1 BAB IV ANALISIS DINAMIKA MASUKNYA TIMOR LESTE UNTUK MENDAPATKAN STATUS KEANGGOTAAN PENUH DALAM ASEAN Agar dapat memahami sub bab ini, penulis akan menyajikan hasil temuannya secara bertahap dengan tujuan pembaca dapat memahami keadaan faktual Timor Leste. Sajian data akan dimulai dengan memaparkan lepasnya Timor Leste dari Indonesia, keadaan domestik Timor Leste, politik luar negeri Timor Leste dengan negara-negara anggota ASEAN, dan diakhiri dengan hubungan Timor Leste dengan negara-negara diluar ASEAN. Pada bagian kedua penulis akan memaparkan mengenai sejarah ASEAN, prinsip dan aturan ASEAN, dan regionalisme khas ASEAN. Pada bagian akhir pemaparan ini penulis akan menyajikan analisisnya menggunakan teori konstruktivisme dan konsep regionalisme. Dinamika dapat dipahami sebagai tingkah laku yang dapat secara langsung memberikan pengaruh terhadap pihak lain secara timbal balik. Dalam dinamika terdapat interaksi dan ketergantungan antar anggota kelompok maupun anggota dengan kelompok secara menyeluruh. Dynamic is facts or concepts which refer to conditions of change, especially to forces (Santosa, Slamet, 2004:5). Secara sederhana dapat dipahami bahwa indikator dinamika politik terletak pada interaksi dan ketergantungan (interdependensi) antar aktor politik. 1.1 Lepasnya Timor Leste dari Indonesia Terhitung sejak tahun 1945 sejarah mencatat bahwa perang sipil masih berada dalam tatanan teratas konflik yang sedang dialami oleh berbagai negara. Hal ini biasa terjadi pada negara-negara baru di berbagai belahan dunia. Secara umum penyebab konflik dapat dibedakan menurut faktor-faktor penyebabnya, seperti konflik yang dialami oleh Timor Leste
30
Embed
ANALISIS DINAMIKA MASUKNYA TIMOR LESTE …...Terdapat tiga aktor politik yang berkompetisi pada saat itu, yaitu: Xanana Gusmao yang tidak lain adalah founder Timor Leste dengan partai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB IV
ANALISIS DINAMIKA MASUKNYA TIMOR LESTE UNTUK
MENDAPATKAN STATUS KEANGGOTAAN PENUH DALAM
ASEAN
Agar dapat memahami sub bab ini, penulis akan menyajikan hasil
temuannya secara bertahap dengan tujuan pembaca dapat memahami
keadaan faktual Timor Leste. Sajian data akan dimulai dengan memaparkan
lepasnya Timor Leste dari Indonesia, keadaan domestik Timor Leste, politik
luar negeri Timor Leste dengan negara-negara anggota ASEAN, dan
diakhiri dengan hubungan Timor Leste dengan negara-negara diluar
ASEAN. Pada bagian kedua penulis akan memaparkan mengenai sejarah
ASEAN, prinsip dan aturan ASEAN, dan regionalisme khas ASEAN. Pada
bagian akhir pemaparan ini penulis akan menyajikan analisisnya
menggunakan teori konstruktivisme dan konsep regionalisme.
Dinamika dapat dipahami sebagai tingkah laku yang dapat secara
langsung memberikan pengaruh terhadap pihak lain secara timbal balik.
Dalam dinamika terdapat interaksi dan ketergantungan antar anggota
kelompok maupun anggota dengan kelompok secara menyeluruh. Dynamic
is facts or concepts which refer to conditions of change, especially to forces
(Santosa, Slamet, 2004:5).
Secara sederhana dapat dipahami bahwa indikator dinamika politik
terletak pada interaksi dan ketergantungan (interdependensi) antar aktor
politik.
1.1 Lepasnya Timor Leste dari Indonesia
Terhitung sejak tahun 1945 sejarah mencatat bahwa perang sipil
masih berada dalam tatanan teratas konflik yang sedang dialami oleh
berbagai negara. Hal ini biasa terjadi pada negara-negara baru di berbagai
belahan dunia. Secara umum penyebab konflik dapat dibedakan menurut
faktor-faktor penyebabnya, seperti konflik yang dialami oleh Timor Leste
2
pasca memperkenalkan diri sebagai negara baru di Asia Tenggara (Dan
Smith, 2004:15).
Beberapa waktu sebelum memperoleh kedaulatan negaranya, Timor
Leste berkonflik dengan Indonesia. Konflik ini menjadi ‘sedikit’ agak rumit
dengan hadirnya Australia sebagai pihak mediator. Hal tersebut diakibatkan
campur tangan Australia justru membuat pihaknya secara tidak langsung
terlibat dalam konflik, dan cenderung ‘mempermudah’ Timor Leste
memperoleh kemerdekaan (Ichsan Malik, 2009).
Salah satu faktor yang pendukung Timor Leste yang membuat
pihaknya mengajukan diri untuk lepas dari bagian Indonesia adalah tidak
adanya kedekatan yang berarti dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Bahkan Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia setelah kehadiran
pasukan militer Indonesia pada tahun 1975.
Kehadiran Australia secara tidak langsung membuat pihaknya
menjadi aktor sekunder setelah melibatkan diri dalam proses referendum
tahun 1999. Campur tangan Australia nampak melalui dukungan politiknya
untuk Timor Leste di PBB, serta hadirnya tentara Australia sebagai pasukan
penjaga perdamaian PBB melalui UNMIT dan UNAMET.
1.2 Keadaan Domestik Timor Leste
1.2.1 Keadaan Sosial dan Demografi
Negara Timor Timur yang sekarang kita kenal dengan nama Timor
Leste ini mayoritas penduduknya didominasi oleh keturunan ras Malay
Polynesia (Melayu-Polinesia). Bahasa resmi yang digunakan untuk
berkomunikasi adalah bahasa Portugis dan Tetun. Bahasa Tetun masuk
dalam kategori bahasa Austronesian, yang sebagian besar bahasanya
merupakan kata serapan dari bahasa Portugis dan Indonesia. Tetapi secara
umum masyarakat Timor Leste paling sering menggunakan bahasa Tetun
untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari–hari (BBC UK, 2013).
3
1.2.2 Keadaan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri
Sejak resmi berdiri sebagai negara baru di tahun 1999 dibawah
pengawasan badan khusus PBB yang bernama UNAMET (United Nations
Mission in East Timor) dan benar–benar lepas dari Indonesia, nama Timor
Timur secara resmi berubah menjadi Republica Democratia de Timor Leste;
yang kemudian dikenal dengan Timor Leste. Namun begitu aktivitas
pemerintahan berikut penyelenggaraannya baru benar–benar berjalan pada
tanggal 20 Mei tahun 2002. Pada tahun ini juga Timor Leste resmi
bergabung menjadi negara anggota PBB (Ximenes, Alarico da Costa, 2011).
Timor Leste menjalankan betuk pemerintahan semi presidensial
dengan sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan fungsi yang
dijalankan, terdapat empat jenis lembaga tinggi negara yang dapat
dibedakan sebagai berikut:
1. Presiden Republik
2. Parlemen Nasional
3. Pemerintah
4. Lembaga Peradilan
Dengan dibentuknya lembaga tinggi tersebut pemerintah Timor
Leste berupaya untuk membangun bangsa dan negara yang demokratis.
Meski begitu negara yang baru merdeka ini sudah dihadapkan
dengan masalah stabilitas antar elit politik yang berkuasa pada saat itu.
Terdapat tiga aktor politik yang berkompetisi pada saat itu, yaitu: Xanana
Gusmao yang tidak lain adalah founder Timor Leste dengan partai politik
yang dominan pada saat itu (Fretilin). Praktek anarki kemudian sampai pada
puncaknya di tahun 2006 dengan mengakibatkan instabilitas pada bidang
politik, keamanan, dan ekonomi sampai dengan sekarang.
4.2.3 Keadaan Ekonomi
Menurut CIA World Factbook Timor Leste masuk dalam kategori
negara yang dependen dengan sumber daya minyak dan gas, dan
aktifitasnya banyak dipusatkan di Laut Timor (McBeth, John, 2010).
4
Pendapatan yang didapat dari aktifitas migas ini digunakan pemerintah
untuk pembangunan ekonomi jangka panjang, dan menyelamatkan
rakyatnya dari jerat kemiskinan. Pada tahun 2011 pemerintah Timor Leste
mencanangkan pembangunan strategis dengan nama Strategic Development
yang realisasinya akan dilaksanakan selama tahun 2011 sampai 2030.
Gagasan Strategic Development ini memprioritaskan kebijakannya pada
sektor migas.
Namun begitu seiring dengan berjalannya waktu kodisi
perekonomian Timor Leste tidak terlalu sesuai dengan harapan. Guna
meringankan beban yang harus ditanggung di bidang ekonomi, akhirnya di
tahun 2010 pihaknya menerima bantuan dana dari Amerika Serikat.
Pinjaman tersebut berjumlah 10 juta dollar AS dan ditujukan untuk
mengontrol keuangan negara. Pinjaman tersebut benar–benar dimanfaatkan
oleh Timor Leste dalam aktifitas perekonomian negaranya, dibuktikan
dengan jumlah keseimbangan pendapatan negara yang mencapai 10 juta
dollar AS pada akhir tahun 2011 (Timor Leste Country Brief, 2012).
1.3 Politik Luar Negeri Timor Leste
Terhitung sejak Timor Leste diakui statusnya sebagai negara yang
berdaulat, pihaknya terus mengupayakan pengakuan de facto dan de jure di
dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Timor Leste banyak
dipengaruhi oleh penentuan politik luar negeri negaranya. Terciptanya
politik luar negeri Timor Leste tidak lepas dari tatanan struktur politik,
ideologi, ekonomi, kepribadian nasional, sejarah, budaya, dan letak
goegrafis negaranya (Suffri Yusuf, 1989). Kebijakan politik luar negeri
tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Demokratis
Timor Leste pada pasal ke-8, ayat yang ke-2 mengenai hubungan
internasional, yang berbunyi demikian:
“…The Democratic Republic of East Timor shall establish relations of
friendship and cooperation with all other peoples, aiming at the peaceful
settlement of conflicts, the general, simultaneous and controlled disarmament, the
establishment of a system of collective security and establishment of a new
5
international economic order capable of ensuring peace and justice in the
relations among peoples…”
Melalui pasal tersebut dapat kita pahami bersama bahwa Timor
Leste hendak membangun hubungan kerja sama dengan negara lain, dengan
harapan tercapainya penyelesaian konflik dengan cara yang damai,
pelucutan senjata, serta berupaya untuk mewujudkan suatu sistem
pengamanan bersama dalam tatanan ekonomi yang baru guna menjamin
perdamaian dan keadilan dalam skema kerja sama antar bangsa.
Guna membina hubungan internasionalnya, Timor Leste berfokus
untuk membangun kerja sama dengan negara-negara terdekatnya seperti
Indonesia dan Australia. Sedangkan hubungan baik untuk mempererat
ikatan sejarah dan budaya dengan Portugal tetap dilakukan. Untuk
mendukung eksistensinya dalam tatanan internasional Timor Leste juga
gencar dalam membina hubungan diplomatik dengan negara-negara
ASEAN, serta negara-negara di Pasifik Selatan.
Perumusan kebijakan politik internasional tersebut merupakan
response Timor Leste terhadap situasi internasional yang mengalami
globalisasi dan terlibat dalam multipolarisme. Berangkat melalui
perumusan tersebut Timor Leste mulai membuka diplomasi politik untuk
membangun kekuatan dan posisi tawarnya dalam dunia internasional.
Diplomasi dan kebijakan politik luar negeri merupakan dua entitas
yang tidak dapat dipisahkan. Diplomasi dalam dunia internasional dipahami
sebagai suatu perpaduan antara majemen dan seni dalam membina
hubungan dengan aktor-aktor dalam dunia internasional dengan tujuan
mencapai kepentingan nasional. Upaya diplomasi umumnya dilakukan
dengan cara damai namun persuasif, sharing, hingga melakukan kunjungan
negara dan terlibat dalam aktifitas yang diadakan oleh masing-masing
pihak.
6
1.3.1 Hubungan Bilateral dengan Negara-Negara Anggota ASEAN
“..The Democratic Republic of East Timor shall maintain special ties of
friendship and co-operation with its neighbouring countries and the countries of
the region..”
Kutipan tersebut merupakan ayat ke 4 pasal 8 diatas. Melalui
pedoman tersebut Timor Leste mempunyai tekad yang kuat untuk
merealisasikan wacana bersatu dengan negara-negara lain di wilayah Asia
Tenggara. Kehadiran ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara
rupanya mampu menarik Timor Leste untuk semakin serius menyiapkan diri
menjadi salah satu anggota tetapnya. Agenda politik luar negeri Timor Leste
banyak difokuskan pada keikutsertaan negaranya dalam skema kerja sama
maupun agenda-agenda kegiatan ASEAN. ASEAN menjadi organisasi
kawasan yang digadang-gadang Timor Leste mampu memenuhi
kepentingan nasional dan pembangunan di berbagai aspek kehidupan
negaranya.
1.3.1.1 Hubungan Timor Leste dengan Indonesia
Salah satu negara anggota ASEAN yang hingga pada saat ini sangat
intens terlibat dalam skema kerja sama adalah Indonesia. Timor Leste yang
pernah menjadi bagian dari Indonesia berusaha untuk tidak melihat bayang-
bayang “luka masa lalu” guna mendapatkan dukungan status keanggotaan
penuhnya di ASEAN.
Pada tahun 2013 Presiden Timor Leste, Mr. Taur Matan Ruak
mengunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana
Merdeka. Timor Leste dan Indonesia membahas relasi dagang dan
dukungan berkelanjutan kehadiran Timor Leste dalam ASEAN. Melalui
pertemuan tersebut Indonesia menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan
jika di pada tahun-tahun mendatang memberikan informasi yang mampu
mendorong pembangunan ekonomi Timor Leste di kawasan Asia Tenggara
(Jakarta Post, 2013).
7
1.3.1.2 Hubungan Timor Leste dengan Thailand
Negara anggota kedua ASEAN yang mempunyai hubungan baik
dengan Timor Leste adalah Thailand. Dalam membina hubungan
persahabatannya baik Timor Leste maupun Thailand selalu mengedepankan
prinsip-prinsip yang diadopsi dari ASEAN. Keduanya menanamkan sikap
saling percaya, kekerabatan, saling memahami, dan melanjutan hubungan
tersebut kedalam sebuah kerangka kerjasama bilateral.
Pada tahun 2009 Mr. Abhisit Vejjajiva selaku Perdana Menteri
Thailand menjamu Presiden Timor Leste Dr. Jose Ramos-Horta di
Kementerian Luar Negeri Thailand lengkap dengan konferensi pers resmi.
Keduanya saling memuji keberhasilan hubungan bilateral yang sudah
dibina selama 7 tahun lamanya didepan awak media Thailand dan
internasional. Kebahagiaan tersebut merupakan bentuk sukacita Timor
Leste karena pada saat yang bersamaan kantor perwakilan negara tersebut
resmi dibuka. Kantor Kedutaan Besar Timor Leste berlokasi di Ibukota
Thailand, yakni Bangkok.
Dukungan Thailand untuk Timor Leste diperlihatkan ketika
Thailand berkesempatan menjadi ketua ASEAN di tahun 2012. Thailand
secara khusus mengundang Timor Leste hadir dalam 2nd Asia-Pacifis Water
Summit, 16th ASEAN Regional Forum, dan 42nd ASEAN Ministerial Meeting
(AMM). Melalui berbagai dukungan yang diwujudkan melalui berbagai
pertemuan tersebut, pihak Thailand melalui Perdana Menteri nya terbukti
secara penuh mendukung Timor Leste untuk menjadi negara anggota
ASEAN (Thai Government, 2012).
1.3.1.3 Hubungan Timor Leste dengan Filipina
Filipina merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang
menduduki peringkat ketiga untuk kedekatan hubungan bilateral negaranya
dengan Timor Leste. Hubungan hangat keduanya bermula ketika Timor
8
Leste mulai mencari pengakuan internasional bahwa negaranya sudah
berdiri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Pada tahun 2008 terbentuk perjanjian bilateral yang mencakup
foreign service training, pendidikan, serta kelautan dan perikanan.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Timor Leste Dr. Jose
Ramos-Horta dan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo (Nagpal,
Sahil, 2008).
Hubungan bilateral dengan Filipina pada masa kepemimpinan
Presiden Beniqno Aquino terus diupayakan oleh Timor Leste. Pada masa
kepemimpinannya Timor Leste berupaya untuk melanjutkan dan
memperkuat perjanjian yang telah dibentuk sebelumnya.
"On this note, allow me to express the Philippine’s support for Timor-
Leste’s bid to join the Asean (Association of Southeast Asian Nations) community.
We look forward to working more closely with you in the future in advancing
regional dialogue, which we know will redound not only to the growth of our
peoples and our countries, but will also contribute to the stability and continued
development of our region"
Peryantaan dukungan diatas merupakan wujud dukungan Filipina di
masa kepemimpinan Presiden Aquino III. Pernyataan tersebut
dikemukakan oleh Filipina dalam pertemuan 22nd ASEAN Summit yang
diadakan di Brunei Darussalam pada tahun 2013 (Philippine Daily Inquirer,
2013).
1.3.1.4 Hubungan Timor Leste dengan Vietnam
Berbicara mengenai hubungan bilateral Timor Leste dengan
Vietnam, negara ini memang menjadi target kegiatan diplomasi Timor
Leste. Hubungan diplomatik kedua negara ini dimulai ketika Timor Leste
merdeka di tahun 2002. Dalam membina hubungan diplomatiknya baik
Timor Leste maupun Vietnam sama-sama mengedepankan prinsip-prinsip
kekeluargaan melalui cara damai.
Salah satu kerjasama yang berhasil disepakati kedua negara ini
adalah “Framework Agreement on Technological and Economic
9
Cooperation” dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari potensi
masing-masing negara. Kerangka kerja sama tersebut ditandatangani oleh
Presiden Dr. Jose Ramos-Horta dan Presiden Nguyen Minh Triet pada
tahun 2010.
Melalui kesempatan tersebut Vietnam dan Timor Leste sepakat
untuk saling memberi dukungan dalam kegiatan diplomasi masing-masing
negara. Baik upaya diplomasi yang dibina dengan organisasi kawasan
maupun organisasi internasional. Pada tahun 2010 yang bertepatan dengan
momentum berdirinya Vietnam sebagai ketua ASEAN (2010 ASEAN
Chairmanship) pihaknya menyatakan dukungan kepada Timor Leste untuk
mendapatkan status keanggotaan penuhnya di ASEAN (etan.org, 2010).
1.3.1.5 Hubungan Timor Leste dengan Kamboja
Kamboja menjadi negara anggota ASEAN yang mendapatkan
kunjungan Timor Leste satu tahun setelah PBB mengakui eksistensi Timor
Leste di tahun 2002. Saat itu Presiden Dr. Jose Ramos-Horta dan beberapa
orang perwakilan dari Timor Leste mengunjungi Istana Kerajaan Kamboja
pada tahun 2003. Dalam kunjungan tersebut Timor Leste disambut hangat
oleh Raja Kamboja Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk, Perdana
Menteri Kamboja Samdech Hun Sen, dan Menteri Luar Negeri H.E. Mr.
Hor Namhong (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation,
Cambodia, 2014).
Dalam kesempatan tersebut Presiden Timor Leste dan Menteri Luar
Negeri Kamboja menyampaikan ide-ide mengenai pemberantasan
kemiskinan dan saran untuk pemerintahan Timor Leste yang saat itu baru
saja merdeka. Disinggung mengenai permohonan keikutsertaan Timor
Leste dalam ASEAN Regional Forum, Menteri Luar Negeri Kamboja
menyetakan ketidakberatannya atas permohonan tersebut.
Pada tahun 2010 Pemerintah Timor Leste kembali mengunjungi
Phnom Penh untuk membicarakan tentang aksesi tepat Timor Leste untuk
10
semakin “dekat” dengan ASEAN. Pembicaraan tersebut mendapatkan
tanggapan yang baik dari Perdana Menteri Kamboja, pihaknya tetap
mendukung Timor Leste untuk semakin “dekat” dengan ASEAN.
Kunjungan ini merupakan upaya preventive diplomacy, mengingat pada
tahun 2012 Kamboja akan mendapatkan giliran untuk menduduki ASEAN
Chairmanship. Melalui momentum tersebut dukungan Kamboja dinilai
sangat penting untuk meloloskan permohonan keanggotaan penuh Timor
Leste dalam ASEAN.
Awal permohonan tersebut disampaikan pihak Kamboja melalui
Juru Bicara pemerintah Khieu Kanharith menanggapinya secara diplomatis.
Pihaknya tidak akan memberi dukungan apapun sebelum mengetahui pasti
apakah Indonesia turut mendukung Timor Leste. Namun setelah
mengetahui bahwa Indonesia turut mendukung permohonan tersebut
akhirnya Kamboja menyatakan kesediaannya untuk mendukung Timor
Leste untuk bergabung dalam ASEAN.
“If Indonesia supports East Timor becoming a member of Asean then why
should any other Asean country be against it?”
Dr. Jose Ramos-Horta
1.3.1.6 Hubungan Timor Leste dengan Malaysia
Timor Leste di mata Malaysia merupakan suatu negara yang patut
diapresisasi karena kemajuan negaranya di kawasan Asia Tenggara.
Kemajuan yang paling nampak adalah pada penerapan good governance
negara tersebut. Timor Leste dianggap berhasil dalam hal pemeliharaan
stabilitas nasional dan perdamaian, pihaknya juga berhasil memanfaatkan
bantuan dari PBB dengan baik.
Melalui encapaian tersebut Malaysia menyatakan bahwa pihaknya
mendukung Timor Leste mengupayakn pembangunan, stabilitas keamaan,
dan penegakan hukum. Adapun bantuan yang diwujudkan oleh Malaysia
untuk Timor Leste adalah sebagai berikut:
11
1. Malaysian Defense Cooperation Program (MDCP)
2. Malaysia Technical Cooperation Program (MTCP)
3. Pelatihan Diplomatik yang diberi nama Institute of Diplomacy
and Foreign Relations (IDFR)
Sebagai wujud apresiasi bantuan yang diberikan Malaysia, Timor
Leste menjadikan Malaysia sebagai role model dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan negaranya (The Sun Daily, 2013).
Berbicara mengenai dukungan Malaysia terhadap permohonan
Timor Leste untuk bargabung dalam ASEAN, pihaknya menyatakan
dukungan tersebut dalam pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC)
tahun 2011 yang diadakan di Bali.
1.3.1.7 Hubungan Timor Leste dengan Laos
Timor Leste mulai benar-benar membina hubungan bilateralnya
dengan Laos pada tahun 2013. Meskipun sebenarnya kedua negara ini sudah
membina hubungan baik sejak Timor Leste merdeka di tahun 2002.
Kunjungan kenegaraan yang baru dilakukan oleh Timor Leste setelah
mengajukan permohonan untuk menjadi negara anggota ASEAN ke-11 di
tahun 2011. Bersama dengan perwakilan pemerintah lainnya Perdana
Menteri Xanana Gusmao berkunjung ke Laos pada bulan September 2013.
Perdana Menteri Gusmao dan delegasi lainnya disambut baik oleh
Perdana Menteri Laos Thingsing Thammavong. Dalam pertemuan tersebut
baik pihak Timor Leste maupun Laos sepakat untuk membina hubungan
bilateral dan nantinya juga terbuka untuk membina hubungan multilateral.
Di akhir pertemuan tersebut Perdana Menteri Thammavong menyatakan
dukungan Laos terhadap permohonan masuknya Timor Leste ke dalam
ASEAN sebagai wujud penghargaan atas sikap solidaritas dan kerangka
kerjasama regional yang telah terbentuk (Vientiane Times, 2013).
12
1.3.1.8 Hubungan Timor Leste dengan Myanmar
Hubungan bilateral Myanmar dan Timor Leste pertama kali
diprakarsai oleh Myanmar sejak tahun 2006 silam sebagai bagian dari
upaya-upaya peningkatan hubungan luar negerinya. Rupanya upaya
tersebut dimanfatkan dengan baik oleh Timor Leste untuk membina
hubungan diplomatik bersamaan dengan ditandatanganinya Agreement on
the Establishment of Diplomatic Ties oleh Menteri Luar Negeri Myanmar
dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Jose Luis Guterres pada tahun 2006
(Gaia Discovery, 2013).
Meskipun hubungan diplomatik Timor Leste dan Myanmar sempat
memanas, Myanmar menyatakan dukungannya terhadap permohonan
keanggotaan penuh Timor Leste dalam ASEAN. Dukungan tersebut
diamini perwakilan kedua negara saat berlangsungnya 43rd ASEAN Foreign
Ministers Meeting pada tahun 2010 di Hanoi, Vietnam (Rama, Karlon N,
2010)
1.3.1.9 Hubungan Timor Leste dengan Brunei Darussalam
Hubungan diplomatik Timor Leste dengan Brunei Darussalam
sebenarnya sudah berlangsung lama, akan tetapi keseriusan hubungan
tersebut baru benar-benar diwujudkan pada tahun 2012. Bidang kerja sama
yang menjadi prioritas Timor Leste adalah minyak dan gas (migas).
Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kerja sama tersebut bertambah
pada bidang olahraga, pendidikan, dan sosial budaya (The Brunei Times,
2012).
Satu tahun kemudian delegasi Timor Leste melalui Menteri Luar
Negeri Timor Leste Jose Luis Guterres menemui Menteri Urusan Luar
Negeri dan Perdagangan Brunei Yang Mulia Pangeran Mohamed Bolkiah.
Dalam kunjungannya tersebut selain membicarakan mengenai kerangka
kerja sama, kedua Menteri juga membicarakan permohonan masuknya
Timor Leste ke dalam ASEAN. Upaya preventif ini lagi-lagi dilakukan oleh
13
Timor Leste karena di tahun itu pula (2013) Brunei Darusalam menjabat
sebagai ASEAN Chairmanship. Sampai dengan saat ini Timor Leste tetap
mendapatkan dukungan Brunei Darussalam untuk permohonnya tersebut
(The Brunei Times, 2013).
1.3.1.10 Hubungan Timor Leste dengan Singapura
Singapura dan Timor Leste sudah menjalin kerja sama bilateral sejak
Timor Leste merdeka di tahun 2002. Pada tahun 2010 akhirnya Timor Leste
secara resmi membuka kantor perwakilannya di Singapura. Melalui Duta
Besar Timor Leste untuk Singapura Mr. Roberto Soares, pihaknya berharap
dapat membangun kerjasama ekonomi yang serius dengan Singapura.
Pada tahun 2013 Singapura menerima kunjungan dari Perdana
Menteri Xanana Gusmao. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh
Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Hasil yang didapatkan melalui
kunjungan tersebut adalah ditandatanganinya perjanjian Air Services
Agreement sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan udara untuk
mendukung aktifitas kerja sama yang telah dibina (Singapore Business
Review, 2013).
Terkait dukungan Timor Leste untuk permohonan keanggotaan
Timor Leste dalam ASEAN agaknya hal ini masih belum dapat diloloskan
oleh Singapura. Singapura mempunyai pandangan pribadi yang berbeda
dari negara-negara ASEAN lainnya. Jika dilihat melalui kacamata
Singapura, kapasitas Timor Leste dinilai belum cukup untuk bergabung
dalam ASEAN. Argumen tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam
keadaan domestik Timor Leste. Singapura mengungkapkan pendapatnya
bahwa Timor Leste “belum siap” untuk menyesuaikan diri dengan berbagai
macam tantangan dengan kompleksitas keanggotaan yang ada di ASEAN