ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI …digilib.unila.ac.id/24495/20/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf · ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI

IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA UNIT

SATUAN KERJA DI WILAYAH KERJA KPPN KOTA BOGOR

(Skripsi)

Oleh

ERSYA RESYA RANILHAJ

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016

ABSTRACT

Analysis of Factors Affecting the Implementation of Accrual-BasedAccounting in Government Organization Units in Work Region of

KPPN Bogor

by

Ersya Resya Ranilhaj

This study aims to demonstrate the factors’ effect on accrual-basedaccounting implementation at government sub-unit organizations ingovernment treasury service office’s (KPPN) work region.

The population in this study is committing officer (PPK) in eachgovernment sub-unit organization that manage and use government budget(APBN), the amount of sample that can be representative of the populationto be studied is a many as 72 respondents. Methods of data analysis in thisstudy using multiple linear regression. The research concludes that is knownthat the variable quality of information technology and fixed-assetsmanagement has positive influence on accrual-based accountingimplementation. And variable financial staff education level, financial stafftraining, and government sub-unit’s manager educational background don’thave influence on accrual-based accounting implementation in work regionof KPPN Bogor.

Keywords : Financial Staff Education Level, Financial Staff Training,Quality of Information Technology, Government Sub-Unit’s Manager Educational Background, Fixed-AssetsManagement, Accrual-Based Accounting Implementation

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHIIMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA UNIT SATUAN

KERJA DI WILAYAH KERJA KPPN KOTA BOGOR

Oleh

ERSYA RESYA RANILHAJ

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh faktor-faktor yang

memengaruhi implementasi akuntansi berbasis akrual pada unit satuan kerja

pemerintah di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) kota Bogor.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pembuat komitmen (PPK)

seluruh unit satuan kerja pemerintah yang menggunakan dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), besarnya sampel yang dapat

mewakili populasi untuk diteliti adalah sebanyak 72 responden. Metode

analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui variabel kualitas

teknologi informasi dan pengelolaan aset tetap berpengaruh positif terhadap

implementasi akuntansi berbasis akrual. Variabel tingkat pendidikan staf

keuangan, pelatihan staf keuangan, dan latar belakang pimpinan tidak

berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada satuan

kerja di wilayah kerja KPPN Kota Bogor.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan Staf Keuangan, Pelatihan StafKeuangan, Kualitas Teknologi Informasi, DukunganKonsultan, Latar Belakang Pendidikan Pimpinan,Pengelolaan Aset Tetap, Implementasi AkuntansiAkrual

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI

IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA UNIT

SATUAN KERJA DI WILAYAH KERJA KPPN KOTA BOGOR

Oleh

ERSYA RESYA RANILHAJ

SkripsiSebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2016

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ersya Resya Ranilhaj. Penulis dilahirkan pada tanggal 21Agustus 1986 di Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Penulismerupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syahrum Agungdan Ibu Erniwas.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :1. SDN Polisi I Bogor, 19982. SMPN 5 Bogor, 20013. SMA Negeri 1 Bogor, 20044. Program Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 2007

Setelah lulus Diploma III, penulis bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu:1. Biro Kepegawaian dan Organisasi, 20082. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, 2008-20123. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, 2012-2014

Selanjutnya pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Lampung Program pendidikan strata 1 (S1).

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaituKuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syaratuntuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas Lampung.

MOTTO

“Man Jadda, Wajada”

“Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil”

“Harga kebaikan manusia diukur menurut apa yang telahdiperbuatnya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jika kamu menyerah, itulah akhir dari pertandingan”(Coach Anzai)

i

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang,

Skripsi ini kupersembahkan kepada Papa dan Mama, yang selalu menyayangi dengantulus, membimbing, memberi dukungan, doa, serta nasehat yang tak henti-hentinya

selama ini.

Ade Repa yang selalu mengingatkan.

Yang tersayang, Ika, yang selalu menemani, memberikan do’a dan semangat danperhatiannya untukku menyelesaikan pendidikan.

Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do’a.

ii

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang

telah memberikan berkah-Nya dan kemudahan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang

Memengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Unit Satuan Kerja di

Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor” sebagai salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua

pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses

penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. sebagai dosen Pembimbing

Utama, terimakasih atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat yang telah

diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi.

iii

5. Bapak Basuki Wibowo, S.E., M.Si., Akt sebagai dosen Pembimbing

Pendamping, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saran-

sarannya selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi.

6. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku dosen penguji, terimakasih

atas saran dan masukan yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi

ini.

7. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. sebagai dosen Pembimbing

Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat

sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.

8. Kedua orangtuaku tercinta, Papa Syahrum Agung dan Mama Erniwas yang

senantiasa memberikan do’a, nasihat, dan dukungan kepada penulis.

Terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama

ini.

9. Adikku Syahni Erpa Repa yang selalu memberikan do’a dan dukungannya.

10. Yang tersayang, Ika Puji Lestari, yang selalu mendo’akan, memberikan

semangat, dukungan, kesabaran, kebaikan, dan selalu mengingatkan penulis.

11. Para Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan

kemahasiswaan.

12. Teman-teman seperjuangan di program STAR-BPKP S1 Akuntansi Batch 1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas

kebersamaannya dan semoga kita selalu sukses mencapai impian-impian yang

lebih baik.

iv

13. Donny dan teman-teman almamater lainnya di Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam

penyusunan skripsi ini.

14. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari

Allah SWT. Amin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 8 November 2016Penulis,

Ersya Resya Ranilhaj

v

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian.......................................................... 5

1.2.1 Tujuan Penelitian ............................................................... 5

1.2.2 Manfaat Penelitian ............................................................. 6

1.2.2.1 Manfaat Teoritis .................................................. 6

1.2.2.2 Manfaat Praktis .................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori ................................................................................ 8

2.1.1 Teori New Public Management ......................................... 8

2.1.2 Teori Entitas (Entity Theory) ............................................. 9

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory) ...................................... 11

2.1.4 Perkembangan Akuntansi Akrual ...................................... 13

2.2 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 17

2.3 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 19

2.4 Pengembangan Hipotesis .................................................................. 20

2.4.1 Tingkat Pendidikan Staf Keuangan .................................... 20

2.4.2 Pelatihan Staf Keuangan ..................................................... 21

2.4.3 Kualitas Teknologi Informasi ............................................. 22

2.4.4 Latar Belakang Pendidikan Pimpinan ................................ 22

2.4.5 Pengelolaan Aset Tetap ...................................................... 23

vi

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian .............................................................. 25

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian .......................................................................................... 27

3.3 Metode Analisis Data........................................................................ 35

3.3.1 Uji Validitas.......................................................................... 353.3.2 Uji Reliabilitas ...................................................................... 353.3.3 Uji Asumsi Klasik ................................................................ 36

3.3.3.1 Uji Heteroskedastisitas ........................................... 36

3.3.3.2 Uji Multikolinieritas ............................................... 36

3.3.4 Analisis Regresi Berganda .................................................... 37

3.3.5 Pengujian Hipotesis .............................................................. 37

3.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi ...................................... 37

3.3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ........................... 38

3.3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) ......... 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data ................................................................................ 39

4.2 Statistik Deskriptif ........................................................................... 41

4.2.1 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Tingkat Pendidikan

Staf Keuangan (X1) ............................................................. 41

4.2.2 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Pelatihan Staf

Keuangan (X2) ..................................................................... 42

4.2.3 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Kualitas Teknologi

Informasi (X3) ..................................................................... 43

4.2.4 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Latar Belakang

Pendidikan Pimpinan (X4) ................................................... 44

4.2.5 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Aset Tetap

(X5) ..................................................................................... 45

4.2.6 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Implementasi

Akuntansi Berbasis Akrual (Y) ........................................... 46

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Data .................................................. 47

4.3.1 Uji Validitas ......................................................................... 47

vii

4.3.2 Uji Reliabilitas ..................................................................... 49

4.4 Uji Asumsi Klasik ........................................................................... 50

4.4.1 Uji Multikolinieritas ............................................................ 50

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas ......................................................... 51

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis ................................................................ 52

4.5.1 Pengujian Model .................................................................. 52

4.5.1.1 Koefisien Determinasi ........................................... 52

4.5.1.2 Uji Statistik F ......................................................... 53

4.5.2 Hasil Uji Hipotesis .............................................................. 54

4.6 Pembahasan...................................................................................... 57

4.6.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Terhadap

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual ........................... 57

4.6.2 Pengaruh Pelatihan Staf Keuangan Terhadap Implementasi

Akuntansi Berbasis Akrual................................................... 58

4.6.3 Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Implementasi

Akuntansi Berbasis Akrual .................................................. 59

4.6.4 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pimpinan Terhadap

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual ........................... 60

4.6.5 Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Implementasi

Akuntansi Berbasis Akrual .................................................. 61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 635.2 Keterbatasan Penelitian…………………….……………………..... 64

5.3 Saran …………………………….………………………………..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL

Tabel:

Halaman

2.1 Data Penelitian Terdahulu......................................................................... 18

3.1 Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor................................... 25

3.2 Operasional Variabel ................................................................................. 31

3.3 Skor Penilaian Menggunakan Skala Likert .............................................. 35

4.1 Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner.................................................... 39

4.2 Demografi Responden ............................................................................... 40

4.3 Hasil Statistik Variabel Tingkat Pendidikan Staf Keuangan..................... 41

4.4 Hasil Statistik Variabel Pelatihan Staf Keuangan ..................................... 42

4.5 Hasil Statistik Variabel Kualitas Teknologi Informasi.............................. 43

4.6 Hasil Statistik Variabel Latar Belakang Pendidikan Pimpinan ................ 44

4.7 Hasil Statistik Variabel Pengelolaan Aset Tetap ...................................... 45

4.8 Hasil Statistik Variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual .......... 46

4.9 Hasil Uji Validitas Mengenai Pelatihan Staf Keuangan ........................... 48

4.10 Hasil Uji Validitas Mengenai Kualitas Teknologi Informasi................... 48

4.11 Hasil Uji Validitas Mengenai Pengelolaan Aset Tetap ........................... 48

4.12 Hasil Uji Validitas Mengenai Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 49

4.13 Hasil Uji Reliabilitas ................................................................................ 49

4.14 Hasil Uji Multikolinieritas........................................................................ 50

4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................................... 51

4.16 Koefisien Determinasi .............................................................................. 52

4.17 Hasil Uji Statistik F .................................................................................. 53

4.18 Hasil Uji Parameter Individual ................................................................. 54

4.19 Hasil Uji Hipotesis.................................................................................... 56

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar:Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran................................................................................... 20

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Kuesioner penelitian

2. Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden

3. Hasil Olah Data di SPSS

1. Statistik Deskriptif

1.1 Variabel Tingkat Pendidikan Staf Keuangan

1.2 Variabel Pelatihan Staf Keuangan

1.3 Variabel Kualitas Teknologi Informasi

1.4 Variabel Latar Belakang Pendidikan Pimpinan

1.5 Variabel Pengelolaan Aset Tetap

1.6 Variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

2. Uji Hipotesis

2.1 Analisis Regresi Berganda

2.2 Koefisien Determinasi

2.3 Uji F

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik di seluruh dunia sudah lama bergerak dalam

strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka

memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan,

efisiensi dan efektifitas. Perubahan manajemen sektor publik tersebut kemudian

dikenal dengan istilah New Public Management (NPM).

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik

bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan

dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk

memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik

manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti

pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan

perusahaan publik (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula

perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari

akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut

diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi

2

memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran

keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna

dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et al,

2007).

Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan negara

dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan negara

(UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Salah satu ketentuan dalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu

mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis

penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara

disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah

(PP) yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu ciri pokok dari

perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi

basis akrual. Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat

transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat

aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi

pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan

kewajiban.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual

paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut. Hingga terbit

3

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005. Pada PP No. 71 Tahun

2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (full accrual)

diundur sampai dengan tahun 2014.

Penelitian mengenai Akuntansi akrual di Indonesia diantaranya dilakukan

oleh Solikhin (2007) yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih kurang

atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara penelitian sebelumnya

di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada

organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi

berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah besar kelemahan dan masalah

(masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang

menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi

basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap

(Christiaens, 2001; Guthrie, 1998; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet,

2003; Alijarde, 1997).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Stamatiadis, et al. (2009) di Yunani

dan penelitian Kusuma (2013) yang mengukur sampai sejauh mana tingkat adopsi

reformasi akuntansi akrual pada sektor publik dan menghubungkan tingkat

kepatuhan (compliance) akuntansi akrual dengan faktor-faktor kontigensi yang

ada pada organisasi sektor publik tersebut. Hasil penelitian Stamatiadis, et al.

(2009) menunjukkan tingkat adopsi akuntansi akrual pada sektor publik di Yunani

yang cukup rendah setelah enam tahun peraturan tentang hal tersebut ditetapkan.

Penelitian tersebut juga menunjukkan faktor-faktor kontigensi yang terbukti

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat adopsi akuntansi akrual

4

diantaranya adalah tingkat pendidikan staf, pelatihan, dan kualitas teknologi

informasi. Juga terdapat faktor yang terbukti tidak memiliki pengaruh yang

signifikan yaitu faktor pengalaman, pendidikan pimpinan dan ukuran organisasi.

Berbeda dengan Stamatiadis, et al. (2009) yang menggunakan rumah sakit di

Yunani, penelitian ini menggunakan instansi pemerintah pusat yang berada di

daerah (satuan kerja) di Indonesia, karena satuan kerja merupakan ujung tombak

pemerintah pusat di daerah dan berkaitan langsung dengan setiap penerapan

peraturan-peraturan baru dalam hal ini yaitu penerapan sistem akuntansi berbasis

akrual.

Alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada

pemerintah pusat ini perlu dilakukan adalah konsep akuntansi akrual di

lingkungan pemerintah pusat baru dimulai pada tahun 2015, sehingga hasil

pemeriksaan laporan keuangan tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) yang menilai pencatatan akuntansi berbasis akrual baru akan terlihat pada

sekitar bulan Agustus hingga Oktober tiap tahunnya. Di samping itu juga, belum

adanya penelitian yang menjelaskan kondisi satuan kerja di wilayah kerja KPPN

Kota Bogor saat persiapan dan setelah memulai implementasi akuntansi berbasis

akrual.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang

berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem

ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-

faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem

akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting.

Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada

5

pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor

yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia

seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang

pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi,

maupun faktor situasional lainnya seperti pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menguji kembali sampai

sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual dan menguji pengaruh dari

faktor-faktor sumber daya manusia, teknologi informasi, organisasional dan

situasi sekitarnya terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah.

Oleh karena itu, penulis mengangkat topik yang berjudul ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI AKUNTANSI

AKRUAL PADA UNIT SATUAN KERJA WILAYAH KERJA KPPN KOTA

BOGOR.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi

pemerintah berbasis akrual, yaitu sebagai berikut:

a. Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan staf keuangan dengan

tingkat penerapan akuntansi akrual.

b. Mengetahui hubungan pelatihan staf keuangan dengan tingkat penerapan

akuntansi akrual.

6

c. Mengetahui hubungan teknologi informasi dengan tingkat penerapan

akuntansi akrual.

d. Mengetahui hubungan latar belakang pendidikan pimpinan yang berorientasi

bisnis dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.

e. Mengetahui hubungan pengelolaan aset tetap dengan tingkat penerapan

akuntansi akrual.

1.2.2 Manfaat penelitian

1.2.2.1 Manfaat Teoritis

- Memberikan masukan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya,

khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan tingkat pendidikan dan

pelatihan staf keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, latar belakang

pendidikan pimpinan, serta pengelolaan aset tetap dan sejauh mana faktor-

faktor tersebut berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis

akrual.

- Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai

pemanfaatan tingkat pendidikan dan pelatihan staf keuangan, pemanfaatan

teknologi informasi, latar belakang pendidikan pimpinan, serta

pengelolaan aset tetap dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh

terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.yang diaplikasikan pada

dunia kerja.

7

1.2.2.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat

pendidikan dan pelatihan staf keuangan, pemanfaatan teknologi informasi,

latar belakang pendidikan pimpinan, serta pengelolaan aset tetap yang

diterapkan oleh satuan kerja.

- Memberikan manfaat bagi organisasi khususnya satuan kerja

Dinas/Kantor/Badan yang ada di wilayah kerja KPPN Kota Bogor untuk

mempertimbangkan dampak penggunaan tingkat pendidikan dan pelatihan

staf keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, latar belakang pendidikan

pimpinan, serta pengelolaan aset tetap terhadap implementasi akuntansi

berbasis akrual dan mendorong setiap organisasi untuk memanfaatkan

faktor-faktor tersebut untuk membantu meningkatkan implementasi

akuntansi berbasis akrual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori New Public Management

Tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru

yang sering disebut New Public Management (NPM) (Hood, 1991). Walaupun

juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzelay,

1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara

umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai

awal mula paradigma alternatif.

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik

bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan

dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk

memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik

manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti

pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-

perusahaan publik (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula

perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari

akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut

9

diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi

memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran

keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna

dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et al,

2007).

Dalam konteks NPM dan mengikuti contoh dari sejumlah negara lain di

seluruh dunia, pemerintah Indonesia juga mengalami sejumlah perubahan

akuntansi keuangan dan reformasi keuangan negara dalam rangka memenuhi

tantangan globalisasi yang meningkat.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan

membandingkan secara obyektif adopsi dan implementasi aktual dari sistem

akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana

penerapan akuntansi akrual dan menguji dampak dari berbagai faktor yang

berpotensi berpengaruh pada tingkat adopsi reformasi akuntansi akrual.

2.1.2 Teori Entitas (Entity Theory)

Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005),

dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha

ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya

terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan

kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang

akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan

keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat

10

pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium

pertanggungjawabannya.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep

entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah

perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap

kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib

menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum

tersebut, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dibakukan dan

dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, sebagai berikut:

1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna

barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Satuan kerja sebagai unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau

mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan

akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan

keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut

disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam

rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

11

Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi apabila

unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam

PSAP 11 paragraf 15 yang mengatakan :

”Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan

laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang

ditujukan kepada entitas pelaporan”

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, satuan kerja sebagai entitas

akuntansi dan faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut menjadi objek

penelitian, mulai dari sumber daya manusia, teknologi informasi dan faktor

situasional lainnya. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti, karena diharapkan

dapat memberikan gambaran yang lebih nyata terkait kesuksesan dalam

implementasi akuntansi akrual pada akuntansi pemerintahan di Indonesia.

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976)

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau

lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa

untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang

pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dari

pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen karena agen tidak dalam

kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan principal, tetapi mempunyai

kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan

kepentingan pemilik.

12

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory.

Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan

(Syukriy Abdullah, 2006). Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan

dalam organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern

didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama

dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi

sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990)

menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu

pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen

kebijakan publik.

Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002) menjelaskan

bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah

(pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk

meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas

dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan

pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara

masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent. Penggunaan basis

akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan

sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal.

Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang mendapat

mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Juga sesuai dengan amanat

undang-undang bahwa laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan basis

13

akrual. Tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja dapat menjadi salah

satu tolok ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai agen kepada

masyarakat sebagai prinsipal.

2.1.4 Perkembangan Akuntansi Akrual

Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan

terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan

adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan

keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-

undang tersebut menyebabkan kebutuhan mendesak akan standar akuntansi

sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan

opini audit. Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah laporan keuangan

yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam

Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan

Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP

melalui proses baku penyusunan (due process).

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan

14

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna

laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut,

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan

tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja

dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas

dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat

sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum

dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual

menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan

paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 perlu diganti. Kemudian sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

2010 yang meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut dan

berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas,

yaitu mulai akhir tahun 2010. Sedangkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada

15

Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk

menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dilaksanakan sesuai dengan

jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP tersebut, yaitu

sampai dengan akhir tahun 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis

Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan

menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan

dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual

dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku

kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan

pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan

salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding

dengan manfaat yang diperoleh.

Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis

Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas

melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan,

dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.

Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang

ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Widjajarso (2008)

menjelaskan alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah,

antara lain:

16

a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya

transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi

tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.

b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk

menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.

c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat

diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Perkembangan hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan berbagai

peraturan untuk menjalankan kebijakan akuntansi berbasis akrual di seluruh

satuan kerja Kementerian/Lembaga pemerintah, termasuk Peraturan Menteri

Keuangan mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah, hingga

berbagai peraturan mengenai pelaporan dan reviu laporan keuangan yang sudah

menerapkan akuntansi berbasis akrual di seluruh Kementerian/Lembaga.

Salah satu kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kondisi

pemerintah yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk

menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintahan

yang disusun berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, namun belum sepenuhnya

sesuai dengan PP tersebut (masih banyak laporan keuangan yang mendapat opini

disclaimer dari BPK RI). Oleh karena itu, sampai sejauh mana implementasi

akuntansi akrual pada pemerintah khususnya di tingkat satuan kerja saat ini dan

faktor-faktor yang meliputi sumber daya manusia dan organisasi dari satuan kerja

tersebut, menjadi objek penelitian ini yang diharapkan memberikan gambaran

yang lebih tepat atas penerapan akuntansi akrual pada pemerintah.

17

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi antara lain :

a. Kusuma (2013) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja di wilayah kerja

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I.

Penelitian ini mendapat hasil bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual

dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun tidak

terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas

teknologi informasi, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan,

dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

b. Stamatiadis (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan

signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi, dan kualitas teknologi

informasi terhadap tingkat kepatuhan akuntansi akrual, serta tidak ada

pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan pimpinan dan

ukuran organisasi terhadap tingkat kepatuhan akuntansi akrual.

c. Adventana (2014) menunjukkan sumber daya manusia dan teknologi

informasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan

penerapan SAP berbasis akrual.

d. Daud (2014) menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan evaluasi

pengelolaan aset daerah, maka penerapan prinsip akuntansi yang

dilaksanakan di DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara akan rendah.

Selain itu diketahui juga bahwa setiap kali DPPKAD melakukan evaluasi

pengelolaan aset maka akan diikuti oleh peningkatan pelaksanaan prinsip

18

akuntansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset

berpengaruh kepada pelaksanaan prinsip akuntansi.

e. Hasibuan (2015) menganalisis pengaruh penerapan penuh akuntansi

berbasis akrual pada pemerintah Kota Medan. Sumber daya manusia

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan akuntansi

berbasis akrual. Hasil penelitian juga menunjukkan kualitas teknologi

informasi berpengaruh negatif dan signifikan.

Tabel 2.1

Data Penelitian Terdahulu

No. Judul PenelitiTahun

PenelitianHasil Penelitian

1. Analisis Faktor-Faktor YangMempengaruhi TingkatPenerapan Akuntansi AkrualPada Pemerintah

Kusuma 2013 1. Pelatihan staf keuanganmempengaruhi tingkatpenerapan akuntansi akrual.

2. Tingkat pendidikan staf ,kualitas teknologi informasi,latar belakang pendidikanpimpinan, dan ukuran satuankerja tidak berpengaruh padatingkat penerapan akuntansiakrual.

2. Assessing AccrualAccounting Reform in GreekPublic Hospitals: AnEmpirical Investigation

Stamatiadis,et al.

2009 1. Faktor tingkat pendidikanstaf, pelatihan, dan kualitasteknologi informasimemiliki pengaruh positifdan signifikan terhadaptingkat adopsi akuntansiakrual.

2. Faktor pengalamanmenjalani basis akrual,pendidikan pimpinan danukuran organisasi tidakmemiliki pengaruh yangsignifikan terhadap tingkat

19

adopsi akuntansi akrual.

3. Analisis Faktor-Faktor yangMempengaruhi pemerintahProvinsi DIY dalamImplementasi SAP BerbasisAkrual Menurut PP Nomor71 Tahun 2010

Adventana 2014 1. Faktor SDM danKomitmen Organisasiberpengaruh positif terhadapkesiapan penerapan SAPberbasis akrual.

2. Faktor teknologiinformasi dan tata carakomunikasi tidak memilikipengaruh terhadap kesiapanpenerapan SAP berbasisakrual.

4. Evaluasi Pengelolaan AsetDaerah Dan PengaruhnyaTerhadap Prinsip AkuntansiPada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan DanAset Daerah KabupatenGorontalo Utara

Daud 2014 Evaluasi pengelolaan asetdaerah berpengaruh padapenerapan prinsip akuntansiyang dilaksanakanDPPKAD KabupatenGorontalo Utara.

5. Analisis Penerapan PenuhPeraturan Pemerintah No. 71Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan(SAP) Berbasis Akrual(Kasus Pada PemerintahKota Medan)

Hasibuan 2015 1. Faktor SDM berpengaruhpositif terhadap penerapanpenuh akuntansi berbasisakrual.

2. Faktor teknologiberpengaruh secara negatifterhadap penerapan penuhakuntansi berbasis akrual.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran dalam bentuk diagram

skematik sebagai berikut:

20

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Tingkat Pendidikan Staf Keuangan

Secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan (Muzahid, 2014). Penyampaian laporan keuangan

pemerintah secara transparan dan akuntabel masih sulit diterapkan bagi aparatur

daerah, tepat waktu, dan disusun sesuai SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh

kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban

anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi (Zetra dalam Kusuma, 2009),

maka dari itu latar belakang pendidikan staf keuangan termasuk dalam peran

utama dalam penerapan sistem akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh

Stamatiadis (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan

antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan akuntansi

Tingkat pendidikan stafkeuangan (X1)

Pelatihan staf keuangan(X2)

Kualitas teknologiinformasi (X3)

Latar belakangpendidikan pimpinan(X4)

Pengelolaan aset tetap(X5)

Implementasi AkuntansiAkrual (Y)

21

akrual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), pendidikan staf

keuangan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat

penerapan akrual.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam penelitian ini dapat diambil

hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh positif terhadap

tingkat penerapan akuntansi akrual.

2.4.2 Pelatihan Staf Keuangan

Pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill

dan pengetahuan (Mangkunegara dalam Muzahid, 2014). Sedangkan Jucius dalam

Muzahid (2007) menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap proses

untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Menurut Ouda (2008), karyawan

yang tidak memiliki cukup informasi mengenai arah reformasi maupun yang tidak

diberdayakan untuk berkontribusi pada prosesnya, merupakan salah satu alasan

kegagalan reformasi akuntansi sektor publik. Penelitian oleh Stamatiadis, et al.

(2009) juga menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan akuntansi

akrual. Begitu juga dengan penelitian oleh Kusuma (2013) yang menjelaskan

adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pelatihan staf keuangan terhadap

implementasi akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam penelitian ini dapat diambil

hipotesis sebagai berikut:

22

H2: Pelatihan staf keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat

penerapan akuntansi akrual.

2.4.3 Kualitas Teknologi Informasi

Sejak reformasi keuangan negara, peranan teknologi informasi sudah sangat

membantu efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan

pengelolaan keuangan negara. Teknologi informasi meliputi komputer

(mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan

(internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan

dengan teknologi (Wilkinson et al. dalam Winidyaningrum, 2009). Penelitian

Stamatiadis, et al. (2009) memperlihatkan terdapat hubungan positif dan

signifikan antara kualitas teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi

akrual, sedangkan Kusuma (2013) menyebutkan pengaruh positif namun tidak

signifkan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Begitu pula pada

penelitian Ouda (2008), kualitas tinggi yang ada dalam sistem informasi

organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan

pelaksanaan inisiatif NPM.

Pembahasan ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut:

H3: Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap tingkat

penerapan akuntansi akrual.

2.4.4 Latar Belakang Pendidikan Pimpinan

Satuan kerja dapat memiliki pimpinan dengan berbagai macam latar

belakang pendidikan. Namun, yang dimaksud pimpinan disini adalah kepala tata

usaha atau kepala sub bagian yang mengelola keuangan satuan kerja atau dalam

23

peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disebut

dengan pejabat pembuat komitmen (PPK). Hasil penelitian sebelumnya tentang

reformasi organisasi menunjukkan bahwa pimpinan dengan latar belakang

administrasi yang dominan mungkin lebih cenderung untuk menganjurkan dan

mendukung inovasi administrasi yang menjanjikan untuk efisiensi dan efektivitas

manajerial lebih lanjut (Emsley et al, 2006;. Finkelstein dan Hambrick, 1996).

Penelitian oleh Sutisna (2004) menyatakan pengalaman pendidikan pimpinan

perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas penerapan akuntansi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji hubungan kedua variabel tersebut

dengan hipotesis sebagai berikut:

H4: Latar belakang pendidikan pimpinan satuan kerja berpengaruh

positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

2.4.5 Pengelolaan Aset Tetap

Aset tetap pada instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam

beberapa tahun terakhir, termasuk dalam penentuan opini hasil audit dari Badan

Pemeriksa atas laporan keuangan, yang meliputi penilaian atas pengelolaan

keuangan, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Tiga ruang lingkup tersebut berhubungan dengan pengelolaan aset

tetap. Ada lima permasalahan utama aset tetap Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu

masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan, masalah manajemen dalam

penggunaan, masalah penganggaran, masalah pengadaan dan penghapusan, serta

masalah perencanaan. Penyebab masalah ini timbul disebabkan sulitnya

menyelesaikan inventarisasi dan penilaian ulang karena lokasi aset tetap yang

tersebar, belum optimalnya pengamanan atas aset tetap yang dimiliki K/L, dan

24

belum optimalnya hasil sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan pada K/L pada

satuan kerjanya (Dewi, 2012).

Akuntansi berbasis akrual pada sektor publik mensyaratkan entitas

pemerintah untuk mengidentifikasi dan menilai aset untuk penyusunan neraca

keuangannya, dan selanjutnya membantu dalam pembuatan daftar aset di semua

departemennya. Maka dari itu, identifikasi aset serta permasalahannya sangat

penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual (Ouda, 2004).

Untuk itu hipotesis berikut dirumuskan:

H5: Pengelolaan aset tetap berpengaruh positif terhadap tingkat

penerapan akuntansi akrual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Populasi yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah satuan kerja-

satuan kerja dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Kota Bogor untuk tahun anggaran 2015. Berdasarkan daftar satuan kerja

yang didapat dari KPPN Kota Bogor, jumlah satuan kerja yang tercatat dalam

wilayah kerja KPPN Kota Bogor untuk tahun anggaran 2015 sebanyak 144 satuan

kerja.

Tabel 3.1Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor

No. Kementerian/Lembaga Jumlah Satker

1. Mahkamah Agung 7

2. Kejaksaan Agung 3

3. Kepresidenan 2

4. Kementerian Dalam Negeri 1

5. Kementerian Pertahanan 11

6. Kementerian Hukum dan HAM 7

7. Kementerian Keuangan 9

8. Kementerian Pertanian 24

9. Kementerian Perindustrian 3

10. Kementerian Perhubungan 1

26

11. Kementerian Pendidikan Nasional 1

12. Kementerian Kesehatan 6

13. Kementerian Agama 19

14. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1

15. Kementerian Sosial 3

16. Kementerian Kehutanan 10

17. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5

18. Kementerian Pekerjaan Umum 3

19. Badan Pusat Statistik 3

20. Badan Pertanahan Nasional 3

21. Kepolisian Negara RI 5

22. Badan Narkotika Nasional 4

23. Badan Meteorologi dan Geofisika 2

24. Komisi Pemilihan Umum 3

25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 6

26. Kementerian Negara PAN 1

27. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1

Jumlah Satuan Kerja 144

Dalam penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh satuan kerja

tersebut. Teknik dalam pemilihan sampel dilakukan secara simple random

sampling. Menurut Zainuddin (2011), simple random sampling atau acak

sederhana adalah teknik pengambilan sampel acak yang digunakan jika populasi

dianggap homogen berdasarkan kriteria tertentu.

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat pembuat komitmen (PPK)

dari satuan kerja yang menjadi sampel penelitian, dimana masing-masing satuan

kerja memiliki 1 (satu) orang PPK. Definisi PPK sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagai berikut:

27

“PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).”

Selain karena pengertian PPK di atas, pemilihan PPK sebagai responden

karena mereka sangat mengetahui dan memahami penerapan sistem akuntansi

akrual yang di dalam organisasi mereka, sehingga jawaban kuesioner dapat

diandalkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli. Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuesioner dari para

responden, yaitu para PPK dari semua satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kota

Bogor.

Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini

menggunakan metode survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan metode

survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner tersebut terdiri dari

satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga

pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada responden, yaitu para PPK dari

semua satuan kerja yang dijadikan sampel.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam variabel,

yaitu lima variabel independen dan satu variabel dependen.

28

Variabel Penelitian

1. Variabel Independen : Tingkat Pendidikan Staf Keuangan (X1)

Tingkat pendidikan staf keuangan yang dimaksud pada penelitian ini

adalah rata-rata tingkat pendidikan staf atau pegawai mulai dari jenjang

menengah atas (SMA) hingga pasca sarjana (S2). Pengukuran variabel

tingkat pendidikan staf keuangan mengacu pada penelitian Stamatiadis, et.

al. (2009) dan Kusuma (2013) yang menggunakan rasio untuk mengukur

rata-rata tingkat pendidikan staf keuangan. Dalam penelitian ini, rasio yang

digunakan adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Staf)12(

)1,0()3,0()16,0()21(

SMADPSS

SMADPSS

Keterangan:

S2 = jumlah staf dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2)

S1 = jumlah staf dengan tingkat pendidikan sarjana (S1)

DP = jumlah staf dengan tingkat pendidikan Diploma (D1/D3)

SMA = jumlah staf dengan tingkat pendidikan menengah atas (SMA)

Metode rasio tersebut digunakan untuk mendapatkan skor dari tingkat

pendidikan staf, sehingga dapat dibandingkan antar satuan kerja.

2. Variabel Independen : Pelatihan Staf Keuangan (X2)

Pendidikan dan pelatihan bagi pemakai merupakan faktor yang

penting dalam proses pengembangan sistem. Dengan adanya pendidikan dan

pelatihan ini pemakai dapat menggunakan kemampuannya untuk

29

mengidentifikasi kebutuhan informasi, kekuatan, dan kelemahan sistem

informasi tersebut (Wijayanti, 2011). Variabel ini menggunakan daftar

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian Wijayanti (2011).

3. Variabel Independen : Kualitas Teknologi Informasi (X3)

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi

apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan,

dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Adventana,

2012). Untuk mengukur kualitas teknologi informasi, variabel ini

menggunakan daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian

Adventana (2012).

4. Variabel Independen : Latar Belakang Pendidikan Pimpinan (X4)

Menurut Kusuma (2013), latar belakang pendidikan pimpinan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan yang berorientasi bisnis,

yaitu lulusan di bidang ekonomi, akuntansi atau manajemen. Sehingga

penggunaan penilaian dalam kuesioner menggunakan indikator secara

dikotomis, yakni 1 (satu) untuk latar belakang pendidikan pimpinan

berorientasi bisnis, dan 0 (nol) untuk latar belakang pendidikan pimpinan

selain berorientasi bisnis.

5. Variabel Independen : Pengelolaan Aset Tetap (X5)

Menurut Dewi (2012), ada 2 (dua) aturan yang menjadi dasar

pengelolaan aset tetap sejak dimulainya reformasi keuangan negara:

30

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

yang menjadi payung hukum tertinggi yang mengatur pengelolaan

Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari lingkup

perbendaharaan negara.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah yang memperbaharui Peraturan Pemerintah Nomor

6 tahun 2006. Peraturan pengelolaan aset tetap ini ikut mengubah

paradigma “penatausahaan barang/kekayaan milik negara” menjadi

“pengelolaan barang milik negara/daerah”.

Sehingga sebagian Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang

menjadi indikator penilaian variabel pengelolaan aset tetap dalam bentuk

pertanyaan kuesioner.

6. Variabel Dependen : Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah implementasi akuntansi

akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk mengetahui

seberapa besar implementasi akuntansi berbasis akrual, peneliti

menggunakan modifikasi atas daftar pernyataan kuesioner yang digunakan

Hasibuan (2015), dimana pernyataan-pernyataan tersebut berdasarkan

beberapa pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang mencakup

penerapan akuntansi berbasis akrual, serta pengakuan dan pencatatan

komponen pada laporan keuangan, sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010

tentang SAP berbasis akrual.

31

Untuk lebih jelasnya definisi operasional variabel, dimensi serta penyebaran

indikator dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2Operasional Variabel

JenisVariabel

KonsepVariabel Dimensi Indikator Item

Pelatihan StafKeuangan(X2)

Pendidikan danpelatihan bagipemakaimerupakanfaktor yangpenting dalamprosespengembangansistem. Denganadanyapendidikan danpelatihan inipemakai dapatmenggunakankemampuannyauntukmengidentifikasikebutuhaninformasi,kekuatan, dankelemahansistem informasitersebut(Wijayanti,2011).

1. Dukunganprogram pelatihan

2. Output daripelatihan

3. Jumlah pelatihanyang cukup

4. Dukungan biayapelatihan darikantor (satuankerja)/penyelenggara pelatihan

5. Perhatianpimpinanterhadappentingnyapelatihan

Adanya programpelatihan sistemakuntansi

Adanya manfaatdari pelatihan

Pelatihan yangcukup tersediajumlahnya

Adanya biayayang siapmendukungpelatihanpegawa/staf

Pimpinanmengakuipentingnyapelatihan

1

2

3

4

5

KualitasTeknologiInformasi(X3)

Teknologiinformasiadalah istilahumum yangmenjelaskanteknologiapapun yangmembantumanusia dalammembuat,mengubah,menyimpan,danmengkomunik

1. Dukunganperangkatteknologiinformasi

2. Aplikasi/softwarependukungsistem akuntansi

3. Dukunganjaringan internetuntuk komunikasidata

Satuan kerjamemilikikomputer yangcukup

Pengolahan datakeuanganmenggunakansoftware

Jaringaninternetterpasang dandigunakanuntuk

1

2

3

32

asikaninformasi(William danSawyer dalamAdventana,2012)

4. Komputerisasisistem akuntansi

5. Sistem informasimenghasilkanlaporan akuntansi

6. Pemeliharaanperangkatteknologiinformasi

7. Ketepatan waktupemeliharaan/perbaikan perangkat

komunikasi datakeuangan

Prosesakuntansi selalumenggunakankomputer/terkomputerisasi

Laporankeuangandihasilkan darisisteminformasi yangterintegrasi

Jadwalpemeliharaansecara teratur

Perangkat/peralatan yang rusakdiperbaiki tepatpada waktunya

4

5

6

7

PengelolaanAset Tetap(X5)

Menurut Dewi(2012),PeraturanPemerintahNomor 27 tahun2014 ikutmengatur danmenyeragamkanpengelolaan asettetap atauBMN/D.

1. Pasal 7 ayat 2)a

2. Pasal 7 ayat 2)b

3. Pasal 7 ayat 2)c

4. Pasal 7 ayat 2)i

5. Pasal 7 ayat 2)j

RencanakebutuhanBarang MilikNegara (BMN)

Permohonanpenetapan statuspenguasaanBMN

Pencatatan daninventarisasi,pemanfaatan,pengamanandanpemeliharaanBMN

PengawasandanpengendalianBMN

Penyusunan danpenyampaian

1

2

3

4

5

33

6. Pasal 84 ayat 2)

laporansemesteran dantahunan BMNkepadaPenggunaBarang

Pendaftaran danpencatatanpenggolongandan kodefikasidaftar BMN

6

ImplementasiAkuntansiBerbasisAkrual (Y)

Untukmengetahuiseberapa besarimplementasiakuntansiberbasisakrual, penelitimenggunakanmodifikasi atasdaftarpernyataankuesioner yangdigunakanHasibuan(2015), dimanapernyataan-pernyataantersebutberdasarkanbeberapapernyataanstandarakuntansipemerintahanyangmencakuppenerapanakuntansiberbasisakrual, sertapengakuan danpencatatankomponenpada laporankeuangan,sesuai dengan

1. Pasal 4 ayat (1)

2. PSAP No. 01PenyajianLaporanKeuangan

3. PSAP No. 02LaporanRealisasiAnggaranBerbasis Kas

4. PSAP No. 02LaporanRealisasiAnggaranBerbasis Kas

5. PSAP No. 03Laporan ArusKas

6. PSAP No. 01PenyajianLaporanKeuangan danPSAP No. 02Laporan

PenerapanStandarAkuntansiPemerintahBerbasis Akrual

Penyediaaninformasi posisikeuanganmelalui Neraca

Penyediaaninformasisumber, alokasidan penggunaansumber dayaekonomi

Ketaatanrealisasi sesuaianggarannya

Penyediaaninformasi, caramendanaiaktivitas danmemenuhikebutuhankasnya

Penyediaaninformasipotensipemerintahuntukmembiayai

1

2

3

4

5

6

34

PP Nomor 71tahun 2010tentang SAPberbasisakrual.

RealisasiBerbasis Kas

7. KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan(bagian Neraca)

8. KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan(bagianPendapatan)

9. KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan(bagian Beban)

10.KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan(bagian LaporanOperasional)

kegiatanpemerintah

Pencatatan dancara pengakuanakun-akun padaNeraca

Pencatatan dancara pengakuanakun-akunpendapatan

Pencatatan dancara pengakuanakun-akunBeban

PenyusunanLaporanOperasional

7

8

9

10

Berdasarkan tabel operasional mengenai variabel-variabel di atas, maka

pengukuran dan ukuran skala yang digunakan untuk pembuatan item kuesioner

adalah menggunakan skala likert di mana berisi pernyataan yang sistematis untuk

menunjukkan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Adapun yang dipakai

sebagai kuisioner data angket dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: Sangat

Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak

Setuju (STS).

Setiap pilihan akan diberikan skor/bobot nilai yang berbeda seperti tampak pada

tabel sebagai berikut:

35

Tabel 3.3Skor Penilaian Menggunakan Skala Likert

No. Keterangan Skor1.2.3.4.5.

Sangat Setuju (SS)Setuju (S)Kurang Setuju (KS)Tidak Setuju (TS)Sangat Tidak Setuju (STS)

54321

Sumber: Ghozali (2009)

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

Analisis Regresi Linear Berganda, metode ini menggambarkan suatu hubungan

dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel

lainnya (variabel dependen). Dalam pengolahan data, penelitian ini akan dibantu

dengan software IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

3.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner (Ghozali, 2009). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan

korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-

masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan,

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

3.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2009). Suatu kuesioner

36

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini

dilakukan dengan cara One Shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran One

Shot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Aplikasi SPSS

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach’s

Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach’s Alpha> 0,70 (dikutip oleh Ghozali, 2009).

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.3.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedatisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan

melihat nilai korelasi variabel independen dengan Unstandardized Residual. Jika

nilai signifikansi korelasi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

(Ghozali, 2009).

3.3.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai cutoff

37

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai

Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10.

3.3.4 Analisis Regresi Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis

statistik yakni analisis linear berganda (multiple regression analysis).

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Keterangan :

Y : Tingkat penerapan akuntansi akrual

X1 : Tingkat pendidikan staf keuangan

X2 : Pelatihan staf keuangan

X3 : Kualitas teknologi informasi

X4 : Latar belakang pendidikan pimpinan

X5 : Pengelolaan aset tetap

a : Konstanta

b1 sampai b5 : slope regresi atau koefisien regresi dari X1 sampai X6

e : Standard error, yaitu tingkat kesalahan praduga dalam

penelitian

3.3.5 Pengujian Hipotesis

3.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model

dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

38

menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel

dependen yang dinyatakan dalam adjusted R square (R2).

3.3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel

independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria

pengujian adalah:

1. Model regresi dapat digunakan jika nilai F-hitung > F-tabel

2. Model regresi tidak dapat digunakan jika nilai F-hitung < F-tabel

3.3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian adalah :

1. H0 diterima jika nilai signifikansi < α (0,05) dan thitung < ttabel

2. H0 ditolak jika nilai nilai signifikansi > α (0,05) dan thitung > ttabel

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini merupakan studi yang betujuan untuk mengetahui pengaruh

faktor-faktor implementasi akuntansi berbasis akrual pada unit satuan kerja di

wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bogor.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), yaitu

seluruh kepala tata usaha atau kepala subbagian yang mempunyai tugas untuk

mengelola keuangan satuan kerja yang bersumber dari dana APBN. Besarnya

sampel yang dapat mewakili populasi untuk diteliti adalah sebanyak 72 orang

responden PPK sebagai sampel yang diteliti. Metode analisis data dalam

penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat diketahui bahwa

variabel kualitas teknologi informasi dan pengelolaan aset tetap berpengaruh

positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Variabel tingkat

pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, dan latar belakang pimpinan

tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada unit

satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kota Bogor.

64

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya dengan menggunakan

metode survei kuesioner, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan

persepsi masing-masing responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner.

2. Pertanyaan kuesioner dalam variabel tingkat pendidikan staf belum merinci

pada latar belakang pendidikan dan variabel latar belakang pendidikan

pimpinan belum merinci pada tingkat pendidikan, serta pertanyaan

kuesioner dalam implementasi akuntansi berbasis akrual belum

menggunakan seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dari

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

2. Lokasi satuan kerja yang cukup jauh dijangkau dan terbatasnya jumlah

pejabat penatausahaan keuangan yang dapat ditemui, menyebabkan

penelitian ini hanya mendapatkan 72 responden.

3. Responden penelitian ini dibatasi hanya pada pejabat pembuat komitmen

(PPK), sehingga jawaban kuesioner masih terbatas pada pemahaman

implementasi menurut PPK saja, tidak termasuk pejabat atau staf lainnya di

satuan kerja.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan jenis metode penelitian

lainnya atau memodifikasi pertanyaan kuesioner serta menambah jumlah

dan lokasi sampel untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik atau

dapat dibandingkan.

65

2. Diharapkan bagi unit satuan kerja, lebih meningkatkan kualitas informasi

teknologi dan pengelolaan aset tetap, karena hasil penelitian menunjukan

bahwa kualitas informasi teknologi dan pengelolaan aset tetap berpengaruh

terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.

3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan faktor lain

dalam rangka meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrual, seperti

perubahan gaya kepemimpinan, rekomendasi perbaikan sistem akuntansi

dari koordinator satuan kerja, dan hasil pengawasan atau pemeriksaan dari

auditor internal maupun eksternal.

4. Penelitian selanjutnya dapat menambah jenis responden lainnya pada satuan

kerja, seperti pejabat lainnya atau staf satuan kerja untuk mendapatkan hasil

penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adventana, G.A., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PemerintahProvinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP Nomor.71 tahun 2010. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Alijarde, M., 1997. The usefulness of financial reporting in Spanish localgovernments. Financial Accountability & Management, 13(1), pp.17-34.

Azwar, Saifuddin. 2008. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Carlin, T. and Guthrie, J., 2003. Accrual output based budgeting systems in AustraliaThe rhetoric-reality gap. Public Management Review, 5(2), pp.145-162.

Christiaens, J., 1999, Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: AnEmpirical Investigation, Financial Accountability & Management, 15(1), pp.21-40.

Christiaens, J., 2001. Converging new public management reforms and divergingaccounting practices in Flemish local governments. Financial Accountability& Management, 17(2), pp.153-170.

Cohen, S., Kaimenaki E. and Zorgios, Y., 2007, Assessing IT as a Key Success Factorfor Accrual Accounting Implementation in Greek Municipalities, FinancialAccountability and Management, 23, 1, pp. 91-111.

Daud, M. 2014. Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Dan Pengaruhnya TerhadapPrinsip Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah Kabupaten Gorontalo Utara. Jurusan Akuntansi Universitas NegeriGorontalo.

Dewi, HG. 2012. Analisis Hasil Audit BPK-RI Atas Aset Tetap pada LaporanKeuangan Kementerian/Lembaga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Emsley, D., Nevicky, B. and Harisson, G., 2006. Effect of cognitive style andprofessional development on the initiation of radical and non-radicalmanagement accounting innovations, Accounting and Finance, 46, 2, pp. 243-264.

Finkelstein, S. and Hambrick, D. C., 1996, Strategic leadership: Top Executives andtheir effects on Organizations, St. Paul MN: West.

Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.BP Undip, Semarang.

Guthrie, J., 1998, ‘Application of Accrual Accounting in the Australian Public Sector- Rhetoric or Reality?’, Financial Accountability & Management, 14(1), pp. 1-19.

Hasibuan, D. R. 2015 .Analisis Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah No. 71Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Hodges, R. and Mellett, H., 2003. Reporting public sector financial results. PublicManagement Review, 5(1), pp.99-113.

Hood, C., 1995, The New Public Management in the 1980s: Variations on the Theme,Accounting Organizations and Society, 20, 2 & 3, pp. 93–109.

Kusuma, MIY. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi TingkatPenerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah. Skripsi Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Diponegoro.

Krumwiede K., 1998. The implementation stages of activity-based costing and theimpact of contextual and organizational factors, Journal of ManagementAccounting Research, 10, pp. 239-277.

Laughlin, R. and Pallot, J., 1998, Trends, patterns and influencing factors: somereflections. in Olson, O., Guthrie, J., Humphrey, C. (Eds), DebatingInternational Developments in New Public Financial Management, CappelenAkademisk Forlag, Oslo, pp. 376-399.

Mardiasmo. 2000. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.

Muzahid, M., 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan LamaPengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. SkripsiPoliteknik Negeri Lhokseumawe.

Ouda, H., 2004. Basic requirements model for successful implementation of accrualaccounting in the public sector. Public Fund Digest, 4(1), pp.78-99.

Ouda, H., 2008, Towards a Generic Model for Government Sector Reform: the NewZealand Experience, International Journal on Governmental FinancialManagement, 8, 2, pp. 78-100.

Robbins, W.A. and Austin, K.R., 1986, Disclosure quality in governmental financialreport: An assessment of the appropriateness of a compound measure, Journalof Accounting Research, 24, 2, pp. 412-421.

Stamatiadis, F., Eriotis, N. And Vasiliou, D., 2009, Assessing Accrual AccountingReform in Greek Public Hospitals: An Empirical Investigation. InternationalJournal of Economic Science and Applied Research, 4, 1, pp 153-184.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan AtasPMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara.

Wijayanti, R., 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh TerhadapImplementasi Sistem Akuntansi Instansi (Survey Pada Kementerian SosialRepublik Indonesia). Tesis Fakultas Ekonomi dan Komunikasi UniversitasBina Nusantara.

Winidyaningrum, C., 2009. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan PemanfaatanTeknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan PelaporanKeuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening PengendalianIntern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten). TesisFakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Zainuddin, M., 2011. Metodologi penelitian kefarmasian dan kesehatan. Surabaya:Airlangga University Press.