 0.00 12,988,888.00
0.00 (12,988,888.00)
IV ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 67,909,717.00 0.00
Jumlah Arus Kas Masuk 67,909,717.00 0.00
Arus Kas Keluar :
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 67,909,717.00 0.00
Jumlah Arus Kas Keluar 67,909,717.00 0.00
0.00 0.00
Kenaikan (Penurunan) Kas (90,244,175.00) (11,095,869.00)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas 94,024,736.00 105,120,605.00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 3,780,561.00 94,024,736.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PURWOREJO
UPT PUSKESMAS KUTOARJO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017
Uraian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 136
120
Lampiran 10. Peraturan Menteri Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 137
121
Umum Bidang Layanan Kesehatan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 138
122
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 139
123
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 140
124
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 141
125
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 142
126
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 143
127
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 144
128
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 145
129
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 146
130
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 147
131
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 148
132
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 149
133
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 150
134
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 151
135
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 152
136
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 153
137
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI