ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENANGANAN RISIKO KREDIT MACET PADA KENDARAAN BERMOTOR (BPRS AL SALAAM CABANG CINERE) SKRIPSI Diajukan sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,Sy) Disusun Oleh : MUHAMMAD FACHRYZA (1110046100219) PRODI MUAMALAT KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
105
Embed
ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30360...i ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENANGANAN RISIKO KREDIT MACET PADA KENDARAAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
PENANGANAN RISIKO KREDIT MACET PADA KENDARAAN
BERMOTOR (BPRS AL SALAAM CABANG CINERE)
SKRIPSI
Diajukan sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Syariah
(SE,Sy)
Disusun Oleh :
MUHAMMAD FACHRYZA
(1110046100219)
PRODI MUAMALAT
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015
ii
iii
iv
v
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang senantiasa
melimpahkan curahan rahmat dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta Salam tidak lupa penulis
curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut-
Nya.
Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, untuk itu dengan segala
kerendahan hati penulis akan menerima setiap pandangan dan saran yang terkait
dengan skripsi ini dengan hati terbuka.
Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan
pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis
ucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. H. Ah. Azharudin Lathif, M.Ag, MH. Bapak Abdurrauf, M.A, selaku Ketua dan
Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.PD, S.E. atas kesediaannya memberikan
waktu kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh
perhatian dan kesabaran.
4. Ibu Yuke Rahmawati, MA, Penasehat Akademik yang telah memberikan
bimbingan dan motivasi dalam menuntut ilmu selama bangku kuliah.
vi
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
untuk memberikan ilmunya kepada penulis selama bangku kuliah.
6. Bapak Azwar selaku Pimpinan BPRS Al Salaam Cabang Cinere yang telah
memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset.
7. Bapak Zulfikar Zulkarnain dan para staf BPRS Al Salaam Cabang Cinere dalam
memberikan data- data yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan
fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Royani dan Ibu Mardiyah Orang-orang nomor
satu di hati saya, motivasi terbesar saya. Serta adik-adiku tercinta, Rahmah,
Risqia, dan Alia. Terima kasih atas setiap doa’nya, setiap dukungannya. Berkat
doa dan motivasi mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk orang-orang terdekatku, terima kasih atas dukungan, semangat dan
keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu
melakukan yang terbaik.
11. Teman-teman terdekatku yang selalu membantu dalam mengerjakan skripsi dan
2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah
tekanan.
b. Objek yang diperjual belikan
1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
2) Bermanfaat
3) Penyerahannya dari penjual kepembeli dapat dilakukan
4) Merupakan hak milik penuh yang berakad
5) Sesuai dengan spesifikasi antara yang serahkan penjual dan yang
diterima pembeli
c. Akad sighat
1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
2) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi
barang maupun harga yang disepakati.
3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan
transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.
4) Tidak membatasi jangka waktu.
C. Konsep Pembiayaan Murabahah
1. Pengertian pembiayaan murabahah
Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan
syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim
digunakan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana,
murabahah berarti suatu penjualan barang serharga barang tersebut ditambah
22
keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian
menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Beberapa besar keuntungan
tersebut dapat
dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga
pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.28
Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang disepakati oleh
penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty
contracts, karena dalam murabahah ditentukan beberapa required rate of
profit-nya (Keuntungan yang ingin diperoleh).29
Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”,
karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli
tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang
ditambahkan pada biaya tersebut.30
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang
setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak
mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat
meminta uang muka pembelian pada nasabah).
28
Ibnu Abidin, Rad al-Mukhtar „alal Ardh al-Mukhtar, VI, hlm. 19-50: al-Kurtubi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, II, hlm. 211.
29 A. Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, Vol. 3. 2004), h. 113. 30
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, II¸ hlm. 293.
23
Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang
tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada
pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang
sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesanan.
Contoh si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang
harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil.
Tranksaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam,
antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam
Syafi’i dan Imam Ja’far Al-Shiddiq.
Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual beoleh meminta
pembayaran Hamish ghadiyah¸ yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal
ini sekadar untuk menunjukan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian
sipenjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil
pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, Hamish ghadiya ini
dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah hamish
ghadiyah-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus
ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya.
Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.31
2. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Murabahah
31
A.Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Vol.3. 2007), h.115.
24
Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’al-murabahah memiliki
beberapa manfaat, demikian juga risko yang harus diantisipasi. Bai’al-
murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya
adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual
dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’almurabahah juga
sangat sederhana.Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di
bank syariah. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain
sebagai berikut :
a. gagal atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
b. pergerakan harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar
naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa
mengubah harga jual beli tersebut.
c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah
karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga
nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungin
dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi
barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah
menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut
akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko
untuk menjualnya kepada pihak lain.
d. Dijual; karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka
ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah
25
bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk
menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.32
Secara umum, aplikasi perbankan dari bai’ al-murabahah dapat
digambarkan dalam skema berikut ini
Akad jual beli
Bayar
Beli barang kirim
D. Manajemen Risiko Pembiayaan dan Analisis Kelayakan Pembiayaan
1. Manajemen risiko
Manajamen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan
risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi
umum risiko, yaitu pada setiap usaha/kegiatan selalu terdapat kemungkinan
tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas
keputusan apapun yang telah diambil.33
32
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok,Gema Insani ,2001) ,h.107
33 Prof. Dr. H. Veithzal Rifai,S.E., M.M., M.B.A. dan Rifki Ismail, S.E., M.Ec. , Ph. D. Islamic Risk
Management For Islamic Bank ( Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2013), h. 64
Nasabah
Negosisi dan
persyratan
Bank
Supplier penjual
26
Manajemen risiko dikatakan pula sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan
untuk menanggapi risiko yang telah diketahui (melalui rencana analisis risiko
atau bentuk observasi lain) dalam rangka meminimalisi konsekuensi buruk
yang mungkin muncul.” Dalam hal ini risiko dijabarkan dalam bentuk rencana
atau prosedur yang reaktif. Manajemen risiko bermakna semua rangkaian
kegiatan yang berhubungan dengan risiko, dimana didalamnya termasuk
perencanaan (planning), penilaian (assesment) atau identifikasi dan analisis,
penanganan (handling), dan pemantauan (monitoring) risiko. Manajemen
risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasikan, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang
timbul dari kegiatan usaha bank, meliputi produk barang dan jasa perbankan,
baik pada bank konvesional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.34
2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko
Manajemen didalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak
terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan
(profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar manajemen haruslah
diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap
pengusaha dan manajer dimana pun mereka berada, baik dalam organisasi
bisnis, pelayanan publik maupun organisasi sosial kemasyarakatan. 35
34
Ibid h.65 35
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet,2006), h. 12
27
Fungsi dari manajemen risiko terbagi menjadi 4 yaitu :36
a. Menetapkan arah dan risiko keinginan dengan mengkaji ulang secara
berkala dan menyetujui batas risiko yang mengikuti perubahan strategi
perusahaan.
b. Menetapkan batas umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan
non-kredit, manajemen kekayaan, perdagangan dan kegiatan lain.
c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk
memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan,
dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan
sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem
komputerisasi segingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama
terhadap organisasi bank. Tentang Fungsi-fungsi manajemen tidak hanya
sesuai dengan yang disebutkan diatas unsur-unsur dari manajemen
dilengkapi dengan perencanaan yang baik harus dilakukan dengan
kegiatan yang meliputi:37
1) Forecasting (peramalan) adalah suatu peramalan usaha yang
sistematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu dimasa yang
akan datang dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan
36
Prof. Dr. H. Veithzal Rifai,S.E., M.M., M.B.A. dan Rifki Ismail, S.E., M.Ec. , Ph. D., Islamic Risk Management For Islamic Bank ( Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2013), h.83
37 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet,2006),
h.97
28
yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah memberi
informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2) Objective (tujuan) adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh
seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai tujuan dia bersedia
memberi pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu
terjangkau.
3) Policies (kebijakan) dapat berarti rencana kegiatan (plan of action)
atau juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok (guiding
principles) yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan
kegiatan yang berulang-ulang.
4) Programmes (program) adalah sederetan kegiatan yang digambarkan
untuk melaksanakan policies. Program itu merupakan rencanan
kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan sercara bertahap,
dan terikat dengan ruang (place) dan waktu (time). Program itu harus
merupakan suatu kesatuan yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan
dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi (closely
integrated).
5) Schedules (jadwal) adalah pembagian program yang harus
diselesaikan menurut urut-urutan waktu tertentu. Dalam keadaan
terpaksa schedules dapat berubah, tetapi program dan tujuan tidak
berubah.
29
6) Prosedur adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk
melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaannya dengan
program adalah: program menyatakan apa yang harus dikerjakan,
sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya. g.
Budget adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus
dikeluarkan oleh pendapatan yang diharapkan diperoleh dimasa yang
akan datang. Dengan demikian, budget dinyatakan dalam waktu, uang,
material dan unitunit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh
hasil yang diharapkan.
3. Proses manajemen pada risiko kredit dan analisis kelayakan pembiayaan
murabahah
Pengertian dari risiko kredit dalah risiko dimana nasabah atau debitur
atau counterpart tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai
kontrak atau kesepakatan yang telah dilakukan. Definisi ini dapat diperluas
yaitu bahwa risiko kredit adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas
kredit semakin menurun. Memang penurunan kualitas kredit dimaksud belum
tentu berimplikasi pada terjadinya kegagalan, namun paling tidak
kemungkinan terjadinya kegagalan akan semakin besar. Hal-hal yang
termasuk dalam Risiko kredit adalah :38
38
Ahza Anwari / Tuesday, 11 May 2010 12:29 http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103
30
a. Lending Risk (risiko kredit), yaitu risiko akibat nasabah / debitur tidak
mampu melunasi fasilitas yang telah diberikan oleh bank, baik berupa
fasilitas kredit langsung maupun tidak langsung (cash loan maupun non
cash loan)
b. Counterparty Risk, (rekanan risiko) risiko dimana counterpart tidak bisa
melunasi kewajibannya ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun
pada saat tanggal kesepakatan.
c. Issuer Risk, (penerbit risiko) risiko dimana penerbit suatu surat berharga
tidak bisa melunasi kepada bank sejumlah nilai surat berharga yang
dimiliki bank.
Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu
dengan analisis 5C, analisis 7P. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki
persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut
dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P lebih terinci juga jangkauan
analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C
dapat dijelaskan sebagai berikut:39
a. Character (karakter), adalah sifat watak seseorang dalam hal ini calon
debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa
sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar
39
Ahza Anwari / Tuesday, 11 May 2010 12:29 http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103
31
terpecaya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan”
nasabah membayar kreditnya.
b. Capacity (kapasitas), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam
membayar kreditnya yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola
bisnis serta kemampuan mencari laba.
c. Capital (modal), untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang
dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
d. Colleteral (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah
baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
e. Condition (keadaan), dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi
ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang seseuai sektor
masing-masing. Sementara itu penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut
:40
1) Personality (kepribadian), yaitu menilai nasabah dari segi
kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa
lalunya.
2) Party (kelompok), yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam
klafikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas
serta karakternya.
3) Perpose (tujuan), yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam
mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
40
Ibid h.93-94
32
4) Prospect (harapan), yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang
akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
5) Payment (pembayaran), yaitu merupakan ukuran bagaimana cara
nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber
mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh.
6) Profitability (keuntungan), untuk menganalisis bagaimana
kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7) Protection (perlndungan), tujuannya adalah bagaimana menjaga
kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan.
Analisis 5C dan 7P harus disempurnakan dengan 1S yaitu Syariah
Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai
benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah dan sesuai dengan fatwa
DSN.41
Seperti halnya bank konvesional, bank Islam juga menghadapi risiko
pembiayaan yang menyalurkan dananya kemasyarakat. Risiko pembiayaan
atau sering disebut pula risiko gagal merupakan suatu risiko akibat kegagalan
atau ketidak mampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan
pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi
perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan
41
Hafsah freya/ Friday, diakses pada 18 Jan 2013 08:40 dari http://freyacatatanku. blogspot.com/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankansyariah-i_18.html
33
tersebut merupakan gagal. Untuk mengantisipasi risiko pembiayaan aktivitas
manajemen risiko yang telah ditetapkan untuk bank Islam pada produk
murabahah dijelaskan sebagai berikut:42
Bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali
kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah
disepakati bersama. Khusus untuk transaksi murabahah dengan pesanan yang
sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank Islam hamper sama dengan
risiko dengan bank konvesional. Sedangkan dalam transaksi murabahah tanpa
pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk
membeli, menyebabkan bank menghadapi dua risiko. Pertama, tidak ada
jaminan bagi bank islam seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua,
bank Islam akan mengalami risiko kerugian, dikarenakan menurunnya nilai
barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan.43
4. Identifikasi risiko dan antisipasinya
Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya
mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya,
melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank
42
Prof. Dr. H. Veithzal Rifai,S.E., M.M., M.B.A. dan Rifki Ismail, S.E., M.Ec. , Ph. D., Islamic Risk Management For Islamic Bank ( Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2013), h.240 43
Ibid h.241-242
34
yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank
Islam terletak pada enam hal:44
a. Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalam proses ini
setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan
syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi
devisa.
b. Proses manajemen. Keunikan bank islam dalam proses manajemen terlihat
pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan chart of account
(CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan
prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional
pengembangan produk.
E. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000
Ketentuan umum fatwa DSN No : 17/DSN/IX/2000 Ta’zir
Pertama :
1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS
kepada nasabah yangmampu membayar, tetapi menunda-nunda
pembayaran dengan disengaja
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur
tidak boleh dikenakan sanksi.
44
A.Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Vol.3. 2007), h.256-257
35
3. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah
bersikap disiplin terhadap pembayaran.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan pada saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial.
Kedua :
Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelahtidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.
Ketiga :
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.
Ketentuan umum fatwa DSN No : 43/DSN-MUI/VIII/2004: Ta’widh
Pertama :
1. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari
ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pad pihak lain.
36
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang
seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang
pasti dialami dalam transaksi tersebut dengan bukan kerugian yang
diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
5. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang
menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istisna, serta murabahah
dan ijarah.
6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, gati rugi hanya boleh
dikenakan oleh shibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah
apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
Kedua :
1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak
(pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata
cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya
lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
Ketiga :
37
Jika salah satu pihak tidak menemukan kewajiban atau terjadi perselisihan di
antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaanya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
Keempat :
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.
38
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode
kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan
menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik
realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung
dilapangan.45
Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian
yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun
tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.46
Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi
berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang
yang berkompeten dibidangnya.47
Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif.
Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Bahwa
deskriptif-kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau
45
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 82. 46
Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005), h. 166. 47
Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2010), h. 3.
37 38
39
objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan
berupa bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang
tepat dan sistematis.48
2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan
Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendraan Bermotor. Kanor Pusat : Jl.
Cinere Raya Blok A No. 42 Cinere – Depok. Yang dilkukan penelitian pada
bulan Maret 2015.
3. Jenis Data
a. Data primer
Data primer merupakan sebuah informasi dan data yang diperoleh
penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian. Data
yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan pimpinan BPRS
Al Salaam cabang Cinere.
b. Data Sekunder
Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat
diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau
mendengarkannya. Dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh data
48
Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah (Jakarta: PT. Kompas Media
Nusantara, 2011), h. 43.
40
berupa laporan keuangan serta informasi-informasi dari internet maupun
jurnal.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Melakukan wawancara dengan narasumber, sehingga penulis
mendapat informasi langsung mengenai manajemen operasional yang
diterapkan pada bisnis syariah tersebut.
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang
memberikan jawaban atas pertanyaan.49
Hasil wawancara digunakan penulis
sebagai sumber data dalam penelitian ini.
5. Teknik Analisis Data
Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara
kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk
memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data,
mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari
penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta
pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan
49
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta:
Salemba Humanika, 2012), h. 118.
41
dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya dikemukakan
oleh rumusan masalah.50
Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data.
Analisis data dilakukan dengan cara:
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan
Hiberman
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil
penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan
sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan
menyatukan semua bentuk data mentah kedalam bentuk transkip atau
bahasa tertulis.51
50
Artikel, “Deskriptif Kualitatif”, diakses pada 14 Mei 2014 dari
tetap menjunjung tinggi profesionalisme. BPR Al Salaam hadir untuk
memberikan pelayanan “retail banking” bagi kemajuan bersama sesuai
dengan motto “Maju Dalam Kebersamaan”.
Kegiatan operasional BPR ini dimulai pada tanggal 29 Pebruari 1992
berdasarkan Akte No. 30 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, diubah dengan
akte No.14 tanggal 5 Desember 1991 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta,
yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan
No.C2-7937.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desember 1991 dan didaftarkan
pada Kantor Pengadilan Negeri di Bogor dibawah No. WB.DH.1.PR.01.10.92
serta diumumkan dalam tambahan No.657 dari Berita Negara RI No.13
tanggal 14 Pebruari 1992 dan tambahan No. 5045 dari Berita Negara RI
No.70 tanggal 1 September 2000.
Jumlah modal yang disetor pada awal berdiri tahun 1991, sebesar Rp.
69,8 juta dengan jumlah pemegang saham sebanyak 40 orang. Pada tahun
2003, modal yang disetor telah mencapai Rp. 1,28 milyar dengan jumlah
pemegang saham sebanyak 103 orang. Selanjutnya untuk mendukung
pengembangan telah disetujui peningkatan modal dasar perseroan dalam
RUPS tahun 2003 dari Rp. 1 milyar menjadi Rp. 5 milyar. Peningkatan
tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui
SK Nomor : C-04029 HT.01.04.TH.2004.
Keinginan para pemegang saham sejak awal pendirian untuk
menjadikan BPR Al Salaam sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat
45
ekonomi menengah ke bawah dengan corak khusus yaitu pelayanan
perbankan dengan nafas keislaman alhamdulillah sudah dapat kami wujudkan
dalam bentuk nyata melalui kegiatan operasi Perbankan Syariah sejak tanggal
3 Juli 2006.
2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BPRS Al Salaam54
a. Visi BPRS Al Salaam: “Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Terbaik di Indonesia”
b. Misi BPRS Al Salaam: “Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan
produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang
kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan
orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan
bagi stake holder”.
c. Motto BPRS Al Salaam: “Maju Dalam Kebersamaan”
d. Tujuan BPRS Al Salaam:
1) Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan kepada
nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal dalam hal
kualitas, kenyamanan, keamanan, dan keuntungan dalam hal
berinvestasi.
2) Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan.
3) Memberikan hasil yang terbaik bagi stake holder.
54
“Visi dan Misi BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.com/?fuseaction=home.general§ion=profil&subsection=visi_dan_misi