Top Banner
1 Proceeding Seminar Tugas Akhir ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN TARIF LISTRIK REGIONAL DI DAERAH PROVINSI BALI GUNA MEMENUHI PASOKAN ENERGI LISTRIK 10 TAHUN MENDATANG I Putu Surya Atmaja Jurusan Teknik Elektro-FTI, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kampus ITS, Keputih-Sukolilo, Surabaya 60111 Email : [email protected] ABSTRAK Dalam penelitian ini dilakukan suatu analisis peramalan beban sistem ketenagalistrikan Provinsi Bali dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dan berkaitan dengan UU Ketenagalistrikan No.30 tahun 2009 dilakukan pula perhitungan tarif regional provinsi Bali menggunakan metode Cost of Service - Rate of Return dan Long Run Marginal Cost sebagai acuan keekonomian tarif serta pengkajian tarif dengan mempertimbangkan aspek kemampuan bayar masyarakat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh besarnya kebutuhan energi listrik total untuk provinsi Bali sampai tahun 2019 mencapai 9996,33 GWh dengan beban puncak mencapai 1893,87 MW. Sedangkan kaitannya dengan penyusunan tarif listrik secara regional di daerah provinsi Bali diperoleh suatu tarif listrik regional yang lebih tinggi dari kemampuan beli masyarakat terhadap energi listrik sehingga penetapan tarif listrik secara regional yang mengacu pada UU Ketenagalistrikan No.30 tahun 2009 masih dirasa akan membebani masyarakat Bali dan masih perlu ditinjau ulang. Kata kunci: Krisis Energi Listrik, Peramalan Beban, Tarif Listrik Regional 1 . PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ketersediaan listrik kini telah menjadi bahasan utama di masyarakat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Tenaga listrik yang handal dan ekonomis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan ketersediaan listrik yang cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya krisis energi listrik, maka diperlukan suatu usaha pengembangan sistem ketenagalistrikan itu sendiri. Sebagai langkah awal dalam usaha pengembangan sistem ketenagalistrikan tersebut adalah dengan melakukan suatu prakiraan mengenai besarnya kebutuhan energi listrik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, untuk meniadakan defisit operasi pada PT.PLN dapat dilakukan melalui penyusunan tarif dasar listrik secara regional sehingga kelangsungan suplai energi listrik dapat terjaga. Adapun tujuan penetapan tarif dasar listrik adalah untuk memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai sebagian besar atau seluruh biaya pengusahaan energi listrik, yang meliputi biaya biaya pembangkitan, transmisi, distribusi, operasional dan pengelolaan , modal, perawatan dan pemeliharaan, serta pengembangan dan pertumbuhan di masa depan. Di sisi lain, tarif dasar listrik tidak boleh menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan penggunaan energi listrik kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga selanjutnya dapat diketahui mengenai besar tambahan pasokan energi listrik yang diperlukan, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan penambahan jumlah pasokan energi listrik. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pengembangan sistem ketenagalistrikan itu sendiri. 2.TEORI PENUNJANG ANALISIS KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK DAN PENYUSUNAN TARIF REGIONAL 2.1 Prakiraan Beban Tenaga Listrik Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam membuat rencana operasi sistem tenaga listrik adalah peramalan atau prakiraan beban yang akan dialami oleh sistem tenaga listrik bersangkutan. 2.2 Metode Peramalan Kebutuhan Energi Listrik 2.2.1 Metode DKL 3.02. PT PLN Model DKL merupakan model yang disusun secara sederhana dengan mempertimbangkan ketersedian data yang ada, digunakan PLN untuk menyusun prakiraan kebutuhan listrik. Model yang dibangun dengan menggabungkan beberapa model (ekonometri, kecenderungan dan analitis) dan menggunakan pendekatan sektoral serta mengelompokkan
8

ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

Nov 02, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

1

Proceeding Seminar Tugas Akhir

ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN

PENYUSUNAN TARIF LISTRIK REGIONAL DI DAERAH PROVINSI

BALI GUNA MEMENUHI PASOKAN ENERGI LISTRIK

10 TAHUN MENDATANG

I Putu Surya Atmaja

Jurusan Teknik Elektro-FTI, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Kampus ITS, Keputih-Sukolilo, Surabaya – 60111

Email : [email protected]

ABSTRAK

Dalam penelitian ini dilakukan suatu

analisis peramalan beban sistem ketenagalistrikan

Provinsi Bali dari tahun 2009 sampai dengan tahun

2019 dan berkaitan dengan UU Ketenagalistrikan

No.30 tahun 2009 dilakukan pula perhitungan tarif

regional provinsi Bali menggunakan metode Cost

of Service - Rate of Return dan Long Run Marginal

Cost sebagai acuan keekonomian tarif serta

pengkajian tarif dengan mempertimbangkan aspek

kemampuan bayar masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh

besarnya kebutuhan energi listrik total untuk

provinsi Bali sampai tahun 2019 mencapai

9996,33 GWh dengan beban puncak mencapai

1893,87 MW. Sedangkan kaitannya dengan

penyusunan tarif listrik secara regional di daerah

provinsi Bali diperoleh suatu tarif listrik regional

yang lebih tinggi dari kemampuan beli masyarakat

terhadap energi listrik sehingga penetapan tarif

listrik secara regional yang mengacu pada UU

Ketenagalistrikan No.30 tahun 2009 masih dirasa

akan membebani masyarakat Bali dan masih perlu

ditinjau ulang.

Kata kunci: Krisis Energi Listrik, Peramalan Beban, Tarif Listrik Regional

1 . PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah ketersediaan listrik kini telah

menjadi bahasan utama di masyarakat seiring

dengan meningkatnya pertumbuhan sosial ekonomi

masyarakat itu sendiri. Tenaga listrik yang handal

dan ekonomis diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan

ketersediaan listrik yang cukup memenuhi

kebutuhan masyarakat.

Untuk menghindari terjadinya krisis energi

listrik, maka diperlukan suatu usaha pengembangan

sistem ketenagalistrikan itu sendiri. Sebagai

langkah awal dalam usaha pengembangan sistem

ketenagalistrikan tersebut adalah dengan

melakukan suatu prakiraan mengenai besarnya

kebutuhan energi listrik pada tahun-tahun

mendatang. Selain itu, untuk meniadakan defisit

operasi pada PT.PLN dapat dilakukan melalui

penyusunan tarif dasar listrik secara regional

sehingga kelangsungan suplai energi listrik dapat

terjaga. Adapun tujuan penetapan tarif dasar listrik

adalah untuk memperoleh pendapatan yang dapat

digunakan untuk membiayai sebagian besar atau

seluruh biaya pengusahaan energi listrik, yang

meliputi biaya – biaya pembangkitan, transmisi,

distribusi, operasional dan pengelolaan , modal,

perawatan dan pemeliharaan, serta pengembangan

dan pertumbuhan di masa depan. Di sisi lain, tarif

dasar listrik tidak boleh menghambat laju

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat, serta pemerataan penggunaan energi

listrik kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga

selanjutnya dapat diketahui mengenai besar

tambahan pasokan energi listrik yang diperlukan,

dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan

penambahan jumlah pasokan energi listrik. Hal

tersebut dilakukan untuk mengurangi

penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses

pengembangan sistem ketenagalistrikan itu sendiri.

2.TEORI PENUNJANG ANALISIS

KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK DAN

PENYUSUNAN TARIF REGIONAL

2.1 Prakiraan Beban Tenaga Listrik

Salah satu faktor yang sangat menentukan

dalam membuat rencana operasi sistem tenaga

listrik adalah peramalan atau prakiraan beban yang

akan dialami oleh sistem tenaga listrik

bersangkutan.

2.2 Metode Peramalan Kebutuhan Energi

Listrik 2.2.1 Metode DKL 3.02. PT PLN

Model DKL merupakan model yang

disusun secara sederhana dengan

mempertimbangkan ketersedian data yang ada,

digunakan PLN untuk menyusun prakiraan

kebutuhan listrik. Model yang dibangun dengan

menggabungkan beberapa model (ekonometri,

kecenderungan dan analitis) dan menggunakan

pendekatan sektoral serta mengelompokkan

Page 2: ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

2

Proceeding Seminar Tugas Akhir

pelanggan menjadi 4 sektor :

Rumah tangga

Komersil

Publik

Industri

2..2.1.1 Kebutuhan Konsumsi Energi

Prakiraan total kebutuhan konsumsi energi

atau energi terjual (Est) diperoleh dengan

menjumlahkan konsumsi energi sektor rumah

tangga, bisnis, publik, dan sektor industri, dengan

rumus:

ESt = ERt + EKt + EPt + EIt

dengan :

ESt : total kebutuhan konsumsi energi pada tahun t

ERt : konsumsi energi sektor rumah tangga pada tahun t

EKt : konsumsi energi sektor komersial pada tahun t

EPt : konsumsi energi sektor publik pada tahun t

EIt : konsumsi energi sektor industri pada tahun t

2.3 Metode Perhitungan Tarif

Dalam dunia kelistrikan, perhitungan tarif

listrik umumnya menggunakan dua metode

perhitungan yang biasa digunakan yaitu :

1. Metode Biaya Pokok Penyediaan

(COS/RoR) yang memperhitungkan

keuntungan dalam penentuan BPP.

2. Metode Long Run Marginal Cost, sebagai

perhitungan ekonomis yang dipergunakan

dalam desain tarif.

Metode cost of service rate of return

(embedded cost) menggunakan data-data yang

sudah ada (historical data), dalam bentuk laporan

keuangan tahunan, sedangkan pada metode

Marginal Cost menggunakan data perencanaan.

Adapun tahapan perhitungannya adalah

sebagai berikut :

1. Menentukan revenue requirement – yaitu

tingkat penerimaan yang :

a. Dapat menutupi biaya operasi listrik

perusahaan

b. Tingkat keuntungan yang wajar dari

nilai investasinya (return)

2. Menentukan struktur tarif – yaitu

menentukan tingkat dan pola pembebanan

kepada kelas konsumen akibat

penggunaan jasa pelaku Usaha listrik

melalui :

a. Alokasi biaya (cost)

b. Desain tarif, menggunakan Long Run

Marginal Cost.

Gambar 1 Tahapan Penentuan Tarif

3 . SISTEM KETENAGALISTRIKAN

KABUPATEN PROVINSI BALI

3.1 Sekilas Bali

Berdasarkan hasil registrasi penduduk

(BPS Provinsi Bali) pada tahun 2008 jumlah

penduduk Bali sebanyak 3.409.845 jiwa yang

terdiri dari 1.709.894 jiwa (50,15%) penduduk laki-

laki dan 1.699.951 jiwa (49,85%) penduduk

perempuan

Kinerja ekonomi Bali sepanjang tahun

2008 hanya sedikit mengalami peningkatan hal ini

tak lain akibat dari krisis finansial yang melanda

dunia di penghujung tahun 2008 lalu. Alhasil, laju

pertumbuhan ekonomi Bali yang sebelumnya 5,92

persen pada tahun 2007 mengalami peningkatan

tipis menjadi 5,97 persen di tahun 2008.

Perhitungan pertumbuhan PDRB ini mulai

digunakan atas dasar harga konstan 2000.

Pertumbuhan PDRB tertinggi selama

tahun 2008 terjadi di sektor listrik, gas dan air

bersih sebesar 8,98 persen. Sebaliknya,

pertumbuhan terendah terjadi pada sektor

pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

yaitu 0,61 persen.

Tabel 1

Laju Pertumbuhan PDRB Bali atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun

2004 – 2008 (%)

Page 3: ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

3

Proceeding Seminar Tugas Akhir

Tabel 2

PDRB Per sektor atas dasar harga konstan

tahun 2000

3.2 Sistem Ketenagalistrikan Bali

Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Bali

merupakan bagian dari sistem interkoneksi Jawa

Madura Bali (JAMALI), yang meliputi tujuh

provinsi di Jawa dan Bali, yaitu DKI Jakarta, Jawa

Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur

dan Bali. Sistem interkoneksi Pulau Bali dengan

Pulau Jawa menggunakan kabel laut 150 kV.

Pasokan energi listrik untuk sistem Bali sebesar

568,5 MW yang dipasok dari kabel laut Jawa Bali

190 MW (34%) dan pembangkit di Bali sebesar

378,5 MW (66%). Unit terbesar adalah PLTG

Gilimanuk sebesar 130 MW.

3.2.1 Perkembangan Jumlah Pelanggan PT.PLN

Distribusi Bali

Total pelanggan PLN Distribusi Bali

sampai dengan tahun 2008 berjumlah 735.939

pelanggan yang terdiri dari pelanggan sektor rumah

tangga sebesar 645.356 pelanggan ,

bisnis/komersial 63.590 pelanggan , sosial/publik

26.330 pelanggan, dan sektor industri sebesar 663

pelanggan . Perumbuhan pelanggan dari tahun

2004-2008 dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3

Jumlah Pelanggan Per Kelompok Pelanggan

Tahun 2004-2008

3.2.2 Pemakaian / penjualan tenaga listrik per

sektor (GWh) PT.PLN Distribusi Bali

Rata-rata pertumbuhan pemakaian /

penjualan tenaga listrik dalam kurun waktu tahun

2004-2008 adalah sebesar 6.48 %.

Tabel 4

Pemakaian Listrik Persektor pada

Tahun 2004-2008

3.2.3 Neraca Daya Sistem Kelistrikan di Bali

sampai Tahun 2008

Secara umum, sistem kelistrikan di Bali

sampai dengan tahun 2008 memiliki kapasitas

terpasang sebesar 662.27 MW, Daya Mampu

sebesar 563 MW dan Beban puncak mencapai 486

MW. Untuk mengetahui lebih lengkapnya dapat

dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5

Neraca Daya (MW)

3.2.4 Harga Jual Rata-Rata (Rp/kwh) PT.PLN

(Persero) Distribusi Bali tahun 2004-2008

harga jual rata-rata (Rp/kwh) di propinsi

Bali sendiri terus mengalami peningkatan samapi

dengan pada tahun 2008 mencapai Rp 758.07/ kwh

dengan pembagian harga jual rata-rata berbeda

pada tiap sektor tarif yaitu terdiri dari sektor rumah

tangga, bisnis,industri, publik, sosial dan

multiguna. Tabel 6

Harga Jual rata-rata (Rp/Kwh) PLN Dist. Bali tahun

2004 s/d 2008

Page 4: ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

4

Proceeding Seminar Tugas Akhir

4. ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK

BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN

TARIF LISTRIK REGIONAL DI PROVINSI

BALI

4.1 Kondisi Eksisting Ketenagalistrikan di Bali

Saat Ini

Gambar 2 Peta Kelistrikan Subsistem Bali tahun

2008 (Eksisting dan Planning)

Pada saat ini 66% (PLTD sebesar 10% dan

PLTG sebesar 56% ) pasokan listrik di Sistem Bali

dipasok dari pembangkit menggunakan bahan

bakar minyak solar (HSD) dan 34 % bahan bakar

campuran (mixed) dari sistem Jawa melalui Kabel

Laut.

Ketika salah satu unit terbesar keluar dari

sistem maka akan terjadi defisit energi listrik yang

kemudian berdampak terhadap pelayanan listrik ke

konsumen. Untuk itu perlu adanya penambahan

unit pembangkit baru yang diharapkan mampu

mengatasi masalah kelistrikan di Bali kedepannya.

4.2 Peramalan dengan Metode DKL 3.02

4.2.1 Prakiraan Kebutuhan Tenaga Listrik

Daerah Bali sampai tahun 2019

Tabel 7

Proyeksi Konsumsi Energi Listrik per Kelompok

Pelanggan (GWh) Bali

Gambar 3 Grafik Prakiraan Konsumsi Energi

Listrik per sektor

Diprediksi bahwa pertumbuhan rata – rata

konsumsi tenaga listrik total di provinsi Bali

selama 10 tahun mendatang adalah sebesar 14,5 %

setiap tahunnya.

Tabel 8

Neraca Daya

Dari tabel 8 didapatkan bahwa pada tahun

2010 telah mulai terjadi krisis energi listrik di Bali

dimana nilai beban puncak sudah melebihi nilai

dari daya mampu pembangkit dan kondisi ini harus

dapat diatasi dengan penambahan pembangkit

sebesar 46,21 MW agar daya mampu jauh melebihi

beban puncak.

4.3 Analisis Perhitungan Biaya Pokok

Penyediaan Berdasarkan Revenue

Requirement

Komponen terbesar dari biaya operasional

adalah pembelian listrik yang mencapai 82,09 %

dari biaya total. Biaya tersebut memiliki ketentuan

bahwa sebagian pembelian tersebut bersifat tetap

(fixed) artinya ada atau tidak ada pembelian jumlah

tertentu tersebut harus tetap dibayarkan. Komponen

biaya lainnya yang juga cukup besar dan sensitif

terhadap produksi dan penjualan adalah biaya

bahan bakar.

Page 5: ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

5

Proceeding Seminar Tugas Akhir

Setelah didapatkan rate base sebesar Rp.

1,78 triliun dan dengan tingkat keuntungan (rate of

return) sebesar 9 %, maka diperoleh pengembalian

modal investasi (return on investment) sebagai

berikut :

Return on investment belum termasuk pajak

= rate base x rate of return

= 1.777.891.250.000 x 9%

= Rp. 160.010.212.500,-

Return on investment termasuk pajak 30% :

= ROI (belum pajak) / 0,7

= 160.010.212.500 / 0,7

= Rp. 228.586.017.900,-

Sehingga diperoleh :

Total revenue requirement

= biaya operasi + ROI termasuk pajak

= 2.575.750.000.000+ 228.586.017.900

= Rp. 2.804.336.018.000,-

Tabel 9

Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan Bali

tahun 2008(dalam jutaan Rupiah)

Perbandingan antara tarif rata-rata hasil

perhitungan biaya pokok penyediaan dengan tarif

rata-rata PLN menunjukkan bahwa tarif rata-rata

hasil perhitungan biaya pokok penyediaan akan

lebih tinggi daripada tarif rata-rata PLN. Yaitu

dimana perhitungan BPP rata-rata PLN Bali sekitar

Rp 1043.34/kWh sedangkan tarif dasar saat ini

sekitar Rp 758.07/kWh artinya ada selisih sekitar

285.27 Rp/kWh.

4.4 Kemampuan Daya Beli Energi Listrik

Masyarakat

Untuk mengetahui apakah penentuan tarif itu

layak, maka kita harus mengetahui kemampuan

masyarakat Bali dalam membeli listrik / kWh. Data

kelistrikan dan pendapatan per kapita Bali

dijadikan acuan untuk mengetahui seberapa besar

daya beli energi listrik masyarakat di daerah

provinsi Bali .

Dengan input data sebagai berikut :

Pendapatan perkapita setiap bulan = Rp

1.183.200

Dengan mengasumsikan dalam 1 rumah

tangga terdapat 4 anggota keluarga sehingga

didapat :

Pendapatan rumah tangga = Rp 1.183.200 x

4 = Rp 4.732.800

Sedangkan pengeluaran rumah tangga untuk

konsumsi energi listrik rata-rata berkisar 6% - 10%.

Dengan diasumsikan pengeluaran rumah tangga

untuk energi listrik rata-rata adalah 6%, maka

pengeluarannya sebesar Rp. 283.968,-

Dengan sambungan daya pelanggan pada 900

VA maka dengan asumsi power faktor 0,8 didapat

sambungan daya dalam watt sebesar :

kW 0,720,8VA 009

Maka konsumsi listrik dalam 1 bulan didapat Factor Load2430kW 0,72Bulan 1kWh

Dengan faktor beban sebesar 63,93% maka :

6393,02430kW 0,72Bulan 1kWh

Bulan331,41kWh/Bulan 1kWh

Dengan bea beban sebesar Rp. 17.000 (sesuai

Keppres no. 103 tahun 2003 mengenai Tarif Dasar

Listrik), sedangkan dalam penyambungan

konsumen 900 VA terdiri dari 3 golongan, yaitu

630,00 Rp. TDL rata-ratadengan

kWh 60 diatas III.

kWh 60 - 20 II.

kWh 20-0 I.

Sehingga diperoleh biaya sebesar : 208.790,- Rp.Rp.630kWh 331,41

Maka dengan penjumlahan bea beban sebesar

Rp. 17.000 didapat total biaya sebesar Rp. 225.790

Daya beli listrik rumah tangga diperoleh dari

perbandingan antara pengeluaran untuk energi

listrik dengan total biaya energi listrik, kemudian

dikalikan dengan rata-rata tarif dasar listrik di Bali,

maka :

/kWhRp.792,33Rp.630Rp.225.790

283.968 Rp.

Sebagai acuan, harga jual listrik yang

digunakan pada tahun 2008 yaitu sebesar

Rp.758,07/kWh. Harga jual ini lebih rendah dari

kemampuan daya beli masyarakat Bali yaitu Rp.

792,33/ kWh, sehingga harga jual Rp.758,07/kWh

masih dapat dijangkau oleh masyarakat Bali.

Page 6: ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

6

Proceeding Seminar Tugas Akhir

4.5 Desain Tarif Berdasarkan Long Run

Marginal Cost

Mendesain tarif berdasarkan Long Run

Marginal Cost adalah salah satu metode yang dapat

digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan

tarif. Tanpa metode ini maka penentuan tarif akan

mengarah kepada tarif yang tidak ekonomis.

Tabel 10

Perhitungan Tarif Rata-Rata Berdasarkan LRMC

Bali tahun 2008

Perbandingan antara tarif rata-rata hasil

perhitungan berdasarkan LRMC dengan tarif rata-

rata hasil perhitungan Biaya Pokok Penyediaan

menunjukkan bahwa tarif rata-rata hasil

perhitungan berdasarkan LRMC jauh lebih besar

darpada tarif rata-rata dari hasil perhitungan Biaya

Pokok Penyediaan dengan selisih sekitar

3564.76Rp/kWh.

4.6 Pengkajian Penyusunan Tarif

Perbedaan dalam hal tarif listrik sesuai

dengan UU Ketenagalistrikan No.15 tahun 1985

dan UU Ketenagalistrikan No.30 tahun 2009 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan undang undang

ketenagalistrikan No.15 tahun 1985

ditetapkan bahwa tarif dasar listrik di

kawasan JAMALI (Jawa-Madura-Bali)

masih mengacu kepada tarif dasar listrik

secara nasional, Dimana JAMALI

merupakan satu sistem kelistrikan yang

saling terkait satu sama lain.

BPP rata-rata 1070,03 Rp/kWh

Gambar 4 Sistem Kelistrikan JAMALI dan Biaya Pokok

Produksi

Dapat diketahui bahwa sistem kelistrikan

JAMALI yang merupakan satu sistem kesatuan

yang terinterkoneksikan dengan besar Biaya Pokok

Penyediaan Rata-Rata 1070,03 Rp/kWh.

Sedangkan jika ditinjau dari UU No 30

tahun 2009 yang baru saja disahkan,

dimana tarif dasar listrik direncanakan

akan ditetapkan per daerah (regional).

Sehingga dalam penelitian ini dicoba

melakukan perhitungan tarif secara

regional dengan membandingkan metode

Revenue requirement untuk perhitungan

biaya pokok penyediaan dan metode long

run marginal cost untuk mengetahui

berapa besar biaya yang perlu disisihkan

(biaya margin) sehingga diperoleh tarif

rata-rata yang efisien dan sesuai dengan

sisi keekonomisannya.

Revenue Requirement – BPP

Tarif rata-rata 1043.34 Rp/kWh

Long Run Marginal Cost Tarif rata-rata 4608.10 Rp/kWh

Gambar 5 Sistem Kelistrikan Bali ditinjau dari biaya

pokok penyediaan dan marginal Cost

Gambar 5 menunjukkan perbandingan

tarif dasar listrik melalui perhitungan biaya pokok

penyediaan dengan metode revenue requirement

dan perhitungan biaya marginal jangka panjang

dengan metode LRMC menunjukkan selisih

nominal yang cukup tinggi.

Berdasarkan pengkajian tentang tujuan

formulasi tarif Regional provinsi Bali, maka

formulasi tarif regional pada masing-masing

golongan ditunjukkan sebagai berikut:

Untuk pelanggan social golongan tarif S-2

dan S-3, formulasi tarif ditujukan untuk

pendidikan

Untuk pelanggan rumah tangga golongan

tarif R-1 dan R-2, formulasi tarif ditujukan

berdasarkan kemampuan bayar

masyarakat (affordable) serta mendorong

penghematan pemakaian listrik

(konservasi energi). Sedangkan untuk

golongan R-3 Ditujukan untuk konservasi

energi dan mendorong pemakaian listrik

yang produktif.

Untuk pelanggan bisnis golongan tarif B1

dan B-2, formulasi tarif ditujukan untuk

mendorong usaha kecil dan menengah

Page 7: ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

7

Proceeding Seminar Tugas Akhir

Untuk pelanggan industri golongan tarif I-

1, I-2 dan I3, formulasi tarif ditujukan

sebagai perlindungan terhadap industry

Untuk pelanggan publik golongan tarif P-

1, P-2 dan P-3 , formulasi tarif ditujukan

untuk mendorong penghematan

pemakaian listrik (konservasi energi)

Tabel 11

Perhitungan Penyusunan Tarif Regional

Dari tabel di atas diperoleh total revenue tarif

secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 3,1 triliun

atau 1023,93 Rp/kWh, jika dibandingkan dengan

tarif rata-rata margin cost yang sebesar 4608,10

Rp/kWh maka terlihat bahwa tarif rata-rata

marginal cost menghasilkan nilai yang jauh lebih

tinggi dari tarif ini, hal ini memberikan pengertian

bahwa hasil penyusunan tarif ini jauh lebih efisien

daripada metode LRMC. Sedangkan jika dilihat

dari total revenue requirement atau kebutuhan

biaya pokok penyediaan dan mengacu kepada

tujuan tarif maka terlihat perlu adanya tambahan

subsidi sebesar Rp 19,41 / kWh atau sekitar 49,5

milyar rupiah.

4.7 Pengkajian Tentang Potensi Energi Primer

di Bali Guna Memenuhi Kebutuhan Listrik

Daerah

Untuk menjamin ketersediaan sumber energi

primer untuk pembangkitan tenaga listrik di Bali

maka diprioritaskan penggunaan sumber energi

setempat, dengan kewajiban menggunakan

pemanfaatan sumber energi terbarukan. Potensi

energi primer untuk pembangkit tenaga listrik yang

terdapat di wilayah provinsi Bali diantaranya yaitu

potensi energi panas bumi, potensi energi surya,

dan potensi biomassa.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis

yang telah dilakukan dapat diambil beberapa

kesimpulan antara lain :

1. Sistem ketenagalistrikan di Bali sampai dengan

tahun 2008 terdiri dari total daya terpasang

yaitu sebesar 662,30 MW dengan daya mampu

568,50MW, dipasok dari kabel laut Jawa Bali

sebesar 190MW (34%) dan pembangkit di Bali

sebesar 378,5 MW (66%). Unit terbesar adalah

PLTG Gilimanuk sebesar 130 MW. 2. Kebutuhan listrik di daerah provinsi Bali

sampai dengan tahun 2019 diprediksi yaitu

sektor rumah tangga sebesar 4936.67 GWh,

sektor komersial sebesar 4317.12 GWh, sektor

publik sebesar 486.91 GWh, dan sektor

Industri sebesar 255,63 Gwh. Adapun total

kebutuhan energi listrik di Bali pada tahun

2019 mencapai 9996.33 GWh. Dimana

pertumbuhan konsumsi energi rata-rata sebesar

13.22% per tahun, sedangkan untuk

pertumbuhan beban puncak sebesar 13.17%

per tahun.

3. Total revenue tarif regional tahun 2008 secara

keseluruhan adalah sebesar Rp. 3,1 triliun atau

Rp 1023,93 /kWh, jika dibandingkan dengan

tarif rata-rata margin cost yang sebesar Rp

4608,10 /kWh maka diperoleh bahwa tarif

rata-rata marginal cost menghasilkan nilai

yang jauh lebih tinggi dari tarif regional yang

disusun, hal ini memberikan pengertian bahwa

hasil penyusunan tarif yang dilakukan jauh

lebih efisien daripada metode LRMC.

4. Struktur TDL Bali tahun 2008 yang mengacu

pada UU Ketenagalistrikan No.30 tahun 2009

diperoleh bahwa pemberlakukan Tarif dasar

listrik secara regional sebesar Rp 1023,93/

kWh masih dirasa membebani masyarakat dan

masih perlu ditinjau ulang karena melebihi

kemampuan daya beli rata-rata masyarakat

Bali terhadap listrik yang hanya mampu

sebesar Rp 792,33 / kWh.

5. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di

Bali sampai dengan tahun 2019, diperlukan

pembangunan pembangkit Baru yang

mengutamakan pemanfaatan energi primer

yang ada. Bali mempunyai potensi energi

primer seperti panas bumi (PLTP), air (PLTA),

angin (PLTAngin), Tenaga Surya (PLTS) dan

biomassa. Namun dengan keterbatasan potensi

energi primer di Bali, tidak menutup

kemungkinan penggunaan PLTD, PLTU

(Batubara) dan PLTG.

Page 8: ANALISIS KEBUTUHAN LISTRIK BERKAITAN DENGAN …

8

Proceeding Seminar Tugas Akhir

5.2 Saran

1. Mengingat tingginya kebutuhan akan tenaga

listrik di Provinsi Bali maka budaya hemat

energi perlu ditingkatkan di masyarakat,

terutama untuk menekan beban puncak.

Karena beban puncak di Bali umumnya terjadi

pada malam hari, kira-kira pukul 18.00 sampai

pukul 22.00, maka disarankan pada waktu

tersebut mengurangi jumlah pemakaian listrik.

Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk

menghindari kelebihan beban(over load).

Apabila over load terjadi, maka pemadaman

bergilirpun terpaksa dilakukan, mengingat

pasokan listrik yang ada tidak mampu

memenuhi kebutuhan listrik yang ada.

2. Strategi pembangunan ketenagalistrikan di Bali

haruslah mengutamakan sumber energi primer

setempat dan pemanfaatan energi terbarukan

yang ramah lingkungan dalam suasana

kondusif bagi pengusahaan ketenagalistrikan

daerah serta memberi peluang lapangan kerja

seluas-luasnya bagi putra daerah.

3. Untuk sistem yang terinterkoneksi dengan

sistem JAMALI perlunya TDL pada tahun-

tahun mendatang lebih disederhanakan

dimana TDL Tersebut harus disusun

berdasarkan kemampuan beli masyarakat dan

mencerminkan kondisi keekonomiannya.

4. Jika penetapan tarif listrik secara regional

berdasarkan UU Ketenagalistrikan No.30

tahun 2009 jadi diberlakukan di Provinsi Bali,

maka perlu ditinjau lagi dari sisi kemampuan

beli masyarakat Bali terhadap energi listri

DAFTAR PUSTAKA

1. BAPPEDA Provinsi Bali. 2004. Rencana

Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Provinsi Bali. BAPPEDA Provinsi Bali :

Denpasar.

2. BPS Tk.I Bali.2008. Bali Dalam Angka

2007/2008. BPS Tk.I Bali: Denpasar.

3. Marsudi,Djiteng.1990. Operasi Sistem

Tenaga Listrik. Balai Penerbit & Humas

ISTN : Jakarta.

4. Hermawan, Karnoto.2008. Perencanaan

Pengembangan Sistem Tenaga Listrik.

Badan penerbit Universitas Diponogoro :

Semarang.

5. PT.PLN (persero) Sub Region Bali.2008.

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RPTL)

Tahun 2009-2019. PT.PLN (persero) Sub

Region Bali : Denpasar.

6. PT.PLN (persero) Unit Distribusi Bali. 2008.

Statistik PLN Distribusi Bali 2008.

Denpasar.

7. PT.PLN (persero). 2008. Statistik PLN 2008.

Jakarta.

8. Charismata Kualita (CK), Juni 2005.

“Workshop Pelatihan Perhitungan Biaya

Pokok Penyediaan dan Desain Tarif Regional

di Povinsi Jawa Timur”. Surabaya.

9. Moh. Sadli dan Purnomo Yusgiantoro.

Agustus 1990. Penetapan Harga Energi

Primer Untuk Menunjang Diversifikasi

Pembangkit Tenaga Listrik. Lokakarya

Energi KNI-WEC,Jakarta.

10. Mahmudsyah Syarifuddin,Lembaga Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM)- ITS Staf Ahli Bidang Energi dan

ketenagalistrikan. “UU No.30 tahun 2009

tentang Ketenagalistrikan Masa Depan

Ketenagalistrikan Indonesia PLN dan anak

perusahaannya”, Seminar sehari Mubes IV

SP PJB. Hotel Dana Solo, Rabu 18

Nopember 2009.

11. Stephen, Aue Davy. Agustus 2004. “Analisa

Penyusunan Tarif Dasar Listrik Regional di

Propinsi Jawa Timur Menuju era Otonomi

Daerah”, Tugas Akhir,Surabaya.

12. Departemen Hukum dan Ham, Direktorat

Jendral Peraturan Perundang-undangan.2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No.30

Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Jakarta.

RIWAYAT HIDUP

I Putu Surya Atmaja dilahirkan di kota Ende, 9

Januari 1987. Penulis adalah

putra sulung dari dua

bersaudara pasangan I Ketut

Mindiawan dan Ni

MadeRustini.

Penulis memulai karir

akademisnya di TK Cipta

Dharma dan SD Cipta Dharma

Denpasar hingga lulus tahun 1999. Setelah itu

penulis melanjutkan studinya di SLTP Negeri 1

Denpasar. Tahun 2002, penulis diterima sebagai

murid SMU Negeri 1 Denpasar hingga lulus tahun

2005. Setelah menamatkan SMU, penulis

melanjutkan studi sarjananya di Jurusan Teknik

Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya melalui jalur PMDK pada tahun itu juga.

Mulai tahun 2008 penulis aktif sebagai

asisten di laboratorium Konversi Energi Teknik

Elektronika ITS. Pada bulan Juli 2009 penulis

mengikuti seminar dan ujian Tugas Akhir di

Bidang Studi Teknik Sistem Tenaga Jurusan

Teknik Elektro FTI – ITS Surabaya sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Elektro.