BAGIAN II Inventarisasi Data dan Analisis RP4D Kabupaten 2-47 Analisis Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah II.2 Terdapat 5 (lima) langkah dalam analisis pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah, yaitu: Langkah 9 Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah Langkah 10 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Langkah 11 Proyeksi Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Langkah 12 Perumusan Persoalan dan Tantangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Langkah 13 Workshop Tantangan dan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah Urutan prosedur / tahapan umum dalam setiap analisis pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut : Gambar 2.3. Urutan Prosedur Dalam Analisis Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah Penggunaan hasil penyusunan profil sebagai input awal analisis Analisis pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dengan menggunakan metode yang tepat LANGKAH 9 - 13 ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERUMAHAN &PERMUKIMAN DAERAH Langkah 9 - 13
55
Embed
Analisis Kebutuhan Pembangunan IIII..22 dan · PDF filePembangunan rumah susun sewa rusunawa Pengembangan pusat-pusat kegiatan di wilayah lain kabupaten untuk mengantisipasi arus urbanisasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Terdapat 5 (lima) langkah dalam analisis pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah, yaitu: Langkah 9 Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah Langkah 10 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Langkah 11 Proyeksi Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Langkah 12 Perumusan Persoalan dan Tantangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Langkah 13 Workshop Tantangan dan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah Urutan prosedur / tahapan umum dalam setiap analisis pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :
Gambar 2.3. Urutan Prosedur Dalam Analisis Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah
P enggu naan has il
pen yusunan p ro fil sebaga i
inpu t aw a l ana lis is
A na lis is pem bangunan dan
pengem bangan perum ahan
dan perm uk im an dengan
m en ggunakan m etode yang
tepa t
LA N G K AH 9 - 13 A N AL IS IS K E B U TU H A N P E M B A N G U N A N & P E N G E M B A N G A N P ER U M A H A N & P E R M U K IM A N D A E R A H
L an gkah 9 - 13
2-48
Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Kabupaten
LLaannggkkaahh 99
Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah merupakan kajian atas pengaruh kebijakan tata ruang yang ditetapkan dalam RTRW terhadap permasalahan perumahan dan permukiman yang mungkin timbul dan kebutuhan program yang harus dikembangkan.
TUJUAN
Menentukan pengaruh kebijakan tata ruang yang berimplikasi terhadap permasalahan pembangunan dan perkembangan perumahan dan permukiman yang mungkin timbul, dan program pengembangan perumahan dan permukiman yang harus dilakukan
MANFAAT
Sebagai dasar pengambil keputusan dalam menentukan arahan ruang pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman , serta menjadi input bagi:
• Perumusan Arahan Perkembangan Fisik Kota (Langkah 14a)
• Perumusan arahan struktur perumahan dan permukiman (Langkah 14b)
• Perumusan visi dan misi pembangunan dan pengembangan (Langkah 17)
Kegiatan yang dilakukan : 9a. Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Struktur Permukiman Wilayah Kabupaten
Prosedur yang dilakukan: 1. Gunakan data mengenai :
� Peta Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten, yang tercantum dalam RTRW Kabupaten, dari Profil Kebijakan Tata Ruang Daerah yang diperoleh pada langkah 5.
� Kebijakan pengembangan kawasan khusus dan struktur permukiman di kabupaten, dari langkah 5b.
� Data penetapan pusat pengembangan / kegiatan kabupaten dengan fungsi strategis (kawasan agropolitan, perkebunan, pesisir, lindung, dan kawasan lainnya; beserta fungsi khususnya), berupa uraian dan peta, yang diperoleh dari profil kebijakan penataan ruang, RTRW Kabupaten, dari langkah 5.
2. Analisis, melalui penguraian, implikasi rencana struktur tata ruang kabupaten yang menetapkan pusat pengembangan kegiatan kabupaten pada kawasan-kawasan tertentu (perdagangan, industri, pelabuhan, dll) terhadap struktur permukiman di wilayah kabupaten, atas : � Permasalahan permukiman yang mungkin timbul
akibat penetapan pusat pengembangan kegiatan kabupaten
� Kebutuhan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang diperlukan untuk mendukung pusat pengembangan kegiatan kabupaten, serta menyelesaikan permasalah yang timbul.
3. Analisis, melalui penguraian, implikasi rencana struktur tata ruang kabupaten yang menetapkan pusat pengembangan kegiatan kabupaten pada kawasan-kawasan tertentu (perdagangan, industri, pelabuhan, dll) terhadap permukiman perkotaan di wilayah kabupaten, atas : � Permasalahan permukiman yang mungkin timbul
akibat penetapan pusat pengembangan kegiatan kabupaten
Keluaran:
Implikasi kebijakan tata ruang terhadap:
• Permasalahan permukiman
• Program pembangunan dan pengembangan perumahan
dan permukiman
Implikasi Kebijakan Tata ruang terhadap permukiman perdesaan Kabupaten difokuskan pada kawasan khusus, misalnya kawasan pesisir, nelayan, transmigrasi, dsb, dan ditetapkan arahan umumnya dalam RP4D Kabupaten.
2-50
� Kebutuhan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang diperlukan untuk mendukung pusat pengembangan kegiatan kabupaten, serta menyelesaikan permasalah yang timbul.
Sebagai gambaran, permasalahan yang mungkin timbul dan kebutuhan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, di wilayah kabupaten secara umum maupun di wilayah perkotaan kabupaten, dapat dilihat pada Contoh 2.49. Prosedur kegiatan 9 ini secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 2.4.
9B. Implikasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Wilayah Perkotaan Kabupaten
Prosedur yang dilakukan: 1. Gunakan data mengenai :
� Peta Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten, yang tercantum dalam RTRW Kabupaten, dari Profil Kebijakan Tata Ruang Daerah yang diperoleh pada langkah 5.
� Kebijakan pengembangan kawasan khusus dan struktur permukiman di kabupaten, dari langkah 5b.
� Data penetapan pusat pengembangan / kegiatan kabupaten dengan fungsi strategis (kawasan agropolitan, perkebunan, pesisir, lindung, dan kawasan lainnya; beserta fungsi khususnya), berupa uraian dan peta, yang diperoleh dari profil kebijakan penataan ruang, RTRW Kabupaten, dari langkah 5.
� Penetapan wilayah perkotaan kabupaten, dari langkah 5d.
� Data mengenai profil umum perumahan dan permukiman wilayah kabupaten, dari langkah 7a.
� Data mengenai profil perumahan dan permukiman wilayah perkotaan kabupaten, dari langkah 7b.
2. Analisis, melalui penguraian, implikasi rencana struktur tata ruang kabupaten yang menetapkan pusat pengembangan kegiatan kabupaten pada kawasan-kawasan tertentu (perdagangan, industri, pelabuhan, dll) terhadap permukiman perkotaan di wilayah kabupaten, atas :
� Permasalahan permukiman yang mungkin timbul akibat penetapan pusat pengembangan kegiatan kabupaten
� Kebutuhan program pembangunan dan
pengembangan perumahan dan permukiman yang diperlukan untuk mendukung pusat pengembangan kegiatan kabupaten, serta menyelesaikan permasalah yang timbul.
Sebagai gambaran, permasalahan yang mungkin timbul dan kebutuhan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, di wilayah kabupaten secara umum maupun di wilayah perkotaan kabupaten, dapat dilihat pada Contoh 2.49. Prosedur kegiatan 9 ini secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 2.4.
Gambar 2.4. Prosedur 9 - Analisis Implikasi Tata Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Analisis implikasi Kebijakan Penataan Ruang terhadap
Permukiman
Profil kebijakan penataan ruang kota/kabupaten, langkah 5
- Rencana struktur ruang - Kebijakan pengembangan kawasan khusus dan struktur permukiman di kabupaten- kebijakan pusat pengembangan / kegiatan kabupaten dengan fungsi strategis dan khusus
Implikasi Kebijakan Tata Ruang terhadap :
- Permasalahan permukiman yang mungkin timbul - Kebutuhan program pembangunan dan pengembangan perkim Di wilayah kabupaten secara umum dan wilayah perkotaan kabupaten
- Profil umum perkim wilayah kabupaten, dari langkah 7a. - Profil perkim wilayah perkotaan kabupaten, dari langkah 7b.
Penentuan wilayah kabupaten yang termasuk dalam wilayah perkotaan
kabupaten
Wilayah Perkotaan Kabupaten (kecamatan-
kecamatan)
Karakteristik Pemilihan Wilayah Perkotaan
Kabupaten
2-52
Contoh 2.49. Tabel Permasalahan yang Mungkin Timbul dan Kebutuhan Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman sebagai Implikasi Kebijakan Tata Ruang di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Kabupaten Secara Umum
Kawasan Permukiman Kabupaten No
Implikasi Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten
terhadap :
Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan
Agropolitan / Pertanian
Kawasan Industri Kawasan Nelayan
Kawasan Lindung & Rawan Bencana
1 Permasalahan Permukiman Kabupaten yang mungkin dan atau telah timbul
� Meningkatnya kantong-kantong permukiman kumuh dan ilegal
� Rendahnya pelayanan PSU
� Rendahnya kualitas permukiman perdesaan
� Rendahnya pelayanan PSU
� Tumbuhnya kantong-kantong permukiman kumuh
� Rendahnya pelayanan PSU
� Tumbuhnya kantong-kantong permukiman kumuh
� Rendahnya pelayanan PSU
� Permukiman kumuh dan ilegal
� Rendahnya pelayanan PSU
2 Kebutuhan Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan permukiman Kabupaten
� Pembangunan rumah susun sewa rusunawa
� Pengembangan pusat-pusat kegiatan di wilayah lain kabupaten untuk mengantisipasi arus urbanisasi
� Peningkatan kualitas permukiman
� � Pembangunan rumah susun sewa rusunawa
� Pengembangan KASIBA/LISIBABS
� Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
� Peningkatan kualitas lingkungan permukiman nelayan
� Pengendalian dan penataan permukiman pada kawasan lindung dan rawan bencana
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Perkotaan Kabupaten merupakan kajian atas kemampuan fisik wilayah perkotaan kabupaten dalam menampung perkembangan permukiman.
TUJUAN
Menentukan arah perkembangan permukiman yang tidak melanggar wilayah terlarang pembangunan permukiman dan memenuhi kesesuaian lahan fisik kabupaten.
MANFAAT
Sebagai dasar pengambil keputusan dalam menentukan arahan ruang pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, serta menjadi input bagi:
Kegiatan 10a. Sebagai input/ dasar bagi:
•• Perumusan arahan struktur perumahan dan permukiman (Langkah 14b)
•• Perumusan Konsep Pembangunan dan Pengembangan Rumah Baru (Langkah 15a)
•• Perumusan Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Langkah 15b)
Kegiatan 10b. Sebagai input/ dasar bagi:
• Perumusan Arahan Perkembangan Fisik Kota (Langkah 14a)
• Perumusan arahan struktur perumahan dan permukiman (Langkah 14b)
• Perumusan Konsep Pembangunan dan Pengembangan Rumah Baru (Langkah 15a)
• Perumusan Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Langkah 15b)
• Perumusan Konsep Pembangunan dan Pengembangan
2-54
Kegiatan yang dilakukan : 10a. Analisis wilayah terlarang untuk
pembangunan perumahan (negative list) Prosedur yang dilakukan : 1. Gunakan hasil kompilasi data atas peta kesesuaian
lahan kabupaten, profil kebijakan tata ruang kabupaten (RTRW kabupaten) dari langkah 5.
2. Buat daftar negatif list pengembangan permukiman yang terdiri dari : � guna lahan/kawasan lindung pada peta tersebut,
yang termasuk dalam kawasan negative list yang terlarang bagi pengembangan kawasan permukiman. (kriteria kawasan lindung dapat dilihat pada box di bawah ini)
� kawasan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, RTRW, sebagai kawasan dengan fungsi khusus dan strategis, seperti : kawasan agropolitan, kawasan militer, kawasan industri besar,dan lahan dengan penguasaan besar .
3. Sebutkan sebaran lokasi/tempat negative list tersebut. 4. Tunjukkan kawasan/guna lahan negative list dan
sebaran lokasinya pada peta, seperti pada Contoh 2.50. Prosedur kegiatan 10a ini dapat dilihat pada Gambar 2.5.
Keluaran:
Daftar dan sebaran kawasan atau guna lahan yang termasuk dalam negative list / terlarang untuk dikembangkan menjadi
permukiman
Gambar 2.5
Prosedur 10a - Analisis Negative List Pengembangan Permukiman
Kriteria kawasan lindung yang menjadi negative list pengembangan permukiman, mengacu pada Keppres No. 32 Tahun 1990, mengenai Penetapan Kawasan Lindung, dengan jenis kawasan lindung berikut: 1. Kawasan Hutan Lindung 2. Kawasan Suaka Alam & Cagar Budaya (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional ) 3. Kawasan rawan bencana alam (rawan letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, gelombang
pasang dan banjir) 4. Waduk / danau / bendungan dan sekitar mata air 5. Sungai & sempadannya
CONTOH 2.50.Peta Indikasi Lokasi Negative List, Kawasan yang Dapat Dikembangkan Menjadi Kawasan Permukiman
2-56
10b. Analisis Daya Tampung Perumahan dan
Permukiman Wilayah Perkotaan Kabupaten
Prosedur yang dilakukan: 1. Gunakan data mengenai :
� Data luas dan sebaran (& peta) permukiman eksisting, dari langkah 7
� Data luas dan sebaran (& peta) kesesuaian lahan permukiman yang dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan kesesuaian lahan, dari langkah 5
� Ketentuan perbandingan antara luas lahan permukiman dengan PSU, yang terdapat dalam RTRW (bila terdapat ketentuan), dari langkah 5.
� Hasil penetapan delineasi wilayah perkotaan kabupaten dari langkah 9..
2. Luas Lahan bagi perumahan dan permukiman di lahan yang sesuai untuk peruntukan permukiman dan masih belum terbangun per kecamatan, berdasarkan rumus berikut.
3. Petakan wilayah yang disediakan lahan perumahan
dan permukimannya bagi kawasan permukiman baru dan PSU baru di wilayah perkotaan kabupaten seperti pada Contoh 2.51.
4. Hitung perbandingan luas lahan bagi permukiman dan PSU dengan ketentuan komposisi perbandingan, dapat dilakukan dengan asumsi berikut : � Menggunakan ketentuan proporsi perbandingan
sesuai yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten, seperti pada Gambar 2.6.
Keluaran:
� Luas dan sebaran lahan bagi pengembangan
kawasasan permukiman & infrastruktur baru
�� Jumlah rumah yang dapat ditampung
Luas Lahan Perumahan & Permukiman = Luas lahan yang sesuai untuk permukiman – Luas lahan permukiman terbangun yang terletak di kawasan yang sesuai untuk
dengan menghitung jumlah rumah yang dapat dibangun pada lahan yang dapat dikembangkan menjadi permukiman baru dengan asumsi luas lahan berdasarkan proporsi 1 : 3 : 6 sebagai berikut : type kecil 200 m2 (proporsi “6”), menengah 400 m2 (proporsi “3”) dan type besar 600 m2 (proporsi “1”).
6. Tabulasikan hasil hitungan luas lahan dan daya tampung (jumlah rumah baru) tersebut seperti pada Contoh 2.52.
Prosedur pada kegiatan 10c ini dapat dilihat pada Gambar 2.8.
Gambar 2.8 Prosedur 10c - Analisis Daya Tampung Perumahan dan Permukiman pada Wilayah
Perkotaan Kabupaten
Data luas dan sebaran (& peta)
permukiman eksisting, dari
langkah 7
Data luas dan sebaran (& peta) kesesuaian lahan permukiman yg
dapat dikembangkan, dari
langkah 5
Hitung luas dan sebaran ketersediaan lahan bagi
permukiman dan infrastruktur baru per kecamatan
Luas lahan bagi permukiman Baru
Rumus perhitungan luas lahan & infrastruktur baru
Luas dan sebaran ketersediaan lahan bagi permukiman dan infrastruktur
baru per kecamatan
Asumsi perbandingan luas lahan permukiman : PSU :
- Ditetapkan RTRW, atau - Luas permukiman : Luas PSU = 70 % : 30 %
Hitung perbandingan luas lahan bagi permukiman dan PSU
dengan ketentuan komposisi perbandingan
Hitung Daya Tampung Perumahan & Permukiman � jumlah rumah baru dengan
ketentuan komposisi perbandingan 1 : 3 : 6
Luas lahan bagi PSU di permukiman baru
Asumsi perbandingan luas rumah : type kecil 200 m2 (proporsi “6”), menengah 400 m2 (proporsi “3”) dan type besar 600 m2 (proporsi
“1”).
Daya tampung perumahan & permukiman � jumlah rumah Baru
2-60
Contoh 2.52 - Format Tabel Daya Tampung Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Baru Kabupaten “Bandung Barat”
Luas Lahan Bagi Permukiman Baru (ha)
NO KECAMATAN Luas Lahan Sesuai untuk Permukiman
(ha)
Luas Lahan Permukiman
Terbangun Yang Terletak Di Kawasan Yang Sesuai Untuk Permukiman (ha)
Proyeksi Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman merupakan kajian atas kebutuhan akan perumahan dan permukiman berdasarkan karakter perkembangan penduduk dan kondisi serta permasalahan permukiman yang telah ada di wilayah perkotaan kabupaten.
TUJUAN
Menentukan jumlah kebutuhan dan sebaran rumah dan peningkatan kualitas permukiman berdasarkan kondisi kependudukan dan permasalahan pada wilayah perkotaan kabupaten.
MANFAAT
Sebagai dasar pengambil keputusan dalam menentukan pola penyediaan rumah dan pola penanganan permukiman, serta menjadi input bagi:
Kegiatan 11a. Sebagai input/ dasar bagi:
• Perumusan Arahan Perkembangan Fisik Kota (Langkah 14a)
• Perumusan Arahan Struktur Perumahan dan Permukiman (Langkah 14b)
• Perumusan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan (Langkah 18)
• Perumusan Rencana Pengembangan Sumber Daya perumahan dan permukiman Daerah (Langkah 19)
Kegiatan 11b. Sebagai input/ dasar bagi:
• Perumusan Konsep Pembangunan dan Pengembangan Rumah Baru (langkah 15a)
Kegiatan 11c. Sebagai input/ dasar bagi:
• Perumusan Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Langkah 15b)
Kegiatan 11d. Sebagai input/ dasar bagi:
• Perumusan Konsep Pembangunan dan Pengembangan Rumah Baru (langkah 15a)
• Perumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru (langkah 18a)
2-62
Kegiatan 11e. Sebagai input/ dasar bagi:
• Perumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru (langkah 18a)
Kegiatan 11f. Sebagai input/ dasar bagi:
• Perumusan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan (Langkah 16b)
11a. Proyeksi Kebutuhan berdasarkan
pertumbuhan rumah tangga/ KK dan Backlog
Prosedur yang dilakukan untuk : Perhitungan Laju Pertumbuhan Rumah Tangga / KK 1. Gunakan :
� data jumlah rumah tangga 5 tahun terakhir s.d tahun ke-x (tahun terakhir), pada kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah perkotaan dari langkah 6.
� Laju pertumbuhan rumah tangga/ KK, bila tidak terdapat dapat gunakan laju pertumbuhan penduduk, dari langkah 6.
Keluaran:
• Laju pertumbuhan rumah tangga/KK
• jumlah rumah tangga/KK sampai dengan 10 tahun di
muka, akhir tahun perencanaan
• backlog kebutuhan rumah
• Kebutuhan Rumah Akibat Pertumbuhan Penduduk
• Kebutuhan Rumah Total
Ilustrasi Perhitungan dan Sebaran Pemenuhan Kebutuhan Rumah
Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah di Wilayah Kabupaten, didasarkan pada karakteristik masing-masing wilayah. Khusus untuk Kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Metropolitan, harus mempertimbangkan “limpahan” kebutuhan rumah dari wilayah Metropolitan di sekitarnya. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan rumah untuk MBR diasumsikan 20% berupa Rumah Susun di Kota inti, dan 80% didistribusikan ke Kota/ Kabupaten sekitarnya, sesuai dengan karakteristik masing-masing.
Kota atau Kabupaten yang berbatasan dengan Kota inti atau Metropolitan harus memperhitungkan “limpahan” kebutuhan rumah dari Kota intinya.
Pemenuhan kebutuhan rumah pada Kota inti dapat disebar ke hinterland-nya, yaitu Kota atau Kabupaten yang berbatasan, sesuai dengan karakteristik tiap Kota/ Kabupaten tersebut. Asumsi:
Perbandingan pemenuhan kebutuhan rumah di Kota inti (PKN Metropolitan): di Kota/Kabupaten hinterland-nya adalah 20% : 80%
Bila laju pertumbuhan rumah tangga/KK tidak tersedia, maka hitung laju pertumbuhan rumah tangga/KK dalam 5 tahun (gunakan data 10 tahun terakhir, bila data tersedia), dengan rumus berikut : - Bila pertumbuhan rumah tangga/ KK tetap
Pertumbuhan rumah tangga/ KK tetap Bila setiap tahun, pertambahan rumah tangga/KK memiliki jumlah relatif sama. Pertumbuhan rumah tangga/ KK linier Bila pertambahan rumah tangga/KK per tahun tidak relatif sama, tapi tidak menunjukkan lonjakan perkembangan rumah tangga Pertumbuhan rumah tangga/ KK eksponensial Bila setiap tahun, pertambahan rumah tangga/KK memiliki jumlah yang makin lama meningkat, misal 2 kali lipat, 3 kali lipat, dst.
Contoh Perhitungan Jumlah Pertambahan Rumah Tangga Tetap Data terakhir diperoleh : Jumlah KK tahun 2007= 245 KK Jumlah KK tahun 2006 = 230 KK,data tahun-tahun sebelumnya pun memiliki perbedaan yang sama
Pn = P1 =jumlah KK thn 2009 P0 = jumlah KK thn 2006 b = jumlah pertambahan rumah tangga/KK= P2007 – P2006 = 245 –230 = 15
b = Pn – P0 ..................................................(rumus 2) di mana : b = Jumlah pertambahan rumah tangga/ KK per tahun Pn = Jumlah rumah tangga/ KK pada akhir tahun perhitungan Po = Jumlah rumah tangga/ KK pada akhir tahun perhitungan
2-64
- Bila pertumbuhan rumah tangga/KK linier
Perhitungan Tahun Perencanaan
• Tahun Terakhir = tahun penyusunan analisis RP4D = th ke X
• Tahun awal perencanaan = th ke X + 1
• Tahun akhir perencanaan = th ke X + 10
Contoh : Penyusunan RP4D tahun 2007
• Tahun terakhir = th 2007
• Tahun awal perencanaan = th 2008
• Tahun akhir perencanaan = th 2017
b = Pn – P0 ..................................................(rumus 3) n
r = b_____ x k ...................................(rumus 4) ½ (P0 + Pn) di mana : b = Jumlah pertambahan rumah tangga/ KK per tahun Pn = Jumlah rumah tangga/ KK pada akhir tahun perhitungan Po = Jumlah rumah tangga/ KK pada awal tahun perhitungan n = jumlah tahun, 5 atau 10 (tergantung ketersediaan data)
k = konstanta (100)
r = laju pertumbuhan per tahun
Contoh Perhitungan Jumlah Pertumbuhan Rumah Tangga / KK Linier Data terakhir diperoleh : Jumlah KK tahun 2007= 245 KK Jumlah KK tahun 2002 = 192 KK
Pn = P2007 =jumlah KK thn 2007 P0 = P2002 =jumlah KK thn 2002 n = 6 thn, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
b = Pn – P0 = 245 – 192 = 53 = 8,83 n 6 6
r = b_____ x k = 8,83_________ x 100 = 8,83_ x 100= 0,040 x 100 = 4 % ½ (P0 + Pn) ½ (245+192) 218,5 Jadi laju pertumbuhan rumah tangga/KK per tahun adalah 4 %.
� Gunakan hasil laju pertumbuhan rumah tangga/KK dari data yang tersedia atau dari perhitungan di atas.
� Hitung proyeksi jumlah rumah tangga/KK dari th-x, saat ini, s.d th-x + 10, akhir tahun perencanaan, dengan rumus berikut : - Bila pertumbuhan rumah tangga/KK tetap
Pn
r = Ln P0 ......................................................(rumus 5) n di mana : b = Jumlah pertambahan rumah tangga/ KK per tahun Pn = Jumlah rumah tangga/ KK pada akhir tahun perhitungan Po = Jumlah rumah tangga/ KK pada akhir tahun perhitungan n = 5 atau 10 (tergantung ketersediaan data)
k = konstanta (100)
r = laju pertumbuhan per tahun
Contoh Perhitungan Jumlah Pertumbuhan Rumah Tangga / KK Eksponensial Data terakhir diperoleh : Jumlah KK tahun 2007= 245 KK Jumlah KK tahun 2002 = 87 KK
Pn = P2007 =jumlah KK thn 2007 P0 = P2002 =jumlah KK thn 2002 n = 6 thn, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Pn 245 r = Ln P0 = Ln 87 = Ln 282 = 5,64 = 0,94 %
n 6 6 6 Jadi laju pertumbuhan rumah tangga/KK per tahun adalah 0,94 %.
2-66
- Bila pertumbuhan rumah tangga/KK linier
Pti = Po + b, .......................................(rumus 6) di mana Pt = Jumlah Rumah Tangga pada tahun t Po = Jumlah Rumah Tangga pada tahun 0 (tahun dasar = th-X) b = pertambahan rumah tangga / KK i = tahun ke 1, 2,....., 10
Contoh Perhitungan Proyeksi Jumlah Rumah Tangga, pertumbuhan Tetap Data terakhir diperoleh : Jumlah KK tahun 2007= 245 KK
b = jumlah pertambahan rumah tangga/KK = 15 KK per tahun Pti = Po + b P2008 = P2007 + 15 = 245 + 15 = 260 P2009 = P2008 + 15 = 260 + 15 = 275 dan seterusnya sampai dengan akhir tahun perencanaan
Pti = Po + nir .................................. (rumus 7) , di mana Pt = Jumlah Rumah Tangga pada tahun t Po = Jumlah Rumah Tangga pada tahun 0 (tahun dasar = th-X) n = jumlah tahun proyeksi
r = laju pertumbuhan rumah
tangga / KK
i = tahun ke 1, 2,....., 10
Contoh Perhitungan Proyeksi Jumlah Rumah Tangga, pertumbuhan Linier Data terakhir diperoleh : Jumlah KK tahun 2007= 245 KK
b = jumlah pertambahan rumah tangga/KK = 4 % per tahun Pti = Po + nir P2017 = P2007 + (10 x 4%)= 245 + (10 x 0,04) = 245 + 4 = 249 Jadi proyeksi jumlah rumah tangga pada thn 2017 adalah 249 KK
3. Tuliskan hasil perhitungan proyeksi dalam seperti
pada Contoh 2.53.
Perhitungan Backlog Kebutuhan Rumah 1. Gunakan data jumlah rumah tangga tahun ke-X
(tahun terakhir), dan jumlah rumah tahun ke-X, untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan kabupaten dari langkah 6.
2. Hitung backlog kebutuhan rumah dengan rumus berikut :
Pti = Po (1+nir).........................(rumus 8)
, di mana Pt = Jumlah Rumah Tangga pada tahun t Po = Jumlah Rumah Tangga pada tahun 0 (tahun dasar = th-X) n = jumlah tahun proyeksi
r = laju pertumbuhan rumah
tangga / KK i = tahun ke 1, 2,....., 10
Contoh Perhitungan Proyeksi Jumlah Rumah Tangga, pertumbuhan Eksponensial Data terakhir diperoleh : Jumlah KK tahun 2006= 245 KK
r = Laju pertumbuhan rumah tangga/KK = 0,94 % per tahun
Pti = Po (1+nir)
P2016 = P2007 (1+100,94) = 245 x (1+100,94) = 245 x (9,71) = 2.134 Jadi proyeksi jumlah rumah tangga pada thn 2017 adalah 2.134 KK/rumah tangga
Backlog = Jumlah Rumah Tangga / KK tahun ke-X – Jumlah Rumah tahun ke-X
……………………………………….........................(rumus 9)
2-68
Perhitungan Kebutuhan Rumah Akibat Pertumbuhan Penduduk 1. Gunakan data jumlah rumah tangga/KK tahun ke-X,
hasil perhitungan hasil proyeksi jumlah rumah tangga/KK tahun ke-X s.d tahun ke-X+10, untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan kabupaten, dari langkah 6.
2. Hitung jumlah kebutuhan rumah sampai th ke x+10, akhir tahun perencanaan, dengan rumus berikut.
Kebutuhan Rumah th ke i = Proyeksi Jumlah Rumah Tangga/KK th ke i – Jumlah Rumah Tangga / KK tahun ke-X
Proyeksi jumlah rumah tangga, menggunakan pertumbuhan rumah tangga linier, dengan Laju pertumbuhan rumah tangga sama dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata = 4,7 % per tahun.
2-70
Perhitungan Kebutuhan Rumah Total 1. Gunakan hasil perhitungan kebutuhan rumah akibat
pertumbuhan penduduk dan backlog, untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan kabupaten, dari hasil perhitungan di atas.
2. Hitung jumlah kebutuhan rumah total (di th ke x+10), akhir tahun perencanaan, dengan rumus berikut.
3. Hitung jumlah demand/kebutuhan rumah
berdasarkan proporsi rumah berimbang 1 : 3 : 6. 4. Tuliskan hasil perhitungan proyeksi seperti pada
Contoh 2.54. Prosedur pada kegiatan 11a ini dapat dilihat pada Gambar 2.9.
11b. Proyeksi Kebutuhan Berdasarkan
Segmentasi Pendapatan
Kegiatan yang dilakukan: 1. Gunakan data jumlah penduduk berdasarkan
segmentasi pendapatan (Miskin, MBR, berpendapatan menengah - atas) tahun ke-x (tahun terakhir), untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan kabupaten, dari langkah 6.
2. Hitung proporsi segmentasi pendapatan penduduk tersebut untuk tiap kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan.
3. Tabulasikan hasil perhitungan proporsi tersebut seperti pada tabel 2.56.
4. Hitung demand rumah di akhir tahun perencanaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan segmentasi pendapatan penduduk (miskin, MBR, menengah – atas, yang telah dihitung proporsinya, pada prosedur 3 di atas).
5. Tabulasikan hasil perhitungan proporsi tersebut seperti pada tabel 2.56.
Kebutuhan Rumah Total (Th ke X+10) = Kebutuhan Rumah Akibat Pertumbuhan Penduduk + Backlog
Kemampuan dalam Membangun Rumah & Karakteristik Umum Kawasan Perumahan
dan permukiman yang Ditempati Lokasi Kawasan
Arahan Penanganan
Perkabupatenan Pada kawasan khusus perumahan dan permukiman :
• kawasan kumuh perkabupatenan
• kawasan kumuh metropolitan
• kawasan industri
• kawasan pelabuhan
• kawasan khusus lain sesuai karakter kawasan
Rumah Susun, Rumah Sewa Rusunawa peningkatan kualitas, baik hunian (rumah) maupun lingkungan permukiman,
2 Masyarakat Berpendapatan Menengah - Atas
1 dan 3 • Masyarakat memiliki daya beli dan kemampuan membeli rumah
• Masyarakat memiliki akses ke lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kredit
• Perkabupatenan
• Perdesaan
Rumah swadaya Rumah developer (Real Estate)
Keterangan : Arahan kemungkinan penangangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten dan program penanganan yang telah ditetapkan dalam program pengembangan perumahan dan permukiman kabupaten tersebut.
2-77
Contoh 2.56 Format Tabel Proyeksi Kebutuhan Jumlah Rumah Tangga/KK berdasarkan Segmentasi Pendapatan Penduduk
Perhitungan Jumlah Penduduk pada Kawasan Bermasalah 1. Gunakan data permukiman yang bermasalah
berdasarkan jenisnya (padat, kumuh, pesisir, bencana, dll tergantung pada kondisi kabupaten) pada wilayah perkotaan kabupaten, yang diperoleh dari langkah 7.
2. Delineasi (batas) kawasan permukiman yang bermasalah tersebut, kemudian petakan seperti pada Contoh Gambar 2.57.
3. Hitung kebutuhan luas penanganan kawasan permukiman yang bermasalah dengan menghitung luas kawasan tersebut dari peta yang telah dibuat pada gambar 2.57 tersebut.
Data jumlah penduduk
berdasarkan segmentasi
pendapatan, tahun ke-x (tahun
terakhir) per kecamatan, dari
langkah 6
Hitung jumlah
rumah tangga/KK
Asumsi jumlah
jiwa/KK
Jumlah Rumah
Tangga/KK tahun
ke-x (tahun terakhir)
Proyeksikan jumlah rumah
tangga / KK sampai
dengan Tahun ke-X+10
Jumlah rumah tangga / KK
sampai dengan Tahun ke-X
+ 10
Laju pertumbuhan
penduduk
2-79
4. Hitung jumlah penduduk yang bisa dilayani per
kawasan permukiman bermasalah, dengan alternatif cara sebagai berikut : � Perhitungan jumlah penduduk per RW pada
kawasan permukiman bermasalah. � Perhitungan jumlah penduduk dengan
menggunakan pendekatan luas kawasan berdasarkan peta : - hitung jumlah rumah yang terdapat pada
kawasan tersebut - hitung jumlah penduduk dengan
menggunakan asumsi jumlah penduduk per rumah/KK, seperti pada rumus berikut.
Perhitungan Jumlah PSU pada Kawasan Bermasalah 1. Gunakan
� hasil perhitungan jumlah penduduk pada kawasan bermasalah dari perhitungan di atas.
� Standar pelayanan prasarana dan sarana umum seperti pada tabel 2.5
2. Hitung kebutuhan PSU yang diperlukan dengan rumus sebagai berikut.
3. Tabulasikan hasil perhitungan seperti dalam contoh
tabel 2.528. Prosedur kegiatan 11c dapat dilihat pada Gambar 2.11.
Jumlah Penduduk = Jumlah Rumah / KK X Asumsi Jumlah Jiwa per Rumah/KK
………………………..................(rumus12)
Contoh Perhitungan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Rumah pada Kawasan Permukiman yang Bermasalah
Data jumlah rumah berdasarkan hasil delineasi = 125 rumah Asumsi jumlah penduduk per KK/rumah tangga = 4 jiwa
Jumlah Penduduk = Jumlah Rumah / KK X Asumsi Jumlah Jiwa per Rumah/KK =
125 rumah X 4 jiwa = 500 jiwa.
Jml PSU = Jumlah Jiwa Standar Jml Penduduk Layanan
Perhitungan kebutuhan tambahan prasarana – utilitas umum 1. Gunakan :
� Jumlah penduduk tambahan dan kk atau rumah tangga tambahan yang dapat ditampung dari perhitungan di atas.
� standar pelayanan prasarana – utilitas umum seperti pada box di bawah ini.
2. Hitung kebutuhan tambahan prasarana-utilitas umum berdasarkan tambahan jumlah penduduk tersebut, dengan menggunakan rumus 15.
3. Tuliskan hasil perhitungan seperti pada Contoh 2.61 sampai dengan Contoh 2.67.
Prosedur kegiatan 11e dapat dilihat pada Gambar 2.13.
Gambar 2.13 Prosedur 11e – Proyeksi Tambahan Sarana Umum dari PSU bagi Permukiman Baru
Jumlah tambahan kebutuhan rumah di akhir
tahun perencanaan penduduk, dari langkah
11a.
Standar pelayanan sarana umum seperti
pada tabel 2.6.
Hitung jumlah penduduk yang dapat
ditampung untuk tambahan rumah
Rumus perhitungan jumlah penduduk dari
jumlah KK/ Rumah Tangga, rumus 14
Jumlah penduduk yg dapat ditampung untuk tambahan rumah
Hitung kebutuhan tambahan PSU
berdasarkan tambahan jumlah penduduk tersebut,
dengan menggunakan rumus 15
Jumlah tambahan PSU untuk rumah baru
Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas air minum : • Kebutuhan air minum untuk kegiatan perumahan / rumah tangga = 200 liter/hari • Tingkat kebocoran = 15%
2-91
CONTOH Tabel 2.61 Perkiraan Tambahan Kebutuhan Prasarana – Utilitas Air minum
Bagi Permukiman Baru
Kebututuhan Tambahan Air Minum Tahun 2016
No Kecamatan Jumlah Tambahan KK/Rumah Tangga
(unit)
Kebutuhan Air (ltr/hari)
Kebocoran (15%)
Total (ltr/hari)
a b = a x 200 c = b x 15 % d = b + c
1 Lembang 4.092 818.400 122.760 941.160
2 Ngamprah 3.506 701.200 105.180 806.380
3 Padalarang 5.110 1.022.000 153.300 1.175.300
Wilayah Perkotaan
Kabupaten Bandung Barat 13.727 2.745.400 411.810 3.157.210
CONTOH Tabel 2.62
Perkiraan Tambahan Kebutuhan Prasarana – Utilitas Air Limbah Bagi Permukiman Baru
Tambahan Kebutuhan Prasarana – Utilitas Air Limbah Tahun 2016
No Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Penduduk Terlayani
(jiwa) Vol Lumpur Tinja (m3/hari)
a b = a x 80 % c = b x 0,000015
1 Lembang 16.368 13.904 0,21
2 Ngamprah 14.024 11.219 0,17
3 Padalarang 20.440 16.352 0,25
Wilayah Perkotaan Kabupaten Bandung Barat 54.980 43.984 0,66
Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas air limbah : • Pelayanan air limbah menggunakan sistem on-site dengan septic tank dan truk tangki
tinja untuk mengangkut lumpur tinja ke instalasi IPLT.
CONTOH Tabel 2.66 Perkiraan Kebutuhan Tambahan Daya Listrik untuk Kawasan Permukiman Baru
Hingga Tahun 2016
Tambahan Kebutuhan Rumah Besar (600 m2)
Tambahan Kebutuhan Rumah Sedang (400 m2)
Tambahan Kebutuhan Rumah Kecil (200 m2)
No Kecamatan
Unit Tambahan Daya
Listrik (KVA) Unit
Tambahan Daya Listrik (KVA)
Unit Tambahan Daya
Listrik (KVA)
Total Tambahan Kebutuhan Daya Listrik
(KVA)
a b = a x 1,3 c d = c x 0,9 e f = e x 0,45 g = b + d + f
1 Lembang 409 532 1.228 1.105 2.455 1.105 2.268
2 Ngamprah 351 456 1.052 947 2.104 947 2.350
3 Padalarang 511 664 1.533 1380 3.066 1.380 3.424
WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT
1.271 1.652 3.813 3.432 8.625 3.881 5.965
Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas jaringan listrik : Kebutuhan listrik Kota Bontang untuk kegiatan permukiman dihitung berdasarkan standar kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana perumahan perkotaan di Indonesia sebagaimana berikut:
• Permukiman sederhana (kaveling kecil) membutuhkan daya 450 watt = 0,45 kVA
• Permukiman menengah (kaveling sedang) membutuhkan daya 900 watt = 0,9 kVA
• Permukiman besar (kaveling besar) membutuhkan daya 1300 watt = 1,3 kVA
Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana – utilitas jaringan telepon : Kebutuhan peningkatan pelayanan telepon akibat meningkatnya pertumbuhan permukiman dapat ditentukan dengan cara mengasumsikan bahwa tingkat pelayanan yang diharapkan mencapai 80%,
sehingga kebutuhan penambahan sambungan telepon di permukiman baru dapat diperkirakan.
2-95
CONTOH Tabel 2.67 Perkiraan Kebutuhan Tambahan Pelayanan Telepon untuk Kawasan Permukiman
Baru hingga Tahun 2016
Kebutuhan Tambahan Pelayanan Telepon Hingga 2016
No Kecamatan
Tambahan Kebutuhan Rumah (unit) Tambahan Pelayanan Telepon (sst)
a b = a x 80 %
1 Lembang 4.092 3.274
2 Ngamprah 3.506 2.805
3 Padalarang 5.110 4.088
WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
13.727 10.167
11f. Analisa Kebutuhan Kelembagaan dan
Pembiayaan
Prosedur yang dilakukan: 1. Gunakan data mengenai :
� profil kelembagaan dan pembiayaan perumahan dan permukiman kabupaten dari langkah 8.
� Hasil analisis implikasi kebijakan daerah terhadap pengembangan permukiman dari kegiatan 9.
� Hasil workshop1, dari langkah 3. 2. Identifikasi kebutuhan pembentukan forum dan atau
peningkatan dan penguatan kelembagaan sesuai kebutuhan.
3. Gunakan data hasil proyeksi kebutuhan rumah pada langkah 11a sampai dengan 11 d.
4. Identifikasi pola-pola pembiayaan yang mungkin dilakukan
Keluaran:
Kebutuhan kelembagaan dan pembiayaan
Kebutuhan pengembangan kelembagaan dapat terdiri dari : 1. Pembentukan lembaga baru, dengan jenis forum atau lembaga lainnya, yang
berfungsi sebagai : � wadah berkoordinasi penyelesaian permasalahan � wadah penyampaian aspirasi � wadah untuk memberikan rekomendasi program.
Perumusan Persoalan dan Tantangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman merupakan perumusan atas hasil analisis yang telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya, baik itu yang perlu ditangani dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
TUJUAN
Merumuskan permasalahan yang mendesak ditangani oleh kabupaten dan memerlukan penanganan secara cepat dalam jangka pendek dan perumusan atas permasalahan yang perlu diantisipasi pada masa yang akan datang (jangka panjang).
MANFAAT
Sebagai dasar bagi penetapan konsep rencana dan rencana, serta menjadi input bagi:
• Perumusan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan (Langkah 18)
2-97
12. Perumusan Persoalan dan Tantangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Prosedur yang dilakukan: 1. Gunakan :
� hasil Workshop Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman I dari langkah 3.
� Hasil analisis Kebutuhan Pengembangan Perumahan dan permukiman dari langkah 9 sampai dengan langkah 11.
2. Rumuskan permasalahan yang mendesak ditangani, merupakan permasalahan kabupaten yang memerlukan penangangan secara cepat dan dalam jangka pendek, dengan kriteria sebagai berikut : � Permasalahan yang dianggap oleh kabupaten dan
hasil workshop termasuk prioritas penanganan cepat/mendesak untuk diselesaikan.
� Permasalahan-permasalahan pada kawasan-kawasan bermasalah.
3. Rumuskan permasalahan yang perlu diantisipasi, bersifat preventif, dan jangka panjang, dengan kriteria sebagai berikut : � Permasalahan yang dianggap oleh kabupaten dan
hasil workshop termasuk prioritas penanganan preventif untuk jangka panjang.
� Permasalahan-permasalahan yang merupakan akibat logis dari perkembangan penduduk dan terkait dengan penyediaan perumahan baru.
Prosedur langkah 12 ini dapat dilihat pada Gambar 2.15.
Workshop Tantangan dan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman merupakan kegiatan sosialisasi atas hasil penyusunan profil penyelenggaraan perumahan dan permukiman kabupaten dan hasil analisis kebutuhan pengembangan perumahan permukiman. Selain itu, workshop ini juga merupakan wadah para stakeholder terkait pengembangan perumahan dan permukiman memberikan masukan bagi kebutuhan pengembangan perumahan dan permukiman .
TUJUAN
Menyempurnakan profil penyelenggaraan perumahan dan permukiman dan analisisis kebutuhan pembangunan pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan pengalaman, persepsi, dan kondisi perumahan dan permukiman dari stakeholder terkait.
2-99
MANFAAT
Sebagai dasar penentuan pola penyediaan rumah dan pola penanganan permukiman bagi penyusunan konsep pengembangan, serta menjadi input bagi:
• Perumusan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan (Langkah 18)
13. Workshop Tantangan dan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Prosedur yang dilakukan: 1. Gunakan hasil analisis dari langkah 5 sampai dengan
langkah 14 sebagai bahan masukan workshop. 2. Gunakan metode FGD (Focus Group Discussion)
untuk pelaksanaan workshop ini. 3. Undang stakeholder yang terkait dengan
pengembangan perumahan dan permukiman dari pihak pemerintah, swasta, LSM, akademis, forum pengembangan perumahan permukiman, dan pihak lain yang terkait.
4. Selenggarakan workshop, dengan agenda kegiatan : � Sosialisasi hasil penyusunan profil dan analisis
kebutuhan pengembangan perumahan dan permukiman yang telah disusun.
� Pemberian tanggapan dan masukan atas: - Persoalan pembangunan dan pengembangan
perumahan dan permukiman - Konsepsi pembangunan dan pengembangan
permukiman yang dapat diterapkan - Pemilihan program dan prioritas program
pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pengembangan perumahan dan permukiman
- Arahan lokasi bagi prioritas program terpilih.
Prosedur langkah 13 dapat dilihat pada Gambar 2.15.