PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Juli-Desember 2020, Halaman 170-190 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 171 ANALISIS HUKUM PENOLAKAN PENCAIRAN BANK GARANSI OLEH BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG KELAPA GADING (STUDI KASUS PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA SEBAGAI PENERIMA BANK GARANSI DENGAN PT BERKAH TIGA USAHA SEBAGAI TERJAMIN) Toni Butarbutar Program Studi Magister Hukum, Universitas Esa Unggul Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510 Email : [email protected]Naskah diterima : 15/09/2020, revisi : 23/09/2020, disetujui 30/09/2020 Abstract One of the banking institutions' services in supporting business activities is a bank guarantee. Bank Guarantee can assist business actors in financing a work project. This research to examine a legal conflict that occurs when a Bank Guarantee that is proposed for disbursement by the Bank Guarantee Holder is rejected by the bank that issued the Bank Guarantee. The issuance of a bank guarantee is always preceded by a Cooperation Agreement between the guaranteed party / party guaranteed by a Bank (Applicant) and the recipient or holder of the Bank Guarantee (Beneficiary) issued by the guarantor Bank. The research problems are What are the legal remedies against the refusal of bank guarantee disbursement by the recipient of the bank guarantee if the guaranteed party has defaulted? And How banks apply the bank prudential principle as an excuse to refuse bank guarantee disbursement? The results of this study indicate that the legal action that must be taken by the recipient of the bank guarantee against the refusal of disbursement by the issuing bank is to continue to take legal procedures for disbursing the Bank Guarantee as stipulated in the bank guarantee statement. by continuing to prioritize the use of the banking mediation process, and the last resort a lawsuit in court. And if the bank is going to refuse the disbursement, it should be done with a strong legal basis and applicable in general banking practice. Keywords : Bank Guarantees, Transfer of Obligations, Defaults, Customers. Abstrak Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah bank garansi. Bank Garansi dapat membantu pihak pelaku usaha dalam membiayai sebuah proyek pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu konflik hukum yang terjadi manakala sebuah Bank Garansi yang diajukan pencairannya oleh Pemegang Bank Garansi justru ditolak pencairannya oleh bank penerbit Bank Garansi. Penerbitan bank garansi selalu didahului oleh suatu Perjanjian Kerjasama antara pihak Terjamin/pihak
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Juli-Desember 2020, Halaman 170-190 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
171
ANALISIS HUKUM PENOLAKAN PENCAIRAN BANK GARANSI OLEH BANK
SYARIAH BUKOPIN CABANG KELAPA GADING (STUDI KASUS PT BERKAH
KAWASAN MANYAR SEJAHTERA SEBAGAI PENERIMA BANK GARANSI
DENGAN PT BERKAH TIGA USAHA SEBAGAI TERJAMIN)
Toni Butarbutar Program Studi Magister Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510 Email : [email protected]
Naskah diterima : 15/09/2020, revisi : 23/09/2020, disetujui 30/09/2020
Abstract
One of the banking institutions' services in supporting business activities is a bank
guarantee. Bank Guarantee can assist business actors in financing a work project. This
research to examine a legal conflict that occurs when a Bank Guarantee that is proposed
for disbursement by the Bank Guarantee Holder is rejected by the bank that issued the
Bank Guarantee. The issuance of a bank guarantee is always preceded by a Cooperation
Agreement between the guaranteed party / party guaranteed by a Bank (Applicant) and
the recipient or holder of the Bank Guarantee (Beneficiary) issued by the guarantor Bank.
The research problems are What are the legal remedies against the refusal of bank
guarantee disbursement by the recipient of the bank guarantee if the guaranteed party
has defaulted? And How banks apply the bank prudential principle as an excuse to refuse
bank guarantee disbursement? The results of this study indicate that the legal action that
must be taken by the recipient of the bank guarantee against the refusal of disbursement
by the issuing bank is to continue to take legal procedures for disbursing the Bank
Guarantee as stipulated in the bank guarantee statement. by continuing to prioritize the
use of the banking mediation process, and the last resort a lawsuit in court. And if the bank
is going to refuse the disbursement, it should be done with a strong legal basis and
applicable in general banking practice.
Keywords : Bank Guarantees, Transfer of Obligations, Defaults, Customers.
Abstrak
Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah bank
garansi. Bank Garansi dapat membantu pihak pelaku usaha dalam membiayai sebuah
proyek pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu konflik hukum yang
terjadi manakala sebuah Bank Garansi yang diajukan pencairannya oleh Pemegang Bank
Garansi justru ditolak pencairannya oleh bank penerbit Bank Garansi. Penerbitan bank
garansi selalu didahului oleh suatu Perjanjian Kerjasama antara pihak Terjamin/pihak
Munir Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis), (Bandung:
Citra Aditya, 1997) -----------------, Hukum Kontrak, buku kesatu (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015) -----------------, Hukum Perbankan Kontemporer, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) Naja, H.R. Daeng. Hukum Kredit dan Bank Garansi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)
Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Bandung: PT Refika
Aditama, 2010). Nyoman Putu Budiartha, Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan,
dan Kepastian Hukum), (Malang: Setara Press, 2016)
Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak
Bergerak Melalui Lelang, edisi revisi (Bandung : Mandar Maju, 2013)
Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung : CV Mandar Maju, 1989)
Ridwan Halim, Pengantar Hukum Indonesia, (Bogor: Penerbit Gahlia Indonesia, 2007)
Sajchran Basah. Hukum Acara Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA) (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hal. 1. Dan lihat juga Buku Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Grafindo Persada, 1989)
Salim HS, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar grafika, 2011)
Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Juli-Desember 2020, Halaman 170-190 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
188
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, edisi revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
Siti Kunarti, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourcing) dalam hukum ketenagakerjaan, Dinamika Hukum I, Januari 2009. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984) Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedelapan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Sopiyudin Dahlan. Langkah-Langkah Membuat Proposal Penelitian, (Jakarta: CV Sagung
Seto, Seri 3, 2008). Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 2003). Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012).
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: PT Pusaka Utama Grafiti, 2009 ).
Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
Trisandini P. Usanti dan Abd. Somad, Transaksi Bank Syariah. (Jakarta: PT Bumi Aksara.
2011). Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Sumur, 1983).
Yunita Sofiah Rachman, Analisis Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit Investasi (Studi Kasus Pada PT Bank “X” (Persero) Tbk (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2008).
B. Jurnal
Andrew Shandy Utama, Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Volume 1, Sumatera Law Review, 2018.
Chrys Wahyu Indrawati, Konsep Ideal Pembuatan Akta Perjanjian Kerja Outsourcing Waktu Tertentu (Studi Bank Jateng), Jurnal Akta III (September 2017).
Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas kendaraan Bermotor dengan Fidusia, dari http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan. html.
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Juli-Desember 2020, Halaman 170-190 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
189
Komang Mahendra Pramana dan Luh Gede Sri Artini, Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 6, 2016.
Samsul Arifin, Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pernberian Kredit Bank, Media Hukum Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, 2012.
Siti Kunarti, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourcing) dalam hukum ketenagakerjaan, Dinamika Hukum I, Januari 2009.
Yunita Sofiah Rachman, Analisis Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit Investasi (Studi
Kasus Pada PT Bank “X” (Persero) Tbk (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2008).
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/5/UKU/1991 tanggal 28 Pebruari 1991. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 tanggal 18 Maret 1991.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UUPB tanggal 28
Maret 1979 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank.
Surat Edaran Pengadilan Tinggi Bandung No. 1/1970 tanggal 1 Agustus 1970 (dalam
bukunya Retno Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 113)
D. Perjanjian-Perjanjian
Perjanjian Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 1057/SPPY-BG/KP-JKT/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang nilainya sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
Kontrak Kerja kerja BKMS No. 142/Dir-BKMS.01/IX/2015 dan BTU No. 08/Dir-BTU.01/X/2015 yang ditanda tangani tanggal 1 Desember 2015
Perjanjian Kerja No. BKMS 142/Dir-BKMS.01/IX/2015 dan No. BTU 08/DIR-BTU.01/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera denga PT Berkah Tiga Usaha, pasal 10 ayat 3 : Kewajiban pihak kedua PT Berkah Tiga Usaha adalah menyediakan kapal TSHD serta peralatan dan melakukan pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di lokasi JIIPE Manyar Gresik;
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Juli-Desember 2020, Halaman 170-190 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
190
Perjanjian Kerja No. BKMS 142/Dir-BKMS.01/IX/2015 dan No. BTU 08/DIR-BTU.01/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera denga PT Berkah Tiga Usaha, pasal 10 ayat 3 : Kewajiban pihak kedua PT Berkah Tiga Usaha adalah menyediakan kapal TSHD serta peralatan dan melakukan pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di lokasi JIIPE Manyar Gresik;
Perjanjian Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 1057/SPPY-BG/KP-JKT/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang nilainya sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) Kontrak Kerja kerja BKMS No. 142/Dir-BKMS.01/IX/2015 dan BTU No. 08/Dir-BTU.01/X/2015 yang ditanda tangani tanggal 1 Desember 2015 Perjanjian No. 1057/SPPY-BG/KP-JKT/XII/2015 tertangal 14 Desember 2015
E. Majalah
Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 April 1956 Reg. No. 147 K/Sip/1955, termuat dalam Hukum Majalah Pahi, 1957 No. 1-2, hal. 106, dalam bukunya Retno Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 1989).
F. Internet (online) http://www.solusihukum.com/artikel/artikel34.phpSumber http://hukum.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html, https://legalbanking.wordpress.com/2009/02/01/aspek-hukum-garansi-bank/ http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57749322e840f/perbedaan- pemborongan-pekerjaan-dengan-penyedia-jasa-pekerja.