perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 1991-2008 TESIS Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi MESP Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah Oleh : ESTI PURWANIGSIH S 4208026 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET S U R A K A R T A 2011
101
Embed
analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 1991-2008
TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Studi MESP
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah
Oleh :
ESTI PURWANIGSIH
S 4208026
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET S U R A K A R T A
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
Ilmu adalah Kekuatan,
Sebaik–baiknya ilmu adalah ilmu yang menjadi amal,
sebaik–baiknya amal adalah amal yang ikhlas.
Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya
maka tunggulah kehancurannya
(Al-Hadist).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan kepada :
v Anakku-anakku,yang telah memberikan semangat.
v Suamiku, yang telah memberikan dorongan dalam
menyelesaikan tesis ini.
v Bapak, Ibu serta papi dan mami tercinta terima
kasih atas segalanya.
v Adikku, semoga menjadikanmu tambah semangat
dalam menempuh studi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan usulan penelitian tesis dengan judul : ” ANALISIS
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 1991-2008”, dalam rangka memenuhi
sebagian persyaratan penyelesaian derajat sarjana S-2 Program Studi Magister
Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun
2010.
Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan Universitas Sebelas Maret.
2. Prof. Dr. Hartono, MS, selaku pembimbing pertama penulis dalam
penyusunan tesis, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan,
dorongan dan berbagai ide selama penulisan penelitian ini.
3. Drs. Akhmad Daerobi, MS selaku pembimbing kedua penulis dalam
penyusunan tesis yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan,
dorongan dan berbagai ide selama penelitian ini.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sragen beserta Staf yang telah mendukung selama penelitian ini.
5. Segenap Staf UNS.
6. Seluruh rekan–rekan mahasiswa program Studi Magister Ekonomi Dan Studi
Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan semua pihak yang
tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan
masukan kepada penulis selama menyelesaikan penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya,
oleh karena itu sumbang dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan
penelitian ini.
Surakarta, April 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ................................................................... iv
MOTTO ................................................................................................................ v
PERSEMBAHAN ................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ................................................................................................. x
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi
ABSTRAKSI ........................................................................................................ xii
ABSTRACT .......................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ....................................................................... 9
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 10
D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Keuangan Daerah ........................................................................... 12
B. Potensi Keuangan Daerah ............................................................... 13
C. Hubungan Keuangan Pusat dan daerah ........................................... 18
D. Pendapatan Asli Daerah .................................................................. 31
E. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap PAD ...................................... 37
F. Penelitian Terdahulu ....................................................................... 42
G. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 44
H. Hipotesis.......................................................................................... 45
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
BAB III METODE PENELITIAN
A. Obyek Dan Desain Penelitian ......................................................... 48
B. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 49
C. Variabel Penelitian .......................................................................... 49
D. Definisi Operasional ....................................................................... 50
E. Teknik Pengolahan Data ................................................................. 51
F. Tehnik Analisa Data........................................................................ 51
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ....................................................................... 44
Gambar 4.1 Diagram Garis Pertumbuhan PAD ................................................. 67
Gambar 4.2 Diagram Garis Pertumbuhan Pendapatan Perkapita ....................... 69
Gambar 4.3 Diagram Garis Pertumbuhan Jumlah Perusahaan ........................... 71
Gambar 4.4 Diagram Garis Pertumbuhan Jumlah Penduduk ............................. 73
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 1991-2008
TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Studi MESP
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah
Oleh :
ESTI PURWANIGSIH
S 4208026
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET S U R A K A R T A
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABTRAKSI
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 1991-2008
ESTI PURWANINGSIH
Pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah harus dikelola secara lebih profesional dan diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Sragen pada tahun 1991-2008. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik.
Untuk mendapatkan hasil yang baik maka uji asumsi klasik semua terpenuhi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah.
Koefisien determinasi ganda (R2) diperoleh sebesar 0.984, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98.4%, sedangkan sisanya 1.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
Saran-saran yang diajukan agar pemerintah daerah meningkatkan pendapatan sektor riil seperti pertanian, perdagangan, lembaga keuangan, jasa-jasa. Dengan penetapan tarif sesuai regulasi otonomi daerah dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka pungutan retribusi atau pajak dapat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan, memulihkan biaya, dan mengendalikan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan. Pemerintah daerah hendaknya menekan pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi peledakan jumlah penduduk yang tinggi dengan cara meningkatkan penyuluhan keluarga berencana secara kelompok maupun melalui media elektronik.
Kata kunci : Pendapatan asli daerah, Pendapatan perkapita, Jumlah perusahaan
dan Jumlah penduduk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRACT
ANALAYSIS FACTOR THAT EFFECT ON LOCAL ORIGINAL INCOME
IN SRAGEN REGENCY YEAR 2007-2009
ESTI PURWANINGSIH
Revenue is expected to provide significant contribution towards the budget of the Region. Therefore, local revenues must be managed more professionally and is expected to support efforts to improve the economy, a source of financing for the governance and development. The purpose of this study is to know the effect of income each capita, number of establishments and number of residents of revenue receipts in Sragen regency in the year 1991-2008. The analytical tool used is multiple linear regression with significance level of 5% for each statistical test.
To get good results then the classical assumption of all are met. This study has shown that the independent variables together and partially have a significant impact on the dependent variable. Hypothesis showed that each capita income variables have positive and statistically significant, the variable number of people have negative and statistically significant, the variable number of residents have no statistically significant effect on local revenues.
The coefficient of multiple determination obtained registration by 0.984, meaning that the model used in this study showed that independent variables can only explain the dependent variable at 98.4%, while the remaining 1.6% described by other variables outside the model of this research.
The suggestions put forward for local government to increase the income of the real sector such as agriculture, trade, financial institutions, and other services. With appropriate rate setting and regulation of regional autonomy in accordance with the objectives to be achieved then the user charges or taxes can be directed to improve service, cost recovery, and control services while considering the aspects of community capacity and fairness. Local governments should suppress the growth of population in order to avoid high population explosion that is by improving family planning counseling as a group or through electronic media.
Keywords: local original income, income each capita, number of firms and number of residents
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah dijiwai oleh Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan
dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. Tujuan dari pada otonomi daerah adalah meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama
dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta
meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Undang-
Undang tersebut tersebut direvisi dan disempurnakan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah
Daerah dan direvisi yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun
2008, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningakatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut
membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya
pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak
tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu : pertama,
adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial
untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat; kedua ,
bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan
kemampuan ekonomi daerah. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa ciri utama kemampuan suatau daerah adalah terletak pada kemampuan
keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri.
Menurut Kaho (1997 : 124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan
faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada
kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak
hanya menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup
mengelola dan menggunakan secara value for money dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ketergantungan kepada bantuan
pemerintah pusat dapat ditekan. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada
pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber
keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai persyaratan
dalam sistem pemerintahan Negara.
Undang-Undang No. 33/2004 perubahan UU No. 25/1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa
sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi
daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman
daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari ; (1)
hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan
milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4)
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan berbagai pos pendapatan
sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak
kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat
kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan
daerah.
Dalam proses menuju kemandirian sebuah daerah otonomi dalam hal
ini terutama dalam bidang pembiayaan, pengelolaan dan penyelenggaraan
pemerintahan dalam bidang pembangunan dirasa masih kurang. Kenyataan
ini tercermin dari peranan sumbangan atau kontribusi PAD terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirasa masih rendah,
khususnya untuk PAD kabupaten/kota. Permasalahan yang sama juga
dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam hal ini peningkatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
pembiayaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah,
untuk itu penelitian kali ini dilaksanakan di Kabupaten Sragen dengan fokus
penelitian tentang pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan
jumlah penduduk terhadap PAD dengan menggunakan data sekunder periode
penelitian 1991-2008, sehubungan dengan hal tersebut maka ada baiknya
berikut ini dipaparkan gambaran makro ekonomi mengenai kebijakan
keuangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2008. Pemerintah Kabupaten Sragen
telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan
berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi,
efisiensi biaya pungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan
keuangan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten
Sragen selama 5 (lima) tahun terakhir ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel 1.1 Sumber-sumber Penerimaan PAD Kabupaten Sragen
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan
negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-
undangan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan
negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
mengatur secara komprehensif dan terpadu (omnibus regulation)
ketentuan-ketentuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah,
dengan mengakomodasi berbagai substansi yang terdapat dalam
berbagai undang-undang di atas. Dengan adanya peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, diharapkan dapat
mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah, baik antara
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah
daerah dan DPRD, ataupun antara pemerintahan daerah dan
masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan
keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama, yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait dengan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar
seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat
menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan
arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta
distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh
karena itu, proses dan mekanisme penyusunan APBD dapat
memperjelas jenjang tanggung jawab, baik antara pemerintah daerah
dan DPRD, maupun di lingkungan internal pemerintah daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Pengelolaan keuangan daerah juga menerapkan prinsip anggaran
berbasis kinerja.
Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh tiap-
tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam format
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan harus betul-betul dapat
menyajikan informasi yang jelas, tentang tujuan, sasaran, serta korelasi
antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan), dengan
manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari
suatu kegiatan yang dianggarkan. Dalam hal ini, penerapan anggaran
berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara
negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan
penggunaan sumber dayanya. Aspek lainnya yang penting adalah
keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh
pemerintah daerah sedemikian rupa, sehingga sinkron dengan berbagai
kebijakan Pemerintah. Di samping itu, dari sisi pelaksanaan APBD
telah diatur mengenai pemberian peran dan tanggung jawab pengelola
keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran,
manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan
utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan
penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai
negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta
akuntansi dan pelaporan. Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
dilakukan dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan
transparansi.
b). Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal
Seiring dengan perkembangan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, nomenklatur pendanaan desentralisasi dalam
APBN juga mengalami perubahan. Sejak tahun 2001-2007, dalam
postur APBN nomenklatur untuk pendanaan desentralisasi telah
mengalami penyesuaian beberapa kali. Anggaran yang didaerahkan
disesuaikan menjadi belanja daerah, dan terakhir sampai dengan tahun
2007 disesuaikan menjadi belanja ke daerah. Mulai tahun 2008
nomenklatur tersebut berubah menjadi transfer ke daerah yang
selanjutnya ditetapkan pengaturannya dalam Bagan Akun Standar. Pada
tahun 2001, alokasi transfer ke daerah baru mencakup dana
perimbangan. Sejak tahun 2002, alokasi transfer ke daerah juga
mencakup dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua sebagai
pelaksanaan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua, dan Dana Penyeimbang (Dana Penyesuaian), yang
dialokasikan kepada daerah-daerah yang menerima DAU lebih kecil
dari tahun sebelumnya. Mulai tahun 2008, sesuai dengan UU Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah juga
mengalokasikan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD), dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
nasional selama 15 tahun, mulai tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-
20 setara 1 persen dari pagu DAU nasional. Setelah dilaksanakannya
kebijakan desentralisasi fiskal, perkembangan alokasi transfer ke daerah
dari tahun 2001-2008 secara nominal terus meningkat, dari Rp.81,1
triliun (4,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2001 menjadi Rp. 253,3
triliun (6,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan
menjadi Rp. 293,6 triliun (6,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008,
atau rata-rata tumbuh 20,2 persen per tahun. Alokasi transfer ke daerah
dapat dilihat pada Dalam kurun waktu 2001-2008, dana perimbangan,
yang merupakan komponen terbesar dari transfer ke daerah, yang terdiri
atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana
alokasi khusus (DAK), menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan, dari Rp. 81,1 triliun (4,8 persen terhadap PDB) pada tahun
2001 menjadi Rp. 244,0 triliun (6,2 persen terhadap PDB) pada tahun
2007, dan diperkirakan mencapai Rp. 279,6 triliun (6,0 persen terhadap
PDB) pada tahun 2008, atau ratarata tumbuh 19,3 persen per tahun.
Perkembangan alokasi dana perimbangan dari tahun 2001—2008.
(NKAPBN 2009, V-16)
2. Dekonsentrasi
Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi. Dalam
pelaksanaanya, instansi yang melaksanakan adalah dinas Provinsi sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
perangkat Pemerintah Daerah Provinsi. Latar belakang adanya dekon ini
karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat
yang harus dilakukan di daerah. Otonomi daerah “mengharuskan”
Pemerintah Pusat menyerahkan tugas-tugas kecuali kewenangan dalam
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain seperti diatur dalam pasal 7
ayat 2 UU 22/1999. Karena Pemerintah Pusat sudah tidak mempunyai
instansi vertikal di daerah maka wewenang melaksanakan kegiatan tersebut
dilimpahkan ke daerah. Sesuai dengan pengertiannya, karena wewenang
tersebut sebenarnya merupakan wewenang Pemerintah Pusat, maka
pendanaan atas pelaksanaan wewenang tersebut merupakan tanggungjawab
Pemerintah Pusat dan dengan sendirinya bersumber dari APBN. Sebagai
konsekuensinya, jika dikemudian hari kegiatan menghasilkan pendapatan
maka pendapatan itu menjadi hak Pemerintah Pusat dan
dipertanggungjawabkan melalui APBN.
Penugasan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan melalui
dekonsentrasi antara lain fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan
antar Daerah dalam wilayah kerjanya, penciptaan dan pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas
umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan sebagainya. Dalam
perkembangannya, hingga saat ini bentuk hubungan dekonsentrasi ini belum
dapat benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Pusat melalui departemen
teknis masih melakukan kewenangannya dengan apa yang disebut Unit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Pelaksana Teknis/UPT yang ada di daerah. Alasan untuk “memaklumi” hal
tersebut memang ada di antara dua hal ini, yaitu daerah yang masih belum
siap atau ketidaksiapan departemen teknis untuk menyerahkan wewenang
itu.
3. Tugas Pembantuan
Walaupun terpisah, bisa dikatakan bahwa bentuk hubungan tugas
pembantuan mirip dengan dekonsentrasi, hanya yang menjadi sasaran
Pemerintah Pusat ini adalah Pemerintah Daerah dan Desa serta sifatnya
bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan. Disamping itu, pihak yang
memberikan tugas pembantuan tidak terbatas dari Pemerintah Pusat tapi
bisa berasal dari tingkatan pemerintah di atasnya seperti dari Pemerintah
Provinsi ke Kabupaten atau Kabupaten ke Desa. Dalam hal kewenangan
yang dilaksanakan oleh Pemda/Desa berasal dari Pemerintah Pusat, maka
dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud berasal dari
APBN. Sebagai akibatnya, bilamana ada pendapatan yang berasal dari
kegiatan tersebut, maka pendapatan itu juga harus mengalir ke Pemerintah
Pusat. Seperti halnya dengan dekonsentrasi, pelaksanaan tugas pembantuan
hingga saat ini belum berjalan sesuai dengan amanat PP 106/2000.
4. Pinjaman Daerah
Bentuk hubungan yang terakhir ini berbeda dengan dua bentuk di
atas dalam hal sumber pembiayaannya. Untuk membiayai kebutuhan Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan
(pengeluaran modal), Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam
negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri
dengan persetujuan dan melalui Pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari
sumber di luar keuangan negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga
swasta atau masyarakat langsung. Penggunaan :
a) Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan prasarana
yang akan menjadi aset Daerah. Selain memberikan manfaat bagi
pelayanan umum, diharapkan aset itu juga dapat menghasilkan
penerimaan untuk pembayaran pinjaman;
b) Pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam rangka
pengelolaan kas Daerah yang sifatnya hanya untuk membantu likuiditas.
Kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri (penerusan
pinjaman) dalam kerangka desentralisasi fiskal saat ini merupakan
permasalahan yang mendesak dan perlu segera diselesaikan, mengingat hal-
hal berikut :
a) Sebagian besar perjanjian pinjaman luar negeri untuk Pemerintah Daerah
telah ditandatangani, namun belum dapat disalurkan karena mekanisme-
nya belum diatur secara jelas;
b) Sebagian proyek-proyek pinjaman sedang berjalan (on-going);
c) Mekanisme untuk repayment/disbursement terhadap pokok pinjaman,
bunga dan resiko terhadap perubahan nilai kurs (foreign ex-change risk)
belum diatur secara rinci;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
d) Jaminan terhadap pinjaman daerah masih belum jelas;
e) Akuntabilitas terhadap pemanfaatan pinjaman daerah belum jelas.
Guna penyelesaian permasalahan on-lending, Pemerintah segera
mengantisipasi dengan mengambil langkah-langkah penyelesaian berikut :
a) Merumuskan kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri
dalam kerangka desentralisasi fiskal; dan
b) Menyusun “mapping” kapasitas Daerah untuk melakukan pinjaman.
Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Ditjen Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, bersama Ditjen Anggaran dan Ditjen Lembaga
Keuangan sedang melakukan pembahasan dengan instansi-instansi terkait
guna merumuskan kebijakan mengenai on-lending, dan menyampaikan
konsep kebijakan tersebut kepada Menteri Keuangan untuk mendapat
penetapan.
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU RI, No. 33 Tahun 2004 Sebagai perubahan UU No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, yang menjadi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
Setiap pemungutan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus
berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang
Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang, Nomor 18
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juticto Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan
Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kebijakan
dalam rangka peningkatan PAD ditempuh dengan rasionalisasi sistem dan
prosedur, law enforcement pengawasan yang efektif, kemudahan pelayanan,
sehingga tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan
penerimaan bagian atau laba atas penyertaan modal dan investasi daerah,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
a. Hasil pajak daerah;
b. Hasil Retribusi daerah;
c. Hasil perusahaan milik daerah;
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
Berpedoman pada ketentuan dan penetapan pagu dana perimbangan 2007
dari Pemerintah Pusat. Dana perimbangan pusat dan daerah terdiri dari :
a. Bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan
hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam;
b. Dana alokasi umum;
c. Dana alokasi khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Bersumber dari dana darurat untuk penanggulangan bencana alam yang
berasal dari Pemerintah Pusat maupun lembaga hibah yang berdasarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
perjanjian hibah daerah yang disetujui DPRD dan harus memiliki
kemanfaatan yang optimal; sumbangan fihak ketiga.
Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber-sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.
Mengenai pengenaan pajak daerah, dan retribusi daerah atas
penyediaan jasa, pemerintah daerah telah menyederhanakan berbagai jenis
retribusi berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah. Menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi
daerah, Pajak daerah terdiri dari :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak pengusahaan sarang burung wallet.
Sedangkan Retribusi daerah dibagai atas 3 golongan yaitu :
1. Retribusi jasa umum;
2. Retribusi jasa usaha;
3. Retribusi perijinan tertentu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :
1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
2) Penerimaan jasa giro;
3) Penerimaan bunga deposito;
4) Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR);
5) Pendapatan dari pengembalian.
1. Pajak Daerah
a. Timbulnya Pajak Daerah
Timbulnya pajak daerah dikarenakan adanya pelaksanaan desentralisasi
yang menimbulkan daerah-daerah otonom yang membedakan
kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan. Dengan
keberadaan otonomi tersebut maka setiap daerah diberi hak dan
wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk salah
satunya adalah pengurusan tentang Pajak Daerah.
b. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Rahmat Soemitro (dalam Abdul Halim, 2004:129), adalah
sebagai berikut :
"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa, timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"
Selanjutnya pengertian Pajak Daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000
tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang
digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah daerah dan
Pembangunan daerah.
c. Ciri-ciri Pajak Daerah
Menurut Kaho (1990: 130), ciri-ciri Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
1) Pajak Daerah adalah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan
kepada daerah sebagai Pajak Daerah.
2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3) Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-
undang atau peraturan hukum lainnya.
4) Hasil pungutan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai
pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
d. Jenis Pajak Daerah
Menurut pendapat Mardiasmo (2003 : 99), Pajak daerah dibagi menjadi 2
bagian yaitu :
1) Pajak Provinsi, terdiri dari : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan
di atas air; Bea balik nama kendaraan bermotor dan kenadaraan di atas
air; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; Pajak pengambilan dan
Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak pengembalian bahan
galian golongan C; Pajak parker; Pajak lain – lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
2. Retribusi Daerah
a. Pengertian Retribusi Daerah :
Menurut Kaho (1996: 119), Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada
negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara
atau merupakan iuran, kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan, dan
jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk paksakan disini bersifat
ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari
pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut.
b. Ciri-ciri Retribusi Daerah :
Menurut Kaho (1996 :119), ciri-ciri pokok dari Retribusi Daerah adalah
sebagai berikut :
1) Retribusi dipungut oleh daerah.
2) Dalam Pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah
secara langsung dapat ditunjuk.
3) Retribusi dikenakan kepada siapa saia yang memanfaatkan atau
mengeyam jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
c. Jenis-jenis Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum
2) Retribusi Jasa Usaha
3) Retribusi Perijinan tertentu
d. Tolok Ukur menilai Pajak dan Retribusi Daerah
1) Hasil (yield)
2) Keadilan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
3) Daya Guna Ekonomi
4) Kemampuan melayani
5) Kecocokan daerah sebagai sumber penerimaan daerah
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Potensi keuangan daerah adalah kekuatan disuatu daerah untuk
menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber
penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan (yaitu
faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan
(variable-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-
sumber penerimaan daerah. Menurut (Wihana Kirana: 2002) beberapa faktor
tersebut adalah :
a. Kondisi awal suatu daerah
Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan : besar
kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan,
struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan kemampuan
masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerahnya. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan :
Komposisi industri yang ada didaerah, struktur sosial dan politik,
kemampuan administratif, tingkat ketimpangan dalam distribusi
pendapatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
b. Peningkatan cakupan
Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan
pendapatan. Usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal yang perlu
diperhatikan yang meliputi menambah objek atau subjek retribusi,
meningkatkan besarnya penetapan, mengurangi tunggakan.
c. Perkembangan PDRB
Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula
kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang
ditetapkan pemerintah. Logika yang sama, pada tingkat distribusi
pendapatan tertentu tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil, semakin
besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin.
Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah semakin besar pula
potensi sumber penerimaan daerah tersebut.
d. Pertumbuhan penduduk
Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Bila jumlah
penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat
tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pertumbuhan
pendapatan sesara proporsional.
e. Tingkat Inflasi
Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak atau retribusi yang
penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Pada pajak atau retribusi
yang penetapannya didasarkan pada tariff secara flat, maka inflasi
diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
f. Penyesuaian tarif
Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian
tarif. Penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan
menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan
pendapatan.
g. Pembangunan baru
Penambahan pendapatan diperoleh bila ada pembangunan baru. Misal
Pembangunan pasar, pembangunan terminal.
h. Sumber pendapatan baru
Adanya kegiatan yang mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan
pajak atau retribusi yang sudah ada.
Perubahan peraturan-peraturan baru yang berhubungan dengan pajak atau
retribusi, akan meningkatkan pendapatan daerah
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Adhb) adalah jumlah nilai
tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor
perekonomian di suatu wilayah (region). Yang dimaksud Nilai Tambah
yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang
dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara.
Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya
faktor produksi dalam proses produksi. Nilai Tambah Bruto (NTB)
didapat dari Nilai Produksi (Output) dikurangi Biaya Antara (BA).
Dengan formulasi sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
NTB = Nilai produksi (output) – biaya antara
1) Komponen-komponen Nilai Tambah Bruto (NTB) antara lain : (i)
Faktor pendapatan, terdiri dari : (a) Upah dan Gaji sebagai balas
jasa pegawai, (b) Bunga modal sebagai balas jasa modal, (c) Sewa
tanah sebagai balas jasa tanah’ (d) Keuntungan sebagai balas jasa
kewiraswastaan; (ii) Penyusutan barang modal tetap; (iii) Pajak
tidak langsung netto.
2) Nilai Produksi (Output) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan
dalam suatu periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang
dihasilkan meliputi : (i) Produksi utama; (ii) Produksi ikutan,
maupun; (iii) Produksi sampingan.
3) Biaya Antara (BA) adalah jenis biaya yang terdiri dari barang tidak
tahan lama dan jasa yang digunakan dalam proses produksi.
Sedangkan barang tidak tahan lama adalah barang yang
mempunyai suatu perkiraan umur penggunaan kurang dari 1 tahun.
4) Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Adhb, perbedaan antara
konsep PDRN dan konsep PDRB adalah, jika PDRB masih
terdapat nilai Penyusutan di dalamnya, sedangkan untuk PDRN
nilai penyusutan sudah dikeluarkan. Formulasinya sebagai
berikut : PDRN Adhb = PDRB Adhb - Penyusutan
Sedangkan Penyusutan yang dimaksud disini adalah susutnya
(ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang modal
tersebut ikut serta dalam proses produksi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
b) PDRN atas dasar biaya faktor (PDRN Adbf) adalah PDRN Adhb
dikurangi pajak tidak langsung netto. Pajak tidak langsung berupa pajak
penjualan, bea ekspor/impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak
pendapatan dan pajak perorangan. Biasanya pemerintah memberikan
subsidi kepada unit-unti produksi, yang akhirnya mengakibatkan
penurunan harga (contoh subsidi Pupuk, BBM, Obat dan lain-lain).
Karena ada subsidi tersebut maka pajak tidak langsung netto merupakan
pajak tidak langsung dikurangi subsidi tersebut. PDRN Adbf
sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang
ikut serta dalam proses produksi di suatu region (daerah/ wilayah). Jadi
PDRN Adbf merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa : (i) Upah
dan Gaji sebagai balas jasa pegawai; (ii) Bunga modal sebagai balas
jasa modal; (iii) Sewa tanah sebagai balas jasa tanah; (iv) Keuntungan
sebagai balas jasa kewiraswastaan. Akan tetapi pendapatan yang
dihasilkan tersebut diatas, tidak seluruhnya menjadi milik / pendapatan
penduduk region tersebut, sebab ada pendapatan yang diterima oleh
penduduk region lain.
c) Pendapatan regional Pendapatan Regional Netto adalah PDRN Adbf
dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar region dan
ditambah dengan pendapatan yang masuk dari region lain (nett export).
Dengan kata lain bahwa produk regional netto (pendapatan regional)
adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
penduduk yang tinggal di region/ wilayah/ daerah di mana dia
berdomisili.
d) PDRB (income per capita), bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah
tersebut, maka akan diperoleh suatu PDRB :
2. Jumlah Penduduk
Adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang
bertempat tinggal tetap di wilayah domestik region (daerah) kabupaten
Sragen. Kecuali : (i) Wisatawan asing (Wisman) dan Wisatawan Nusantara
(Winus) yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6
bulan yang bertujuan tidak menetap; (ii) Awak dari kapal laut dan awak
kapal udara luar negeri atau luar region yang sedang masuk dok atau
singgah di daerah region tersebut; (iii) Pengusaha asing dan pengusaha
daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan; (iv) Anggota
Korps Diplomat, Konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah
tersebut; (v) Pekerja musiman yang bekerja di wilayah domestik, yang
PDRB Adhb a. PDRB Adhb = Jumlah penduduk pertengahan tahun
PDRB Adhk b. PDRB Adhk perkapita = Jumlah penduduk pertengahan tahun
Pendapatan regional c. Income perkapita = Jumlah penduduk pertengahan tahun
Sumber : PDRB Kabupaten Sragen 2008. (2009:12-15)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
bekerja sebagai pekerja musiman saja; (vi) Pegawai Badan Internasional/
Nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang melakukan misi
kurang dari 6 bulan. Orang-orang tersebut diatas dianggap sebagai
penduduk dari negara atau daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal.
(PDRB Kabupaten Sragen 2008, 11).
3. Jumlah Perusahaan
Strategi pengembangan bisnis merupakan satu komponen yang
penting dari perencanaan perekonomian daerah. Paling tidak ada sepuluh
elemen dasar atau tehnik dasar yang secara normal dari pengembangan
pusat bisnis, yakni :
a). Pusat bantuan bagi usaha kecil, untuk menyediakan : (i) training
manajemen; (ii) konsultasi; (iii) jasa penelitian untuk meningkatkan
performance-nya dan (iv) membantu memperluas penyerapan angkatan
kerja.
b). Pusat tekhnologi dan bisnis.
c). Sistem pemasaran secara kelompok. Faktor-faktor utama yang
mendorong berdirinya operasi kelompok pemasaran adalah : (i)
terbatasnya skala produksi; (ii) adanya distribusi dan pemasaran dalam
skala besar; (iii) kebutuhan survive dari ancaman luar (penetrasi impor)
dan (iv) sikap yang baik melalui kolaborasi.
d). Perusahaan pembiayaan ventura.
e). Pusat informasi bisnis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
f). Program pengembangan dan kepariwisataan. Pada dasarnya kita
mengenal tiga tipe wilayah berkaitan dengan sektor pariwisatanya,
yakni : (i) Daerah dimana sektor pariwisata relatif kecil; (ii) Daerah
dimana secara nyata mempunyai potensi wisata tinggi dan (iii) Daerah
dengan potensi wisata sedang/cukup.
g). Penelitian dan pengembangan.
h). Pusat-pusat inkubasi.
i). Enterprise zone.
j). Enterprenuer development activities.
Hal yang tak kalah penting hubungan dengan upaya pengembangan
dunia usaha adalah masalah lingkungan ekonomi (iklim ekonomi).
Pemerintah daerah sebagaimana sebuah rumah tangga dapat menciptakan
iklim yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Kuncinya adalah
terletak pada peraturan seperti dan kebijakan seperti apa yang akan
mendorong pembangunan dunia usaha dan pada saat yang sama
mempertahankan kualitas lingkungan agar tidak terjadi degradasi.
F. Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) digunakan referensi penelitian sebagai berikut :
Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari
(2007), dengan judul ” Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU
terhadap pengalokasian anggaran belanja modal ”, tujuan mengetahui
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap pengalokasian
anggaran belanja modal, sampel data penelitian adalah pemerintah daerah se
Jawa-Bali baik kabupaten/ kota dari tahun 2004-2005 berasal dari data
sekunder dari situs dirjen perimbangan keuangan pemerintah daerah melalui
internet. Pengujian hipotesis dengan alat analisis regresi berganda data panel
(pooled data). Hasil model analisis telah melewati uji asumsi klasik standar
yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan yaitu Uji normalitas, Uji
multikolinearitas, Uji Hetroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Dengan
kesimpulan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif sedangkan
PDRB tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja modal pada tingkat
signifikansi 95%.
Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Yulianto dkk, dalam penelitian
dengan judul ”Analisis penerimaan retribusi pelayanan kesehatan” (Studi
kasus di kabupaten Boyolali), oreantasi tujuan untuk mengetahui pengaruh
PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan pasien terhadap penerimaan
retribusi pelayanan kesehatan di kabupaten Boyolali, dengan N = 70, dengan
model transformasi ke bentuk logaritma natural (ln), menyatakan bahwa
produk domesti regional bruto (PDRB) dan jumlah kunjungan pasien
berpengaruh positif dan signifikan pada alpha = 1 % terhadap realisasi
penerimaan retribusi pelayanan kesehtan.
Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Riduansyah (2000),
dengan judul ”Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja derah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
(APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah” (Studi kasus
pemerintah daerah kota Bogor), dengan tujuan untuk menjelaskan kontribusi
penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan menggambarkan
kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bogor, dengan metode descriptive
exploratory, dengan hasil kesimpulan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap
APBD tahun 1994-2000 berkisar 7.07% - 8.79% dengan kontribusi per tahun
7.81%. Untuk komponen retribusi daerah terhadap APBD berkisar 8.36% -
23.05% dengan kontribusi pertahun 15.61%.
G. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian di atas, untuk mencari pengaruh variabel
Pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap
PAD maka digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.
H. Hipotesis Penelitian
Untuk menilai sejauh mana pembangunan bidang ekonomi yang telah
dilaksanakan maka sangat diperlukan adanya alat untuk mengukur tingkat
keberhasilan pembangunan tersebut. Pendapatan regional adalah suatu
Y
Jumlah Penduduk
Jumlah Perusahaan
Pendapatan Perkapita
X1
X2
X3
PAD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
indikator berupa data agregat yang sampai saat ini banyak negara tennasuk
Indonesia masih memakai data tersebut untuk mengukur tingkat pertumbuhan
ekonomi, baik secara nasional maupun regional. PDRB merupakan data
statistik untuk memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi baik di
masa lalu maupun sekarang dan sebagai evaluasi, perencanaan, dan sasaran
yang akan dicapai masa mendatang.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh produk
barang dan jasa serta hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi di wilayah
domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau
dimiliki oleh penduduk regional tersebut. Dalam PDRB diperlukan untuk
mengetahui : (a) Pertumbuhan ekonomi regional maupun sektoral, laju
pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang menggambarkan
tingkat pertumbuhan ekonomi, (b) Tingkat kemakmuran suatu daerah, tinggi
rendahnya tingkat kemakmuran suatu daerah biasanya diukur dengan besar
kecilnya angka pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh dan PDRB dengan
jumlah penduduk pertengahan tahun, (c) Tingkat perubahan harga secara
keseluruhan (inflasi/deflasi), inflasi atau deflasi merupakan gambaran tentang
terjadinya perubahan harga. Jika terjadi fluktuasi harga yang tidak menentu
akan sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen, sebaliknya terjadinya
deflasi terus-menerus menimbulkan resesi ekonomi. penyajian pendapatan
perkapita berdasarkan harga konstan.
Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan peningkatan
adanya penggalian potensi sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat
yang semakin meningkat kuantitas dan kualilasnya. Upaya perbaikan sangat
diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai
kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki
kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai
penyelenggaraan urusannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah
dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan
yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Untuk
mempercepat tercapainya kemandirian tersebut maka diharapkan kontribusi
dari perusahaan-perusahaan yang berada di kabupaten Sragen. Dengan
demikian daerah juga perlu membuka pangsa pasar domestik dan
internasional yang baru dan ikut meningkatkan hasil produk/olahan
perusahaan sesuai dengan standar yang dibutuhkan konsumen. Dengan
kualitas dan kuantitas yang tinggi produk yang dihasilkan maka pangsa pasar
akan lebih luas dengan demikian maka perusahaan tersebut dapat
memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD.
Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Alasanya sederhana, karena penduduk merupakan
sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan
hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk juga merupakan
motor penggerak pembangunan, juga dapat bertindak sebagai obyek, dimana ia
akan menjadi salah target dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
analisis kependudukan sangat mendukung efisiensi dan efektifitas perencanaan
pembangunan agar berhasil sebagaimana diharapkan.
Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang berhubungan dengan
permasalahan sehingga berguna dalam mencari/mendapatkan alat pemecahan
(Suparmoko, 1999:19). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
1. Diduga pendapatan perkapita berpengaruh positip terhadap PAD di
kabupaten Sragen tahun 1991-2008.
2. Diduga jumlah perusahaan berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten
Sragen tahun 1991-2008.
3. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten
Sragen tahun 1991-2008.
4. Pendapatan perkapita diduga merupakan faktor dominan terhadap PAD di
kabupaten Sragen tahun 1991-2008.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
BAB III
METODE PENELITIAN
Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang hendak
dicapai, maka metode penelitian ini akan dirinci antara lain obyek dan desain
penelitian, tehnik pengumpulan data, variabel penelitin, definisi operasional,
tehnik pengolahan data dan tehnik analisa data. Teknik analisis dilengkapi dengan
uji asumsi klasik, yaitu : uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan
multikolinearitas.
A. Obyek dan Desain Penelitian
1. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah data dasar BPS dan DPPKAD
Kabupaten Sragen.
2. Desain penelitian berdasarkan pengamatan atas fenomena masyarakat yang
membutuhkan pelayanan. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi kepada
pendapatan daerah kabupaten Sragen dari perspektif kualitas pelayanan
dengan menggunakan landasan teori yang baku dan teruji. Jenis penelitian
yang dipergunakan ini adalah kausal merupakan tipe konklusif berstruktur
dan sistematik yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab-akibat
(hubungan kausal) dari suatu fenomena mengenai situasi yang ada dengan
cara mengamati antara variabel bebas dan variabel terikat dilakukan secara
serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada satu saat (Murti,B
2003). Dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta
50
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penggalian data berdasarkan
data sekunder dan pada waktu berurutan (times serries) tahun 1991-2008
selanjutnya dilakukan pengujian atas data. Metode analisis data
menggunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan melakukan
hipotesa dan asumsi klasik untuk memperoleh fungsi linier yang terbaik dan
parameter tidak bias.
B. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mencari data yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini, penulis
menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan
Tehnik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan
pengumpulan bahan-bahan yang dipelajari dan digali dari buku-buku,
dokumen-dokumen, peraturan derah yang diharapkan dapat mendukung
dengan permasalahan atau obyek yang diteliti.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen dan arsip-arsip yang mendukung penelitian.
C. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini terdiri variabel pengaruh (variabel independen),
dan variabel terpengaruh (variabel dependen) dapat dirinci sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
1. Variabel independen adalah pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan
jumlah penduduk.
2. Variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah.
D. Definisi Operasional
Dengan minimalnya data sekunder yang didapatkan dari tahun 1991-2008
maka untuk memenuhi analisis regresi linier berganda serta asumsi klasik
peneliti tidak merubah data kemetode lain karena sejumlah variabel yang
diteliti tidak dapat dirubah bentuk ke metode lain.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Totalitas penerimaan PAD kabupaten Sragen mulai tahun 1991-2008 yang
diperoleh dari retribusi daerah, pajak daerah, laba BUMD & Aset daerah
dan lain-lain PAD yang sah; data dalam satuan jutaan rupiah pertahun.
2. Pendapatan Perkapita
PDRB berdasar atas harga konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas
dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga
tetap maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun dinilai
berdasarkan perkembangan produk riil dan bukan karena fluktuasi harga
atau inflasi. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi dari PDRB harga
konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam satuan jutaan
rupiah pertahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
3. Jumlah Perusahaan
Merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri di wilayah
kabupaten Sragen dalam waktu tahun 1991-2008, dalam satuan perusahaan
pertahun.
4. Jumlah Penduduk
Totalitas penduduk laki-laki dan perempuan dari segala umur yang menetap
di wilayah kabupten Sragen; dalam satuan jiwa pertahun.
E. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Peneliti menyusun pedoman koding, yang digunakan sebagai panduan
dalam membuat variabel terhadap data-data times series.
b. Setelah diberi kode, data diolah menurut masing-masing variabel dengan
program SPSS versi 16.
c. Kemudian dilakukan uji analisis data.
F. Tehnik Analisa Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program
SPSS for Windows ver. 16 dengan tingkat kemaknaan untuk menolak hipotesis
nol adalah < 0,05 untuk setiap uji statistik. Langkah-langkah regresi linier
berganda yang dilakukan :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
1. Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda untuk mencari hubungan sekaligus pengaruh
suatu variabel yang bermakna dengan persamaan double logaritma natural
(Ln) :
LnY = bo + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + ei
Dimana,
LnY = Pendapatan Asli Daerah
LnX1 = Pedapatan perkapita
LnX2 = Jumlah perusahaan
LnX3 = Jumlah penduduk
b0 = Nilai konstanta
b1,b2,b3 = Nilai koefisien regresi
ei = error/disturbance
2. Uji Statistik
a). Uji Ketepatan Parameter Penduga ( estimate )
Uji t ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara parsial.
Dengan hipotesis :
1). Ho : b1, b2, b3 = 0 Vs H1 : b1, b2, b3 ≠ 0
2). Menentukan a = 5% ( 0.05).
3). Daerah kritik, ditolak jika -ttab > thit > ttab (Uji dua sisi)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
4). Statistik uji : thit =
)37:2006,()(
)(
32
32 SoeharnobbSe
bbthit -
-=
Derajat bebas (degree of freedom) = n-k, n = jumlah data
Dimana :
b2, b3 = Koefisien masing-masing b
Se = Standart deviasi
5). Kriteria pengujian :
a. Ho diterima jika sign. (probabilitas value) > α (0.05), berarti
variabel independen secara individu tidak ada pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi
95%.
b. Ho ditolak jika sign. (probabilitas value) < α (0.05), berarti
variabel independen secara individu ada pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi
95%.
Daerah penolakan H0 Daerah penolakan H0
-ttab 0 ttab
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
b). Uji Ketepatan Model
1) Uji F
Uji ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi
secara bersama-sama/simultan, dengan Uji hipotesis :
1). H0 : b1=b2=b3= 0 Vs H1 : b1=b2=b3 ≠ 0
2). Menentukan a = 5% ( 0.05).
3). Daerah kritik, Ho ditolak jika Fhit > Ftab
4). Statistik Uji : Fhit
)34:2006,()/()1(
)1/2
2
SoeharnoknR
kRFhit --
-=
Derajat bebas : (df1) = k-1 , (df2) = n-k
R2 = Koefisien R2
N = Jumlah data
k = Banyaknya kelompok ( dependen dan independen )
5) Dengan Kriteria :
a. Ho diterima jika nilai sign. (probabilitas value) > α (0.05),
berarti secara simultan variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen.
Daerah penolakan H0
Ftab
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
b. Ho ditolak jika nilai sign. (probabilitas value) < α (0.05),
berarti secara simultan variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen
b) Koefisien Determinasi Ganda ( R² ) :
Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2 merupakan
suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat
menginformasikan baik tidaknya regresi yang terestimasi. Atau
dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa
dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.
Nilai koefisien determinasi ini mencrminkan seberapa besar variasi
dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Secara manual rumus uji tersebut adalah :
)31:2006,(2
2
2 SoeharnoTSSESS
Y
eR
i
i ==åå
Dimana :
R2 = Koefisien
Σei2 = ESS (Explined Sum Square) = Jumlah kuadrat sesatan
ΣYi2 = TSS(Total Sum Square ) = Jumlah kuadrat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
3. Uji Asumsi Klasik
a). Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal
ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data
normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data
normal atau tidak maka dapat dilakukan uji Kolmogorof Smirnov yaitu
dengan melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya lebih
dari 0.05 maka data dikatakan mempunyai distribusi normal. (Ghozali,
2005).
b). Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas.
(Ghozali, 2005). Deteksi adanya tidaknya multikolinearitas yaitu dengan
menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas, dapat juga dengan
melihat nilai tolerance serta nilai Variance Inflation Vactor (VIF). Nilai
toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF –
1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai
kritis yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan
nilai VIF di atas 10. Dengan rumus :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
)43:2006,(.)var(2
2
SoeharnoVIFX
b ii
i å=
s
TOLj = (1- R2j) = 1/ VIFj
c). Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan
kepengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedstisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan uji korelasi Spearman’s. Model regresi dikatakan terbebas dari
heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel mempunyai nilai
signifikansinya diatas 0.05. (Ghozali, 2005).
d). Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya
problem autokorelasi ini maka dapat melakukan uji Durbin Watson (DW
test) yaitu dengan membandingkan nilai DW statistik dengan DW tabel.
Apabila nilai DW statistik terletak pada daerah no autocorrelation berarti
telah memenuhi asumsi klasik regresi. (Ghozali, 2005).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Dengan rumus DW-stat :
)61:2006,()(
3
2
3
21
Soeharnoe
eed nt
tt
nt
ttt
å
å=
=
=
=--
=
Dimana,
et = Residual (Unstandardized residual)
et-1 = Lagresidual (Unstandardized residual)
Apabila nilai DW-statistik terletak pada daerah no autocorrelation
[dU<DW<(4-dU)] berarti telah memenuhi asumsi klasik regresi.
(Ghozali,2005).
0 2 4 dL dU 4-dU 4-dL
No autocorrelation
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah, secara geografis kabupaten Sragen berada diperbatasan antara Jawa
Tengah dan Jawa Timur, dengan batas wilayah kabupaten Sragen :
Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi
Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
Dengan luas wilayah : 941,55 km2, dengan komposisi wilayah terdiri dari :
40.129 Ha tanah sawah dan 54.026 Ha tanah kering. Terletak pada ketinggian
rata-rata 109 m di atas permukaan air laut. Jumlah Penduduk berdasarkan data
tahun 2007 sebanyak 872.964 jiwa, terdiri dari 431.012 laki-laki dan 441.952
perempuan, dengan kepadatan penduduk rata-rata 919 jiwa/km2 .Wilayah
terbagi menjadi dua bagian yaitu sebelah Selatan Bengawan Solo terdiri dari 9
Kecamatan, 80 Desa dan 8 Kelurahan dan sebelah Utara Bengawan Solo
terdiri dari 11 Kecamatan, 116 Desa dan 4 Kelurahan. Ibukota Kabupaten
terletak di Kecamatan Sragen yang terletak di jalur utama Solo-Surabaya,
dilintasi jalur kereta api lintas Selatan Pulau Jawa yaitu Yogyakarta-Surabaya
dengan stasiun Sragen dan lintas kereta api Solo-Semarang dengan stasiun
61
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Gemolong. Pembagian wilayah administratif yang terbagi menjadi 20
Kecamatan, 12 Kelurahan dan 196 Desa.
Dengan telah ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam penyelengaaraan Pemerintah
Daerah, Pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten Sragen ketentuan
mengenai pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah kabupaten
Sragen sebagaimana telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Sragen No. 14
tahun 2004 dengan Perda Kabupaten Sragen Nomor 3 tahun 2006 tentang
perubahan atas Perda Kabupaten Sragen Nomor 14 tahun 2003.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, merupakan salah satu pertimbangan dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
dalam mensejahterakan masyarakat. Dimana upaya untuk menuju
pelaksanaannya, Pemerintah Daerah harus mampu membiayai dan mengatur
Keuangan Daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
secara mandiri.
Keuangan Daerah sebagaimana yang tercermin dalam APBD tersebut,
terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan andalan yang
menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemampuan keuangan suatu
daerah otonom. Bertitik tolak dan menyadari pentingnya PAD dalam struktur
maupun pengeluaran dalam APBD dan juga merupakan tolak ukur terpenting
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
bagi kemampuan daerah dalam perwujudan Otonomi Daerah, maka Dinas
Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen, menyusun buku
profil, dimana buku profil ini menggambarkan potret PAD Kabupaten Sragen
maupun pengelolaannya oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
a). Tugas Pokok Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas Pemerintahan bantuan dalam bidang perdagangan dan perpajakan daerah.
b). Fungsi : (i) Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau
tugas teknis penunjang Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah; (ii)
Pelaksanaan urusan administrasi; (iii) Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah.
2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah :
a). VISI sebagai berikut :
“Menjadi Dinas terdepan dalam inovasi pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah“.
b). MISI sebagai berikut :
“Mewujudkan Pendapatan yang optimal dan mampu meningkatkan
produktifitas rakyat“.
Dengan pelayanan prima dan pemerintahan yang entrepreneur
Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai maksimal setiap tahunnya.
3. Sumber-Sumber PAD
a). Pajak Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
b). Jumlah Perusahaan
c). Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya
d). Pendapatan Lain–Lain Yang Sah
e). Dana Perimbangan : (i) Bagi Hasil Pajak; (ii) Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB); (iii) Pajak Penghasilan Orang Pribadi
(PPh 21).
4. Susunan Organisasi
a). Kepala Dinas
b). Sekretaris
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c). Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
1) Seksi Pengembangan dan Perdagangan dan Jasa
2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Distribusi
3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
d). Bidang Pengelolaan Pasar
1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar
2) Seksi Penerimaan dan Pelaporan Pasar
3) Seksi Pemeliharaan dan Keamanan Pasar
e). Bidang Pengelolaan Pajak dan Jumlah Perusahaan
1) Seksi Penerimaan Pajak Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
2) Seksi Penerimaan Jumlah Perusahaan
3) Seksi Penerimaan Lain-lain.
f). Bidang Pengelola PBB dan BPHTB
1) Seksi perencanaan dan intensifikasi
2) Seksi Penerimaan dan Verifikasi
3) Seksi Penagihan
g). Unit Pelayanan Tehnik Daerah (UPTD)
UPTD dengan wilayah kerja 20 Kecamatan di Kabupaten Sragen.
h). Kelompok Jabatan Fungsional
Sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan yang terbagi dalam bentuk
kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
B. Deskripsi Data Variabel
1. Variabel Penerimaan PAD
Variabel PAD dalam penelitian ini diartikan sebagai penerimaan
PAD Dinas Perpajakan dan Perdagangan Daerah Kabupaten Sragen tahun
1991-2008. Pengukuran variabel penerimaan PAD dinyatakan dalam
jumlah rupiah pertahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Tabel 4.1 Pertumbuhan PAD Tahun 1991-2008
Tahun PAD Pertumbuhan
(%)
1991 790,467,695 -
1992 1,082,196,542 36.91
1993 1,597,521,253 47.62
1994 2,380,428,534 49.01
1995 3,157,996,240 32.67
1996 4,095,033,054 29.67
1997 4,616,590,262 12.74
1998 6,361,441,205 37.80
1999 6,445,260,653 1.32
2000 8,758,085,130 35.88
2001 16,204,604,939 85.02
2002 27,200,505,431 67.86
2003 53,810,866,892 97.83
2004 60,940,554,396 13.25
2005 65,081,003,941 6.79
2006 95,642,384,068 46.96
2007 114,201,469,543 19.40
2008 124,367,850,591 8.90
Rerata 33,151,903,354 34.98
Sumber : DPPKAD Kab. Sragen, 2009
Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian
diperoleh data mengenai pertumbuhan PAD yang diterima Kantor
DP2KAD tahun 1991-2008, dengan rata-rata realisai PAD sebesar
Rp. 33.151.903.354,- dengan pertumbuhan rata-rata 34,98%. Pertumbuhan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
tertinggi 97,83% pada tahun 2003, sedangkan pertumbuhan terendah
sebesar 1.32% pada tahun 1999 pada saat krisis ekonomi yang hebat yaitu
pada tahun 1998.
Sumber : Data sekunder diolah, DPPKAD Kab. Sragen 2009
Gambar 4.1 Diagram Garis Pertumbuhan PAD.
Gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD selama tahun
1991-2008 sangat bervareasi, mengalami pertumbuhan sangat kecil pada
tahun 1999 pada waktu krisis moneter dan mencapai puncak pertumbuhan
pada tahun 2003.
2. Variabel Pendapatan Perkapita
Variabel pendapatan perkapita dalam penelitian ini diartikan
sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai
unit produksi didalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan
perhitungan bahwa PDRB berdasarkan harga konstan dibagi dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
jumlah penduduk pertengahan tahun. Data sekunder diperoleh dari Badan
Pusat Statistik Kabupaten Sragen tahun 1991-2008.
Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian
diperoleh data dengan pertumbuhan sangat bervariasi. Dengan nilai
pertumbuhan terendah (negatif) sebesar -7,83% pada tahun 1998 dan
tertinggi sebesar 185,98% pada tahun 2003.
Tabel 4.2 Pertumbuhan Pendapatan Perkapita
Tahun Pendapatan Perkapita
Pertumbuhan (%)
1991 267,000 -
1992 281,000 5.24
1993 299,000 6.41
1994 714,000 138.80
1995 764,000 7.00
1996 829,000 8.51
1997 817,000 -1.45
1998 753,000 -7.83
1999 765,000 1.59
2000 783,000 2.35
2001 840,000 7.28
2002 863,000 2.74
2003 2,468,000 185.98
2004 2,711,000 9.85
2005 2,584,000 -4.68
2006 2,983,000 15.44
2007 2,837,000 -4.89
2008 3,138,000 10.61
Rerata 1,372,000 21.27
Sumber : BPS Kab. Sragen, 2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Gambar dibawah menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita
selama tahun 1991-2008 sangat bervareasi, mengalami pertumbuhan
negatif pada tahun 1998 pada waktu krisis moneter, karena banyak
perusahaan yang tutup. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2003 juga
merupakan pertumbuhan tertinggi pada jumlah perusahaan karena bayak
pembangunan perusahaan/pabrik baru.
Sumber : Data sekunder diolah, BPS Kab. Sragen 2009
Gambar 4.2 Diagram Garis Pertumbuhan Pendapatan Perkapita.
3. Variabel Jumlah Perusahaan
Variabel Jumlah Perusahaan dalam penelitian ini diartikan sebagai
jumlah perusahaan selama tahun 1991-2008. Data sekunder diperoleh dari
BPS Kabupaten Sragen pada tahun 2009. Pengukuran jumlah perusahaan
dinyatakan dalam perusahaan pertahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
Tabel 4.3 Menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian
diperoleh data mengenai jumlah perusahaan yang bersumber dari BPS
Kabupaten Sragen selama tahun 1991-2008 didapatkan pertumbuhan
jumlah perusahaan sangat bervariasi. Dengan nilai pertumbuhan terendah
(negatif) sebesar -44,67% pada tahun 2000 pada waktu krisis moneter dan