Analisa Risiko Lingkungan Pembangunan Perumahan Laguna Indah

ANALISA RISIKO LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN LAGUNA INDAH

ENVIRONMENTAL RISK ANALYSIS LAGUNA INDAH REAL ESTATE DEVELOPMENT

Created by :Mas Suryanto HS ( )

Subject: Perumahan Perencanaan perumahan

Keyword: Environmental Risk

[ Description ]

Pembangunan Kawasan Perumahan Laguna Indah dengan luas lahan 526,80 hektar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 telah dilengkapi dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pembangunan Kawasan Perumahan Laguna Indah meliputi pembangunan pemukiman, perkantoran, supermal, ruko, dan rumah sakit yang pelaksanaanya terdiri atas 3 tahap (1996 - 2006). Meskipun telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL namun karena banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan dan jangka waktu pembangunan yang sangat panjang, tidak tertutup kemungkinan AMDAL yang telah disusun tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaan AMDAL Pembangunan Kawasan Laguna Indah dalam bentuk analisa risiko lingkimgan. Analisa risiko lingkungan disesuaikan dengan isu pokok AMDAL Kawasan Perumahan Laguna Indah dari segi teknis antara lain masalah banjir dan pola drainase, meningkatnya beban lalu lintas pada jalur transportasi umum, masalah ketersediaan sumber air bersih dan masalah kegiatan pengelolaan limbah padat dan cair. Analisa risiko lingkungan pada penelitian ini dilakukan dengarfmembandingkan rona lingkungan awal terhadap kondisi terkini yang sementara terjadi. Dari hasil identiflkasi risiko lingkungan melalui kuesioner, wawancara dan observasi, diketahui bahwa hingga kini risiko yang ditimbulkan pada radius 2,5 km dari kawasan perumahan adalah banjir dan kerusakan jalan. Dengan adanya risiko ini diperlukan solusi untuk mengatasinya dengan membangun sistem drainase baru dian menambah tebal lapisan perkerasan jalan. Akibat adanya risiko lingkungan yang terjadi menimbulkan biaya ganti lingkungan yang besaraya tergantung dari penilaian masing-masing individu. Biaya pencegahan lingkungan untuk mengatasi banjir dengan membangim sistem drainase baru sebesar Rp. 1.797.000.000,- dan biaya pemeliharaannya Rp. 297.480.000,- per tahun dan untuk mengatasi kerusakan jalan dengan menambah tebal lapis perkerasan diperlukan biaya Rp. 1.107.000.000,- dan biaya pemeliharaan Rp. 55.350.000,- per tahun.

Alt. Description

Laguna Indah Real Estate Region development with area 526,80 hectare appropriate Government Regulation Number 51 Year 1993 has been complete with Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) document Laguna Indah Real Estate Region development include housing development, office complex, supermall, house-store and hospital will be implementation in 3 stage (1996 - 2006). Although has been complete with AMDAL document however very much activity will be impelementation in so long time, not closed probability AMDAL has been composed not take a stroll like planning. Because of that, necessary observe how AMDAL Laguna Indah Real Estate Region Development implementation in shape environmental risk analysis. Environmental risk analysis to be appropriate with basic issue AMDAL . Laguna Indah Real Estate Region Development from technical aspect among others flood and drainage system problem, increase traffic load in public transportation lane, availability source of water clean problem and processing solid and liquid waste activity problem. Environmental risk analysis in this research doing with compare environmental baseline and environmental condition now. From environmental risk identification with questionnair, interview and observation, until now environmental risk happened in radius 2,5 km from real estate region is a flood and road damage. The solution for contend this risk is development a new drainage system and road overlay. Consequence environmental risk happened to make environmental cost Environmental cost substitute dependence from appraisal each individual. Environmental cost prevention for fiood with development new drainage system Rp. 1.797.000.000,- and maintenance cost Rp. 297.480.000,- per year. Environmental cost prevention for road damage with road overlay constuction Rp. 1.107.000.000,- and maintenance cost Rp. 55.350.000,- per year.

Contributor : 1. Ir. Retno Indryani, MS

Date Create : 15/01/2007 Type : TextFormat : pdf,Language : IndonesianIdentifier : ITS-Master-31000002016034Collection ID : 31000002016034Call Number : 628 Mas a

Source : Theses Civil Engineering, RT 628 Mas a, 2002

Coverage : ITS Community

Rights : Copyright @2002 by ITS Library. This publication is protected by copyright and

permission should be obtained from the ITS Library prior to any prohibited reproduction, storage in a retrievel system, or transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or likewise. For information regarding permission(s), write to ITS Library

Share this information to :

Google Bookmarks | Technorati | Del.icio.us | Digg

ABSTRAKSI DOKUMEN AMDAL

PEMRAKARSA

NAMA DOKUMEN

PT.GOA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (PT.GMTDC)

“AMDAL Regional Pembangunan Kawasan Tanjung Bunga Kotamadya Ujung Pandang-

Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan”

NO. PERSETUJUAN & TGL

KEP-27/MENLH/9/1998 TGL.3/9/1998

PENYUSUN

PT. PANGRITTA PRATAMA KONSULTAN

DESKRIPSI KEGIATAN

PT.GMTDC berencana akan membangun kawasan Tanjung Bunga di Wilayah pesisir pantai

Kotamadya Ujung Pandang dan Kabupaten Goa. Secara geografis lokasi rencana kegiatan terletak

pada 119o3’7”- Bujur Timur dan 5o8’19” Lintang Selatan.

Rencana pembangunan Kawasan Tanjung Bunga meliputi luas 1000 ha yang terdiri tiga kawasan

yaitu:

• Kawasan Utara seluas 390 ha terletak dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang, yaitu Kec.Mariso

mencakup Kel. Lette, Bontomaranmu dan Mattoanging, dan Kec.Tamalate mencakup Kel.Maccini

Sombala

• Kawasan Delta seluas 349 ha terlatak dalam wilayah Koatamdya Ujungpandang,yaitu Kec.Tamalate

yang mencakup Kel.Tanjung Bunga

• Kawasan Selatan seluas 261 ha terletak dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang yaitu

Kec.Tamalate mencakup Kel.Barombong dan Kab.Gowa yaitu Kec.Palangga yang mencakup Desa

Tamanyeleng dan Desa Somba Opu.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan kawasan akan dilakukan II tahap, yaitu:

• Tahap I (1997-2000) meliputi :

- Hotel dengan alokasi lahan seluas 83 ha (10,78 %), meliputi cottages selus 10 ha dan hotel 73 ha.

Jumlah hotel/cottage 23 unit dan jumlah kamar adalah 5700 kamar

- Perkantoran & komersial dengan alokasi lahan seluas 191 ha (24,81 %)

KDL6/DATA/EVALUASI/IRMA/ABSTRAKSI DOKUMEN AMDAL-PT.GMTDC

-1-

- Sekolah dengan alokasi lahan seluas 10 ha (1,30%)

- Rumah sakit dengan alokasi lahan seluas 2 ha (0,26%)

- Perumahan dengan alokasi lahan seluas 340 ha (44,16%); Tahap I rumah mewah 1100 unit;

rumah menengah 3500; rumah sederhana 2400; rumah sangat sederhana 2000 sedangkan

Tahap II rumah sangat sederhana 2700 unit

• Tahap II (2007-2016) meliputi :

- Hotel/cottage dengan alokasi lahan seluas 28 ha (12,17%) sebanyak 7 unit denganjumlah kamar

1848 kamar. Kalsifikasi minimum adalah Bintang I

- Perkantoran dan komersial seluas 57 ha (24,78%)

- Perumahan menengah seluas 102 ha (44,35%)

- Fasilitas Sosial,Fasilitas Umum, Rekreasi dan Ruang Terbuka 21 ha (9,13%)

- Jalan seluas 22 ha (9,57%)

ISU POKOK

• Timbulnya keresahan sosial yang diakibatkan oleh kegiatan survei lokasi/studi dan pembebasan

lahan;

• Terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha karena adanya rencana kegiatan;

• Menunjang rencana pengembangan wilayah kawasan “Minasa Maupata”;

• Meningkatnya aliran permukaan dan erosi karena hilangnya vegetasi penutup lahan;

• Menurunnya kualitas udara karena oleh kegiatan transportasi bahan material dan pematangan

lahan untuk pembuatan banguna jalan dan jalan serta kegiatan pengoperasian jalan;

• Menurunnya kualitas air laut karena pembangunan jalan akses laut melaluikegiatan pengerukan

dasar laut dan penimbunanan jalan serta sampah padat dan cair yang ditimbulkan pedagang kaki

lima pada sepanjang jalan, serta bau akibat pembusukan limbah khususnya organik yang masuk ke

perairan sungai akibat adanya jalan akses laut;

• Gangguan terhadap kesehatan disebabkan oleh menurunnya kualitas udara akibat kegiatan

pengangkutan bahan material, penimbunan dan pematangan lahan serta kegiatan pengoperasian

jalan;

• Gangguan biota perairan yang terjadi karena pembuatan jalan akses laut melalui pekerjaan-

pekerjaan konstruksi dan lumpur hasil kerukan serta akibat penurunan kualitas air laut oleh limbah

padat dan cair dari pedagang kaki lima yang akan menempati sepanjang jalan akses laut;

• Terganggunya ekosisitem pesisir Pantai Ujungpandang yang disebabkan oleh kemungkinan

masuknya sedimen serta limbah cair dan padat akibat berbagai jenis kegiatan yang direncanakan.


-2-

KEWAJIBAN

PEMRAKARSA

1.

menyelaraskan kebijaksanaan proyek dengan kebijaksanaan struktur, sistem dan pembangunan

jaringan infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Ujung Pangkah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa;

membangun sistem transportasi yang efisien di lokasi proyek yang memberikan akses untuk

kepentingan umum dan Pemerintah Daerah

membangun dengan mengikuti ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau Building

Coverage Ratio (BCR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melestarikan fungsi hidrologi wilayah sesuai peruntukan, menjamin kuantitas dan kualitas

pemasokan air untuk kepentingan umum

memperbaiki bagian-bagian pantai yang terkena abrasi dan memelihara alur pelayaran akibat

pembangunan dermaga dan fasilitas penunjangnya;

menghentikan pengambilan material pasir dari dasar laut Teluk Losari;

menjaga sirkulasi air laut dan kelestarian estetika dan sanitasi lingkungan Pantai Losari;

melaksanakan kegiatan pembebasan lahan secara adil dan transparan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

melaksanakan program pembangunan masyarakat di sekitar kawasan Tanjung Bunga serta

mengutamakan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat setempat sesuai keahlian yang dimiliki;

mengantisipasi perubahan dan dinamika sosial di lokasi dan mengakomodasikan kebutuhan

masyarakat setempat maupun sekitar lokasi dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah;

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi bagi pedagang kecil setempat dan masyarakat di

sekitar lokasi;

membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum;

menjamin keterbukaan akses masyarakat terhadap pantai Losari dan fasilitas-fasilitas yang

bersifat umum;

membangun unit pengolahan air limbah, pembuangan limbah padat dan sanitasi lingkungan;

mengolah limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan reorganisasi dalam struktur manajemen kawasan Tanjung Bunga PT.Gowa Makassar

Tourism Develompent Corporation dengan membentuk Divisi Lingkungan (Environment Division);

menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang lebih

rinci bagi kegiatan-kegiatan: fasilitas berupa jalan akses laut dan darat, hotel, perkantoran/jasa

komersial, sekolah, rumah sakit, perumahan, fasilitas umum dan sosial, tempat rekreasi dan ruang

terbuka, lapangan golf, fasilitas jaringan air bersih, listrik, telepon dan pengolahan limbah atas

dasar Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Regional

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


-3-

PENGELOLAAN

mengacu pada pedoman teknis penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana

Pemantauan Lingkungan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang membidangi kegiatan yang

bersangkutan bagi setiap jenis kegiatan yang akan dibangun dalam proyek tersebut selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah keputusan ini ditetapkan. Penyusunan Rencana Pengelolaan

Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan ini dikonsultasikan denganBAPEDAL;

18. melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan lainnya

baik yang tercantum pada Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan

Lingkungan Regional maupun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan

Lingkungan rinci;

19. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan kepada Menteri

Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Menteri Dalam

Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan,

Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata Seni dan Budaya,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa, dan

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah III, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak

tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

• Memberikan informasi yang benar dan jelas kepada penduduk setempat tentang rencana areal yang

akan dibebaskan dan prosedur pelaksanaan pembebasannya

• Mekanisme pembebasan lahan dilaksanakan atas dasar musyawarah

• Ganti rugi lahan diberkan secara langsung kepada penduduk yang akan dibebaskan lahannya

• Besarnya nilai ganti rugi lahan didasarkan atas kesepakatan bersama antara penduduk yang

dibebaskan lahannya dari pihak PT.GMTDC

• Mengoperasikan kendaraan angkuta bahan material melalui jalan-jalan dalam wilayah kota lama

diluar jam sibuk (jam 20.00-05.00)

• Mencari jalan alternatif yang kondisinya tidak padat seperti jalan di pinggiran kota bagian selatan.

Untuk lokasi sumber bahan materail di Kabupatan Gowa maka pengangkutan ke lokasi proyek

dapat melalui jalur Jalan Pelita (Sungguminasa), sisi jalan tanggul sungai Jeneberang (Tanggul

Patompo), Jalan Dangko, jalan Tanjung Merdeka ke lokasi proyek untuk kegiatan dilokasi Tanjung

Bunga, atau dari Jalan Dangkoke Jalan Rajawali, Jalan Penghibur, ke lokasi jalan akses laut.

Pengangkutan sebaiknya diluar jam sibuk (jam 20.00-05.00)

• Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan kemampuan tekanan gandar jalan


-4-

yang dilalui, sehingga tidak mengalami gangguan dalam perjalanan dan mengurangi kerusakan

badanjalan

Membatasi muatan sesuai batas tonase kendaraan dan dalam pengangkutan material ditutup

dengan plastik/terpal

Memberi prioritas kesempatan yang luas kepada penduduk yang bermukim disekitar kawasan

Tanjung Bunga untuk diterima sebagai tenaga kerja

Memprioritaskan penduduk yang dibebaskan lahannya untuk diterima sebagai tenaga kerja

Memberi kesempatankepada penduduk setempat untuk membuka usaha termasuk usaha sektor

informal di sekitar kawasan

Penerimaan tenaga kerja disesuaikan dengan latar belakang dankemampuan/keterampilan masing-

masing

Sebelum dipekerjakan, calon tenaga kerja tersebut diberi bekal keterampilan dan pengetahuan

sesuai dengan rencana pekerjaan yang akan diberikan. Selain itu, apabila memungkinkan akan

diusakan untuk memberikan promosi ke tingkatan pekerjaan yang lebih tinggi/lebih baik kepada

tenaga kerja, dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan/pembekalan, baik secara formal

maupun informal, yang akan dilakukan sendiri oleh manajemen perusahaan maupun oleh instansi

lain yang terkait, baik swasta maupun pemerintah

Mengupayakan agar material bahan timbunan dan sampah padat lainnya tidak terbuang ke perairan

Membersihkan sampah padat yang sempat terbuang ke perairan sat kegiatan dilaksanakan

Menggunakan teknik pengambilan pasir yang dapat mengurangi jumlah dan penyebaran lumpur di

permukaan perairan yaitu dengan jalan mengisap pasir dari dasar laut langsung ke atas kapal dan

pengisian karung juga dilakukan diatas kapal

Pembuatan gorong-gorong dilakukan di darat dan kemudian dipindahkan ke laut pada saat gorong-

gorong akan dipasang. Hal ini untuk meminimalkan timbulnya ceceran bahan bangunan berupa

semen dan batu serta tidak menyebabkan teraduknya air laut saat gorong-gorong dipasang

Menupayakan membatasi jumlah dan penyebaran lumpur pada saat pekerjaan dasar jembatan

dilaksanakan

Membersihkan sampah padat yang terbuang ke perairan saat kegiatan pemasangan gorong-gorong

dan konstruksi jembatan dilaksanakan

Membuat jalur khusus yang dilewati perahu nelayan saat kegiatan pembuatan jembatan

dilaksanakan

Meminimalkan kehilangan vegetasi penutup lahan dengan jalan tidak melakukan pengupasan lahan

pada areal yang tidak termasuk lokasi tapak jalan

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


-5-

• Menanam vegetasi di sepanjang pinggir jalan dan bagian pemisah jalan

• Meminimalkan kehilangan vegetasi penutup lahan dengan jalan tidak melakukan pengupasan

vegetasi pada lahan yang tidak termasuk lokasi tapak proyek

• Menanam vegetasi pada lokasi-lokasi tertentu di tapak bangunan yaitu di sekeliling tapak bangunan

dan pekarangan serta membuat jalur hijau

• Tetap menjaga kebersihan lokasi tapak proyek dari sampah/bahan sisa penyelesaian akhir

bangunan

• Memasang tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) di lokasi tapak proyek

• Menempatkan sampah/bahan sisa bangunan di tempat pengumpulan sementara (TPS) sebelum

dingkut ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA)

• Meminimalkan kehilangan vegetasi penutup lahan dengan jalan tidak melakukan pengupasan lahan

pada lokasi yang tidak termasuk lokasi tapak proyek

• Meminimalkan kehilangan lapisan atas (top soil) pada kegiatan pengurugan

• Menyiapkan bahan tanaman, cara menyiapakan bahan tanaman dapat dilihat pada point 2.2.4.1

bagian d

• Segera melakukan penanaman tanaman setelah pengupasan lahan/pengurugan selesai dikerjakan

• Menyiapkan bahan tanaman cara menyiapkan bahan tanaman dapat dilihat pada point 2.2.4.1

bagian d

• Segera melakukan penanaman setelah pengupasan lahan/pengurugan selesai dikerjakan

• Pemeliharaan tanaman muda agar tumbuh cepat menutup permukaan tanah dengan rapat

• Memilih jenis tanaman yang sudah memiliki daya adaptasi baik di lokasi proyek

• Sejumlah jenis tanaman pohon, perdu dan rumput yang dapat ditanam dan umumnya sudah

beradaptasi dengan wilayah Kotamadya Ujungpandang dapat dilihat pada Tabel 2.6

• Bagi tanaman impor maka harus mendapat izin dari karantina tumbuhan

• Menggunakan pupuk dan pestisida dengan dosis yang tepat

• Memberi informasi kepada pekerja tentang cara pemupukan dna penggunaan pestisida yang tepat

• Menerapkan cara pemberantasan hama dengan teknik Pemberantasan Hama Terpadu (PHT) Cara

ini menggunakan konsep pemberantasan secara biologi dan sistem pertanaman untuk

menekan/memberantas hama dan penyakit tanaman

• Melaksanakan sesuai rencana untuk memberikan kesempatan berupa peluang dan lokasi yang

memadai untuk pedagang kaki lima beroperasi dis epanjang jalan akses laut

• Mengusahakan agar peningkatan kesempatan berusaha sektor informal ini tidak mengakibatkan


-6-

terganggunya keterlibatan lalu lintas pada sepanjang jalan akses laut, dengan mengatur lokasi

usaha serta tempat parkir pengunjung yang tertata baik

Mengusahakan agar usaha sektor yang berkembang ini tidak mengakibatkan menumpuknya

sampah/limbah pada kawasan tersebut termasuk pada kawasan perairan di sekitarnya, dengan

menyiapkan sisitem pengelolaan sampah yang memadai berupa tempat penampungandan

pengangkutan sampah yang cukup

Memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima yang beroperasi di sepanjang jalan akses laut

agar tidak membuang sampah termasuk sisa makanan ke perairan. Sampah yang dihasilkan

dipisahkan menurut jenisnya, yaitu yang organik dan anorganik

Para pedagang kaki lima diwajibkan untuk membersihkan loksi tempat berjualan setiap kali selesai

menjual. Sampah dikumpulkan dalam kantong plastik sehingga mudah di bawa ke TPS

Sampah yang terkumpul dibawa ke TPS selanjutnya ke TPA. Sampaha-sampah yang terkumpul di

TPS diangkut ke TPA secara teratur pada subuh hari, yaitu setelah seluruh aktifitas pedagang kaki

lima selesai

Pengaturan trafik dengan pemasangan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta tempat

penyeberangan pada tempat-tempat yang strategis di sepanjang jalan akses darat, khususnya ynag

melewati pusat-pusat kegiatan bisnis, pariwisata pemukiman dalam Kawasan Tanjung Bunga

Penempatan pos-pos pengamanan untuk petugas keamanan kepolisian dan satuan pengamanan

(Satpam) PT.GMTDC di tiap perempatan jalan dan pusat-pusat kegiatan bisnis, pariwisata dan

permukiman dalam Kawasan Tanjung Bunga

Memberi kesempatan yang luas dan prioritas kepada penduduk yang bermukim di sekitar kawasan

untukditerima sebagai tenaga kerja sesuai tingkat pengetahuan keterampilan yang dimiliki para

pencarai kerja

Mencegah persaingan tidak sehat antara pencari kerja lokal dan para pendatang

Memberlakukan tingkat upah yang wajar yakni sesuai dengan tingkat Upah Minimum Regional

(UMR) Ujung Pandang yang berlaku pada periode tertentu

Melakukan kerjasama dengan sekolah pariwisata dan manajemen untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan angkatan kerja lokal agar dapat ditampung/diterima bekerja pada

bidang-bidang yang berhubungan dengan pariwisata, khususnya perhotelan, dan jasa komersial

lainnya

Memelihara nilai setetika Kawasan Tanjung Bunga, sehingga masyarakat dan investor tetap tertarik

untuk menanamkan modalnya

Meningkat kegiatan ekonomi di Kawasan Tanjung Bunga, dengan jalan menyiapkan fasilitas bisnis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


-7-

dari berbagai tingkatan/kelas sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

• Membangun dan memelihara tempat rekreasi yang memadai atau memenuhi standar mutu

kawasan wisata terutama bagi wisatawan mancanegara di Pantai

• Melakukan sosialisasi dan promosi kawasan wisata ini di dalam dan luar negeri dengan

mengadakan kerja sama dengan kalangan pengelola perjalanan wisata

• Mengusahakan agar wisatawan tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya lebih banyak

dengan menyediakan atraksi-atraksi budaya secara peroidik dan tempat pembelajaan yang

memadai

• Meminimalkan masuknya budaya aing yang dibawa oleh para wisatawan yang tidak sesuai dengan

adat istiadat measyrakat setempat melaluai pemupukan kebanggaan atas budaya infra struktus

seperti jalan akses laut dan darat serta fasilitas pendukung lainnya pada kawasan wisata ini

• Mengingatkan para wisatawan yang berkunjung akan pentingnya mematuhi rambu-rambu susila

pada tempat-tempat terbuka untuk mencegah timbulnya dampak sosial bagi wisatawan yang

berkunjung, agar tidak menimbulkan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat lokal di sekitar

kawasan wisata ini.

• Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan secara periodik dan teratur sehingga diketahui

dan dapat diperkirakan oleh penduduk

• Pengumpulan sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik,

seperti plastik, kertas dan besi

• Pemisahan sampah-sampah yang dapat di daur ulang

• Memasukkan dalam kantong plastik sampah-sampah agar mudah diangkut oleh kendaraan

pengangkut sampah

• Pengangkutan dari TPS ke TPA dilakukan pada malam hari, sehingga tidak mengganggu

kenyamanan penduduk dan kepadatan arus lalu lintas

• Memberi kesempatan pertama kepada penduduk yang terkena pembebasan lahan dan bermukim di

sekitar Kawasan Tanjung Bunga untuk mendapat fasilitas perumahan layak Tipe RSS di Desa

Tamanyeleng, Kabupaten Gowa dan perumahan menengah Taman Toraja di Kelurahan Tanjung

Merdeka, Kecamatan Tamalate

• Memelihara tingkat kebersihan, keindahan, kenyaman dan keamanan dalam kawasan perumahan

tipe RSS dan tipe menengah

• Memberikan prioritas untuk penyediaan sarana pendidikan kepada penduduk usia sekolah didalam

dan disekitar Kawasan Tanjung Bunga

• Mengusahakan tingkat kualitas layanan pendidikan yang memadai bagi murid sekolah


-8-

• Memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk di dalam dan luar Kawasan Tanjung Bunga

• Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh penduduk dari

luar Kawasan Tanjung Bunga

• Memberi kesempatan kepada penduduk setempat untuk diterima sebagai tenaga kerja dan

ditempatkan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki

• Memprioritaskan penduduk lokal untukmelakukan usaha produktif yang memungkinkan di

lingkungan fasilitas perumahan, sekolah dan rumah sakit di Kawasan Tanjung Bunga

• Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dalam Kawasan Tanjung Bunga tentang pengelolaan

limbah padat, cair dan organic

• Menyiapkan tempat-tempat sampah di tiap rumah penduduk, perkantoran, pariwisata

• Memasang papan pengumuman di tempat-tempat strategis di kompleks perumahan, pariwisata dan

perkantoran dalam Kawasan Tanjung Bunga, agar penduduk membuang sampah di tempat-tempat

yang telah ditentukan oleh PT.GMTDC dan Dinas Kebersihan KMUP

• Sampah padat yang mengandung radioaktif perlakuan pengelolaan limbahnya ke Pusat Pengolahan

Limbah Radio Aktif di BATAN Serpong, Jawa Barat

• Limbah padat bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di kirim ke Pusat Pengolahan Limbah B3 di

Cileungsi, Jawa Barat

• Membuat rambu-rambu atau pelarangan-pelarangan berbagai kegiatan wisatawan mancanegara

yang dapat menimbulkan keresahan social bagi penduduk lokal

• Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk pengelolaan kawasan pariwisata

• Merancang dan mengolah pembuanganan sampah-sampah organic, padat dan cair

• Memprioritaskan pendudk yang bertempat tinggal di sekitar kawasan ini termasuk yang dibebaskan

lahannya untuk diterima sebagai tenaga kerja dan ditempatkan sesuai tingkat pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki

• Memberikan kesempatan kepada penduduk lokal secara terorganisie mempersiapkan perahu

tradisional dan peralatan lainnya (pancing, jarring, dan sebagainya) gai aktifitas wisata bahari untuk

disewakan kepada para wisatawan

• Memberikan kesempatan kepada penduduk lokal baik perorangan maupun secara berkelompok

untuk dapat menjual hasil kerajinan (souvenir) kepada para wisatawan

• Melakukan upaya pemeliharaan tanaman secara kontinyu

• Larangan untuk menebang atau merusak tanaman sidertai papan pengumuman yang berbunyi

“Dilarang Menebang atau Merusak Tanaman” dan dipasang di tempat-tempat tertentu, serta diberi

sanksi bagi yang melanggar


-9-

• Memasang tempat pembuangan sampah di lokasi tempat rekreasi dan runag terbuka dengan

volume dan jumlah/unit yang cukup selanjutnya akan diangkut ke TPA

• Larangan untuk membuang sampah di sembarang tempat disertai papan pengumuman yang

berbunyi “Dilarang membuang Sampah” yang dipasang di tempat-tempat tertentu dan diberi sanksi

bagai yang melanggar

• Mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan social yakni timbulnay

kecemburuan social antara penduduk di sekitar Kawasan Tanjung Bungan dengan penduduk yang

berkerja di lapangan golf

• Pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah memprioritaskan pendudk di luar dan di dalam

Kawasan Tanjung Bunga, khususnya bagi penduduk yang terkena pembebasan lahan direkrut

sebagai tenaga kerja

• Memaksimalkan penggunaan lapangan golf untuk meningkatkan prestasi atlit olah raga golf di

Sulawesi Selatan

• Mengadakan pelatihan dan kursus teknik permainan golf kepada penduduk yang bermukim di dalam

dan di luar Kawasan Tanjung Bunga

• Melakukan pemeliharaan tanaman secara kontinyu

• Mengatur drainase dalam areal lapangan golf

• Memasang tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di beberapa tempat dalam areal

lapangan golf

• Larangan untuk membuang sampah di sembarang tempat disertai papan pengumuman berbunyi

“Buanglah Smapah Pada Tempatnya” yang dipasang di dekat tempat pembuanagn sampah

sementara

• Memisahkan sampah organic, dan memanfaatkan sampah organic sebagai bahan kompos untuk

pemeliharaan tanaman di lapangan golf

• Melaksanakan sesuai rencana pengelolaan limbah baik padat maupun cair

• Menempatkan tenaga pengelola yang akan memantau hasil pengelolaan limbah secara intensif

khsususnya limbah cair sebelum di buang ke lingkungan

• Pengelolaan limbah cair akan dilakukan dengan cara mengalirkan limbah cair melalui pipa dari

ebrbagai jenis kegiatan dan dikumpul dalam suatu kolam penampungan limbah cair. Dalam kolam

ini akan dilakukan pengolahan melalui system aerobik

• Mengangkut semua limbah yang diproduksi (limbah padat dan cair) ke Tempat Penampungan

Sementara (TPS) kemudian diangkut keTempat Penampungan Akhir (TPA). Pengangkutan

dilakukan oleh suati tim khusus dibawah kendali PT.GMTDC


- 10 -

• Pengangkutan limbah, baik ke TPS maupun ke TPA akan dilakukan pada malam hari atau di luar

jam sibuk

• Mencari jalan alternatif yang konsidinya tidak padat, misalnya jalan-jalan di pinggir kota

• Pengangkutan limbah dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang tetap, sehingga dapat diketahui

oleh warga

• Limbah yang diangkut dipisahkan berdasarkan jenisnya yaitu limbah organik dan anorganik, limbah

cair dan padat

• Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah: pemisahan sampah-sampah padat yang

terdiri atas kaleng, plastik, logam dan botol-botol, kemudian dimasukkan dalam wadah atau karung

yang disiapkan pada tempat-tempat tertentu

• Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada masyarakat setempat untuk memperolah kesempatan kerja dan berusaha sesuai dengan

keterampilan dan kemampuan masing-masing. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan/penyuluhan

kepada masyarakat agar dapat bekerja dan berusaha sesuai dengan kesempatan kerja dan

berusaha yang tersedia dalam Kawasan Tanjung Bunga

• Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya

bagi masyarakat sekitar Kawasan Taman Bunga untuk bekerja dan berusaha agar dapat

meningkatkan pendapatannya. Selain itu, perlu pula dilakukan penyuluhan/pelatihan agar

keterampilan kerjanya bertambah untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja secara regional di

KMUP dan Kabupaten Gowa

• Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah: Membuat bangunan pemecah ombak (groins)

disepanjang Pantai Tanjung Merdeka dan Tanjung Bunga. Prinsip pembuatan groin ditunjukkan

pada Gambar 2-8. Panjang groin adalah sekitar 200m dan posisi pemasangannya ditunjukkan pada

Gambar 2-9

• Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah: membangun jaringan drainase dalam

Kawasan Tanjung Bunga sehingga aliran permukaan tidak masuk ke Waduk Jeneberang

PEMANTAUAN

• Memantau tingkat keresahan social yang timbul dari penduduk yang dibebaskan lahannya;

mengambil langkah-langkah kongkrit jika timbul keresahan sosial.

• Memantau tingkat kecelakaan badan jalan, kandungan gas-gas dan debu serta gangguan

kesehatan masyarakat

• Memantau jumlah kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang terbuka


- 11 -

•

•

•

•

Memantau tingkat perubahan dan penurunan nilai estetika Teluk Losari

Memantau keutuhan, keberimbangan, irama, skala dan kekhasan Teluk Losari

Memantau nilai vegetasi

Memantau dampak hilangnya vegetasi penutup lahan, meningkatnya aliran permukaan dan erosi,

menurunnya kualitas air, kualitas udara serta gangguan kesehatan masyarakat

Memantau dampak konstruksi dan penyelesaian akhir

Memantau intensitas kehilangan vegetasi penutup lahan, laju aliran permukaan, laju kehilangan

tanah dan perubahan parameter kualitas air

Memantau laju penurunan koefisien aliran permukaan dan laju penurunan kehilangan tanah

Memantau tingkat penurunan kualitas air di Pantai Barombong

Memantau jumlah lapangan usaha yang terbuka dan jumlah tenaga kerja yang terserap

Memantau perkembangan jumlah pengunjung Panai Losari

Memantau terbukanya isolasi daerah, berkurangnya beban jalan Nuri, Dahlia dan Sultan

Hasanuddin, peningkatan arus lalu lintas di jalan akses darat dan menunjang pengembangan tata

ruang kota dan kawasan

Memantau terbukanya kesempatan kerja dan lapangan kerja, tingkat persaingan pencari kerja lokal

dan pendatang tingkat upah

Memantau perkembangan kepadatan bangunan di Wilayah kota lama dan Kawasan Tanjung

Bunga

Memantau jumlah peningkatan wisatawan

Memantau peningkatan produksi sampah akibat pengoperasian hotel, perkantoran danjasa

komersial

Memantau jumlah penduduk yang mendapat perumahan yang layak

Memantau banyaknya murid yang memanfaatkan fasilitas pendidikan

Memantau banyaknya penduduk (khususnya penduduk lokal) yang bekerja di sekolah

Memantau jumlah dan jenis sampah serta penanganannya

Memantau jumlah penduduk yang memanfaatkan fasilitas rumah sakit dan peningkatan derajat

kesehatan masyarakat

Memantau banyaknya penduduk (khususnya penduduk lokal) yang bekerja di rumah sakit

Memantau jumlah dan jenis sampah serta penanganannya

Memantau peningkatan kepariwisataan di Kotamadya Ujung Pandang

Memantau jumlah kesempatan kerja dan jumlah tenaga kerja yang terserap

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


- 12 -

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Memantau nilai keanekaragaman jenis dan koefisien aliran permukaan

Memantau jumlah jenis produksi dampah di tempat rekreasi dan ruang terbuka

Memantau jumlah kesempatan kerja yang terbuka, khususnya penduduk lokal

Memantau jumlah penduduk atau wisatawan yang memanfaatkan lapangan golf

Menantau laju aliran permukaan dan laju kehilangan tanah

Menantau jumlah produksi sampah dan tingkat penurunan kualits air

Memantau efektifitas pengelolaan limbah padat dan cair

Memantau dampak pengoperasian pengolahan limbah terhadap lalulintas

Memantau dampak pengoperasian sisitem pengolahan limbah terhadap pendapatan pemulung dan

pedagang pengumpul

• Memantau jumlah lapangan usaha yang terbuka sehubungan dengan pembangunan dan

pengoperasian Kawasan Tanjung Bunga

• Memantau jumlah lapangan usaha yang terbuka sehubungan dengan pembangunan dan

pengoperasian Kawasan Tanjung Bunga

• Memantau laju pengikisan Pantai Tanjung Bunga dan Tanjung Merdeka


- 13 -

PETA BATAS WILAYAH STUDI


- 14 –

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 34 /PERMEN/M/2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN

KETERPADUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN

Menimbang

Mengingat

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

:

a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan

dan permukiman merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas

penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan atau

kawasan perumahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

pembangunan perumahan secara keseluruhan;

b. bahwa untuk penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi,

teratur dan berkelanjutan perlu didukung dengan penyediaan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat tentang Penetapan Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan ;

:

1. Undang-undang

Permukiman;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan

Daerah dan Pusat;

8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Pemerintah 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan

Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2004 tentang

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu

Nomor

4

Tahun

1992

tentang

Perumahan

dan

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

13. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

14. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia;

15. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan

Prasarana Lingkungan, Utilitas umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada

Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Negara Perumahan Rakyat;

17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/Permen/M/2006

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

02/Permen/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Negara

Perumahan Rakyat;

18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/Permen/M/2006

tentang Pedoman pelaksanaan pemberian stimulan umum perumahan

swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui lembaga keuangan

Mikro/ lembaga keuangan non bank.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG

PEDOMAN

UMUM

PENYELENGGARAAN

KETERPADUAN

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Kawasan Perumahan sebagaimana diatur dan dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman yang melengkapi

pedoman penyelenggaraan keterpaduan

prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan

perumahan yang ada dan digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan,

masyarakat, pembangunan perumahan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 3

Semua ketentuan tentang Pedoman penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas (

PSU ) Kawasan perumahan dan permukiman yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan yang baru.

Pasal 4

Pembinaan atas pelaksanaan Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan PSU ini dilakukan

oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama dinas terkait Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengendalian dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih

lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 6

(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(2) Peraturan Menteri ini di sebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk

diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 30 November 2006

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

TTD

MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Tentang

:

:

:

:

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

34/PERMEN/M?2006

30 November 2006

Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan

Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR) yang dicanangkan oleh

Pemerintah pada Bulan Oktober 2003 sampai saat ini masih diteruskan kebijakannya tapi

permasalahan yang dapat menghambat program ini antara lain : (i) terbatasnya pembiayaan

perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), (ii) Belum ada

mekanisme dengan hasil yang menggembirakan dalam upaya membantu masyarakat

berpenghasilan rendah, (iii) bunga KPR perumahan yang diterbitkan oleh Bank masih

terlampau tinggi untuk ukuran MBR, (iv) daya beli masyarakat pada saat ini masih rendah,

dan (v) birokrasi perijinan masih cukup menyulitkan bagi para pengembang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992, pasal 2 ayat 1, bahwa untuk

melaksanakan penataan dan pengelolaan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara

terpadu dan terkoordinasi. Demikian pula pada pasal 18 ayat 1, bahwa pembangunan

pemukiman skala besar, diselenggarakan melalui perencanaan secara menyeluruh dan

terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.

Dan dalam penjelasan pasal 30 ayat 1, bahwa wujud pembinaan dibidang perumahan dan

permukiman tersebut berupa kebijaksanaan, strategi, rencana dan program yang meliputi

berbagai aspek diantaranya rumah, prasarana, dan sarana lingkungan.

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 4 Tahun 1992 pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 bahwa yang

dimaksud dengan prasarana meliputi jalan, saluran drainase, air hujan, dan jaringan air

minum, sedangkan sarana adalah bangunan perniaagaan atau perbelanjaan, bangunan

pelayanan umum/pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah

raga, pemakaman dan pertamanan, sedangkan utilitas umum terdiri jaringan listrik,

jaringan transportasi, jaringan telephone dan pemadam kebakaran.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan

Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 9

Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia, bahwa Kantor Kementerian Negara Perumahan

Rakyat mempunyai tugas (i) Perumusan kebijakan (ii) Koordinasi pelaksanaan kebijakan (iii)

Pemantauan Kebijakan (iv) dan Operasionalisasi kebijakan.

(Alur pikir pelaksanaan tugas dan fungsi kedeputian pengembangan kawasan dapat dilihat pada

lampiran 2).

Penyelenggaraan keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) selanjutnya dalam

Pedoman Umum ini ditulis PSU, yang pengertiannya adalah upaya untuk melakukan

koordinasi dalam keterpaduan PSU guna mendukung penyelenggaraan pengembangan

kawasan skala besar dan kawasan khusus serta peningkatan kualitas perumahan dan

permukiman, dalam rangka mewujudkan pembentukan manusia seutuhnya.

Permasalahan PSU di lapangan yang sering terjadi pada kawasan perumahan antara lain : (i)

genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam

satu daerah tangkapan air, bangunan yang tidak memadai dan tidak terpelihara, (ii)

kemacetan lalulintas disebabkan penanganan jaringan jalan tidak terpadu dengan kawasan

sekitarnya, (iii) kekurangan air minum disebabkan oleh penanganannya belum terpadu,

sehingga distribusi air minum tidak merata, (iv) rumah sudah terbangun tetapi prasarananya

belum terselesaikan, (v) pelaksanaan pembangunan atau pengembang lebih mementingkan

persil (cluster) sendiri sehingga PSU tidak terpadu antar sistem.

Untuk menghadapi permasalahan di atas diperlukan upaya keterpaduan PSU dalam

penyelenggaraan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman.

Pedoman ini dimaksudkan untuk menyiapkan lebih awal agar penyelenggaraan prasarana

sarana dan utilitas dapat terpadu dengan langkah-langkah penanganan secara preventif dan

kuratif.

1.2. Tujuan

Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para pemangku kepentingan terkait di dalam

membangun kawasan perumahan dan permukiman dengan dukungan penyediaan PSU

yang terpadu dan memadai antar sistem atau antar kawasan, sehingga terwujud kawasan

perumahan dan permukiman yang layak huni.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman umum ini meliputi :

a) Pola penanganan keterpaduan PSU kawasan perumahan.

b) Tahapan penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan.

c) Produk peraturan perundang-undangan, rencana induk kawasan, studi kelayaan, dan

standar teknis untuk penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumahan.

1.4. Acuan Normatif

1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman.

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan

Pusat.

8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

9) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan

Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri .

10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup.

11) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum.

12) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

13) Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

14) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 1996 tentang Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukikan di daerah.

15) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/ Permen/ M/ 2005 Tahun 2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, dan Instruksi Menteri Dalam

Negeri No. 30 Tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum

dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

1.5. Istilah dan Definisi

1)

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana

pembinaan keluarga;

2)

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;

3)

Kawasan, adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan

fungsi utama untuk permukiman

4)

Kawasan Perumahan adalah wilayah dengan fungsi utama sebagai permukiman yang

meliputi bangunan, halaman, dan jalan ke luar masuk yang diperlukan untuk tempat

tinggal;

5)

Prasarana kawasan adalah kelengkapan dasar fisik kawasan yang memungkinkan

lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

6)

Sarana kawasan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan

dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;

7)

Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan kawasan, yang membutuhkan

pengelolaan berkelanjutan dan professional agar dapat memberikan pelayanan

memadai kepada masyarakat.

8)

Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam propinsi dan/ atau Kabupaten/Kota

untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, perbatasan,

nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawan

bencana.

9)

Kawasan Siap Bangun (KASIBA) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah

dipersiapkan untuk pembangunan perumahan skala besar, yang terbagi dalam satu

lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap

dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan utama (lokal sekunder) dan jalan

lingkungan prasarana dalam lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.

10) Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari

kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi

dengan prasarana kawasan.

11) Keterpaduan adalah menyatupadukan dan mensinerjikan fungsi fungsi dan sumber

daya yang ada dalam sistem sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya

pencapaian sasaran dan tujuan yang lebih efisien.

12) Keterpaduan prasarana sarana dan utilitas adalah upaya untuk menyatupadukan dan

mensinerjikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian prasarana,

sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan antar kawasan agar dapat berfungsi

optimal dan efisien.

13) Penyelenggaraan keterpaduan PSU adalah tata cara untuk melakukan koordinasi dan

keterpaduan dalam rangka pengembangan kawasan perumahan. Penyelenggaraan ini

dimulai dari keterpaduan PSU dalam pra perencanaan, keterpaduan PSU dalam

perencanaan, keterpaduan PSU dalam pelaksanaan, keterpaduan PSU dalam

pengelolaan, dan keterpaduan PSU dalam pengendalian.

14) Ruang Terbuka Hijau adalah sebidang tanah yang hanya diperuntukan sebagai ruang

terbatas untuk fisik bangunan, menunjang bangunan lainnya, juga dapat berfungsi

sebagai penyeimbang sirkulasi udara, penetrasi udara, dan pembatas antar kawasan

fungsional atau wilayah administrasi tertentu.

15) Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak bencana,

baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non

fisik-struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan.

16) Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan

dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan

penyelenggaraan keterpaduan PSU.

17) Investasi adalah suatu bentuk proses dalam rangka terselenggaranya usaha yang

dapat memberikan manfaat dan keuntungan.

18) Pembiayaan adalah penggunaan uang (dana) untuk sesuatu yang berguna bagi

kepentingan umum.

19) Penganggaran adalah perhitungan banyaknya uang atau dana yang akan dikeluarkan.

20) Studi kelayakan adalah studi yang melakukan penilaian atau evaluasi dari aspek teknis,

keuangan dan ekonomi, serta sosial dan budaya.

21) Pelaksanaan adalah kegiatan pelaksanaan pembangunan PSU yang dilaksanakan dalam

bentuk pengadaan dan kegiatan konstruksi dalam rangka pengadaan keterpaduan PSU

kawasan.

22) Operasi adalah pemanfaatan atau mendayagunakan prasarana, dan sarana yang

dibangun untuk menghasilkan pelayanan yang berupa jasa atau barang.

23) Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan prasarana, dan sarana yang dibangun

agar dapat tetap berfungsi pada tingkatan pelayanan sesuai tujuan rencana

pembangunan prasarana dan sarana tersebut.

24) Pengelolaan adalah meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan.

25) Pengendalian adalah pengawasan dan tindak turun tangan yang dilakukan untuk

seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan PSU;

26) Kelembagaan adalah badan atau organisasi yang bermaksud melakukan sesuatu usaha.

27) Pemangku kepentingan adalah semua instansi atau pihak-pihak yang terkait dalam

penyelenggaraan Keterpaduan PSU;

28) Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif

dalam proses pembangunan PSU secara terpadu;

1.6. Indikator Keberhasilan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan keterpaduan prasarana kawasan perumahan ditentukan

dengan indikator sebagai berikut:

1)

Terwujudnya koordinasi/ kerjasama antar pemangku kepentingan dalam setiap

tahapan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan perumahan.

2)

Terwujudnya kawasan yang layak huni, dengan dukungan layanan PSU terpadu secara

berkelanjutan.

3)

Berlangsungnya proses investasi dan pembiayaan PSU secara terpadu dan berkelanjutan

sesuai dengan rencana pengembangan kawasan perumahan.

BAB II

POLA PENANGANAN KETERPADUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

KAWASAN

Pola penanganan Keterpaduan PSU merupakan acuan didalam penyelenggaraan Keterpaduan

PSU yang termuat dalam Pasal 2 (1), Pasal 18 (1), Pasal 30 (1) dari Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

2.1. Umum

Keterpaduan PSU kawasan mengidentifikasikan kebutuhan layanan yang optimal secara

menyeluruh dan menyatukan secara utuh proses pembangunan kawasan perumahan.

Penanganan keterpaduan PSU kawasan melalui:

a) Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman skala besar yang terencana secara

menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang dapat dilaksanakan secara bertahap.

b) Pembangunan kawasan khusus, yaitu pada bagian wilayah dalam propinsi dan/ atau

Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti

industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar

budaya, dan rawan bencana.

c) Peningkatan kualitas permukiman berupa kegiatan pemugaran, perbaikan dan

peremajaan dan mitigasi bencana.

Skema pola penanganan keterpaduan PSU kawasan perumahan dapat dilihat pada lampiran 3.

2.2. Komponen PSU Kawasan

Komponen PSU kawasan yang diatur untuk keterpaduannya, dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel komponen PSU kawasan

Kws skala besar

Komponen

PSU

No.

I

Prasarana

1.

Jalan

Kawasan Khusus

2.

Drainase

3.

Air limbah

4.

Persampahan

Jalan lokal

sekunder

Primer dan

sekunder

Terpusat, setempat

Tempat

pengolahan

Jalan lokal

sekunder, jalan di

atas air

Primer dan

sekunder

Terpusat, setempat

Komposter, tempat

pengolahan

Komponen

PSU

No.

Kws skala besar

sementara/ akhir, sementara.

Komposter.

Distribusi

Kawasan Khusus

5.

Jaringan air

minum

II

Sarana

1.

Tempat

pendidikan,

2.

Layanan

kesehatan

TK, SD, SLTP, dan

SMU

Klinik, puskesmas,

RS C, B, dan A

3.

Layanan

perdagangan

4.

Fasos dan

fasum

5.

Tempat olah

raga

6.

Pemakaman

7.

Ruang

Terbuka Hijau

8.

Terminal

III

Utilitas

umum

1.

Jaringan listrik

Warung, restoran,

pujasera, Pasar

tradisional,

minimarket,

pertokoan.

Rumah ibadah,

balai pertemuan,

kantor.

Gedung, Lapangan

olahraga

Pemakaman

Taman

Halte

Distribusi, terminal

air, HU

SD, SLTP

Klinik, posyandu,

puskesmas

pembantu,

puskesmas.

Warung

pujasera,Pasar,

Tempat pelelangan

ikan

Rumah ibadah,

balai pertemuan.

Lapangan olahraga

---

Taman, tempat

penjemuran ikan

Dermaga

2.

Jaringan

telepon

3.

Jaringan gas

4.

Transportasi

5.

Pemadam

kebakaran

Gardu dan

jaringan (PLN),

genset

Jaringan (telkom)

Jaringan (migas)

Angkutan umum

Perlengkapan

pemadam

kebakaran

Gardu dan jaringan

(PLN), genset

Jaringan (telkom)

Jaringan (migas)

Angkutan umum

Perlengkapan

pemadam

kebakaran

2.3. Penanganan Keterpaduan PSU kawasan secara preventif

Penanganan Keterpaduan PSU secara preventif dimaksudkan sebagai upaya untuk

menyiapkan perumahan melalui penyediaan layanan PSU yang memadai sehingga dapat

mencegah timbulnya permasalahan prasarana sarana dan utilitas di kawasan perumahan

yang akan dibangun pada kawasan skala besar dan kawasan khusus,

tercipta lingkungan kawasan perumahan yang layak huni.

Penanganan Keterpaduan PSU kawasan secara preventif diselenggarakan, dengan ketentuan

sebagai berikut :

1)

Penanganan PSU di kawasan perumahan yang baru.

2)

Upaya keterpaduan preventif dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan yang akan

membuka kawasan perumahan baru, baik berskala besar (Kasiba, Lisiba dan Lisiba BS)

maupun kawasan khusus, dengan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk

menghindari permasalahan ketidakterpaduan PSU pada saat penghunian dan

perkembangannya di masa yang akan datang.

3)

Keterpaduan secara preventif ini dilakukan secara berkelanjutan mulai sejak saat

penentuan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengelolaan, dan

pengendalian.

4)

Penanganan keterpaduan PSU kawasan ini juga dilaksanakan dengan memperhatikan

kawasan disekitarnya.

5)

Penanganan keterpaduan PSU kawasan mengacu pada RTRWK, RP4D, Rencana Rinci

Tata Ruang, Rencana Induk Sistem (masterplan) Keterpaduan kawasan dan kebijakan

strategi pemerintah, serta koordinasi antar instansi terkait. (tahapannya dapat dilihat pada

Bab III.)

2.4. Penanganan Keterpaduan PSU kawasan secara kuratif

Penanganan keterpaduan PSU kawasan perumahan secara kuratif, dimaksudkan sebagai

upaya untuk membantu memecahkan permasalahan prasarana sarana dan utilitas, pada

kawasan perumahan yang sudah terbangun, sehingga akan terwujud lingkungan kawasan

perumahan yang sehat, dan berwawasan lingkungan.

Penanganan Keterpaduan PSU kawasan secara kuratif pada kawasan yang telah terbangun,

dengan ketentuan antara lain :

1)

Keterpaduan PSU secara kuratif ini adalah upaya peningkatan kawasan perumahan dan

permukiman yang meliputi pemugaran, perbaikan dan peremajaan serta mitigasi

bencana.

2)

Kriteria penanganan kuratif adalah penanganan permasalahan di kawasan perumahan

yang sudah terbangun.

3)

Keterpaduan PSU secara kuratif dilaksanakan oleh:

a) Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan

PSU.

b) Pihak lain yang terlibat dalam keterpaduan PSU untuk bersama memecahkan

permasalahan adalah instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota, pihak swasta

(pengembang), pihak masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

c) Jika permasalahan ketidakterpaduan PSU, tidak mampu diselesaikan ditingkat

pemerintah kabupaten/ kota, maka dapat diselesaikan ditingkat propinsi atau tingkat

pusat.

d) Bantuan pemecahan permasalahan PSU yang terjadi di kawasan perumahan, oleh

pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat dapat berupa fasilitasi ataupun

pemberian bantuan stimulan PSU.

Pada penanganan keterpaduan PSU secara kuratif, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai

berikut :

sehingga akan

1)

Dalam rangka

permasalahan.

2)

Identifikasi permasalahan atau peta masalah, dilakukan melalui diskusi keterpaduan

PSU dengan pemangku kepentingan di pemerintah kabupaten/ kota. Diskusi bisa

difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

3)

Dari peta masalah, selanjutnya disusun rencana tindak (action plan), berisi :

permasalahan, peta pelaku dan pembagian tanggung jawab, skenario penataan kawasan

dan jadwal kegiatan, skema pembiayaan, perencanaan teknis, penganggaran, dan

peningkatan kapasitas kelembagaan, rencana pelaksanaan dan pengelolaan yang

diproses dan disepakati oleh pelaku.

4)

Dari identifikasi permasalahan, dapat dikeluarkan konsep penyelesaiannya, konsep ini

dilaksanakan mengikuti seperti pada penanganan secara preventif

(butir 2.3),

tergantung dari kondisi permasalahan.

(Pada Lampiran 4 dapat dilihat Penanganan keterpaduan PSU kawasan secara preventif dan

kuratif).

penanganan

kuratif,

yang

paling

penting

adalah

identifikasi

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PRASARANA, SARANA, DAN

UTILITAS KAWASAN

Penyelenggaraan keterpaduan PSU dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi layanan melalui

keterpaduan layanan dan penyediaan PSU dalam rangka pengembangan kawasan perumahan.

Penyelenggaraan ini dimulai dari keterpaduan PSU dalam pra perencanaan, perencanaan,

pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian. (Rincian penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan

perumahan dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6).

3.1. Tahapan Pra Perencanaan

Tahapan pra perencanaan adalah kegiatan yang harus dilaksanakan guna mengantisipasi

kondisi di lapangan saat ini dan yang akan datang dengan memperhatikan tahapan sebagai

berikut :

1) Pembangunan perumahan dan permukiman

ruang wilayah yang ada.

2) Lokasi kawasan perumahan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

yaitu berada pada kawasan permukiman dan termasuk dalam Rencana Pengembangan

dan Pembangunan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D). Paling tidak kawasan ini

dicadangkan untuk areal pengembangan kabupaten/ kota (untuk kawasan baru).

3) Dibuatkan Rencana Tata Ruang Rinci kawasan, yang mengatur dan penataan blok

pemanfaatan ruang dengan skala 1:1.000 sampai dengan skala 1: 5.000.

4) Penyiapan lahan, untuk perencanaan PSU dan keperluan lainnya termasuk dalam

tahapan ini adalah mengupayakan penataan ulang lahan terbangun, sehingga cukup

dikembangkannya sistem PSU yang diperlukan.

5) Menyusun rencana induk sistem keterpaduan PSU, berdasarkan rencana induk sektoral

yang ada.

6) Apabila diperlukan, menyusun studi kelayakan untuk mendukung rencana induk sistem

yang ada.

7) Pada tahapan pra perencanaan ini harus dilakukan koordinasi antar pemangku

kepentingan

terkait

untuk

mengintegrasikan/keterpaduan

penyelenggaraan

mengacu pada ketentuan rencana tata

keterpaduan PSU kawasan perumahan. Hasil dari koordinasi ini adalah rencana tindak

(action plan), pembagian tanggung jawab, pendanaan (pembiayaan), rencana kerja dan

peningkatan kelembagaan.

8) Pada tahapan ini produk pengaturan yang dipakai sebagai referensi adalah Undang

undang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Rinci, Permen/Kepmen, dan standar

teknis yang berlaku.

3.2. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan adalah kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan

pekerjaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Berdasarkan rencana induk yang ada, segera disusun perencanaan teknis Detail

Engineering Design (DED) pembangunan kawasan, terdiri dari DED pembangunan

rumah (site plan), pembangunan PSU.

2) Penyusunan paket-paket pekerjaan, berdasarkan kriteria pendanaan, atau berdasarkan

kriteria prioritas pembangunan.

3) Dalam penyusunan Perencanaan Teknis atau Detail Engineering Design (DED) perlu

dilengkapi dokumen tender, yang terdiri dari syarat administrasi, syarat teknis,

spesifikasi teknis, spesifikasi khusus, perhitungan volume masing-masing paket,

perkiraan biaya (engineering estimate), dan gambar detail teknis bangunan, dan lain-lain.

4) Pada tahap perencanaan ini diperlukan juga koordinasi keterpaduan PSU antar

pemangku kepentingan dan kesepakatan yang diketahui bersama. Disamping itu

diperlukan keterpaduan perencanaan di lapangan, artinya pembangunan PSU di dalam

kawasan harus terintegrasi/ terpadu dengan PSU di luar kawasan.

5) Tahapan perencanaan ini dapat diikuti oleh mobilisasi investasi termasuk memasarkan

bagian pembangunan kawasan, sesuai dengan karakteristik paket pembangunan

perumahan dan komponen PSU yang diperlukan. Pengembangan skema investasi,

kompensasi pembiayaan kepada pemilik lahan.

6) Pembangunan layanan publik diarahkan pada pembiayaan pemerintah sesuai penetapan

status komponen PSU, sedangkan investasi swasta diarahkan sesuai dengan permintaan

pasar, dengan memperhatikan keadilan dan keberlanjutan.

7) Rujukan yang dipakai dalam tahapan ini mencakup kebijakan umum pembangunan

daerah, kebijakan pembangunan kawasan sebagai bagian dari pembangunan

Kabupaten/Kota, rencana induk sistem, dan standar teknis yang berlaku.

3.3. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan adalah tahapan yang menyangkut pelaksanaan fisik, dan proses

pengaturan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Koordinasi keterpaduan PSU sebelum pelaksanaan fisik dilapangan.

2) Pelaksanaan pekerjaan PSU, mengacu pada rencana induk sistem sektoral serta agar

berfungsi PSU kawasan secara terpadu sesuai dengan karakteristik kawasan.

Pembangunan PSU terpadu memperhatikan tata air, termasuk ketersediaan air baku,

pengendalian banjir, managemen transportasi dalam skala kabupaten/ kota.

3) Koordinasi dengan pemangku kepentingan seawal mungkin jika ada permasalahan dan

dilakukan tindak turun tangan.

4) Menyusun jadwal yang mengakomodasikan kebutuhan pembangunan PSU terpadu

dilapangan, permintaan pembangunan perumahan, ketersediaan dana investasi dari

seluruh pemangku kepentingan.

5) Membuat laporan rencana dan kinerja pembangunan yang transparan untuk seluruh

pemangku kepentingan, untuk menunjang upaya pengembangan pasar permintaan

supply perumahan.

6) Setelah pelaksanaan fisik PSU selesai dibangun dan dimanfaatkan, harus

diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan

pemerintah yang berlaku.

3.4. Tahapan Pengelolaan

Tahapan Pengelolaan adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan

prasarana dan sarana yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan

ketentuan sebagai berikut :

1) Hasil pembangunan PSU perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan besar,

agar didapatkan manfaat yang optimal.

2) Untuk melakukan pemeliharaan ini diperlukan koordinasi keterpaduan pemeliharaan

PSU, antar instansi terkait.

3) Perlu dibentuk badan atau lembaga pengelola PSU.

4) Lembaga pengelola, mengkoordinasikan/ mempadukan kegiatan pengelolaan PSU

kawasan, agar berfungsi sebagai mana yang diharapkan dalam perencanaan.

3.5. Tahapan Pengendalian

Tahapan Pengendalian adalah kegiatan pengawasan dan tindak turun tangan yang

dilakukan sejak dari perencanaan sampai dengan pengelolaan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) Pengendalian pelaksanaan keterpaduan PSU kawasan perumahan dan permukiman

harus didasarkan kepada tertib administrasi dan tertib pembangunan yang ditetapkan

oleh instansi yang berwewenang.

2) Pengendalian pelaksanaan keterpaduan PSU kawasan perumahan dan permukiman

dilakukan oleh instansi yang berwewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pengendalian dimaksudkan untuk memperoleh hasil tepat biaya , mutu, dan waktu.

3.6. Peran Pemangku Kepentingan

Pembangunan serta pengelolaan kawasan perumahan akan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, sesuai dengan kepentingan dan kompetensinya.

Masyarakat selaku pemilik lahan perlu diperankan sebagai pelaku aktif pengembangan

kawasan termasuk penyediaan dan pengelolaan PSU sehingga dapat memperoleh manfaat

dari pengembangan dan penyelenggaraan keterpaduan PSU Kawasan perumahan dan

permukiman.

Peluang investasi penyelenggaraan PSU secara terpadu dimaksudkan untuk memberi

kesempatan kepada swasta, untuk berinvestasi dalam pembangunan keterpaduan PSU

dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Fasilitator penyelenggara kawasan perumahan skala besar maupun kawasan khusus,

adalah Pemerintah Kabupaten/ kota, yang memberikan partisipasi serta peluang

investasi kepada swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan, dengan menerapkan

prinsip good governance.

2) Peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan

keterpaduan PSU diberikan seluas-luasnya sejak dari tahap perencanaan sampai dengan

tahap pengelolaan.

3) Peran pemangku kepentingan dapat dilaksanakan baik melalui perseorangan, kelompok

masyarakat, lembaga koperasi ataupun usaha swasta sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

3.7

Produk Pengaturan.

Bagi penyelenggara keterpaduan PSU dan pemangku kepentingan, perlu mengacu pada

produk-produk pengaturan sebagai berikut :

a. Rencana Induk Kawasan

1) Rencana induk sistem terpadu atau Master plan PSU kawasan, adalah rencana

menyeluruh penanganan sistem prasarana sarana dan utilitas pada suatu kawasan,

dalam jangka waktu tertentu.

2) Rencana induk sistem kawasan biasanya disusun untuk kawasan yang

pertumbuhannya sangat cepat dan dalam satuan luas daerah yang cukup besar.

Sedangkan outline plan kawasan untuk kawasan yang pertumbuhannya normal dan

satuan luas daerah tidak terlampau luas (<200 ha).

3) Kegiatan rencana induk ini, mengawali penyusunan studi kelayakan dan

perencanaan teknis, untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sistem ke-

PSU-an di seluruh kawasan perumahan. Manfaat rencana induk antara lain :

a) Untuk menentukan pendekatan dan prioritas penanganan pembangunan.

b) Untuk pedoman penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan

c) Untuk menentukan arah dan prioritas pengembangan.

d) Untuk menentukan perkiraan dimensi saluran, sehingga dapat dilakukan

estimasi, jika memotong jalan yang dibangun.

e) Untuk memperkirakan volume pekerjaan dalam pengembangan suatu areal

kawasan.

f) Untuk acuan teknis dalam rangka pembangunan sistem PSU kawasan.

g) Dalam rencana induk ditentukan daerah mana yang perlu direklamasi atau tidak

perlu dilakukan pengurugan, misalnya lokasi kolam retensi, tinggi muka air

banjir (peil banjir)

4) Pemerintah kabupaten kota, adalah merupakan instansi yang paling bertanggung

jawab dalam penyusunan rencana induk PSU ini.

5) Untuk menyusun rencana induk ini diperlukan data hujan, data hidrologi, data land

use, data hidraulika, data geologi, data topografi, data demografi, jumlah dan

karakteristik penduduk, data sosial ekonomi kawasan terhadap kota – wilayahnya.

6) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai SNI 02-2406-1991 dan Pt T-15-2002-C

b. Studi Kelayakan

1) Studi kelayakan investasi kawasan adalah studi untuk melengkapi penyusunan

rencana induk, dimana studi kelayakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan,

menghitung dan menganalisis serta menentukan kelayakan dari perencanaan

investasi pembangunan kawasan. Studi kelayakan investasi kawasan minimal perlu

berisi analisis dari 4 (empat) aspek antara lain aspek pasar, aspek teknis, aspek

finansial dan aspek ekonomis.

a) Kelayakan aspek pasar bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, pada

permintaan dan kapasaitas penduduk di rencana pembangunan kawasan pada

kepemilikan unit rumah, serta melakukan analisis perbandingan dengan

kemampuan penyediaan kawasan.

b) Kelayakan aspek teknis bertujuan untuk mendeskripsikan, menghitung dan

menentukan keseluruhan kebutuhan teknis dari tahap perencanaan,

pembangunan, dan pengelolaan investasi kawasan.

c) Kelayakan aspek finansial bertujuan untuk menilai kelayakan finansial

perencanaan investasi kawasan menggunakan instrumen-instrumen kelayakan

investasi, dengan menggunakan penetapan-penetapan harga jual pasar.

Instrumen-instrumen kelayakan finansial yang digunakan setidaknya harus

mencakup : Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back

Period (PP).

d) Kelayakan aspek ekonomi bertujuan untuk menilai kelayakan ekonomi

perencanaan investasi kawasan menggunakan instrumen-instrumen kelayakan

investasi, dengan menggunakan penetapan-penetapan harga nilai ekonomis.

Kajian ini setidaknya mampu menjelaskan dan menghitung faktor-faktor berikut :

(i) kontribusi dari dampak pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas terhadap

pemasukan daerah; (ii) menganalisa manfaat pembangunan prasarana, sarana,

dan utilitas yang akan diterima oleh masyarakat sekitar; (iii) menganalisa daya

serap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas terhadap pemanfaatan bahan

baku lokal; (iv) kontribusi dampak pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas

terhadap perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

e) Baik kelayakan aspek ekonomi dan kelayakan aspek finansial keduanya diikuti

dengan analisa sensitifitas sehingga dapat diprediksi kemungkinan perubahan

iklim dan kondisi serta dapat meminimalisasi resiko dalam pembangunan

kawasan.

2) Studi kelayakan lingkungan, sudah tertuang dalam aturan untuk melakukan studi

amdal oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Apakah kawasan itu perlu di

lakukan analisa lingkungan, atau cukup dilakukan upaya perbaikan lingkungan

untuk menghadapi dampak yang terjadi, berdasarkan laporan monitoring kajian

lingkungan. Dengan pembangunan kawasan ini, lingkungan yang baru harus lebih

baik lingkungannya dari sebelumnya, tanpa merusak rona lingkungan awal.

3) Studi kelayakan sosial, dinilai berdasarkan potensi penerimaan masyarakat terhadap

pembangunan kawasan, apakah bermanfaat untuk lingkungan disekitar kawasan

atau tidak, apabila tidak, maka diperlukan upaya agar masyarakat dapat dengan

senang hati menerimanya. Pada saat ini, sebagian besar lingkungan atau kawasan

perumahan, dibangun terisolir dengan kawasan lain, sehingga menyebabkan

kecemburuan sosial yang kurang baik.

4) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai AB-K/RE-SK/TC/001/98

c. Standar Teknis

Dalam penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumahan standar teknis yang

digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis meliputi :

1) Prasarana Jalan.

a) Salah satu prasarana penting yang harus disediakan secara baik dan terpadu

adalah prasarana jalan, khususnya jalan di kawasan perumahan yang juga

merupakan bagian penting dari suatu kota dalam Sistem Jaringan Jalan

Sekunder.

b) Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan lokal dan

jalan lingkungan dalam system jaringan jalan sekunder.

c) Jaringan jalan pada kawasan perumahan dibagi ke dalam 5 bagian yaitu, jalan

lokal sekunder I, Jalan lokal sekunder II, Jalan lokal sekunder III, Jalan

Lingkungan I, dan jalan lingkungan II.

d) Wewenang penyelenggaraan jalan pada kawasan perumahan ini adalah

Pemerintah Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota, karena

system jaringan jalan tersebut merupakan bagian dalam system jaringan jalan

sekunder. Dalam hal pemerintah kabupaten/ kota belum mampu membiayai

pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, maka

pemerintah kabupaten/ kota dapat minta bantuan Kantor Menpera, berupa

stimulan melalui program pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan

siap bangun serta kawasan khusus.

e) Didalam standar teknis penanganan jalan kawasan perumahan dijelaskan

bagaimana cara membangun jalan-jalan tersebut, prototipe konstruksi jalan,

parameter perencanaan, perencanaan dimensi minimal ideal jalan kawasan,

termasuk saluran drainase yang berfungsi untuk mengeringkan jalan.

f) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai SNI 03-2853-1995, SNI 03-2446-1991,

SNI 03.6967-2003

2) Prasarana Drainase.

a) Dalam pembangunan kawasan perumahan aspek yang paling penting adalah

tersedianya prasarana drainase kawasan yang mampu menjamin kawasan

tersebut tidak tergenang air pada waktu musim hujan.

b) Saluran drainase kawasan perumahan harus terintegrasi dengan system drainase

di luar kawasan atau system drainase perkotaan perdesaan. Maksudnya adalah

bahwa saluran drainase kawasan perumahan dialirkan ke luar kawasan pada

saluran induk yang akan mengalirkan air ke laut/ sungai/ danau.

c) Disamping itu untuk kepentingan kawasan perumahan yang lebih luas dalam

upaya mengurangi genangan air, khususnya di daerah bekas rawa-rawa perlu

disediakan kolam retensi yang berfungsi menyimpan dan meresapkan air ke

dalam tanah. Pembuatan kolam retensi dan sumur resapan dapat dilihat pada

standar teknis yang ada.

d) Di dalam standar teknis penyediaan prasarana drainase, disamping dijelaskan

persyaratan umum dan teknis, secara rinci dijelaskan cara pengumpulan data,

analisis kerusakan dan kerugian akibat banjir, analisis konservasi, pengembangan

sistem drainase, dan pengembangan kelembagaan.

e) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai SNI 06-2409-2002 dan SNI 03-2453-

2002.

3) Prasarana Air Minum

a) Setiap kawasan perumahan harus dilengkapi dengan sarana air minum yang

memenuhi kebutuhan minimal bagi penghuni sesuai dengan kebijakan yang

diterapkan oleh pemerintah daerah.

b) Layanan air minum dalam kawasan dapat diberikan oleh PDAM atau Badan

pengelola air minum kawasan/ swasta, atau dapat pula menyediakan

sendiri/komunal melalui sumur gali, pantek sesuai persyaratan teknis yang

berlaku.

c) Penanganan air minum dikawasan perumahan meliputi :

1) Pengendalian kualitas air melalui proses pemeriksaan periodik sesuai

ketentuan teknis yang berlaku.

2) Pembuatan sumur dalam, untuk keperluan persil (cluster). Diperlukan

pengelolaan, pembagian tugas dan kuwajiban oleh unit pengelola. Lokasi bisa

saja di dekat komplek perumahan atau diluar komplek perumahan.

Pengembangan dari system ini terjadi dengan cara pengelola kawasan

menyediakan instalasi pengolahan air minum dengan dilengkapi boster pump,

sehingga warga tinggal memanfaatkannya.

3) Penyambungan pipa air minum ke jaringan pipa air minum skala perkotaan

yang ada.

d) Perhitungan volume air minum minimal untuk kebutuhan rumah tangga adalah

60 liter/ orang/ hari.

e) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan AB-

K/OP/ST/004/98

4) Prasarana Pengelolaan Air Limbah

Pada standar teknis penyediaan sistem penanganan air limbah untuk kawasan berisi

antara lain :

a) Penjelasan umum, meliputi pengertian penanganan air limbah, hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah, dan

bagaimana penanganan air limbah dengan menggunakan sisten jaringan

(perpipaan).

b) Persyaratan teknis meliputi langkah pengembangan, sistem setempat, sistem

terpusat, dan pembagian tugas dan wewenang dan keterkaitannya dengan sistem

perkotaan.

c) Pemilihan sistem penanganan air limbah, perencanaan sistem air limbah

setempat, dan perencanaan sistem pengolahan air limbah terpusat.

d) Keterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan.

e) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai SNI 03-2398-2002, PTT-19-2000-C

dan PTS -09-2000-C

5) Prasarana Pengelolaan Persampahan

a) Kawasan perumahan yang sehat dan bersih adalah kawasan perumahan yang

dilengkapi dengan system pengelolaan sampah yang memadai, yaitu system

pengelolaan yang aman, nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Standar teknis pengelolaan persampahan berisi tentang :

1) Ketentuan umum yang terdiri dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan

pembagian tugas dan wewenang pembangunan dan pengelolaan sistem

persampahan.

2) Pengelolaan sampah pada kawasan perumahan, meliputi penentuan timbulan

dan densitas dan komposisi sampah, prediksi beban timbulan sampah,

pengelolaan sampah tingkat kawasan, dan teknik operasional pengelolaan

sampah pada kawasan perumahan. Standar teknis bidang ini antara lain :

sesuai SNI 19-3964-1994 dan SNI 03-3242-1994 dan SNI 19-3983-1995

3) Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan komposter komunal

untuk kebutuhan kawasan perumahan.

4) Pembuangan sisa pengolahan sampah pada tempat pemrosesan akhir (TPA).

Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai PTS 06-2000-C dan PTS 07-2000-C

6) Prasarana Jaringan Listrik

a) Sebelum membuka lahan baru untuk perumahan, pihak Pemerintah kabupaten/

kota atau badan pengelola kawasan perumahan perlu berkoordinasi dengan pihak

PLN cabang yang menangani PLN di kawasan yang bersangkutan.

b) Berbagai permasalahan yang sering timbul dalam pengalokasian daya ini adalah

karena terlambatnya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah daerah atau

badan pengelola ke pihak PLN.

c) Selanjutnya koordinasi yang perlu dilakukan adalah pembangunan gardu induk.

Apabila sudah diprogramkan oleh PLN, pihak Pemda atau badan pengelola

tinggal menyambung ke para konsumen.

d) Untuk kawasan perumahan dan permukiman yang kekurang pasokan daya

listrik dari PLN atau belum ada jaringan listrik dari PLN perlu dicarikan alternatif

lainnya.

e) Standar teknis bidang kelistrikan antara lain : sesuai SNI 04-0225-2000

7) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a) Kawasan Perumahan perlu menyediakan ruang terbuka hijau yang bermanfaat

untuk menjaga kualitas dan keseimbangan lingkungan di sekitar kawasan.

b) Ruang terbuka hijau, bermanfaat tidak langsung seperti perlindungan tata air,

dan konservasi hayati atau keaneka-ragaman hayati, dan bermanfaat langsung

seperti kenyamanan fisik (teduh, segar) dan mendapatkan bahan untuk dijual

(kayu, daun, bunga), tempat wisata (bermain) serta bangunan umum yang bersifat

terbatas (WC umum, pos polisi, lampu taman, gardu listrik, dan lain-lain).

c) Persyaratan ruang terbuka hijau didasarkan luas wilayah dan berdasarkan jumlah

penduduk.

d) Untuk persyaratan luas wilayah, ditentukan bahwa ruang terbuka hijau publik

(milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan privat (perorangan) paling

sedikit 10 (sepuluh) persen dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan, atau

mengacu pada peraturan perundang-undandangan yang berlaku.

e) Untuk persyaratan jumlah penduduk, ditentukan luas per kapita dalam m2.

Misalnya jumlah penduduk 250 jiwa sampai dengan 480.000 jiwa, diperlukan RTH

sebesar 1 m2 sampai dengan 0,3 m2 per kapita.

f) Bentuk tipologi ruang terbuka hijau berupa ruang terbuka hijau taman lingkungan

dan taman kota, jalur hijau, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau sempadan rel

kereta api, jalur hijau tegangan tinggi, RTH pemakaman, dan RTH pekarangan.

g) Kriteria penyediaan ruang terbuka hijau adalah pemilihan vegetasi, ketentuan

penanaman, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

h) Ruang terbuka hijau perlu dilakukan pengelolaan secara rutin oleh Pemerintah

daerah, dalam pengelolaan RTH ini diperlukan peran serta masyarakat, swasta,

dan organisasi non pemerintah.

i) Standar teknis bidang RTH antara lain : sesuai 009/T/BT/1995

3.8. Pembiayaan dan peluang investasi

1) Dalam penyelenggaraan kegiatan investasi pembangunan PSU kawasan perumahan,

maka partisipasi modal masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan.

2) Partisipasi perlu dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut : (i) terbatasnya dana

dan teknologi (ii) pergeseran tanggung jawab dari pemerintah kepada swasta dan

masyarakat (iii) Motivasi swasta dan masyarakat mendorong lembaga menjadi lebih

efisien, transparan dan kompetitif (iv) kondisi capacity building swasta dan masyarakat.

3) Kriteria yang digunakan dalam rangka menunjang keberhasilan partisipasi swasta dan

masyarakat : (i) untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (ii) masalah

lingkungan sesuai standar global (iii) iklim investasi yang kondusif ( kredibilitas

pemerintah, komitmen, stabilitas politik dan kesiapan lembaga pengelola (iv) kelayaan

investasi yang memadai dan terjamin.

4) Tingkat keterlibatan swasta dalam pembangunan PSU bervariasi, yaitu (i) untuk

penyediaan pembiayaan (ii) dan kombinasi pembiayaan serta operasionalisasi.

5) Pihak –pihak yang dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan PSU diantaranya,

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Partisipasi Swasta Dan Masyarakat Dalam Investasi

Swasta/

masyarakat

PLN/swasta

Peranan investasi

Pembiayaan

pembangunan jar.

listrik

PDAM/swasta Pembiayaan

pembangunan air

minum

PT Telkom

/ swasta

Pengembang

Badan

Pengelola

sampah/air

Pembiayaan

pembangunan jar.

telkom

Harga

material/upah

yang murah

Harga/biaya yang

murah

Imbal hasil

(reward)

Hak rekening

listrik

Hak rekening air

minum

Hak rekening

telkom

Hak sebagai

pengembang

pembangunan

kawasan.

Hak lembaga

pengelola

satu2nya

limbah.

Bank

Masyarakat

Penjamin

pembayaran kredit

Membeli unit

rumah

Hak eksklusif

sebagai bank

satu2nya

Hak untuk

memperoleh skim

pembayaran

3.9. Pembinaan Penyelenggaraan

Dalam penyelenggaraan keterpaduan PSU perlu dilakukan pembinaan Sumber Daya

Manusia (SDM) aparat, pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk peningkatan

penyelenggaraan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pemerintah memfasilitasi penyelenggarakan pembinaan dalam bidang keterpaduan PSU

kawasan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan

sesuai dengan kepentingan dan kompetensinya.

2) Dalam fungsinya sebagai fasilitator, pemerintah dapat melakukan :

a) fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul baik dalam kawasan maupun antar

kawasan perumahan dan permukiman.

b) Memberikan bantuan teknis, pembinaan teknis dan pendampingan teknis.

c) sosialisasi produk pengaturan bidang keterpaduan PSU kawasan.

d) Memberikan bantuan stimulan PSU dalam mendorong percepatan pembangunan


BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Pedoman umum penyelenggaraan keterpaduan PSU ini dapat membantu

Pemerintah Daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam pembangunan PSU


Di dalam penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumahan di samping mengacu pada

pedoman ini juga memperhatikan peraturan perundangan, standar teknis yang berlaku.

Apabila hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumahan

dan permukiman yang belum diatur dalam pedoman ini dapat mengacu pada ketentuan lainnya

yang berlaku.

Analisa Risiko Lingkungan Pembangunan Perumahan Laguna Indah

Documents