Analisis Kendala Dalam Meningkatkan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

ANALISIS KENDALA DALAM MENINGKATKAN

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

( STUDI KASUS DI KABUPATEN GUNUNG MAS – KALIMANTAN TENGAH )

SINTIKA

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah

Prof. MUNAWAR ISMAIL, SE., DEA., Ph.D

Dr. KHUSNUL ASHAR, SE., MA

Program Pascasarjanan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

ABSTRACT

Building Permit Retribution is one of local income received translates to more

independence in managing its area which means otonomy can be truly executed.

Building Permit Retribution, is not only perceived as source of local income, but for the

community it serves as geographical health protection for the locality. There is adequacy,

convenience, security and certainly of law for the community if they have Building

Permit. It needs to be understood by community thus socialization of local regulation

regarding Building Permit is needed to mold community’s perception to ties good

cooperation between local government and community in better developing Gunung

Mas District in the future.

Research was done in District Gunung Mas, with the purpose of knowing what

issues were faced by the local government in order to increase local government income

from Building Permit Retribution as well as community’s perception regarding Building

Permit Retribution. From the research, it was concluded that factors of human,

government staffs and community give contribution towards up and down of original

local government income from Building Permit Retribution. What contributes the most is

local government’s reluctance to account or the potential of original local government

income from Building Permit Retribution due to its low contribution.

Research in District Gunung Mas concluded that issues faced by government in

increasing Building Permit Retribution is that socialization to community has never been

executed, no sub department to handle issues on building permit in Dinas Kimpraswil

and no coordination inter department/respective institutions. Where as issues faced by

the community in increasing Building Permit Retribution in Gunung Mas District,

Central Kalimantan Provence, is there is no fix regulation from the government regarding

standard Building Permit Retribution as well as the timeframe, numerous conditions to

be fulfilled some can not be fulfilled by the community.

Key words: Retribution, Building Permit, Optimalization Issues.

ABSTRAK

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu komponen dalam

pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang didapat maka

semakin besar pula tingkat kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya sendiri

sehingga otonomi daerah pun dapat benar-benar terlaksana. Retribusi ijin mendirikan

bangunan juga tidak hanya dilihat sebagai sebuah sumber pendapatan daerah saja,

namun bagi masyarakat sendiri juga berfungsi sebagai alat proteksi kesehatan geografis

bagi daerahnya sendiri. Ada kelayakan, kenyamanan, keamanan serta kepastian hukum

bagi masyarakat bila memiliki ijin mendirikan bangunan. Hal ini harus dipahami bagi

masyarakat sehingga peran sosialisasi peraturan daerah tentang ijin mendirikan

bangunan sangat diperlukan agar pandangan masyarakat terbentuk sehingga terciptalah

kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun

Kabupaten Gunung Mas lebih baik ke depan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunung Mas dengan tujuan mengetahui

kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah dari retribusi ijin mendirikan bangunan serta pandangan

masyarakat sendiri tentang retribusi ijin mendirikan bangunan. Dari hasil penelitian

diketahui bahwa faktor sosialisasi, faktor perundang-undangan daerah, faktor sumber

daya manusia, faktor aparat, dan faktor masyarakat semua memberikan kontribusi

terhadap naik atau turunnya pendapatan asli daerah dari retribusi ijin mendirikan

bangunan. Tetapi yang lebih dominan berpengaruh besar adalah faktor keengganan

pemerintah daerah untuk melihat potensi pendapatan asli daerah dari retribusi ijin

mendirikan bangunan karena rendahnya kontribusi yang diberikan oleh retribusi ijin

mendirikan bangunan itu sendiri.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Gunung Mas dapat ditarik kesimpulan

kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan retribusi ijin mendirikan

bangunan adalah bahwa sosialisasi kepada masyarakat belum pernah diberikan oleh

pemerintah daerah setempat, peraturan perundang-undangan yang ada tidak dijalankan

sebagaimana mestinya, belum ada sub bidang khusus yang menangani masalah

bangunan dan ijin mendirikan bangunan di dinas Kimpraswil dan tidak ada koordinsi

anata dinas/instansi terkait. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat dalam

meningkatkan retribusi ijin mendirikan bangunan di kabupaten Gunung Mas, propinsi

Kalimantan Tengah adalah tidak adanya penetapan yang pasti dari pemerintah tentang

standar biaya retribusi ijin mendirikan bangunan, tidak ada kejelasan kapan ijin akan

selesai, persyaratan yang diminta banyak dan ada persyaratan yang diminta tetapi tidak

bisa dipenuhi oleh masyarakat.

Kata kunci : Retribusi, Ijin Mendirikan Bangunan , Kendala Optimalisasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebelum memulai mendirikan

bangunan, sebuah rumah atau

bangunan sebaiknya memiliki kepastian

hukum atas kelayakan, kenyamanan,

keamanan sesuai dengan fungsinya. Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) tidak

hanya diperlukan untuk mendirikan

bangunan baru saja, tetapi juga

dibutuhkan untuk membongkar,

merenovasi, menambah, mengubah,

atau memperbaiki yang mengubah

bentuk atau struktur bangunan. Tujuan

diperlukannya ijin mendirikan

bangunan adalah untuk menjaga

ketertiban, keselarasan, kenyamanan,

dan keamanan dari bangunan itu

sendiri terhadap penghuninya maupun

lingkungan sekitarnya. Selain itu ijin

mendirikan bangunan juga diperlukan

dalam pengajuan kredit bank. Ijin

mendirikan bangunan sendiri

dikeluarkan oleh pemerintah daerah

setempat (kelurahan hingga kabupaten).

Dalam pengurusan ijin mendirikan

bangunan diperlukan pengetahuan

akan peraturan-peraturannya sehingga

dalam mengajukan ijin mendirikan

bangunan, informasi mengenai

peraturan tersebut sudah didapatkan

sebelum pembuatan gambar kerja

arsitektur.

Retribusi daerah, komponen lain

yang juga termasuk komponen

pendapatan asli daerah, merupakan

penerimaan yang diterima oleh

pemerintah daerah setelah memberikan

pelayanan tertentu kepada penduduk

mendiami wilayah yuridiksinya.

Perbedaan yang tegas antara pajak

daerah dan retribusi daerah terletak

pada kontraprestasi yang diberikan

oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak

daerah kontraprestasi tidak diberikan

secara langsung, maka pada retribusi

daerah kontribusi diberikan secara

langsung oleh pemerintah daerah

kepada penduduk yang membayar

retribusi tersebut.

Sebagaimana telah diungkapkan

sebelumnya diketahui bahwa beberapa

atau sebagian besar pemerintah daerah

belum mengoptimalkan penerimaan

retribusi karena masih mendapat dana

dari pemerintah pusat. Upaya untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah

perlu dikaji pengelolaan untuk

mengetahui berapa besar potensi yang

riil atau wajar, tingkat keefektifan dan

efisiensi. Peningkatan retibusi yang

memiliki potensi yang baik akan

meningkatkan pula pendapatan asli

daerah. Devas, dkk (1989 : 46)

mengungkapkan bahwa pemerintah

daerah sangat tergantung dari

pemerintah pusat.

Selama lebih kurang puluhan

tahun menjadi bagian dari Kabupaten

Kapuas, wilayah Gunung Mas relatif

tertinggal dibandingkan dengan daerah

lain. Luas wilayah dan terbatasnya

prasarana perhubungan serta kondisi

geografis yang terpencar dengan jumlah

penduduk relatif kecil, menjadikan

masih banyak wilayah Gunung Mas

yang belum tersentuh oleh kegiatan

pembangunan.

Beberapa tahun terakhir ini

Kabupaten Gunung mas mulai giat

melaksanakan pembangunan di segala

bidang. Bahkan geliat pertumbuhan

ekonomi mulai terasa di beberapa

ibukota kecamatan di daerah Kabupaten

Gunung Mas. Laju pertumbuhan

penduduk dipengaruhi selain oleh

terbukanya isolasi daerah, juga karena

banyaknya kelahiran dan migrasi

masuk juga dengan terbukanya

lapangan kerja pada berbagai sektor.

Kabupaten Gunung Mas adalah

daerah pemekaran dan sedang

membangun dalam banyak hal.

Ironisnya pertumbuhan pembangunan

yang ada tidak disertai dengan

meningkatnya pendapatan terutama

dari retribusi ijin mendirikan bangunan.

Adanya birokrasi yang bertele-tele

kadang membuat masyarakat menjadi

malas untuk mengajukan ijin

mendirikan bangunannya. Selain itu

pengawasan dari pihak pemerintah

daerah pun kurang terasa. Bila kita lihat

di berbagai daerah lain di Indonesia,

retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

termasuk pendapatan asli daerah yang

cukup menjanjikan kalau dikelola

dengan baik. Inilah alasannya mengapa

saya ingin menggali lebih dalam lagi

tentang potensi pendapatan asli daerah

yang satu ini. Kenapa pendapatan yang

diterima tidak pernah mencapai target

serta kendala-kendala apa yang ada di

dalamnya.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun

2009, pelaksananan pemungutan pajak

dan retribusi harus diatur dengan

Perda. Dalam UU tersebut juga dimuat

ketentuan atau materi yang harus diatur

dalam Peraturan Daerah Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun

dalam pelaksanaannya beberapa Perda

PDRD yang ditetapkan daerah tidak

memenuhi ketentuan yang diatur dalam

UU tersebut. Antara lain, banyak daerah

yang mengatur tarif retribusi dengan

keputusan Kepala Daerah. Pengaturan

tersebut bertentangan dengan UU No.

34 Tahun 2000 yang mengamanatkan

tarif retribusi diatur dalam Perda.

Berdasarkan uraian yang telah

dikemukan di atas, dapat disimpulkan

beberapa hal :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

terutama di Kabupaten Gunung

Mas untuk memiliki ijin mendirikan

bangunan.

b. Terjadi kecenderungan

menurunnya penerimaan

pendapatan pemerintah daerah dari

retribusi ijin mendirikan bangunan

walaupun pagu realisasi ijin

mendirikan bangunan tiap tahun

telah diturunkan tapi realisasi

pendapatan dari retribusi ijin

mendirikan bangunan pun ikut

turun dan tidak pernah bisa

mencapai target yang telah

ditetapkan.

c. Meningkatnya pertumbuhan

penduduk dan jumlah bangunan

yang ada tapi tidak diikuti dengan

peningkatan pendapatan asli daerah

dari retribusi ijin mendirikan

bangunan.

Untuk memperjelas permasalahan

yang disebut di atas maka fokus dari

penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana kendala yang dihadapi

masyarakat dalam mengurus Ijin

Mendirikan Bangunan?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi

oleh pemerintah untuk

meningkatkan retribusi ijin

mendirikan bangunan dan upaya

yang dilakukan oleh pemerintah

daerah untuk meningkatkan

retribusi ijin mendirikan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan

rumusan masalah maka tujuan yang

akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kendala yang

masyarakat hadapi dalam

mengurus ijin mendirikan

bangunan.

2. Mengetahui kendala apa saja yang

dapat menghambat

pengoptimalisasian pendapatan asli

daerah dari retribusi ijin mendirikan

bangunan di kabupaten Gunung

Mas dari sisi pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Retribusi Daerah Bagian Dari

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Nasir

(2006:44), Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah ”pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan”. Menurut Kadjatmiko

(2002:77), Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah ”penerimaan yang

diperolah daerah dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam rangka menggali sumber-

sumber keuangan daerah terutama

dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah, pemerintah daerah harus

berusaha mencari sumber-sumber

keuangan yang potensial yaitu pajak

daerah dan retribusi daerah.

Kewenangan daerah untuk memungut

pajak daerah dan retribusi daerah diatur

dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

merupakan penyempurnaan dari UU

No. 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti

peraturan pelaksananya dengan PP No.

65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah. Pajak daerah dan

retribusi daerah merupkan salah satu

bentuk peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun

2009, sumber-sumber penerimaan

daerah dalam rangka desentralisasi

adalah pendapatan daerah dan

pembiayaan. Pendapatan Daerah

bersumber kepada :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan

Pendapatan asli daerah ini

merupakan bagian terpenting dari

penerimaan Daerah. Semakin tinggi

sumber pendapatan asli daerah akan

semakin tinggi kemampuan daerah

dalam menyelenggarakan otonomi

daerah. Pendapatan asli daerah adalah

penerimaan yang diperoleh dari

sumber-sumber dalam wilayahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sumber

pendapatan asli daerah adalah :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Munawir (1997),

Retribusi merupakan iuran kepada

pemerintah yang dapat dipaksakan dan

jasa balik secara langsung dapat

ditunjuk. Paksaan di sini bersifat

ekonomis karena siapa saja yang tidak

merasakan jasa balik dari pemerintah

dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan

pengertian yang berkaitan dengan

retribusi yaitu dikutip dari Sproule-

Jones and White yang mengatakan

bahwa retribusi adalah semua bayaran

yang dilakukan bagi perorangan dalam

menggunakan layanan yang

mendatangkan keuntungan langsung

dari layanan itu lebih lanjut dikatakan

bahwa distribusi lebih tepat dianggap

pajak konsumsi dari pada biaya

layanan; bahwa retribusi hanya

menutupi biaya operasional saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas

maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi

menurut Haritz (1995 : 84) adalah

sebagai berikut:

1. Pelaksanaannya bersifat ekonomis;

2. Ada imbalan langsung kepada yang

membayar;

3. Iurannya memenuhi persyaratan,

persyaratan formal dan material

tetapi tetap ada alternatif untuk

membayar;

4. Retribusi merupakan pungutan

yang umumnya budgeternya tidak

menonjol;

5. Dalam hal-hal tertentu retribusi

daerah digunakan untuk suatu

tujuan tertentu, tetapi dalam banyak

hal tidak lebih dari pengembalian

biaya yang telah dibukukan oleh

pemerintah daerah untuk

memenuhi permintaan masyarakat.

Retribusi daerah berdasarkan

pasal 1 ayat 28 UU.No.34 tahun 2000

adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau izin tertentu

yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh Pemda untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

Memperhatikan ketentuan tersebut

menurut Fauzan (206:239), maka

retribusi tidak lain merupakan

pemasukan yang berasal dari usaha-

usaha Pemda untuk menyediakan

sarana dan prasarana yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat, baik individu maupun

badan atau korporasi dengan kewajiban

memberikan pengganti berupa uang

sebagai pemasukan kas daerah.

Retribusi Daerah terdiri atas 3

(tiga) golongan, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi

atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah

(Pemda) untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau

badan.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi

atas jasa yang disediakan oleh

Pemda dengan menganut prinsip

komersial karena pada dasarnya

dapat pula disediakan oleh sektor

swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu

retribusi atas kegiatan tertentu

Pemda dalam rangka pemberian

izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

Ijin Mendirikan Bangunan

Retribusi Ijin Mendirikan

Bangunan adalah pembayaran atas

pemberian ijin mendirikan bangunan

oleh Pemerintah Daerah kepada orang

pribadi atau badan, termasuk merubah

bentuk bangunan, biaya penelitian atau

pemeriksaan konstruksi dan biaya

sempadan. Wajib retribusi adalah orang

pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi. Masa retribusi

adalah suatu jangka waktu tertentu

yang merupakan batas waktu bagi wajib

retribusi untuk memanfaatkan Ijin

Mendirikan Bangunan atau untuk

memulai pelaksanan pembangunan.

Sebagaimana telah diungkapkan

sebelumnya diketahui bahwa beberapa

atau sebagian besar pemerintah daerah

belum mengoptimalkan penerimaan

retribusi karena masih mendapat dana

dari pemerintah pusat. Upaya untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

perlu dikaji pengelolaan untuk

mengetahui berapa besar potensi yang

riil atau wajar, tingkat keefektifan dan

efisiensi. Peningkatan retibusi yang

memiliki potensi yang baik akan

meningkatkan pula pendapatan asli

daerah. Devas, dkk (1989 : 46)

mengungkapkan bahwa pemerintah

daerah sangat tergantung dari

pemerintah pusat.

Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan adalah pembayaran atas

pemberian ijin mendirikan bangunan

termasuk mengubah/membongkar

bangunan oleh Pemerintah kepada

orang pribadi atau badan. Sebagai ganti

atas jasa pemerintah yang sudah

menerbitkan ijin mendirikan bangunan,

orang pribadi atau badan yang

mengajukannya perlu membayar

retribusi. Retribusi ini secara umum

berbeda-beda di tiap daerah dan

biasanya dihitung berdasarkan luas

bangunan yang akan didirikan.

Retribusi ini juga dimaksudkan sebagai

pemasukan daerah.

Syarat-syarat untuk dapat

diberikannya ijin mendirikan bangunan

kepada pemohon adalah :

1. Bangunan yang didirikan harus

sesuai peruntukan dengan Rencana

Tata Ruang.

2. Luas bangunan harus sesuai dengan

ketentuan BCR (Building Coverage

Ratio), yaitu perbandingan antara

luas bangunan (tutupan yang tidak

resap air) dengan total luas resapan

lahan. Untuk wilayah perkotaan

besarnya BCR antara 30%-60%.

3. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

yaitu jarak ruas jalan dengan

bangunan terluar

a. Jalan Primer (propinsi): 25 m;

b. Jalan Sekunder (kabupaten):

13m;

c. Jalan Tersier (penghubung):

13m;

d. Jalan Lokal: 8m.

4. Ketinggian bangunan tidak melebihi

aturan yang telah ditentukan

berdasarkan ketentuan tata ruang

kecuali telah dilakukan pengkajian

teknik terlebih dahulu atau izin

khusus.

Persepsi/pandangan Masyarakat

Tentang ijin Mendirikan Bangunan

Persepsi adalah suatu proses

pengenalan atau identifikasi sesuatu

dengan menggunakan panca indera

(Dreverdalam Sasanti, 2003). Kesan

yang diterima individu sangat

tergantung pada seluruh pengalaman

yang telah diperoleh melalui proses

berpikir dan belajar, serta dipengaruhi

oleh faktor yang berasal dari dalam diri

individu. Sabri (1993) mendefinisikan

persepsi sebagai aktivitas yang

memungkinkan manusia

mengendalikan rangsangan-rangsangan

yang sampai kepadanya melalui alat

inderanya, menjadikannya kemampuan

itulah dimungkinkan individu

mengenali lingkungan pergaulan dalam

hidupnya.

Mar’at (1981) mengatakan bahwa

persepsi adalah suatu proses

pengamatan seseorang yang berasal dari

suatu kognisi secara terus menerus dan

dipengaruhi oleh informasi baru dari

lingkungannya. Riggio (1990) juga

mendefinisikan persepsi sebagai proses

kognitif baik lewat penginderaan,

pandangan, penciuman dan perasaan

yang kemudian ditafsirkan.

Mar'at (Aryanti, 1995)

mengemukakan bahwa persepsi di

pengaruhi oleh faktor pengalaman,

proses belajar, cakrawala, dan

pengetahuan terhadap objek psikologis.

Rahmat (dalam Aryanti, 1995)

mengemukakan bahwa persepsi juga

ditentukan juga oleh faktor fungsional

dan struktural. Beberapa faktor

fungsional atau faktor yang bersifat

personal antara kebutuhan individu,

pengalaman, usia, masa lalu,

kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain

yang bersifat subyektif. Faktor

struktural atau faktor dari luar individu

antara lain: lingkungan keluarga,

hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-

nilai dalam masyarakat.

Menurut Ridwan (2009:163) ada

beberapa kendala yang dikeluhkan oleh

masyarakat yang ingin mengurus

perizinan yaitu :

a. Biaya perizinan

1. Biaya pengurusan izin sangat

memberatkan bagi pelaku usaha

kecil. Besarnya biaya perizinan

seringkali tidak transparan.

2. Penyebab besarnya biaya

disebabkan karena pemohon

tidak mengetahui besar biaya

resmi untuk pengurusan izin,

dan karena adanya pungutan

liar.

b. Waktu

1. Waktu diperlukan mengurus

izin relatif lama karena

prosesnya yang berbelit.

2. Tidak adanya kejelasan kapan

izin diselesaikan.

3. Proses perizinan tergantung

pada pola birokrasi setempat.

c. Persyaratan

1. Persyaratan yang sama dan

diminta secara berulang-ulang

untuk berbagai jenis izin.

2. Persayaratan yang ditetapkan

seringkali sulit untuk diperoleh.

3. Informasi yang dibutuhkan

tidak tersedia dan terdapat

beberapa persyaratan yang

tidak dapat dipenuhi

khususnya oleh para pengusaha

kecil.

Ijin mendirikan bangunan

disusun sebagai standar penyesuaian

bangunan dengan lingkungan

sekitarnya. Mendirikan bangunan

rumah/toko dengan terencana akan

menjamin kondisi lingkungan yang

menjamin segala aktivitas. Rumah

merupakan kebutuhan yang sangat

krusial bagi manusia, sedangkan toko

merupakan bangunan untuk melakukan

kegiatan berbagai jenis barang yang

dibutuhkan masyarakat. Pada dasarnya,

setiap pengakuan hak oleh seseorang

terhadap suatu bangunan harus

didasarkan bukti yang kuat dan sah

menurut hukum. Tanpa bukti tertulis,

suatu pengakuan di hadapan hukum

mengenai objek hukum tersebut

menjadi tidak sah. Sehingga dengan

adanya sertifikat ijin mendirikan

bangunan akan memberikan kepastian

dan jaminan hukum kepada

masyarakat.

Dari sisi masyarakat, murah

berarti biaya yang wajar dan dapat

diverifikasi. Kepastian waktu

merupakan elemen penting lainnya

yang diharapkan masyarakat dari

pemerintah. Kepastian tersebut

mencakup lamanya waktu yang

dibutuhkan untuk proses pengurusan

serta kapan izin dapat dikeluarkan.

Lamanya pengurusan izin seharusnya

diketahui oleh para pemohon sehingga

bermanfaat bagi proses perencanaan

dan penjadwalan mereka, dan

pemerintah sebagai penyedia pelayanan

harus dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat ini. Masyarakat tentu saja

berharap bahwa lamanya proses

pengurusan izin tidak berlarut-larut.

KERANGKA PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan salah

satu upaya untuk mengetahui kendala

yang dihadapi pemerintah daerah

Kabupaten Gunung Mas dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah

dari retribusi ijin mendirikan bangunan.

Pendekatan yang digunakan dalam

penulisan tesis ini adalah dengan

pendekatan kualitatif deskriptif yang

diperoleh dari berbagai sumber data.

Menurut Nawawi (2001:630),

penelitian deskriptif merupakan

prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan atau

melukiskan keadaan subjek atau objek

penelitian berdasarkan fakta yang

tampak sebagaimana adanya. Dalam

rangka mendapatkan data lapangan

peneliti harus terjun langsung ke

lapangan agar dapat mengamati secara

langsung keadaan masyarakat yang

diteliti kemudian mendeskripsikan dan

memberikan penjelasan tentang

retribusi ijin mendirikan bangunan di

kabupaten Gunung Mas sehingga dapat

menunjang pendapatan asli daerah.

Metode kualitatif menurut

Moleong (2002:4) adalah sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif baik merupakan lisan,

tulisan maupun dari sikap dan perilaku

orang yang diamati. Pendekatan

kualitatif yang memfokuskan pada

sebuah peristiwa berangkat dari

kesadaran dan pengalaman manusia.

Pendekatan kualitatif mengungkap

makna dan konteks perilaku individu,

dan proses yang terjadi dalam pola

amatan dari faktor yang berhubungan.

Menurut Strauss dan Corbin

(2003) penelitian kualitatif dimaksud

sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui

prosedur statistik atau bentuk hitungan

lainnya. Selanjutnya, dipilihnya

penelitian kualitatif karena metode

kualitatif dapat memberikan rincian

yang lebih kompleks tentang fenomena

yang sulit diungkapkan oleh metode

kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Bungin (2003) mengatakan bahwa

dalam penelitian perlu pula

menegaskan setting/lokasi penelitian

yakni tentang latar belakang alamiah

(tempat, lokasi atau dimana) penelitian

itu dilakukan, dengan tidak

dimaksudkan untuk mewakili atau

sebagai representasi dari latar (tempat,

lokasi dan daerah) tertentu lainnya.

Lokasi sebagai objek penelitian adalah

Dari Sisi

Pemerintah

Waktu

Kendala Dalam Meningkatkan

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Dari Sisi

Masyarakat

Persyaratan

Biaya

Perizinan

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

yang ada

SDM

Perilaku

Aparat

Retribusi IMB

di Kecamatan Kurun, Kabupaten

Gunung Mas yang merupakan

pemekaran dari Kabupaten Kapuas

dengan pertimbangan bahwa :

1. Kabupaten Gunung Mas berada di

posisi strategis karena berbatasan

dengan 4 (empat) kabupaten yaitu

Kabupaten Katingan, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung

Raya, Kabupaten Kapuas, 1 (satu)

kota yaitu Kota Palangkaraya dan 1

(satu) propinsi yaitu Propinsi

Kalimantan Barat.

2. Bertambahnya jumlah penduduk

tiap tahun baik melalui kelahiran

maupun migrasi dan Kecamatan

Kurun merupakan kecamatan

dengan tingkat kepadatan

penduduk paling tinggi disbanding

kecamatan-kecamatan lain yang ada

di Kabupaten Gunung Mas.

3. Meningkatnya pembangunan fisik

di Kecamatan Kurun, Kabupaten

Gunung Mas terutama untuk rumah

tempat tinggal dan tempat usaha.

Populasi Sampel Penelitian

Sesuai dengan fokus kajian,

tujuan dan lokasi penelitian, sumber

data penelitian ini yang perlu

dipersiapkan adalah :

a. Informan

Informan dipilih dengan harapan

dapat memperoleh informasi dari

sumber yang tepat dan sesuai

dengan apa yang informan tersebut

ketahui tentang suatu hal terkait

dengan pokok permasalahan.

Burhan Bungin (2003) mengatakan

bahwa :

Penelitian kualitatif tidak

bermaksud untuk menggambarkan

karakteristik populasi atau menarik

generalisasi kesimpulan yang

berlaku bagi suatu populasi,

melainkan lebih fokus pada

representasi terhadap fenomena

sosial. Berkenaan dengan tujuan

penelitian kualitatif, maka dengan

prosedur sampling yang terpenting

adalah bagaimana menentukan

informan kunci (key informan) atau

situasi social tertentu yang syarat

dengan informasi yang sesuai

dengan fokus penelitian.

Menurut Kanto,1998, data atau

informasi adalam penelitian

kualitatif harus ditelusuri seluas

luasnya dan sedalam mungkin

sesuai dengan variasi (keragaman)

yang ada. Hanya dengan demikian,

peneliti akan mampu

mendiskusikan fenomena yang

diteliti secara utuh.

Informan yang terpilih diharapkan

dapat mewakili bidang-bidang,

aspek dari organisasi atau lembaga

yang terkait yaitu Kepala Dinas

Pendapatan, Keuangan dan Aset

Daerah serta pejabat dari Dinas

Pemukiman, Sarana dan Prasarana

Wilayah Kabupaten Gunung Mas

serta perwakilan dari masyarakat

sendiri.

b. Dokumen

Dokumen yang relevan dengan

fokus kajian, tujuan dan ruang

lingkup penelitian dikumpulkan

guna mendukung interprestasi

peneliti dalam mempertimbangkan

suasana waktu dan ruang

munculnya data sampling. Dara

dokumen ini meliputi Peraturan

Perundangan yang berlaku dan

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunung Mas.

Penentuan Informan

Ketika kita mencoba

mengumpulkan data menggunakan

wawancara kita harus membuat suatu

rencana dengan mempertimbangkan

informasi dan data yang kita inginkan

dan pribadi dari setiap individu yang

akan kita wawancarai. Bahwa tujuan

memperoleh informasi yang dapat

dipercaya atau sekuarng kurangnya

memperoleh pendapat yang didasarkan

pada informasi yang objektif, dimana

kecermatan dalam memilih orang-orang

(informan) yang akan diwawancarai itu

sangat penting. Menentukan orang-

orang yang memiliki informasi yang

diinginkan, apakah orang-orang

tersebut mempunyai wewenang untuk

memberikan informasi tersebut, dan

apakah mereka mau memberikannya

juga harus diperhatikan. Jangan sampai

salah dalam membedakan informan

yang kadang-kadang tidak mampu

membekali dengan informasi yang

dibutuhkan.

Oleh karena itu adalah

tanggungjawab kita untuk mengetahui

sejauhmana kelayakan informan tentang

pendapat, pengalaman, dan

hubungannya, dan sebagainya tentang

informasi yang akan diperoleh melalui

wawancara. Di anatar hal yang perlu

dilakukan adalah menentukan jumlah

informan yang akan diwawancarai

untuk memperoleh informasi yang

cukup untuk memperoleh kesimpulan,

dan apakah individu-individu tersebut

merupakan sampel yang representatif.

Informan yang dipilih dalam penelitian

ini adalah orang-orang yang

berkompeten di bidangnya sesuai

dengan tugas, pokok dan fungsinya

pada bagiannya masing-masing.

Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga macam teknik

pengumpulan data yang dipergunakan

dalam penulisan tesis ini yaitu :

1. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling

sederhana wawancara terdiri atas

sejumlah pertanyaan yang

dipersiapkan dan kemudian

diajukan kepada seseorang

mengenai topik penelitian secara

tatap muka, dan peneliti merekam

jawaban-jawabannya sendiri.

Wawancara dapat didefifnisikan

sebagai ”interaksi bahasa yang

berlangsung antara dua orang

dalam situasi saling berhadapan

salah seorang, yaitu yang

melakukan wawancara meminta

informasi atau ungkapan kepada

orang yang diteliti yang berputar di

sekitar pendapat dan

keyakinannya” ( Hasan (1963)

dalam Garabiyah, 1981:43).

Dengan melakukan penelitian

lapangan guna mengumpulkan

data-data mengenai perolehan

pendapatan asli daerah selama

beberapa tahun di Kabupaten

Gunung Mas dan juga beberapa

daerah lain sebagai perbandingan.

Serta melakukan wawancara

dengan beberapa informan terkait

dengan permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini.

Dalam melakukan wawancara

dengan seorang informan, penulis

berusaha menyelami kerangka pikir

informan tersebut, dengan cara

melakukan pendekatan-pendekatan.

Hubungan yang terjalin secara

wajar, tanpa kesenjangan yang

berarti, dapat mengantar penulis

untuk mendapatkan informasi yang

sedalam-dalamnya.

2. Pengamatan

Dalam melakukan pengumpulan

data disamping melakukan proses

wawancara, penulis juga

mengadakan pengamatan.

Pengamatan lapangan ini

dimaksudkan untuk

mendeskripsikan secara sistematis

tentang kejadian dan tingkah laku

yang terjadi pada masyarakat

Kabupaten Gunung Mas. Hal ini

untuk mendukung data yang

diperoleh melalui wawancara di

lapangan. Pendekatan yang

dilakukan dalam usaha memahami

suatu gejala lapangan pada

penelitian ini adalah dengan

dialogical interpretations, yang

merupakan bentuk dialog antara

informan dan peneliti, untuk

menangkap makna, baik makna

subjektif maupun makna

objektifnya. Dalam proses

penelirian tersebut, peneliti

mengartikan sendiri informasi yang

diterima, namun interprestasi ini

kembali ditawarkan kepada

informan untuk menilai dan

memberi tanggapan apakah

demikian yang dimaksud oleh

informan (Sofian Effendi, et.al.,

1993).

Interprestasi subjektif dimaksudkan

di sini adalah bagaimana peneliti

mampu memahami jalan pikiran

dan kemauan informan, bukan

sebaliknya pemikiran peneliti yang

mempengaruhi benak informan.

Oleh karena itu perlu pemahaman

terhadap local knowledged, yaitu

memahami makna kata yang

termaksud dalam informasi melalui

pengungkapan yang berdasarkan

empati. Dalam melakukan

wawancara, ada kalanya informasi

yang diberikan tidak akurat atau

bahkan berusaha menutupi

informasi yang sebenarnya, namun

disini peneliti tidak mengganggap

informan menipu atau sengaja

berdusta. Hal ini oleh penulis

dipahami bahwa memang manusia

ada kalanya tidak konsisten dengan

apa yang dikatakan sendiri. Dean

dan Whyte ( dalam Bogdan dan

Taylor, 1992 ) mencatat bahwa

perspektif, perasaan, dan keyakinan

para informan (manusia) berubah

pada waktu mereka beralih dari

situasi yang satu ke situasi yang

lain. Bahkan kejadian-kejadian

objektif pun dilihat secara selektif.

Dikatakan bahwa pernyataan

informan menunjukkan persepsi

informan tersebut, yang telah

disaring dan disesuaikan oleh reaksi

kognitif dan emosionalnya serta

disampaikan lewat cara pemakaian

kata-kata verbal pribadinya.

Pertimbangan teknik ini digunakan

dengan pertimbangan bahwa apa

yang dikatakan orang, sering kali

berbeda dengan yang dilakukan.

Oleh karena itu dalam

melaksanakan pengamatan peneliti

akan terjun langsung dalam realita

sehari-hari agar dapat memahami

permasalahan yang muncul.

3. Studi Pustaka

Melakukan studi pustaka untuk

memperoleh gambaran yang lebih

jelas tentang undang-undang yang

berlaku serta peraturan

pelaksanaannya serta referensi-

referensi lain yang berkaitan dengan

masalah penelitian yang diangkat

dalam penulisan tesis ini. Hal ini

berguna untuk mendukung proses

penggalian informasi dengan

memperkaya informasi yang masuk

dengan membaca serta menganalisis

dokumen-dokumen yang terkait

dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, data-data

yang diperoleh dipaparkan serta

diintrepretasikan secara mendalam,

dianalisis secara kritis dan logis sesuai

dengan kontek sosial setempat.

Intrepretasi disajikan secara sistematis

sesuai dengan penelitian kualitatif,

dimana data-data yang diperoleh

berupa argument-argumen kualitatif,

apabila tidak dirinci dengan baik akan

menyulitkan dalam menarik

kesimpulan.

Proses analisis data dalam

penelitian ini menggunakan model

Miles and Huberman (1994) dengan

pertimbangan bahwa model ini lebih

cocok untuk mendekati permasalahan-

permasalahan sosial dan penelitian yang

datanya tidak berupa angka-angka.

Proses analisis data, baik ketika

mengumpulkan data maupun setelah

selesai pengumpulan data, melalui

tahap-tahap sebagai berikut :

1. Data yang telah terkumpul dari

berbagai sumber data yang

diperoleh lewat observasi,

wawancara, kepustakaan, dan

dokumentasi, dibaca, dipelajari dan

ditelaah dengan seksama;

2. Data direduksi sedemikian rupa,

sehingga tersusun secara sistematis,

lebih nampak pokok-pokok

terpenting yang menjadi fokus

penelitian guna memberikan

gambaran yang lebih tajam

terhadap fenomena kesenjangan

informasi dan kinerja perusahaan;

3. Data yang telah direduksi disusun

dalam satuan yang berfungsi untuk

menentukan dan mendefinisikan

kategorinya. Satuan-satuan tersebut

diberi kode-kode tertentu untuk

memudahkan pengendalian dan

penggunaannya setiap saat;

4. Pemeriksaan keabsahan data

dengan cara memperpanjang

keterlibatan dengan latar belakang

penelitian (setting), serta melakukan

pengamatan yang lebih teliti, rinci

dan mendalam. Sebagai jaminan

atas keabsahan maupun validitas

data akan dilakukan trianggulasi

maupun elaborasi dengan sumber

data lain;

5. Data yang sudah jadi dianalisis

dengan berdasarkan pada rumusan

masalah dan tujuan penelitian.

Analisis tersebut berupa teori dan

dicross-check-kan dengan data

empiris di lapangan;

6. Penarikan kesimpulan dilaksanakan

pada saat analisis data dirasakan

cukup dan dinyatakan selesai.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Gunung Mas

merupakan salah satu kabupaten

pemekaran dari Kabupaten Kapuas

Propinsi Kalimantan Tengah menurut

UU Nomor 5 Tahun 2002. Kabupaten ini

terletak pada ± 0° 18” 00 lintang selatan

sampai dengan 1° 40” 30” lintang

selatan dan ± 113° 01“00 bujur timur

sampai dengan 114° “01“00 bujur timur.

Kabupaten ini berbatasan dengan

Kabupaten Katingan dan Propinsi

Kalimantan Barat di sebelah barat.

Kabupaten Murung Raya di sebelah

utara, Kabupaten Kapuas di sebelah

timur, Kabupaten Pulang Pisau dan

Kota Palangka Raya di sebelah selatan.

Luas wilayah Kabupaten Gunung

Mas adalah 10.804 Km² dan merupakan

kabupaten terluas keenam dari empat

belas kabupaten yang ada di

Kalimantan Tengah atau 7,04% dari luas

Propinsi Kalimantan Tengah. Luas

wilayah tersebut terdiri dari :

a. Kawasan hutan belantara

b. Kawasan pemukiman

c. Sungai, danau, dan rawa

d. Daerah pertanian ( sawah, ladang,

kebun)

Wilayah Gunung Mas termasuk

dataran tinggi yang memiliki potensi

untuk dijadikan daerah perkebunan.

Daerah utara merupakan daerah

perbukitan, dengan ketinggian antara ±

100-500 meter dari permukaan air laut

dan mempunyai tingkat kemiringan ± 8-

15°, serta mempunyai daerah

pegunungan dengan tingkat kemiringan

± 15-25°. Pada daerah tersebut terdapat

pegunungan Muller dan Schwanner

dengan puncak tertinggi (Bukit Raya)

mencapai 2.278 meter dari permukaan

laut.

Dalam pengetahuan tentang

kependudukan dikenal istilah

karakteristik penduduk yang

berpengaruh penting terhadap proses

demografi dan tingkah laku sosial

ekonomi penduduk, dimana yang

sangat penting diketahui adalah

struktur umur dan jenis kelamin. Maka

dengan adanya pengelompokan

struktur umur dan mengetahui jenis

kelamin akan mempermudah informasi

untuk mengarahkan kebijakan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan

penduduk sebagai pelaku

pembangunan, yang menjadi kebijakan

pembangunan di bidang

kependudukan, terutama berkaitan

dengan pengembangan sumber daya

manusia.

Data kependudukan umumnya

diperoleh melalui Sensus Penduduk,

Survei Kependudukan dan Registrasi

Penduduk Kepadatan Penduduk adalah

banyaknya penduduk per Km per segi.

Penduduk Kabupaten Gunung

Mas pada tahun 2009 berjumlah 114.971

jiwa, yang terdiri dari 60.786 laki-laki

dan 54.185 perempuan dengan jumlah

kepala rumah tangga sebanyak 28.557

rumah tangga. Kepadatan penduduk

hanya sekitar 10 jiwa per km², yang

masih terpusat di ibu kota kecamatan

sekitar 23,69 persen. Bila kita lihat

penyebaran penduduk pada masing-

masing wilayah, kecamatan yang paling

jarang penduduknya adalah Kecamatan

Miri Manasa dengan jumlah penduduk

3.755 jiwa dan yang paling padat

penduduknya adalah Kecamatan Kurun

dengan jumlah penduduk 27.237 jiwa.

Kendala – kendala optimalisasi PAD

dari retribusi IMB :

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses

penanaman atau transfer kebiasaan atau

nilai dan aturan dari satu generasi ke

generasi lainnya dalam sebuah

kelompok atau masyarakat. Dari hasil

wawancara dengan Kasubbag Dokumen

Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

Kabupaten Gunung Mas, Trinanda

Aditya Darma, SH dan Kabid Cipta

Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten

Gunung Mas, Richard F.L, ST didapati

bahwa sosialisasi kepada masyarakat

yang dilakukan oleh pemerintah daerah

terutama instansi yang terkait dengan

penerbitan surat ijin mendirikan

bangunan tidak pernah diberikan.

Saat sebuah peraturan akan

diterapkan di masyarakat, peranan

sosialisasi sangatlah penting sebagai

landasan pemahaman akan adanya

sebuah kebijakan publik. Sosialisasi

tentang ijin mendirikan bangunan

sangat diperlukan karena dari sosialisasi

yang diberikan oleh pemerintah maka

masyarakat dapat mengerti akan

pentingnya manfaat dari memiliki ijin

mendirikan bangunan serta bagaimana

prosedur untuk memiliki surat ijin

mendirikan bangunan. Bila dilihat dari

hasil penelitian di lapangan, diketahui

bahwa dari Dinas Kimpraswil maupun

dari Kantor Pelayanan Satu Atap tidak

pernah memberikan sosialisasi. Yang

dilakukan hanyalah memungut retribusi

tanpa memberikan pelayanan informasi

tentang pentingnya memiliki ijin

mendirikan bangunan. Masyarakat

tidak akan dapat mengetahui akan

manfaat pentingnya memiliki surat ijin

mendirikan bangunan bila pemerintah

tidak pernah memberi informasi tentang

hal ini. Ini tidak sesuai dengan teori

tentang retribusi dari Sproule-Jones and

White tentang arti retribusi, dimana

retribusi adalah semua bayaran yang

dilakukan bagi perorangan dalam

menggunakan layanan yang

mendatangkan keuntungan langsung

dari layanan itu. Masyarakat tidak akan

mengetahui apa keuntungan memiliki

ijin mendirikan bangunan bila tidak

diberi layanan akan informasi. Hal ini

tentu akan menimbulkan keengganan

dari masyarakat untuk mengurus surat

ijin mendirikan bangunan apalagi untuk

membayar retribusinya karena

masyarakat tidak tahu apa keuntungan

yang akan mereka peroleh bila memiliki

surat ijin mendirikan bangunan bagi

bangunan yang mereka miliki. Saat

masyarakat enggan mengurus surat ijin

mendirikan bangunan maka secara

tidak langsung akan mengurangi

penerimaan pemerintah dari retribusi

ini.

Dinas Kimpraswil tidak pernah

memberikan sosialisasi ijin mendirikan

bangunan karena peraturan daerah

yang ada dianggap sudah tidak lagi up

to date sehinga tidak mampu

mengakomodir kebutuhan akan

pelaksanaan pemberian ijin mendirikan

bangunan. Saat ini Dinas Kimpraswil

sedang merancang sebuah rancangan

peraturan daerah terbaru yang

menyangkut ijin mendirikan bangunan

dan akan diajukan ke Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) di

tahun 2011 nanti.

2. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunung Mas telah mengeluarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung

Mas Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Bangunan dan Izin Mendirikan

Bangunan, dimana dalam peraturan

daerah tersebut telah tertuang jelas

aturan-aturan serta sanksi yang

diberikan apabila ada yang melanggar.

Tetapi pada kenyataannya peraturan

daerah ini hanya diterbitkan tapi tidak

ditindaklanjuti dengan pengawasan

oleh instansi yang terkait dengan

penerbitan ijin mendirikan bangunan.

Hal ini dibuktikan dengan menurunnya

jumlah orang yang mengurus surat ijin

mendirikan bangunan.

Dari dua peraturan daerah yang ada

tapi tidak menghasilkan output yang

memuaskan untuk peningkatan

pengurusan surat ijin mendirikan

bangunan juga ke peningkatan

pendapatan asli daerah dari sektor

retribusi. Hal ini dapat dilihat pada data

di Kantor Pelayanan Satu Atap

Kabupaten Gunung Mas, dimana

jumlah surat IMB yang diterbitkan di

tahun 2009 sejumlah 26 surat dan di

tahun 2010 sampai bulan September

2010 baru delapan surat yang

diterbitkan. Hal ini otomatis akan

berdampak pada penurunan

pendapatan asli daerah dari retribusi

ijin mendirikan bangunan.

Bila kita kembalikan ke teori,

menurut Halim dan Nasir (2006:44),

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

”pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan”. Jadi apabila

peraturan sudah dikeluarkan maka

pemerintah berhak untuk menarik

pungutan pada retribusi ini dan juga

melakukan pengawasan dalam

pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian ditemukan

bahwa adanya peraturan daerah pun

tidak menjamin akan meningkatnya

pendapatan asli daerah melalui retribusi

ijin mendirikan bangunan. Dengan

bukti telah terbitnya dua peraturan

daerah tapi tidak didukung dengan

meningkatnya jumlah masyarakat yang

mengurus ijin mendirikan bangunan.

Dari temuan ini, peneliti mendapatkan

bahwa peraturan perundang-undangan

yang telah ada tidak diberlakukan

sepenuhnya oleh Dinas/instansi terkait

3. Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia

yang dimiliki oleh pemerintah sudah

memenuhi syarat tetapi jumlah SDM

yang tersedia masih belum mencukupi,

sehingga tidak semua pekerjaan bisa

ditanggulangi. Untuk teknis pelaksaan

ijin mendirikan bangunan ada di bawah

koordinasi Dinas Pekerjaan Umum, di

bidang Cipta Karya. Dari tabel dibawah

ini dapat kita lihat bahwa jumlah

pegawai negeri sipil yang ada di bidang

Cipta Karya sangat minim dan tenaga

yang khusus mengurus bidang tata kota

tidak ada, jadi bisa dilihat bahwa untuk

masalah tata ruang kota atau bangunan

hampr tidak tersentuh. Apalagi di

bidang Cipta Karya sendiri begitu

banyak kegiatan fisik lain yang juga

perlu mendapat perhatian, sehingga

sumber daya manusia yang memadai

hampir tidak ada.

Dari pegawai-pegawai yang ada di

atas, tidak ada satupun pegawai yang

membidangi masalah penataan kota.

Padahal secara struktural, sub bidang

tata kota ada di bawah bidang cipta

karya. Aturan yang berlaku dalam

sistem pemerintahan kita saat ini serta

rendahnya kemampuan birokrasi dalam

merespon kebutuhan masyarakat serta

tuntutan global menyebabkan terjadinya

krisis kepercayaan terhadap Birokrasi

Publik.

Dari permasalahan-permasalahan

yang ada di atas dapat kita tarik

kesimpulan bahwa jumlah sumber daya

manusia yang ada untuk berperan aktif

dalam hal pelayanan teknis ijin

mendirikan bangunan sangat kurang

bahkan boleh dibilang tidak ada. Tidak

ada pegawai di Dinas Kimpraswil

khususnya bagian teknis yang

membidangi masalah ijin mendirikan

bangunan sehingga tidak ada

pembinaan, pengaturan, pengendalian,

dan pengawasan oleh Dinas Kimpraswil

dalam hal mendirikan bangunan dan

hal ini sangat bertolak belakang dengan

maksud dan tujuan diberikannya ijin

mendirikan bangunan ( lihat Bab II

tentang maksud dan tujuan

diberikannya ijin mendirikan

bangunan).

4. Perilaku Aparat

Dalam hal ini yang bertugas untuk

mengawasi penertiban IMB adalah

Dinas Kimpraswil dan Satpol PP, tapi

dalam pelaksanaannya di lapangan

tidak ada penindakan tegas dari aparat

mengenai bangunan yang belum

memiliki IMB.

Masyarakat di Kabupaten Gunung

Mas masih memiiliki adat dan budaya

kekeluargaan yang kental jadi antara

aparat dengan masyarakat sebenarnya

bisa terjadi interaksi yang baik apabila

bisa saling memahami apa yang mereka

inginkan buat daerah mereka. Tapi

karena kurangnya pemahaman aparat

akan pentingnya Ijin Mendirikan

Bangunan itu sendiri akhirnya membuat

masyarakat semakin tidak perduli juga

tidak tahu. Tidak adanya koordinasi

antara dinas/instansi terkait juga tidak

adanya sanksi tegas dari pemerintah

daerah bagi masyarakat yang tidak

memiliki surat ijin mendirikan

bangunan membuat tidak tercapainya

optimalisasi penerimaan pendapatan

asli daerah dari sektor retribusi ijin


5. Perilaku Masyarakat Dalam

Mengurus IMB

Menurut Kasi Penerbitan Perijinan

Pelayanan Satu Atap Kabupaten

Gunung Mas, Agustina Yulistin, ST,

selama ini sistem yang berlaku di

masyarakat adalah sistem kesadaran

masyarakat sendiri. Pemerintah daerah

tidak mewajibkan masyarakat untuk


bangunan dengan memberikan sanksi

ataupun sosialisasi.

Dari penelitian di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa dalam mengurus

perijinan-perijinan yang ada, tidak ada

keharusan bagi masyarakat yang

diberlakukan oleh pemerintah untuk


bangunan. Misalnya dengan

membongkar bangunan-bangunan

tanpa ijin ataupun mensosialisasikan

peraturan daerah yang ada. Sehingga

saat sebuah peraturan daerah

dikeluarkan maka tanggapan yang

diberikan oleh masyarakat beragam.

Ada yang pasif dan adapula yang aktif.

Bila kita lihat dari hasil wawancara di

atas ditemukan fakta kalau masyarakat

tidak keberatan mengeluarkan biaya

untuk mengurus surat ijin mendirikan

bangunan. Masyarakat terkesan tidak

perduli atau asal-asalan karena mereka

tidak merasa membutuhkan IMB untuk

kepentingan pribadi mereka.

Bila kita kembali pada hasil

penelitian terdahulu, faktor biaya juga

menjadi salah satu penyebab rendahnya

minta masyarakat untuk mengurus

surat ijin mendirikan bangunan. Tetapi

berbeda halnya di Kabupaten Gunung

Mas, di sini masyarakat tidak begitu

mempermasalahkan masalah biaya

yang harus mereka keluarkan selama

biaya ini masih dalam batas kewajaran

dan hasil yang mereka peroleh pun

sepadan dengan biaya yang harus

mereka keluarkan.

Dari hasil penelitian di

Kabupaten Gunung Mas dapat ditarik

kesimpulan kendala yang dihadapi

pemerintah dalam meningkatkan


adalah bahwa sosialisasi kepada

masyarakat belum pernah diberikan

oleh pemerintah daerah setempat,

peraturan perundang-undangan yang

ada tidak dijalankan sebagaimana

mestinya, belum ada sub bidang khusus

yang menangani masalah bangunan dan

ijin mendirikan bangunan di dinas

Kimpraswil dan tidak ada koordinsi

anata dinas/instansi terkait.

Pandangan Masyarakat Tentang

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan :

1. Kesadaran Masyarakat Terhadap

Pentingnya Memiliki IMB

Belum adanya kesadaran dari

masyarakat pentingnya memiliki IMB

bagi bangunan rumahnya. Kegunaan

Ijin Mendirikan Bangunan bagi

masyarakat sendiri secara langsung

tidak begitu dirasakan oleh masyarakat

kecuali bila ada yang mau mengajukan

kredit dengan agunan rumah, maka

barulah masyarakat mulai

mengurusnya. Padahal selain sebagai

jaminan kredit di bank, Ijin Mendirikan

Bangunan juga memiliki fungsi sebagai

kepastian hukum akan bangunan yang

dimiliki, juga untuk penataan sebuah

kota agar terciptalah kota yang indah,

rapi dan cantik.

Bila kita kembalikan ke teori, Mar'at

(Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa

persepsi di pengaruhi oleh faktor

pengalaman, proses belajar, cakrawala,

dan pengetahuan terhadap objek

psikologis. Dari hasil wawancara di atas

dapat kita simpulkan bahwa pada

umumnya masyarakat tidak merasa

keberatan untuk mengeluarkan biaya

agar memiliki surat Ijin Mendirikan

Bangunan asal mereka tahu apa

kegunaan dan manfaatnya bagi mereka.

Prosedur pengurusan pun harus jelas

agar masyarakat di Kabupaten Gunung

Mas tahu kemana mereka harus

mengurus Ijin Mendirikan Bangunan

mereka. Dari hasil penelitian ditemukan

bahwa pengetahuan terhadap objek

psikologis dalam hal ini ijin mendirikan

bangunan sangatlah minim bahkan

hampir tidak ada.

2. IMB Di Mata Masyarakat

Bila kita lihat hasil wawancara di

atas, peran faktor sosialisasi pun

kembali diungkapkan. Peran sosialisasi

dari pemerintah sangat penting, dimana

ada penjelasan tentang pentingnya

memiliki ijin mendirikan bangunan bagi

masyarakat sehingga timbul kesadaran

dari masyarakat untuk memiliki ijin

mendirikan bangunan. Rasa kesadaran

ini akan menimbulkan kebutuhan akan

pentingnya memiliki ijin mendirikan

bangunan. Saat masyarakat butuh maka

mereka akan mengurus ijin mendirkan

bangunannya.

Dari kuisioner yang dilemparkan

pada masyarakat ditemukan

kesimpulan bahwa kendala yang ada

yang membuat masyarakat enggan

mengurus IMB adalah antara lain:

1. Terkait dengan sosialisasi, dimana

ketidaktahuan masyarakat

mengenai prosedur mengurus IMB

serta syarat-syarat yang harus

mereka penuhi.

2. Persyaratan yang harus dipenuhi

banyak sementara ada juga

persyaratan yang diminta tapi tidak

bisa dipenuhi.

3. Keenganan mengurusnya karena

tidak ada tindakan atau sanksi tegas

dari pemerintah daerah terkait

dengan penertiban bangunan tanpa

ijin.

4. Waktu pengurusan belum jelas

sehingga masyarakat merasa agak

kesulitan.

Dari hasil penelitian diketahui

bahwa kendala yang dihadapi

masyarakat dalam meningkatkan


kabupaten Gunung Mas, propinsi

Kalimantan Tengah adalah tidak adanya

penetapan yang pasti dari pemerintah

tentang standar biaya retribusi ijin

mendirikan bangunan, tidak ada

kejelasan kapan ijin akan selesai,

persyaratan yang diminta banyak dan

ada persyaratan yang diminta tetapi

tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat.

3. IMB Di Mata Pemerintah

Dari hasil wawancara dengan

beberapa pejabat publik di lingkungan

pemerintah Kabupaten Gunung Mas

tentang Ijin Mendirikan Bangunan

dapat diambil kesimpulan bahwa

kendala yang pemerintah hadapi adalah

:

a. Tidak adanya aturan yang

mengatur secara teknis di lapangan

yang bisa dipakai sebagai pedoman

untuk menerapkan penerbitan ijin

mendirikan bangunan. Selama ini

retribusi yang didapat dari ijin

mendirikan bangunan hanya

sekedar untuk pelengkap atau asal

ada pendapatan dari retribusi ijin

mendirikan bangunan tanpa

menelusuri lebih lanjut tentang

proses atau petunjuk teknis di

lapangan.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat

untuk mengurus IMB dikarenakan

masyarakat merasa tidak

diwajibkan oleh pemerintah untuk


bangunan sehingga masyarakat

merasa tidak perlu untuk

memilikinya.

c. Kurang memadainya SDM yang

pemerintah daerah miliki, jumlah

tenaga teknis yang ada juga tidak

memadai.

Dari hasil penelitian di atas dapat

ditarik kesimpulan tentang kendala-

kendala optimalisasi penerimaan

pendapatan asli daerah dari retribusi

Ijin Mendirikan Bangunan. Dari segi

sosialisasi yang tidak pernah

dilaksanakan membuat masyarakat

kurang memahami akan pentingnya

memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan

peraturan yang ada tidak pernah

dilaksanakan karena dianggap tidak

sesuai dengan aturan pemerintah pusat.

Walaupun peraturan telah dikeluarkan

tetapi dari hasil penelitian ini, peraturan

tersebut hanya dipublikasikan tetapi

tidak direalisasikan kelanjutannya.

Peraturan yang telah ada tidak akan

menjamin sempurnanya sebuah

peratutan daerah walaupun direvisi

selalu tetap akan ada kekurangannya.

Jumlah sumber daya pun kurang

memadai, bahkan bidang yang khusus

menangani masalah ijin bangunan tidak

secara khusus ada. Kurangnya

koordinasi antar dinas/instansi terkait

juga menambah semakin ruwetnya

masalah ijin mendirikan bangunan itu

sendiri di antara aparat pemerintah.

Hal-hal tersebut membuat terbentuklah

perilaku masyarakat yang terkesan

membangun tanpa memperdulikan

aturan-aturan yang berlaku.

Satu sama lain merupakan sebuah

mata rantai yang tidak terputus.

Perilaku dari aparat, jumlah sumber

daya, penegakan peraturan dan

sosialisasi akhirnya membentuk

perilaku masyarakat untuk lebih tidak

perduli akan pentingnya memiliki ijin

mendirikan bangunan. Masyarakat

bebas membangun tapi tidak melihat

penataan sebuah kota yang baik itu

seperti apa. Hal ini tentu sangat

berpengaruh terhadap peningkatan

pendapatan asli daerah melalui retribusi


Pandangan masyarakat Kabupaten

Gunung Mas sendiri tentang retribusi

ijin mendirikan bangunan adalah pada

umumnya masyarakat Kabupaten

Gunung Mas tidak merasa keberatan

untuk mengeluarkan biaya agar

memiliki surat Ijin Mendirikan

Bangunan asal mereka tahu apa

kegunaan dan manfaatnya bagi mereka.

Prosedur pengurusan pun harus jelas

agar masyarakat di Kabupaten Gunung

Mas tahu kemana mereka harus

mengurus Ijin Mendirikan Bangunan

mereka. Kembali lagi masalanya pada

sosialisasi yang tidak pernah

dilaksanakan.

Masyarakat Kabupaten Gunung

Mas sendiri apabila diberi penjelasan

yang jelas dan tepat maka mereka tidak

menolak untuk membayar retribusi ijin

mendirikan bangunan asal sesuai

dengan kemampuan masyarakat

setempat. Selain itu prosedur

pengurusan pun harus jelas dan syarat-

syarat yang diminta bisa mereka

penuhi.

Tidak adanya aturan secara teknis

yang mengatur tata cara pelaksanaan


sebagai pedoman bagi aparat daerah

membuat masyarakat merasa tidak

diwajibkan untuk mengurus surat ijin

mendirikan bangunan. Akhirnya

membuat rendahnya penerimaan asli


bangunan.

Sementara itu strategi pemerintah

daerah Kabupaten Gunung Mas dengan

rendahnya penerimaan pendapatan asli


bangunan adalah dengan melakukan

pendataan terhadap rumah-rumah

mana yang belum memiliki ijin

mendirikan bangunan, kemudian

dilakukan pemutihan sehingga

masyarakat diberi kesempatan untuk

mengurus ijin mendirikan bangunan

sampai batas waktu yang ditetapkan.

Apabila telah habis masa pemutihan,

tapi masyarakat belum juga mengurus

apalagi memiliki ijin mendirikan

bangunan, maka dengan sangat

terpaksa bangunan-bangunan mereka

akan dianggap liar dan dibongkar.

Tetapi untuk pemutihan pun tetap perlu

dikaji lebih jauh lagi bagaimana

prosedurnya di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti

tarik dari analisis terhadap kendala

yang dihadapi dalam meningkatkan


kabupaten Gunung Mas, Kalimantan

Tengah adalah :

1. Kendala optimalisasi pendapatan

asli daerah dari retribusi ijin

mendirikan bangunan adalah :

a. Kurangnya sosialisasi dari

pemerintah daerah membuat

masyarakat tidak memahami

akan pentingnya memiliki surat

ijin mendirikan bangunan serta

tidak tahu bagaimana dan cara

mengurus surat ijin mendirikan

bangunan ini.

b. Peraturan daerah sudah ada

tetapi tidak diikuti atau

ditindaklanjuti dengan

diterbitkannya peraturan

pelaksanaan yang mengatur

secara teknis berupa peraturan

bupati, hal ini terkait dengan

kepentingan pemerintah daerah

sendiri terhadap retribusi ijin


c. Kurangnya jumlah sumber daya

manusia yang ada di dinas

Kimpraswil membuat tidak

terdatanya bangunan-bangunan

tanpa ijin mendirikan.

d. Tidak ada sanksi yang tegas

dari pemerintah daerah untuk

masyarakat yang tidak memiliki


2. Pandangan masyarakat Kabupaten

Gunung Mas, Kalimantan Tengah

terhadap retribusi ijin mendirikan

bangunan adalah :

a. Masyarakat kurang mengetahui

manfaat apa yang bisa mereka

peroleh dengan memiliki surat


b. Masyarakat kurang mengetahui

bagaimana cara atau prosedur

untuk megurus surat ijin


Saran

Saran yang dapat diberikan agar

penerimaan pendapatan asli daerah dari


dapat meningkat adalah :

1. Peraturan-peraturan daerah yang

telah dibuat sebaiknya

ditindaklanjuti kemudian

disosialisasikan agar masyarakat

dapat mengerti akan manfaat dari

sebuah peraturan dan tidak ada

keterpaksaan bagi mereka untuk

melaksanakan peraturan yang telah

ada walaupun harus mengeluarkan

biaya ataupun waktu.

2. Perlu sanksi yang tegas dari

pemerintah daerah Kabupaten

Gunung Mas mengenai ijin


3. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi

menyeluruh dari pelaksanaan ijin

mendirikan bangunan hingga teknis

pemungutan retribusinya.

4. Menambah jumlah tenaga teknis

untuk pendataan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Riduansyah, Mohammad, 2003.

Kontribusi Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBD) Guna

Mendukung Pelaksanaan

Otonomi Daerah (Studi Kasus

Pemerintahan Daerah Kota

Bogor), Universitas Indonesia,

Jakarta.

Suryani, Ade Irma, 2008. Implementasi

Penerbitan Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) Dalam

Perspektif Azas-Azas Umum

Pemerintahan Yang Baik Di

Kabuapaten Sukamara. Tesis

Program Pasca Sarjana,

Universitas Diponegoro,

Semarang.

Siburian, Kasman, 2008. Implementasi

Pengawasan Pemerintah Kota

Medan Terhadap Izin

Mendirikan Bangunan. Tesis

Program Pasca Sarjana,

Universitas Sumatra Utara,

Medan.

Muhammadreza, 14 September 2008.

Kenali IMB Hindari Masalah.

Press released Multiply.co

Wahyuningsih, Nur Farida Tias, 2006.

Retribusi Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) Sebagai Salah

Satu Sumber Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Menunjang Pelaksanan

Pembangunan Ekonomi Di Kota

Surabaya Tahun 1997/1998-2003.

Tesis Program Pasca Sarjana,

Universitas Airlangga.

Surabaya.

Frenadin Adegustara, Syofiarti, Titin

Fatimah. Kontribusi Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah

Terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Dalam

Rangka Pelaksanaan Otonomi

Daerah (Studi di Tiga Daerah Di

Propinsi Sumatera Barat)

Sukmana, Julianto, 2004. Kualitas

Pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Pada Dinas

Tata Kota Di Kota Palembang.

Tesis Program Pasca Sarjana,

Universitas Gajah Mada.

Jogyakarta.

Priadi, 2007. Analisa Penyebab

Rendahnya Kinerja BUMD

Kabupaten Jombang Perspektif

Teori Ketidaksetaraan

Informasi. Disertasi Program

Pasca Sarjana, Universitas

Brawijaya. Malang.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten

Gunung Mas Tahun Anggaran

2006/2009.

BPS Kabupaten Gunung Mas, 2008.


Gunung Mas Dalam Angka, 2007.


Gunung Mas Dalam Angka, 2008.


Selayang Pandang Kabupaten Gunung

Mas, 2008. Kabupaten Gunung

Mas.

Undang-Undang RI, Nomor 28, 2009.

Tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 65,

2001. Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66,

2001. Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung

Mas, Nomor 10, 2008. Tentang

Bangunan Dan Izin Mendirikan

Bangunan.

Devas, Nick et. al. 1989. (Peny.).

Keuangan Pemerintah Daerah di

Indonesia. Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia.

Smith, B. C. 1985. Decentralization: The

Territorial Dimension of The State.

London: George Allen &

Unwin.

Bird, Richard M. 2000a.

Intergovernmental Relations:

Universal Principles, Local

Applications. International

Studies Program Working Paper.

Bird, Richard M. 2000b. Subnational

revenues: realities and prospect.

Paper yang disampaikan pada

Intergovernmental Fiscal Relations

and Local Financial Management

yang diselenggarakan oleh The

World Bank Institute.

Ahmad Yani, 2002, Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Daerah di Indonesia,

PT.Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan

dan Kerjasama Internasional,

Pusat Pengkajian Ekonomi dan

Keuangan Departemen

Keuangan RI, 2005, Evaluasi

Pelaksanaan UU No.34 Tahun

2000 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Jakarta.

Muhammad Zaenuddin, dalam Batam

Pos, Strategi Peningkatan PAD,

Selasa 20 November 2007

Muhammad Fauzan, 2006, Hukum

Pemerintahan Daerah; Kajian

Tentang Hubungan Keuangan

Antara Pusat dan Daerah, UII

Press, Yogyakarta.

Halim, Abdul (2004), Bunga Rampai

Manajemen Keuangan Daerah,

Edisi Revisi, UPP AMP YKPN,

Yogyakarta.

Analisis Kendala Dalam Meningkatkan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Documents