i ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG SKRIPSI Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Oleh : MERYANA SULISTIO 1401035365 S1 AKUNTANSI PEMERINTAHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2019
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
LANGSUNG DI KECAMATAN
SAMARINDA SEBERANG
SKRIPSI
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi
Oleh :
MERYANA SULISTIO
1401035365
S1 AKUNTANSI PEMERINTAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2019
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
Meryana Sulistio. Analisis Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja
Langsung di Kecamatan Samarinda Seberang. Dibawah bimbingan Rusdiah
Iskandar, selaku Pembimbing I dan Raden Priyo Utomo, selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Belanja dan Realisasi
Belanja Langsung pada Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada
periode 2016 dan 2017. Kinerja anggaran tersebut dapat disimpulkan efektif
berdasarkan analisis dan rasio yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian
ini menggunakan metode Laporan Realisasi Anggaran, menggunakan analisis
kinerja belanja daerah yaitu berupa Analisis Varians Belanja, Analisis
Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Analisis varians belanja daerah mengalami
perbedaan atau selisih ahun 2016 sebesar 216,53% dan tahun 2017 sebesar 93,57
% dalam hal ini ada penurunan tiap tahunnya. Pertumbuhan realisasi anggaran
belanja tahun anggaran 2016/2017 masing-masing 79,64% dan -35,34%
menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang kurang efisien. Analisis
Keserasian Belanja Kecamatan Samarinda Seberang belanja operasi 2016-2017
sebesar 12,3% dan 0,95%, sedangkan rata-rata belanja modal 2016-2017 sebesar
sebesar 4,48% dan 12,87%. Hal ini sangatlah tidak baik, karena pemerintah
seharusnya lebih mementingkan untuk pembangunan didaerahnya atau setidaknya
seimbang antara kedua belanja tersebut. Tingkat efisiensi anggaran belanja yang
pergunakan pada tahun 2016-2017 dimana 149,09% dikatakan kurang efisien dan
93,57% sudah efesiensi penggunaan anggaran yang kurang efisien, karena belum
berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk
mencapai hasil yang maksimal.
Kata kunci: Pertumbuhan, efisiensi, optimalisasi anggaran belanja.
vi
ABSTRACT
Meryana Sulistio. Analysis of the expenditure budget and the realization of
direct expenditure in the district of Samarinda opposite. Under the guidance of
Rusdiah Iskandar as Advisor I and Raden Priyo Utomo as Advisor II.
This research aim to analyse Budget and Direct Realization Expense in the
District Of Samarinda Defect Town of Samarinda at period 2016 and 2017. the
Budget performance can be concluded effectively after passing to with refer to
criterion pursuant to ratio and analysis which a used in research. As for this
research use analysis method the used is descriptive method which pursuant to
Report Realize Budget, by using area expense performance analysis that is in the
form of Analysis of Varians Expense, Analysis Growth Of Expense, Analysis
Compatibility of Expense and Ratio Efficiency Expense. Result of research indicate
that Analysis of varians natural area expense of year difference or difference 2016
equal to 216,53% year 2017 equal to 93,57 % in this case there is improvement
annual. Growth of budget year budget realization 2016 / 2017 is 79,64% and -
35,34% showing the existence of growth of expense which efficient enough equal
to 16,15%. Analysis Compatibility Of Expense District of Samarinda Defect
expense operate for 2016-2017 is 12,3% and 0,95% while capital expense mean
2016-2017 is 4,48% and 12,87%. this matter very bad, because government ought
to more making account of for the development of this area or well-balanced at
least between both expense. Efficiency budget storey;level utilizing in the year
2016-2017 is 149,09% and 93,57% ratio of efficiencyexpense show that usage of
less efficient budget, because not yet succeeded is up to standard of fficiency that is
usage of fund which is minimum to reach result of maximal.
Keyword: growth, efficiency, optimization of the budget.
vii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia
dan limpahan rahmat-Nya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai
panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si selaku ketua Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Felistas Defung, S.E., M.A., Ph.d selaku wakil Wakil Dekan I Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Dr. H. Irwansyah, S.E.,
MM selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mulawarman, dan Yunus Tete Konde, S.E., M.Si., CA., CPAI selaku Wakil
Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Ketua Jurusan Akuntansi Bapak Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA, Dr. Hj.
Anisa Kusumawardani, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Ketua Prodi
Akuntansi Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFrA beserta
Staf Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing I
yang selalu memberi semangat dan dengan penuh kesabaran memberikan
bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Raden Priyo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing II
yang selalu memberi semangat dan dengan penuh kesabaran memberikan
bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Yunus Tete Konde, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Wali yang telah
viii
memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
8. Para dosen penguji yang telah memberikan petunjuk, saran dan masukan
demi perbaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mulawarman yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang
dengan penuh keikhlasan memberikan pelayanan terbaik.
11. Pimpinan Kantor Kecamatan Samarinda Seberang beserta seluruh staf
yang telah bersedia membantu dalam melaksanakan penelitian.
12. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Papa Fujianto dan
Ibu Nurjennah yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan
motivasi, serta pengorbanan baik dari segi moril dan materi kepada saya,
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kakak-adik saya
tercinta Nur Rahmawati dan Hendrawan. Dan tidak lupa kekasih saya
Michael Falenthio Chayana, yang selalu mendukung, memberikan
semangat, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas
segala doa dan dukungan kalian semua, kalian sangat berarti dalam hidup
saya. Terima kasih banyak.
13. Teman Seperjuangan saya, Dhea Putri Yendina, Pharisia Livang, Stefany
Utomo. Sahabat-sahabat saya Aji Alya Ananda, Amelia Wardhani,
Christina Irenne B, Koes Rini Sari, Nadia Imanda dan Yeyen Bela Wati.
Teman-teman KKN 148 Alvionita Sagita Putri, Ayu Cayani, Try Astuti
Winda. Terima kasih banyak sudah ada dihidup saya, sudah mewarnai
hidup saya. Kalian terbaik.
14. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dan pelaksanaan penelitian
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
ix
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... ii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI SKRIPSI ....................................... iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................. iv
ABSTRAK .............................................................................................................. v
ABSTRACT .......................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... x
DAFTAR TABEL................................................................................................ xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xiv
BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 5
1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................... 5
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................. 5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA ................................................................................ 7
2.1. Akuntansi Sektor Publik .......................................................................... 7
2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik .............................................. 7
2.2. Anggaran Sektor Publik ........................................................................... 7
2.2.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik .............................................. 7
2.2.2. Fungsi Anggaran Sektor Publik ..................................................... 7
2.2.3. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik ............................................ 10
2.3. Keuangan Daerah................................................................................... 12
2.3.1. Tujuan Keuangan Daerah ............................................................ 12
2.4. Manajemen Keuangan Daerah ............................................................... 13
2.4.1. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah .................................. 13
2.4.2. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah ......................................... 13
2.5. Belanja Daerah....................................................................................... 14
2.6. Rasio Keuangan ..................................................................................... 18
2.7. Analisis Varians Belanja Daerah ........................................................... 19
2.7.1. Analisis Pertumbuhan Belanja..................................................... 20
2.7.2. Analisis Keserasian Belanja Daerah ............................................ 20
2.7.3. Analisis Efisiensi Belanja Daerah ............................................... 22
xi
2.8. Kerangka Konsep .................................................................................. 23
BAB III. METODE PENELITIAN .................................................................... 24
3.1. Definisi Operasional .............................................................................. 24
3.2. Jangkauan Peneltian .............................................................................. 25
3.3. Jenis dan Sumber Data .......................................................................... 26
3.4. Alat Analisis .......................................................................................... 26
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 29
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ....................................................... 29
4.2. Hasil Penelitian ...................................................................................... 30
4.2.1. Alat Analisis .............................................................................. 30
4.3. Pembahasan ........................................................................................... 35
BAB V PENUTUP ................................................................................................ 42
5.1. Simpulan ................................................................................................ 42
5.2. Saran ...................................................................................................... 44
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 46
LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 4.1 Laporan Anggaran-realisasi belanja kecamatan Samarinda Seberang
Tahun 2016 ............................................................................................ 29
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Samarinda Seberang
Tahun 2017 ............................................................................................ 30
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1.Skema Kerangka Konsep............................................................. 24
xiv
DAFTAR SINGKATAN
1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
3. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
4. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
6. NPM : New Public Manajement
7. PBBS : Planning, Programming and Budgeting System
8. SDM : Sumber Daya Manusia
9. SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
10. ZBB : Zero Basis Budgeting
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur
kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk
menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi
nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk
menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa
yang akan datang. (Harry, 2015).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
Negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan
yang sangat mendasar. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga perlu dilampirkan informasi
tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah yakni prestasi yang berhasil
dicapai Pengguna Anggaran juga identifikasi jelas tentang keluaran (output) dari
setiap kegiatan dan hasil dari setiap program. Hal ini bermakna bahwa selain perlu
suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik juga diperlukan
integrasi dengan sistem perencanaan strategis sistem penganggaran dan Sistem
Akuntansi Pemerintah.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial
(Mardiasmo, 2009).
3
Sedangkan, menurut Bastian (2010) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai
paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang
diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang. Dari definisi tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan perencanaan yang rinci
untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik.Anggaran
pemerintah dapat mengontrol aktifitas belanja dan memberi landasan bagi upaya
perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran, yaitu periode
tahunan. Anggaran merupakan suatu hal yang penting untuk mendukung kegiatan-
kegiatan yang ada di ruang lingkup pemerintah daerah karena tanpa perencanaan
anggaran yang maksimal, maka akan menyebabkan perencanaan kegiatan yang
tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan perencanaan
anggaran, maka dibutuhkan penyusunan laporan realisasi anggaran.
Menurut Nordiawan (2010), Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber saya ekonomi yang
dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi
anggaran merupakan suatu serangkaian aktifitas dalam menggunakan sumber
daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Dalam pelaksanaan
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ini, pegawai instansi pemerintah
memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung. Dengan kelengkapan data
ini, pegawai instansi yang sudah bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran akan menjalankan penyusunan dengan baik dan lancar agar
tercapai sasaran yang ditentukan. Laporan Realisasi Anggaran merupakan jenis
4
Laporan Keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian
diisyaratkan untuk membuat Neraca dan Laporan Arus Kas. Anggaran dalam
pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggara pemerintahan. Usaha
pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah
yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang
ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi
sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian
kinerja. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama.
Pelaporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi realisasi dan
anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara
legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan undang-undang. Walaupun
dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Laporan Realisasi Anggaran yang
berbasis kas tetap dipersyaratkan sebagai salah satu bagian dalam Laporan
Keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Laporan Realisasi
Anggaran sebagai salah satu unsur didalam Laporan Keuangan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah, harus mampu memberikan informasi yang
dapat bermanfaat bagi para pengguna Laporan Keuangan. Laporan Realisasi
Anggaran dibuat agar pemerintah mengetahui seberapa besar penyerapan dana
yang sudah dicairkan untuk kegiatan dari Laporan Realisasi Anggaran akan
5
diketahui surplus atau defisit yang didapat dalam kegiatan tersebut. Laporan
Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi
sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk anggaran kegiatan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan
laporan keuangan secara bersamaan. Dalam penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran pun tidak terlepas dari prosedur yang sudah ditentukan dalam Undang-
Undang oleh pemerintah pusat. Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan
pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja
keuangan daerah. Untuk menilai kerja pemerintah dalam mengelola keuangan
dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang telah dibuat. Tidak
hanya sebagian bahan evaluasi saja, tetapi karena tidak semua pengguna laporan
keuangan memahami akuntansi dengan baik. Maka analisis laporan keuangan juga
digunakan untuk membantu dalam memahami dan menginterpretasikan laporan
keuangan pemerintah daerah tersebut.
Dalam realisasinya, terkadang Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran
tidak selalu sama dalam setiap tahunnya. Pada Kecamatan Samarinda Seberang
terdapat anggaran dan realisasi belanja langsung pada tahun 2016 dan 2017.
Adapun anggaran yang diberikan sebesar Rp 3,976,784,737,- dengan Realisasi Rp
5,929,066,864,-, sedangkan di tahun 2017 Anggaran yang diberikan sebesar Rp
4.096.683.021,- dengan Realisasi sebesar Rp 3.833.419.506,-.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat
tugas akhir dengan judul skripsi “Analisis Anggaran Belanja dan Realisasi
Belanja Langsung di Kecamatan Samarinda Seberang”.
6
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan diatas mengenai latar belakang permasalahan penelitian
ini, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut : Bagaimana Anggaran Belanja dan Realisasi
Belanja Langsung pada Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Periode
2016 & 2017?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dapat
diangkat didalam penelitian ini yaitu : untuk menganalisis Anggaran Belanja dan
Realisasi Belanja Langsung pada Kecamatan Samarinda Seberang Kota
Samarinda pada periode 2016 & 2017.
1.4 Manfaat Penelitian
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu :
a. Manfaat Teoritis
7
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya dapat
memberikan manfaat bagi Kecamatan Samarinda Seberang.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Penulis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat
dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Laporan
Realisasi Anggaran.
2. Bagi Kecamatan/Instansi Pemerintah
Bagi kantor Kecamatan Samarinda Seberang, diharapkan Skripsi ini
sebagai bahan masukan, pembelajaran dan pertimbangan untuk proses
pencapaian visi dan misi Kecamatan Samarinda Seberang Kota
Samarinda serta sebagai bahan pertimbangan perkembangan. Dengan
adanya penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan
menjadi masukan objektif sekaligus bahan pertimbangan bagi
Kecamatan Samarinda Seberang yang merupakan Lembaga Pemerintah.
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Anggaran Sektor Publik
2.1.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2011) dari sudut pandang ilmu ekonomi, pengertian
sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan
dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Menurut Bastian (2013) yaitu anggaran sektor publik adalah rencana
kegiatan yang dipresentasikam dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan
belanja dalam satuan moneter.Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah
pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan
dan program kerja dalam sebuah anggaran.
2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2009), anggaran memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan
9
Anggaran merupakan alat perenecanaan manajemen untuk mencapai tujuan
organisasi sehingga organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah
mana kebijakan dibuat. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan
misi yang ditetapkan.
b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi serta alternatif pembiayaannya.
c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah
disusun.
d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian
Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara,
yaitu :
a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
b. Menghitung selisih anggaran.
c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat
dikendalikan atas suatu varians.
3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui
anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah,
sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai Alat Politik
10
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk
komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik
untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan
prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Oleh
karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan
kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah.
5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komperehensif, sebuah bagian atau unit
kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa
yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.
Oleh karena itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan
komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai
berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah
ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan
penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar
dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan
tujuan organisasi yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran
hendaknya bersifat challenging but atrainable atau demanding but
11
achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu
tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga
terlalu mudah untuk dicapai.
8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik
Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada
organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk
publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah, seperti
LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat
lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan
masyarakat dalam proses penganggaran dapat bersifat langsung dan tidak
langsung.
2.1.3 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2009) dalam menyusun anggaran terdapat dua
pendekatan yang dapat dilihat dari output atau tampilan anggaran itu sendiri,
yaitu :
1. Pendekatan Tradisional
Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu :
a. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan
incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah
pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya sebagai dasar
untuk menyesuakian besarnya perubahan atau pengurangan tanpa
dilakukan kajian yang mendalam.
12
b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item adalah
penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan darimana dana berasal
(pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos
pengeluaran).
2. Pendekatan Era New Public Manajement (NPM)
Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era
NPM telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih
sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik, diantaranya :
a. Anggaran Kinerja (Performance Budgeting)
Pendekatan kinerja disusun untuk mengisi berbagai kelemahan yang
terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang
disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan
publik.
b. Anggaran Berbasis Nol (Zero Basis Budgeting-ZBB)
ZBB adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan,
bukan pada yang telah dilakukan pada masa lalu. Setiap kegiatan akan
dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan
dalam visi tahun yang bersangkutan.
c. Pendekatan Sistem Perencanaan, Program, dan Anggaran Terpadu
(Planning, Programming and Budgeting System-PBBS).
PBBS didefinisikan sebagai suatu anggaran dimana pengeluaran secara
primer dapat dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan
13
pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau
karakter objek di satu sisi dan kinerja di sisi lainnya.
2.2 Keuangan daerah
Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja
pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu.
Selanjutnya anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah
instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. (Mardiasmo, 2002).
Sedangkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, keuangan daerah merupakan
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat di simpulkan
bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam
bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.2.1 Tujuan Keuangan Daerah
Tujuan keuangan daerah menurut Reeve D (2009) yaitu :
1. Akuntabilitas (Accountability)
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada
lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang
dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah,
masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM).
2. Memenuhi Kewajiban Keuangan
14
Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi
semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Kejujuran
Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur,
sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
4. Hasil guna (efektifitas) dan daya guna (efisiensi) kegiatan daerah
Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa
memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk
mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang
maksimal.
5. Pengendalian
Manajer Keuangan Daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus
melakukakn pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu
memantau melalu akses informasi.
2.4 Manajemen Keuangan Daerah
2.4.1 Pengertian Manajemen Keuangan Daerah
Manajemen Keuangan Daerah merupakan bagian dari Manajemen
Pemerintah Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan Manajemen teknis dari
tiap tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau disebut dengan
Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan
Daerah. (Akbar, 2002).
15
2.4.2 Fungsi Manajemen Keuangan Daerah
Menurut Akbar (2002), fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama
yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, adanya dtahapan
pengendalian/pengawasan. Oleh karena itu, fungsi manajemen keuangan daerah
terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang terdiri dari :
1. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah
2. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Tolak ukur kinerja dan standarisasi
4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah
6. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.
Nomor 1 dan 2 merupakan bagian fungsi dari perencanaan yang melekat
dengan pengertian adanya partisipasi publik; 3 dan 4 merupakan fungsi
pelaksanaan; 5 dan 6 merupakan fungsi pengendalian dan pengawasan.
Keseluruhan ini dapat membuat terciptanya sistem informasi keuangan daerah
yang transparan dan akuntabel.
2.5 Belanja Daerah
Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, (dalam Erlina, 2008) adalah
“Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi
saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut
16
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah
didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih”. Menurut PP No.58 Tahun 2005 Pasal 20
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah meliputi pengeluaran dari
rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali
bayarannya oleh daerah.
Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam
penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja
diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), oganisasi dan fungsi.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis
belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk
tujuan pelaporan keuangan menjadi :
a. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja
Operasi meliputi :
1) Belanja Pegawai,
2) Belanja Barang,
3) Subsidi,
4) Hibah,
5) Bantuan Sosial
17
b. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset
tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai
aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi :
1) Belanja Modal Tanah,
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,
6) Belanja Aset Lainnya.
c. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga
Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintah pusat/daerah.
d. Belanja Transfer.
Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang
lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana
perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi
hasil dari kabupaten/kota ke desa. Belanja Daerah, meliputi semua
18
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana,
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan
menjadi :
1. Belanja Langsung.
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari
belanja; Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung.
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari :
1) Belanja Pegawai,
2) Belanja bunga,
3) Belanja subsidi,
4) Belanja hibah,
5) Belanja bantuan sosial,
6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan
desa.
Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa
19
belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian
atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari
Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh
pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.
2.6 Rasio Keuangan
Menurut Kasmir (2016) analisis rasio keuangan adalah Kegiatan
membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara
membagi satu angka dengan angka lainnya. Dapat disimpulkan bahwa rasio
keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos
laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan
dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederharnakan informasi yang
menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan
penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan
dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh
informasi dan memberikan penilaian.
Rasio yang dipakai untuk membandingkannya, yaitu :
1. Rasio Efisiensi
20
Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima, kemudian
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Dan untuk rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah
dalam mengefesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.
(Mardiasmo, 2013). Dengan demikian rasio efisiensi dirumuskan sebagai
berikut :
Rasio Efisiensi %100Daerah BelanjaAnggaran
Langsung Belanja Realisasix
Sumber : Mardiasmo (2013)
2.7 Analisis Varians Belanja Daerah
Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum
pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah
daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi
yang dianggarkan. Analisis varians merup akan analisis terhadap perbedaan atau
selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dapat
dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu :
1) Selisih disukai.
Selisih disukai terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran
2) Selisih tidak disukai.
Selisih yang tidak disukai terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari
anggarannya.
21
Selisih yang signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat
diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan sebalikya,
jika terjadi selisih kurang maka sangat memungkinkan telah terjadi kelemahan
dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja yang kurang tepat, atau
tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan
kegiatan yang tidak dilaksanakan. Varian belanja dapat dirumuskan sebagai
berikut :
Analisis Varians Belanja Daerah %100Tahun t BelanjaAnggaran
Tahun t Belanja Realisasix
Sumber : Mardiasmo (2013)
2.7.1 Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan
belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan
untuk selalu naik. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan
inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan
untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah
pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan
belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika
tidak maka dalam jangka mencegah dapat mengganggu kesinambungan dan
kesehatan fiscal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus
berikut :
Pertumbuhan Belanja Tahun t
%1001-Tahun t Belanja Realisasi
1-Tahun t Belanja Realisasi -Tahun t Belanja Realisasix
Sumber : Mahmudi (2015)
22
2.7.2 Analisis Keserasian Belanja Daerah
Menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi
dananya pada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat
distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan
baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Keserasian
belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :
Analisis Keserasian Belanja DaerahDaerah Belanja Total
Rutin Belanja Total
Sumber : Mahmudi (2015)
1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Rasio ini member informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan
untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat
habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya proporsi
belanja, belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90
persen. (Mahmudi, 2015)
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
%100Daerah Belanja Total
Operasi Belanja Realisasix
Sumber : Mahmudi (2015)
2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja yang
dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun
anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total
belanja daerah adalah 5-20 persen. (Mahmudi, 2015)
23
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja %100Daerah Belanja Total
Modal Belanja Realisasix
Sumber : Mahmudi (2015)
2.7.3 Analisis Efisiensi Belanja Daerah
Rasio dalam Analisis Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan untuk
mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio
efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen
mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. (Mahmudi, 2015)
Sumber : Mahmudi (2015)
24
2.8 Kerangka Konsep
Gambar 2.1 Skema Kerangka Konsep
Sumber: Data diolah, 2019
Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung di Kecamatan
Samarinda Seberang
BELANJA LANGSUNG
KECAMATAN SAMARINDA
SEBERANG
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN KECAMATAN
SAMARINDA SEBERANG
Rumusan Masalah:
Bagaimana Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Kecamatan Samarinda
Seberang Kota Samarinda Periode 2016 & 2017?
Alat Analisis:
Analisis Varians Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah,
Analisis Keserasian Belanja Daerah
Hasil Analisis
25
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Definisi Operasional
Definisi dari operasional menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak
menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut. Sebuah
definisi operasional juga bisa di jadikan sebagai batasan pengertian yang dijadikan
pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian.
Untuk memudahkan pengertian tentang maksud dan tujuan dari penulis, maka
penulis merasa perlu memberikan rumusan mengenai definisi operasional
sehubungan dengan judul skripsi yaitu tentang “Analisis Anggaran dan Realisasi
Belanja Langsung di Kecamatan Samarinda Seberang”.
Adapun beberapa definisi operasional yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut :
1. Anggaran adalah estimasi yang hendak dicapai oleh Kecamatan Samarinda
Seberang selama periode waktu tertentu.
2. Realisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh Kecamatan Samarinda
Seberang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.
3. Realisasi Anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan yang juga meliputi
kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Kecamatan
Samarinda Seberang.
4. Belanja adalah semua pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan
pengeluaran pemangunan pada Kecamatan Samarinda Seberang.
26
5. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang.
6. Rasio Efisiensi yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendpatan
yang diterima.
7. Analisis Varians Belanja Daerah adalah perbedaan atau selisih antara realisasi
belanja dan anggaran di Kecamatan Samarinda Se berang.
8. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah yaitu untuk mengetahui pekembangan
belanja Kecamatan Samarinda Seberang dari tahun ke tahun.
9. Analisis Keserasian Belanja Daerah menunjukkan bagaimana Kecamatan
Samarinda Seberang memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan
brlanja pembangunan secara optimal.
3.2 Jangkauan Penelitian
Penulis melakukan penelitian pada Kantor Kecamatan Samarinda Seberang
yang beralokasi di Jalan Bung Tomo No.146, Baqa, Samarinda Seberang Kota
Samarinda, Kalimantan Timur 75131, Indonesia. Penulisan ini fokus pada
perbandingan anggaran belanja dan realisasi belanja kantor kecamatan samarinda
seberang, dan menggunakan analisis varians belanja, analisis keserasian belanja,
analisis pertumbuhan belanja, dan analisis efisiensi belanja.
3.3 Jenis dan Sumber Data
27
Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif
2. Profil dan struktur organisasi organisasi Kantor Kecamatan Samarinda
Seberang
3. Laporan Realisasi Anggaran 2016 & 2017
3.4 Alat Analisis
Dari data yang terkumpul maka penulis melanjutkan untuk menganalisis
data, dalam penelitian ini data yang dimiliki penulis adalah data kuantitatif.
Adapun tolok ukur yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut :
1. Analisis Varians Belanja Daerah
Analisis ini untuk mengetahui perbedaan atau selisih antara realisasi dan
anggaran belanja Kecamatan Samarinda Seberang. Rumus yang digunakan
sebagai berikut :
Sumber : Mardiasmo(2013)
2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah
Analisis ini untuk mengetahui perkembangan belanja Kecamatan Samarinda
Seberang dari tahun ke tahun. Rumus yang diguakan sebagai berikut :
Sumber : Mahmudi (2015)
3. Analisis Keserasian Belanja Daerah
28
Untuk mengetahui keseimbangan terhadap belanja Kecamatan Samarinda
Seberang secara optimal. Analisis ini terbagi menjadi :
a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Analisis ini menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk
belanja operasi. Proporsi belanja operasi umumnya 60-90%. Rumus yang
digunakan sebagai berikut :
Sumber : Mahmudi (2015)
b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Analisis ini untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan
pada investasi dalam bentuk belanja modal tahun anggaran yang
bersangkutan. Proporsi belanja modal umumnya 5-20%. Rumus yang
digunakan sebagai berikut :
Sumber : Mahmudi (2015)
4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah
Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang
dilakukan Kecamatan Samarinda Seberang. Kecamatan dinilai telah
menggunakan efisiensi anggaran jika kurang dari 100 persen, tetapi jika lebih
dari 100 persen maka mengindikasikan terjadinya pemborosan. Rumus yang
digunakan sebagai berikut :
Sumber : Mahmudi (2015)
29
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Samarinda Seberang adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan ini merupakan kecamatan
yang terkecil di Samarinda, tetapi dengan jumlah kepadatan yang paling tinggi.
Nama Mangkupalas Ibu Kota Kesultanan Kutai. Kecamatan ini berada di ujung
sebelah barat dari posisi geografis Kota Samarinda.
Samarinda Seberang terletak pada arah barat daya Kota Samarinda. Kontur
wilayah ini mulai dari dataran rendah di tepi sungai hingga menjorok ke darat
yang berbukit-bukit. Berikut batas wilayah:
Utara : Sungai Mahakam (seberangnya kecamtan sungai kunjang dan
Samarinda Ulu)
Timur : Kecamatan Palaran dan Sungai Mahakam (seberangnya)
Selatan : Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kabupaten Kutai Kartanegara
Barat : Sungai Mahakam (seberangnya Kecamatan Sungai Kunjang)
Adapun visi misi Kantor Kecamatan Samarinda Seberang sebagai berikut :
Visi
Terwujudnya Samarinda Seberang Bangkit Melalui Layanan Prima yang
Profesional menuju Masyarakat Sejahtera.
Misi
30
1. Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan.
4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani serta
kesejahteraan aparatur.
4.2 Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Samarinda Seberang dengan
tujuan untuk menganalisis Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Langsung
pada Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada periode 2016 & 2017.
Maka dari itu, peneliti mencoba menganalisis hasil dari pengujian instrumen data
dan masing-masing data.
Berikut peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan sebagai berikut :
4.2.1 Alat Analisis
a. Analisis Varians Belanja Daerah
Rumus yang digunakan sebagai berikut :
Analisis Varians = %100 tahun tBelanjaAnggaran
tahun tBelanja Realisasix
Tahun 2016 = %1000001.524.250.
1023.300.514.x = 216,53%
Tahun 2017 = %1000214.096.683.
5063.833.419.x = 93,57%
b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah
31
Rumus yang digunakan sebagai berikut :
Analisis Pertumbuhan Belanja tahun t = %1001)-(t th.t Belanja
1)-(t th Belanja- th.tBelanjax
2016 = %1001023.300.514.
1023.300.514.-864,825.929.066.x = 79,64%
2017 = %100864,825.929.066.
864,825.929.066.-5063.833.419.x = -35,34%
c. Analisis Keserasian Belanja Daerah
1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Proporsi belanja operasi = %100Daerah Belanja Total
Operasi Belanja Realisasix
2016 = %1001023.300.514.
3,17408.850.40x = 12,39%
2017 = %1005063.833.419.
415.836 36.x = 0,95%
2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Proporsi belanja modal = %100Daerah Belanja Total
Modal Belanja Realisasix
2016 = %1001023.300.514.
8,96147.952.07x = 4,48%
2017 = %1005063.833.419.
0493.230.00x = 12,87%
d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah
Rumus yang digunakan sebagai berikut :
Analisis Efisiensi = %100 BelanjaAnggaran
Belanja Realisasix
32
2016 = %100 737,423.976.784.
864,825.929.066.x = 149,09%
2017 = %100 0214.096.683.
5063.833.419.x = 93,57%
4.2.2 Hasil Penelitian
1) Analisis Varians Belanja Daerah
Hasil perhitungan analisis varians belanja daerah mengalami perbedaan atau
selisih antara realisasi dan anggaran belanja Kecamatan Samarinda Seberang
dimana pada tahun 2016 sebesar 216,53% dan tahun 2017 sebesar 93,57% dalam
hal ini terjadi penurunan tiap tahunnya.
Dilihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dalam penyerapan
penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, walaupun dilihat dari segi
keuangan yang mengalami penurunan penggunakan dalam memenuhi keperluan
pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tidak memuaskan, namun
demikian pada dasarnya kinerja anggaran yang ada dapat dikatakan baik, karena
adanya penghematan anggaran.
Pembiayaan dari penggunaan anggaran yang lebih akan menjadi SiLPA
dalam pembiayaan di tahun berikutnya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa
selisih yang cukup signifikan dari anggaran yang ada sangat dimungkinkan
terjadinya kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam
penggunaan pembiayaan yang menjadi prioritas dari instansi kurang tepat atau
program yang sudah ada belum terlaksana dengan maksimal. Dalam hal ini
penyerapan anggaran dapat dikatakan mencapai efisiensi yang baik.
33
Pada intinya kesemua sisa yang ada tersebut bisa disalurkan ke pos-pos
belanja lainnya yang masih kurang. Kinerja kecamatan akan terindikasi tidak baik
jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka dari itu
sebaiknya pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja instansinya agar dapat
dikatakan baik dengan melakukan efisiensi terhadap pengeluaran pembiayaan
instansinya.
2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pertumbuhan belanja pada
tahun 2016 sebesar 79,64% dan tahun 2017sebesar -35,34% mengalami
penurunan, sehingga dalam membiayai segala macam operasi dan kebutuhan
kantor Kecamatan Samarinda Seberang perlu melakukan perhitungan anggaran
secara mendetail lagi.
3) Analisis Keserasian Belanja Daerah
a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti bahwa proporsi belanja
operasi jauh lebih rendah tahun 2016 yaitu 12,39% belum dapat
dikatakan proporsi dalam belanja operasi dan pada tahun 2017
mengalami penurunan menjadi sebesar 0,95% dan dapat dikatakan belum
proporsi dalam belanja operasi, hal ini kurang dari umumnya 60-90%
karena pihak kecamatan sudah merencanakan kebutuhan yang sesuai
dengan apa yang hendak dilakukan dalam menjalankan operasi.
b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti terkait belanja modal
terhadap total belanja pada tahun 2016 sebesar 4,48% belum dikatakan
34
proporsi dalam belanja modal dan tahun 2017 sebesar 12,87% sudah
dikatakan proporsi dalam belanja modal. Dimana proporsi belanja modal
umumnya 5-20%, hal ini sangat bermanfaat bagi anggaran kecamatan di
tahun berikutnya dalam menentukan modal selanjutnya.
4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan perhitungan oleh
peneliti diperoleh belanja daerah digunakan secara efisiensi oleh pihak Kecamatan
Samarinda Seberang karena nilai efisiensi tahun 2016 sebesar 149,09% maka
terjadi pemborosan belanja daerah dan pada tahun 2017 sebesar 93,57% sudah
efisiensi dalam belanja daerah. hal ini dikarenakan pengaturan anggaran belanja
daerah yang sudah ditentukan dan direncanakan dalam penggunaanya. Efisiensi
ditentukan oleh ketepatan menggunakan anggaran pada program-program
prioritas yang kesemuanya dimasukkan kedalam anggaran belanja.
Tabel 4.1 Analisis Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2016-2017
No Analisis 2016 2017
1 Analisis Varians Belanja Daerah 216,53% 93,57%
2 Analisis Pertumbuhan Belanja
Daerah
79,64% -35,34%
3 Analisis Keserasian Belanja
Daerah
Analisis Belanja Operasi terhadap
Total Belanja
12,39% 0,95%
Analisis Belanja Modal terhadap
Total Belanja
4,48% 12,87%
4 Analisis Efisiensi Belanja Daerah 149,09% 93,57%
Sumber : hasil penelitian
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa Analisis Varians Belanja
Daerah pada tahun 2016 sebesar 216,53% menurun pada tahun 2017 sebesar
93,57%. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah tahun 2016 sebesar 79,64%
35
menurun pada tahun 2017 sebesar -35,34%. Selanjutnya Analisis Keserasian
Belanja Daerah dengan Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja tahun
2016 sebesar 12,39% mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 0,95%,
kemudian Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja tahun 2016 sebesar
4,48% mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 12,87%. Analisis
Efisiensi Belanja Daerah pada tahun 149,09% dikatakan pemborosan dalam
belanja daerah dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 93,57% sudah
dikatakan efisiensi dalam belanja daerah.
4.3 Pembahasan
Dari penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan alat analisis yang
digunakan untuk menghitung analisis varians belanja daerah yang dimanauntuk
mengetahui perbedaan atau selisih antara realisasi dan anggaran belanja
Kecamatan Samarinda Seberang. Analisis pertumbuhan belanja daerah untuk
mengetahui perkembangan belanja Kecamatan Samarinda Seberang dari tahun ke
tahun. Analisis keserasian belanja daerah untuk mengetahui keseimbangan
terhadap belanja Kecamatan Samarinda Seberang secara optimal. Dengan
memperhatikan belanja operasi terhadap total belanja dan alokasikan pada
investasi dalam bentuk belanja modal tahun anggaran yang bersangkutan.
Selanjutnya dengan analisis efisiensi belanja daerah untuk mengukur tingkat
penghematan anggaran yang dilakukan Kecamatan Samarinda Seberang.
Anggaran Belanja merupakan rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam
bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa
36
yang akan datang.Anggaran digunakan untuk mengalokasikan dana pemerintah
agar sesuai proporsi kebutuhan. Anggaran terdiri tiga bagian yaitu pendapatan,
belanja, dan pembiayaan. Anggaran belanja terbagi menjadi urusan wajib dan
urusan pilihan, dimana urusan wajib meliputi anggaran yang diselenggarakan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sedangkan
urusan pilihan merupakan anggaran yang berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar berkaitan dengan
hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintah. Anggaran urusan pendidikan menjadi bagian terpenting dalam urusan
wajib karena dewasa ini penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah dan
membutuhkan perhatian lebih.
Realisasi Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Besar kecilnya
belanja dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan. Semakin banyak
volume kegiatan maka akan semakin meningkat belanjanya. Belanja langsung
juga dapat dihubungkan secara langsung dengan kegiatan. Keberadaan anggaran
Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan
daerah.
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan perhitungan oleh
peneliti diperoleh belanja daerah digunakan secara efisiensi oleh pihak Kecamatan
Samarinda Seberang karena nilai efisiensi tahun 2016 sebesar 149,09% tetapi
terjadi pemborosan dan menurun tahun 2017 sebesar 93,57% sudah dikatakan
efisiensi, hal ini dikarenakan pengaturan anggaran belanja daerah yang sudah
37
ditentukan dan direncanakan dalam penggunaanya, sehingga belanja daerah dalam
membiayai segala jenis belanja langsung sudah sangat efisien dalam setiap belanja
yang ada.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas hidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial.
Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja untuk mengukur kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan
belanja, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun
2016 sebesar 79,64% menurun pada tahun 2017 sebesar -35,34% yang artinya
pada tahun tersebut pemerintah belum mampu mempertahankan dan
meningkatkan pertumbuhan belanja daerah dari periode sebelumnya. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Rani Febri Ramadani pada tahun
2016 menggunakan analisis pertumbuhan belanja bahwa pertumbuhan yang
positif menunjukkan bahwa daerah telah mampu mempertahankan dan
meningkatkan pertumbuhan daerah derahnya.
Analisis varians belanja daerah yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi
penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran, dengan
tidak melebihi anggaran pada periode tersebut. Hasil perhitungan analisis varians
belanja daerah mengalami perbedaan atau selisih antara realisasi dan anggaran
belanja Kecamatan Samarinda Seberang dimana pada tahun 2016 sebesar
38
216,53% dan menurun pada tahun 2017 sebesar 93,57% dalam hal ini ada
penurunan tiap tahunnya.
Dilihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dalam penyerapan
penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, walaupun dilihat dari segi
keuangan yang mengalami penurunan penggunakan dalam memenuhi keperluan
pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tidak memuaskan, namun
demikian pada dasarnya kinerja anggaran yang ada dapat dikatakan baik, karena
adanya penghematan anggaran.
Pembiayaan dari penggunaan anggaran yang lebih akan menjadi SiLPA
dalam pembiayaan di tahun berikutnya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa
selisih yang cukup signifikan dari anggaran yang ada sangat dimungkinkan
terjadinya kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam
penggunaan pembiayaan yang menjadi prioritas dari instansi kurang tepat atau
program yang sudah ada belum terlaksana dengan maksimal. Dalam hal ini
penyerapan anggaran dapat dikatakan mencapai efisiensi yang baik.
Pada intinya kesemua sisa yang ada tersebut bisa disalurkan ke pos-pos
belanja lainnya yang masih kurang. Kinerja kecamatan akan terindikasi tidak baik
jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka dari itu
sebaiknya pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja instansinya agar dapat
dikatakan baik dengan melakukan efisiensi terhadap pengeluaran pembiayaan
instansinya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan
realisasi anggaran karena tidak melebihi batas maksimum anggaran. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Rani Febri Ramadani pada tahun
2016 dan Melani Rampengan pada tahun 2016 menggunakan analisis varians
39
belanja, selisih tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran
selama tahun anggaran tersebut. Penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi
untuk mengukur tingkat penghematan anggaran .
Optimalisasi dalam memprioritaskan belanja daerah pada penggunaan
anggaran. Berdasarkan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk
mengetahui keseimbangan antara belanja, dalam memprioritaskan alokasi
dananya dapat dilakukan dengan cara menghitung rasio belanja operasi dan
belanja modal.
Untuk penggunaan pada pembiayaan belanja operasi sudah menjadi urusan
tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran
pertahunnya karena belanja ini tidak berhubungan langsung dengan belanja
modal. Berdasarkan analisis menunjukkan persentase belanja operasi pada tahun
2016 sebesar 12,39% dan menurun tahun 2017 sebesar 0,95% dari persentase
belanja modal bahkan melebihi tingkat proporsi belanja operasi yaitu antara 60-
90%, sehingga mengakibatkan rendahnya anggaran pada alokasi belanja modal.
Hal tersebut tidak baik, karena harusnya pihak kecamatan lebih
mementingkan untuk pembangunan daerah atau menyeimbangkan antara kedua
belanja tersebut. Secara umum dapat lihat bahwa dana belanja daerah lebih
dioptimalkan untuk belanja operasi. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang
kurang baik karena dana belanja operasi melebihi proporsi belanja yang
ditetapkan yaitu sekitar 60-90% dari anggaran yang dibelanjakan. Sehingga
menyebabkan alokasi dana untuk belanja modal pada tahun 2016 sebesar 4,48%
mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 12,87% menunjukkan nilai yang
terlalu rendah bahkan tidak mencapai batas minimum proporsi yang ditetapkan
40
yaitu antara 5-20% anggaran yang dibelanjakan pada periode tersebut. Sehingga
anggaran Bappeda dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar
porsinya pada belanja operasi sedangkan untuk pelayanan publik seperti
infrastruktur, irigasi dan aset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah.
Hal ini terjadi karena penggunaan anggaran pada perencanaan program
prioritas lebih mengoptimalkan ke dalam anggaran belanja operasi. Program
tersebut terdiri dari:
a. Program pelayanan administrasi perkantoran.
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
e. Program pengembangan data dan informasi.
41
BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka
disimpulkan bahwa:
1. Analisis varians belanja daerah mengalami perbedaan atau selisih antara
realisasi dan anggaran belanja Kecamatan Samarinda Seberang dimana pada
tahun 2016 sebesar 216,53% dan tahun 2017 sebesar 93,57% dalam hal ini
ada penurunan tiap tahunnya.
2. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada Kecamatan Samarinda Seberang
berdasarkan Analisis Pertumbuhan Belanja dari tahun 2016 sebesar
79,64%sampai tahun 2017 sebesar -35,34%terus mengalami penurunan. Dari
Analisis Pertumbuhan Belanja tahun anggaran 2016/2017 menunjukkan
adanya pertumbuhan belanja yang kurang efisien.
3. Analisis Keserasian Belanja Kecamatan Samarinda Seberang lebih
memprioritaskan anggaran pada belanja operasinya daripada belanja modal,
hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Samarinda Seberang lebih
mengoptimalkan pelaksanaan jalannya pemerintahan, sedangkan untuk
pembangunan daerahnya masih sangat kecil. Rata-rata belanja operasi 2016
sebesar 12,39% mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar
0,95%sedangkan rata-rata belanja modal 2016 sebesar 4,48% dan meningkat
pada tahun 2017 sebesar 12,87%. Hal ini sangatlah tidak baik, karena
pemerintah seharusnya lebih mementingkan untuk pembangunan didaerahnya
42
atau setidaknya seimbang antara kedua belanja tersebut.Tingkat efisiensi
anggaran belanja yang pergunakan pada tahun 2016 sebesar 149,09%
dikatakan pemborosan, sehingga terjadi penurunan di 2017 sebesar
93,57%rasio Efesiensi Belanjadi tahun 2017 memperlihatkan bahwa
penggunaan anggaran yang sudah efisien , karena belum berhasil memenuhi
syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil
yang maksimal.
5.2 Saran
1. Bagi Instansi Pemerintah
a. Pemerintah dalam penggunaan anggaran belanja daerah perlu
mempertahankan dalam penyerapan kinerja anggaran yang ada pada
Kecamatan Samarinda Seberang sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu
penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum,
terutama bagi perencanaan dan pembangunan daerah. Analisis varians
belanja daerah mengalami perbedaan atau selisih antara realisasi dan
anggaran belanja Kecamatan Samarinda Seberang, terus mengalami
perubahan anggaran 2016/2017 yang menunjukkan adanya pertumbuhan
belanja yang cukup efisien sebesar 16,15%.
b. Sebaiknya pemerintah lebih memprioritaskan anggaran pada belanja
operasinya daripada belanja modal, agar pelaksanaan jalannya
pemerintahan untuk pembangunan daerah lebih maksimal.
43
2. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa
kinerja keuangan Kecamatan Samarinda Seberang. Dengan menggunakan
berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan
keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian
selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, sehingga hasil
penelitiannya lebih andal dan akurat daripada hasil penelitian oleh penulis.
DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Bahrullah. (2002). Fungsi Manajemen Keuangan Daerah, 87, 110–
115.https://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/22/fungsi-manajemen-keuangan-
daerah/
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Erlina. (2008). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.
USU Press. Medan
Halim, Abdul., & Kusyufi, Muhammad. Syam. (2012). Akuntansi Keuangan
Daerah. Salemba Empat. Jakarta
Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Mahmudi. (2015). Manejemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga). Sekolah
Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI.
Yogyakarta
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.
Nordiawan, Dedi. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. (2011), (C).
Reeve, David. (2009). Indonesia Financing Local Government in Indonesia. By
Nick Devas, with Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly.
Athens: Ohio University Center for International Studies, 1989. Pp. xvi, 344.
Figures, Tables, Glossary, Index. Journal of Southeast Asian Studies.
Republik Indonesia. (2010). PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi
Pemerintah, 413. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. (2003). Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. In Climate
Change 2013 - The Physical Science Basis.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
(2004).
LAMPIRAN
Anggaran Realisasi %
1.480.861.937,42 1.678.735.144,69 113,36
139.975.000,00 170.000.000,00 121,45
288.132.228,16 360.009.169,05 124,95
353.156.714,39 398.332.000,15 112,79
208.679.098,53 243.199.832,17 116,54
426.270.076,34 428.194.143,32 100,45
64.648.820,00 79.000.000,00 122,20
478.500.000,00 393.015.136,00 82,13
139.975.000,00 170.000.000,00 121,45
1.525.000,00 3.015.000,00 197,70
337.000.000,00 220.000.136,00 65,28
1.524.250.000,00 3.300.514.102,00 216,53
567.000.000,00 2.300.000.000,00 405,64
32.000.000,00 45.000.000,00 140,63
517.250.000,00 468.000.000,00 90,48
57.500.000,00 64.514.102,00 112,20
278.500.000,00 319.000.000,00 114,54
57.500.000,00 62.000.000,00 107,83
14.500.000,00 42.000.000,00 289,66
130.532.500,00 147.952.078,96 113,35
13.002.500,00 19.201.290,00 147,67
23.000.000,00 26.143.038,11 113,67
11.540.000,00 10.987.452,00 95,21
29.990.000,00 36.022.278,97 120,11
53.000.000,00 55.598.019,88 104,90
362.640.300,00 408.850.403,17 112,74
117.890.300,00 123.734.800,00 104,96
32.000.000,00 54.800.404,51 171,25
17.250.000,00 28.068.179,06 162,71
7.500.000,00 13.117.213,38 174,90
78.500.000,00 76.164.000,97 97,02
65.000.000,00 56.000.805,25 86,16
4.500.000,00 6.700.000,00 148,89
5.000.000,00 7.915.000,00 158,30
35.000.000,00 42.350.000,00 121,00
3.976.784.737,42 5.929.066.864,82 149,09
Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Gedung
Jumlah
B.3
Belanja Operasi
Belanja Bahan Dekorasi
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Sewa Tenda
Belanja Cetak
Honorium Ketua RT
Belanja Sewa Panggung
B.2
Belanja Modal
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Jasa Transportasi
Belanja Dokumentasi
Belanja Transportasi
Belanja Tenaga Ahli
B.1
Belanja Daerah
Belanja Pengadaan
Belanja Alat Listrik
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pelaksana Harian
Belanja Pegawai Honorer
Belanja Sosialisasi
Belanja Bimtek
BELANJA LANGSUNG
B
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
A
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2016
LAPORAN ANGGARAN - REALISASI BELANJA LANGSUNG
No Kegiatan Anggaran Realisasi %
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 183.799.992 117.812.000 64,10
Belanja Telepon 42.000.000 32.824.546 78,15
Belanja Air 25.200.000 16.854.793 66,88
Belanja Listrik 116.599.992 68.132.681 58,43
Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.375.002 6.375.000 100,00
Belanja alat tulis kantor 6.375.002 6.375.000 100,00
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.541.250 14.875.750 95,72
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 2.112.502 1.487.500 70,41
Belanja alat listrik dan elektronik 2.112.502 1.487.500 70,41
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.500.000 80.500.000 100,00
Penyediaan jasa administrasi perkantoran 609.630.000 493.230.000 80,91
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.745.000 5.320.000 60,83
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 39.675.000 36.415.836 91,79
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor 7.320.375 6.695.375 91,46
Penunjang kegiatan kecamatan samarinda seberang 935.372.900 935.372.900 100,00
4.096.683.021 3.833.419.506 93,57
284.891.000 100,00
Jumlah
Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan kelurahan
Maangkupalas355.531.000 355.531.000 100,00
Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan kelurahan
Tenun Samarinda444.151.000 434.537.000 97,84
7
Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan kelurahan
Masjid341.134.000 341.134.000 100,00
Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan kelurahan
Gunung Panjang284.891.000
Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan
kelurahan Baqa364.310.000 326.910.000 89,73
6Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan kelurahan
Sunga Keledang417.594.000 399.027.500 95,55
4
5
1
2
LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2017
Related Documents
