ANALISIS DAMPAK PENENTUAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) (Studi Pada PDAM Kabupaten Tulungagaung dan PDAM Kabupaten Malang) Yana Anandasari Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Abstrak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengemban dua misi yaitu sebagai penyedia layanan publik dan sebagai institusi bisnis yang berusaha mendapatkan keuntungan (profit oriented). Salah satu indikator pengukuran kinerja PDAM dalam adalah aspek keuangan melalui laporan keuangan dapat dilihat kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan erat dengan optimalisasi pelayanan PDAM kepada masyarakat dan menjadi cerminan dari kinerja teknis serta kinerja administrasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisisi penentuan tarif air yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung dan PDAM Kabupaten Malang dan membandingkan kinerja keuangan kedua Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Penetapan besaran tarif air PDAM berpedoman pada Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum adalah tarif air PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 2.500 per m3 dan tarif air PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp 1.500 per m3. Hasil perbandingan kinerja aspek keuangan PDAM Kabupaten Malang dikatakan lebih baik dari PDAM Kabupaten Tulungagung dengan nilai Current Ratio, Profit Margin dan Retrun On Investmen (ROI) yang lebih tinggi dibanding PDAM Kabupaten Tulungagung dan nilai Operating Ratio PDAM Kabuapten Malang lebih rendah dari pada PDAM Kabupaten Tulungagung Kata Kunci : Tarif Air, kinerja Keuangan, Balance Scorecard, PDAM A. PENDAHULUAN Air merupakan sumber daya mineral yang sangat berharga dan menjadi kebutuhan pokok disetiap kegiatan makhluk hidup di bumi ini. Untuk menjaga dan mengelola sumber daya air yang dimiliki negara kesatuan Republik Indonesia dibentuklah dasar hukum tentang sumber daya air dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2004. Salah satu lembaga organisasi perangkat daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dibentuk berdasrakan Undang- Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, memiliki tujuan melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan meningkatkan penghasilan pemerintah daerah. Salah satu perusahaan daerah yang tergabung dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS DAMPAK PENENTUAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM)
(Studi Pada PDAM Kabupaten Tulungagaung dan PDAM Kabupaten Malang)
Yana Anandasari
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
Abstrak
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah (Pemda) yang mengemban dua misi yaitu sebagai penyedia layanan publik dan sebagai
institusi bisnis yang berusaha mendapatkan keuntungan (profit oriented). Salah satu indikator
pengukuran kinerja PDAM dalam adalah aspek keuangan melalui laporan keuangan dapat dilihat
kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan erat dengan optimalisasi pelayanan PDAM kepada
masyarakat dan menjadi cerminan dari kinerja teknis serta kinerja administrasi perusahaan.
Penelitian ini bertujuan menganalisisi penentuan tarif air yang dilakukan Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung dan PDAM Kabupaten Malang dan
membandingkan kinerja keuangan kedua Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan diskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan Penetapan besaran tarif air PDAM berpedoman pada
Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum adalah tarif air PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung
sebesar Rp 2.500 per m3 dan tarif air PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp 1.500 per m3. Hasil
perbandingan kinerja aspek keuangan PDAM Kabupaten Malang dikatakan lebih baik dari PDAM
Kabupaten Tulungagung dengan nilai Current Ratio, Profit Margin dan Retrun On Investmen (ROI)
yang lebih tinggi dibanding PDAM Kabupaten Tulungagung dan nilai Operating Ratio PDAM
Kabuapten Malang lebih rendah dari pada PDAM Kabupaten Tulungagung
Kata Kunci : Tarif Air, kinerja Keuangan, Balance Scorecard, PDAM
A. PENDAHULUAN
Air merupakan sumber daya mineral yang sangat berharga dan menjadi kebutuhan pokok
disetiap kegiatan makhluk hidup di bumi ini. Untuk menjaga dan mengelola sumber daya air yang
dimiliki negara kesatuan Republik Indonesia dibentuklah dasar hukum tentang sumber daya air dalam
Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2004. Salah satu lembaga organisasi perangkat daerah adalah Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dibentuk berdasrakan Undang-
Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, memiliki tujuan melaksanakan pembangunan
daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan
meningkatkan penghasilan pemerintah daerah. Salah satu perusahaan daerah yang tergabung dalam
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengelola sumber daya air di setiap daerah adalah
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Upaya PDAM dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat juga tercantum dalam
misi dan visi yang dimiliki setiap PDAM yaitu kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Sistem operasi yang
dialkukan PDAM selama ini merupakan prinsip Cost Recovery (Pemulihan Biaya). Prinsip Cost
Recovery (Pemulihan Biaya) memiliki pengertian yaitu perusahaan harus mampu membiayai sendiri
seluruh pengeluarannya dengan tidak mempergunakan sumber pembiayaan diluar perusahaan. Sebagai
kepanjangan tangan Pemda dalam menyediakan layanan publik PDAM dituntut untuk tidak
membebani masyarakat. Sehingga penetapan tarif air yang di terapkan PDAM tidak boleh membebani
pelanggan namun juga mampu membiayai biaya operasional perusahaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menjadi salah satu landasan pengukuran tingkat
keberhasilan PDAM. Salah satu indikator pengukuran kinerja PDAM dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri tersebut adalah aspek keuangan. Melalui laporan keuangan dapat dilihat kinerja keuangan
perusahaan yang berkaitan erat dengan optimalisasi pelayanan PDAM kepada masyarakat dan menjadi
cerminan dari kinerja teknis serta kinerja administrasi perusahaan. Salah satu pendekatan yang
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah Balanced Scorecard. Konsep pendekatan
Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton (2001) menggunakan informasi
keuangan maupun non keuangan sebagai penggukur kinerja.
Berkaitan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh PDAM maka penulis
ingin mengetahui dampak penentuan tarif air pada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten
Tulungagung terhadap kinerja aspek keuangan perusahaan dan akan dibandingkan dengan PDAM
Kabupaten Malang. Peneliti mengambil judul “Analisis Dampak Penentuan Tarif Air pada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)”.
B. TELAAH TEORI
Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah
Berdasarkan Undang–Undang No 25 tahun 2009 pelayanan publik merupakan rangkaian
kegiatan dalam pemenuhan kebututuhan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa,
maupun pelayanan administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik yang diatur dengan peraturan
perundang- undangan. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif
dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi
sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan
sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
Dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pemerintah telah mengambil
langkah dengan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM),
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan PP
No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyususnan Standar Pelayanan Minimal. . Sesuai dengan urusan
kepemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, maka Standar Pelayanan
Minimal (SPM) merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib dalam hal penyelenggaraan
pelayanan dasar. Sementara diluar pelayanan dasar terdapat pelayanan lainnya yang merupakan bagian
dari urusan pilihan yang dituangkan dalam bentuk standar pelayanan.
Sedangkan menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia (
Kemenpan ) Nomor 25 Tahun 2004 dalam menilai atau mengetahui kinerja pelayaanan aparatur
pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap
pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tenntang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas
pendapat masyarakat di dalam memperoleh pelayanan dari aparatur.
Hakikat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). BUMD bergerak dalam berbagai bidang usaha,
yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbgai jasa
dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan,
perparkiran, percetakan, dan lain-lain. Sifat dan tujuan dari dibentuknya perusahaan daerah adalah
member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan
modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan daerah yang dipisahkan. BUMD sampai saat ini
masih dianggap memiliki potensi yang baik dalam pengembangan dan pengelolaan namun kurang
optimal dikarenakan oleh faktor internal manajemen perusahaan dan eksternal (Effendy, 2012).
Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BUMD di Indonesia antara lain faktor politik,
faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor teknologi (Ihwan, 2007).
Selain faktor eksternal yeng telah disebutkan, menurut Ihwan (2007) permasalahan lainnya yaitu
peraturan pemerintah/regulasi berpengaruh terhadap kinerja BUMD karena adanya dualisme tujuan
perusahaan, di satu sisi sebuah BUMD dituntut untuk melayani publik di sisi lain perusahaan ini juga
harus mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Masalah kemampuan administrasi
pemerintahan terkait dengan kualitas SDM di BUMD dan juga penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good corporate governance) juga sangat berpengaruh dalam kinerja BUMD.
Konsep Perusahaan Daerah Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam
bidang pelayanan air minum dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sangat potensial
untuk dikembangkan, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
cukup besar. PDAM memiliki tujuan sosial, untuk melayani masyarakat dalam mendapatkan air bersih
dan tujuan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented) sebagai pembiayaan pelaksanaan
perusahaan dan sebagai salah satu pendapatan daerah. Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta
dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada
umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi persyaratan
kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah (Saberan, 1997 dalam Kusuma, 2006).
Menurut Effendy (2012:7) PDAM sebagai kepanjangan tangan Pemda mengemban tugas
memberikan pelayanan jasa kepada masayarakat dan sebagai operator pelayanan air minum, melalui
sistem yang dimilikinya. PDAM harus mampu mengupayakan dan mengelola air agar kualiatas air
meningkat, serta meningkatkan kapasitas atau cakupan pelayanan. Untuk dapat mengetahui kinerja
PDAM dapat dilihat melalui beberapa indikator penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan,
aspek operasional dan aspek sumber daya manusia ssesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 1999. Dan pengkategorian hasil penilaian indikator pelayanan, penyelenggaraan,
pengembangan sistem penyediaan air minum dilihat melalui tiga kriteria yaitu PDAM sehat, PDAM
kurang sehat, PDAM sakit. Di samping itu, penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan
dengan memperhatikan perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaaan dari
PDAM Kabupaten dan PDAM Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, serta
perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan (BPPSPAM, 2012).
Penentuan Tarif
Menurut McCarthy dan Perreault (1993: 352), tarif merupakan harga atau nilai sesuatu yang telah
diperhitungkan dan ditetapkan yang harus dibayarkan oleh konsumen dengan nilai uang tertentu untuk
mendapatkan suatu komoditi yaitu berupa barang atau jasa. Tarif juga dapat diartikan dalam beberapa
istilah antara lain harga, upah, gaji, dan lain sebagainya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
menggunakan Istilah tarif untuk harga jual air. Penetapan tarif air oleh PDAM diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air
Minum pada Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM). Dalam Permendagri No 23 tahun 2006 dalam
“Himpunan Peraturan tentang PDAM” tarif dijabarkan sebagai kebijakan harga jual air minum dalam
setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah
dan PDAM yang bersangkutan (Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah, 2007: 149)
Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 yang berdasar pada Undan-undang Nomor 16 Tahun
2005 penetapan tarif air harus mempertibangkan tingkat keterjangkauan masyarakat sebagai
pelanggan, kualitas pelayanan, efisiensi pemakain air, transparansi dan akuntabilitas. Selain
pertimbangan dari kepentingan masyarakat, penentuan tarif air harus juga menjamin kepentingan
perusahan yaitu PDAM sebagai penyelenggara dan badan usaha yang memiliki target pemulihan biaya
penuh (full cost recovery) dan memupuk keuntungan (profit oriented). Tarif yang mengandung konsep
full cost recovery adalah tarif yang sama dengan biaya dasar yang mencakup seluruh total biaya baik
biaya tetap maupun biaya variable. Sistem penetapan tarif sangat tergantung dengan konsep biaya
yaitu total biaya usah yang dikeluarkan. Menurut Sunaryo, dan Waluyo (2005) eksternalitas pada
sumberdaya air dapat menciptakan perbedaan manfaat dan biaya yang dinilai oleh swasta (private)
dengan manfaat dan biaya yang dinilai oleh masyarakat (social).
Balanced Scorecard Menurut Kaplan & Norton(2001) Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu scorecard
yang artinya kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang yang nantinya
digunakan untuk membandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya dan balanced yang
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan diukur secara seimbang dan dipandang dari dua aspek yaitu:
keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, dan dari intern maupun ekstern.
Balanced Scorecard memberikan suatu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan pada
manajer-manajer di seluruh perusahaan. Balanced Scorecard adalah kumpulan ukuran kinerja yang
terintegrasi yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara
keseluruhan (Kaplan dan Norton, 2001).
Tujuan dan ukuran Balanced Scorecard diturunkan dari visi dan strategi. Tujuan dan ukuran
memandang kinerja perusahaan dari empat perspektif, finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta
pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2001). Tujuan dan pengukuran keuangan dalam
Balanced Scorecard bukan hanya penggabungan dari ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan yang
ada melainkan merupakan hasil dari proses top-down berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit
usaha. Misi dan strategi harus diterjemahkan oleh Balanced Scorecard menjadi suatu tujuan dan
ukuran yang nyata. Kata “Balanced” disini menekankan keseimbangan antara beberapa faktor :
1. Keseimbangan antara pengukuran eksternal bagi stakeholder dan konsumen dengan
pengukuran internal bagi proses internal bisnis, inovasi dan proses belajar dan tumbuh.
2. Keseimbangan antara pengukuran hasil dari usaha masa lalu dengan pengukuran yang
mendorong kinerja masa mendatang,
3. Keseimbangan antara unsur obyektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil kuantitatif yang
diperoleh secara mudah dengan unsur subyektivitas, yaitu pengukuran pemicu kinerja yang
membutuhkan pertimbangan.
Dengan demikian, Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen pengukuran dan
pengendalian secara cepat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajemen
tentang kinerja bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif, yaitu
perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan serta proses pembelajaran dan
pertumbuhan
C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan tata cara yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian melalui
tahapan-tahapan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode yaitu:
pertama, menggunakan "Library Research" yang mana metode dalam penelitian ini nantinya
menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul
skripsi ini. Kedua, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan obyek yang peneliti
pilih dengan metode kualitatif..
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan
pendekatan diskriptif. Analisis kuntitatif merupakan pengolahan data baik skunder maupun primer
yang bersifat dapat dihitung untuk mengukur kinerja keuangan. Menurut Masyhuri (2008 dalam
Nugraha 2012), penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap
fenomena, menerangkan hubungan (korelasi), dan membuat prediksi (forecast) kejadian
Analisis deskriptif bersifat eksploratif berupaya menelusuri dan mengungkapkan struktur dan
pola data tanpa mengaitkan secara kaku asumsi-asumsi tertentu. Analisis deskriptif digunakan agar
penelitian tidak hanya terbatas pada data statistik yang bersifat kaku, selain itu agar penelitian dapat
menghasilkan kesimpulan yang lebih menarik. Pada penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk
membuat gambaran secara sistematis mengenai karakteristik pola pemanfaatan dan pengelolaan
sumberdaya air dalam rangka pemenuhan air bersih bagi masyarakat
Sumber Data
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer akan dikumpulkan
melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan dari
institusi formal seperti data yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya
Agung”, Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPEDA, Dispenda dan institusi relevan lainnya tentang
kinerja perusahaan dan pengambilan profit oriented yanga akan disetorkan pada PAD.
Untuk memudahkan dalam pengelolaan data dan analisis penelitian data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini antara lain:
a. Data pendapatan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung
b. Data biaya operasional PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung
c. Data kondisi umum PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung
d. Data kinerja PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung baik kinerja keuangan.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Penetapan Tarif
Pada proses produksi air PDAM produk yang dihasilkan hanya satu jenis dalam suatu proses
produksi, maka untuk menetapkan harga pokok air PDAM dapat dilakukan dengan metode pembagian
yaitu membagi seluruh biaya produksi dengan jumlah satuan air yang diproduksi pada periode tertentu.
Sedangkan rumus matematikanya adalah :
BT = BL + BTL
HPP =
Keterangan :
BT = Biaya Total
HPP = Harga Pokok Penjualan
BL = Biaya Langsung
BTL = Biaya Tidak Langsung
Pendataan dilakukan pada biaya langsung yang berkaitan secara langsung dengan pengolahan air
baku menjadi air bersih baik biaya tetap yang dikeluarkan tiap tahun serta biaya variabel yang memang
dikeluarkan setiap tahunnya. Selanjutnya pendataan pada biaya tidak langsung yang berkaitan dengan
pembiayaan umum, administrasi dan keuangan. Perhitungan aktiva baik aktiva tetap, aktiva lancar,
investasi jangka panjang dan aktiva produktif juga dilakukan. Perhitungan dengan mekanisme ini akan
menghasilkan empat sistem penetapan tarif dasar yaitu tarif dasar, tarif rendah, tarif penuh dan tarif
khusus. Tarif yang dianggap full cost recovery adalah tarif rata-rata yang minimal sama dengan tarif
dasar yang akan sama dengan biaya dasar per m3
air. Berikut ini Tabel tarif dasar penetapan tarif
PDAM .
Tabel 1: Penetapan Tarif Dasar PDAM
PELANGGAN BLOK KONSUMSI
BLOK I (sampai dengan 10 m³)
BLOK II (di atas 10 m³)
Kelompok I Tarif Rendah Tarif Dasar
Kelompok II Tarif Dasar Tarif Penuh
Kelompok III Tarif Penuh Tarif Penuh
Kelompok Khusus Berdasarkan Kesepakatan
Sumber: Permendagri No 23 tahun 2006 dalam “Himpunan Peraturan tentang PDAM”
Kinerja Perspektif Keuangan
Penilaian kinerja keuangan perusahaan berhubungan dengan pengukuran profitabilitas, yaitu
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Riyanto, 2001). Rasio-rasio
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Current Ratio
Kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.
Merupakan aset jangka pendek (aktiva lancar) dibagi dengan hutang jangka pendek (hutang
lancar), dinyatakan dalam persen.
Current Ratio=
x 100%
2. Profit Margin, digunakan untuk melihat besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya
dengan penjualan untuk mengetahui efisiensi perusahaan.
Profit Margin =
x 100%
3. Operating Ratio, pemanfaatan biaya yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan
bersih. Merupakan biaya operasi dibagi dengan penjualan bersih, dan dinyatakan dalam
persen. Biaya operasi sendiri terdiri dari harga pokok penjualan (HPP) ditambah dengan biaya
usaha
Operating Ratio =
x100%
4. Return on Investment (ROI), kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan
aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Merupakan rasio keuntungan bersih terhadap
total aset dinyatakan dalam persen.
Return On Investment =
x 100%
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas Usaha Perusahan
PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2013 memiliki nilai
kinerja 52,54 dengan katagori “Cukup” yang didasarkan dari Kepmendagri no 47 tahun 1999 dan
penilaian kesehatan oleh BPPSPAM menyatakan tingkat kesehatan PDAM Kabupaten Tulungagung
tergolong “Sehat” dengan nilai 3,01. Meski pada penilaian oleh BPPSPAM PDAM Tirta cahya Agung
dianggap telah sehat namun pada kenyataanya PDAM Kabuapten Tulungagung masih dalam kondisi
“kurang sehat” menurut cakupan pelayanan dan biaya operasi yang tinggi, disamping itu PDAM Tirta
Cahya Agung Kabupaten Tulungagung masih belum mampu menghasilkan laba yang dibagi hasilkan
ke pada Pemerintah Daerah.PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sampai saat ini
memiliki 12 kantor unit (cabang) yang membantu operasional dalam pendistribusian air meliputi 12
kecamatan dengan 69 kelurahan. Jumlah kapasitas yang terpasang adalah 453 liter/detik, sedangkan
kapasitas yang dioperasikan adalah sebesar 237 liter/detik. Jumlah penduduk yang terlayani atau
menjadi pelanggan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2013 adalah
142.340 sambungan. Sampai tahun 2013 air baku yang digunakan adalah air permukaan/hulu Sungai
Song dengan kapasitas maksimal 250 l/dt dengan pipa transmisi ukuran 400 s/d 300 mm, namun
sampai saat ini masih dimanfaatkan sebesar 150 liter/dt dan sumber lain adalah Sumur bor.
PDAM Kabupaten Malang berdasarkan Kepmendagri no 47 tahun 1999 sampai akhir tahun
2013 memiliki nilai kinerja 63,93 dengan katagori “Baik” sedangkan menurut BPPSPAM menyatakan
tingkat kesehatan PDAM Kabupaten Malang dalam katagori “Sehat”. PDAM Kabupaten Malang
sampai tahun 2013 memiliki jumlah pelanggan yang dilayani kurang lebih sebanyak 84.696
sambungan. Untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat / pelanggan PDAM Kabupaten
Malang memiliki 25 kantor unit (cabang) yang berada di kecamatan. PDAM Kabupaten Malang
memiliki kurang lebih 44 buah sumber air yang dikelola perusahaan dengan kapasitas debit air kurang
lebih sebanyak 824,5 liter/detik. PDAM Kabupaten malang dengan pendapatanya telah mampu
menyumbangkan dalam pembagian labanya ke pada Pemda sesuai yang ditentukan sebesar 55% dari
laba bersih perusahaan.
Analisis Dampak Penetapan Tarif Air PDAM
Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar pelanggan
untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh penyelenggara. Besarnya tarif air minum
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul direksi setelah disetujui oleh Dewan dan telah
dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perhitungan dan penetapan tarif air
minum didasarkan pada prinsip-prinsip: keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan
biaya secara penuh (full cost recovery), efisiensi pemakaian air, transparansi, akuntabilitas dan
perlindungan air baku.
Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Ketentuan yang berlaku saat ini, Nomor 23
Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah
Air Minum. Menurut Permendagri No 23 Tahun 2006, pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip
pemulihan biaya yang secara penuh dicapai dari hasil perhitungan, tarif rata-rata minimal harus sama
dengan biaya dasar. Dalam menentukan besaran tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga
harus memperhatikan kondisi pelanggan khususnya pelanggan rumah tangga. Pada umumnya
pelanggan terbanyak PDAM adalah rumah tangga kurang lebih 90%. Hal tersebut sejalan dengan
PDAM yang memiliki misi yaitu mampu mensejahterakan masyarakat, maka tarif yang ditetapkan
perusahaan haruslah terjangkau. Perhitungan untuk pengeluaran pelanggan rumah tangga per bulan
untuk pemenuhan kebutuhan dasar air minimum tidak lebih dari 4% dari rata-rata pendapatan rumah
tangga (UMK).
Tabel 2 : Perbandingan Tarif Dasar air PDAM
Perusahaan Tarif
2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp)
PDAM “Tirta Cahya
Agung” Kab. Tulungagung
1.900 1.900 2.300 2.300 2.500
PDAM Kab. Malang 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
Sumber: Data primer (diolah) 2014
Dari tabel 2 dapat dilihat perbandingan tarif dasar air pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) “Tirta Cahya Agung” dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang.
Tarif dasar PDAM “Tirta Cahya Agung” masih cenderung lebih tinggi dan mengalami perubahan tarif
pada setiap 2 (dua) tahun sekali. Sedangkan tarif dasar PDAM Kabupaten Malang cenderung rendah
bahkan tarif dasar PDAM kabupaten Malang termasuk yang paling rendah dibanding PDAM Kota
Malang dan sekitarnya. Namun PDAM Kabupaten Malang tidak mengalami perubahan atau
penyesuaian tarif lebih dari 4 (empat) tahun. Meskipun tarif dasar air PDAM Tirta Cahya Agung masih
relatif tinggi dibanding PDAM kabupaten lain disekitar Kabupaten Tulungagaung namun harga
penjualannya masih lebih rendah dari harga pokok penjualannya, maka perlu penyesuaian tarif untuk
mencukupi biaya operasional perusahaanTingginya biaya operasional pada PDAM Tirta Cahya Agung
Kabupaten Tulungagung dikarenakan pengelolaan air yang berasal dari sumber masih harus dikelola
dengan penyaringan dan pembersihan sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Hal ini sehubungan
dengan kualitas air yang banyak mengandung kapur. Sehingga PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten
Tulungagung mengalami perubahan tarif setiap 2 (dua) tahun sekali dengan pertimbangan penyesuaian
harga 9 (sembilan) bahan baku yang mengalami kenaikan harga dan tingkat inflasi.
Belum adanya perubahan tarif dasar lebih dari 4 (empat) tahun pada PDAM kabupaten Malang
dikarenakan kondisi pelanggan PDAM, yang mayoritas atau lebih dari 95% merupakan pelanggan
rumah tangga. Dengan melihat kondisi pelanggan PDAM Kabupaten Malang memutuskan untuk tidak
melakukan perubahan tarif. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan sebagai pemenuhan biaya
operasional, PDAM Kabupaten Malang berusaha meminimalisir kebocoran air dan menambah
pelanggan baru. Meminimalisir kebocoran air dilakukan dengan evaluasi angka penjualan air yang
dilakukan setiap bulan, dan penambahan pelanggan baru dilakukan dengan mengadakan promosi dan
diskon pada setiap kesempatan seperti even besar PDAM maupun Kabupaten Malang.
Peminimalisiran kebocoran air pada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung
dengan melakukan evaluasi setiap bulan baik evaluasi jumlah penjualan air maupun evaluasi lapang,
serta pelayanan pengaduan selama 24 jam di beberapa unit besar, sedangkan unit lain selama 18 jam
per hari karena keterbatasan sistem. Dengan adanya pengawasan rutin, PDAM Tirta Cahya Agung
berusaha agar tingkat kebocaran yang terjadi dapat berkurang sehingga pendapatan dapat diterima
semaksimal mungkin. Selain itu usaha yang dilakukan PDAM Tirta Cahya Agung untuk meningkatkan
pendapatan dengan cara menambah pelanggan setiap tahunnya. Hal yang dilakukan PDAM Tirta
CAhya Agung cemderung sama PDAM Kabupaten Malang maupun PDAM lain yaitu mengadakan
diskon atuu pelayanan yang lebih murah untuk sambungan baru pada saat even besar PDAM.
Dari perbedaan besaran tarif yang ditetapkan oleh perusahaan kadang tidak mempengaruhi pada
pendapatan yang diterima PDAM. Banyaknya jumlah pelanggan PDAM juga tergantung dari
banyaknya populasi masyarakat suatu daerah. Jumlah pelanggan membuat perbedaan pada jumlah
pendapatan perusahaan ditunjukkan dalam tabel 3 sebagai berikut: