analisis kebijakan deliberatif

ANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIF

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK 8

1. MUCHTAR MUIN (E21106004)2. AKHMAD FUADI (E21106013)3. NIMRAH R. YUSUF (E21106016)4. INDAH CALCULUS WOO (E21106048)5. AMALIA S.TAPPARANG (E21106054)

Analisis Kebijakan Deliberatif

Good Governance

Pokok Bahasan :

ANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIF

Latar Belakang munculnya AKD : Banyaknya Pendekatan analisis kebijakan yang

cenderung bersifat teknokratis, dan mengesampingkan peran dan partisipasi publik. Padahal di masa Orde Baru, kita sudah menggunakan model-model seperti itu. mengapa orde baru gagal membuat kebijakan publik yang baik? Bukankah isunya karena kebijakan publik dimasa orde baru tidak melibatkan ‘publik’ itu sendiri? (DR. Erwan AP.)

“Kalau begitu, apa jawabannya?”. Melibatkan publik. Caranya? Bangun Good Governance!

Apa Itu GG ?

APA ITU GG?• Administrasi Publik Indonesia, melalui LAN

(2000), mengindonesiakan GG sebagai kepemerintahan yang baik dan mendefinisikan GG sebagai penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara domain-domain negara, sector swasta, dan masyarakat.

PARTICIPATION

RULE OF LAW.

TRANSPARENCY.

RESPONSIVENESS.

CONSENSUS ORIENTATION.

EQUITY.

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY.

ACCOUNTABILITY.

STRATEGIC VISION.

•GG sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sector swasta, dan masyarakat (LAN, 2000,7). Atas dasar ini, disusun 9 karakteristik GG, yaitu:

Mengenai AKD…Mengenai Mengenai AKD…

AKD…

MENGENAL ANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIF

•Analisis kebijakan Deliberatif Adalah implementasi GG dalam analisis kebijakan.(Marteen Hajer & Hendrik W.)

•Di dalam AKD proses analisis kebijakan tidak dilakukan oleh para teknokat, melainkan oleh para pihak yang terlibat langsung.

•AKD Juga disebut sebagai Proses analisis kebijakan publik model “ Musyawarah“

•Jadi Analisis Kebijakan deliberatif, yaitu suatu Proses Analisis kebijakan yang Melibatkan partisipasi publik secara langsung.

KARAKTERISTIK AKDANALISIS KEBIJAKAN

DELIBERATIFANALISIS KEBIJAKAN

DELIBERATIF

IMPLEMENTASIGG

IMPLEMENTASIGG

PUBLIK TERLIBATPUBLIK

TERLIBAT

KEBIJAKAN MODEL MUSYAWARAH

KEBIJAKAN MODEL MUSYAWARAH

TIDAK TEKNORATISTIDAK TEKNORATIS

Isu Kebijaka

n

Analisis Kebijakan

Proses Publik

Kebijakan Publik

Verifikasi dan akuntabilitasi

Bagan Analisis Kebijakan Deliberatif

•Model Sederhananya Dapat Digambarkan Sebagai Berikut :

Bagaimana Analisis Kebijakan Deliberatif Itu?

• proses analisis kebijakan tidak dilakukan oleh para teknokrat, melainkan oleh para pihak yang terlibat langsung.

• Proses analisis kebijakan publik model “musyawarah” ini jauh berbeda dengan model-model teknokratik karena peran analis kebijakan “hanya” sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri.

• Peran pemerintah disini lebih sebagai legislator “kehendak publik”. Sementara peran analis kebijakan adalah sebagai prosessor proses dialog publik. Model ini dapat pula dipahami sebagai turunan model pemikiran Reinventing Government-nya David Osborne dan Ted Gaebler (1992) yang mengatakan bahwa pemerintah di masa depan adalah pemerintah katalis, hanya menjadi pengarah, bukan penentu.

Bagaimana Analisis Kebijakan Deliberatif Itu?

PERAN PEMERINTA

H

Lebih sebagai

legislator

PERAN ANALIS KEBIJAKAN

Sebagai prossesor proses dialog publik

Masyarakat yang menentukan keputusan kebijakannya sendiri

Proses analisis dilakukan langsung oleh MASYARAKAT

Mengapa Model AKD?Analisis Kebijakan Deliberatif perlu, Karena :

Tanpa publik, proses kebijakan akan kering dan sangat berbau teknokratis. fakta bahwa para jenius seperti Einstein juga menghasilkan bom atom yang tidak pernah mampu ia kendalikan pemanfaatannya. Ketika temuan itu dijadikan senjata pemusnah massal, yang terjadi hanyalah penyesalan. Analisis Kebijakan adalah teknokrat social, yang seharusnya belajar dari rekannya teknokrat ilmu alam, yang menjadi “korban” keserakahan kekuasaan politik.

Selain itu, dalam praktik, model kebijakan deliberatif ternyata paling efektif dipergunakan pada kondisi konflik. Penelitian UNDP pada tahun 2003 di kawasan pasca-konflik di Poso, Palu, Tojo Una-Una, Morowali, Halmahera, dan Tentena, menemukan fakta bahwa hanya kebijakan publik yang dihasilkan dari kesepakatan pihak yang berkonnflik yang relative merupakan kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah.

Model Analisis Kebijakan Publik Penting, Mengapa?

Karena tanpa publik proses kebijakan akan kering dan berbau teknoratis

Berdasarkan UNDP tahun 2003 AKD paling efekif digunakan pada kondisi konflik

Mengapa Model AKD?

Apakah Model Ini Baru Di Indonesia?

• Apakah model ini sangat baru? Tidak. Di Indonesia, konsep ini kita kenal sebagai musyawarah untuk mufakat. Di desa Indonesia masa lalu, keputusan tidak dibuat oleh Pemerintahan Desa, namun oleh public, warga desa, yang kemudian bermusyawarah, dan tercapai mufakat. Mufakat ini yang diangkat sebagai kebijakan public.

• Keuntungannya, setiap pihak bertanggung jawab atas keberhasilan kebijakan publik.

• Kelemahannya, prosesnya acap kali panjang dan bertele-tele. Pedesaan Indonesia pasca-orde Baru tidak banyak mengenal model seperti itu karena kebijakan publik merupakan sebuah paket nasional untuk semua daerah tanpa kecuali. Proses “musyawarah untuk mufakat” diubah menjadi “mufakat dulu, barumusyawarah”. Pasca-reformasi, kebijakan ini digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah konflik diberbagai daerah.

• Salah satu yang dapat disebut sebagai “prestasi” adalah keberhasilan pemerintah mengembangkan kebijakan public untuk menyelesaikan kerusuhan antar-agama di Sulawesi Tengah dan konflik GAM di Aceh.

CRITICAL REVIEW :1. Analisis kebijakan Deliberatif cocok diterapkan di

negara yang sedang mengalami konflik karena dengan analisis ini masyarakat dapat turut berpartisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

2. Pada halaman 124, mengenai Good Governance ( 9 Karakteristik Good Governance ), sepertinya di dalam realita yang ada belum tercapai Good Governance yang seharusnya.

3. Bahkan, birokrasi di Indonesia menciutkan karakteristiknya menjadi 3 aspek saja, yaitu : transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum.

4. Good Governance di Indonesia belum diterapkan dengan baik/benar berdasarkan referensi yang kami dapatkan.

4. Pada dasarnya masyarakat tidak terlalu peduli dengan more regulated atau less regulated, less governed atau more governed karena kepedulian utama mereka terletak pada terselesaikannya beragam masalah yang

mereka hadapi.

Critical Review

5. Perlu diketahui beragam isu yang dilontarkan oleh berbagai organisasi internasional tentang kepemerintahan yang baik ( good governance ).

Isu-isu tersebut adalah : partisipasi publik, transparansi, kesetaraan ( gender, ras, agama, usia, kelompok, dll), perilaku yang jujur dan etis, akuntabilitas, dan keberlangsungan. Implementasi isu tersebut tentu memerlukan kesepakatan di antara stakeholder. Kesepakatan tersebut bisa saja berbeda antar tempat dan antar waktu.

Critical Review

6. Perkembangan manajemen publik dalam pelayanan publik menghadapi tantangan

berat terutama dalam memposisikan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Dalam konsep manajemen publik, masyarakat dianggap sebagai klien, pelanggan, atau sekedar pengguna layanan. Tentu hal ini

merupakan cara pandang yang dapat memunculkan masalah karena pada

hakekatnya masyarakat tidak sekedar pengguna tapi justru stakeholder utama

layanan publik sebagai konsekuensi posisi masyarakat sebagai warga (citizen).

CriticalReview

Thanks 4 ur attention my friends..!!,,

•ThAnKs 4 uR aTtEnTiOn mY fRiEnDs..!!,,

•tHaNkS 4 Ur AtTeNtTiOn My FrIeNds..!!,,

•ThAnKs 4 uR aTtEnTiOn My FrIeNdS..!!,,

•tHaNkS 4 Ur AtTeNtIoN mY FrIeNds..!!,,