ANALISIS KAPASITAS PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH … fileANALISIS KAPASITAS PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH ... mendorong Pemerintah Daerah memperkuat kapasitas

1

ANALISIS KAPASITAS PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH

SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PASCA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh :

Jhon Retei Alfri Sandi

FISIP Universitas Palangka Raya email : [email protected]

PENDAHULUAN

Kewenangan luas dalam berbagai bidang urusan wajib dan urusan pilihan

menjadi peluang besar bagi Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan dan inovasi

pembangunan daerah berdasarkan kapasitas sumberdaya dan kearifan lokal guna

terwujudnya harapan dan cita-cita masyarakat daerah sejahtera dan bermartabat.

Otonomi luas pada Pemerintah Daerah tentu tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas

keuangan tiap-tiap daerah. Lazimnya otonomi daerah dikaitkan dengan automoney,

karena otonomi dengan kewenangan yang luas hanya dapat dilaksanakan dengan baik

dan memberi manfaat manakala didukung pembiayaan memadai. Pemerintah Daerah

tidak dapat melaksanakan semua wewenang urusan tanpa diikuti dengan desentralisasi

kewenangan di bidang sumber-sumber penerimaan keuangan daerah

Sejak reformasi bergulir, perluasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal

keuangan telah dilaksanakan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah dan diikuti dengan paket Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan direvisi

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat

dan daerah. Dalam undang-undang pemerintahan yang baru yakni Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 ketentuan keuangan diatur pada Bab XI Pasal 279-330,

sedangkan ketentuan secara khusus dalam bentuk undang-undang belum tersedia. Pada

peraturan perundang-undangan bidang keuangan tersebut hakikatnya diatur hal-hal

mengenai sumber-sumber pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

sumber-sumber penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain

pendapatan, pinjaman daerah, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan lainnya.

Desentralisasi kewenangan terkait sumber-sumber penerimaan keuangan pada

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, diharapkan dapat

mendorong Pemerintah Daerah memperkuat kapasitas keuangan daerahnya, khusus

menyangkut pemerkuatan sektor sumber-sumber penerimaan keuangan daerah.

Penerimaan daerah lazimnya terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, sedangkan Pembiayaan bersumber dari : Sisa

lebih perhitungan anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan

Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pendapatan daerah

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melingkupi yakni : Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD

2

yang sah yang melingkupi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa

giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat. Pendapatan daerah yang

bersumber dari sektor PAD menurut hemat peneliti memiliki peran yang sangat strategis

dalam menciptakan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dimana Pemerintah

Daerah diberi keleluasaan atau kelonggaran menetapkan kebijakan daerah dengan

berbagai potensi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) guna menggali

sumber-sumber penerimaan keuangan daerah baik menyangkut pengaturan tentang Pajak

Daerah dan Retrubusi Daerah sepanjang peraturan daerah terkait pajak dan retribusi

daerah tersebut tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor. Sedang

sektor penerimaan keuangan daerah dalam bentuk “Dana Perimbangan” dan “Lain-lain

Pendapatan” merupakan sesuatu bersifat “given” bergantung dari kondisi penerimaan

keuangan negara dan formulasi alokasi yang ditetapkan dalam undang-undang tentang

perimbangan keuangan dan undang-undang lainnya.

Namun pada daerah tertentu, potensi sumber-sumber penerimaan daerah dari

sektor PAD belum dapat digali secara optimal. Penerimaan daerah dari sektor PAD

acapkali belum mampu menyokong struktur kapasitas keuangan daerah. Pemerintah

Daerah dihampir banyak kabupaten/kota atau provinsi masih menumpukan kapasitas

keuangan daerah pada sumber penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan

baik itu dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan Lain-Lain

Pendapatan. Sangat sedikit daerah-daerah yang berhasil menumpukan kegiatan

pembangunan daerah pada sokongan sektor PAD. Menurut Bappenas hampir semua

provinsi belum mampu membiayai seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD. Rata-

rata nasional rasio PAD terhadap APBD dalam kasus tahun 2001-2002 adalah 27,17%

saja (bappenas.go.id). Di Provinsi Kalimantan Tengah sokongan PAD terhadap APBD

tahun 2013 sebesar 38,91 % atau total APBD tahun 2013 sebesar Rp.2.809.111.284

sedang PAD sebesar Rp.1.093.241.055 (Kalteng dalam angka 2014). Kabupaten Kapuas

sebagai satu-satunya pemerintah kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi

kedudukan ibukota provinsi, penerimaan dari sektor PAD hanya sebesar Rp.

63.468.520.300 dari total APBD tahun 2013 Rp. 893.297.073.526 atau 7,10%

(Kabupaten Kapuas dalam angka 2014) atau tahun 2011 sebesar Rp. 50,52 dari total

APBD sebesar Rp. 701,11 milyar atau 7,2 % (Kabupaten Kapuas dalam angka 2012).

Rendah dan lemahnya kapasitas penerimaan keuangan daerah dari sektor PAD

sebagaimana yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat penting dikaji,

mengingat hakiki keotonomian daerah bergantung pada kemandirian keuangan daerah.

Daerah dengan hak otonomi daerah seyogianya dapat membuat peraturan daerah

(PERDA) terkait Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan PAD atau daerah

dapat membuat inovasi kebijakan dalam berbagai hal bagi perkembangan dan

peningkatan perekonomian daerah. Keterbatasan kemampuan daerah dalam PAD seperti

yang terjadi di Kabupaten Kapuas, apakah mungkin disebabkan karena lemahnya

kemampuan daerah melakukan inovasi kebijakan akibat sumberdaya manusia (SDM)

yang kurang baik atau leaderships yang rendah ? atau karena regulasi terkait jenis-jenis

pajak daerah dan retribusi daerah yang “tidak memberi ruang (potensial) bagi peningkat

PAD ? sebagaimana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan permasalahan tersebut,

perlu kiranya dilakukan pengkajian guna diperoleh jawaban bagi perbaikan kinerja

pengelolaan keuangan daerah kedepannya.

3

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut :

(i) Bagaimanakah peta realisasi penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah

(PAD) di Kabupaten Kapuas ?

(ii) Apa sajakah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan di

Kabupaten Kapuas ?

(iii) Apasaja kendala-kendala pelaksanaan pajak dan retribusi daerah, dan inovasi

kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas ?

TINJAUAN PUSTAKA A. Otonomi Daerah

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah

Daerah. Pelaksanaan otonomi hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika daerah

memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang baik, keuangan yang memadai, peralatan

dan manajemen yang baik. Josep Riwu Kaho (2002:59) menyatakan beberapa faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (a) Manusia pelaksana harus

memadai; (b) Keuangan harus cukup dan baik; (c) Peralatan harus cukup dan baik; (d)

Organisasi dan Manajemen harus baik. Iglesias (dalam Kaho 2002) menyebutkan 5

(lima) factor yang mempengaruhi yakni : (a) Resources …… include generally human

(e.g.program personil) as well as non-human components (funding, physical plant and

equipment, material,etc); (b) Structure. This refers to certain stable organizational roles

and relationship which are program relevant and either prescribes legally or informally

by convention at both; (c) Technology. Refers broadly to knowledge and behavior

essentially for the operation of the organization and more specifically to knowledge and

practices required by or essential to the program itself; (d) Support. Refers to the whole

range of actual or potentials roles and behavior of personal and entities which tend to

promote the attainment of certain organizational goals; (e) Leadership … is the

dominant factor … in terms if its ability to alter and modify the critical inputs.

B. Desentralisasi Keuangan (Fiscal Desentralization) Kemampuan bidang keuangan daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan

otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah hanya dapat diwujudkan dengan adanya

desentralisasi bidang keuangan (fiscal decentralization) di pemerintah daerah.

Desentralisasi keuangan pada pemerintah daerah lazim diatur pada kerangka hubungan

keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejak era reformasi tahun 1998

beberapa undang-undang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

telah ditetapkan diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004, dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab XI

Pasal 279-330. Tindaklanjut amanat undang-undang tersebut diatur pula Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

4

Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Prof.

Aris Djaenuri (2012:45) secara umum dibangun oleh Pemerintah untuk memberikan

peningkatan kemampuan fiscal daerah agar lebih memadai dan kondusif di dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat adanya ketimpangan

fiskal vertikal, ketimpangan fiscal horizontal, menjamin tingkat minimum pelayanan

masyarakat, stabilitas nasional. Ada beberapa kriteria membentuk system hubungan

keuangan yang baik yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas fiscal

daerah dan tidak justru menimbulkan “gap keuangan yang tajam” antara daerah yang

kaya dan daerah yang miskin, yakni : (i) sistem harus memberikan distribusi kekuasaan

yang rasional di level pemerintah daerah, baik kewenangan dalam menggali sumber dana

pemerintahan dan kewenangan dalam memanfaatkan sumberdana, (ii) system harus

menyajikan suatu bagian yang cukup memadai dari sumber-sumber pendapatan yang

secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan

masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi

kewenangan daerah, (iii) system sebisa mungkin mendistribusikan pengeluaran

pemerintah secara adil diantara daerah-daerah, (iv) pajak dan retribusi daerah yang

dikenakan pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban

keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dan masyarakat, (v) formula sistem harus tetap

dalam arti tidak cepat berubah, (vi) formula system harus transparan dan dapat diketahui

sehingga daerah dapat memperkirakan jumlah penerimaannya sendiri (Djaenuri 2012

:46).

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos

Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan

Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta

Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan

menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan

cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan

benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007). Kendala

utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah

minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi

Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah

memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar

pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama

(Pratiwi, 2007). Rendahnya penerimaan daerah dari PAD khusus bidang Pajak dan

Retribusi daerah dapat disebabkan karena system regulasi yang tidak membuka ruang

bagi Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan

memadai baik yang disebabkan jenis-jenis pajak daerah yang tidak tepat atau relevan

dengan kondisi, situasi dan potensi daerah atau karena kapasitas SDM masyarakat dan

aparutur Pemerintah Daerah atau leadership pimpinan daerah. Hal inilah yang penting

digali dalam penelitian ini.

D. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan

bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan

5

daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah saat ini diatur dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang

(Prakosa, 2003:2) Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah. K.J. Devey dalam bukunya Financing

Regional Government (dalam Prakoso 2003 : 2) membagi pajak daerah ke dalam 4

(empat) kriteria, yakni : (i) Pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan

pengaturan dari daerah sendiri, (ii) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan

pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan pemerintah daerah, (iii) Pajak yang

ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, (iv) Pajak yang dipungut dan

diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada

pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan jenisnya pajak dibagi atas : (i) pajak

provinsi, (ii) pajak kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 jenis Pajak Provinsi terdiri dari : (i) Pajak kendaraan bermotor, (ii) Bea balik

nama kendaraan bermotor (BBNKB), (iii) Pajak bahan bakar kendaran bermotor, dan

(iv) Pajak air permukaan, dan (v) Pajak rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

(i) Pajak hotel, (ii) Pajak restoran, (iii) Pajak hiburan, (iv) Pajak reklame, (v) Pajak

penerangan jalan, (vi) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (v) Pajak parkir, (vi)

Pajak air Tanah, (vii) Pajak sarang burung wallet, (viii) Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan, (viii) Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

Pajak tersebut dipungut dengan memperhatikan asas-asas pemungutan yakni : (i)

equality, (ii) Certainty, (iii) Convenience, (iv) Ekonomy dan teori pemungutan yakni : (i)

Teori asumsi, (ii) Teori kepentingan, (iii) Teori daya pikul, (iv) Teori Bakti dan (v) Teori

asas daya beli. Sedangkan tarif pajak ditentukan berdasarkan teori : (i) Tarif

proporsional, (ii) Tarif progresif, (iii) Tarif degresif dan(iv) Tarif tetap (Prakoso, 2003

: 5-11).

Beberapa teori sebagaimana dikemukakan diatas merupakan teori-teori utama

yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan memecahkan

permasalahan. Teori-teori yang dikemukakan dan permasalahan yang akan dipecahkan

sangat relevan dengan beberapa penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan

oleh Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (2003)

dengan judul penelitian “PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PROVINSI DALAM

ERA OTONOMI DAERAH :Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan

Daerah. [email protected] menyatakan : Dilihat dari indikator kinerja PAD,

secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai

kemampuan keuangan lebih baik jika dibanding provinsi-provinsi di Kawasan Timur

Indonesia (KTI). Provinsi yang mempunyai sumberdaya alam melimpah tidak serta

merta memiliki kinerja PAD yang baik. Joko Tri Haryanto dalam Jurnal Departemen

Keuangan RI (2003) dengan judul penelitian “Potret PAD dan Relevansinya Terhadap

Kemandirian Daerah, http://www.fiskal.depkeu.go.id menyatakan bahwa : Filosofi

otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah disegala segi kehidupan, yang

diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan dengan otonomi,

semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan

pembangunan dengan bertumpu pada PAD yang dimilikinya. Dengan melihat realitas

pencapaian PAD diharapkan semua daerah di Indonesia, tujuan mulia otonomi tersebut

bagaikan jauh panggang dari pada api.

Penelitian ini merupakan usulan penelitian baru, sehingga belum didapat

capaian penelitian. Sebagai usulan penelitian baru, peneliti telah melakukan penelitian

mailto:[email protected]

http://www.fiskal.depkeu.go.id/

6

awal dengan mengkaji secara umum capaian atau realisasi penerimaan keuangan daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas dan sektor PAD khusus jenis Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

E. Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tinjauan pustaka

dapat disusun kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian

Pemerintah Daerah

SDM yang baik

Pemerintah Pusat

Desentralisasi Urusan/ Wewenang

UU 23/2014 Bab XI Pasal

279-330

Desentralisasi Fiskal

UU 23/2014

UU 28/2009

Otonomi Daerah Sarana/ prasarana yang memadai

Keuangan yang memadai

Organisasi/ Manajemen

Sumber Penerimaan Daerah Dari

Sektor Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah

Penerimaan Daerah Dari Sektor PAD Masih Lemah Asumsi :

Jenis Pajak dan Retribusi tidak sesuai potensi daerah.

SDM, Leadership yang lemah.

Temuan dan Propiosisi

7

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut. Setiap pemerintah daerah dituntut mampu menggali potensi, menata

kelola keuangan daerahnya dengan baik baik dari aspek penerimaan maupun belanja.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan

keuangan daerah.

Kinerja pemerintah dalam menata kelola keuangan daerah menjadi salah satu

tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan

otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah di bidang keuangan dapat dilihat dari

kapasitas pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah

khususnya dari sektor pendapatan asli daerah (PAD), kapasitas mengelola,

memanfaatkan dan mempertanggungjawabankan belanja pengeluaran daerah.

B. Peta Penerimaan Daerah

Kapasitas keuangan daerah sangat bergantung dari pendapatan atau penerimaan

daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan

daerah menjadi landasan dalam menyusun belanja atau pengeluaran daerah. Semakin

rendah atau minim sektor penerimaan daerah maka semakin kecil kegiatan belanja rutin

dan pembangunan daerah, sehingga berdampak lambannya perwujudan pencapaian

kesejahteraan masyarakat daerah.

Secara umum penerimaan daerah berasal dari 3 (tiga) komponen jenis

penerimaan yakni : (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Dana Perimbangan; (iii)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Ad.(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bersumber dari : (a) Pendapatan Pajak Daerah; (b) Hasil Retribusi Daerah; (c) Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah. Ad. (2) Dana Perimbangan bersumber dari : (a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak; (b) Dana Alokasi Umum; (c) Dana Alokasi Khusus. Ad.3. Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari : (a) Pendapatan Hibah; (b) Dana Bagi

Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (c) Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus; (d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya.

Berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan berikut disajikan data penerimaan

daerah Kabupaten Kapuas mulai tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagaimana tabel

berikut :

8

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Tahun 2011

Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016

Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2011 menunjukan angka kenaikan

dari target dan realisasi sebesar 102,36 % yang berasal dari ketiga sektor yakni PAD,

Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2012 juga mengalami peningkatan

dari target dan realisasi sebesar 102,90 % yang berasal dari sektor Dana Perimbangan

No Uraian

Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)

I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 24.547.616.595,50 25.547.616.595,50 105,76

A. Pendapatan Pajak Daerah : 4.537.427.000,00 4.304.893.429,00 94,88

B. Hasil Retribusi Daerah : 10.709.000.000,00 8.594.023.846,00 80,25

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan : 2.252.346.000,00 2.202.346.072,58 97,78

D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

: 6.656.899.000,00 10.446.353.247,92 156,93

II. DANA PERIMBANGAN : 710.524.030.00,00 722.950.802.439,00 101,75

A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.181.198.000,00 81.989.082.439,00 118,51

B. Dana Alokasi Umum 573.018.632.000,00 572.637.520.000,00 99,93

C. Dana Alokasi Khusus 68.324.200.000,00 68.324.200.000,00 100,00

III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH : 127.438.770.000,00 133.942.733.340,00 105,10

A. Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 4.709.860.992,00 94,20

B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00

C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.206.916.000,00 17.871.153.188,00 159,47

D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya 111.231.854.000,00 111.361.719.160,00 159,47

PENDAPATAN 2011 862.118.472.000,00 882.441.152.374,50 102,36

No Uraian






Dipisahkan : 2.600.000.000,00 2.568.232.109,52 98,78


: 26.743.215.000,00 27.795.172.526,00 103,93






YANG SAH : 97.177.231.000,00 100.679.252.741,33 103,60







PENDAPATAN 2012 976.057.990.000,00 1.004.325.821.550,85 102,90

9

dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sedangkan sektor PAD belum mencapai

target yang ditetapkan hanya 90,74%.



Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2013 tidak mencapai

target yang ditetapkan hanya 98,91 %. Sektor yang memenuhi bahkan melampuai target

dari PAD dan Dana Perimbangan. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

belum mencapai target yang ditetapkan hanya 87,03 %.


No Uraian






Dipisahkan : 3.000.000.000,00 2.867.693.482.11 95,58


: 35.990.771.000,00 48.301.288.602,06 13,42

II. DANA PERIMBANGAN : 1.009.211.199.000,00 992.367.094.987,00 99,83





YANG SAH : 188.658.635.000,00 181.385.661.449,88 96,14







PENDAPATAN 2014 1.157.746.020.000,00 1.246.068.776.931,10 107,6


No Uraian






Dipisahkan : 2.600.000.000,00 3.113.771.370.87 119,76


: 20.612.577.000,00 23.525.544.039,11 114,13






YANG SAH : 161.736.837.000,00 140.765.299.944,81 87,03







PENDAPATAN 2013 1.140.420.625.000,00 1.127.994.203.253,89 98,91

10

Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2014 juga mengalami peningkatan

dari target dan realisasi sebesar 107,60 % yang berasal dari sektor PAD. Sedangkan

sektor lainnya tidak mencapai target yang ditetapkan baik dari Dana Perimbangan dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.


No Uraian


I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 87.267.852.000 89.107.922.832,12 102,11

A. Pendapatan Pajak Daerah : 22.064.236.000 18.654.680.289 84,55

B. Hasil Retribusi Daerah : 8.696.716.000 6.482.175.735 74,54


Dipisahkan : 3.500.000.000 3.348.727.803,27 95,68

D. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah : 53.006.900.000 60.622.339.004,85 114,37

II. DANA PERIMBANGAN : 1.141.671.415.000 1.101.954.398.490 96,52

A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 144.539.448.000 104.831.431.490 72,53

B. Dana Alokasi Umum 820.035.397.000 820.035.397.000 100

C. Dana Alokasi Khusus 177.096.570.000 177.087.570.000 99,99

III

.

LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH : 279.984.009.000 256.008.927.540,54 91,44

A. Pendapatan Hibah 10.462.000.000 955.791.063 9,14


Pemerintah Daerah Lainnya 39.684.747.000 23.850.183.741,54 60,10

C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 221.619.677.000 222.985.367.400 100,62


Pemerintah Daerah Lainnya 8.187.500.000 8.187.500.000 100

E. Pendapatan lainnya 30.085.000 30.085.336 100

PENDAPATAN 2015 1.508.923.276,00 1.499.665.182.819,29 99,39

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kapuas Tahun 2016

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2015 tidak mencapai

target yang ditetapkan hanya 99,39 %. Sektor yang memenuhi bahkan melampuai target

dari PAD. Sedangkan dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah belum mencapai target yang ditetapkan.

11

Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas

Per 30 September Tahun 2016

No Uraian


I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 92.630.351.000,00 63.686.882,00 68,75



C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan : 3.500.000.000,00 3.935.747.315,29 112,45

D. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah : 63.586.835.000,00 46.323.809.433,87 72,85

II. DANA PERIMBANGAN : 1.448.536.134.000,00 1.095.758.474.712,00 75,65

A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan

Pajak 126.160.178.000,00 91.812.205.712,00 72,77



III

.

LAIN – LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH : 177.808.269.000,00 101.113.944.210,25 56,87

A. Pendapatan Hibah 400.000.000,00 7.225.453.569,00 1.806,3




E. D. Pendapatan lainnya 0,00 4.791.412,00 -

PENDAPATAN 2016 1.718.974.754.000,00 1.260.559.391.153,41 73,33


Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2016 sampai 30

September belum mencapai target yang ditetapkan hanya 68,75 %. Hampir semua sektor

belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun melihat waktu capaian yang masih

± 3 (tiga) bulan besar kemungkinan target akan tercapai.

Berdasarkan uraian pada tabel diatas dapat dibuat tabel rekapitulasi pendapatan /

penerimaan daerah Kabupaten Kapuas mulai tahun 2011 sampai 2016 sebagai berikut :

Tabel 7. Rekapitulasi Pendapatan / Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun

2011 sampai 2016

Tahun PAD Dana

Perimbangan

Lain-Lain

Pendapatan

Daerah Yang Sah

Total

Pendapatan

2011 25.547.616.595,50 722.950.802.439,00 133.942.733.340,00 882.441.152.374,50

2012 51.109.572.025,52 852.536.996.784,00 100.679.252.741,33 1.004.325.821.550,85

2013 45.913.601.522,08 941.245.301.787,00 140.835.299.944,81 1.127.994.203.253,89

2014 72.316.999.794,22 992.367.094.987,00 181.385.661.449,88 1.246.069.756.231,10

2015 89.107.922.832,12 1.101.954.398.490,00 308.602.861.497,17 1.499.665.182.819,29

Sep

2016 63.686.972.231,41 1.095.758.474.712,00 101.113.944.210,25 1.260.559.391.153,41

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016.

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat grafik penerimaan keuangan daerah Kabupaten

Kapuas tahun 2011 sampai September 2016 sebagai berikut :

12

Gambar 2. Grafik Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Tahun 2011-September 2016.

Dilihat dari jenis-jenis pendapatan daerah dapat diuraikan keadaan penerimaan daerah

sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2. Grafik Pendapatan Kabupaten Kapuas Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun

2011-September 2016.

C. Peta Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan

ketentuan, Belanja Daerah seyogianya diprioritaskan untuk mendanai Urusan

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar. Berdasarkan ketentuan belanja

daerah mencakup : (i) Belanja Tidak Langsung; (ii) Belanja Langsung. Ad.(i). Belanja

Tidak Langsung lazimnya melingkupi beberapa item belanja yakni : (a) Belanja

Pegawai; (b) Belanja Bunga; (c) Belanja Hibah; (d) Belanja Bantuan Sosial; (e) Belanja

Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa; (f) Belanja Bantuan

2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16

882.441.152.374,50 1.004.325.821.550,85

1.127.994.203.253,89 1.246.069.756.231,10

1.499.665.182.819,29 1.260.559.391.153,41

Pe

nd

apat

an

Tahun

REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011- SEPTEMBER 2016

0,00

200.000.000.000,00

400.000.000.000,00

600.000.000.000,00

800.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.200.000.000.000,00

1.400.000.000.000,00

1.600.000.000.000,00

PEN

DA

PA

TAN

DA

ERA

H

TAHUN ANGGARAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS BERDASARKAN JENIS PENDAPATAN TAHUN 2011-SEP 2016

PAD

Dana Perimbangan

Lain-Lain PAD Sah

13

Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan dan Partai Politik. Ad.

(ii). Belanja Langsung lazimnya melingkupi yakni : (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja

Barang dan Jasa; (c) Belanja Modal. Berikut dipaparkan keadaan Belanja Daerah

Kabupaten Kapuas tahun 2011 sampai dengan 2016 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 8. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2011


Realisasi Belanja dengan Rencana Belanja tahun 2011 di Kabupaten Kapuas

sebagaimana ditetapkan pada APBD tahun 2011 relatif lebih rendah atau hanya 89,77 %.

Realiasasi Belanja Tidak Langsung 96,93 % lebih besar dari Belanja Langsung sebesar

89,77 %.

No Uraian Belanja Jumlah Anggaran

( Rp )

Realisasi

( Rp ) (%)

I Belanja Tidak Langsung : 491.890.518.000,00 476.795.095.950,00 96,93

a. Belanja Pegawai 449.249.714.000,00 437.434.467.505,00 97,37

b. Belanja Subsidi 130.000.000,00 106.165.000,00 81,67

c. Belanja Hibah 15.579.151.000,00 15.424.853.000,00 99,01

d. Belanja Bantuan Sosial 6.212.133.000,00 5.223.788.355,00 84,09

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa

700.000.000,00 533.172.619,00 76,17

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

18.519.520.000,00 17.412.201.744,00 94,02

g. Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 660.411.727,00 44,03

II Belanja Langsung : 428.738.928.000,00 349.660.691.114,85 81,56


b. Belanja Barang dan Jasa 131.810.995.084,00 111.318.063.272,00 84,45

c. Belanja Modal 260.280.360.716,00 211.733.621.604,85 81,35

BELANJA 2011 920.625.446.000,00 826.455.751.064,85 89,77

14






78,38 %.




( Rp )

Realisasi

( Rp ) (%)



b. Belanja Bunga 1.268.472.000,00 1.268.094.721,56 99,97

c. Belanja Subsidi 250.000.000,00 178.440.000,00 71,38

d. Belanja Hibah 41.340.000.000,00 37.796.092.302,00 81,84

e. Belanja Bantuan Sosial 6.652.433.000,00 5.444.603.319,00 84,56

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/


Desa

700.000.000,00 591.914.855,00 84,56

g. Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota

dan Pemerintah Desa

47.915.100.000,00 44.456.790.882,00 92,71

h. Belanja Tidak Terduga 5.663.264.000,00 3.450.253.508,00 60,97




c. Belanja Modal 248.944.343.618,00 220.514.218.164,58 88,58

BELANJA 2012 1.082.802.795.000,00 958.519.860.373,14 88,52


( Rp )

Realisasi

( Rp ) (%)



b. Belanja Bunga 2.340.000.000,00 1.727.584.217,44 73,83

c. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00

d. Belanja Hibah 26.926.300.000,00 19.076.073.475,00 70,85

e. Belanja Bantuan Sosial 4.990.000.000,00 3.806.864.263,00 76,29

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 700.000.000,00 636.522.881,00 90,93

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintah

Desa dan Partai Politik

55.225.542.000,00 50.246.496.037,00 90,98

h. Belanja Tidak Terduga 4.405.945.000,00 2.010.242.250,00 45,63




c. Belanja Modal 324.108.931.000,00 265.036.570.426,00 81,77

BELANJA 2013 1.281.318.040.000,00 1.076.193.762.199,58 83,99

15




74,78 %.






72,07 %.




( Rp )

Realisasi

( Rp ) (%)



b. Belanja Bunga 2.550.000.000,00 2.115.763.076,70 82,97

c. Belanja Hibah 17.819.620.000,00 16.305.659.500,00 91,50



Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 700.000.000,00 0,00 0,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintah

Desa dan Partai Politik

40.512.082.000,00 37.974.173.080,00 93,74

f. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 716.170.625,00 93,74




c. Belanja Modal 407.272.583.000,00 312.249.325.368,00 76,67

BELANJA 2014 1.437.986.417.000,00 1.192.961.953.087,70 82,95


( Rp )

Realisasi

( Rp ) (%)



b. Belanja Bunga 3.000.000.000,00 2.182.540.444,59 92,71

c. Belanja Hibah 13.565.732.000,00 12.385.834.413,00 91,30




Desa

1.400.000.000,00 638.588.981,00 45,61


Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa dan Partai Politik

159.702.575.000,00 95.575.660.413,00 59,85

g. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1.341.087.444,00 67,05


a. Belanja Pegawai 33.262.453.000,00 38.139.426,401,28 114,6


c. Belanja Modal 456.974.383.000,00 412.802.500.766,04 90,33

BELANJA 2015 1.738.123.386.000,00 1.484.387.529.194,90 85,40

16




84,53 %.

Tabel 13. Target dan Realisasi Belanja Per 30 September 2016


Realisasi Belanja dengan Rencana Belanja tahun 2016 Per 30 September di

Kabupaten Kapuas sebagaimana ditetapkan pada APBD tahun 2015 relatif cukup baik

dan relatif lebih rendah dari rencana belanja yang ditetapkan sebesar 73,33 %.

Berdasarkan uraian pada tabel diatas dapat dibuat tabel rekapitulasi belanja

daerah Kabupaten Kapuas mulai tahun 2011 sampai 2016 sebagai berikut :

Tabel 14. Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 sampai 2016

Tahun Belanja Tidak

Langsung Belanja Langsung Total Belanja

2011 349.660.691.114,85 476.795.059.950,00 826.455.751.064,85

2012 587.277.200.304,56 371.242.660.068,58 958.519.860.373,14

2013 618.797.880.989,94 457.395.881.209,64 1.076.193.762.199,58

2014 657.870.334.461,70 535.091.618.626,00 1.192.961.953.087,70

2015 742.087.772.904,59 742.299.756.290,31 1.484.387.529.194,90

Sep 2016 628.631.232.901,01 519.077.941.527,94 1.147.709.174.428,95

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016.

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat grafik penerimaan keuangan daerah Kabupaten

Kapuas tahun 2011 sampai September 2016 sebagai berikut :


( Rp )

Realisasi

( Rp ) (%)



b. Belanja Bunga 3.000.000.000,00 1.633.175.462,01 54,44

c. Belanja Hibah 24.798.232.000,00 17.151.975.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial 3.605.000.000,00 734.491.000,00 20,37

e. Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/ Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

4.819.348.000,00 0,00 0,00


Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

234.579.801.000,00 139.841.687.784,00 59,61

g. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1..126.992.100,00 56,35




c. Belanja Modal 526.515.761.000,00 344.484.886.572,94 65,43

BELANJA 2016 1.896.854.538.000,00 1.260.559.391.153,41 73.33

17

Gambar 3. Grafik Belanja Kabupaten Kapuas Tahun 2011-September 2016.

Dilihat dari jenis-jenis belanja daerah dapat diuraikan keadaan jenis belanja daerah

sebagaimana garfik berikut :

Gambar 4. Grafik Belanja Kabupaten Kapuas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2011-

September 2016.

D. Peta Penerimaan Daerah Berdasarkan Jenis, Sektor dan Sub Sektor

Penerimaan

Untuk mengukur kapasitas keuangan daerah dibutuhkan data-data terkait

dengan jenis penerimaan, sektor, sub sektor penerimaan. Data-data ini dipakai guna

analisis kapasitas rasio kemandirian daerah, pertumbuhan dan derajat desentralisasi

keuangan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). Berikut diuraikan data

Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan Jenis Penerimaan, Sektor dan Sub

Sektor Penerimaan sebagaimana tabel berikut ini :

2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16

826.455.751.064,85 958.519.860.373,14 1.076.193.762.199,58 1.192.961.953.087,70 1.484.387.529.194,90 1.147.709.174.428,95

TOTA

L B

ELA

NJA

DA

ERA

H

TAHUN ANGGARAN

BELANJA KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011- SEPTEMBER 2016

0,00

1.000.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16BEL

AN

JA D

AER

AH

TAHUN ANGGARAN

GRAFIK BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS DILIHAT DARI JENIS BELANJA TAHUN 2011 - SEP 2016

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja

18

Tabel. 15. Penerimaan Daerah Berdasarkan Sektor Penerimaan di Kabupaten Kapuas

Tahun 2012


No Uraian Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)



1. Pajak Hotel 280.000.000,00 124.915.410,00 44,6

2. Pajak Restoran 780.000.000,00 1.568.211.571,00 201,1

3. Pajak Hiburan 195.500.000,00 60.294.034,00 30,8

4. Pajak Reklame 325.000.000,00 400.855.251,00 123,3

5. Pajak Penerangan Jalan 2.000.000.000,00 2.384.520.707,00 119,2

6. Pajak Parkir 15.000.000,00 21.265.000,00 141,8

7. Pajak Air Tanah 50.000.000,00 0,00 0,00

8. Pajak Sarang Burung Walet 750.000.000,00 28.277.430,00 3,8

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.500.000.000,00 724.334.515,00 48,3

10.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan 1.000.000.000,00 729.550.950,00 73,0


1. Retribusi Jasa Umum 16.679.105.000,00 11.831.797.861,00 70,9

2. Retribusi Jasa Usaha 1.805.000.000,00 2.014.444.326,00 111,6

3. Retribusi Perizinan tertentu 1.600.000.000,00 872.700.335,00 54,5

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan : 2.600.000.000,00 2.568.232.109,52 98,8

1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal

Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD 2.600.000.000,00 2.568.232.109,52 98,8

D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah : 26.743.215.000,00 27.795.172.526,00 103,9

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak

Dipisahkan 1.013.808.000,00 810,866.896,00 80,0

2. Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000,00 1.138.030.750,43 113,8

3. Penerimaan Bunga Deposito 6.050.000.000,00 6.318.251.540,89 -

4. Pendapatan Denda Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 221.267.156,65 -

5. Pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan 4.550.597.000,00 4.582.303.650,00 100,7

6. Pendapatan dari Pengembalian 12.981.020.000,00 13.048.092.218,03 -

7. Pendapatan dari Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan 715.000.000,00 1.350.500.000,00 188,9

8. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan

Penjualan 332.790.000,00 262.977.254,00 79

9. Bagi Hasil dari Penerbangan Perintis 100.000.000,00 62.883.060,00 62,9

10.Pendapatan BLUD 0,00 62.883.060,00 -


A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan

Pajak 89.093.793.000,00 119.072.851.784,00 133,6

1. Bagi hasil pajak 34.041.552.000,00 48.455.686.767,00 142,3

2. Bagi hasil bukan pajak / Sumber Daya

Alam 55.052.241.000,00 70.617.165.017,00 128,3


C. Dana Alokasi Khusus 72.816.161.000,00 72.816.160.000,00


YANG SAH : 97.177.231.000,00 100.664.252.741,33 103,6







PENDAPATAN 976.057.990.000,00 1.004.325.821.550,85 102,9

19

Penerimaan tertinggi keuangan daerah tahun 2012 berasal dari Dana Perimbangan Sektor

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 852.536.996.784,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah dari Sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.

64.233.435.000,00.


Tahun 2013

Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016.




1. Pajak Hotel 150.000.000,00 136.585.850 91,06

2. Pajak Restoran 1.645.000.000,00 3.695.489.198,00 224,65

3. Pajak Hiburan 144.500.000,00 43.430.000,00 30,06

4. Pajak Reklame 396.500.000,00 373.927.705,00 94,31


6. Pajak Parkir 6.000.000,00 9.457.000,00 157,62

7. Pajak Air Tanah 50.000.000,00 0,00


9. Pajak mineral bukan logam dan batuan 1.000.000.000,00 963.271.511,78 96,33

10.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.000.000.000,00 828.360.025,00 82,84




3. Retribusi Perizinan tertentu 1.579.000.000,00 1.616.782.192,00 102,39


Dipisahkan : 2.600.000.000,00 3.113.771.370.87 119,76

1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada

Perusahaan Milik Daerah / BUMD 2.600.000.000,00 3.113.771.370.87 119,76

D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : 20.612.577.000,00 23.525.544.039,11 114,13


Dipisahkan 829.060.000,00 771.846.182,37 93,10


3. Penerimaan Bunga Deposito 7.000.000.000,00 7.119.175.345,04 101,70

4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan 0,00 3.995.153.498,00 -

5. Pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan 0,00 96.312.350,00 -

6. Pendapatan dari Pengembalian 0,00 1.490.510.952,22

7. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan 1.500.000.000,00 1.132.754.517,00 75,52

8. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 290.000.000,00 219.940.000,00 75,84

9. Bagi Hasil dari Penerbangan Perintis 100.000.000,00 66.818.716,00 66,82

10.Pendapatan BLUD 9.893.517.000,00 6.233.422.331,00 63,01



1. Bagi hasil pajak 28.353.214.000,00 49.400.611.086,00 174,23

2. Bagi hasil bukan pajak / Sumber Daya Alam 84.377.894.000,00 75.085.350.701,00 88,99



III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH : 161.736.837.000,00 140.765.299.944,81 87,03





D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya 6.149.600.000,00 6.149.600.000,00 100,00

PENDAPATAN 1.140.420.625.000,00 1.127.994.203.253,89 98,91

20



Yang Sah sebesar 140.765.299.944,81 dari Sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sebesar Rp. 96.124.411.000,00.


Tahun 2014 No Uraian Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)



1. Pajak Hotel 150.000.000,00 116.428.000,00 77,61

2. Pajak Restoran 3.523.000.000,00 5.154.051.255,00 146,2

3. Pajak Hiburan 100.000.000,00 23.395.000,00 23,39

4. Pajak Reklame 500.000.000,00 327.030.908,00 65,40


6. Pajak Parkir 12.000.000,00 13.131.920,00 109,4

7. Pajak Air Tanah 20.000.000,00 0,00 0,00


9. Pajak mineral bukan logam dan batuan 1.350.000.000,00 914.146.272,05 67,71

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan 2.000.000.000,00 773.605.582,00 38,68

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan 1.000.000.000,00 1.748.671.492,00 174,8




3. Retribusi Perizinan tertentu 1.810.000.000,00 1.581.513.169,00 87,37


Dipisahkan : 3.000.000.000,00 2.867.693.482.11 95,58


Perusahaan Milik Daerah / BUMD 3.000.000.000,00 2.867.693.482.11 95,58


Sah : 35.990.771.000,00 48.301.288.602,06 13,42


Dipisahkan 885.000.000,00 1.101.626.132,94 124,4


3. Penerimaan Bunga Deposito 7.100.000.000,00 6.377.775.425,37 89,82


Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 252.373.315,98 ….

5. Pendapatan Denda Pajak 1.198.000,00 1.198.794,00 100

6. Pendapatan Denda Retribusi 191.000,00 2.334.873,00 1,22

7. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 13.000.000,00 276.105.045,00 2,12

8. Pendapatan dari Pengembalian 2.468.235.000,00 3.249.140.454,68 131,6


Pendidikan dan Pelatihan 1.500.000.000,00 1.226.657.320,00 81,77


Penjualan 300.000.000,00 529.266.340,00 176,4

11.Pendapatan Hasil dari Penerbangan Perintis 100.000.000,00 0,00 0,00

12. Pendapatan BLUD 17.000.000.000,00 25.345.860.950,00 149,0

13.Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.537.560.000,00 4.971.607.000,00 109,5

II. DANA PERIMBANGAN : 1.009.211.199.000,00 992.367.094.987,00 99,83


1. Bagi hasil pajak 33.137.856.000,00 36.183.868.893,00 109,1


Alam 115.311.844.000,00 95.421.727.094,00 87,75




YANG SAH : 188.658.635.000,00 181.385.661.449,88 96,14


21







PENDAPATAN 2014 1.257.746.020.000,00 1.246.068.776.931,10 107,6




Yang Sah sebesar 181.385.661.449,88 dari Sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sebesar Rp. 126.223.444.000,00.


Tahun 2015


I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 87.267.852.000 89.107.922.832,12 102,11

A. Pendapatan Pajak Daerah : 22.064.236.000 18.654.680.289 84,55

1. Pajak Hotel 124.000.000 97.634.505 78,74

2. Pajak Restoran 5.561.000.000 4.437.696.817 79,80

3. Pajak Hiburan 140.016.000 24.860.000 17,76

4. Pajak Reklame 604.000.000 429.154.917 71,05

5. Pajak Penerangan Jalan 3.700.000.000 3.730.926.908 100,84

6. Pajak Parkir 20.000.000 10.895.000 54,48

7. Pajak Air Tanah 20.000.000 1.789.000 8,95

8. Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000 46.045.850 30,70

9. Pajak mineral bukan logam dan batuan 1.370.000.000 905.326.905 66,08

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan 2.000.000.000 986.616.770 49,33

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan 8.375.220.000 7.983.733.617 95,33

B. Hasil Retribusi Daerah : 8.696.716.000 6.482.175.735 74,54

1. Retribusi Jasa Umum 3.929.236.000 2.059.154.242 52,41

2. Retribusi Jasa Usaha 3.282.080.000 2.979.453.912 90,78

3. Retribusi Perizinan tertentu 1.485.400.000 1.443.567.581 97,18


Dipisahkan : 3.500.000.000 3.348.727.803,27 95,68


Perusahaan Milik Daerah / BUMD 3.500.000.000 3.348.727.803,27 95,68


Sah : 53.006.900.000 60.622.338.999,85 114,37


Dipisahkan 237.700.000 349.760.000 145,04

2. Penerimaan Jasa Giro 3.700.000.000 4.096.254.886,03 110,71

3. Penerimaan Bunga Deposito 8.235.000.000 13.337.291.830,30 161,96


Pelaksanaan Pekerjaan 1.077.481.000 1.139.506.826,54 105,76

5. Pendapatan Denda Pajak 0 0 0

6. Pendapatan Denda Retribusi 0 3.737.024 0

7. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0 18.575.320 0

8. Pendapatan dari Pengembalian 1.021.119.000 3.407.483.889,98 333,70


Pendidikan dan Pelatihan 1.511.734.000 1.171.200.000 77,47


Penjualan 300.000.000 93.549.000 31,18

11. Pendapatan Hasil dari Penerbangan Perintis 0 0 0

12. Pendapatan BLUD 30.000.000.000 30.319.023.223 101,06

13. Lain-lain PAD yang sah lainnya 5.000.000 5.000.000 100

22


14. Pendapatan Dana Kapitasi JKN 6.918.866.000 6.685.957.000 96,63

II. DANA PERIMBANGAN : 1.141.671.415.000 1.101.954.398.490 96,52

A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 144.539.448.000 104.831.431.490 72,53

1. Bagi hasil pajak 28.450.015.000 21.163.615.450 74,39


Alam 116.089.433.000 83.667.816.040 72,07

B. Dana Alokasi Umum 820.035.397.000 820.035.397.000 100

C. Dana Alokasi Khusus 177.096.570.000 177.087.570.000 99,99


YANG SAH : 279.984.009.000 256.008.927.540,54 91,44

A. Pendapatan Hibah 10.462.000.000 955.791.063 9,14


Pemerintah Daerah Lainnya 39.684.747.000 23.850.183.741,54 60,10

C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 221.619.677.000 222.985.367.400 100,62


Pemerintah Daerah Lainnya 8.187.500.000 8.187.500.000 100

E. Pendapatan lainnya 30.085.000 30.085.336 100

PENDAPATAN 2015 1.508.923.276.000,00 1.447.071.248.857,66 95,9


Penerimaan tertinggi keuangan daerah tahun 2014 berasal dari Dana Perimbangan

sebesar 1.101.954.398.490 Sektor Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar

820.035.397.000. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 256.008.927.540,54

dari Sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 222.985.367.400.

E. Kendala-Kendala Keuangan Daerah di Kabupaten Kapuas

Konsekuensi dilaksanakan desentralisasi dan otonomi yang luas dalam

melaksanakan 15 bidang urusan pemerintahan wajib di daerah, menempatkan daerah

dituntut mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri berbagai pengeluaran (belanja)

daerah secara efisen dan efektif dan mengembangkan inovasi serta menggali sumber-

sumber penerimaan daerah khusus dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebagaimana wewenang terkait desentralisasi fiskal yang ditetapkan pada daerah

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kapuas,

kebijakan pengelolaan keuangan menyangkut inovasi menggali sumber-sumber

pendapatan daerah dan pembelanjaan keuangan daerah disamping memiliki peluang-

peluang juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Berdasarkan wawancara

dengan informen, pemberlakuan otonomi daerah yang luas dengan sistem desentralisasi

yang tidak hanya secara politis tetapi juga administratif dan fiskal, menempatkan daerah

memiliki peluang mengembangkan inovasi penggali sumber-sumber penerimaan

keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas/Badan/Kantor SKPD teknis

terkait berupaya mengoptimalkan Pengelolaan dan Penerimaan sumber-sumber

pendapatan daerah dengan mengacu pada kebijakan umum sebagai implementasi dari

pelaksanaan program kerja yang secara garis besar dalam bentuk kegiatan intensifikasi

dan ekstensifikasi atas subjek dan objek sumber-sumber penerimaan daerah. Kebijakan

intensifikasi dilakukan dalam bentuk yakni :

a. Kegiatan Intensifikasi berupa :

1) Mengintensifkan Pemungutan Pajak Daerah.

2) Melaksanakan Pendataan WP dan WR.

23

3) Meningkatkan Penagihan.

4) Mencegah Kebocoran.

b. Kegiatan Ekstensifikasi berupa :

1) Mencari, mendata WP dan WR baru (PBB, Pajak Reklame, Pajak Restoran,

Retribusi Pasar dan sebagainya).

2) Mencari Objek Pajak dan Retribusi Baru.

3) Mencari sumber-sumber Pendapatan Baru.

Pemerintah Kabupaten Kapuas juga memanfaatkan dan mengembangkan segenap

potensi peluang sumber-sumber penerimaan daerah khusus dari sektor Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah khusus

pada sub sektor tertentu untuk dapat dilaksanakan dan dikembangkan. Pada Jenis

Pendapatan di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah kabupaten

Kapuas dengan SKPD teknis terkait mengembang inovasi Sub Sektor Penerimaan Pajak

dan Retribusi Daerah dengan berupaya seoptimal mungkin melaksanakan berbagai

peluang pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kapuas agar dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan kontribusi optimum bagi

peningkatan PAD Kabupaten Kapuas. Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui SKPD

teknis terkait berupaya mengembangkan dan melaksanakan semua jenis pajak dan

retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota secara baik dan efektif.

Namun pada kenyataan dari 11 jenis pajak daerah dan 3 bentuk retribusi yakni retribusi

jasa usaha, retribusi umum dan retribusi perizinan tidak semua mampu dilaksanakan dan

potensi serta memberikan kontribusi optimum pada penerimaan keuangan daerah. Ada

beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya kurang potensial dilaksanakan

di tingkat kabupaten karena kurang relavan dengan situasi dan kondisi daerah

Kabupaten Kapuas.

Mencermati penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kapuas mulai tahun 2011

sampai tahun 2016, dari 11 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota hanya Pajak Air Bawah Tanah yang tidak memberikan kontribusi

penerimaan bagi daerah Kabupaten Kapuas kecuali pada tahun 2015 jumlah penerimaan

dari sub sektor pajak inisebesar Rp.1.789.000, sementara 10 jenis pajak daerah lain telah

dilaksanakan dengan tingkat prosentase capain bervariatif. Berdasarkan ketentuan Pasal

2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sumber pajak yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;

3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Reklame;

5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7. Pajak Parkir;

8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

11. Bea Balik

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan pengelolaan keuangan daerah

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang

”Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang

Azas Kegiatan meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,

24

Pertanggungjawaban dan Pengawasan, serta dikelola dengan Tertib, Taat pada Peraturan

Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan bertanggungjawab,

dengan memperhatikan Azas Keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, yang

dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, serta diwujudkan dalam APBD

dimana setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan Pengelolaan

Pendapatan Daerah juga menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala baik bersifat

teknis maupun normatif. Kendala normatif menyangkut wewenang Pemerintah

Kabupaten dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang

relatif terbatas. Dimana wewenang Pemerintah Daerah terbatas pada ketentuan-ketentuan

yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kendala teknis

menyangkut kapasitas sumberdaya aparatur dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan

kegiatan penetapan, memungutan dan pengelolaan penerimaan dari sektor pajak dan

retribusi daerah. Kendala pengelolaan pendapatan daerah melingkupi yakni :

a. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

b. Belum tersusunnya data base pajak dan retribusi.

c. Sarana dan prasarana kerja masih terbatas.

d. Masih belum memadainya Anggaran yang tersedia.

Guna meminimalisir berbagai permasalahan dan kendala pengelolaan keuangan daerah

khusus sektor pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan langkah-langkah kebijakan.

Langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas antara lain yakni :

a. Peningkatan kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah oleh semua Jajaran

Pemerintah.

b. Pekan Panutan Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah.

c. Pengumpulan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menyusun Data Base Pajak dan

Retribusi Daerah.

d. Peningkatan secara bertahap Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kapuas.

e. Pengadaan Sarana Pungut yang cukup.

f. Pengadaan mesin perporasi.

g. Peningkatan pengawasan pemungutan dan Penyetoran Pajak dan Retribusi

Daerah oleh atasan dan pengawasan masyarakat.

h. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengelola sesuai Dana yang

tersedia.

Pemerintah Kabupaten Kapuas juga berupaya mengembangkan sumber-sumber

penerimaan dari dana perimbangan. Dana perimbangan ini diperjuangkan di Pemerintah

Pusat agar dapat dialokasikan secara optimal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Kapuas baik melalui Alokasi Dana Umum, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya

Alam dan terutama dari Dana Alokasi Khusus. Sangat dirasakan bahwa keberadaan

anggaran dari dana perimbangan ini sangat menopang keuangan daerah Kabupaten

Kapuas. Tanpa adanya topangan dana transfer dan bersandar hanya pada PAD sangatlah

sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam menyelenggaraan kegiatan

pembangunan daerah dengan baik.

Menyangkut pengelolaan belanja daerah. Kegiatan penyusunan dan pengelolaan

belanja daerah juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Menurut data Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) tahun 2014 dan 2016 terdapat

beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan

Belanja Daerah, antara lain :

25

a. Penyaluran Anggaran khususnya yang bersumber dari APBN belum tepat waktu.

b. Peraturan Perundang-undangan sering berubah-ubah dan informasi ke Daerah

terlambat diterima.

c. Rancangan Keuangan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang pada

hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama Kebijakan Publik dalam upaya

Peningkatan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat masih dirasakan

sasaran dan kegiatan belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat banyak.

d. Sangat dipengaruhi oleh perubahan Sosial, Ekonomi dan Politik serta tuntutan

perubahan diera reformasi.

Berbagai kendala-kendala diatas menyebabkan belum berjalannya pengelolaan belanja

daerah Kabupaten Kapuas secara optimal. Kegiatan belanja daerah dan kegiatan

pembangunan daerah pada hal-hal tertentu menghadapi kendala-kendala tidak hanya

secara teknis tetapi juga normatif. Kendala juga berasal dari internal Pemerintah Daerah

Kabupaten Kapuas menyangkut kapasitas sumberdaya dalam perencanaan, pelaksanaan

bahkan evaluasi dan kendala regulasi dan sistema yang pada waktu tertentu menjadi

permasalahan-permasalahan serius dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah.

Solusi atau upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan Daerah antara lain :

a. Jadual Penyusunan Perda dan penyaluran Anggaran Belanja harus ditetapkan dan

disepakati dalam bentuk jadual kegiatan untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak

secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

b. Dalam pelaksanaan deregulasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat

diinformasikan secara cepat, tepat dan mudah dipahami oleh semua pihak, disertai

dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur sebagai

Pengelola Anggaran Belanja di Daerah.

c. Dalam pelaksanaan operasional APBD harus dilaksanakan secara konsisten dan

tidak berobah-robah karena telah disepakati mulai dari perencanaan dan telah

dibahas sesuai dengan skala prioritas kebutuhan yang dijadikan sebagai alat ukur

kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana / pembiayaan untuk berbagai

program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang

dilaksanakan oleh SKPD dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pemerintahan.

d. Penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat harus diakomodasi dan didasari

atas beberapa ketentuan secara teknis harus dipenuhi, sehingga tidak berpengaruh

dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama, kecuali

hal-hal yang tidak dapat dihindari akibat perubahan Sosial, Ekonomi dan Politik

serta tuntutan perubahan diera reformasi.

e. Sebagai upaya mendukung efesiensi Belanja Daerah, perlu dikembangkan secara

berkala standar dan disesuaikan dengan Standar Harga, standar Biaya, tolok ukur

Kinerja Analisis Standar Biaya yang mencerminkan kondisi riil.

f. Penentuan plafon Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas

Pembangunan Daerah.

g. Pelaksanaan disiplin Anggaran digunakan sesuai dengan kelompok, jenis dan Objek

Belanja.

h. Keberhasilan Realisasi Anggaran didasarkan pada Pengunaan Anggaran yang

minimal dan kualitas output yang dihasilkan.

26

Pembahasan

A. Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2012-2016

Ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi daerah

adalah ditinjau dari kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus

memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri,

mengelola dan mempergunakan keuangannya untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahannya tanpa tergantung dari pemerintah tingkat atas atau pihak lainnya.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan di banyak tempat, hampir sebagian besar

daerah-daerah otonom di Indonesia khususnya kabupaten/kota masih menggantungkan

diri pada pemerintah pusat (Wulandari 2001). Desentralisasi dan otonomi luas baik

desentralisasi politik, desentralisasi administrative dan desentralisasi fiskal sebagaimana

disampaikan Rondenelli (1989) telah diatur terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008

tentang Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan mampu membawa angin segar agar

setiap daerah memiliki kemandirian yang tidak hanya menyangkut kemandirian pada

bidang wewenang (outority) kekuasaan semata tetapi juga kewenangan kemandirian di

bidang keuangan (fiskal).

Kemandirian keuangan daerah sangat penting, agar dinamika penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara seimbangan dengan

aspirasi dan kehendak masyarakat daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat

daerah tanpa selalu bergantung pada pemerintah atasnya. Masalah kemampuan keuangan

daerah merupakan masalah utama bagi sebagian besar daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah karena besarnya kewenangan yang telah didesentralisasikan yang

melingkupi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan 9

(sembilan) bidang urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar. Pemerintah

Daerah Kabupaten Kapuas sebagai salah satu daerah otonom tingkat kabupaten dituntut

memiliki kapasitas keuangan daerah yang baik. Ketergantungan dari bantuan pusat

seminimal mungkin harusnya dihindari, dan digalakan sumber-sumber penerimaan

daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian keuangan daerah bukan

berarti bahwa daerah otonom harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari sektor

PAD belaka, tetapi kapasitas penerimaan sektor PAD yang tinggi akan maningkatkan

keleluasaan daerah otonom melaksanakan semua urusan pemerintahan daerah

otonomnya atau dengan kata lain semakin besar derajat desentralisasi fiskal maka akan

semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah dari sektor-sektor penerimaan

daerah.

B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio yang digunakan sebagai tolak

ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan

otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal

dari sumber yang lain, misalnya dari pinjaman atau bantuan pemerintah pusat

(DAU/DAK). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

sumber dana ekstern. Maka sebagai tolak ukur penilaian, semakin tinggi Rasio

Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan

ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi), semakin rendah dan demikian pula

sebaliknya. Berdasarkan data APBD Kabupaten Kapuas tahun 2011-2016 dapat dibuat

27

perhitungan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kapuas sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 19. Perbandingan Penerimaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas dari

Sektor PAD dengan Pendapatan Eksternal Tahun 2011-Sep 2016

Tahun Sumber Pendapatan Daerah

Total Pendapatan PAD Pendapatan Eksternal

2011 882.441.152.374 25.547.616.595 856.893.535.775

2012 1.004.325.821.550 51.109.572.025 953.216.249.525

2013 1.127.994.203.253 45.913.601.522 1.082.080.601.731

2014 1.246.069.756.231 72.316.999.794 1.173.752.756.437

2015 1.499.665.182.819 89.107.922.832 1.410.557.259.987

Sep 2016 1.260.559.391.153 63.686.972.231 1.196.872.418.922

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagaimana dipaparkan pada

bab sebelumnya dapat dihitung Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas mulai

tahun 2011-September 2016 sebagai berikut :

PAD

Rumus Rasio Kemandirian = ------------------------------------------ X 100 %

Sumber Pendapatan Dari Eksternal

Hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 20. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Berdasarkan Data

Keuangan Periode 2011- September 2016

Rasio Kemandirian

(%)

Tahun Rata-

Rata 2011 2012 2013 2014 2015 Sep 2016

Rasio Kemandirian

2,98

5,36

4,17

6,16

6,32

5,32

5,05 %


Berikut disajikan grafik hasil pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten

Kapuas :

28

Gambar 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2011-

September 2016

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan atau kemandirian

keuangan daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan daerah

cendrungan mengalami pertumbuhan dan berada di atas angka 5 atau kriteria pengukuran

CUKUP.

C. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat

Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan

Daerah (TPD). Menurut Reksohadiprodjo (2000) (dalam Anita Wulandari 2001: 28)

kemampuan keuangan daerah dapat diukur salah satunya dengan mengkaji rasio derajat

desentralisasi fiskal dengan melihat 3 (tiga) komponen pendapatan daerah yakni : (i)

perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD), (ii)

perbandingan penerimaan penerimaan hasil pajak dan bukan hasil pajak (BPHTP); (iii)

sumbangan daerah (SB).

Berdasarkan data keuangan Kabupaten Kapuas dapat dihitung rasio derajat

desentralisasi fiskal Kabupaten Kapuas periode 2011 sampai September 2016

berdasarkan perbandingan PAD dan TPD dengan rumus yakni :

PAD

DDF = --------------- X 100 %

TPD

(Sumber : Anita Wulandari 2001 : 23)

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Total PAD Tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah Tahun t

Berikut dipaparkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten

Kapuas Periode 2011 sampai September 2016 berdasarkan perbandingan PAD dan TPD

yakni :

0

10

2011 2012 2013 2014 2015Sep-16

2,98 5,36 4,17 6,16 6,32 5,32

RA

SIO

KEM

AN

DIR

IAN

D

AER

AH

TAHUN ANGGARAN

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 2011-SEP 2016

29

Tabel 21. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Tahun

2011-Sep 2016


Berikut disajikan grafik Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Periode 2011-

September 2016 sebagai berikut :

Gambar 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2011-

September 2016 Berdasarkan Perbandingan PAD dan TPD

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas

Periode Tahun 2011-September 2016 berdasarkan PAD/TPD kriteria kemampuan derajat

desentralisasi fiskal Kabupaten Kapuas sebagaimana tabel interval pada kategori

SANGAT KURANG.

Berdasarkan perhitungan sub sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Untuk

Daerah (BPHTP)/TPD rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kapuas periode

2011 sampai September 2016 sebagai berikut dengan rumus yakni :

Bagi Hasil Pajak dan Bukan

Pajak (BPHTP)

DDF = ---------------------------------------- X 100 %

Total Penerimaan Daerah (TPD)

(Sumber : Anita Wulandari 2001: 23)

2,89

5,09 4,07

5,8 5,94 5,05

2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16 RA

SIO

DER

AJA

T D

ESEN

TRA

LISA

SI F

ISK

AL

TAHUN ANGGARAN

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2011-SEPTEMBER 2016

Tahun Total Pendapatan PAD

Derajat

Desentralisasi

Fiskal (%)

Kriterai

Kemampuan

2011 882.441.152.374 25.547.616.595 2,89 Sangat Kurang

2012 1.004.325.821.550 51.109.572.025 5,09 Sangat Kurang

2013 1.127.994.203.253 45.913.601.522 4,07 Sangat Kurang

2014 1.246.069.756.231 72.316.999.794 5,8 Sangat Kurang

2015 1.499.665.182.819 89.107.922.832 5,94 Sangat Kurang

Sep 2016 1.260.559.391.153 63.686.972.231 5,05 Sangat Kurang

Rata-Rata 4,80 % Sangat Kurang

30


Kapuas Periode 2011 sampai September 2016 berdasarkan BPHTP/TPD yakni :


2011-Sep 2016 Berdasar BPHTP/TPD.

Tahun Total Pendapatan BPHTP

Derajat

Desentralisasi Fiskal

Berdasar BPHTP/TPD

(%)

Kriterai

Kemampuan

2011 882.441.152.374 81.989.082.439 9,29 Sangat Kurang

2012 1.004.325.821.550 119.072.851.784 11,85 Kurang

2013 1.127.994.203.253 124.485.961.787 11,04 Kurang

2014 1.246.069.756.231 131.605.595.987 10,56 Kurang

2015 1.499.665.182.819 104.831.431.490 6,10 Sangat Kurang

Sep 2016 1.260.559.391.153 93.046.414.351 7,38 Sangat Kurang

Rata-Rata 9,73 % Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan Berikut disajikan grafik Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Periode 2011-

September 2016 berdasarkan BPHTP/TPD sebagai berikut :


September 2016 berdasarkan BPHTP/TPD

Berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dari perbandingan Penerimaan

BPHTP dan Totap Penerimaan Daerah (TPD) dapat disimpulkan bahwa : Kemampuan

keuangan daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dari

sub sektor BPHTP dengan total penerimaan daerah (TPD) relatif berada pada interval

SANGAT KURANG & KURANG.

Berdasarkan perhitungan sub sektor sumbangan daerah (SB) yakni dari sub

sektor dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dapat dihitung derajat

desentralisasi fiskal Kabupaten Kapuas periode 2011 sampai September 2016 sebagai

berikut dengan rumus yakni :

Sumbangan Daerah (SB)

DDF = ---------------------------------------- X 100 %

Total Penerimaan Daerah (TPD)

(Sumber : Anita Wulandari 2001: 23)

2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16

Series1 9,29 11,85 11,04 10,56 6,1 7,38

9,29 11,85 11,04 10,56

6,1 7,38

0

5

10

15

DER

AJA

T D

ESEN

TRA

LISA

SI

FISK

AL

BER

DA

SAR

BP

HTP

/TP

D

TAHUN ANGGARAN

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Berdasarkan BPHTP/TPD Tahun 2011 - September 2016

31


Kapuas Periode 2011 sampai September 2016 berdasarkan SB/TPD yakni :


2011-Sep 2016 Berdasarkan SB/TPD.

Tahun Total Pendapatan

Sumbangan

Daerah

(SB)

Derajat

Desentralisasi

Fiskal Berdasar

SB/TPD

(%)

Kriterai

Kemampuan*

2011 882.441.152.374 640.916.720.000 72,63 Tinggi

2012 1.004.325.821.550 733.464.145.000 73,03 Tinggi

2013 1.127.994.203.253 816.759.340.000 72,41 Tinggi

2014 1.246.069.756.231 860.761.499.000 69,08 Tinggi

2015 1.499.665.182.819 997.122.967.000 66,49 Tinggi

Sep 2016 1.260.559.391.153 93.046.414.351 76,64 Tinggi

Rata-Rata 71,73 % Tinggi


Keterangan : *) Kriteria kemampuan dimodifikasi dengan bersandar interval kriteria

yang sama sebagaimana tabel Tim Fisipol UGM (dikutip dari Anita Wulandari 2001 :

21).

Berikut disajikan grafik Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Periode 2011-

September 2016 berdasarkan SB/TPD sebagai berikut :


September 2016 berdasarkan SB/TPD

Berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dari perbandingan Penerimaan SB

dan Totap Penerimaan Daerah (TPD) dapat disimpulkan bahwa : Kemampuan keuangan

daerah Kabupaten Kapuas terhadap Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) TINGGI. Dan ini berarti Derajat Desentralisasi Fiskal

Pemerintah Kabupaten Kapuas juga MASIH SANGAT KURANG, dan daerah sangat

bergantung pada kucuran dana Pemerintah Pusat.

72,63 73,03 72,41

69,08 66,49

76,64

60

65

70

75

80

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 S E P - 1 6

RA

SIO

DER

AJA

T D

ESEN

TRA

LISA

SI F

ISK

AL

BER

DA

SAR

KA

N S

B/T

PD

TAHUN ANGGARAN

R A S I O D E R A J A T D E S E N T R A L I S A S I F I S K A L B E R D A S A R K A N P E R B A N D I N G A N S U M B A N G A N D A E R A H ( S B ) D A N T O T A L P E N E R I M A A N D A E R A H ( T P D )

32

D. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Rasio Indeks Kemampuan Rutin merupakan proporsi antara PAD dengan

pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Dalam menilai Indeks

Kemampuan Rutin (IKR) digunakan skala Tumilar (1997:15) sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 24. Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

(%) Kemampuan Keuangan

Daerah

0.00 - 20.00

20.10 - 40.00

40.10 – 60.00

60.10 – 80.00

80.10 - 100

Sangat Kurang

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

Sumber : Nikmah Astuti Rahman dkk 2014 hal 63.

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat disusun data total rasio

indeks kemampuan ruitin sebagai berikut :

Tabel 25. Perbandingan Penerimaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas dari

Sektor PAD dengan Pendapatan Eksternal Tahun 2011-Sep 2016

Tahun

Belanja Daerah Daerah

Total Belanja Belanja Tidak

Langsung Belanja Langsung

2011 826.455.751.064,00 476.795.059.950,00 349.660.006.238,00

2012 958.519.860.373,14 587.277.200.304,56 371.242.660.068,58

2013 1.076.193.762.199,58 618.797.880.989,94 457.395.881.209,64

2014 1.192.961.953.087,70 657.870.334.461,70 535.091.618.626,00

2015 1.484.387.529.194,90 626.040.631.276,00 742.299.756.290,31

Sep 2016 1.477.709.174.428,95 628.631.232.901,01 519.077.941.527,94


Rasio Indek Kemampuan Rutin dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

PAD

IKR = ----------------------------- X 100 %

Total Pengeluaran Rutin

(Sumber : Nikmah Astuti Rahman dkk 2014 hal 64).

Keterangan :

IKR = Indeks Kemampuan Rutin.

PAD = Pendapat Asli Daerah

Berdasarkan rumus diatas Rasio Indek Kemampuan Rutin Keuangan Pemerintah

Kabupaten Kapuas sebagaimana tabel :

33

Tabel 26. Rasio Indek Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode

Tahun 2011-September 2016

Tahun PAD Belanja Tidak

Langsung

IKR

(%)

Kategori

Kemampuan

Keuangan

2011 25.547.616.595 476.795.059.950,00 5,39 Sangat Kurang

2012 51.109.572.025 587.277.200.304,56 8,70 Sangat Kurang

2013 45.913.601.522 618.797.880.989,94 7,42 Sangat Kurang

2014 72.316.999.794 657.870.334.461,70 10,10 Sangat Kurang

2015 89.107.922.832 626.040.631.276,00 14,23 Sangat Kurang

Sep 2016 63.686.972.231 628.631.232.901,01 10,13 Sangat Kurang

Rata-Rata 9,33% Sangat Kurang


Berikut disajikan grafik Perkembangan Rasio Indek Kemampuan Rutin :

Gambar 9. Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran

2011 – September 2016

Berdasarkan data hasil pengukuran Rasio Indek Kemampuan Rutin Pemerintah

Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2011-September 2016 menunjukan angka kenaikan

peningkatan kemampuan dari tahun ke tahun, namun angka kenaikan tersebut belum

bersifat signifikan. Sehingga kategori Rasio Indek Kemampuan Rutin Pemerintah

Daerah Kabupaten Kapuas masih pada kelompok kategori SANGAT KURANG.

E. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara

optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti

prosentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan

prasarana ekonomi masyarakat cendrung semakin kecil. Rasio Keserasian dihitung

dengan rumus :

2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16

IKM 5,39 8,7 7,42 10,1 14,23 10,13

5,39

8,7 7,42

10,1

14,23

10,13

0

5

10

15

Ind

ek

Ke

mam

pu

an R

uit

n

Tahun Anggaran

Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas TahunAnggaran 2011- Sep 2016

34

Total Belanja Rutin

Rasio Belanja Rutin = -------------------------

Total Belanja APBD

Total Belanja Pembangunan

Rasio Belanja Pembangunan = ----------------------------------

Total Belanja APBD

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung Rasio Belanja Rutin Kabupaten Kapuas sebagai

hasil tabel berikut ini :

Tabel 27. Rasio Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2011-

September 2016

Tahun Total Belanja Belanja Tidak

Langsung

RBR

(%)

2011 826.455.751.064,00 476.795.059.950,00 0,58

2012 958.519.860.373,14 587.277.200.304,56 0,61

2013 1.076.193.762.199,58 618.797.880.989,94 0,57

2014 1.192.961.953.087,70 657.870.334.461,70 0,55

2015 1.484.387.529.194,90 626.040.631.276,00 0,42

Sep 2016 1.477.709.174.428,95 628.631.232.901,01 0,42

Rata-Rata 0,52 %


Berikut dipaparkan grafik Rasio Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas :

Gambar 10. Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran

2011 – September 2016

0,58 0,61 0,57 0,55 0,42 0,42

2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16 Ras

io B

ela

nja

Ru

tin

Tahun Anggaran

RASIO BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011 - SEPTEMBER 2016

35

Tabel 28. Rasio Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode Tahun

2011-September 2016

Tahun Total Belanja Belanja Langsung RBF

(%)

2011 826.455.751.064,00 349.660.006.238,00 0,42

2012 958.519.860.373,14 371.242.660.068,58 0,39

2013 1.076.193.762.199,58 457.395.881.209,64 0,42

2014 1.192.961.953.087,70 535.091.618.626,00 0,49

2015 1.484.387.529.194,90 742.299.756.290,31 0,50

Sep 2016 1.477.709.174.428,95 519.077.941.527,94 0,35

Rata-Rata 0,43 %


Berikut dipaparkan grafik Rasio Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas :

Gambar 11. Indeks Kemampuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun

Anggaran 2011 – September 2016

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Indeks Keserasian Belanja Rutin dan Indeks Rasio

Belanja Pembangunan dapat disimpulkan bahwa Indeks Rasio Belanja Rutin masih lebih

tinggi dibanding Indeks Rasio Belanja Pembangunan. Hal ini berarti bahwa

pengalokasian kebijakan anggaran masih lebih bersifat konsumtif dibanding investasi

bagi kegiatan pembangunan. Pada tahun 2014 dan 2015 kebijakan anggaran cendrung

menunjukan trend lebih baik karena belanja rutin masih berimbang dengan belanja

pembangunan.

F. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode

ke periode lain. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD

yang terdiri dari PAD, Total Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti semakin

rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhan positif. Rumus yang digunakan adalah :

0,42 0,39 0,42 0,49 0,5

0,35

2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16

Ras

io B

ela

nja

P

em

ban

gun

an

Tahun Anggaran

RASIO BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011-SEPTEMBER 2016

36

Pn - Po

r = ----------------------------- X 100 %

Po

(Sumber : Nikmah Astuti Rahman dkk 2014 hal 64).

Keterangan :

Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n (PAD tahun berjalan).

Po = Data yang dihitung pada tahun ke-0 (PAD tahun sebelumnya)

r = Pertumbuhan

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dapat dihitung Rasio

Pertumbuhan sebagai berikut :

Tabel 29. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2011 - September

2016

Tahun PAD Rasio Pertumbuhan

(%)

2011 25.547.616.595 - *

2012 51.109.572.025 0,10

2013 45.913.601.522 -0,10

2014 72.316.999.794 0,57

2015 89.107.922.832 0,23

Sep 2016 63.686.972.231 -0,28

Rata-Rata 0,10 %


*) Tahun 2011 tidak dapat dihitung karena data Po tidak tersedia.

Dari perhitungan diatas diketahu bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Kapuas periode 2012 sampai September 2016 relatif masih sangat

rendah rata-rata 0,10 %. Pada tahun 2013 dan masih berjalan sampai September 2016

rasio pertumbuhan PAD minus 0,10 dan minus 0,28 %.

Berdasarkan kreteria-kriteria pengukuran kemampuan keuangan daerah diatas dapat

dibuat rekapitulasi tabel hasil masing-masing pengukuran sebagai berikut :

Tabel 30. Rekapitulasi Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas

Periode Anggaran 2011 sampai September 2016.

No Aspek Pengukuran Hasil

1. Rasio Kemandirian dari Dana Eksternal 5,05 %

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

a. PAD/TPD 4,48 %

b. BPHTP/TPD 9,73 %

c. SB/TPD 71,73 %

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKM) 9,33 %

4. Rasio Pertumbuhan 5,05 %

5. Rasio Keserasian 0,52 %


37

Tabel diatas menunjukan bahwa secara umum kapasitas keuangan daerah

Kabupaten Kapuas ditinjau dari data APBD periode 2011 sampai September 2016 masih

sangat rendah, rata-rata rasio hasil perhitungan dibawah angka 10 % atau masuk pada

kategori Sangat Rendah baik ditinjau dari aspek Kemandirian Fiskal dari dana

Eksternal, Derajad Desentralisasi Fiskal, Indek Kemampuan Rutin, Pertumbuhan dan

Keserasian.

Pada derejat desentralisasi fiskal dari perbandingan sumber Sumbangan Daerah

(SB) dan Total Penerimaan Daerah (TPD), angka hasil pengukuran relatif tinggi yakni

71,73 % atau masuk pada interval 60 – 80 %. Tingginya angka ini menunjukan bahwa

kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas masih sangat bergantung pada alokasi

sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau berasal dari

jenis penerimaan dana Transfer. Jika hasil perhitungan ini tinggi maka derajat

desentralisasi fiskal yang berasal dari sumber Penerimaan Daerah dari Sektor Pendapatan

Asli Daerah (PAD) pasti rendah. Ini berarti daerah masih sangat bergantung pada dana

transfer pemerintah pusat, sedangkan kapasitas daerah dalam menggali sumber

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat

lemah.

G. Kapasitas Penerimaan Daerah Dari Jenis Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Kendala

Pelaksanaan

Faktor penting dalam mengukur kemampuan keuangan daerah adalah dilihat

dari sektor Penerimaan Daerah dari utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun

Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah era

Reformasi sangat memberi ruang bagi pelaksanaan otonomi dengan memberi sumber-

sumber penerimaan lebih besar kepada daerah dengan Dana Perimbangan atau Dana

Transfer yang memberi keleluasaan lebih bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, namun sejatinya keotonomian daerah hanya akan

terwujud jika daerah lebih mampu melatakan sumber keuangan daerahnya pada sektor

penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Pemerintah Pusat telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah dari

PAD dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan wewenang desentralisasi

fiskal tersebut Pemerintah Provinsi diberi wewenang pengelolaan Pajak Daerah sebanyak

5 (lima) yakni : a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang mengelola 11 (sebelas) wewenang yakni :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

38

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dan daerah baik Provinsi atau terutama Kabupaten/Kota diberikan kewenangan

memungut retribusi dengan 3 (tiga) jenis retribusi yakni : (i) Retribusi Umum, (ii)

Retribusi Jasa Usaha dan (iii) Retribusi Perizinan dengan sub jenis retribusi yakni :

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan

Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

f. Retribusi Pelayanan Pasar;

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan wewenang desentralisasi fiskal yang diberikan Pemerintah Pusat

kepada Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah berikut didiskripsikan implementasi pelaksanaan di Kabupaten Kapuas

berdasarkan data keuangan periode 2011 sampai September 2016. Penerimaan Daerah

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor Pajak Daerah dan Retribusidapat

didiskripsikan sebagai berikut :

39

Tabel 31. Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Kapuas Tahun 2012

No Jenis Pendapatan Daerah Target Realisasi %

a. Pajak Daerah 6.895.500.000 6.042.224.868 87,6

1 Pajak Hotel 280.000.000 124.915410 44,6

2 Pajak Restoran 780.000.000 1.568.211.571 201,1

3 Pajak Hiburan 195.500.000 60.294.034 30,4

4 Pajak Reklame 325.000.000 400.855.251 123,3

5 Pajak Penerangan Jalan 2.000.000.000 2.384.520.707 119,2

6 Pajak Parkir 15.000.000 21.265.000 141,8

7 Pajak Air Bawah Tanah 50.000.000 0,00 0,0

8 Pajak Sarang Burung Walet 750.000.000 28.277.430 3,8

9 Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan

1.500.000.000 724.334.515 48,3

10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 0,00 0,00 0,0

11 Pajak Perolehan Atas Tanah dan

Bangunan

1.000.000.000 729.550.950 73,0

b. Retribusi Daerah 20.084.105.000 14.718.942.522 73,0

1 Retribusi Jasa Umum 16.679.105.000 11.831.797.861 70,9

a. Pelayanan Kesehatan 15.779.105.000 10.192.843.737 73,0

b. Pelayanan Persampahan 200.000.000 183.771.250 91,9

c. Penggantian Biaya Cetak KTP,Akte

Capil

40.000.000 55.297.000 138,2

d. Parkir Tepi Jalan 150.000.000 126.450.000 84,3

e. Pelayanan Pasar 400.000.000 350.685.500 87,7

f. Pengujian Kendaraan Bermotor 30.000.000 42.687.500 142,3

g. Penggantian Biaya Cetak Peta 0 0 0

h. Pengendalian Menara

Telekomunikasi

50.000.000 780.223.874 1.560

i. Pelayanan Tera/Tera Ulang 30.000.000 0 0

2 Retribusi Jasa Usaha 1.805.000.000 2.014.444.326 111,6

a. Pemakaian Kekayaan Daerah 800.000.000 747.962.751 93,5

b. Pasar Grosir/ Pertokoan 650.000.000 612.345.075 94,2

c. Tempat Pelelangan 30.000.000 38.600.000 128,7

d. Retribusi Terminal 75.000.000 18.470.000 24,6

e. Tempat Khusus Parkir 0 330.714.800 -

f. Tempat Penginapan 100.000.000 157.500.000 157,5

g. Rumah Potong Hewan 50.000.000 71.901.700 143,8

h. Kepelabuhanan 50.000.000 11.250.000 22,5

i. Rekreasi dan Olah Raga 25.000.000 25.700.000 102,8

j. Penyeberangan di Air 25.000.000 0 0

k. Penjualan Produksi Usaha Daerah 0 0 0

l. Pemakaian/Penyewaan Kekayaan

Daerah Tanah dan Bangunan

0 0 0

m. Pemakaian Kekayaan Daerah

Ruangan

0 0 0

n. Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0 0

40

Kendaraan Bermotor

3 Retribusi Perizinan Tertentu 1.600.000.000 872.700.335 54,5

a. Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000.000 402.953.670 40,3

b. Izin Tempat Menjual Minuman

Beralkohol

50.000.000 0 0

c. Izin Gangguan/ Keramaian 500.000.000 453.746.665 90,7

d. Izin Trayek 25.000.000 16.000.000 64,0

e. Izin Usaha Perikanan 25.000.000 0 0

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016

Pada tahun 2012 hampir semua jenis pajak daerah yang diserahkan kepada pemerintah

kabupaten/kota sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 telah dilaksanakan,

kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sesuai ketentuan

perundangan efektif dilaksanakan tahun 2014. Jenis Pajak Daerah yang menyumbangkan

kontribusi terbesar bagi PAD berasal dari : Pertama, Pajak Penerangan Jalan sebesar

Rp.2.384.520.707, Kedua, Pajak Restoran sebesar Rp.1.568.211.571, Ketiga, Bea

Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, Keempat, Pajak Mineral Bukan Logam, Kelima,

Pajak Reklame sebesar Rp. 400.855.251 dan lain-lain sebagaimana gambar grafik berikut

ini :

Gambar 12. Grafik Penerimaan Daerah dari Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Kapuas sektor Pajak Daerah Tahun 2012.

Tahun 2013 kontribusi penerimaan daerah dari jenis pendapatan asli daerah (PAD)

sektor pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




a. Pajak Daerah 6.742.000.000 8.918.208.202 132,2

1 Pajak Hotel 150.000.000 113.687.850 75,8

2 Pajak Restoran 1.645.000.000 3.695.489.198 224,6

3 Pajak Hiburan 144.500.000 43.430.000 30,1

4 Pajak Reklame 396.500.000 373.927.705 94,3


6 Pajak Parkir 6.000.000 9.457.000 157,6

7 Pajak Air Bawah Tanah 50.000.000 0 0,0

124.915.410

1.568.211.571

60.294.034 400.855.251

2.384.520.707

21.265.000 0 28.277.430

724.334.515

0

729.550.950

0500.000.000

1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.000

PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012

41



Batuan

1.000.000.000 963.271.511 96,3

10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 0 0 0,0


Bangunan

1.000.000.000 828.360.025 82,8





c. Penggantian Biaya Cetak

KTP,Akte Capil

55.000.000 34.117.000 62,0




g. Penggantian Biaya Cetak Peta 100.000.000 74.050.000 74,1


Telekomunikasi

600.000.000 26.420.949 4,4

i. Pelayanan Tera/Tera Ulang 0 2.273.000 -


a. Pemakaian Kekayaan Daerah 1.040.019.000 775.642.025 74,6

b. Pasar Grosir/Pertokoan 650.000.000 496.581.280 76,4



e. Tempat Khusus Parkir 0 0 0



h. Pelayanan Kepelabuhanan 2.000.000.000 282.623.198 14,1

i. Tempat Rekreasi dan Olah Raga 40.000.000 17.490.000 43,7

j. Penyeberangan di Air 50.000.000 34.500.000 69,0

k. Penjualan Produksi Usaha Daerah 0 0 0



0 0 0

3 Retribusi Perizinan Tertentu 1.570.000.000 1.616.782.192 102,4

a. Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000.000 512.504.375 51,3


Beralkohol

50.000.000 432.500.000 865,0


d. Izin Trayek 25.000.000 10.000.000 40,0

e. Izin Usaha Perikanan 0 0 0


Tahun 2013 semua jenis pajak daerah dilaksanakan kecuali Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan. Jenis Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi

kas daerah adalah : Pertama, Pajak Restoran sebesar Rp.3.695.489.198; Kedua, Pajak

Penerangan Jalan sebesar Rp.2.860.540.993; Ketiga, Pajak Mineral Bukan Logam

sebesar Rp.963.271.511; Keempat, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

42

sebesar Rp.828.360.025; Kelima, Pajak Reklame sebesar Rp.396.500.000; Keenam,

Pajak Hotel sebesar Rp.113.687.850 dan lain-lain sebagaimana gambar grafik berikut :








a. Pajak Daerah 11.905.000.000 12.463.474.195 104,7

1 Pajak Hotel 150.000.000 116.428.000 77,6

2 Pajak Restoran 3.523.000.000 5.154.051.255 146,3

3 Pajak Hiburan 100.000.000 23.395.000 23,4

4 Pajak Reklame 500.000.000 327.030.908


6 Pajak Parkir 12.000.000 13.131.920 109,4

7 Pajak Air Bawah Tanah 20.000.000 0 0,0


9 Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan

1.350.000.000 954.033.572 70,7

10 PBB Perdesaan dan

Perkotaan

2.000.000.000 773.605.582 38,7

11 Pajak Perolehan Atas Tanah

dan Bangunan

1.000.000.000 1.748.671.492 174,9





c. Penggantian Biaya Cetak

KTP,Akte Capil

0 0 0



113.687.850

3.695.489.198

43.430.000 373.927.705

2.860.540.993

9.457.000 0 30.044.000

963.271.511

0

828.360.025

0500.000.000

1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.0004.000.000.000


43

f. Pengujian Kendaraan

Bermotor

50.000.000 85.491.500 171,0

g. Penggantian Biaya Cetak

Peta

100.000.000 124.500.000 124,5


Telekomunikasi

600.000.000 942.543.914 157,1

i. Pelayanan Tera/Tera

Ulang

30.000.000 2.500.000 8,3


a. Pemakaian Kekayaan

Daerah

941.000.000 632.313.391 67,2

b. Pasar Grosir/Pertokoan 650.000.000 625.667.700 96,3







i. Tempat Rekreasi dan Olah

Raga

40.000.000 13.100.000 32,8


k. Penjualan Produksi Usaha

Daerah

0 0 0

l. Pemakaian/Penyewaan

Kekayaan Daerah Tanah

dan Bangunan

0 0 0

3 Retribusi Perizinan

Tertentu

1.810.000.000 1.581.513.169 87,4

a. Izin Mendirikan

Bangunan

1.000.000.000 389.962.500 39,0

b. Izin Tempat Menjual

Minuman Beralkohol

250.000.000 622.000.000 248,8

c. Izin Gangguan/

Keramaian

510.000.000 559.850.669 109,8

d. Izin Trayek 50.000.000 9.700.000 19,4



Tahun 2014 semua jenis pajak daerah dilaksanakan, namun ada satu pajak yang tidak

memberikan kontribusi atau nol persen yakni Pajak Air Bawah Tanah. Jenis Pajak

Daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi kas daerah adalah : Pertama, Pajak

Restoran sebesar Rp.5.154.051.255; Kedua, Pajak Penerangan Jalan sebesar

Rp.3.348.526.466; Ketiga, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar

Rp.1.748.671.492; Keempat, Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp.954.033.527;

Kelima, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.773.605.582;

Pajak Reklame sebesar Rp.327.030.000; Keenam, Pajak Hotel sebesar Rp.116.428.000

dan lain-lain sebagaimana gambar grafik berikut :

44








a. Pajak Daerah 22.064.236.000 18.654.680.289 84,5

1 Pajak Hotel 124.000.000 97.634.505 78,7

2 Pajak Restoran 5.561.000.000 4.437.696.817 78,8

3 Pajak Hiburan 140.016.000 24.860.000 17,8

4 Pajak Reklame 604.000.000 429.154.917 71,1


6 Pajak Parkir 20.000.000 10.895.000 54,8

7 Pajak Air Bawah Tanah 20.000.000 1.789.000 8,9



Batuan

1.370.000.000 905.326.905 66,1

10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 2.000.000.000 986.616.770 49,3


Bangunan

8.375.220.000 7.983.733.617 95,3



a. Pelayanan Kesehatan 1.172.739.000 673.401.314 57,4

116.428.000

5.154.051.255

23.395.000 327.030.908

3.348.526.466

13.131.920 0 4.600.000

954.033.572 773.605.582

1.748.671.492

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000


45



Capil

0 0 0






Telekomunikasi

1.091.497.000 216.647.128 19,8

i. Pelayanan Tera/Tera Ulang 5.000.000 5.205.000 104,1


a. Pemakaian Kekayaan Daerah 8.15.000.000 642.019.571 78,8

b. Pasar Grosir/Pertokoan 1.010.000.000 826.347.750 81,8






h. Pelayanan Kepelabuhanan 788.180.000 918.465.591 116,5



k. Penjualan Produksi Usaha Daerah 25.000.000 25.149.000 100,6



0 0 0


a. Izin Mendirikan Bangunan 563.000.000 475.049.501 84,4


Beralkohol

400.000.000 477.000.000 119,3


d. Izin Trayek 2.400.000 3.000.000 125,0



Tahun 2015 semua jenis pajak daerah dilaksanakan. Pajak Daerah yang memberikan

kontribusi terbesar yakni : Pertama, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Rp.7.983.733.617; Kedua, Restoran sebesar Rp.4.437.696.817; Ketiga, Pajak Penerangan

Jalan sebesar Rp.3.730.926.908; Keempat, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan sebesar Rp.986.616.770, Kelima, Pajak Mineral Bukan Logam sebesar

Rp.905.326.904 dan lain-lain sebagaimana dipertegas pada gambar grafik berikut :

46



Tahun 2016 Per 30 September kontribusi penerimaan daerah dari jenis pendapatan asli

daerah (PAD) sektor pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Kabupaten Kapuas Tahun Per September 2016


a. Pajak Daerah 16.556.516.000 9.464.658.486 57,17

1 Pajak Hotel 204.000.000 95.799.320 46,96

2 Pajak Restoran 4.042.000.000 3.997.073.563 98,89

3 Pajak Hiburan 138.516.000 47.364.780 34,19

4 Pajak Reklame 612.000.000 345.915.491 56,52


6 Pajak Parkir 20.000.000 86.289.200 431,45

7 Pajak Air Bawah Tanah 20.000.000 0 0



Batuan

1.270.000.000 318.261.342 25,06

10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 2.000.000.000 857.460.218 42,87


Bangunan

4.500.000.000 634.919.355 14,11



a. Pelayanan Kesehatan 716.600.000 117.564.747 16,41



Capil

0 0 0






Telekomunikasi

900.000.000 0 0

i. Pelayanan Tera/Tera Ulang 8.000.000 6.585.000.000 82,31

97.634.505

4.437.696.917

24.860.000 429.154.917

3.730.926.908

10.895.000

1.789.000 45.045.850

905.326.905 986.616.770

7.983.733.617

02.000.000.0004.000.000.0006.000.000.0008.000.000.000

10.000.000.000


47


a. Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0 0

b. Pasar Grosir/Pertokoan 1.010.000.000 1.142.349.500 113,10









k. Penjualan Produksi Usaha Daerah 27.500.000 22.020.000 80,07



280.000.000 54.123.000 19,33

m. Pemakaian Kekayaan Daerah -

Ruangan

236.000.000 154.061.900 65,28

n. Pemakaian Kekayaan Daerah -

Kendaraan

192.500.000 238.499.227 123,90


a. Izin Mendirikan Bangunan 701.500.000 427.160.450 60,89


Beralkohol

400.000.000 372.500.000 93,13


d. Izin Trayek 77.400.000 3.900.000 5,04



Tahun 2016 kembali tidak semua jenis pajak daerah dilaksanakan, namun ada satu pajak

yang minim memberikan kontribusi bahkan nol persen yakni Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Daerah. Sedangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar yakni :

Pertama, Restoran sebesar Rp.3.997.073.563; Kedua,; Pajak Penerangan Jalan sebesar

Rp.3.033.849.157; Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar

Rp.857.460.218; Keempat, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar

Rp.634.919.355, Kelima, Reklame sebesar Rp.345.915.491; Keenam, Pajak Mineral

Bukan Logam sebesar Rp. 318.261.342; dan lain-lain sebagaimana dipertegas pada

gambar grafik berikut :

48


Kapuas sektor Pajak Daerah Per 30 September 2016.

Berikut disajikan grafik kompilasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak

Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2012 sampai dengan September 2016 :

Gambar 17. Grafik Kompilasi Penerimaan Daerah dari Jenis Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kapuas sektor Pajak Daerah Tahun 2012 sampai dengan Per

30 September 2016.

Pajak daerah yang relatif konstan memberikan kotribusi besar bagi PAD adalah dari

Sektor Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Walet,

Pajak Parkir. Sedangkan pajak yang sangat kurang potensial dan kurang memberikan

kontribusi adalah dari Pajak Air Bawah Tanah.

Melihat kontribusi Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sektor Pajak Daerah yang rata-rata pada kurun waktu 5 (lima) tahun atau (2012 -

September 2016) hanya sebesar Rp. 11.108.649.224 yang jika diperbandingkan dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 20 %, atau jika

diperbandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) hanya memberikan kontribusi

95.799.320

3.997.073.563

47.364.780

345.915.491

3.033.849.157

86.289.200 0 47.726.060

318.261.342

857.460.218

634.919.355

0500.000.000

1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.0004.000.000.0004.500.000.000

PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Per 30 September 2016

0

5.000.000.000

10.000.000.000

P E R B A N D I N G P E N E R I M A A N P A D D A R I P A J A K D A E R A H K A B U P A T E N K A P U A S

2 0 1 2 - S E P T E M B E R 2 0 1 6

2012 2013 2014 2015 2016

49

rata-rata sebesar 0,96 % atau jika perbandingkan dengan Belanja Daerah hanya mampu

memberi kontribusi membelanjaan daerah sebesar 1,0 % dari rata-rata total belanja

daerah sebesar Rp.1.107.703.771.183. Mencermati hal ini dan guna memperkuat

pelaksanaan otonomi daerah maka, pemberian wewenang keuangan atau desentralisasi

fiscal pada pemerintah daerah kabupaten/kota khusus menyangkut jenis-jenis pajak

daerah yang diserahkan kepada daerah harus mempertimbangkan karakteristik potensi

daerah. Pemerintah Pusat sebaiknya tidak membuat kebijakan desentralisasi fiskal yang

seragam pada masing-masing pemerintah daerah khusus menyangkut jenis pajak daerah

sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah saat ini. Jika

keinginan politik Pemerintah Pusat benar-benar ingin memperkuat Pemerintah Daerah

dan mewujudkan pelaksanaan otonomi yang nyata bagi daerah, maka jenis pajak yang

ditetapkan pada pemerintah kabupaten/kota harus jenis pajak yang benar-benar potensial

dipungut dan mampu dilaksanakan pemerintah daerah. Jenis Pajak yang diserahkan pada

daerah sebagaiman undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah harus sesuai

dengan karakteristik serta kemampuan pemerintah daerah. Untuk itu pada revisi UU

No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus mengelompokan jenis-jenis

pajak yang diserahkan pada daerah sesuai tingkat kemampuan daerah dan kondisi

kemajuan masing-masing daerah, sehingga jenis pajak tersebut potensial dilaksanakan

dan memberikan kontribusi penerimaan bagi daerah. Pajak daerah seperti Pajak Air

Bawah Tanah harusnya dipertimbangkan kembali keberadaanya sebagai pajak daerah,

demikian pula jumlah jenis pajak haruslah lebih ditingkatkan berikut cakupan atau ruang

lingkup pengenaan pajaknya.

Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2012 – September 2016

dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing jenis retribusi sebagaimana gambar grafik

berikut ini :

Gambar 18. Grafik Penerimaan Daerah sektor Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis

Retribusi Tahun 2012 sampai dengan Per 30 September 2016.

Kontribusi terbesar dari jenis retribusi daerah berasal dari Jenis Retribusi Jasa Umum.

Sedangkan kontribusi terendah berasal dari Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Kontribusi terbesar dari Jenis Retribusi Jasa Umum berasal dari Sub Sektor

Retribusi Daerah sebagaimana grafik di bawah ini :

11.831.797.861

6.669.455.133 4.653.579.729

2.059.154.242 1.017.925.211 2.014.444.326 2.069.840.504 2.488.358.617

2.979.453.912 2.249.303.678

872.700.335

1.616.782.192

1.581.513.169 1.443.567.581

1.193.703.837

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

1 2 3 4 5

KO

NTR

IBU

SI R

ETR

IBU

SI

TAHUN MULAI 2012 (ANGKA 1) - SEP 2016 (ANGKA 5)

P A D K A B U P A T E N K A P U A S D A R I S E K T O R R E T R I B U S I D A E R A H B E R D A S A R K A N J E N I S R E T R I B U S I T A H U N 2 0 1 2 - S E P T E M B E R 2 0 1 6

Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu

50

Gambar 19. Grafik Penerimaan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah Berdasarkan Sub

Jenis Retribusi Umum Tahun 2012 sampai dengan Per 30 September

2016.

Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Umum yang memberikan

kontribusi besar berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengendalian

Komunikasi, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Sampah, Retribusi Parkir

Tepi Jalan, Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang, Retribusi Pengendalian Biaya Cetak KTP, Akte Kelahiran dan lain-lain.

Penerimaan dan Sub Jenis Retribusi seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi

Pengendalian Komunikasi, Penggantian Biaya Cetak KTP, Akte Kelahiran, Retribusi

Pelayanan Tera/Tera Ulang relatif kurang stabil bahkan cenderung mengalami

penurunan. Sub Jenis Retribusi Jasa Umum yang cenderung naik secara konstan setiap

tahun berasal dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Rata-rata Kontribusi Jenis

Retribusi Jasa Umum dari Total Retribusi Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun

sebesar Rp. 5.246.382.435. Sedangkan Kotribusi terhadap Total Penerimaan Asli Daerah

(PAD) sebesar 9,24 %, Kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar

0,45 % dan Perbandingan Dari Belanja Daerah sebesar 0,47 %.

Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Jasa Usaha yang memberikan

kontribusi besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

a. Pelayanan Kesehatanb. Pelayanan Persampahanc. Penggantian Biaya Cetak KTP,Akte Capild. Parkir Tepi Jalane. Pelayanan Pasarf. Pengujian Kendaraan Bermotorg. Penggantian Biaya Cetak Petah. Pengendalian Menara Telekomunikasii. Pelayanan Tera/Tera Ulang

PENERIMAAN DAERAH DARI SUB JENIS RETRIBUSI UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2012 - SEPTEMBER 2016

2012 2013 2014 2015 2016

51


Jenis Retribusi Jasa Usaha Tahun 2012 sampai dengan Per 30

September 2016.

Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Jasa Usaha yang memberikan

kontribusi besar berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat

Penginapan, Retribusi Rumah Potong Hewan dan lainnya. Penerimaan dan Sub Jenis

Retribusi Jasa Usaha seperti Retribusi Terminal, Retribusi Kepelabuhanan, Retribusi

Tempat Pelelangan kurang stabil dan cendrung menurun. Sedangkan Sub Jenis Retribusi

Jasa Usaha Pelayanan Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan relatif stabil dan cenderung

naik. Rata-rata Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Usaha dari Total Retribusi Daerah selama

kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp.2.360.280.207. Sedangkan Kotribusi terhadap

Total Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,16 %, Kontribusi terhadap Total

Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 0,20 % dan Perbandingan Dari Belanja Daerah

sebesar 0,21 %.

Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Perizinan yang memberikan

kontribusi besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini :


Jenis Retribusi Perizinan Tahun 2012 sampai dengan Per 30

September 2016.

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

PENERIMAAN DAERAH DARI SUB JENIS RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2012-SEPTEMBER 2016

2012 2013 2014 2015 Per 30 September 2016

01.000.000.000

1 2 3 4 5

Pen

dap

atan

Tahun Anggaran 2012 (angka 1) sampai September 2016 (angka 5)

Penerimaan Daerah Dari Sub Jenis Retribusi Perizinan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 - September 2016

a. Izin Mendirikan Bangunan

b. Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol

c. Izin Gangguan/ Keramaian

d. Izin Trayek

e. Izin Usaha Perikanan

52

Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Jasa Perizinan yang memberikan

kontribusi besar berasal dari Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Tempat

Menjual Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rata-rata

penerimaan dari semua Retribusi Perizinan cenderung menurun dan kurang stabil. Rata-

rata Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Perizinan dari Total Retribusi Daerah selama kurun

waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp.1.341.653.423. Sedangkan Kotribusi terhadap Total

Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,36 %, Kontribusi terhadap Total Penerimaan

Daerah (TPD) sebesar 0,11 % dan Perbandingan Dari Belanja Daerah sebesar 0,12 %.

Berdasarkan uraian berbagai jenis kontribusi retribusi daerah baik Retribusi

Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan pada Penerimaan Daerah

Kabupaten Kapuas Periode 2012 – September 2016 dapat disimpulkan bahwa kontribusi

sektor Retribusi Daerah masih relatif rendah baik terhadap kontribusi pendapatan asli

daerah (PAD) terlebih terhadap Total Penerimaan Daerah dan Total Belanja Daerah.

Dilihat dari jenis retribusi relatif cukup memadai, namun perlu pengembangan dan

inovasi dalam meningkatkan produktivitas kontribusi penerimaan daerah. Pemerintah

Daerah perlu mengembangkan berbagai strategi dan inovasi penetapan, pemungutan,

pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tanpa

adanya inovasi dan kerja keras dalam pengelolaan dan pengembangan sumber

penerimaan daerah maka akan sulit bagi daerah untuk melaksanakan kemandirian

daerah. Daerah akan selalu dan tetap bergantung pada Pemerintah Pusat meskipun pola

desentralisasi fiskal yang dikembangan jauh lebih desentralitatif.

Sangat nyata bahwa hasil penelitian ini membuktikan bahwa sampai saat ini

didalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah kabupaten/kota

sebagian besar daerah masih sangat mengharapkan subsidi dari Pemerintah Pusat,

sedangkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu

menopang kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Wulandari, 2001 : 18),

tanpa ditopang dari sumber penerimaan daerah lain yakni dari dana transfer baik Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realitas hubungan fiskal

antara Pemerintah Pusat dan Daerah kenyataannya ditandai oleh dominannya peranan

bantuan dan sumbangan (SB) (Wulandari 2001 : 20).

Dalam mengembangkan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah

khusus dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berbagai hambatan dan kendala

pengembangan dan inovasi daerah terkait penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli

Daerah (PAD) juga relatif besar dihadapi. Kendala normatif menyangkut wewenang

Pemerintah Kabupaten dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan

daerah yang relatif terbatas. Dimana wewenang Pemerintah Daerah terbatas pada

ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kendala teknis menyangkut kapasitas sumberdaya aparatur dalam pemberian pelayanan

dan pelaksanaan kegiatan penetapan, memungutan dan pengelolaan penerimaan dari

sektor pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi, data base pajak dan retribusi yang belum tersusun, sarana dan prasarana kerja

masih terbatas dan keterbatas anggaran yang tersedia. Berbagai kendala-kendala ini juga

berkesesuaian dengan pendapat Mahi (dalam Wulandari 2001 : 20) bahwa diera otonomi

mendatang upaya kemandirian daerah tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan

sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena relatif rendahnya basis pajak/retribusi

daerah, kemampuan administrasi pemungutaan, kemampuan perencanaan dan

pengawasan yang masih rendah.

53

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat

ditarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Kapasitas keuangan daerah Kabupaten Kapuas ditinjau dari kontribusi penerimaan

daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) khusus sektor Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah masih relatif rendah. Dintinjau dari Rasio Kemandirian Daerah khusus jika

dibandingkan dari sumber dana eksternal daerah indeks rasio hanya 5,05 %. Ditinjau

dari derajat desentralisasi fiskal khususnya perbandingan antara pendapatan asli

daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD) hanya sebesar 4,48% dan

ditinjau dari perbandingan antara BPHTP dengan total pendapatan daerah (TPD)

hanya sebesar 9,73 %.

Ditinjau dari indeks kemampuan rutin (IKM) hanya mencapai 9,73%, Indek Rasio

Pertumbuhan sebesar 5,05% dan Rasio Keserasian sebesar 0,52% berkategori Sangat

Rendah dibawah angka 10.10 % sebagaimana skala derajat desentralisasi fiskal dan

20 % sebagaimana skala interval indeks kemampuan keuangan daerah.

2. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) hanya sebesar Rp. 11.108.649.224 yang jika diperbandingkan dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 20 %, atau jika

diperbandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) hanya memberikan

kontribusi rata-rata sebesar 0,96 % atau jika perbandingkan dengan Belanja Daerah

hanya mampu memberi kontribusi membelanjaan daerah sebesar 1,0 % dari rata-

rata total belanja daerah sebesar Rp.1.107.703.771.183.

3. Rata-rata Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Umum dari Total Retribusi Daerah selama

kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 5.246.382.435. Sedangkan Kotribusi

terhadap Total Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,24 %, Kontribusi terhadap

Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 0,45 % dan Perbandingan Dari Belanja

Daerah sebesar 0,47 %. Rata-rata Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Umum dari Total

Retribusi Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp.2.360.280.207.

Sedangkan Kotribusi terhadap Total Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,16 %,

Kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 0,20 % dan

Perbandingan Dari Belanja Daerah sebesar 0,21 %. Rata-rata Kontribusi Jenis

Retribusi Jasa Perizinan dari Total Retribusi Daerah selama kurun waktu 5 (lima)

tahun sebesar Rp.1.341.653.423. Sedangkan Kotribusi terhadap Total Penerimaan

Asli Daerah (PAD) sebesar 2,36 %, Kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah

(TPD) sebesar 0,11 % dan Perbandingan Dari Belanja Daerah sebesar 0,12 %.

4. Kendala pengembangan dan inovasi daerah terkait penerimaan daerah dari sektor

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menyangkut antaranya kendala normatif yakni wewenang Pemerintah Kabupaten

dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang relatif

terbatas. Dimana wewenang Pemerintah Daerah terbatas pada ketentuan-ketentuan

yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kendala teknis menyangkut kapasitas sumberdaya aparatur dalam pemberian

pelayanan dan pelaksanaan kegiatan penetapan, memungutan dan pengelolaan

penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran Wajib

Pajak dan Wajib Retribusi, data base pajak dan retribusi yang belum tersusun,

sarana dan prasarana kerja masih terbatas dan keterbatas anggaran yang tersedia.

54

B. Saran-Saran

1. Penetapan kebijakan desentralisasi fiskal oleh Pemerintah Pusat seperti diatur

pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 209 tentang Jenis Pajak dan Retribusi

Daerah harus memperhatikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah

serta meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah. Karena itu penetapan jenis

pajak daerah dan retribusi daerah yang diserahkan pada tiap daerah harus sesuai

dengan kelompok daerah : daerah ekonomi maju, sedang, rendah.

2. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas perencanaan, pengelolaan dan

pengawasan semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat berjalan

sebagaimana diharapkan dan mampu memberikan kontribusi optimum pada

daerah.

3. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan

sistem administrasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga

berjalan secara efisien dan efektif. Baik dengan bentuk intensifikasi dan

ekstensifikasi wajib pajak dan obyek pajak dan retribusi.

4. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemungutan dan pengenaan pajak

dan retribusi daerah harus mendorong tumbuh dan berkembangnya iklim

investasi daerah. Pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan bukan

sebagai penghambat berkembangnya dunia investasi daerah. Karena itu

dibutuhkan inovasi pengenaan pajak yang mampu mendorong pertumbuhan

dunia investasi.

DAFTAR PUSTAKA

DBW TAX CENTER (2009). Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun 2009. PT. Gramedia, Jakarta.

Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (2003). PETA

KEMAMPUAN KEUANGAN PROVINSI DALAM ERA OTONOMI

DAERAH :Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan

Daerah. Sumber http://www. [email protected].

Haryanto, Tri Joko (2003). Jurnal Departemen Keuangan RI (2003). Potret PAD dan

Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah sumber :

http://www.fiskal.depkeu.go.id.

Mariana, Dede, dkk (2008). Demokrasi dan Politik Desentralisasi, Graha Ilmu

Yogyakarta.

Mardiasmo (1995). Perpajakan. Edisi Ketiga, Andi Offcet, Yogyakarta.

Prakosa, Kesit Bambang (2003). Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press, Yogyakarta.

Rahman, Nikmah Astuti, dkk (2014). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan

Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Studi Pada Kota Manado dan Kota

Bitung Tahun 2008-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Volume 14 No.3

Oktober 2014.

Reksohadiprojo, Sukanto (2000). Ekonomi Publik. Badan Penerbit FE-UGM

Yogyakarta.

mailto:[email protected]

http://www.fiskal.depkeu.go.id/

55

Tumilar, R.L.H (1997). Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Provinsi

Sulawesi Utara. Tesis PS IESP UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

Wasistiono, Sadu, Prof.Dr (2003). Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Fokusmedia, Bandung.

Wulandari, Anita (2001). Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi Dalam

Pelaksanaan Otonomi Daerah. JKAP Volume 5 Nomor 2 (November

2001).

ANALISIS KAPASITAS PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH … fileANALISIS KAPASITAS PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH ... mendorong Pemerintah Daerah memperkuat kapasitas

Documents